PETUNJUK TEKNIS - · PDF filePeraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan ... Pedoman Pelaksanaan Program Wajib Belajar ... (SD/MI/SMP/MTs/SMA

PETUNJUK TEKNIS

PENYALURAN DAN PEMANFAATAN DANA HIBAH SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN BIDANG PK DAN PLK

KEGIATAN PENGEMBANGAN KURIKULUM, PENILAIAN PKPLK DAN PENINGKATAN KOMPETENSI SISWA PKPLK TAHUN 2015

JL. Dr. RADJIMAN NO.6 BANDUNG

2

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap warga negara dijamin haknya oleh UUD 1945 (Amandemen) untuk

mendapatkan pendidikan dan bahkan wajib mengikuti pendidikan dasar 9 tahun

yang dibiayai oleh negara. Jaminan hak tersebut termasuk anak penyandang cacat

(anak yang memiliki kelainan) sebagaimana dinyatakan oleh UU No. 4 Tahun

1997 tentang Penyandang Cacat.

Merujuk kepada Pendidikan Untuk Semua (PUS) atau Education For All

(EFA), yang merupakan komitmen bangsa-bangsa di dunia dideklarasikan pada

tanggal 26-28 April 2000 di Dakar Senegal, dijelaskan bahwa upaya membangun

kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan yang meliputi enam (6)

aspek, yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Pendidikan

Keaksaraan, Pendidikan Kecakapan Hidup, Kesetaraan dan Keadilan Gender serta

Mutu Pendidikan. Selain Deklarasi Dakar, Pemerintah Indonesia juga ikut

menyepakati Millenium Development Goals (MDG), salah satu kesepakatananya

adalah menghilangkan angka kemiskinan absolut dan kelaparan, memberlakukan

pendidikan dasar yang universal dan menurunkan angka kematian anak. Bangsa

Indonesia tentu saja tidak dapat dilepaskan dari keterikatannya terhadap isi

Deklarasi PUS dalam rangka membangun kualitas kehidupan sumber daya

manusia.

Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam PUS sesungguhnya sesuai dengan

isi Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan pemerintah

Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap

warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang merata dan bermutu

sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliknya tanpa memandang status sosial,

etnis dan gender. Pemerataan dan mutu pendidikan akan membuat warga negara

Indonesia memiliki keterampilan hidup (life skills) sehingga memiliki kemampuan

untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong

tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

3

Walaupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah proakitf untuk

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk mendapat

akses layanan pendidikan, namun tetap kondisi objektif pemerataan pendidikan

yang mengakses semua anak belum menunjukkan perkembangan yang signifikan,

karena pemerataan akses untuk memperoleh pendidikan belum komprehensif

dirasakan oleh semua masyarakat di seluruh Provinsi Jawa Barat. Ternyata masih

banyak anak-anak usia sekolah termasuk anak-anak berkebutuhan khusus baik

yang permanen maupun yang temporer yang masih terdiskriminasi. Masih banyak

anak-anak yang seharusnya bersekolah tetapi ternyata belum bersekolah dengan

alasan yang bervariasi. Masih banyak sekolah-sekolah yang belum aksesibel dan

masih ada sekolah-sekolah yang kondisi fisiknya masih memprihatinkan. Sarana

dan parasarana pendidikan belum memadai. Masih adanya pendidik dan tenaga

kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi minimal dan kompetensinya perlu

ditingkatkan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Jawa Barat

ini. Pendidikan Inklusif yang merupakan salah satu strategi dalam rangka

menuntaskan wajar dikdas 9 tahaun belum diimplementasikan secara komprehensif

di Provinsi Jawa Barat.

Salah satu strategi yang dipilih oleh Pemerintah dan masyarakat dalam

upaya menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan (9) tahun adalah

pendidikan inklusif. Dengan menyelenggarakan pendidikan inklusif diharapkan

akan meningkatkan akses layanan pendidikan bagi semua anak dan sekaligus

meningkatkan mutu pendidikan.

Sistem layanan pendidikan inklusif merupakan inovasi kontemporer

pendidikan di Indonesia yang dipandang sebagai terobosan dalam perubahan

pengelolaan pendidikan guna menghadapi dinamika permasalahan pendidikan

yang sangat kompleks, sehingga perubahannya harus diarahkan pada perencana,

pengorganisasian , pelaksanaan serta evaluasinya dalam sistem input-proses-output

sebagai upaya untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan.

