1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan kefarmasian di rumah sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia No. 58 tahun 2014 merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan

pasien, penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai

yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan

farmasi klinik.

Pelayanan Kefarmasian menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia No. 58 tahun 2014 merupakan kegiatan yang bertujuan untuk

mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah terkait obat. Tuntutan

pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian,

mengharuskan adanya perluasan dari paradigma lama yang berorientasi kepada

produk (drug oriented) menjadi paradigma baru yang berorientasi pada pasien

(patient oriented) dengan filosofi pelayanan kefarmasian (pharmaceutical care).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang

Kesehatan disebutkan bahwa suatu upaya kesehatan adalah setiap kegiatan

dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan

berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan,

pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau

masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan,

peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan

penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan

secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Untuk menghasilkan tenaga kefarmasian tingkat ahli madya, maka

penyelenggaraan pendidikan terutama proses belajar mengajar perlu ditingkatkan

secara terus menerus baik kuantitas maupun kualitasnya. Salah satu upaya yang

2

dapat dilakukan diantaranya adalah dengan memberikan pengalaman kerja

melalui Praktek Kerja Lapangan (PKL) kepada mahasiswa.

Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah suatu proses belajar-mengajar pada

unit kerja secara nyata, sehingga mahasiswa mendapat gambaran dan pengalaman

bekerja secara langsung dan menyeluruh. Sebagai tenaga teknis kefarmasian pada

pelayanan kesehatan, mahasiswa Akademi Farmasi Saraswati Denpasar

diharapkan mengetahui berbagai kegiatan terpadu meliputi bidang pengelolaan

perbekalan farmasi yang diawali dari kegiatan pemilihan dan perencanaan

perbekalan farmasi hingga administrasi dan pengawasan di bidang farmasi, serta

melaksanakan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat dalam penggunaan

perbekalan farmasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka diadakan kerjasama antara Akademi Farmasi

Saraswati Denpasar dengan Rumah Sakit Umum Puri Raharja dalam

menyelenggarakan pelatihan praktek kerja lapangan. Kegiatan PKL dilaksanakan

mulai tanggal 1 April sampai 30 April 2015. Dengan adanya penerapan praktek

kerja lapangan ini diharapkan calon ahli madya farmasi nantinya dapat memiliki

bekal tentang fungsi dan tugasnya di rumah sakit untuk dapat mengabdikan diri

sebagai ahli madya farmasi yang profesional.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Lapangan

1.2.1Tujuan Umum

Adapun tujuan umum yang ingin dicapai dalam pelaksanaan praktek kerja

lapangan ini adalah sebagai berikut:

1 Meningkatkan, memperluas, dan menetapkan keterampilan serta membentuk

kemampuan mahasiswa sebagai bekal dalam memasuki lapangan kerja yang

sesuai dengan program pendidikan yang ditetapkan.

2 Mengenal kegiatan-kegiatan penyelenggaraan program kesehatan masyarakat

secara menyeluruh baik ditinjau dari aspek administrasi, teknis, maupun sosial

budaya.

3

3 Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman

kerja yang nyata dan langsung secara terpadu dalam melaksanakan kegiatan

pelayanan kesehatan di rumah sakit.

4 Menumbuhkembangkan serta memantapkan sikap etis, profesionalisme, dan

nasionalisme yang diperlukan mahasiswa untuk memasuki lapangan

pekerjaaan sesuai dengan bidangnya.

5 Memperoleh masukan dan umpan balik guna memperbaiki dan

mengembangkan serta meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di Akademi

Farmasi Saraswati

1.2.1 Tujuan khusus

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam pelaksanaan praktek kerja

lapangan di rumah sakit adalah sebagai berikut :

1 Untuk mendapatkan pengalaman kerja yang nyata dan langsung dengan

melaksanakan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.

2 Dapat memperluas kesempatan kerja bagi calon ahli madya farmasi khususnya

di rumah sakit.

3 Dapat mengetahui bagaimana pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit.

4 Mengetahui peranan, tugas dan tanggung jawab ahli madya farmasi di rumah

sakit.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Lapangan

Adapun manfaat yang diterima dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan di

rumah sakit adalah sebagai berikut :

1 Bagi Rumah Sakit

- Turut serta berperan dalam pengembangan pendidikan tenaga kefarmasian.

- Mendapat masukkan baru dari mahasiswa PKL untuk sistem kerja yang lebih

baik.

2 Bagi Akademi Farmasi Saraswati

- Dapat meningkatkan kualitas lulusan ahli madya farmasi yang berkompeten

di bidangnya.

3 Bagi mahasiswa:

4

- Memperoleh pengalaman belajar secara komprehensif dalam mencapai suatu

keberhasilan pendidikan sehingga nantinya dapat lebih siap dan mandiri

dalam menghadapi dunia kerja khususnya di apotek

- Mengetahui lebih mendalam mengenai pengelolaan dan pelayanan

kefarmasian yang ada di apotek secara langsung.

- Memberikan pengalaman mengenai cara penyelesaian masalah yang mungkin

dapat terjadi di apotek, baik dengan pasien maupun dengan staf.

1.2 Metodologi

Metodologi merupakan suatu cara teknis yang digunakan untuk mendapatkan

data-data yang efektif serta sesuai dengan pokok permasalahan Adapun beberapa

cara yang kami tempuh untuk memperoleh data-data tersebut antara lain

1 Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh

informasi dari pembimbing teknis fungsional dan karyawan pada unit

pelaksanaan terkait

2 Metode Referensi Kepustakaan

Metode referensi kepustakaan dilakukan dengan membaca buku-buku yang

ada kaitannya dan bermanfaat dalam kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL)

di rumah sakit.

3 Metode Observasi

Metode Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan

kerja, cara kerja, dan bagaimana kerjasama antar staf di rumah sakit.

Kemudian mencatat hal-hal yang penting.

5

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rumah sakit

2.1.1 Definisi Rumah sakit

Berdasarkan UU RI Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit,

menyatakan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Menurut Siregar dan Amalia (2004), rumah sakit adalah salah satu dari

sarana kesehatan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan. rumah sakit adalah

suatu organisasi yang kompleks, menggunakan gabungan alat ilmiah khusus dan

rumit, dan difungsikan oleh berbagai kesatuan personel terlatih dan terdidik dalam

menghadapi dan menangani masalah medik modern, yang semuanya terikat

bersama-sama dalam maksud yang sama, untuk pemulihan dan pemeliharaan

kesehatan yang baik.

2.1.2 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

Tugas utama rumah sakit adalah memberikan jasa peng obatan, perawatan

dan pelayanan kesehatan. Berdasarkan Kepmenkes RI No.983/Menkes/SK/XI/

1992, tugas rumah sakit umum adalah melaksanakan upaya kesehatan secara

berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan

pemeliharaan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya

peningkatan da pencegahan serta melaksanakan rujukan (Amalia dan Siregar,

2014). Menurut UU RI No 44 tahun 2009 tentang rumah sakit Pasal 3, dinyatakan

bahwa rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan

perorangan secara paripurna yaitu pelayanan kesehatan yang meliputi promotif,

preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Fungsi rumah sakit antara lain:

a. Penyelenggaraan pelayanan peng obatan dan pemulihan kesehatan sesuai

dengan standar pelayanan rumah sakit

6

b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan

kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis

c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam

rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan

d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi

bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan

memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

2.1.3 Klasifikasi Rumah Sakit

rumah sakit dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria sebagai berikut,

menurut Siregar dan Amalia (2004) :

1. Berdasarkan kepemilikan, terdiri dari:

a. rumah sakit pemerintah, terdiri dari:

1. rumah sakit yang langsung dikelola oleh Departemen Kesehatan

2. rumah sakit pemerintah daerah

3. rumah sakit militer

4. rumah sakit Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

b. rumah sakit yang dikelola oleh masyarakat (swasta)

2. Berdasarkan jenis pelayanan, terdiri dari 2 jenis :

a. rumah sakit umum, memberi pelayanan kepada berbagai penderita dengan

berbagai penyakit

b. rumah sakit khusus, memberi pelayanan diagnosa dan peng obatan untuk

penderita dengan kondisi medik tertentu baik bedah maupun non bedah,

contoh: rumah sakit kanker maupun rumah sakit jantung.

3. Berdasarkan afiliasi pendidikan, terdiri dari 2 jenis :

a. rumah sakit pendidikan, yaitu rumah sakit yang menyelenggarakan

program pelatihan residensi dalam medic, bedah, pediatric, dan bidang

spesialis lain.

b. rumah sakit nonpendidikan, yaitu rumah sakit yang tidak memiliki

program pelatihan residensi dan tidak ada afiliasi rumah sakit dengan

universitas.

7

4. Berdasarkan lama tinggal di rumah sakit, terdiri dari 2 jenis:

a. Rumah sakit perawatan jangka pendek, yaitu rumah sakit yang merawat

penderita selama rata-rata kurang dari 30 hari, misalnya penderita dengan

kondisi penyakit akut dan kasus darurat.

b. Rumah sakit perawatan jangka panjang yang merawat penderita dalam

waktu rata-rata 30 hari atau lebih.

5. Berdasarkan status akreditasi rumah sakit:

a. Klasifikasi rumah sakit Umum Pemerintah

Berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan, rumah sakit Umum

diklasifikasikan menjadi: rumah sakit umum kelas A, B, C, dan D.

Klasifikasi tersebut didasarkan pada unsur pelayanan, ketenagaan, fisik dan

peralatan.

1. Rumah sakit umum kelas A, adalah rumah sakit umum yang

mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik

luas dan subspesialistik luas.

2. Rumah sakit umum kelas B, adalah rumah sakit umum yang

mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik sekurang-

kurangnya sebelas spesialistik dan subspesialistik terbatas.

3. Rumah sakit umum kelas C, adalah rumah sakit umum yang

mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik

dasar.

4. Rumah sakit umum kelas D, adalah rumah sakit umum yang

mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik dasar.

b. Klasifikasi Rumah Sakit Umum Swasta

Menurut Siregar dan Amalia (2004) beberapa ketentuan khusus dalam

Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

:806b/Menkes/SK/XII/1987, tentang klasifikasi rumah sakit Umum Swasta

yaitu:

1. Klasifikasi rumah sakit adalah pengelompokan rumah sakit

berdasarkan pembedaan bertingkat dan kemampuan pelayananya.

8

2. rumah sakit Umum Swasta adalah rumah sakit umum yang

diselenggarakan oleh pihak swasta.

3. Klasifikasi rumah sakit umum swasta adalah :

a. Rumah sakit Umum Swasta Pratama, yang memberikan

pelayanan medic bersifat umum.

b. Rumah sakit Umum Swasta Madya, yang memberikan

pelayanan medic bersifat umum dan spesialistik dalam 4

(empat) cabang.

c. Rumah sakit Umum Swasta Utama, yang memberikan

pelayanan medik bersifat umum, spesialistik dan

subspesialistik.

6. Klasifikasi Berdasarkan Kapasitas Tempat Tidur

Rumah sakit pada umumnya diklasifikasikan berdasarkan kapasitas tempat

tidurnya sesuai pola berikut:

a. di bawah 50 tempat tidur

b. 50-99 tempat tidur

c. 100-199 tempat tidur

d. 200-299 tempat tidur

e. 300-399 tempat tidur

f. 400-499 tempat tidur

g. 500 tempat tidur atau lebih

2.1.4 Struktur Organisasi Rumah Sakit

Struktur organisasi rumah sakit umumnya terdiri atas Badan Pengurus

Yayasan, Dewan Pembina, Dewan Penyantun, Badan Penasehat, dan Badan

Penyelenggara. Badan Penyelenggara terdiri atas direktur, wakil direktur, komite

medik, satuan pengawas, dan berbagai bagian dari instalasi. Wakil direktur pada

umumnya terdiri atas wakil direktur pelayanan medik, wakil direktur penunjang

medik dan keperawatan, serta wakil direktur keuangan dan administrasi. Staf

Medik Fungsional (SMF) berada di bawah koordinasi komite medik. SMF terdiri

atas dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis dari semua disiplin yang ada

9

di suatu rumah sakit. Komite medik adalah wadah nonstruktural yang

keanggotaannya terdiri atas ketua-ketua SMF (Siregar dan Amalia, 2004).

2.2 Tim Farmasi dan Terapi ( TFT )

Dalam pengorganisasian rumah sakit dibentuk Tim Farmasi dan Terapi

(TFT) yang merupakan unit kerja dalam memberikan rekomendasi kepada

pimpinan rumah sakit mengenai kebijakan penggunaan obat di rumah sakit yang

anggotanya terdiri dari dokter yang mewakili semua spesialisasi yang ada di

rumah sakit, apoteker Instalasi Farmasi, serta tenaga kesehatan lainnya apabila

diperlukan. TFT harus dapat membina hubungan kerja dengan komite lain di

dalam rumah sakit yang berhubungan/berkaitan dengan penggunaan obat.

Ketua TFT dapat diketuai oleh seorang dokter atau seorang apoteker,

apabila diketuai oleh dokter maka sekretarisnya adalah apoteker, namun apabila

diketuai oleh apoteker, maka sekretarisnya adalah dokter.

TFT harus mengadakan rapat secara teratur, sedikitnya 2 (dua) bulan sekali

dan untuk rumah sakit besar rapat diadakan sekali dalam satu bulan. Rapat TFT

dapat mengundang pakar dari dalam maupun dari luar rumah sakit yang dapat

memberikan masukan bagi pengelolaan TFT, memiliki pengetahuan khusus,

keahlian-keahlian atau pendapat tertentu yang bermanfaat bagi TFT.

TFT mempunyai tugas:

a. Mengembangkan kebijakan tentang penggunaan obat di rumah

sakit

b. Melakukan seleksi dan evaluasi obat yang akan masuk dalam

formularium rumah sakit

c. Mengembangkan standar terapi

d. Mengidentifikasi permasalahan dalam penggunaan obat

e. Melakukan intervensi dalam meningkatkan penggunaan obat yang

rasional

f. Mengkoordinir penatalaksanaan reaksi obat yang Tidak

dikehendaki

g. Mengkoordinir penatalaksanaan medication error

10

h. Menyebarluaskan informasi terkait kebijakan penggunaan obat di

rumah sakit.

2.3 Formularium Rumah Sakit

Menurut Permenkes No. 58 Tahun 2014, Formularium rumah sakit disusun

mengacu kepada Formularium Nasional. Formularium rumah sakit merupakan

daftar obat yang disepakati staf medis, disusun oleh Tim Farmasi dan Terapi

(TFT) yang ditetapkan oleh Pimpinan rumah sakit.

Formularium rumah sakit harus tersedia untuk semua penulis resep,

pemberi obat, dan penyedia obat di rumah sakit. Evaluasi terhadap Formularium

rumah sakit harus secara rutin dan dilakukan revisi sesuai kebijakan dan

kebutuhan rumah sakit.

Penyusunan dan revisi Formularium rumah sakit dikembangkan

berdasarkan pertimbangan terapetik dan ekonomi dari penggunaan obat agar

dihasilkan Formularium rumah sakit yang selalu mutakhir dan dapat memenuhi

kebutuhan peng obatan yang rasional.

Tahapan proses penyusunan Formularium rumah sakit:

a. Membuat rekapitulasi usulan obat dari masing-masing Staf Medik

Fungsional (SMF) berdasarkan standar terapi atau standar

pelayanan medik

b. Mengelompokkan usulan obat berdasarkan kelas terapi

c. Membahas usulan tersebut dalam rapat Tim Farmasi dan Terapi

(TFT), jika diperlukan dapat meminta masukan dari pakar

d. Mengembalikan rancangan hasil pembahasan Tim Farmasi dan

Terapi (TFT), dikembalikan ke masing-masing SMF untuk

mendapatkan umpan balik

e. Membahas hasil umpan balik dari masing-masing SMF

f. Menetapkan daftar obat yang masuk ke dalam Formularium

rumah sakit

g. Menyusun kebijakan dan pedoman untuk implementasi

h. Melakukan edukasi mengenai Formularium rumah sakit kepada

staf dan melakukan monitoring.

