Upload
naufal-aziz
View
217
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PIAGAM HAK DAN KWAJIBAN PASIEN TBPERKUMPULAN PASIEN DAN MASYARAKAT PEDULI TB INDONESIA (PAMALI TB INDONESIA)
Hak Pasien
Hak asasi yang bersumber dari hak dasar individual dalam bidang kesehatan ( The Right of Self Determination )Hak atas pelayanan kesehatan dianggap lebih mendasarNegara berkewajiban untuk menyelenggarakan pemenuhan layanan kesehatan - terjangkau, berkualitas dan tersedia
UU 25/2009: Pelayanan Publik
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (pasal 1, ayat 1).
UU 25/2009 : berdasarkan pertimbangan :
a). bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik ; b). bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik ; c). bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas; d). bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya.
Prosedur pelayanan dirancang lebih untuk mengontrol perilaku bukan melindungi hak dan memfasilitasi warga pengguna. Prosedur pelayanan selalu dikaitkan dengan hirarkhi kekuasaan birokrasiFasilitas pelayanan bukan untuk membuat warga merasa nyaman dalam mengurus pelayanan tetapi lebih untuk memfasilitasi petugasSikap petugas kurang friendly, helpful, dan peduli terhadap warga penggunaBudaya yang berkembang dalam birokrasi pelayanan bukan serving tetapi lebih pada controlling dan ruling
Sistim Pelayanan belum berpihak pada warga pengguna
Pola Interaksi antara Pemerintah dengan warga negaraDesain Pelayanan Hierarkhis
Desain Pelayanan Interaktif
*
Pola Hubungan Antara Birokrasi dengan warga saat ini
Birokrasi sebagai instrumen kontrol Personifikasi yang dikembangkan adalah aparat yang tegas dan berwibawa. Simbol-simbol yang dimiliki untuk meningkatkan kewibawaannya, misalnya: pakaian dinas, mobil dinas, rumah dinas, dsb.Sistim pelayanan dikembangkan lebih banyak berbasis pada distrust. Nilai yang diutamakan dalam proses pelayanan adalah kepatuhan warga negara.
Birokrasi sebagai penguasa
Pola Hubungan Antara Birokrasi dengan warga yang diharapkanAgenPrinsipalBirokrasiRakyatMelayani, Mematuhi dan MenghormatiMengontrol
Birokrasi adalah instrumen pelayanan. Ia dibentuk untuk mempermudah akses warga terhadap pelayananPersonifikasi yang dikembangkan adalah aparat yang santun, peduli, dan hormat pada warga negara. Simbol yang dikembangkan dalam birokrasi mestinya harus menggambarkan fungsinya sebagai abdi. Misal, pakaian. Dibuat untuk memudahkan warga mengenalinya, bukan untuk menggambarkan sosoknya sebagai penguasa.Sistim pelayanan dikembangkan berdasar atas prinsip trust, atau keseimbangan antara mencegah moral hazards dan melayani warga.Nilai yang penting adalah kepuasan warga
Birokrasi sebagai agen pelayanan
Aparat pelayanan bukan penguasa tetapi civil servant (abdi masyarakat) Menciptakan sosok baru sebagai abdi: santun, ramah, dan peduli pada kepentingan warga pengguna. Harus ada code of conducts sebagai abdi masyarakatMenggusur nilai, bahasa, simbol, dan perilaku yang tidak cocok dengan sosok mereka sebagai abdi, misal: aparat yang tegas dan berwibawa. Menciptakan nilai, bahasa, simbol, dan perilaku baru yang relevan dengan sosok barunya.
Menciptakan mindset dan budaya baru
Disain dan fasilitas pelayanan harus berdasar pada kepentingan wargaProsedur pelayanan harus dipisahkan dengan hirarkhi kekuasaan. Prosedur bukan instrumen kontrol dan kekuasaan semata tetapi juga instrumen untuk menjamin kepastian pelayananProsedur harus menjamin hak dan kewajiban pengguna dan penyelenggara secara seimbang dan proporsionalMemperlakukan warga sebagai orang baik dan dapat dipercaya kecuali memiliki alasan kuat untuk melakukan sebaliknya
Menempatkan kepentingan warga sebagai kriteria utama
Survei warga pengguna secara periodik untuk mengetahui kepuasan, aspirasi, dan kendala yang dihadapi oleh warga dalam menikmati pelayananSurvei atau FGD dengan petugas garis depan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan kebutuhan untuk memuaskan kebutuhan warganyaMenciptakan mekanisme penyampaian keluhan dan menjadikannya sebagai bagian dari learning organization.
Memahami kebutuhan dan aspirasi warga
Standar pelayanan minimum yang menjamin hak konstitusional warga negara mengenai minimum kualitas dan kuantitas pelayanan dasar yang dapat diperolehStandar proses yang mengatur tentang biaya, waktu, dan cara pelayananMekanisme penyelesaian jika rezim pelayanan dan warga pengguna gagal memenuhi standar yang ditentukan
Membuat standar pelayanan
HAK 1 : AKSES PELAYANANPelayanan yang baik dan manusiawiPelayanan yang bermutu dan bersahabatHak untuk memperoleh nasehat dan pengobatan berdasarkan kaidah yang berlaku sesuai dengan kebutuhan pasienHak untuk mendapatkan penyuluhan tentang pencegahan dan penularan TB
HAK 2 : INFORMASIMendapatkan semua informasi mengenai pelayanan TB termasuk pembiayaannyamemperoleh gambaran secara jelas, singkat dan tepat waktu mengenai keadaan kesehatan, pengobatan dan akibat yang biasa terjadi serta penanganan yang tepat.