Secara legalitas formal perundang-undangan dan peraturan yang dapat

dijadikan landasan implementasi pendidikan inklusif telah ada. Lahirnya

paradigma pendidikan inklusif tersebut sarat dengan muatan kemanusiaan dan

penegakan hak-hak azazi manusia. Inti (core) dalam paradigma pendidikan inklusif

4

yaitu sistem pemberian layanan pendidikan dalam keberagamaan, dan falsafahnya

yaitu menghargai perbedaan semua anak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa : “Setiap warga negara

mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu” (Pasal 5

ayat 1) dan “Warga negara yang memiliki kelainan fisik dan emosional, mental,

intelektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus” (Pasal 5 ayat 2).

Lebih jelas lagi pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa : “Pendidikan khusus merupakan

pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti

proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau

memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa” (Pasal 32 ayat 1), dan

“Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah

terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil , dan/atau mengalami

bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. (Pasal 32 ayat

2). Mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia secara khusus

dituangkan pada penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 15 sebagai berikut :(…) Pendidikan khusus

merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau

peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara

inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan

menengah. Secara lebih jelas lagi mengenai Pendidikan Inklusif yaitu pada

Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta

Didik yang Memiliki Kelainan dan/atau Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau

Bakat Istimewa.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam

mengembangkan Pendidikan Inklusif yang tujuannya bermuara pada upaya

peningkatan akses dan mutu pendidikan bagi semua anak (Educational for All).

Kegiatan yang telah dilakukan antara lain mulai tahun 2003 melaksanakan uji coba

implementasi pendidikan inklusif di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat

(Setiap Kabupaten/Kota 3 SD).

Menyadari betapa besar dan beratnya tugas Pemerintah dalam bidang

pendidikan yang dapat mengakses atau mengakomodasi semua anak, Pemerintah

5

Provinsi Jawa Barat bertekad untuk pro aktif dalam mengembangkan pendidikan

inklusif.

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam memfasilitasi penyelenggaraan

pendidikan inklusif dijelaskan secara rinci pada Permendiknas Nomor 70 Tahun

2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan

Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, kewajiban Pemerintah

Provinsi antara lain :

• Membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif. (Pasal 6 ayat 3)

• Membantu penyediaan tenaga pembimbing khusus bagi satuan pendidikan

penyelenggara pendidikan inklusif yang memerlukan sesuai dengan

kewenangannya. (Pasal 10 ayat 4)

• Membantu meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi tenaga

pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara

pendidikan inklusif. (Pasal 10 ayat 5)

• Memberikan bantuan profesional kepada satuan pendidikan penyelenggara

pendidikan inklusif melalui kelompok kerja pendidikan inklusif. (Pasal 11 ayat

2 dan ayat 3)

• Melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan inklusif sesuai dengan

kewenangannya. (Pasal 12)

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan yang dapat mengakses semua

anak, maka di sekolah umum perlu adanya pendidik dan tenaga kependidikan

yang memiliki kualifikasi dan kompetensi standar dalam menyelenggarakan

pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus. Untuk memenuhi hal

tersebut maka Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Sekolah perlu mengadakan

program atau kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga

kependidikan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Pentingnya kegiatan

ini seperti tertuang pada Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional, bahwa: ”Setiap satuan pendidikan yang melaksanakan

pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai

kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan

khusus”.

Di samping komponen pendidik dan tenaga kependidikan maka dalam

menyelenggarakan pendidikan inklusif harus dilengkapi dengan beberapa

6

komponen pendukung lainnya, baik sarana dan prasarana, biaya, dan kebijakan

atau regulasi yang mendukung pendidikan inklusif dari sekolah/pemerintah daerah.