11

Kriteria pemilihan obat untuk masuk Formularium rumah sakit:

a. Mengutamakan penggunaan obat generik

b. Memiliki rasio manfaat-risiko (benefit-risk ratio) yang paling

menguntungkan penderita

c. Mutu terjamin, termasuk stabilitas dan bioavailabilitas

d. Praktis dalam penyimpanan dan pengangkutan

e. Praktis dalam penggunaan dan penyerahan

f. Menguntungkan dalam hal kepatuhan dan penerimaan oleh pasien;

g. Memiliki rasio manfaat-biaya (benefit-cost ratio) yang tertinggi

berdasarkan biaya langsung dan tidak lansung

h. obat lain yang terbukti paling efektif secara ilmiah dan aman

(evidence based medicines) yang paling dibutuhkan untuk

pelayanan dengan harga yang terjangkau

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap formularium rumah

sakit, maka rumah sakit harus mempunyai kebijakan terkait dengan penambahan

atau pengurangan obat dalam Formularium rumah sakit dengan

mempertimbangkan indikasi penggunaaan, efektivitas, risiko, dan biaya.

2.4 Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS)

Instalasi Farmasi rumah sakit (IFRS) dapat didefinisikan sebagai suatu

departemen atau unit atau bagian di suatu rumah sakit dibawah pimpinan seorang

apoteker dan dibantu oleh beberapa orang apoteker yang memenuhi persyaratan

pengaturan perundangan-udangan yang berlaku dan kompeten secara professional,

tempat atau fasilitas penyelenggaraan yang bertanggung jawab atas seluruh

pekerjaan serta pelayanan kefarmasian, yang terdiri atas pelayanan paripurna,

mencakup perencanaan, pengadaan, produksi, penyimpanan perbekalan

kesehatan/ sediaan farmasi, dispensing obat, berdasarkan resep bagi penderita

rawat inap dan rawat jalan, pengendalian mutu dan pengendalian distribusi dan

penggunaan seluruh perbekalan kesehatan di rumah sakit, pelayanan farmasi

klinik umum dan spesialis, mencakup pelayanan langsung pada penderita dan

pelayanan klinik yang merupakan program rumah sakit secara keseluruhan.

12

Tugas instalasi farmasi rumah sakit, meliputi berdasarkan Permenkes RI No.

58 Tahun 2014:

a. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi seluruh

kegiatan pelayanan kefarmasian yang optimal dan profesional serta sesuai

prosedur dan etik profesi

b. Melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan

medis habis pakai yang efektif, aman, bermutu dan efisien

c. Melaksanakan pengkajian dan pemantauan penggunaan sediaan farmasi,

alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai guna memaksimalkan efek

terapi dan keamanan serta meminimalkan risiko

d. Melaksanakan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) serta

memberikan rekomendasi kepada dokter, perawat dan pasien

e. Berperan aktif dalam Tim Farmasi dan Terapi (TFT)

f. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan pelayanan

kefarmasian

g. Memfasilitasi dan mendorong tersusunnya standar peng obatan dan

formularium rumah sakit.

Fungsi Instalasi Farmasi rumah sakit (IFRS) menurut Permenkes RI No. 58

tahun 2014, meliputi:

1. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai

a. Memilih sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis

sesuai kebutuhan pelayanan rumah akit

b. Merencanakan kebutuhan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan

medis habis pakai secara efektif, efisien dan optimal

c. Mengadakan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis

pakai berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat sesuai

ketentuan yang berlaku

d. Memproduksi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis

habis pakai untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah

sakit

13

e. Menerima sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis

pakai sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang berlaku

f. Menyimpan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis

pakai sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan kefarmasian

g. Mendistribusikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis

habis pakai ke unit-unit pelayanan di rumah sakit

h. Melaksanakan pelayanan farmasi satu pintu

i. Melaksanakan pelayanan obat “unit dose”/dosis sehari

j. Melaksanakan komputerisasi pengelolaan sediaan farmasi, alat

kesehatan, dan bahan medis habis pakai (apabila sudah

memungkinkan)

k. Mengidentifikasi, mencegah dan mengatasi masalah yang terkait

dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai

l. Melakukan pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi, alat

kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang sudah tidak dapat

digunakan

m. Mengendalikan persediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan

bahan medis habis pakai

n. Melakukan administrasi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan,

dan bahan medis habis pakai.

2. Pelayanan farmasi klinik

a. Mengkaji dan melaksanakan pelayanan resep atau permintaan obat

b. Melaksanakan penelusuran riwayat penggunaan obat

c. Melaksanakan rekonsiliasi obat

d. Memberikan informasi dan edukasi penggunaan obat baik berdasarkan

resep maupun obat non resep kepada pasien/keluarga pasien

e. Mengidentifikasi, mencegah dan mengatasi masalah yang terkait

dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai

f. Melaksanakan visite mandiri maupun bersama tenaga kesehatan lain

g. Memberikan konseling pada pasien dan/atau keluarganya

14

h. Melaksanakan Pemantauan Terapi obat (PTO):

1. Pemantauan efek terapi obat

2. Pemantauan efek samping obat

3. Pemantauan Kadar obat dalam Darah (PKOD)

i. Melaksanakan Evaluasi Penggunaan obat (EPO)

j. Melaksanakan dispensing sediaan steril:

1. Melakukan pencampuran obat suntik

2. Menyiapkan nutrisi parenteral

3. Melaksanakan penanganan sediaan sitotoksik

4. Melaksanakan pengemasan ulang sediaan steril yang tidak stabil

k. Melaksanakan Pelayanan Informasi obat (PIO) kepada tenaga

kesehatan lain, pasien/keluarga, masyarakat dan institusi di luar rumah

sakit

l. Melaksanakan Penyuluhan Kesehatan rumah sakit (PKRS).

2.5 Pengelolaan Perbekalan Farmasi

Pengelolaan perbekalan farmasi menurut Permenkes No.58 tahun 2014

Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di rumah sakit merupakan suatu siklus

kegiatan, dimulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaa, penerimaan,

penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi , alkes

dan bahan medis habis pakai, pengendalian serta administrasi. Pengelolaan

perbekalan farmasi menurut Permenkes No. 58 tahun 2014 Tentang Standar

Pelayanan Kefarmasian di rumah sakit, yaitu :

2.5.1 Pemilihan

Pemilihan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alat

kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan. Pemilihan

sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai ini berdasarkan:

a. Formularium dan standar peng obatan/pedoman diagnosa dan terapi

b. Standar sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai

yang telah ditetapkan

c. Pola penyakit

15

d. Efektifitas dan keamanan

e. Peng obatan berbasis bukti

f. Mutu

g. Harga

h. Ketersediaan di pasaran

2.5.2 Perencanaan

Perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan

periode pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai

sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria

tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu dan efisien.

Perencanaan dilakukan untuk menghindari kekosongan obat dengan

menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan dasar-dasar

perencanaan yang telah ditentukan antara lain konsumsi, epidemiologi, kombinasi

metode konsumsi dan epidemiologi dan disesuaikan dengan anggaran yang

tersedia.

Pedoman perencanaan harus mempertimbangkan:

a. Anggaran yang tersedia

b. Penetapan prioritas

c. Sisa persediaan

d. Data pemakaian periode yang lalu

e. Waktu tunggu pemesanan

f. Rencana pengembangan.

2.5.3 Pengadaan

Pengadaan menurut Permenkes No. 58 tahun 2014 Tentang Standar

Pelayanan Kefarmasian di rumah sakit, merupakan kegiatan yang dimaksudkan

untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan. Pengadaan yang efektif harus

menjamin ketersediaan, jumlah, dan waktu yang tepat dengan harga yang

terjangkau dan sesuai standar mutu. Pengadaan merupakan kegiatan yang

berkesinambungan dimulai dari pemilihan, penentuan jumlah yang dibutuhkan,

penyesuaian antara kebutuhan dan dana, pemilihan metode pengadaan, pemilihan

16

pemasok, penentuan spesifikasi kontrak, pemantauan proses pengadaan, dan

pembayaran.

Untuk memastikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis

pakai sesuai dengan mutu dan spesifikasi yang dipersyaratkan maka jika proses

pengadaan dilaksanakan oleh bagian lain di luar Instalasi Farmasi harus

melibatkan tenaga kefarmasian.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan sediaan farmasi, alat

kesehatan, dan bahan medis habis pakai antara lain:

a. Bahan baku obat harus disertai Sertifikat Analisa;

b. Bahan berbahaya harus menyertakan Material Safety Data Sheet (MSDS);

c. sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus

mempunyai Nomor Izin Edar; dan

d. Expired date minimal 2 (dua) tahun kecuali untuk sediaan farmasi, alat

kesehatan, dan bahan medis habis pakai tertentu (vaksin, reagensia, dan

lain-lain).

Rumah sakit harus memiliki mekanisme yang mencegah kekosongan stok

obat yang secara normal tersedia di rumah sakit dan mendapatkan obat saat

Instalasi Farmasi tutup. Pengadaan dapat dilakukan melalui:

a. Pembelian

Untuk rumah sakit pemerintah pembelian sediaan farmasi, alat

kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus sesuai dengan ketentuan

pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelian adalah:

1) Kriteria sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai,

yang meliputi kriteria umum dan kriteria mutu obat;

2) Persyaratan pemasok;

3) Penentuan waktu pengadaan dan kedatangan sediaan farmasi, alat

kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan

4) Pemantauan rencana pengadaan sesuai jenis, jumlah dan waktu.

b. Produksi sediaan farmasi

17

Instalasi Farmasi rumah sakit dapat memproduksi sediaan tertentu

apabila:

1) Sediaan farmasi tidak ada di pasaran

2) Sediaan farmasi lebih murah jika diproduksi sendiri

3) Sediaan farmasi dengan formula khusus

4) Sediaan farmasi dengan kemasan yang lebih kecil/repacking

5) Sediaan farmasi untuk penelitian

6) Sediaan farmasi yang tidak stabil dalam penyimpanan/harus dibuat baru

(recenter paratus)

Sediaan yang dibuat di rumah sakit harus memenuhi persyaratan mutu

dan terbatas hanya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di rumah sakit

tersebut.

c. Sumbangan/Dropping/Hibah

Instalasi Farmasi harus melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap

penerimaan dan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan

medis habis pakai sumbangan/dropping/ hibah.

Seluruh kegiatan penerimaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan

bahan medis habis pakai dengan cara sumbangan/dropping/hibah harus

disertai dokumen administrasi yang lengkap dan jelas. Agar penyediaan

sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dapat

membantu pelayanan kesehatan, maka jenis sediaan farmasi, alat kesehatan,

dan bahan medis habis pakai harus sesuai dengan kebutuhan pasien di rumah

sakit. Instalasi Farmasi dapat memberikan rekomendasi kepada pimpinan

rumah sakit untuk mengembalikan/menolak sumbangan/dropping/hibah

sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang tidak

bermanfaat bagi kepentingan pasien rumah sakit.

2.5.4 Penerimaan

Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis,

spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam kontrak

atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Semua dokumen terkait

penerimaan barang harus tersimpan dengan baik.

18

2.5.5 Penyimpanan

Setelah barang diterima di Instalasi Farmasi perlu dilakukan penyimpanan

sebelum dilakukan pendistribusian. Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas

dan keamanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai

sesuai dengan persyaratan kefarmasian. Persyaratan kefarmasian yang dimaksud

meliputi persyaratan stabilitas dan keamanan, sanitasi, cahaya, kelembaban,

ventilasi, dan penggolongan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan

medis habis pakai.

Komponen yang harus diperhatikan antara lain:

a. Obat dan bahan kimia yang digunakan untuk mempersiapkan obat

diberi label yang secara jelas terbaca memuat nama, tanggal pertama

kemasan dibuka, tanggal kadaluwarsa dan peringatan khusus

b. Elektrolit konsentrasi tinggi tidak disimpan di unit perawatan kecuali

untuk kebutuhan klinis yang penting

c. Elektrolit konsentrasi tinggi yang disimpan pada unit perawatan

pasien dilengkapi dengan pengaman, harus diberi label yang jelas dan

disimpan pada area yang dibatasi ketat (restricted) untuk mencegah

penatalaksanaan yang kurang hati-hati

d. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang

dibawa oleh pasien harus disimpan secara khusus dan dapat

diidentifikasi.

Instalasi farmasi harus dapat memastikan bahwa obat disimpan secara benar

dan diinspeksi secara periodik.

Sdiaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang harus

disimpan terpisah yaitu:

1) Bahan yang mudah terbakar, disimpan dalam ruang tahan api dan

diberi tanda khusus bahan berbahaya

2) Gas medis disimpan dengan posisi berdiri, terikat, dan diberi

penandaaan untuk menghindari kesalahan pengambilan jenis gas

19

medis. Penyimpanan tabung gas medis kosong terpisah dari tabung

gas medis yang ada isinya. Penyimpanan tabung gas medis di

ruangan harus menggunakan tutup demi keselamatan.

Metode penyimpanan dapat dilakukan berdasarkan kelas terapi, bentuk

sediaan, dan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai

dan disusun secara alfabetis dengan menerapkan prinsip First Expired First Out

(FEFO) dan First In First Out (FIFO) disertai sistem informasi manajemen.

Penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang

penampilan dan penamaan yang mirip (LASA, Look Alike Sound Alike) tidak

ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus untuk mencegah

terjadinya kesalahan pengambilan obat.

Rumah sakit harus dapat menyediakan lokasi penyimpanan obat emergensi

untuk kondisi kegawatdaruratan. Tempat penyimpanan harus mudah diakses dan

terhindar dari penyalahgunaan dan pencurian.

pengelolaan obat emergensi harus menjamin:

a. Jumlah dan jenis obat sesuai dengan daftar obat emergensi yang

telah ditetapkan

b. Tidak boleh bercampur dengan persediaan obat untuk kebutuhan lain

c. Bila dipakai untuk keperluan emergensi harus segera diganti

d. Dicek secara berkala apakah ada yang kadaluwarsa

e. Dilarang untuk dipinjam untuk kebutuhan lain.

2.5.6 Pendistribusian

Distribusi merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka

menyalurkan/menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis

habis pakai dari tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan/pasien

dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketepatan waktu.

rumah sakit harus menentukan sistem distribusi yang dapat menjamin

terlaksananya pengawasan dan pengendalian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan

bahan medis habis pakai di unit pelayanan.

Sistem distribusi di unit pelayanan dapat dilakukan dengan cara:

a. Sistem Persediaan Lengkap di Ruangan (floor stock)

20

1) Pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis

habis pakai untuk persediaan di ruang rawat disiapkan dan dikelola

oleh Instalasi Farmasi.

2) sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai

yang disimpan di ruang rawat harus dalam jenis dan jumlah yang

sangat dibutuhkan.

3) Dalam kondisi sementara dimana tidak ada petugas farmasi yang

mengelola (di atas jam kerja) maka pendistribusiannya

didelegasikan kepada penanggung jawab ruangan.

4) Setiap hari dilakukan serah terima kembali pengelolaan obat floor

stock kepada petugas farmasi dari penanggung jawab ruangan.

5) apoteker harus menyediakan informasi, peringatan dan

kemungkinan interaksi obat pada setiap jenis obat yang

disediakan di floor stock.

b. Sistem resep Perorangan

Pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis

habis pakai berdasarkan resep perorangan/pasien rawat jalan dan rawat

inap melalui Instalasi Farmasi.

c. Sistem Unit Dosis

Pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis

habis pakai berdasarkan resep perorangan yang disiapkan dalam unit dosis

tunggal atau ganda, untuk penggunaan satu kali dosis/pasien. Sistem unit

dosis ini digunakan untuk pasien rawat inap.

d. Sistem Kombinasi

Sistem pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan

medis habis pakai bagi pasien rawat inap dengan menggunakan kombinasi

a + b atau b + c atau a + c.

Sistem distribusi Unit Dose Dispensing (UDD) sangat dianjurkan

untuk pasien rawat inap mengingat dengan sistem ini tingkat kesalahan

pemberian obat dapat diminimalkan sampai kurang dari 5% dibandingkan

dengan sistem floor stock atau resep individu yang mencapai 18%.

