2
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 03/PMK.06/2006 TENTANG DANA OPERASIONAL MENTERI/PEJABAT SETINGKAT MENTERI MENTERI KEUANGAN, Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat harus dilaksanakan dengan tertib, efisien, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. bahwa untuk menunjang kegiatan yang bersifat representasi, pelayanan, keamanan dan biaya kemudahan dan kegiatan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Menteri/Pejabat setingkat Menteri sehari-hari disediakan Dana Operasional; c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan da n pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional Menteri/Pejabat setingkat Menteri dipandang perlu menyusun mekanisme pelaksanaan pencairan Dana Operasional Menteri/Pejabat setingkat Menteri; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Operasional Menteri/Pejabat Setingkat Menteri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Unda n g-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571); PERATURAN MENTERI KEUANGAN http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2006/03~PMK.06~2006Per.HTM 1 of 2 02/12/2015 11:40

Pmk Dom 2006

Embed Size (px)

DESCRIPTION

dom 2006 indonesia

Citation preview

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

SALINANPERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 03/PMK.06/2006

TENTANG

DANA OPERASIONAL MENTERI/PEJABAT SETINGKAT MENTERIMENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan olehPemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat harusdilaksanakan dengan tertib, efisien, transparan dan bertanggungjawabsesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa untuk menunjang kegiatan yang bersifat representasi, pelayanan,keamanan dan biaya kemudahan dan kegiatan lain guna melancarkanpelaksanaan tugas Menteri/Pejabat setingkat Menteri sehari-haridisediakan Dana Operasional;

c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan danpertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional Menteri/Pejabatsetingkat Menteri dipandang perlu menyusun mekanisme pelaksanaanpencairan Dana Operasional Menteri/Pejabat setingkat Menteri;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentangDana Operasional Menteri/Pejabat Setingkat Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,Pengelolaan, dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Negara Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4571);

PERATURAN MENTERI KEUANGAN http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2006/03~PMK.06~2006Per.HTM

1 of 2 02/12/2015 11:40

Lampiran ........................

PERATURAN MENTERI KEUANGAN http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2006/03~PMK.06~2006Per.HTM

2 of 2 02/12/2015 11:40