Dalam upaya pelaksanaan program pendidikan inklusif tersebut maka

diperlukan dana operasional sekolah yang khusus atau spesisik dan memadai

sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik untuk mendukung implementasi

pendidikan inklusif. Hal ini karena kebutuhan biaya sekolah umum yang

menyelenggarakan pendidikan inklusif lebih kompleks dibandingkan dengan

sekolah umum yang tidak menyelenggarakan pendidikan inklusif. Kaitannya

dengan penyediaan dana penyelenggaraan pendidikan inklusif, pada tahun 2015

ini, program pemberian dana bantuan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif

sebanyak 750 sekolah.

Dana bantuan sekolah umum yang menyelenggarakan pendidikan inklusif

untuk membiayai (1) Penjaringan dan pendataan anak/peserta didik berkebutuhan

khusus, (2) Identifikasi, asesmen dan intervensi peserta didik berkebutuhan khusus,

(3) Penerimaan Siswa Baru Seting Pendidikan Inklusif, (4) Sosialisasi Pendidikan

Inklusif (5) advokasi (pendampingan) pembelajaran seting pendidikan inklusif, dan

(6) operasional sekolah seting pendidikan inklusif

Agar pemberian dana bantuan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif

ini terlaksana dengan baik maka perlu disusun Petunjuk Teknis Penyaluran dan

Pemanfaatan Bantuan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif untuk menjadi

acuan sekolah penyelenggara dan pihak-pihak terkait lainnya.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa

Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran

Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);

3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor

4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara

Nomor 4437); jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

7

Peraturan Pemerintah Penagganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stándar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan;

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan

Nasional tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

8. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor

22/KEP/MENKO/KERSA/IX/2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi

Nasional Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara’;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Semilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar

Pengelolaan Satuan Pendidikan;


Proses Pendidikan Khusus Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, dan

Tunalaras;


Kualifikasi dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus;


Sarana dan Prasarana untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang

Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki

Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas

Daerah Provinsi Jawa Barat jo Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang

8

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah

Provinsi Jawa barat

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan;

17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2015 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pendidikan

18. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 tahun 1999 tentang Pedoman

Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Jawa Barat;

19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD)

C. TUJUAN BANTUAN HIBAH SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF

Secara umum pemberian dana bantuan sekolah penyelenggara pendidikan

inklusif bertujuan untuk meringankan beban masyarakat atau sekolah umum yang

menyelenggarakan pendidikan inklusif dalam menyelenggarakan pendidikan yang

mengakses semua anak/peserta didik, termasuk anak/peserta didik berkebutuhan

khusus (yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat

istimewa).

Secara khusus pemberian dana bantuan sekolah penyelenggara pendidikan

inklusif bertujuan untuk menyediakan dana sekolah umum penyelenggara

pendidikan inklusif yang tidak dialokasikan dari dana Bantuan Operasional

Sekolah (BOS), yaitu untuk :

1. Identifikasi dan asesmen 10%

2. Intervensi peserta didik berkebutuhan khusus 15%

3. Penerimaan Siswa Baru Seting Pendidikan Inklusif 10%

4. Sosialisasi Pendidikan Inklusif 10%

5. Workshop Implementasi peningkatan komptensi tenaga penidik di sekolah

Inklusif 20%

6. Advokasi (pendampingan) pembelajaran seting pendidikan inklusif 10 %

7. Operasional sekolah seting pendidikan inklusif. 25 %

9

D. SASARAN DAN BESAR BANTUAN HIBAH SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF

1. Sasaran

Sasaran kegiatan bantuan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yaitu 750

(tujuh ratus lima puluh) sekolah penyelengara pendidikan inklusif mulai satuan

pendidikan SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA dari setiap kabupaten/kota yang

sudah terdaftar di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

2. Besar Bantuan

Besaran biaya bantuan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif setiap

sekolah/satuan pendidikan (SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA);

Besaran biaya terlampir

E. WAKTU PENYALURAN DANA HIBAH

Dana bantuan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif akan diberikan atau

disalurkan sekaligus. Berikut diuraikan tentang waktu, pengajuan, verifikasi dan

penyaluran bantuan belanja hibah tahun 2015 sebagai berikut :