21

Sistem distribusi dirancang atas dasar kemudahan untuk dijangkau

oleh pasien dengan mempertimbangkan:

a. Efisiensi dan efektifitas sumber daya yang ada

b. Metode sentralisasi atau desentralisasi.

2.5.7 Pemusnahan dan Peracikan Sediaan Farmasi, Alkes, dan Bahan Medis

Habis Pakai

Pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan

medis habis pakai yang tidak dapat digunakan harus dilaksanakan dengan cara

yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemusnahan dilakukan untuk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan

medis habis pakai bila:

a. Produk tidak memenuhi persyaratan mutu

b. Telah kadaluwarsa

c. Tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan

kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan

d. Dicabut izin edarnya.

Tahapan pemusnahan obat terdiri dari:

a. Membuat daftar sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis

habis pakai yang akan dimusnahkan

b. Menyiapkan Berita Acara Pemusnahan

c. Mengoordinasikan jadwal, metode dan tempat pemusnahan kepada

pihak terkait

d. Menyiapkan tempat pemusnahan

e. Melakukan pemusnahan disesuaikan dengan jenis dan bentuk

sediaan serta peraturan yang berlaku.

Penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai

dilakukan terhadap produk yang izin edarnya dicabut oleh Badan Pengawas obat

dan Makanan (BPOM). Penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan

medis habis pakai dilakukan oleh BPOM atau pabrikan asal. rumah sakit harus

mempunyai sistem pencatatan terhadap kegiatan penarikan.

22

2.5.8 Pengendalian

Pengendalian dilakukan terhadap jenis dan jumlah persediaan dan

penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.

Pengendalian penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis

habis pakai dapat dilakukan oleh Instalasi Farmasi harus bersama dengan Tim

Farmasi dan Terapi (TFT) di rumah sakit.

Tujuan pengendalian persediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan

medis habis pakai adalah untuk:

a. Penggunaan obat sesuai dengan Formularium rumah sakit

b. Penggunaan obat sesuai dengan diagnosis dan terapi

c. Memastikan persediaan efektif dan efisien atau tidak terjadi kelebihan

dan kekurangan/kekosongan, kerusakan, kadaluwarsa, dan kehilangan

serta pengembalian pesanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan

bahan medis habis pakai.

Cara untuk mengendalikan persediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan

bahan medis habis pakai adalah:

a. Melakukan evaluasi persediaan yang jarang digunakan (slow moving)

b. Melakukan evaluasi persediaan yang tidak digunakan dalam waktu tiga

bulan berturut-turut (death stock)

c. Stok opname yang dilakukan secara periodik dan berkala

2.5.9 Administrasi

Administrasi harus dilakukan secara tertib dan berkesinambungan untuk

memudahkan penelusuran kegiatan yang sudah berlalu.

Kegiatan administrasi terdiri dari:

a. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan pelaporan terhadap kegiatan pengelolaan sediaan

farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang meliputi

perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, pendistribusian,

pengendalian persediaan, pengembalian, pemusnahan dan penarikan

sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Pelaporan

23

dibuat secara periodik yang dilakukan Instalasi Farmasi dalam periode

waktu tertentu (bulanan, triwulanan, semester atau pertahun).

Jenis-jenis pelaporan yang dibuat menyesuaikan dengan peraturan yang

berlaku.

Pencatatan dilakukan untuk:

1) Persyaratan Kementerian Kesehatan/BPOM

2) Dasar akreditasi rumah sakit

3) Dasar audit rumah sakit

4) Dokumentasi farmasi.

Pelaporan dilakukan sebagai:

1) Komunikasi antara level manajemen

2) Penyiapan laporan tahunan yang komprehensif mengenai kegiatan di

Instalasi Farmasi

3) Laporan tahunan.

b. Administrasi Keuangan

Apabila Instalasi Farmasi rumah sakit harus mengelola keuangan maka

perlu menyelenggarakan administrasi keuangan.

Administrasi keuangan merupakan pengaturan anggaran, pengendalian

dan analisa biaya, pengumpulan informasi keuangan, penyiapan laporan,

penggunaan laporan yang berkaitan dengan semua kegiatan Pelayanan

Kefarmasian secara rutin atau tidak rutin dalam periode bulanan, triwulanan,

semesteran atau tahunan.

c. Administrasi Penghapusan

Administrasi penghapusan merupakan kegiatan penyelesaian terhadap

sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang tidak

terpakai karena kadaluwarsa, rusak, mutu tidak memenuhi standar dengan cara

membuat usulan penghapusan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan

medis habis pakai kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur yang berlaku.

24

2.6 Farmasi Klinik

Menurut Permenkes No. 58 tahun 2014, pelayanan farmasi klinik merupakan

pelayanan langsung yang diberikan apoteker kepada pasien dalam rangka

meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan risiko terjadinya efek samping

karena obat, untuk tujuan keselamatan pasien (patient safety) sehingga kualitas

hidup pasien (quality of life) terjamin.

Pelayanan farmasi klinik yang dilakukan meliputi:

a. Pengkajian dan pelayanan resep

b. Penelusuran riwayat penggunaan obat

c. Rekonsiliasi obat

d. Pelayanan Informasi obat (PIO)

e. Konseling

f. Visite

g. Pemantauan Terapi obat (PTO)

h. Monitoring Efek Samping obat (MESO)

i. Evaluasi Penggunaan obat (EPO)

j. Dispensing sediaan steril

k. Pemantauan Kadar obat dalam Darah (PKOD)

1. Pengkajian dan Pelayanan resep

Pelayanan resep dimulai dari penerimaan, pemeriksaan ketersediaan,

pengkajian resep, penyiapan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan

medis habis pakai termasuk peracikan obat, pemeriksaan, penyerahan

disertai pemberian informasi. Pada setiap tahap alur pelayanan resep

dilakukan upaya pencegahan terjadinya kesalahan pemberian obat

(medication error).

Kegiatan ini untuk menganalisa adanya masalah terkait obat, bila

ditemukan masalah terkait obat harus dikonsultasikan kepada dokter penulis

resep. apoteker harus melakukan pengkajian resep sesuai persyaratan

administrasi, persyaratan farmasetik, dan persyaratan klinis baik untuk pasien

rawat inap maupun rawat jalan.

Persyaratan administrasi meliputi:

25

a. Nama, umur, jenis kelamin, berat badan dan tinggi badan pasien

b. Nama, nomor ijin, alamat dan paraf dokter

c. Tanggal resep

d. Ruangan/unit asal resep

Persyaratan farmasetik meliputi:

a. Nama obat, bentuk dan kekuatan sediaan

b. Dosis dan Jumlah obat

c. Stabilitas

d. Aturan dan cara penggunaan.

Persyaratan klinis meliputi:

a. Ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan obat

b. Duplikasi peng obatan

c. Alergi dan Reaksi obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD)

d. Kontraindikasi

e. Interaksi obat.

2. Penelusuran Riwayat Penggunaan obat

Penelusuran riwayat penggunaan obat merupakan proses untuk

mendapatkan informasi mengenai seluruh obat/ sediaan farmasi lain yang

pernah dan sedang digunakan, riwayat peng obatan dapat diperoleh dari

wawancara atau data rekam medik/pencatatan penggunaan obat pasien.

Tahapan penelusuran riwayat penggunaan obat:

a. Membandingkan riwayat penggunaan obat dengan data rekam

medik/pencatatan penggunaan obat untuk mengetahui perbedaan

informasi penggunaan obat

b. Melakukan verifikasi riwayat penggunaan obat yang diberikan

oleh tenaga kesehatan lain dan memberikan informasi tambahan

jika diperlukan

c. Mendokumentasikan adanya alergi dan Reaksi obat yang Tidak

Dikehendaki (ROTD)

d. Mengidentifikasi potensi terjadinya interaksi obat

26

e. Melakukan penilaian terhadap kepatuhan pasien dalam

menggunakan obat

f. Melakukan penilaian rasionalitas obat yang di resepkan

g. Melakukan penilaian terhadap pemahaman pasien terhadap obat

yang digunakan

h. Melakukan penilaian adanya bukti penyalahgunaan obat

i. Melakukan penilaian terhadap teknik penggunaan obat

j. Memeriksa adanya kebutuhan pasien terhadap obat dan alat bantu

kepatuhan minum obat (concordance aids)

k. Mendokumentasikan obat yang digunakan pasien sendiri tanpa

sepengetahuan dokter

l. Mengidentifikasi terapi lain, misalnya suplemen dan peng obatan

alternatif yang mungkin digunakan oleh pasien

Kegiatan:

1. Penelusuran riwayat penggunaan obat kepada

pasien/keluarganya; dan

2. Melakukan penilaian terhadap pengaturan penggunaan obat

pasien.

Informasi yang harus didapatkan:

a. Nama obat (termasuk obat non resep), dosis, bentuk sediaan,

frekuensi penggunaan, indikasi dan lama penggunaan obat

b. Reaksi obat yang tidak dikehendaki termasuk riwayat alergi

c. Kepatuhan terhadap regimen penggunaan obat (jumlah obat yang

tersisa)

3. Rekonsiliasi obat

Rekonsiliasi obat merupakan proses membandingkan instruksi peng

obatan dengan obat yang telah didapat pasien. Rekonsiliasi dilakukan untuk

mencegah terjadinya kesalahan obat (medication error) seperti obat tidak

diberikan, duplikasi, kesalahan dosis atau interaksi obat. Kesalahan obat

(medication error) rentan terjadi pada pemindahan pasien dari satu rumah

27

sakit ke rumah sakit lain, antar ruang perawatan, serta pada pasien yang

keluar dari rumah sakit ke layanan kesehatan primer dan sebaliknya.

Tujuan dilakukannya rekonsiliasi obat adalah:

a. Memastikan informasi yang akurat tentang obat yang digunakan

pasien

b. Mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat tidak terdokumentasinya

instruksi dokter

c. Mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat tidak terbacanya instruksi

dokter.

Tahap proses rekonsiliasi obat yaitu:

a. Pengumpulan data

Mencatat data dan memverifikasi obat yang sedang dan akan

digunakan pasien, meliputi nama obat, dosis, frekuensi, rute, obat

mulai diberikan, diganti, dilanjutkan dan dihentikan, riwayat alergi

pasien serta efek samping obat yang pernah terjadi. Khusus untuk data

alergi dan efek samping obat, dicatat tanggal kejadian, obat yang

menyebabkan terjadinya reaksi alergi dan efek samping, efek yang

terjadi, dan tingkat keparahan.

Data riwayat penggunaan obat didapatkan dari pasien, keluarga

pasien, daftar obat pasien, obat yang ada pada pasien, dan rekam

medik/medication chart. Data obat yang dapat digunakan tidak lebih

dari 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Semua obat yang digunakan oleh pasien baik resep maupun obat

bebas termasuk herbal harus dilakukan proses rekonsiliasi.

b. Komparasi

Petugas kesehatan membandingkan data obat yang pernah, sedang

dan akan digunakan. Discrepancy atau ketidakcocokan adalah

bilamana ditemukan ketidakcocokan/perbedaan diantara data-data

tersebut. Ketidakcocokan dapat pula terjadi bila ada obat yang hilang,

berbeda, ditambahkan atau diganti tanpa ada penjelasan yang

didokumentasikan pada rekam medik pasien. Ketidakcocokan ini dapat

28

bersifat disengaja (intentional) oleh dokter pada saat penulisan resep

maupun tidak disengaja (unintentional) dimana dokter tidak tahu

adanya perbedaan pada saat menuliskan resep.

c. Melakukan konfirmasi kepada dokter jika menemukan

ketidaksesuaian dokumentasi.

Bila ada ketidaksesuaian, maka dokter harus dihubungi kurang dari

24 jam. Hal lain yang harus dilakukan oleh apoteker adalah:

1. Menentukan bahwa adanya perbedaan tersebut disengaja atau

tidak disengaja

2. Mendokumentasikan alasan penghentian, penundaan, atau

pengganti

3. Memberikan tanda tangan, tanggal, dan waktu dilakukannya

rekonsilliasi obat

d. Komunikasi

Melakukan komunikasi dengan pasien dan/atau keluarga pasien

atau perawat mengenai perubahan terapi yang terjadi. apoteker

bertanggung jawab terhadap informasi obat yang diberikan.

4. Pelayanan Informasi obat

Pelayanan Informasi obat (PIO) merupakan kegiatan penyediaan dan

pemberian informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak bias,

terkini dan komprehensif yang dilakukan oleh apoteker kepada dokter,

apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya serta pasien dan pihak lain di luar

rumah sakit.

PIO bertujuan untuk:

a. Menyediakan informasi mengenai obat kepada pasien dan tenaga

kesehatan di lingkungan rumah sakit dan pihak lain di luar

rumah sakit

b. Menyediakan informasi untuk membuat kebijakan yang

berhubungan dengan obat/ sediaan farmasi, alat kesehatan, dan

bahan medis habis pakai, terutama bagi Tim Farmasi dan Terapi

c. Menunjang penggunaan obat yang rasional.

29

Kegiatan PIO meliputi:

1. Menjawab pertanyaan

2. Menerbitkan buletin, leaflet, poster, newsletter

3. Menyediakan informasi bagi Tim Farmasi dan Terapi

sehubungan dengan penyusunan Formularium rumah sakit

4. Bersama dengan Tim Penyuluhan Kesehatan rumah sakit

(PKRS) melakukan kegiatan penyuluhan bagi pasien rawat jalan

dan rawat inap

5. Melakukan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga kefarmasian

dan tenaga kesehatan lainnya

6. Melakukan penelitian.

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam PIO:

a. Sumber daya manusia

b. Tempat

c. Perlengkapan

5. Konseling

Konseling obat adalah suatu aktivitas pemberian nasihat atau saran

terkait terapi obat dari apoteker (konselor) kepada pasien dan/atau

keluarganya. Konseling untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap di semua

fasilitas kesehatan dapat dilakukan atas inisitatif apoteker, rujukan dokter,

keinginan pasien atau keluarganya. Pemberian konseling yang efektif

memerlukan kepercayaan pasien dan/atau keluarga terhadap apoteker.

Pemberian konseling obat bertujuan untuk mengoptimalkan hasil terapi,

meminimalkan risiko reaksi obat yang tidak dikehendaki (ROTD), dan

meningkatkan cost-effectiveness yang pada akhirnya meningkatkan keamanan

penggunaan obat bagi pasien (patient safety).

Secara khusus konseling obat ditujukan untuk:

a. Meningkatkan hubungan kepercayaan antara apoteker dan pasien

b. Menunjukkan perhatian serta kepedulian terhadap pasien

c. Membantu pasien untuk mengatur dan terbiasa dengan obat

30

d. Membantu pasien untuk mengatur dan menyesuaikan penggunaan

obat dengan penyakitnya

e. Meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani peng obatan

f. Mencegah atau meminimalkan masalah terkait obat

g. Meningkatkan kemampuan pasien memecahkan masalahnya dalam

hal terapi

h. Mengerti permasalahan dalam pengambilan keputusan

i. Membimbing dan mendidik pasien dalam penggunaan obat

sehingga dapat mencapai tujuan peng obatan dan meningkatkan

mutu peng obatan pasien.

Kegiatan dalam konseling obat meliputi:

1. Membuka komunikasi antara apoteker dengan pasien

2. Mengidentifikasi tingkat pemahaman pasien tentang penggunaan

obat melalui Three Prime Questions

3. Menggali informasi lebih lanjut dengan memberi kesempatan

kepada pasien untuk mengeksplorasi masalah penggunaan obat

4. Memberikan penjelasan kepada pasien untuk menyelesaikan

masalah pengunaan obat

5. Melakukan verifikasi akhir dalam rangka mengecek pemahaman

pasien

6. Dokumentasi

Faktor yang perlu diperhatikan dalam konseling obat:

1. Kriteria Pasien:

a. Pasien kondisi khusus (pediatri, geriatri, gangguan fungsi

ginjal, ibu hamil dan menyusui)

b. Pasien dengan terapi jangka panjang/penyakit kronis (TB,

DM, epilepsi, dan lain-lain)

c. Pasien yang menggunakan obat- obatan dengan instruksi

khusus (penggunaan kortiksteroid dengan tappering down/off)

d. Pasien yang menggunakan obat dengan indeks terapi sempit

(digoksin, phenytoin)

31

e. Pasien yang menggunakan banyak obat (polifarmasi)

f. Pasien yang mempunyai riwayat kepatuhan rendah.