HAK 2 : INFORMASImengetahui nama dan dosis obat dan tindakan yang akan dilakukan serta akibat yang mungkin terjadi dan berpengaruh terhadap keadaan pasien.
HAK 2 : INFORMASIberbagi pengalaman dengan sesama pasien TB dan pasien lainnya serta mendapatkan bimbingan (konseling) sukarela, mulai dari diagnosis sampai selesai pengobatan
HAK 3 : PILIHANmemperoleh pendapat dokter yang lain atau ahli kesehatan yang lainmenerima atau menolak tindakan bedah jika pengobatan masih memungkinkan dan mendapatkan informasi tentang akibatnyamemilih menerima atau menolak ikut dalam kegiatan penelitian tanpa membahayakan perawatannya
HAK 4: KERAHASIAANHak untuk dihargai dalam kebebasan pribadi, martabat, agama, kepercayaan, serta sosial budaya.Hak untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan keadaan kesehatan yang dirahasiakan, kecuali kepada pihak lain dengan persetujuan pasien. *
HAK 5: KEADILANMenyampaikan keluhan melalui saluran yang tersedia dan hak untuk mendapatkan penanganan keluhan dengan tepat dan adil.
Menyampaikan kepada pimpinan sarana pelayanan kesehatan jika keluhannya tidak ditanggapi.
HAK 6: ORGANISASIIkut serta dalam paguyuban TB/orgs. kesehatan lainnya.
Hak untuk dijamin tetap bekerja (tidak di PHK) dan tidak dikucilkan.
Hak untuk memperoleh gizi atau makanan tambahan jika diperlukan, untuk memenuhi pengobatan dari berbagai sumber yang memungkinkan.
HAK 7:KEAMANAN
KEWAJIBAN PASIEN
Berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang kondisi kesehatan, penyakit-penyakit sebelumnya, semua alergi dan informasi lain yang dibutuhkan kepada petugas kesehatanBerkewajiban memberikan informasi kepada petugas kesehatan mengenai kontak langsung dengan keluarga dekat, teman atau siapapun yang mungkin mudah tertular TBBerkewajiban mencari informasi ke berbagai sumber yang berhubungan dengan penyakit TB.
KEWAJIBAN 1: Berbagi Informasi
KEWAJIBAN 2: Mematuhi Pengobatan
Berkewajiban mematuhi rencana pengobatan yang telah disetujui, serta selalu taat pada petunjuk yang diberikan untuk melindungi dirinya dan orang lain.Berkewajiban menginformasikan kepada petugas kesehatan mengenai kesulitan atau masalah yang timbul dalam menjalani pengobatan atau jika ada yang tidak dipahami dengan jelas
Berkewajiban menutup mulut bila batuk, tidak membuang dahak di sembarang tempat.Berkewajiban mengajak anggota keluarga untuk memeriksakan diri bila mempunyai gejala TB
KEWAJIBAN 3: Pencegahan Penularan
Berkewajiban berperan serta dalam kesejahteraan masyarakat dengan mengajak orang lain untuk mendapatkan informasi kesehatan apabila mereka menunjukkan gejala TB.Berkewajiban menghargai hak sesama pasien dan para petugas kesehatan.KEWAJIBAN 4: Peran serta dalam Kesehatan Masyarakat
Berkewajiban untuk setiakawan pada sesama pasien dan bersama menuju kesembuhan.Berkewajiban untuk berbagi informasi dan pengetahuan yang diperoleh selama pengobatan, dan menyampaikan kepada orang lain, sehingga pemberdayaan semakin kuat.
KEWAJIBAN 5: Kesetiakawanan
Berkewajiban untuk ikut serta dalam upaya mewujudkan masyarakat bebas TB
Administrasi. Pembiayaan.Prosedur pemeriksaan.Tata tertib setempat. KEWAJIBAN 6: Mematuhi Ketentuan yang Berlaku di Sarana Pelayanan Kesehatan
Hubungan dokter-pasien : saling menghargai dan saling mempercayai tidak seimbang, relatif pasien lebih lemahKekurangmampuan pasien untuk bela kepentingannya-- ketidaktahuan -- timbul kebutuhan untuk mempermasalahkan hak pasien dalam menghadapi profesi kesehatan
Hubungan biasanya paternalistik pasien mengikuti dokter tanpa bertanya apapunSebenarnya patner setara kedudukan di mata hukum.Pasien dan dokter sama punya hak dan kewajiban tertentu
DuluHubungan dekatWaktu banyakPasien belum banyakSekarangPasien banyakWaktu sedikit= hal yang tidak diinginkan baik sengaja atau tidak sengaja.
*