NO KEGIATAN WAKTU

2014 2015 1 Sosialisasi Hibah Januari 2014

2 Pengajuan Proposal Januari- Pebruari 2014

3 Input RKPD On Line tahap Pertama Pebruari 2014

4 Verifikasi awal proposal yang masuk ke Dinas Pendidikan

Pebruari 2014

4 Input RKPD On Line tahap Dua (Finalisasi data CPCL)

Maret 2014

5 Penetapan CPCL penerima bantuan HIBAH 2015

Januari- pebruari 2015

6 Pengajuan Proposal dan kelengkapan dokumen Pencairan bantuan Hibah 2015 dari Gugus

Pebruari 2015

7 Verifikasi Dokumen Proposal dan kelengkapan dokumen Pencairan bantuan Hibah 2015

Maret 2015

10

NO KEGIATAN WAKTU

2014 2015 8 Penyusunan NPHD pencairan Hibah

2015 April 2015

9 MoU April 2015

10 Penyusunan Dokumen-dokumen pencairan ke Pemda Provinsi Jawa Barat

Mei 2015

11 Izin prinsip dari Biro keuangan Mei 2015

12 Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)

Juni 215

13 Terbit (Surat Perintah Pencairan Danaq (SP2D)

Juli 2015

14 Dana Hibah disalurkan ke rekening penerima Hibah

Agustus 2015

15 Proses pencairan oleh penerima Hibah

Agustus 2015

16 Laporan Bahwa dana Hibah sudah diterima oleh penerima Hibah (copy rekening)

Agustus 2015

17 Laporan penggunaan dana Hibah Oktober 2015

.

11

BAB II PENDIDIKAN INKLUSIF DAN KEGIATAN BANTUAN HIBAH

SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF

Untuk menyamakan persepsi tentang pendidikan inklusif dan kegiatan

bantuan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, dalam Bab II ini akan

diuraikan menjadi beberapa sub-bab, sebagai berikut :

A. PENDIDIKAN INKLUSIF

1. Pengertian Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang

memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan

dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti

pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-

sama dengan peserta didik pada umumnya.

2. Tujuan Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif bertujuan:

a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik

yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki

potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan

yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;

b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai

keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik

sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

3. Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan

dan/atau Bakat Istimewa

Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial,

atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti

pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuannya.

Peserta didik yang memiliki kelainan terdiri atas:

a. tunanetra;

b. tunarungu;

12

c. tunawicara;

d. tunagrahita;

e. Tunadaksa;

f. tunalaras;

g. berkesulitan belajar;

h. lamban belajar;

i. autis;

j. memiliki gangguan motorik;

k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif

lainnya;

l. memiliki kelainan lainnya;

m. tunaganda.

4. Penunjukkan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

a. Pemerintah kabupaten/kota menunjuk minimal satu sekolah dasar, dan satu

sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan satu satuan

pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang

wajib menerima peserta didik

b. Satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh kabupaten/kota dapat

menerima peserta didik

5. Penerimaan Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Kecerdasan

dan/atau Bakat Istimewa

a. Penerimaan peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik yang memiliki

potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada satuan pendidikan

mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah.

b. Sekolah/Satuan pendidikan mengalokasikan kursi peserta didik paling

sedikit satu peserta didik dalam satu rombongan belajar yang akan diterima.

c. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan, peserta didik yang memiliki

kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa tidak

ada yang mendaftar maka satuan pendidikan dapat menerima peserta didik

pada umumnya (normal).

6. Penjaminanan Penyelenggaraan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

a. Pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif

sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

13

b. Pemerintah kabupaten/kota menjamin tersedianya sumberdaya pendidikan

inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk.

c. Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu tersedianya sumber daya

pendidikan inklusif.

7. Kurikulum dan Pembelajaran Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

a. Kurikulum

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan

kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan

kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat dan potensinya.

b. Pembelajaran

Pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip

pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.

8. Penilaian Hasil Belajar, Ujian

a. Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada

kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan

b. Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang

dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas

standar nasional pendidikan wajib mengikuti Ujian Akhir Sekolah

Berstandar Nasional (UASBN)/Ujian Nasional (UN)

c. Peserta didik yang menyelesaikan pendidikan dan lulus ujian sesuai dengan

standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blankonya

dikeluarkan oleh Pemerintah.

d. Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan

berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di

bawah standar nasional pendidikan mendapatkan surat tanda tamat belajar

yang blankonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

e. Peserta didik yang memperoleh surat tanda tamat belajar dapat melanjutkan

pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan

pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan

pendidikan khusus.

f. Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran

berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar nasional

14

pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan

yang bersangkutan.