2. Sarana dan Peralatan:

a. Ruangan atau tempat konseling

b. Alat bantu konseling (kartu pasien/catatan konseling)

6. Visite

Visite merupakan kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang

dilakukan apoteker secara mandiri atau bersama tim tenaga kesehatan untuk

mengamati kondisi klinis pasien secara langsung, dan mengkaji masalah

terkait obat, memantau terapi obat dan reaksi obat yang tidak dikehendaki,

meningkatkan terapi obat yang rasional, dan menyajikan informasi obat

kepada dokter, pasien serta profesional kesehatan lainnya.

Visite juga dapat dilakukan pada pasien yang sudah keluar rumah sakit

baik atas permintaan pasien maupun sesuai dengan program rumah sakit yang

biasa disebut dengan pelayanan kefarmasian di rumah (home pharmacy care).

Sebelum melakukan kegiatan visite apoteker harus mempersiapkan diri

dengan mengumpulkan informasi mengenai kondisi pasien dan memeriksa

terapi obat dari rekam medik atau sumber lain.

7. Pemantauan Terapi obat (PTO)

Pemantauan Terapi obat (PTO) merupakan suatu proses yang mencakup

kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif dan rasional bagi

pasien.

Tujuan PTO adalah meningkatkan efektivitas terapi dan meminimalkan

risiko Reaksi obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD).

Kegiatan dalam PTO meliputi:

a. Pengkajian pemilihan obat, dosis, cara pemberian obat, respons

terapi, Reaksi obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD)

b. Pemberian rekomendasi penyelesaian masalah terkait obat

c. Pemantauan efektivitas dan efek samping terapi obat

Tahapan PTO:

1. Pengumpulan data pasien

32

2. Identifikasi masalah terkait obat

3. Rekomendasi penyelesaian masalah terkait obat

4. Pemantauan

5. Tindak lanjut

Faktor yang harus diperhatikan:

a. Kemampuan penelusuran informasi dan penilaian kritis terhadap

bukti terkini dan terpercaya (Evidence Best Medicine)

b. Kerahasiaan informasi

c. Kerjasama dengan tim kesehatan lain (dokter dan perawat)

8. Monitoring Efek Samping obat (MESO)

Monitoring Efek Samping obat (MESO) merupakan kegiatan

pemantauan setiap respon terhadap obat yang tidak dikehendaki, yang terjadi

pada dosis lazim yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis,

diagnosa dan terapi. Efek Samping obat adalah reaksi obat yang tidak

dikehendaki yang terkait dengan kerja farmakologi (Menkes, 2014).

MESO bertujuan:

a. Menemukan Efek Samping obat (ESO) sedini mungkin terutama

yang berat, tidak dikenal, frekuensinya jarang

b. Menentukan frekuensi dan insidensi ESO yang sudah dikenal dan

yang baru saja ditemukan

c. Mengenal semua faktor yang mungkin dapat

menimbulkan/mempengaruhi angka kejadian dan hebatnya ESO

d. Meminimalkan risiko kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki

e. Mencegah terulangnya kejadian reaksi obat yang tidak

dikehendaki.

Kegiatan pemantauan dan pelaporan ESO:

1. Mendeteksi adanya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki

(ESO)

2. Mengidentifikasi obat- obatan dan pasien yang mempunyai risiko

tinggi mengalami ESO

3. Mengevaluasi laporan ESO dengan algoritme Naranjo

33

4. Mendiskusikan dan mendokumentasikan ESO di Tim/Sub Tim

Farmasi dan Terapi

5. Melaporkan ke Pusat Monitoring Efek Samping obat Nasional

Faktor yang perlu diperhatikan:

a. Kerjasama dengan Tim Farmasi dan Terapi dan ruang rawat

b. Ketersediaan formulir Monitoring Efek Samping obat.

9. Evaluasi Penggunaan obat (EPO)

Evaluasi Penggunaan obat (EPO) merupakan program evaluasi

penggunaan obat yang terstruktur dan berkesinambungan secara kualitatif dan

kuantitatif.

Tujuan EPO yaitu:

a. Mendapatkan gambaran keadaan saat ini atas pola penggunaan

obat

b. Membandingkan pola penggunaan obat pada periode waktu

tertentu

c. Memberikan masukan untuk perbaikan penggunaan obat

d. Menilai pengaruh intervensi atas pola penggunaan obat

.

Kegiatan praktek EPO:

1. Mengevaluasi pengggunaan obat secara kualitatif

2. Mengevaluasi pengggunaan obat secara kuantitatif.

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan:

a. Indikator pe resepan

b. Indikator pelayanan

c. Indikator fasilitas

10. Dispensing Sediaan Steril

Dispensing sediaan steril harus dilakukan di Instalasi Farmasi rumah

sakit dengan teknik aseptik untuk menjamin sterilitas dan stabilitas produk dan

melindungi petugas dari paparan zat berbahaya serta menghindari terjadinya

kesalahan pemberian obat.

Dispensing sediaan steril bertujuan:

34

a. Menjamin agar pasien menerima obat sesuai dengan dosis yang

dibutuhkan

b. Menjamin sterilitas dan stabilitas produk

c. Melindungi petugas dari paparan zat berbahaya

d. Menghindari terjadinya kesalahan pemberian obat.

Kegiatan dispensing sediaan steril meliputi :

1. Pencampuran obat Suntik

Melakukan pencampuran obat steril sesuai kebutuhan pasien yang

menjamin kompatibilitas dan stabilitas obat maupun wadah sesuai

dengan dosis yang ditetapkan.

Kegiatan:

a. Mencampur sediaan intravena ke dalam cairan infus

b. Melarutkan sediaan intravena dalam bentuk serbuk dengan

pelarut yang sesuai

c. Mengemas menjadi sediaan siap pakai.

Faktor yang perlu diperhatikan:

a. Ruangan khusus

b. Lemari pencampuran Biological Safety Cabinet

c. HEPA Filter

2. Penyiapan Nutrisi Parenteral

Merupakan kegiatan pencampuran nutrisi parenteral yang

dilakukan oleh tenaga yang terlatih secara aseptis sesuai kebutuhan

pasien dengan menjaga stabilitas sediaan, formula standar dan

kepatuhan terhadap prosedur yang menyertai.

Kegiatan dalam dispensing sediaan khusus:

a. Mencampur sediaan karbohidrat, protein, lipid, vitamin,

mineral untuk kebutuhan perorangan

b. Mengemas ke dalam kantong khusus untuk nutrisi.

Faktor yang perlu diperhatikan:

a. Tim yang terdiri dari dokter, apoteker, perawat, ahli gizi

b. Sarana dan peralatan

35

c. Ruangan khusus

d. Lemari pencampuran Biological Safety Cabinet

e. Kantong khusus untuk nutrisi parenteral.

3. Penanganan Sediaan Sitostatik

Penanganan sediaan sitostatik merupakan penanganan obat kanker

secara aseptis dalam kemasan siap pakai sesuai kebutuhan pasien oleh

tenaga farmasi yang terlatih dengan pengendalian pada keamanan

terhadap lingkungan, petugas maupun sediaan obatnya dari efek toksik

dan kontaminasi, dengan menggunakan alat pelindung diri,

mengamankan pada saat pencampuran, distribusi, maupun proses

pemberian kepada pasien sampai pembuangan limbahnya.

Secara operasional dalam mempersiapkan dan melakukan harus

sesuai prosedur yang ditetapkan dengan alat pelindung diri yang

memadai.

Kegiatan dalam penanganan sediaan sitostatik meliputi:

a. Melakukan perhitungan dosis secara akurat

b. Melarutkan sediaan obat kanker dengan pelarut yang

sesuai;

c. Mencampur sediaan obat kanker sesuai dengan protokol

peng obatan

d. Mengemas dalam kemasan tertentu

e. Membuang limbah sesuai prosedur yang berlaku.

Faktor yang perlu diperhatikan:

a. Ruangan khusus yang dirancang dengan kondisi yang

sesuai

b. Lemari pencampuran Biological Safety Cabinet

c. HEPA filter

d. Alat Pelindung Diri (APD)

e. Sumber daya manusia yang terlatih

f. Cara pemberian obat kanker

11. Pemantauan Kadar obat dalam Darah (PKOD)

36

Pemantauan Kadar obat dalam Darah (PKOD) merupakan interpretasi

hasil pemeriksaan kadar obat tertentu atas permintaan dari dokter yang

merawat karena indeks terapi yang sempit atau atas usulan dari apoteker

kepada dokter.

PKOD bertujuan:

a. Mengetahui Kadar obat dalam Darah

b. Memberikan rekomendasi kepada dokter yang merawat.

Kegiatan PKOD meliputi:

1. Melakukan penilaian kebutuhan pasien yang membutuhkan

Pemeriksaan Kadar obat dalam Darah (PKOD)

2. Mendiskusikan kepada dokter untuk persetujuan melakukan

Pemeriksaan Kadar obat dalam Darah (PKOD)

3. Menganalisis hasil Pemeriksaan Kadar obat dalam Darah

(PKOD) dan memberikan rekomendasi

2.7 Sumber Daya Manusia

Menurut Permekes No. 58 Tentang Pelayanan Kefarmasian di rumah sakit,

instalasi farmasi harus memiliki apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang

sesuai dengan beban kerja dan petugas penunjang lain agar tercapai sasaran dan

tujuan instalasi farmasi rumah sakit. Ketersediaan jumlah tenaga apoteker dan

tenaga teknis kefarmasian di rumah sakit dipenuhi sesuai dengan ketentuan

klasifikasi dan perizinan rumah sakit yang ditetapkan oleh Menteri.

Uraian tugas tertulis dari masing-masing staf Instalasi Farmasi harus ada dan

sebaiknya dilakukan peninjauan kembali paling sedikit setiap tiga tahun sesuai

kebijakan dan prosedur di Instalasi Farmasi rumah sakit.

1. Kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan pekerjaan yang dilakukan, kualifikasi SDM Instalasi

Farmasi diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Untuk pekerjaan kefarmasian terdiri dari:

1) apoteker

2) Tenaga Teknis Kefarmasian

37

b. Untuk pekerjaan penunjang terdiri dari:

1) Operator Komputer/Teknisi yang memahami kefarmasian

2) Tenaga Administrasi

3) Pekarya/Pembantu pelaksana

Untuk menghasilkan mutu pelayanan yang baik dan aman, maka dalam

penentuan kebutuhan tenaga harus mempertimbangkan kompetensi yang

disesuaikan dengan jenis pelayanan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung

jawabnya.

2. Persyaratan SDM

Pelayanan Kefarmasian harus dilakukan oleh apoteker dan Tenaga

Teknis Kefarmasian. Tenaga Teknis Kefarmasian yang melakukan

Pelayanan Kefarmasian harus di bawah supervisi apoteker.

Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian harus memenuhi

persyaratan administrasi seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan terkait jabatan fungsional di Instalasi Farmasi rumah sakit

diatur menurut kebutuhan organisasi dan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Instalasi farmasi rumah sakit harus dikepalai oleh seorang apoteker

yang merupakan apoteker penanggung jawab seluruh pelayanan

kefarmasian di rumah sakit. Kepala instalasi farmasi rumah sakit

diutamakan telah memiliki pengalaman bekerja di Instalasi Farmasi rumah

sakit minimal 3 (tiga) tahun.

3. Beban Kerja dan Kebutuhan

a. Beban Kerja

Dalam perhitungan beban kerja perlu diperhatikan faktor-faktor

yang berpengaruh pada kegiatan yang dilakukan, yaitu:

1) Kapasitas tempat tidur dan Bed Occupancy Rate (BOR)

2) Jumlah dan jenis kegiatan farmasi yang dilakukan (manajemen,

klinik dan produksi)

38

3) Jumlah resep atau formulir permintaan obat (floor stock) per

hari

4) Volume sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis

pakai.

b. Penghitungan Beban Kerja

Penghitungan kebutuhan apoteker berdasarkan beban kerja pada

pelayanan kefarmasian di rawat inap yang meliputi pelayanan farmasi

manajerial dan pelayanan farmasi klinik dengan aktivitas pengkajian

resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat,

pemantauan terapi obat, pemberian informasi obat, konseling, edukasi

dan visite, idealnya dibutuhkan tenaga apoteker dengan rasio 1 (satu)

apoteker untuk 30 (tiga puluh) pasien.

Penghitungan kebutuhan apoteker berdasarkan beban kerja pada

pelayanan kefarmasian di rawat jalan yang meliputi pelayanan farmasi

menajerial dan pelayanan farmasi klinik dengan aktivitas pengkajian

resep, penyerahan obat, Pencatatan Penggunaan obat (PPP) dan

konseling, idealnya dibutuhkan tenaga apoteker dengan rasio 1 (satu)

apoteker untuk 50 (lima puluh) pasien.

Selain kebutuhan apoteker untuk pelayanan kefarmasian rawat

inap dan rawat jalan, maka kebutuhan tenaga apoteker juga diperlukan

untuk pelayanan farmasi yang lain seperti di unit logistik

medik/distribusi, unit produksi steril/aseptic dispensing, unit

pelayanan informasi obat dan lain-lain tergantung pada jenis aktivitas

dan tingkat cakupan pelayanan yang dilakukan oleh Instalasi Farmasi.

Selain kebutuhan apoteker untuk Pelayanan Kefarmasian di

rawat inap dan rawat jalan, diperlukan juga masing-masing 1 (satu)

orang apoteker untuk kegiatan Pelayanan Kefarmasian di ruang

tertentu, yaitu:

1. Unit Gawat Darurat

39

2. Intensive Care Unit (ICU)/Intensive Cardiac Care Unit

(ICCU)/Neonatus Intensive Care Unit (NICU)/Pediatric

Intensive Care Unit (PICU)

3. Pelayanan Informasi obat

Mengingat kekhususan Pelayanan Kefarmasian pada unit rawat

intensif dan unit gawat darurat, maka diperlukan pedoman teknis

mengenai Pelayanan Kefarmasian pada unit rawat intensif dan unit

rawat darurat yang akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

c. Pengembangan Staf dan Program Pendidikan

Setiap staf di rumah sakit harus diberi kesempatan untuk

meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Peran Kepala

Instalasi Farmasi dalam pengembangan staf dan program pendidikan

meliputi:

1. Menyusun program orientasi staf baru, pendidikan dan

pelatihan berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi

SDM.

2. Menentukan dan mengirim staf sesuai dengan spesifikasi

pekerjaan (tugas dan tanggung jawabnya) untuk

meningkatkan kompetensi yang diperlukan.

3. Menentukan staf sebagai narasumber/pelatih/fasilitator sesuai

dengan kompetensinya.

d. Penelitian dan Pengembangan

Apoteker harus didorong untuk melakukan penelitian mandiri

atau berkontribusi dalam tim penelitian mengembangkan praktik

pelayanan kefarmasian di rumah sakit. apoteker yang terlibat dalam

penelitian harus mentaati prinsip dan prosedur yang ditetapkan dan

sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian yang berlaku.

Instalasi farmasi harus melakukan pengembangan pelayanan

kefarmasian sesuai dengan situasi perkembangan kefarmasian terkini.

Apoteker juga dapat berperan dalam uji klinik obat yang

dilakukan di rumah sakit dengan mengelola obat- obat yang diteliti

40

sampai dipergunakan oleh subyek penelitian dan mencatat Reaksi Obat

yang Tidak Dikehendaki (ROTD) yang terjadi selama penelitian.

