Cipayung, 18 Mei 2002
Rapat Kerja Nasional Karang Taruna, 29 Juni-1 Juli 2005
Lampiran Surat Keputusan
No. : 005/Rakernas-KT/VII/05Rancangan
PERATURAN ORGANISASI
tentang
KEANGGOTAAN KARANG TARUNA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Organisasi ini, yang dimaksud dengan:
1.Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna adalah
hukum dasar yang tertinggi di mana semua hukum dan peraturan
organisasi lahir daripadanya, yang bersifat mengikat bagi seluruh
anggota dan kelengkapan organisasi, yang selanjutnya disingkat
PD/PRT.
2.Peraturan Organisasi adalah suatu peraturan yang mengatur dan
mengikat seluruh perangkat organisasi termasuk mekanisme kerjanya
yang belum diatur dalam PD/PRT dan Keputusan TKN KT, yang
selanjutnya disingkat PO.
3.Temu Karya adalah forum pengambilan keputusan tertinggi pada
setiap tingkatan organisasi yang diselenggarakan setiap lima (5)
tahun sekali kecuali tiga (3) tahun sekali untuk tingkat
desa/kelurahan, yang selanjutnya disingkat TKN untuk tingkat
nasional, TKP untuk tingkat provinsi, TKB untuk tingkat kabupaten,
TKK untuk tingkat kota, TKC untuk tingkat kecamatan, TKS untuk
tingkat desa, dan TKL untuk tingkat kelurahan.
4.Pengurus adalah pemegang mandat Temu Karya pada wilayah
organisasi yang bersangkutan, yang selanjutnya disingkat PNKT untuk
tingkat nasional, PKTP untuk tingkat provinsi, PKTB untuk tingkat
kabupaten, PKTK untuk tingkat kota, PKTC untuk tingkat kecamatan,
PKTS untuk tingkat desa, dan PKTL untuk tingkat kelurahan.
5.Warga Karang Taruna adalah setiap generasi muda yang berusia
11 sampai dengan 45 tahun di wilayah Republik Indonesia, yang
mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan agama, suku,
asal keturunan, jenis kelamin, kedudukan sosial ekonomi, dan
pendirian politik, yang selanjutnya disingkat WKT.
6.Kader (yang berasal dari kata QUADRA, yang artinya kerangka,
dan dalam bahasa Perancis disebut CADRE, yang artinya bingkai dari
suatu gambar) adalah tenaga-tenaga inti dalam suatu organisasi yang
selalu siap dalam kondisi apapun untuk menjalankan tugas-tugasnya
guna mencapai tujuan bersama.
7.Kaderisasi/perkaderan adalah kegiatan atau proses dalam
mempersiapkan seseorang menjadi kader.
8.Anggota Pasif adalah keanggotaan yang bersifat stelsel pasif
(keanggotaan otomatis), yakni seluruh remaja dan pemuda yang
berusia 11 sampai dengan 45 tahun.
9.Anggota Aktif adalah keanggotaan yang bersifat kader dan
berusia 11 sampai dengan 45 tahun, karena potensi, bakat, dan
produktivitasnya untuk mendukung pengembangan organisasi dan
program-programnya.
10.Penerimaan/rekrutmen adalah proses, perbuatan, atau cara
menerima/merekrut.
11.Pemberhentian adalah proses, perbuatan, atau cara
memberhentikan.
12.Lembaga adalah badan (organisasi) yang melakukan
usaha/kegiatan tertentu.
13.Mekanisme adalah cara kerja atau tatacara yang harus ditempuh
dalam melakukan sesuatu.
Pasal 2
Maksud dan Tujuan
Peraturan Organisasi tentang Keanggotaan Karang Taruna disusun
dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pedoman arahan bagi
pengurus Karang Taruna yang bertanggung jawab disemua jajaran
Karang Taruna, agar dalam menjalankan tugasnya dapat memahami
sasaran garapan utama dan semaksimal mungkin memberdayakannya untuk
kepentingan anggota dan pencapaian tujuan organisasi.
Pasal 3
Ruang Lingkup
Sesuai dengan maksud dan tujuannya, maka ruang lingkup PO ini
meliputi:
1. Kategorisasi Keanggotaan;
2. Penerimaan Keanggotaan;
3. Pemberhentian Keanggotaan;BAB II
KATEGORISASI KEANGGOTAAN
Pasal 4
Pada dasarnya keanggotaan Karang Taruna bersifat stelsel pasif,
akan tetapi agar pengembangan dan pengarahan kader dan aktivis
Karang Taruna bisa lebih efektif, maka dikenal juga jenis
keanggotaan yang lain yakni: Anggota Aktif
Pasal 5
1. Anggota Pasif adalah sebagaimana ketentuan yang dimaksud
dalam PRT KT pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1;
2. Anggota Aktif adalah sebagaimana ketentuan yang dimaksud
dalam PRT KT pasal 2 ayat 2 dan pasal 3 ayat 2.