9. Guru Pembimbing Khusus (GPK)

a. Pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit satu orang

guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk

menyelenggarakan pendidikan inklusif.

b. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk

oleh pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit satu

orang guru pembimbing khusus.

c. Pemerintah kabupaten/kota wajib meningkatkan kompetensi di bidang

pendidikan khusus bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada

satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.

d. Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu penyediaan tenaga

pembimbing khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan

inklusif yang memerlukan sesuai dengan kewenangannya.

e. Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu meningkatkan kompetensi

di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada

satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.

f. Peningkatan kompetensi dapat dilakukan melalui:

1) pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan

tenaga kependidikan (P4TK);

2) lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP);

3) perguruan tinggi (PT);

4) lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya di lingkungan

pemerintah daerah, Departemen Pendidikan Nasional

dan/atau Departemen Agama.

5) Kelompok kerja guru/kepala sekolah (KKG/KKKS),

kelompok kerja pengawas sekolah (KKPS), musyawarah

guru mata pelajaran (MGMP), musyawarah kepala sekolah

(MKS), musyawarah pengawas sekolah (MPS), dan

sejenisnya.

15

10. Bantuan Profesional

a. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif berhak memperoleh

bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah

kabupaten/kota.

b. Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat memberikan

bantuan profesional kepada satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan

inklusif.

c. Bantuan profesional dapat dilakukan melalui kelompok kerja pendidikan

inklusif, kelompok kerja organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat,

dan lembaga mitra terkait, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

d. Jenis dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

1) bantuan profesional perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan

evaluasi;

2) bantuan profesional dalam penerimaan, identifikasi, asesmen, prevensi,

intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik;

3) bantuan profesional dalam melakukan pengembangan kurikulum,

program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media dan

sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel;

e. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dapat bekerja sama

dan membangun jaringan dengan satuan pendidikan khusus (Sekolah Luar

Biasa), perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah

sakit, puskesmas, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat

(LSM), dan masyarakat.

11. Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan

pembinaan dan pengawasan pendidikan inklusif sesuai dengan

kewenangannya.

12. Penghargaan

Pemerintah memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga

kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif,

satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif, dan/atau pemerintah

daerah yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam

menyelenggarakan pendidikan inklusif .

16

13. Sanksi

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang terbukti melanggar

ketentuan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

B. PENGERTIAN HIBAH SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF

“Hibah Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif” adalah Kegiatan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan untuk membantu biaya

operasional penyelenggaan pendidikan inklusif. Secara detail jenis kegiatan yang

boleh dibiayai dari dana Bantuan Sekolah Penyelengara Pendidikan Inklusif

dibahas pada bab berikutnya.

C. SEKOLAH PENERIMA BANTUAN SEKOLAH PENYELENGGARA

PENDIDIKAN INKLUSIF

Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang akan menerima bantuan

sebanyak 750 sekolah. Sekolah yang akan menerima bantuan tersebut ditetapkan

dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan

memperhatikan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Daftar sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat yang mendapat

bantuan, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa

Barat dapat dilihat pada lampiran.

D. KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN INKLUSIF PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Untuk memfasilitasi bantuan profesional penyelenggara pendidikan inklusif

di sekolah umum, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat membentuk Kelompok

Kerja Pendidikan Inklusif. Surat Keputusan pembentukan kelompok kerja

pendidikan inklusif dapat dilihat pada lampiran.

Pembentukan kelompok kerja pendidikan inklusif ini perlu dilakukan di

setiap Kabupaten/Kota. Setiap Kabupaten/Kota yang belum memiliki Kelompok

Kerja Pendidikan Inklusif perlu segera membentuknya.