41

BAB III

HASIL KEGIATAN

3.1 Sejarah Berdirinya RSU Puri Raharja

Rumah Sakit Umum Puri Raharja pada awalnya adalah sebuah rumah sakit

bersalin sederhana yang didirikan pada tahun 1972. Seiring perkembangan waktu

rumah bersalin ini hingga kini dikembangkan secara bertahap menjadi salah satu

rumah sakit umum yang mampu memberikan pelayanan secara menyeluruh

kepada masyarakat dan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM),

ataupun pasien kerja sama lainnya seperti perusahaan Telkom, PLN yang

memerlukan pelayanan kesehatan.

Dibangun diatas tanah seluas 5000 m2 di tengah kota yang letaknya sangat

strategis di jalan WR. Supratman No.14-19 Denpasar, sangat mudah dijangkau

dengan kendaraan umum. Didukung dengan peralatan yang cukup canggih dan

dokter spesialis yang lengkap, rumah sakit umum Puri Raharja menjadi salah satu

pilihan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan (Laporan Tahunan

RSU Puri Raharja, 2012).

3.2 Visi, Misi dan Motto RSU Puri Raharja

3.2.1 Visi RSU Puri Raharja

Menjadikan RSU Puri Raharja pilihan utama dan terpercaya bagi

masyarakat dalam mencari pelayanan kesehatan.

3.2.2 Misi RSU Puri Raharja

1. Memberikan kemudahan bagi anggota masyarakat pada umumnya dan

anggota Korpri beserta keluarga pada khususnya dalam meperoleh

pelayanan kesehatan.

2. Penyelenggaraan rumah sakit yang efektif dan efesien bermutu sejalan

dengan perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi)

42

dibidang kesehatan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan

masyarakat dengan berpegangan teguh kepada etika profesi.

3.2.3 Motto RSU Puri Raharja

”Sahabat Hidup Sehat”

(Tim penyusun, 2012).

3.3 Klasifikasi RSU Puri Raharja

a. Berdasarkan kepemilikan RSU Puri Raharja termasuk rumah sakit

nirlaba yang mencari laba sewajarnya saja, dan laba yang diperoleh

rumah sakit ini digunakan sebagai modal peningkatan sarana fisik,

perluasan dan penyempurnaan mutu pelayanan untuk kepentingan

pasien.

b. Berdasarkan jenis pelayanan RSU Puri Raharja memberi pelayanan

kepada pasien yaitu pelayanan diagnosis dan terapi untuk berbagai

kondisi medik, seperti penyakit dalam, bedah, pediatri, ibu hamil dan

sebagainya.

c. Berdasarkan lama tinggal RSU Puri Raharja merupakan rumah sakit

perawatan jangka pendek karena pasien yang umumnya dirawat adalah

pasien yang biasanya pulih dalam kurang dari 30 hari.

d. Berdasarkan kapasitas tempat tidur RSU Puri Raharja termasuk pola

100-199 tempat tidur.

e. Berdasarkan afiliasi pendidikan RSU Puri Raharja termasuk rumah

sakit pendidikan.

f. Berdasarkan status akreditasi RSU Puri Raharja termasuk rumah sakit

umum swasta utama yang memberikan pelayanan medik bersifat

umum, spesialistik dan sub spesialistik.

43

3.4 Jenis Pelayanan RSU Puri Raharja

Berdasarkan klasifikasinya RSU Puri Raharja termasuk rumah sakit kelas C

dengan pelayanan yang diberikan berupa:

3.4.1 Pelayanan Dokter Spesialis

No. Pelayanan Dokter Spesialis No. Pelayanan Dokter Spesialis

1. Spesialis Bedah Umum 13. Spesialis Internis

2. Spesialis Bedah Digestive 14. Spesialis Anak

3. Spesialis bedah Onkologi 15. Spesialis Neurologi

4. Spesialis Bedah Saraf 16. Spesialis Mata

5. Spesialis Bedah Plastik 17. Spesialis THT

6. Spesialis bedah Urologi 18. Spesialis Anasthesi

7. Spesialis Bedah Anak 19. Spesialis Psikiatri

8. Spesialis Bedah Thorax 20. Spesialis RM

9. Spesialis Bedah Orthopedi 21. Spesialis Paru-Paru

10. Spesialis Obstetri dan

Gynecologi

22. Spesialis Radiologi

11. Spesialis Jantung dan

Pembuluh darah

23. Dokter Umum dan dr. Gigi

12. Spesialis kulit dan kelamin

3.4.2 Unit Pelayanan Rawat Jalan

a. UGD 24 jam

b. Poliklinik Umum dan Gigi

c. Poliklinik Kebidanan dan Kandungan

d. Poliklinik Bedah

e. General Check-Up

f. Pelayanan Ambulance

g. Unit Pelayanan BKIA (Balai Kesehatan Ibu dan Anak).

44

3.4.3 Unit Pelayanan Rawat Inap

a. Bedah Thorax

b. Bedah Tulang

c. Bedah Saraf

d. Bedah Plastik

e. Bedah Ginjal (TUR, Lithotripsy)

f. Pelayanan Penyakit Dalam

g. Pelayanan Penyakit Anak

h. Pelayanan Penyakit Saraf

i. Pelayanan THT

j. Pelayanan Penyakit Mata

k. Pelayanan Penyakit Gigi dan Mulut

l. Pelayanan Penyakit Rehabilitasi

m. Pelayanan Penyakit Kebidanan dan Penyakit Kandungan

n. Pelayanan Penyakit Jiwa

o. Pelayanan Penyakit Kulit dan Kelamin

3.4.4 Unit Pelayanan Penunjang

a. Radiologi

b. Laboratorium

c. Endoscopy

d. Haemodialisa Farmasi Home Care

e. Instalasi Gizi

3.4.5 Fasilitas Rawat Inap

RSU Puri Raharja terdiri dari 75 kamar rawat inap yang memadai dengan

kapasitas bed sebanyak 108 tempat tidur, yang berada di tiga lantai yaitu: Lantai I,

Lantai II dan Lantai III dilayani oleh tenaga medis dan paramedis yang

berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas, memberikan pelayanan berbagai

spesialistik serta ditunjang fasilitas diagnostik yang canggih. Jumlah kamar rawat

inap di tiga lantai tersebut dapat diuraikan menjadi:

a. Wijaya Kusuma 1 kamar (1 tempat tidur)

b. VVIP sebanyak 10 kamar (10 tempat tidur)

45

c. VIP A sebanyak 9 kamar (9 tempat tidur)

d. VIP B sebanyak 9 kamar (9 tempat tidur)

e. VIP C sebanyak 12 kamar (12 tempat tidur)

f. Kelas I sebanyak 18 kamar (23 tempat tidur)

g. Kelas II sebanyak 8 kamar (16 tempat tidur)

h. Kelas III sebanyak 3 Kamar (14 tempat tidur)

i. ICU sebanyak 1 kamar (5 tempat tidur)

j. HD sebanyak 1 kamar (3 tempat tidur)

k. Ruang bersalin (VK) sebanyak (6 tempat tidur)

l. Kamar operasi sebanyak 4 kamar :

Masing-masing kamar tersebut diatas dilengkapi dengan AC, TV, kulkas, kamar

mandi dengan air panas dan dingin. Khusus kamar VVIP memiliki ruangan tamu

dan extra bed untuk penunggu pasien (Tim penyusun, 2012).

3.5 Struktur Organisasi RSU Puri Raharja

Struktur Organisasi RSU Puri Raharja pertama kali ditetapkan oleh Yayasan

Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali dengan SK Yayasan Nomor:

068-a/1999/Kepeg tanggal 1 April 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah

Sakit Umum Puri Raharja. Selanjutnya sesuai dengan kondisi yang ada terjadi

perubahan dengan SK Direksi PT. Puri Raharja Nomor: 79/RSPR/PTP/V/2005

tanggal 31 Mei 2005 dan disahkan secara bersama-sama oleh komisaris utama PT.

Puri Raharja. Setelah diadakan evaluasi maka dipandang perlu adanya perubahan

struktur organisasi demi kelancaran tugas dan mengoptimalkan pelayanan

terhadap pasien, maka dikeluarkan SK Direktur Nomor: 62/RSPR/SK.DIRUT/

XI/2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Internal RSU Puri Raharja

dapat dilihat pada lampiran 2 (Tim penyusun, 2012).

46

3.6 Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Puri Raharja

Instalasi farmasi RSU Puri Raharja merupakan fasilitas untuk melaksanakan

kegiatan-kegiatan pengelolaan perbekalan farmasi mulai dari perencanaan,

pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi.

3.6.1 Unit-Unit Instalasi Farmasi RSU Puri Raharja

a. Apotek

Merupakan tempat pelayanan resep-resep dokter RSU Puri Raharja.

Resep yang dilayani merupakan resep rawat inap dan resep rawat jalan.

b. Gudang Farmasi

Merupakan tempat penyimpanan obat dan alkes sebelum didistribusikan

ke apotek. Depo askes, farmasi utara, ruang operasi (OK), UGD, ICU, VK,

HD, Unit Rawat Inap, dan Poliklinik.

c. Unit Farmasi Utara

Merupakan tempat pelayanan farmasi yang tempatnya berada disebelah utara RSU

Puri Raharja dan melayani resep Poliklinik (Tim penyusun, 2012).

47

3.6.2 Struktur Organisasi IFRS Puri Raharja

Gambar 1. Struktur Organisasi Instalasi Farmasi RSU Puri Raharja

KEPALA INSTALASI

FARMASI RUMAH SAKIT

(Drs. Cok Rai Bagus, Apt., MM)ADMINISTRASI

IFRS

PENGELOLAANPERBEKALAN

FARMASI

PELAYANAAN FARMASI KLINIS

MANAJEMEN MUTU

I Gusti Ayu Puspasari

(Kepala Gudang)Ni Ketut Indra Mayasari

(Staf Gudang)

Farmasi UtaraNi Ketut Sri Sawitri, S.Si., Apt. (Apt. Pendamping)Putu Rozalina Pravastara (TTK) Ari Chintya Wijaya (TTK)Ni luh Putu Prema Wahini (TTK)Ni Komang Ayu Silpiawati (TTK)

Farmasi SelatanKadek Welly Prasminda, S.Farm., Apt. (Apt. Pendamping)Ni Wayan Ayu Januartini (TTK)Ni Luh Putu Ari Nirmalayanthi (TTK)Sri Astuti Lestari (TTK)Ni Putu Indah Januhari Sulistiya (TTK)Ni Putu Risna Sari Deffy (TTK)Luh Dewi Lestari (TTK)Ni Made Wismaya Putri (TTK)I Gusti Ayu Sri Indah Pratiwi (TTK)

Ni Ketut Sri Sawitri, S.Si., Apt. (Apt. Pendamping)

48

3.7 Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Petugas IFRS Puri

Raharja

3.7.1 Kepala Instalasi Farmasi

a. Bertanggung jawab terhadap kualitas pelayanan farmasi di RS.

b. Menjaga kualitas obat-obatan, alkes, dan cairan serta sarana lainnya.

c. Menjaga kualitas tenaga dengan terus melakukan pembinaan, pembinaan

dapat dilakukan setiap hari, sewaktu-waktu dengan melakukan

sidak/pembinaan mendadak.

d. Membina dan memfollow-up terus staf dan bawahannya, melakukan

sistem rotasi/mutasi yang sudah disepakati.

e. Berhak memberi penilaian terhadap bawahannya.

f. Bertanggung jawab terhadap atasan atau Direktur Pelayanan Medis.

3.7.2 Kepala Gudang Farmasi

a. Mengetahui secara detail kondisi barang yang ada di gudang farmasi.

b. Mengecek barang habis, menulis dibuku pencatatan barang habis/buku

defecta.

c. Mengadministrasikan pembelian barang dikomputer berdasarkan faktur

pembelian.

d. Mengadministrasi pengeluaran barang dikomputer berdasarkan

permintaan masing-masing unit.

e. Merencanakan pengorderan barang untuk kebutuhan selama 1-3 hari.

f. Melakukan stok opname setiap akhir bulan.

g. Mengawasi dan mengevaluasi kerja staf.

h. Menginventaris dan melaporkan masalah yang ada.

i. Bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi Farmasi.

3.7.3 Staf Gudang Farmasi

a. Mengecek stok obat dan alkes yang tipis/hampir habis di apotek dengan

dibantu staf apotek lainnya.

b. Mengajukan permintaan obat dan alkes kepada Gudang Farmasi untuk

kebutuhan 1-3 hari.

49

c. Mengadministrasikan pembelian obat dan alkes pada kartu stok

berdasarkan faktur pembelian.

d. Mengadministrasikan pengeluaran obat dan alkes pada kartu stok

berdasarkan permintaan masing-masing unit.

e. Melakukan stok opname setiap akhir bulan

f. Menginventaris dan melaporkan masalah yang ada.

g. Bertanggung jawab kepada Kepala Gudang Farmasi.

3.7.4 Koordinator Apotek

a. Bertanggung jawab terhadap tersedianya obat, alkes, dan cairan, serta

berkoordinasi dengan kepala gudang farmasi.

b. Mengatur jadwal staf instalasi farmasi setiap bulan dan disetor selambat-

lambatnya setiap tanggal 25 bulan berjalan. Mengatur jadwal cuti, izin

berdasarkan peraturan yang ada.

c. Wajib menghadiri setiap pertemuan yang dilakukan secara rutin

(morning report), atau pertemuan- pertemuan lainnya.

d. Membagi tugas-tugas di Apotek dan selalu berkoordinasi dengan Kepala

Instalasi sehingga pelayanan kefarmasian dapat berjalan dengan baik

dalam mendukung pelayanan RS.

e. Mengatur dengan jelas letak atau posisi obat, alkes, dan cairan sehingga

semua petugas tahu letak barang-barang tersebut dan memudahkan

dalam mencarinya, serta lebih awal tahu jika ada obat yang tidak jalan.

f. Melaporkan lebih awal, jika ada obat, alkes, dan cairan yang tidak jalan

serta mendekati kadaluarsa.

g. Melakukan verifikasi terhadap resep askes dan CPO untuk pasien askes

rawat inap yang sudah pulang.

h. Melakukan stok opname setiap akhir bulan.

i. Mengawasi dan mengevaluasi kerja staf.

j. Menginventaris dan melaporkan masalah yang ada.

k. Bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi Farmasi

50

3.7.5 Staf Apotek

a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator Instalasi Farmasi.

b. Membuat permintaan obat dan alkes ke Gudang Farmasi untuk

kebutuhan 1-3 hari (staf jaga pagi).

c. Mengadministrasikan pemasukan obat dan alkes pada kartu

stok/komputer berdasarkan permintaan yang diterima dari Gudang

Farmasi.

d. Mengadministrasikan pengeluaran obat dan alkes pada kartu stok atau

komputer berdasarkan resep.

e. Melakukan pelayanan resep dengan berpedoman pada protap yang sudah

ada.

f. Membuat laporan-laporan yang diminta oleh koordinator Instalasi

farmasi.

g. Menginventariskan dan melaporkan masalah yang ada kepada

Koordinator Instalasi Farmasi.

h. Bertanggung jawab kepada Koordinator Instalasi Farmasi.

3.7.6 Koordinator Unit Farmasi Utara

a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Instalasi Farmasi

b. Membagi habis tugas-tugas yang ada sehingga Depo Farmasi dapat

berjalan dengan baik dalam mendukung pelayanan poliklinik.

c. Bertanggung jawab terhadap pelayanan kefarmasian di Depo Farmasi

Utara

d. Membuat laporan-laporan yang diperlukan atau yang diminta oleh

Kepala Instalasi Farmasi.

e. Melakukan stok opname setiap akhir bulan

f. Mengawasi dan mengevaluasi kerja staf.

g. Menginventaris dan melaporkan masalah yang ada.

h. Bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi Farmasi.

51

3.7.7 Staf Farmasi Utara

a. Melakukan tugas yang diberikan oleh Koordinator Depo Farmasi.

b. Mengecek stok obat dan membuat permintaan obat dan alkes ke Gudang

Farmasi untuk kebutuhan 1-3 hari (staf jaga pagi dan jaga malam)

c. Mengambil permintaan obat dan alkes ke Gudang Farmasi (staf jaga

pagi)

d. Mengadministrasikan pemasukan obat dan alkes pada kartu stok dan

komputer berdasarkan permintaan yang diterima dari Gudang Farmasi.

e. Mengadministrasikan pengeluaran obat dan alkes pada kartu stok atau

komputer berdasarkan resep.

f. Melakukan pelayanan resep dengan berpedoman pada protap yang sudah

ada.

g. Melakukan stok opname setiap akhir bulan.

h. Menginventaris dan melaporkan masalah yang ada kepada Koordinator

Depo Farmasi Utara.

i. Bertanggung jawab kepada Koordinator Depo Farmasi Utara

(Anonim, 2014).

