Embed Size (px)
Citation preview
2013
DINAS KESEHATAN
PROVINSI
JAWA TENGAH
PETUNJUK TEKNIS JAMINAN KESEHATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
terselesaikannya Petunjuk Teknis (Juknis) Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013. Buku ini disusun sebagai acuan bagi Tim Pelaksana
Jamkesda Provinsi Jawa Tengah, Penyelenggara Jamkesda di
Kabuputen/Kota, serta Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang
bekerjasama, dalam mengimplementasikan Jamkesda Provinsi
Jawa Tengah tahun 2013.
Buku Juknis tahun 2013 merupakan penyempurnaan
dari Juknis tahun 2012. Situasi dan kondisi yang senantiasa
berkembang, menyebabkan beberapa substansi perlu disesuaikan.
Disamping itu, dalam buku ini telah diupayakan sedapat mungkin
untuk mengakomodir pemecahan masalah dari berbagai kendala
serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
Hal pokok yang dibahas dalam Juknis ini meliputi:
Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda),
Bantuan Biaya Penanganan Gizi Buruk dan Bantuan Biaya
Pelayanan ODMK dengan Pemasungan.
Perbedaan mekanisme pembiayaan kesehatan yang
berlaku di PPK 3 milik Pemerintah Provinsi maupun di PPK 3 milik
Pemerintah Pusat, dituangkan dalam bahasan Pembiayaan
Kesehatan.
iii
Adapun PPK Jamkesda Provinsi Jawa Tengah tahun 2013, meliputi
5 (lima) PPK 3 dan 3 (tiga) Balai Kesehatan milik Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah dan 5 (lima) PPK milik Pusat. Paket manfaat
pelayanan kesehatan disesuaikan dengan perkembangan yang
terjadi, dengan mempertimbangkan potensi penganggaran baik
Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Penyusunan Juknis ini telah melibatkan lintas program,
lintas sektor serta Penyelenggara Jamkesda Kabupaten/Kota,
sehingga diharapkan pelaksanaan Jamkesda akan berjalan dengan
baik dan optimal. Kami mengucapkan terimakasih atas dukungan
semua pihak yang telah berpartisipasi, baik secara langsung
maupun tidak langsung. Saran dan masukan untuk perbaikan,
kami terima guna penyempurnaan pada masa yang akan datang.
Semarang, 2 Januari 2013
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
Dr. ANUNG SUGIHANTONO, MKes. Pembina Utama Madya
NIP. 19600320 198502 1 002
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KESEHATAN Jl. Piere Tendean No. 24 Telp. (024) 3511351 (Hunting) Fax. (024) 3517463
Website : dinkesjatengprov.go.id E-mail : [email protected] Kode Pos 50131 Kotak Pos 026 Semarang
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 441.91 / 08 / 4
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
JAMINAN KESEHATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2013
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu
menyusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013, dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah;
v
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5072); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Penyelenggaraan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
vi
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran negara Republik Indoensia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara RI Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4761);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 1 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1
Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
nomor 10 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009
vii
nomor 10, tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah nomor 25). 13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73
Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah ( Berita Daerah Provinsi Jawa tengah Tahun 2010
Nomor 73 ). 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 13 Tahun 2012 Tanggal 10
Desember 2012 tentang Perincian APBD Provinsi Jawa Tengah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Tahun 2013.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA : Petunjuk Teknis Pembiayaan Kesehatan bagi
Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 berlaku untuk Penyelenggara Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dan Penyelenggara
Jamkesda Kabupaten/Kota pada Tahun 2013. KEDUA : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2013, mengatur tentang : a. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Daerah (Jamkesda) Provinsi Jawa Tengah
(lampiran 1); b. Pengajuan Bantuan Biaya Penanganan Gizi
Buruk (lampiran 2);
b. Pengajuan Bantuan Biaya Pelayanan ODMK dengan Pemasungan (lampiran 3);
viii
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 2 Januari 2013
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Dr. ANUNG SUGIHANTONO, MKes.