17

E. TIM MANAJEMEN/KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN INKLUSIF

SEKOLAH

Agar penyelenggaraan pendidikan inklusif dan pelaksanaan bantuan

sekolah penyelenggara pendidikan inklusif terlaksana dengan baik, maka di

sekolah penyelenggara pendidikan inklusif perlu dibentuk Tim Manajemen

/Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Sekolah dengan susunan sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Kepala Sekolah

Manajer/Ketua Pokja : Guru (SD/MI)/Wakasek (Bagi SMP/MTS/SMA

/SMK /MA/MAK)

Anggota : 1. Guru

2. Guru

3. Guru

4. Guru

18

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN

A. MEKANISME ALOKASI

Pengalokasian dana Hibah bantuan sekolah penyelenggara pendidikan

inklusif dilaksanakan sebagai berikut :

1. Atas dasar data jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif

kabupaten/kota, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menetapkan alokasi

dana Bantuan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif tiap kabupaten/kota

berdasarkan rekomendasi/usulan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

melakukan verifikasi ulang data jumlah sekolah penyelenggara pendidikan

inklusif tiap kabupaten/kota sebagai dasar dalam menetapkan atau menunjuk

sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang akan mendapat bantuan.

3. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menetapkan sekolah penyelenggara

pendidikan inklusif yang akan menerima dana Bantuan Sekolah Penyelenggara

Pendidikan Inklusif

B. PENYALURAN DAN PENGAMBILAN DANA HIBAH BANTUAN

SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF

1. Mekanisme penyaluran dana Bantuan Sekolah Penyelenggara Pendidikan

Inklusif

a. Syarat penyaluran dana Bantuan Sekolah Penyelenggara Pendidikan

Inklusif

1) Bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang belum memiliki

rekening Bank Jabar, harus membuka rekening atas nama sekolah

(tidak boleh atas nama pribadi)

2) Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif mengirimkan nomor

rekening tersebut kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

b. Penyaluran dana Bantuan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

1) Penyaluran dana dilakukan satu kali pada Bulan Mei 2015.

19

2) Penyaluran dana dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa

Barat melalui Bank Pemerintah (Bank Jabar), dengan tahap-tahap

sebagai berikut :

a) Kegiatan Peningkatan Bina Promosi dan Kompetensi Siswa PK dan

PLK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengajukan Surat

Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dana Bantuan

Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif sesuai dengan kuota.

b) Unit terkait di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melakukan

verifikasi atas SPP-LS dimaksud, kemudian menerbiatkan Surat

Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)

c) Dinas Pendidikan Provinsi selanjutnya mengirimkan SPM-LS

dimaksud kepada Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat

d) Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat melakukan verifikasi

terhadap SPM-LS untuk selanjutnya menerbitkan SP2D yang

dibebankan kepada rekening Kas Daerah

e) Dana Bantuan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang

telah dicairkan dari Kasda melalui Bank Jabar Cabang

Kabupaten/Kota sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Bank Jabar.

2. Pengambilan Dana Hibah

a. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menyerahkan data rekening sekolah

penerima dana bantuan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif kepada

Biro Keuangan Setda Jawa Barat

b. Biro Keuangan melalui Bank Jabar, mentransfer dana sekaligus ke setiap

rekening sekolah penyelenggara pendidikan inklusif

c. Pengambilan dana Bantuan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

dilakukan oleh Kepala Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

20

C. PENGGUNAAN DANA HIBAH BANTUAN SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF

Penggunaan dana Bantuan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

harus didasarkan pada kesepakatan antara Tim Manajemen /Kelompok Kerja

Pendidikan Inklusif Sekolah, dewan guru dan komite sekolah/yayasan

penyelenggara pendidikan.

Penggunaan dana Bantuan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dapat

digunakan sesuai dengan kebutuhan untuk membiayai kegiatan-kegiatan,

sebagaiberikut :

1. Penjaringan dan pendataan peserta didik berkebutuhan khusus

2. Identifikasi, asesmen dan intervensi peserta didik berkebutuhan khusus

3. Penerimaan Siswa Baru Seting Pendidikan Inklusif

4. Sosialisasi Pendidikan Inklusif

5. Advokasi (pendampingan) pembelajaran seting pendidikan inklusif,

6. Operasional sekolah seting pendidikan inklusif lainnya.

D. LARANGAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BANTUAN SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF

1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan

2. Dipinjamkan kepada pihak lain

3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas berkaitan dengan

implementasi dan/atau pengembangan pendidikan inklusif

4. Menanamkan saham

5. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung penyelenggaraan pendidikan

inklusif

21

E. MEKANISME PEMBELIAN BARANG/JASA DI SEKOLAH

Pembelian barang/jasa dilakukan oleh Tim Manajemen /Kelompok Kerja

Pendidikan Inklusif Sekolah, dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut

:

1. Tim Manajemen /Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Sekolah yang

selanjutnya disebut tim harus menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis

dalam menentukan barang/jasa dan tempat pembeliannya

2. Tim harus memperhatikan kualitas barang/jasa serta ketersediaan dan

kewajaran harga.