3.8 Pengelolaan Perbekalan Farmasi RSU Puri Raharja

3.8.1 Pemilihan Perbekalan Farmasi

Tahap ini untuk menentukan obat-obat yang sangat diperlukan sesuai

dengan kebutuhan, dengan prinsip dasar menentukan jenis obat yang akan

digunakan atau dibeli. Pemilihan perbekalan farmasi di rumah sakit Puri Raharja

mengacu pada DOEN (Daftar Obat Esensial Nasional), Fornas (Formularium

Nasional), serta Formularium Rumah Sakit Puri Raharja.

Pemilihan perbekalan farmasi berupa alat kesehatan disesuaikan dengan

permintaan serta penggunaan dari unit IGD (Instalasi Gawat Darurat), ICU

(Intensive Care Unit), OK (Operatie Kamer), HD (Hemodialisa) serta dari pasien

rawat inap. Alat kesehatan yang dipilih dibedakan untuk pasien umum serta

pasien JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), JKBM (Jaminan Kesehatan Bali

Mandara), BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), PKS (Praktek Kerja

Sosial).

52

3.8.2 Perencanaan Perbekalan Farmasi

Untuk memenuhi Suatu proses kegiatan dalam proses pemilihan jenis,

jumlah dan harga perbekalan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran

untuk mengisi kekosongan obat atau alkes dalam rangka pengadaan yang

dilakukan setiap hari atau berkala dengan menggunakan metode yang dapat

dipertanggungjawabkan. Tujuan dari perencanaan antara lain :

a. Pelayanan obat atau alkes yang dibutuhkan oleh pasien.

b. Menghindari adanya kekosongan perbekalan farmasi

sehingga pelayanan terhadap pasien tetap stabil.

c. Mendapatkan perbekalan farmasi dengan jenis, jumlah dan

harga yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang ada.

Kegiatan perencanaan meliputi :

1. Pencatatan obat maupun alat kesehatan yang stoknya sedikit atau habis

dalam buku defecta.

2. Menentukan supplier atau PBF yang akan digunakan dalam

pemesanan.

Perencanaan pengadaan perbekalan farmasi di RSU Puri raharja dilakukan

oleh kepala gudang atau petugas gudang Farmasi dan berkoordinasi dengan

Kepala Instalasi Farmasi di RSU Puri Raharja. Tujuan perencanaan adalah untuk

mendapatkan jenis dan jumlah perbekalan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan

serta menghindari adanya kekosongan perbekalan farmasi. Pedoman perencanaan

yaitu berdasarkan formularium RSU Puri Raharja.

Metode perencanaan perbekalan farmasi yang digunakan oleh RSU Puri

Raharja adalah metode konsumsi yaitu berdasarkan jumlah penggunaan

perbekalan farmasi. Jumlah penggunaan perbekalan farmasi ini didapatkan dari

data statistik rekap penggunaan obat. Sedangkan dasar perencanaan perbekalan

farmasi tersebut berdasarkan permintaan dari masing-masing unit pelayanan

kesehatan RSU Puri Raharja, pemakaian sebelumnya, dan terkait perbekalan

farmasi yang fast moving. Serta berdasarkan kepada obat yang paling sering

diresepkan dokter atau berdasarkan permintaan dokter terhadap obat tertentu.

53

3.8.3 Pengadaan Perbekalan Farmasi

Suatu proses penyediaan obat dan alat kesehatan yang diperlukan dalam

pelayanan kesehatan. Tujuan dari pengadaan adalah agar tersediaanya obat dan

alat kesehatan dengan jenis dan jumlah yang cukup sesuai kebutuhan dengan mutu

yang terjamin serta dapat diperoleh pada saat yang diperlukan.

Pengadaan perbekalan farmasi di RSU Puri Raharja dilakukan oleh Kepala

Instalasi Farmasi (Apoteker) dan tim pengadaan, serta diketahui oleh Manager

Penunjang Medis. Pengadaan dilakukan dengan menggunakan surat pesanan

dengan persetujuan pihak terkait diatas. Untuk obat narkotika dan psikotropika

dilakukan pengorderan khusus guna menjamin keamanan obat tersebut.

Prosedur pengadaan perbekalan farmasi di RSU Puri Raharja adalah sebagai

berikut:

a. Pengadaan perbekalan farmasi di instalasi farmasi RSU Puri Raharja

dilakukan dengan cara pemesanan langsung ke PBF.

b. Petugas penangggung jawab bagian gudang membuat SP (surat

pesanan) sesuai dengan kebutuhan obat yang diperlukan

c. SP ditanda tangani oleh dua petugas yaitu Manager Medik dan

Penunjang, Kepala Instalasi Farmasi dan Direktur Pelayanan.

d. Obat datang dari PBF berikut fakturnya, diterima oleh petugas gudang

dan dilakukan cek fisik, kunatitas dan kualitas yang sesuai dengan

faktur.

Rumah sakit Puri Raharja juga melakukan pengadaan cito untuk beberapa

obat yang tidak tersedia pada saat itu baik di gudang, dan di unit farmasi lain.

Obat cito tersebut akan segera dibeli ke apotek lain diluar rumah sakit yang sudah

dihubungi via telepon terlebih dahulu. Salah satu petugas farmasi akan ditugaskan

untuk mengambil obat tersebut untuk pasien cito di rumah sakit (Laporan

Tahunan RSU Puri Raharja, 2012).

Di bawah ini beberapa PBF yang bekerja sama dengan RSU Puri Raharja:

1. PT. Enseval Putera Megatrading (ENS),

2. PT. Mensa Bina Sukses,

3. PT. United Dico Citas,

54

4. PT. Kebayoran Pharma

5. PT. Parit Padang

6. PT. Kimia Farma (KF),

7. PT. Bina San Prima

8. PT. Antar Mitra Sembada, dan lain-lain.

3.8.4 Penerimaan Perbekalan Farmasi

Penerimaan perbekalan farmasi adalah sutau proses penerimaan perbekalan

farmasi yang dikirim dari PBF ke Rumah Sakit. Barang yang dikirim oleh PBF

(Pedagang Besar Farmasi) diterima oleh tim penerimaan barang dan diperiksa

oleh bagian logistik/gudang farmasi serta user menyangkut kualitas dan kuantitas

barang serta mencocokkan dengan faktur pengiriman dan surat pesanan barang.

Apabila sudah sesuai, bagian logistik/gudang farmasi menandatangani

faktur pengiriman barang dan dilengkapi dengan stempel rumah sakit untuk

kemudian didistribusika ke unit pelayanan farmasi.

Apabila ada barang datang tidak sesuai dengan faktur atau surat pesanan

obat tersebut akan dikembalikan sesuai dengan prosedur. Apabila jumlah barang

yang datang kurang dari surat pesanan maka pihak PBF akan mengoreksi faktur

dan membawakan barang tersebut kembali.

3.8.5 Penyimpanan Perbekalan Farmasi

Penyimpanan perbekalan farmasi adalah teknik atau cara penempatan

barang untuk persediaan yang dapat menjamin, dapat mencegah kehilangan isi

dari wadahnya, perubahan sifat fisika dan kimia materi bahan yang disimpan,

terjadinya interaksi antara materi bahan yang disimpan dan dapat mencegah

penyimpangan bahan. Tujuan dari penyimpanan :

a. Untuk memelihara mutu perbekalan farmasi.

b. Menghindari penggunaan obat, alat kesehatan maupun

bahan habis pakai yang tidak bertanggung jawab.

c. Menjaga kelangsungan persediaan.

d. Memudahkan pengecekan atau pengawasan obat serta

pencarian atau pengambilan obat, alat kesehatan maupun bahan habis

pakai.

55

Penyimpanan perbekalan farmasi di RSU Puri Raharja dilakukan dengan

cara:

1. Obat disimpan di rak sesuai dengan jenis/bentuk sediaannya, dibedakan

antara obat generik dengan obat brand dan dibedakan berdasarkan

penandaan high alert, flammable, dan lain sebagainya.

2. Masing-masing bentuk sediaan (tablet, sirup, injeksi, salep dan tetes)

ditempatkan dengan sistem alfabetis.

3. Obat-obatan golongan narkotika dan psikotropika disimpan pada lemari

kayu terkunci.

4. Obat dengan bentuk sediaan suppositoria dan obat-obat tertentu yang

memerlukan suhu dingin disimpan pada lemari es.

5. Cairan infus diletakkan di gudang bagian bawah.

6. Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) disimpan sesuai

dengan kegunaannya.

7. Semua bentuk sediaan baik obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis

pakai (BMHP) disimpan dengan sistem FIFO (First In First Out) serta

sistem FEFO (First Expired First Out).

8. Setiap obat yang masuk dan keluar ditulis dalam kartu stok

3.8.6 Pendistribusian Perbekalan Farmasi

Pendistribusian perbekalan farmasi adalah suatu rangkaian kegiatan dalam

rangka menyalurkan barang yang bermutu dan terjamin keabsahannya serta tepat

jenis dan jumlahnya. Tujuan distribusi perbekalan farmasi agar kebutuhan obat,

alat kesehatan dan BMHP untuk pasien dapat terpenuhi dengan baik.

Prosedur atau tata cara distribusi obat, alat kesehatan dan BMHP di RSU

Puri Raharja adalah sebagai berikut :

a. Masing-masing unit membuat permintaan obat, alat kesehatan dan

BMHP untuk kebutuhan 3-7 hari dengan mengisi blangko permintaan.

b. Blangko permintaan yang sudah dibuat diajukan ke gudang

farmasi.

c. Blangko permintaan yang sudah dibuat rangkap dua, yaitu warna

putih untuk gudang farmasi dan warna merah/kuning untuk arsip

56

d. Petugas gudang farmasi segera menyiapkan obat, alat kesehatan

dan BMHP yang disesuaikan dengan permintaan (blangko permintaan).

e. Setelah amprahan selesai disiapkan, petugas gudang farmasi

memberikan paraf pada blangko amprahan dan buku ekspedisi.

f. Obat, alat kesehatan dan BMHP yang diamprah segera dibawa oleh

petugas ke unit masing-masing.

Gambar 2. Skema Distribusi Perbekalan Farmasi

3.8.7 Produksi Sediaan Farmasi

Merupakan kegiatan membuat, merubah bentuk, dan mengemas kembali

sediaan farmasi steril atau nonsteril untuk memenuhi kebutuhan pelayanan

kesehatan di rumah sakit. Kegiatan produksi salah satunya bertujuan untuk

memenuhi kebutuhan obat rumah sakit terutama untuk sediaan yang sulit

diperoleh di pasaran.

Produksi sediaan farmasi yang dilakukan di rumah sakit harus memenuhi

kaidah Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Produksi suatu sediaan dibuat

berdasarkan kebutuhan pengguna (tidak ada atau sukar didapatkan di pasaran,

PBF (OBAT & ALKES)

GUDANG FARMASI RSU PURI RAHARJA

DEPO ASKES

FARMASI UTARA

APOTEK RSU PURI RAHARJA

UNTUK PASIEN ASKES RAWAT

INAP

UNIT RAWAT INAP

RUANG UGD

KAMAR OPERASI/OK

RUANG HD (HAEMODIALISA)

KAMAR BERSALIN/VK

RUANG ENDOSKOPI

LABORA-TORIUM

RUANG RADIOLOGI

RUANG ICU

57

untuk kegiatan penelitian, proses pembuatannya relatif sederhana, kemasan

khusus dan lebih ekonomis). Akan tetapi di RSU Puri Raharja belum melakukan

kegiatan produksi sediaan farmasi.

3.8.8 Pencatatan

Pencatatan perbekalan farmasi yang dilakukan di RSU Puri Raharja

bertujuan memonitor transaksi perbekalan farmasi yang masuk dan keluar, baik

secara manual maupun komputerisasi. Adapun pencatatan yang dilakukan di RSU

Puri Raharja, meliputi :

a. Kartu Stok

Kartu stok memuat nama sediaan/alat kesehatan, satuan, asal (sumber)

dan diletakkan bersama obat pada lokasi penyimpanan. Pada akhir bulan

sedapat mungkin kartu stok ditutup, sekaligus untuk memeriksa kesesuaian

antara catatan dengan keadaan fisik. Untuk melakukan hal ini maka pada

setiap akhir bulan beri tanda atau garis dengan warna yang berbeda dengan

yang biasa digunakan, misalnya warna merah.

Pada bagian judul pada kartu Stok diisi nama obat dan kemasannya.

Kolom-kolom pada kartu stok diisi sebagai berikut :

1) Tanggal penerimaan atau pengeluaran.

2) Sumber asal obat atau kepada siapa obat dikirim.

3) No. Batch/No. Lot.

4) Tanggal kadaluwarsa

5) Jumlah penerimaan

6) Jumlah pengeluaran

7) Sisa stok

8) Paraf petugas

Pencatatan pada kartu stok berfungsi  untuk:

a) Kartu stok digunakan untuk mencatat mutasi obat (penerimaan,

pengeluaran, hilang, rusak atau kadaluwarsa)

b) Tiap lembar kartu stok hanya diperuntukkan mencatat data mutasi 1

(satu) jenis obat yang berasal dari 1 (satu) sumber dana

58

c) Tiap baris data hanya diperuntukkan mencatat 1 (satu) kejadian

mutasi obat.

d) Data pada kartu stok digunakan untuk menyusun laporan,

perencanaan pengadaan-distribusi dan sebagai pembanding terhadap

keadaan fisik obat dalam tempat penyimpanannya.

Kegiatan yang harus dilakukan :

1) Kartu stok diletakkan bersamaan/berdekatan dengan obat

bersangkutan

2) Pencatatan dilakukan secara rutin dari hari ke hari

3) Setiap terjadi mutasi obat ( penerimaan, pengeluaran, hilang, rusak/

daluwarsa ) langsung dicatat di dalam kartu stok

4) Penerimaan dan pengeluaran dijumlahkan pada setiap akhir bulan.

b. Amprahan dan Mutasi (Catatan Amprahan Obat dari Unit ke Gudang)

Pencatatan ini dibuat oleh masing-masing unit pelayanan kesehatan

ke gudang farmasi. Tujuan pencatatan ini untuk mengetahui sisa stok

obat pada masing-masing unit dan mencegah terjadinya kekosongan

obat. Dalam pencatatan tersebut memuat tanggal, nomor amprahan, unit

yang mengamprah, kode, nama barang, quantity (jumlah amprahan) dan

satuan serta ditanda tangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima.

Mutasi adalah perpindahan obat dan alat kesehatan dari gudang ke

masing-masing unit atau dari unit ke unit yang lain. Misalnya dari

farmasi utara ke poliklinik.

c. Pencatatan Penggunaan Obat Kemoterapi

Pencatatan penggunaan obat kemoterapi di RSU Puri Raharja

melayani kemoterapi untuk pasien yang menderita kanker. Untuk

memudahkan rumah sakit dalam melayani pengobatannya perlu dibuat

pencatatan mengenai pemakaian obat kemoterapi. Sehingga dengan

pencatatan ini dapat diketahui jumlah pasien perbulannya, jenis kanker yang

paling sering muncul serta jumlah penggunaan obat yang paling sering

digunakan. Dalam form untuk bahan pembuatan laporannya biasanya dibuat

berbeda dengan CPO (Catatan Pemesanan Obat) pasien biasa. Form ini

59

berisi identitas lengkap pasien yang meliputi nama pasien, nomor RM, nama

obat, jumlah obat, harga obat, tanggal masuk dan keluarnya obat, jenis

kanker, seri pengobatan dan nama dokter yang menangani. Terdapat juga

protocol yang digunakan diagnose pasien, protocol yang digunakan, siklus,

rencana kemoterapi berikutnya dan catatan mengenai nama obat, dosis, cara

pemberian, serta paraf dokter. Satu lembar protocol kemoterapi ini

digunakan untuk peresepan satu siklus kemoterapi. Kemudian Laporan ini

ditujukan ke manager rumah sakit, bagian pelayanan dan penunjang medik

serta sebagai arsip untuk IFRS dan pengajuan klaim khusus untuk pasien

yang ditanggung oleh pemerintah.

d. Pencatatan Surat Pesanan

Surat pesanan merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan

yang telah direncanakan. Pembelian perbekalan farmasi berpedoman pada :

1) Surat pesanan yang ditanda tangani oleh apoteker.