Pembina Utama Madya NIP. 19600320 198502 1 002
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Bapak Gubernur Jawa Tengah; 2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Jawa Tengah; 4. Para Assisten Sekda Provinsi Jawa Tengah; 5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah; 7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah; 8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Binsos Setda Provinsi Jawa Tengah; 10. Kepala Biro Orpeg Setda Provinsi Jawa Tengah; 11. Kepala Biro Otda dan Kerja Sama Setda Provinsi Jawa Tengah;
12. Penyelenggara Jamkesda Provinsi Jawa Tengah;
ix
13. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Jamkesda Provinsi Jawa
Tengah; 14. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait.
x
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................ ii KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH . iv
DAFTAR ISI ................................................................................. x Lampiran 1 : PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
JAMINAN KESEHATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013
I. KEPESERTAAN ...................................................................... 1
A. Batasan ............................................................................ 1 B. Pendataan ........................................................................ 1 C. Penetapan ........................................................................ 5
D. Kartu ............................................................................... 7 E. Entry data ......................................................................... 8 G. Verifikasi .......................................................................... 8
II. PEMBIAYAAN ........................................................................ 10 A. Sumber Dana .................................................................... 10 B. Penganggaran ................................................................... 11
C. Mekanisme Pencairan Dana ................................................ 12 D. Administrasi Pendukung .................................................... 16
III. PELAYANAN KESEHATAN ....................................................... 21
A. Ketentuan ........................................................................ 21 B. Penerima Pelayanan .......................................................... 21 C. Jenis Pelayanan ................................................................ 22
D. Standar Pelayanan Kesehatan ............................................ 22 E. Standar Administrasi Pelayanan Kesehatan .......................... 23 F. Prosedur Pelayanan Kesehatan ........................................... 23
G. Paket Manfaat Pelayanan Kesehatan ................................... 23 IV. ORGANISASI ......................................................................... 27
A. Penyelenggara .................................................................. 27
B. Tata Kerja ........................................................................ 29 C. Pelaksanaan Verifikasi ....................................................... 30
V. KERJASAMA .......................................................................... 32
VI. MONITORING DAN EVALUASI ................................................ 32 A. Tujuan ............................................................................. 32
xi
B. Ruang Lingkup .................................................................. 32
C. Mekanisme ....................................................................... 33 Lampiran 2 : PETUNJUK TEKNIS DAN PROSEDUR TETAP
PENGAJUAN BANTUAN BIAYA PENANGANAN GIZI BURUK TAHUN 2013
A. PENDAHULUAN ....................................................................... 1 B. TUJUAN .................................................................................. 3 C. SASARAN ................................................................................ 3 D. BENTUK KEGIATAN ................................................................. 3
E. WAKTU DAN TEMPAT .............................................................. 4 F. BIAYA .................................................................................... 5 G. TATA LAKSANA PENGAJUAN KLAIM PERAWATAN GIZI BURUK .... 6
H. PENUTUP ................................................................................ 8
Lampiran 3 : PETUNJUK TEKNIS DAN PROSEDUR TETAP PENGAJUAN BANTUAN BIAYA PELAYANAN ODMK DENGAN PEMASUNGAN TAHUN 2013
A. LATAR BELAKANG .................................................................... 1 B. TUJUAN .................................................................................. 6
C. SASARAN ................................................................................ 6 B. PETUNJUK PENGAJUAN BANTUAN BIAYA .................................. 6
1
LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 441.91 / 08 / 4
TANGGAL : 2 Januari 2013
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2013
I. KEPESERTAAN
A. Batasan
1. Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)
adalah warga masyarakat Provinsi Jawa Tengah, meliputi masyarakat miskin yang tidak menjadi
peserta Jamkesmas atau tidak memiliki jaminan kesehatan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
2. Diharapkan penyelenggara Jamkesda Kabupaten/Kota melakukan verifikasi peserta Jamkesda dengan kepesertaan Jamkesmas yang baru, bila ditemukan
kepesertaan ganda agar dilakukan penghapusan dari kepesertaan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.