3. Proses pembelian barang/jasa harus diketahui oleh Kepala Sekolah

22

BAB IV TATA TERTIB PENGELOLAAN DANA HIBAH BANTUAN SEKOLAH

PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF

A. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI

1. Menetapkan jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang akan

mendapat bantuan hibah .

2. Menyalurkan dana bantuan hibah ke sekolah penyelenggara pendidikan

inklusif

3. Bersedia untuk diaudit oleh lembaga yang berwenang

4. Tidak diperkenankan melakukan pemaksanaan dalam pembelian barang dan

jasa dalam pemanfaatan dana bantuan sekolah penyelenggara pendidikan

inklusif.

5. Dilarang bertindak menjadi distributor ata pengecer barang kepada sekolah

yang bersangkutan.

B. SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF (TIM MANAJEMEN PENDIDIKAN INKLUSIF SEKOLAH/MANAJER PENDIDIKAN INKLUSIF)

1. Aktif menyelenggarakan pendidikan inklusif

2. Mengelola dana bantuan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif secara

transparan dan bertanggung jawab.

3. Bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang

4. Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer barang kepada sekolah

yang bersangkutan.

23

BAB V MONITORING, SUPERVISI DAN PELAPORAN

Agar Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan transparan maka perlu dilakukan

monitoring dan supervisi, serta pelaporan kegiatan sekolah penyelenggara pendidikan

inklusif.

A. MONITORING DAN SUPERVISI

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui Kegiatan Peningkatan

Kesejahteraan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Pengembangan Kurikulum PK

PLK Tahun Anggaran 2011 melakukan monitoring (pemantauan) dan sepervisi

(pembinaan dan penyelesaian masalah) terhadap kegiatan Hibah sekolah

penyelenggara pendidikan inklusif yang dilakukan oleh pengelola kegiatan dan

kelompok kerja pendidikan inklusif Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Komponen utama yang dimonitor dan disupervisi antara lain :

1. Alokasi dana sekolah penerima bantuan hibah

2. Penyaluran dan pemanfaatan dana hibah

3. Administrasi keuangan

4. Pelaporan

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui Kelompok Kerja Pendidikan

Inklusif Kabupaten/Kota bersama-sama Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif

Provinsi Jawa Barat melakukan supervisi dalam rangka pemanfaatan dana kegiatan

pengembangan pendidikan inklusif, yang diimplementasikan dalam bentuk

kegiatan penjaringan dan pendataan peserta didik berkebutuhan khusus,

identifikasi, asesmen dan intervensi peserta didik berkebutuhan khusus,

penerimaan peserta didik baru (PPDB) seting pendidikan inklusif, sosialisasi

pendidikan inklusif, advokasi (pendampingan) pembelajaran seting pendidikan

inklusif, dan operasional sekolah seting pendidikan inklusif lainnya.

24

B. PELAPORAN SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan

Kegiatan Hibah Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif, Sekolah

penyelenggara pendidikan inklusif diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya

kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui Kegiatan Peningkatan

Kesejahteraan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Pengembangan Kurikulum PK

PLK Tahun Anggaran 2015.

Sistematika laporan sebagai berikut :

1. Judul laporan :

Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Pertanggungjawaban Hibah Sekolah

Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA/MAK

………………….) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ……………………

Tahun Anggaran 2015.