2) Barang harus berasal dari sumber dan jalur distribusi yang resmi.

3) Perjanjian pembayaran.

4) Kualitas barang

Surat pesanan pada instalasi farmasi ada 4 jenis yaitu surat pesanan

obat etichal, narkotik, psikotropika dan prekursor narkotika.

1) Surat Pesanan obat etichal

Dalam surat pesanan obat etichal terdapat kolom: nama barang,

jumlah barang yang dipesan dan keterangan serta ditandatangani

oleh apoteker penanggungjawab instalasi farmasi rumah sakit dan

mengetahui Manager Pelayanan Medis dan Penunjang rumah sakit.

Dibuat sebanyak 2 rangkap, satu lembar surat ke PBF yang

bersangkutan dan satu lembar sebagai arsip.

2) Surat Pesanan Narkotika

Surat ini ditanda tangani oleh apoteker penanggungjawab instalasi

farmasi rumah sakit dilengkapi nomor surat ijin praktek apoteker

(SIPA) dan stempel rumah sakit. Pemesanan dilakukan ke PBF

misalnya, PT. Kimia Farma Trade and Distribution yang merupakan

60

satu-satunya PBF narkotika yang legal di Indonesia atau PBF yang

mendapat ijin khusus dari pemerintah untuk menyalurkan narkotika,

dengan membuat surat pesanan khusus narkotika rangkap empat;

satu lembar surat pesanan asli dan dua lembar salinan surat pesanan

diserahkan kepada Pedagang Besar Farmasi yang bersangkutan

sedangkan satu lembar salinan surat pesanan sebagai arsip di rumah

sakit. Satu surat pesanan hanya boleh memuat pemesanan satu jenis

obat (item) narkotik misal pemesanan pethidin satu surat pesanan

dan pemesanan kodein satu surat pesanan juga, begitu juga untuk

item narkotika lainnya.

3) Surat Pesanan Psikotropika

Surat pesanan psikotropika tercantum nama, alamat dan jabatan

apoteker penanggungjawab instalasi farmasi rumah sakit, nama dan

alamat rumah sakit serta nama dan alamat PBF. Surat pesanan

psikotropika terdiri dari dua rangkap, rangkap pertama berwarna

putih untuk Pedagang Besar Farmasi (PBF), dan rangkap kedua

berwarna merah muda untuk arsip rumah sakit. Surat pesanan

ditanda tangani oleh apoteker penanggungjawab disertai nomor

SIPA dan stampel rumah sakit.

4) Surat Pesanan Prekursor

Untuk memesan barang atau obat prekusor yang merupakan zat atau

bahan pemula yang dapat digunakan untuk pembuatan narkotika dan

psikotropika, yang ditandatangani oleh apoteker penanggungjawab

instalasi farmasi rumah sakit dengan mencantumkan nomor SIPA,

nama, alamat dan jabatan apoteker penanggungjawab, nama, alamat,

nomor telepon dan nomor ijin rumah sakit. Mencantumkan nama,

dan alamat PBF. Mencantumkan nama obat prekursor dan zat aktif

obat mengandung prekursor farmasi, bentuk dan kekuatan sediaan,

besar dan jenis kemasan, jumlah dan keterangan. Diberi nomor urut

tercetak dan tanggal dengan penulisan yang jelas.

61

e. Pencatatan Faktur Datang

Faktur ini berupa bukti transaksi penjualan yang dilakukan secara

kredit dan biasanya dibuat rangkap. Faktur juga merupakan sebuah perincian

pengiriman barang yang mencatat daftar barang, harga, dan hal-hal lain yang

biasanya terkait dengan pembayaran. Biasanya faktur dibuat rangkap tiga,

salinan pertama berwarna putih diserahkan kepada pihak rumah sakit.

Salinan kedua disimpan oleh PBF setelah ditandatangani apoteker/tenaga

teknis kefarmasian dan diberi stampel rumah sakit yang kemudian akan

dijadikan lampiran saat penagihan dikemudian hari. Sedangkan salinan

ketiga disimpan di dalam buku faktur yang oleh penjual/PBF disebut salinan

faktur penjualan.

Dalam faktur tercantum dokumen yang diterbitkan oleh penjual

kepada pembeli yang mencantumkan tanggal pengeluaran faktur, tanggal

pengiriman barang, uraian barang (berat, ukuran), harga, biaya-biaya lain,

total yang harus dibayar pembeli, syarat penyerahan barang, syarat

pembayaran, dan lain-lain.

3.8.9 Pelaporan

Pelaporan Narkotika dan Psikotropika di RSU Puri Raharja dilakukan

secara berkala dilakukan secara online melalui situs resmi Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia yaitu sipnap.kemkes.go.id, dalam laporan tersebut

dicantumkan: nama obat narkotika dan psikotropika, jenis sediaan, persediaan

awal bulan, pemasukan, pemakaian, dan sisa sediaan akhir bulan. Selanjutnya

pihak admnistrator akan mengirimkan tanda terima pelaporan melalui email

rumah sakit.

Pelaporan perbekalan farmasi di RSU Puri Raharja juga dilakukan

menggunakan surat yang dilaporkan kepada pihak Dinas Kesehatan Provinsi/Kota

Denpasar terdiri dari :

a. Laporan penggunaan narkotika dan psikotropika

Pelaporan narkotika dan psikotropika dilakukan setiap satu bulan

dimana dalam laporan tersebut dicantumkan :

1. Nama-nama obat narkotika dan psikotropika

62

2. Jenis sediaan

3. Persediaan awal bulan

4. Jumlah pemasukan

5. Jumlah pemakaian

6. Sisa sediaan akhir bulan

7. Dan disertai surat pengantar yang ditanda tangani oleh Ka.IFRS

Laporan pemakaian Narkotika dan Psikotropika tersebut ditujukan

kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar dengan tembusan yang

disampaikan kepada :

a) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali

b) Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bali

c) Arsip

b. Laporan penggunaan obat

Laporan penggunaan obat dilakukan setiap satu bulan dimana dalam

laporan tersebut dicantumkan :

1. Nama rumah sakit, tipe/kelas rumah sakit, kabupaten dan provinsi

rumah sakit

2. Nama obat, kelas terapi, bentuk sediaan, penjamin (JKN/non JKN),

kesesuaian dengan fornas, dan jumlah penggunaan (pasien rawat

inap dan rawat jalan serta total)

3. Ditanda tangani oleh Direktur Medik, Keperawatan dan Marketing,

serta Kepala Instalasi Farmasi RSU Puri Raharja

3.8.10 Pemusnahan Perbekalan Farmasi dan Resep

Pemusnahan perbekalan farmasi yang kadaluarsa atau rusak di RSU Puri

Raharja dilakukan setiap 3 tahun sekali

a. Pemusnahan Perbekalan Farmasi

Prosedur pemusnahan perbekalan farmasi:

1. Melakukan inventarisasi sediaan farmasi dan alat kesehatan yang

akan dimusnahkan

2. Menyiapkan administrasi (berupa laporan dan Berita Acara

Pemusnahan Sediaan Farmasi/Alat Kesehatan)

63

3. Menetapkan jadwal, metode dan tempat pemusnahan.

4. Melakukan pemusnahan disesuaikan dengan jenis dan bentuk

sediaan.

5. Membuat laporan pemusnahan sediaan farmasi dan alat kesehatan

yang sekurang-kurangnya memuat :

a) Waktu dan tempat pelaksanaan pemusnahan sediaan farmasi

dan alat kesehatan

b) Nama dan jumlah sediaan farmasi dan alat kesehatan yang

dimusnahkan

c) Nama apoteker pelaksana pemusnahan sediaan farmasi dan

alat kesehatan.

d) Nama saksi (sekurang kurangnya dua saksi) dalam

pelaksanaan pemusnahan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

6. Membuat laporan pemusnahan sediaan farmasi dan alat kesehatan

yang ditanda tangani oleh apoteker dan saksi dalam pelaksanaan

pemusnahan (Berita Acara terlampir)

7. Membuat laporan tembusan untuk Dinas Kesehatan dan BPOM.

Berita acara pemusnahan dibuat oleh Kepala Instalasi Farmasi yang

disaksikan oleh 1 orang petugas farmasi dan 1 orang bagian pengadaan

saat pemusnahan berlangsung. Pemusnahan ini dilakukan di unit rumah

tangga RSUP Sanglah Denpasar.

b. Pemusnahan Resep

Pemusnahan resep adalah kegiatan menghancurkan fisik dan informasi

resep yang sudah tidak memiliki nilai guna lagi bagi kepentingan rumah

sakit, dilakukan pada resep yang telah disimpan selama 3 tahun atau lebih.

Tujuannya agar tidak terjadi penumpukan resep serta mencegah terjadinya

penyalahgunaan resep. Di RSU Puri Raharja kegiatan pemusnahan resep

dilakukan bersamaan dengan pemusnahan perbekalan farmasi bertempat di

unit rumah tangga RSU Sanglah Denpasar. Adapun prosedur pemusnahan

resep, yaitu:

64

1. Menyiapkan administrasi (berupa laporan dan berita acara

pemusnahan)

2. Menetapkan jadwal dan metode pemusnahan

3. Menyiapkan tempat pemusnahan

4. Tata cara pemusnahan:

a) Resep narkotika dan psikotropika dihitung jumlahnya

b) Resep lain ditimbang

c) Resep dihancurkan, dibakar dan dikubur

5. Membuat laporan pemusnahan resep yang sekurang-kurangnya

memuat:

a) Waktu dan tempat pemusnahan resep

b) Jumkah resep narkotika dan berat resep yang dimusnahkan

c) Nama dan tanda tangan apoteker pelaksana pemusnahan resep

d) Nama dan tanda tangan saksi dalam pelaksanaan pemusnahan

resep (Kemkes RI, 2011).

3.9 Pelayanan Kefarmasian di RSU Puri Raharja

3.9.1 Pelayanan Resep Bagi Pasien Rawat Jalan di RSU Puri Raharja

Permintaan perbekalan farmasi untuk pasien rawat jalan diberikan

berdasarkan resep individu dapat berasal dari poliklinik, resep dari UGD, dan

pasien rawat inap yang pulang. Adapun prosedur yang dilakukan ketika melayani

resep rawat jalan:

a. Apoteker/tenaga teknis kefarmasian menerima resep yang dibuat

rangkap 2 (dua); asli untuk apotek dan tembusan untuk arsip.

b. Apoteker melakukan pengkajian resep (administratif, farmasetik

dan klinik).

c. Pengkajian resep meliputi :

1. Keabsahan resep (kop resep, nama dokter, paraf atau tanda

tangan)

2. Tanggal penulisan resep

3. Nama pasien, umur , alamat pasien

65

4. Nama dan jumlah obat

5. Bentuk sediaan

6. Kekuatan sediaan

7. Dosis dan aturan pakai

8. Potensi interaksi obat dan masalah terkait obat lainnya

d. Apoteker / Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) memberikan

informasi awal, misalnya pasien mendapatkan obat racikan maka

pasien diberikan informasi awal bahwa perlu waktu lebih lama

mengerjakannya serta memberitahukan berapa lama resep tersebut di

kerjakan

e. Melayani obat/alkes sesuai dengan status cara bayar pasien (umum,

JKN,BPJS, JKBM, pasien PKS)

f. Melakukan klarifikasi kepada dokter penulis resep atau perawat

bila ada keraguan atau hal-hal yang perlu mendapat penjelasan

lanjutan (penulisan tidak jelas dan kurang lengkap, kesalahan dosis,

aturan pakai dan lain-lain). Klarifikasi dapat dilakukan dengan

menemui dokter secara langsung atau menghubungi melalui telepon.

g. Petugas farmasi segera menginput resep obat pemakaian ke

komputer.

h. Segera menyiapkan obat dan memberikan etiket pada masing-

masing obat, yang meliputi tanggal pembuatan resep, nama pasien dan

aturan pakai

i. Apabila obat yang diresepkan tidak tersedia di unit farmasi, maka:

1) Petugas farmasi menghubungi dokter yang meresepkan apakah

dapat diganti dengan obat lain yang mempunyai kandungan zat

aktifnya sama.

2) Apabila tidak ada penggantinya, petugas farmasi membuat

salinan resep (untuk dicarikan di tempat lain atau diluar rumah

sakit).

j. Resep yang sudah dilayani, dibuatkan nota pembelian dan

diserahkan pada bagian kasir

66

k. Setelah pasien menyelesaikan administrasi, kemudian obat

diserahkan ke pasien disertai dengan pemberian informasi obat dan

jika resep UGD diserahkan ke petugas UGD

(Tim Penyusun, 2012).

3.9.2 Pelayanan Resep Bagi Pasien Rawat Inap di RSU Puri Raharja

Permintaan perbekalan farmasi untuk pasien rawat inap menggunakan CPO

(Catatan Pemberian Obat) disertai resep asli rangkap dua. Adapun prosedur yang

dilakukan ketika melayani CPO rawat inap:

a. Peresepan perbekalan farmasi oleh dokter ditulis pada CPO atau ditulis

oleh perawat dengan acc dokter jaga.

b. Dalam pengamprahan obat atau alkes untuk pasien, CPO diserahkan

oleh perawat kepada petugas apotek.

c. Melakukan pengkajian resep/CPO (administratif, farmasetik dan

klinik).

d. Menginput nama dan jumlah perbekalan farmasi yang akan diberikan

pada komputer. Melayani obat/alkes sesuai dengan status cara bayar

pasien (umum, JKN,BPJS, JKBM, pasien PKS)

e. Petugas apotek segera menyiapkan obat atau alat kesehatan dan

memberikan etiket pada masing-masing obat

f. Apabila obat atau alat kesehatan yang diresepkan tidak tersedia di atau

ditulis diluar formularium, maka diambil langkah-langkah:

1) Petugas apotek segera menelpon dokter penulis resep dan

memberikan solusi untuk mengganti obat tersebut dengan obat

yang mempunyai fungsi dan zat aktif yang sama serta tercantum

dalam formularium namun bila obat tidak ada petugas apotek

mencarikan obat/alkes ke apotek lain dalam tempo tidak lebih

dari satu kali shift jaga kecuali CPO diserahkan menjelang

pertukaran shift jaga.

2) Apabila di apotek lain tidak tersedia, maka petugas apotek

segera menghubungi dokter yang merawat.

g. CPO yang sudah dilayani, dibuatkan nota pembelian rangkap 3.

67

h. CPO yang sudah dilayani dan administrasinya sudah lengkap

diserahkan kepada perawat dengan mencatatnya pada buku expedisi.

i. Setiap melakukan serah terima obat atau alkes oleh perawat kepada

pasien termasuk obat kembali, dimintakan tanda tangan dan nama

terang pasien atau keluarga pada nota pembelian dan CPO.

j. Obat kembali (sisa) ditulis pada CPO dan dikembalikan ke apotek

bersama dengan list pasien pulang kecuali pasien dirawat inap lebih

dari seminggu, sisa obat atau alkes dapat dikembalikan lebih awal.

k. Rincian obat untuk pasien pulang rawat inap dibuat oleh petugas

apotek berdasarkan data komputer yang dicocokkan dengan data pada

CPO dan arsip nota pada list pasien (Anonim, 2014).

3.9.3 Pelayanan Resep Obat Narkotika dan Psikotropika

1. Resep yang mengandung obat narkotika dan psikotropika diterima oleh

petugas farmasi.