B. Pendataan
1. Pendataan kepesertaan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan pendataan tahun sebelumnya.
2. Pelaksana pendataan adalah Pemerintah Desa/Kelurahan, dengan mengikutsertakan Lembaga
2
Kemasyarakatan, Bidan di Desa, Kader Kesehatan,
Tokoh Masyarakat dan unsur lain sesuai kebutuhan. Kriteria penetapan masyarakat miskin sebagai peserta Jamkesda diberikan kewenangan sepenuhnya kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota. 3. Hasil pendataan peserta Jamkesda dibuatkan
basisdata peserta Jamkesda di tingkat RT.
4. Rekapitulasi data peserta Jamkesda dari RT dikompilasi di tingkat RW, secara berjenjang sampai di tingkat Desa/Kelurahan.
5. Di tingkat desa/kelurahan, hasil pendataan dipublikasikan di Kantor Kepala Desa/Kelurahan untuk diklarifikasi selama 7 (tujuh) hari, maksud dari
publikasi adalah untuk mendapatkan masukan dari warga. Selama periode waktu publikasi diberitahukan
kepada warga melalui RT untuk melakukan cek di Kantor Kepala Desa/Kelurahan.
6. Data calon peserta Jamkesda yang sudah melalui
proses publikasi kemudian disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan selanjutnya dikirimkan ke Kabupaten/Kota secara berjenjang melalui kecamatan.
3
Gambar 1 : Contoh Formulir Pendaftaran Peserta Jamkesda
4
Gambar 2 : Format Basisdata kepesertaan Jamkesda di
tingkat RT
Ketua RT ... RW ...
Keterangan Cara Pengisian : Kolom 1 : Nomor urut pendataan di wilayah tersebut Kolom 2 : NIK (Nomor Induk Kependudukan), nomor yang tercantum
dalam Kartu Keluarga Kolom 3 : Nama lengkap sesuai dengan KTP atau Kartu Keluarga Kolom 4 : Tempat (kabupaten/kota) dan tanggal lahir Kolom 5 : Jenis Kelamin (1 = Pria/Laki atau 2 = Wanita/Perempuan) Kolom 6 : Status Perkawinan (1 = Kawin, 2 = Tidak Kawin, 3 = Janda atau 4 = Duda) Kolom 7 : Agama (1 = Islam, 2 = Kristen, 3 = Katolik, 4 = Hindu atau 5 =
Budha) Kolom 8 : Pendidikan (1 = SD ke bawah, 2 = SMP/sederajat, 3 =
SMA/sederajat, 4 = Sarjana atau 5 = Pasca Sarjana) Kolom 9 : Pekerjaan utama Kolom 10 : Alamat lengkap diikuti dengan RT dan RW.
No. NIK Nama Tempat, Tgl. Lahir
Jen
is K
elam
in
Stat
us
Per
kaw
inan
Aga
ma
Pen
did
ikan
Pekerjaan Alamat
(RT/RW)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5
Gambar 3 : Form Publikasi
C. Penetapan
1. Penetapan peserta Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui inventarisasi data peserta (meliputi
Nomor Induk Kependudukan/NIK, nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawian, agama, pekerjaan, alamat tempat tinggal).
2. Identifikasi data peserta dilakukan oleh Penyelenggara Jamkesda kabupaten/kota yang dibentuk melalui keputusan Bupati/Walikota. Data kepesertaan tersebut
ditetapkan sebagai peserta Jamkesda melalui keputusan Bupati/Walikota.
3. Bagi masyarakat miskin yang belum terdata sebagai
peserta Jamkesda dan membutuhkan pelayanan
Kepala Desa/Lurah
..........................