2. Kata Pengantar

3. Daftar Isi

4. Bab I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Tujuan

C. Dasar Hukum

D. Sasaran Kegiatan

5. Bab II. Profil Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

A. Visi dan Misi Sekolah

B. Keadaan Peserta Didik (Peserta didik pada umumnya dan peserta didik

yang memiliki kelainan)

C. Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

D. Sarana dan Prasarana Pendukung Pendidikan Inklusif

6. Bab III. Realisasi Pemanfaatan Dana Hibah Sekolah Penyelenggara Pendidikan

Inklusif

A. Deskripsi Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

B. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

7. Bab IV. Penutup

25

BAB VI PENGAWASAN DAN SANKSI

A. PENGAWASAN

Kegiatan pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan untuk

mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan

wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk

penyelewengan lainnya.

Pengawasan kegiatan Hibah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif meliputi

pengawasan melekat dan pengawasan fungsional internal.

1. Pengawasan melekat

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan

masing-masing instansi kepada bawahannya. Prioritas utama adalah

pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada

Sekolah.

2. Pengawasan fungsional internal

Instansi pengawas fungsional yang melakukan pengawasan kegiatan Hibah

sekolah penyelenggara pendidikan inklusif secara internal adalah Inspektorat

Provinsi Jawa Barat. Instansi tersebut bertanggungjawab untuk melakukan

audit sesuai dengan kebutuhan lembaga terebut atau permintaan instansi yang

akan diaudit.

B. SANKSI

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau

sekolah dan/atau siswa akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang.

Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam

bentuk,misalnya :

1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang

yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, dan mutasi kerja)

2. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu pengembalian dana

Hibah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang terbukti disalahgunakan

kepada satuan pendidikan atau ke kas daerah.

26

3. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan

proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan

penyimpangan dana Hibah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

27

BAB V PENUTUP

Petunjuk Teknis dan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Hibah Sekolah

Penyelenggara Pendidikan Inklusif disusun dalam rangka memberikan acuan secara

teknis kepada para pengguna langsung dana Hibah sekolah penyelenggara pendidikan

inklusif.

Untuk itu sosialisasi Juknis Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Hibah Sekolah

Penyelenggara Pendidikan Inklusif dilakukan kepada semua pihak, dengan maksud

agar sumber daya manusia di Provinsi Jawa Barat yang terkait secara langsung

ataupun tidak langsung dengan penyaluran, pengelolaan dan pengunaan dana Hibah

dapat memiliki pengetahuan, pengertian, pemahaman dan persepsi yang sama tentang

proses penyaluran dan pemanfaatan Dana Hibah Sekolah Penyelenggara Pendidikan

Inklusif, sehingga dapat terwujud mekanisme pengelolaan dana Hibah sekolah

penyelenggara pendidikan inklusif di Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang

diharapkan.

Bandung, Plt KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

cap ttd

Dr. Ir. H. Ahmad Hadadi, M.Si Pembina Utama Madya

NIP. 19611231 198703 1 042

28

LAMPIRAN :

SISTEMATIKA PROPOSAL DANA HIBAH SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN

INKLUSIF TAHUN ANGGARAN 2015

1. Judul laporan :

Proposal Dana Hibah Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SD

………………….) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ……………………

Tahun Anggaran 2015.

2. Kata Pengantar

3. Daftar Isi

4. Bab I. Pendahuluan

a. Latar Belakang

b. Tujuan

c. Dasar Hukum

d. Sasaran Kegiatan

5. Bab II. Profil Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

a. Visi dan Misi Sekolah

b. Keadaan Peserta Didik (Peserta didik pada umumnya dan peserta

c. didik yang memiliki kelainan)

d. Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

e. Sarana dan Prasarana Pendukung Pendidikan Inklusif

6. Bab III. Rencana Kegiatan dan Pemanfaatan Dana Hibah Sekolah

Penyelenggara Pendidikan Inklusif

a. Rencana Kegiatan

1) Penjaringan dan pendataan peserta didik berkebutuhan khusus

2) Identifikasi, asesmen dan intervensi peserta didik berkebutuhan khusus

3) Penerimaan Siswa Baru Seting Pendidikan Inklusif

4) Sosialisasi Pendidikan Inklusif

5) Advokasi (pendampingan) pembelajaran seting pendidikan inklusif

6) Operasional sekolah seting pendidikan inklusif .

7. Bab IV. Penutup

Documents

PETUNJUK TEKNIS - · PDF filePeraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan ... Pedoman Pelaksanaan Program Wajib Belajar ... (SD/MI/SMP/MTs/SMA