BAB III
PENERIMAAN KEANGGOTAAN
Pasal 6
Penerimaan dan Rekrutmen
1. Penerimaan anggota hanya berlaku bagi Anggota Aktif (jo PRT:
Bab I pasal 3);
2. Rekruitmen Anggota Aktif dapat dilakukan dalam 2 (dua)
mekanisme:a. Warga Karang Taruna yang telah mengikuti kegiatan
selama 6 (enam) bulan berturut-turut yang dibuktikan dalam catatan
aktifitasnya kemudian diberikan Kartu Anggota;
b. Warga Karang Taruna yang atas kesadaran sendiri, sukarela,
dan permintaan sendiri menjadi anggota aktif dapat terlebih dahulu
diberi Kartu Anggota melalui prosedur pendaftaran, namun dapat
dinyatakan sebagai Anggota Aktif setelah mengikuti kegiatan selama
6 (enam) bulan berturut-turut;
3. Syarat-syarat untuk menjadi Anggota Aktif sebagai
berikut:
a. Bersedia menerima Asas, Tujuan, dan menjalankan segala usaha
organisasi;
b. Mengikuti secara aktif sekurang-kurangnya enam (6) bulan
berturut-turut kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi
pada berbagai tingkatan yang ditandai dengan adanya surat
rekomendasi dari pengurus yang bersangkutan (jo PRT: Bab I pasal 3
ayat 2 butir b);
c. Bersedia dengan sukarela dan ikhlas mengundurkan diri
(diberhentikan) sebagai anggota aktif apabila sudah tidak dapat
memenuhi kewajiban-kewajibannya;
d. Mengikuti Latihan Dasar Kepemimpinan tingkat I di
desa/kelurahan atau komunitas sosial sederajat yang
bersangkutan.
Pasal 7
Hak dan Kewajiban
1. Setiap Anggota Aktif memiliki hak sebagaimana diatur dalam
PRT KT: Bab I pasal 5 ayat 1;
2. Setiap Anggota Aktif memiliki kewajiban sebagaimana diatur
dalam PRT KT: Bab I pasal 5 ayat 2.BAB IV
PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN
Pasal 8
Pemberhentian
1. Pemberhentian anggota hanya berlaku bagi Anggota Aktif (jo
PRT: Bab I pasal 4);
2. Keanggotaan (aktif) berhenti karena:
a. Meninggal dunia;
b. Atas permintaan sendiri dengan sukarela;
c. Diberhentikan sementara karena adanya permasalahan tertentu
yang mengganggu status keanggotaannya yang apabila ternyata
permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik maka status
keanggotaan aktifnya dapat dikembalikan;
d. Diberhentikan karena tidak lagi dapat melaksanakan
kewajibannya sebagai Anggota Aktif;
3. Mekanisme pemberhentian sebagai Anggota Aktif atas permintaan
sendiri diatur sebagai berikut:
a. Yang bersangkutan menyampaikan usulan untuk berhenti sebagai
anggota disertai dengan alasan-alasan yang logis dan rasional
kepada pengurus yang bersangkutan;
b. RPH pengurus yang bersangkutan membawanya ke dalam RPP dan
mengundang anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan
dan apabila penjelasannya dapat diterima, yang bersangkutan
diberhentikan dengan hormat melalui surat keputusan pengurus dan
harus menyerahkan kartu anggota dan menandatangani surat pernyataan
tentang pemberhentian dimaksud yang ditandatangani yang
bersangkutan dan pengurus;
c. Apabila RPP menolak penjelasan dimaksud, yang bersangkutan
tetap sah sebagai Anggota Aktif;
d. Surat keputusan pemberhentian dari pengurus dan surat
pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ini dibuat
rangkap dua, yang satu disampaikan kepada yang bersangkutan dan
yang satu lagi sebagai dokumen organisasi.
4. Mekanisme pemberhentian sementara dan pemberhentian bagi
Anggota Aktif diatur sebagai berikut:
a. RPH pengurus yang bersangkutan memandang bahwa Anggota Aktif
yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban dan/atau melanggar
peraturan dan ketentuan yang berlaku;
b. RPH mengundang pengurus untuk hal tersebut disertai
alasan-alasan yang logis dan rasional dalam RPP dan mengundang yang
bersangkutan untuk membela diri dan apabila dapat diterima, yang
bersangkutan masih tetap sah sebagai anggota;
c. Apabila RPP menolak pembelaannya, yang bersangkutan akan
diberhentikan sementara sampai dapat membuktikan pembelaannya dalam
forum TK;
d. Keputusan RPP yang menolak pembelaan sebagaimana dimaksud
dalam butir c pasal ini harus dilaporkan pada TK pada tingkatan
yang bersangkutan dan apabila TK dimaksud menerima pembelaan
tersebut, yang bersangkutan tetap sah sebagai anggota;
e. Apabila TK menolak pembelaannya, yang bersangkutan akan
diberhentikan secara tidak hormat melalui surat keputusan pengurus
dan harus mengembalikan Kartu Tanda Anggota;
f. Surat keputusan pemberhentian dari pengurus dibuat rangkap
dua, yang satu disampaikan kepada yang bersangkutan dan yang satu
lagi sebagai dokumen organisasi.