2. Petugas farmasi membaca dengan seksama dan memeriksa keabsahan

resep, meliputi :

a. Resep tersebut merupakan resep pasien RSU Puri Raharja.

b. Identitas pasien ditulis dengan lengkap, meliputi: nama, umur,

dan alamat pasien.

c. Ada tanda tangan dan nama terang dari dokter yang menulis

resep.

3. Petugas farmasi segera menyiapkan obat yang diresepkan.

4. Obat narkotika dan psikitropika diambilkan dari lemari penyimpanan

dan mencatat pengeluaran obat pada kartu stok, meliputi: tanggal

resep, no. RM, jumlah yang dikeluarkan, sisa stok dan paraf petugas.

5. Obat yang sudah tersedia segera dibuatkan etiket.

6. Resep yang sudah selesai dilayani dibuatkan nota penjualan dan

diserahkan kepada pasien (rawat jalan) atau petugas (untuk pasien

rawat inap).

7. Resep yang sudah selesai dilayani, diarsipkan dan disimpan dengan

baik.

68

8. Semua obat narkotika dan psikotropika dibuatkan buku pencatatan

penggunaan obat.

9. Berdasarkan buku catatan tersebut, dibuatkan laporan penggunaan obat

narkotika dan psikotropika setiap bulan yang dutujukan kepada Dinas

Kesehatan Kota/Kabupaten dan tembusan kepada Kepala Dinas

Kesehatan Propinsi dan Balai Besar Pengawas obat dan Makanan

(Anonim, 2014).

69

BAB IV

PEMBAHASAN

Untuk menghasilkan tenaga teknis kefarmasian yang memiliki kompetensi

yang tinggi, maka penyelenggaraan pendidikan perlu ditingkatkan baik kualitas

maupun kuantitasnya. Salah satunya melalui praktek kerja lapangan. Praktek

Kerja Lapangan di RSU Puri Raharja berlangsung selama 24 hari pada tanggal 1

April sampai dengan 30 April 2015. Instalasi farmasi di rumah sakit ini terdiri dari

apotek, gudang farmasi, dan unit farmasi utara. Pengelolaan perbekalan farmasi di

RSU Puri raharja terdiri dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan,

pendistribusian, pelaporan, pelayanan, dan pemusnahan.

Perencanaan pengadaan perbekalan farmasi di RSU Puri raharja dilakukan

oleh kepala gudang atau petugas gudang farmasi dan berkoordinasi dengan

Kepala Instalasi Farmasi di RSU Puri Raharja. Pedoman perencanaan yaitu

berdasarkan formularium RSU Puri Raharja sendiri. Metode perencanaan

perbekalan farmasi yang dipakai oleh RSU Puri Raharja adalah metode konsumsi

yaitu berdasarkan kebutuhan dalam pemakaian perbekalan farmasi karena dirasa

lebih sesuai dan mudah dalam pelaksanaanya. Sedangkan dasar perencanaan

perbekalan farmasi adalah berdasarkan permintaan dari masing-masing unit

pelayanan kesehatan RSU Puri Raharja, pemakaian sebelumnya, stok barang yang

ada, dan barang fast moving.

Pengadaan perbekalan farmasi di RSU Puri Raharja dilakukan oleh Kepala

Instalasi Farmasi (Apoteker) dan tim pengadaan, serta diketahui oleh Manager

Penunjang Medis. Pengadaan dilakukan dengan menggunakan surat pesanan

dengan persetujuan pihak terkait diatas. Untuk obat narkotika dan psikotropika

dilakukan dengan menggunakan surat pesanan dan PBF tertentu untuk menjamin

keamanan obat tersebut.

Penerimaan perbekalan farmasi dilakukan oleh bagian logistik/gudang

farmasi dengan mencocokan faktur pengiriman dan surat pesanan barang. Apabila

sudah sesuai, bagian logistik/gudang farmasi menandatangani faktur pengiriman

70

barang dan dilengkapi dengan cap/stempel rumah sakit untuk kemudian

didistribusikan.

Penyimpanan perbekalan farmasi di RSU Puri Raharja dilakukan dengan

cara disimpan menurut bentuk sediaan, golongan obat, berdasarkan suhunya,

dibedakan untuk penyimpanan narkotika dan psikotropika serta perlu adanya

tempat khusus penyimpanan obat khemotherapi. Alat kesehatan dan Bahan Medis

Habis Pakai (BMHP) disimpan sesuai dengan kegunaannya. Semua perbekalan

farmasi disimpan dengan sistem FIFO (First In First Out) dan FEFO (First

Expired First Out).

Pendistribusian perbekalan farmasi dilakukan oleh gudang farmasi ke

apotek dan farmasi utara. Pencatatan di RSU Puri Raharja meliputi kartu stok,

amprahan dan mutasi (catatan amprahan obat dari unit ke gudang), pencatatan

penggunaan obat kemoterapi, pencatatan surat pesanan dan pencatatan faktur

datang. Pelaporan yang dilakukan di RSU Puri Raharja adalah pelaporan

psikotropika, narkotika dan laporan penggunaan obat dilakukan setiap satu bulan

secara online dan melalui surat langsung kepada Dinas Kesehatan Kota Denpasar.

Di RSU Puri Raharja pelaksanaan produksi perbekalan farmasi untuk

memenuhi kebutuhan pelayanan tidak dilakukan karena dirasa kurang efektif dan

efisien disamping itu membutuhkan tenaga,waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Pelayanan di RSU Puri Raharja meliputi : pelayanan pasien rawat jalan, pasien

rawat inap, resep narkotika dan psikotropika.

Pemusnahan resep di RSU Puri Raharja biasanya dilakukan setiap 3 tahun

sekali, sedangkan untuk obat dan BMHP yang telah rusak atau kadaluarsa

dilakukan setiap tahun. Berita acara pemusnahan dibuat oleh Kepala Instalasi

Farmasi yang disaksikan oleh 1 orang petugas farmasi dan 1 orang bagian

pengadaan saat pemusnahan berlangsung. Pemusnahan ini dilakukan di unit

rumah tangga RSUP Sanglah Denpasar.

Dalam melakukan pelayanan kepada pasien kami menemukan beberapa

permasalahan, antara lain: keluar masuknya obat tidak sepenuhnya ditulis pada

kartu stok, selain itu kurang luasnya apotek menyebabkan beberapa obat tidak

tertata rapi dan menghambat pelayanan oleh staf farmasi serta ada beberapa hama

71

pengganggu yang merusak obat. Kegiatan visite untuk pemberian KIE pada pasien

rawat inap belum dapat berjalan karena keterbatasan tenaga farmasi. Serta perlu

dilakukan secara rutin kegiatan pencegahan ketidakrasionalan dalam pengobatan

seperti pengisian form telaah resep oleh apoteker/asisten apoteker.

Banyak hal yang dapat kami ketahui selama Praktek Kerja Lapangan di

Instalasi Farmasi RSU Puri Raharja selain itu banyak juga pengetahuan dan

pengalaman baru yang dapat kami ketahui, sehingga banyak manfaat dan

informasi yang bisa kami dapatkan dan dilaksanakan untuk menjadi bekal

nantinya, sehingga siap dan berkompeten melayani masyarakat dan

meningkatkan derajat kesehatan seoptimal mungkin.

72

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang kami uraikan sebelumnya, dapat kami

simpulkan bahwa Pengelolaan perbekalan farmasi di RSU Puri raharja terdiri dari

perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pelaporan,

pelayanan, dan pemusnahan. Perencanaan perbekalan farmasi di RSU Puri

Raharja menggunakan metode konsumsi yang berpedoman pada formularium

RSU Puri Raharja, serta didasarkan pada permintaan dari masing-masing unit

pelayanan kesehatan RSU Puri Raharja, pemakaian sebelumnya, stok barang yang

ada, dan barang fast moving. Pengadaan dilakukan dengan menggunakan surat

pesanan dengan yang ditujukan kepada PBF, sedangkan untuk narkotika dan

psikotropika menggunakan surat pesanan khusus.

Penerimaan perbekalan farmasi dilakukan dengan mencocokan faktur

pengiriman dan surat pesanan barang, apabila sudah sesuai, faktur ditandatangani

serta dilengkapi dengan cap/stempel rumah sakit. Penyimpanan perbekalan

farmasi di RSU Puri Raharja dilakukan dengan cara disimpan menurut bentuk

sediaan, golongan obat, suhu dan menggunakan sistem FIFO dan FEFO.

Pendistribusian perbekalan farmasi dilakukan oleh gudang farmasi ke unit-unit

pelayanan kesehatan. Pencatatan di RSU Puri Raharja meliputi kartu stok,

amprahan dan mutasi, pencatatan penggunaan obat kemoterapi, pencatatan surat

pesanan dan pencatatan faktur datang. Pelaporan yang dilakukan di RSU Puri

Raharja adalah pelaporan psikotropika, narkotika dan laporan penggunaan obat,

sedangkan untuk pemusnahan yang dilakukan di RSU Puri Raharja meliputi

pemusnahan resep yang dilakukan setiap 3 tahun sekali dan pemusnahan obat

yang dilakukan setiap satu tahun disertai dengan BAP (Berita Acara

Pemusnahan).

73

5.2 Saran

5.2.1 Saran Bagi Kampus

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan untuk tahun ini dirasa sudah cukup

baik dan berjalan lancar, dan diharapkan untuk tahun berikutnya lebih

ditingkatkan dan diperpanjang waktunya karena kegiatan ini sangat bermanfaat

bagi mahasiswa untuk lebih siap terjun langsung ke dunia kerja, dan mencetak

ahli madya farmasi yang kompeten di bidangnya.

5.2.2 Saran Bagi RSU Puri Raharja

a. Penyimpanan obat di apotek juga harus dibenahi, karena banyak item

obat yang tidak mendapatkan tempat sehingga menyulitkan dalam

pelayanan serta terlihat kurang rapi.

b. Kami berharap RSU Puri Raharja dapat menerima mahasiswa Akademi

Farmasi Saraswati Denpasar untuk melaksanakan Praktek Kerja

Lapangan (PKL) pada tahun berikutnya dan dapat pula menerima

mahasiswa lulusan Akademi Farmasi Saraswati Denpasar untuk menjadi

tenaga kerja.

c. Kami juga berharap agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih

ditingkatkan lagi mulai dari pengadaan, penyimpanan, peracikan,

pelayanan resep, informasi kepada pasien dan berbagai kegiatan untuk

mencegah ketidakrasionalan dalam penggunaan obat. Keterbatasan yang

ada sekarang tidak lain dikarenakan keterbatasan tenaga kerja yang ada

serta sarana dan prasarana yang mendukung.

5.2.3 Saran Bagi Mahasiswa

Disarankan kepada mahasiswa yang akan melakukan Praktek Kerja

Lapangan untuk membekali diri dengan ilmu pengetahuan atau teori tentang

kefarmasian misalnya dalam bidang farmasetika dan farmakologi khususnya

spesialite obat serta ilmu tentang manajemen rumah sakit agar mahasiswa dapat

berperan aktif selama mengikuti kegiatan PKL.

74

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL............................................................................................. i

LEMBAR PENGESAHAN................................................................................... ii

KATA PENGANTAR...........................................................................................iii

DAFTAR ISI.........................................................................................................iv

DAFTAR LAMPIRAN...........................................................................................v

DAFTAR GAMBAR

BAB I

PENDAHULUAN...................................................................................................1

1.1 Latar Belakang...............................................................................................1

1.2 Tujuan Praktek Kerja Lapangan.....................................................................2

1.2.1Tujuan Umum...........................................................................................2

1.2.1 Tujuan khusus..........................................................................................3

1.3 Manfaat Praktek Kerja Lapangan...................................................................3

1.2 Metodologi.....................................................................................................4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..............................................................................5

2.1 Rumah sakit....................................................................................................5

2.1.1 Definisi Rumah sakit..............................................................................5

2.1.2 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit..............................................................5

2.1.3 Klasifikasi Rumah Sakit.........................................................................6

2.1.4 Struktur Organisasi Rumah Sakit...........................................................8

2.2 Tim Farmasi dan Terapi ( TFT )....................................................................9

2.3 Formularium Rumah Sakit..........................................................................10

2.4 Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS)........................................................11

2.5 Pengelolaan Perbekalan Farmasi..................................................................14

2.5.1 Pemilihan...............................................................................................15

2.5.2 Perencanaan...........................................................................................15

2.5.3 Pengadaan..............................................................................................16

2.5.4 Penerimaan............................................................................................18

75

2.5.5 Penyimpanan..........................................................................................18

2.5.6 Pendistribusian.......................................................................................20

2.5.7 Pemusnahan dan Peracikan Sediaan Farmasi, Alkes, dan Bahan Medis

Habis Pakai............................................................................................21

2.5.8 Pengendalian..........................................................................................22

2.5.9 Administrasi...........................................................................................23

2.6 Farmasi Klinik..............................................................................................24

2.7 Sumber Daya Manusia.................................................................................37

BAB III HASIL KEGIATAN................................................................................41

3.1 Sejarah Berdirinya RSU Puri Raharja..........................................................41

3.2 Visi, Misi dan Motto RSU Puri Raharja.......................................................42

3.2.1 Visi RSU Puri Raharja...........................................................................42

3.2.2 Misi RSU Puri Raharja..........................................................................42

3.2.3 Motto RSU Puri Raharja........................................................................42

3.3 Klasifikasi RSU Puri Raharja.......................................................................42

3.4 Jenis Pelayanan RSU Puri Raharja...............................................................43

3.4.1Pelayanan Dokter Spesialis.....................................................................43

3.4.2 Unit Pelayanan Rawat Jalan..................................................................43

3.4.3 Unit Pelayanan Rawat Inap...................................................................44

3.4.4 Unit Pelayanan Penunjang.....................................................................44

3.4.5 Fasilitas Rawat Inap...............................................................................45

3.5 Struktur Organisasi RSU Puri Raharja.........................................................45

3.6 Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Puri Raharja....................................46

3.6.1 Unit-Unit Instalasi Farmasi RSU Puri Raharja......................................46

3.6.2 Struktur Organisasi IFRS Puri Raharja..................................................46

3.7 Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Petugas IFRS Puri

Raharja.........................................................................................................47

3.7.1 Kepala Instalasi Farmasi........................................................................47

3.7.2 Kepala Gudang Farmasi........................................................................47

3.7.3 Staf Gudang Farmasi.............................................................................48

3.7.4 Koordinator Apotek...............................................................................48

76

3.7.5 Staf Apotek............................................................................................49

3.7.6 Koordinator Unit Farmasi Utara............................................................49

3.7.7 Staf Farmasi Utara.................................................................................50

3.8 Pengelolaan Perbekalan Farmasi RSU Puri Raharja....................................50

3.8.1 Pemilihan Perbekalan Farmasi..............................................................50

3.8.2 Perencanaan Perbekalan Farmasi..........................................................51

3.8.3 Pengadaan Perbekalan Farmasi.............................................................52

3.8.4 Penerimaan Perbekalan Farmasi............................................................53

3.8.5 Penyimpanan Perbekalan Farmasi.........................................................53

3.8.6 Pendistribusian Perbekalan Farmasi......................................................54

3.8.7 Produksi Sediaan Farmasi.....................................................................55

3.8.8 Pencatatan..............................................................................................56

3.8.9 Pelaporan...............................................................................................60

3.8.10 Pemusnahan Perbekalan Farmasi dan Resep.......................................62

3.9 Pelayanan Kefarmasian di RSU Puri Raharja..............................................63

3.9.1 Pelayanan Resep Bagi Pasien Rawat Jalan di RSU Puri Raharja.........63

3.9.2 Pelayanan Resep Bagi Pasien Rawat Inap di RSU Puri Raharja...........65

3.9.3 Pelayanan Resep Obat Narkotika dan Psikotropika..............................66

BAB IV PEMBAHASAN......................................................................................68

BAB V PENUTUP.................................................................................................71

5.1 Simpulan.......................................................................................................71

5.2 Saran.............................................................................................................72

5.2.1 Saran Bagi Kampus...............................................................................72

5.2.2 Saran Bagi RSU Puri Raharja................................................................72

5.2.3 Saran Bagi Mahasiswa...........................................................................73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RESUME