No. NIK Nama Tempat, Tgl. Lahir
Jen
is K
elam
in
Stat
us
Per
kaw
inan
Aga
ma
Pen
did
ikan
Pekerjaan Alamat
(RT/RW)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6
kesehatan, penyelenggara kabupaten/kota agar
segera memasukkan ke dalam basisdata lebih dahulu dan selanjutnya segera memasukkan dalam Keputusan Bupati/Walikota.
4. Penyelenggaran Kabupaten/Kota asal peserta berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan dan Sekretariat Tim pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa
Tengah. 5. Bagi peserta yang belum memiliki Kartu Jamkesda
tetapi sudah masuk ke basisdata penyelenggara
Jamkesda kabupaten/kota segera menerbitkan Kartu Jamkesda.
6. Bayi yang dilahirkan dari Peserta Jamkesda dapat
menjadi peserta Jamkesda dengan segera memasukan dalam basisdata kepesertaan dan memiliki Kartu
Peserta Jamkesda.
7
Gambar 4 : Form Penetapan
D. Kartu
1. Kartu Peserta adalah kartu yang dikeluarkan oleh
Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah kabupaten/kota yang telah bekerjasama dengan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi
Jawa Tengah. 2. Kartu Jamkesda mencantumkan data peserta,
minimal:
a. Nama b. Nomor Induk Kependudukan c. Tempat dan tanggal lahir
d. Jenis kelamin e. Alamat lengkap
f. Cap Jempol Tangan Kanan
No. NIK Nama Tempat, Tgl. Lahir
Jen
is K
elam
in
Stat
us
Per
kaw
inan
Aga
ma
Pen
did
ikan
Pekerjaan Alamat
(RT/RW) Kelurahan Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bupati/Walikota
..........................
8
3. Sebelum penerbitan Kartu Jamkesda harus dipastikan
dahulu bahwa yang bersangkutan sudah masuk dalam basis data elektronik.
E. Entry Data
Entry data calon peserta Jamkesda Provinsi dilakukan secara online melalui www.jamkesda.net dengan memilih menu “kepesertaan”. Data yang dientry
akan masuk dalam basisdata elektronik peserta Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.
F. Verifikasi
1. Verifikasi adalah proses dimana data tersebut akan diperiksa untuk menentukan apakah data akurat dan shahih sebagai peserta Jamkesda Provinsi Jawa
Tengah. 2. Verifikasi data peserta Jamkesda Provinsi Jawa
Tengah dilakukan pada saat peserta Jamkesda Provinsi Jawa Tengah atau keluarganya ke PPK 3 untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan
menunjukkan Kartu Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dan Surat Rujukan dari Rumah Sakit (PPK2). Kartu Jamkesda yang tidak tercantum Cap Jempol Tangan
Kanan harus disertakan Surat Jaminan Pelayanan yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Jamkesda Kabupaten/Kota.
3. Verifikasi data peserta Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dilakukan secara online (SIM Jamkesda Provinsi Jawa Tengah) oleh Petugas di PPK3.
4. Hasil dari proses verifikasi data peserta Jamkesda Provinsi Jawa Tengah yang telah dinyatakan akurat/sahih, akan diterbitkan Surat Keabsahan
Peserta Jamkesda Provinsi Jawa Tengah sebagai
9
jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan di PPK 3
oleh Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dengan pola pembagian beban pembiayaan APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar 40% dan APBD Kabupaten/Kota
sebesar 60%. Peserta diharuskan membubuhkan Cap Jempol Tangan Kanan di form Surat Keabsahan Peserta.