5.Anggota Aktif yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak
diperkenankan untuk menduduki jabatan pengurus Karang Taruna
dan/atau pengurus lembaga pada seluruh tingkatan.BAB V
PENGELOLAAN KEANGGOTAAN
Pasal 9
Bukti Keanggotaan
1. Bukti keanggotaan bagi Anggota Aktif adalah Kartu Tanda
Anggota (KTA), Buku Saku Keanggotaan (BSK), dan Surat Keputusan
Keanggotaan (SKK) (jo PRT: Bab I pasal 5 ayat 1 butir e);
2. Bentuk dan ukuran KTA dan BSK ditetapkan sebagaimana terdapat
dalam lampiran PO ini;
3. KTA dan BSK dikeluarkan oleh Pengurus Nasional Karang Taruna
untuk mengarahkan dan membentuk pengelolaan keanggotaan yang
bersifat Identifikasi Terpadu (Single Identification);
4. Format KTA dalam bentuk kartu pengenal yang berisi data
Anggota Aktif yang meliputi:
a. Tampak Depan: nomor induk anggota, nama, tempat dan tanggal
lahir, pekerjaan, alamat, golongan darah, foto yang bersangkutan
ukuran 2x3, dan otoritas dari Pengurus Nasional Karang Taruna;
b. Tampak Belakang: dapat dipergunakan untuk kartu ATM, kartu
Asuransi, atau Kartu Kredit;
5. Format BSK dalam bentuk buku kecil berisi data aktivitas
Anggota Aktif dalam Karang Taruna dan kegiatan sosial lainnya
dilingkungan desa/kelurahan atau komunitas sosial sederajatnya,
juga berisi ketentuan organisasi tentang keanggotaan secara umum
yang diambil dari PD/PRT, PO-PO, dan ketentuan organisasi
lainnya
Pasal 10
Anggota Aktif dapat pindah dan diterima oleh wilayah lain dengan
menunjukkan surat keterangan pindah dari pengurus asal dan/atau
melaporkan ke pengurus wilayah lain tersebut.
Pasal 11
Pengelolaan
1. Keanggotaan organisasi terutama Anggota Aktif dapat dikelola
oleh sebuah unit teknis tersendir;
2. Unit Teknis sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini dibentuk
oleh Pengurus Nasional Karang Taruna melalui sebuah Surat Keputusan
yang sebelumnya dibahas disetujui dalam RPP baik personalia maupun
tata kerjanya;
3. Dalam menjalankan tugasnya Unit Teknis sebagaimana dimaksud
ayat 1 pasal ini dibantu oleh unsur sekretariat baik ditingkat
nasional maupun hingga tingkat desa/kelurahan atau komunitas sosial
sederajat;
4. Pengelolaan Keanggotaan (aktif) oleh Unit Teknis meliputi
aktivitas:
a. Penyusunan Rencana Kerja;
b. Pengumpulan data;
c. Pengolahan data;
d. Pembuatan KTA dan BSK;
e. Distribusi KTA dan BSK hingga diterima yang bersangkutan
berdasarkan data yang masuk;
f. Updating program;
BAB VI
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 6
Aturan Peralihan
1. Peraturan yang mengatur tentang keanggotaan yang ada tetap
berlaku selama keberadaannya tidak bertentangan dengan PO ini;
2. Seluruh pengurus pada berbagai tingkatan diharuskan untuk
menyesuaikan diri selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah PO ini
ditetapkan.
Pasal 7
Aturan Penutup
1. Hal-hal yang belum diatur dalam PO ini akan diatur lebih
lanjut dalam keputusan lain yang setara atau lebih rendah
tingkatannya;
2. PO tentang Keanggotaan Karang Taruna ini berlaku sejak
tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ditemukan
kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
DITETAPKAN DI: ASRAMA HAJI, PONDOK GEDE - JAKARTA
PADA TANGGAL: 1 JULI 2005
J A M
: WIB
ATAS KESEPAKATAN DAN PERSETUJUAN
FORUM RAPAT KERJA NASIONAL KARANG TARUNA TAHUN 2005
PENGURUS NASIONAL KARANG TARUNA
DR. DODY SUSANTO, SH, M.Si
IR. RACHMAT TATANG BACHRUDIN
Ketua Umum
Sekretaris Umum
LAMPIRAN
PO TENTANG KEANGGOTAAN KARANG TARUNA
NOMOR: 005/Rakernas-KT/VII/05
======================================================
Contoh Kartu Anggota: ukuran: panjang = 8,5 cm dan lebar = 5,3
cm
Tampak Muka
Tampak belakang
Foto
warna
1,2 mm
2,5 mm
0,2 mm
1,4 mm
KARTU ANGGOTA
KARANG TARUNA
NIA:
Nama:
Kelahiran:
Alamat:
Gol.darah: Pengurus Nasional KT
.
______________ _______________
Bisa kosong atau untuk ATM, Asuransi, kartu kredit, dsb
PAGE 1Pengurus Nasional Karang Taruna Masa Bakti 2005-2010