5. Surat Keabsahan Peserta Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dengan tampilan seperti di bawah ini.
Gambar 5 : Surat Keabsahan Peserta
Cap Jempol Tangan Kanan Peserta
10
Gambar 6 : Alur Pelayanan Kesehatan Peserta
II. PEMBIAYAAN
A. SUMBER DANA
1. Sumber dana adalah dana untuk program Jamkesda
Provinsi Jawa Tengah bagi masyarakat miskin non kuota Jamkesmas berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD
Kabupaten/Kota. 2. Alokasi anggaran Jamkesda Provinsi Jawa Tengah
melekat pada Dokumen Penetapan Anggaran (DPA)
ALUR PELAYANAN KESEHATAN PESERTA JAMKESDA PROVINSI JAWA TENGAH
Peserta membawa
Kartu Jamkesda dan Surat Rujukan
dari PPK 2
Mengurus Surat Jaminan
Pelayanan (SJP) dan dipastikan
masuk dalam basis data Jamkesda
Peserta dilayani sesuai
kebutuhan medis di PPK 3
(RS/Balai)
Kartu Jamkesda terdapat
Cap Jempol
Ya
Tidak
11
Dinas Kesehatan Provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah,
Rumah Sakit Jiwa milik Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.
B. PENGANGGARAN
1. Pembiayaan untuk klaim pelayanan kesehatan rujukan di PPK 3 dan UPT ditanggung bersama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Besaran beban pembiayaan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Kesepakatan Bersama antara Gubernur dan Bupati/Walikota, dengan besaran
Jamkesda Provinsi 40% dan Kabupaten/ Kota sebesar 60 % dari total biaya pelayanan kesehatan.
3. Pembiayaan Jamkesda Provinsi dialokasikan dan
dikelola secara terpisah antara pelayanan kesehatan dan administrasi/operasional Tim Pelaksana Jamkesda
Provinsi Jawa Tengah. 4. Penganggaran administrasi dan operasional
Sekretariat Tim Pelaksana dialokasikan tersendiri pada
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. 5. Anggaran Dinas Kesehatan digunakan untuk
pelayanan kesehatan rujukan di PPK 3 terdiri dari :
- RSUP. Dr. Kariadi Semarang; - RSUP. Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten; - RSUP. Dr. Sardjito Yogyakarta;
- RSOP. Prof. Dr. Soeharso Surakarta; - RSJP Prof. Dr. Soerojo Magelang;
6. Rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
membiayai 40% dari total tagihan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dai dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 berupa belanja
bahan logistik, makan minum pasien dan jasa
12
pelayanan yang telah dialokasikan di masing-masing
rumah sakit, sebagai berikut:
RSUD. Dr. Moewardi Surakarta
RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto RSUD. Tugurejo Semarang
RSUD. Kelet Jepara RSJD. Dr. Amino Gondohutomo Semarang
RSJD. Surakarta
BKIM. Semarang BKPM. Semarang
BPKM. Magelang
C. MEKANISME PENCAIRAN DANA
Mekanisme pencairan dana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah meliputi :
1. PPK 3 milik Pemerintah Pusat :
a. PPK 3 setelah memberikan pelayanan kepada pasien Jamkesda mengajukan permohonan penggantian biaya kepada Tim Pelaksana
Jamkesda Provinsi Jawa Tengah setelah dilakukan verifikasi oleh petugas verifikasi di PPK 3.
b. Petugas verifikasi adalah petugas yang diusulkan
oleh PPK3 dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
c. Hasil verifikasi dokumen yang telah lengkap menjadi dasar penagihan pada Jamkesda Provinsi Jawa Tengah sekaligus menjadi dokumen
pertanggungjawaban PPK 3. d. PPK 3 membuat tagihan biaya pelayanan
kesehatan kepada Tim Pelaksana Jamkesda
Provinsi Jawa Tengah sebesar 40 % dari total biaya dan kepada Penyelenggara Jamkesda
13
Kabupaten/Kota sebesar 60 % dari total biaya
pelayanan. e. Mekanisme pencairan dana sesuai beban
pembiayaan dikelola oleh Tim Sekretariat Tim
Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dan Penyelenggara Jamkesda Kabupaten/Kota.
f. Batasan waktu klaim oleh PPK 3 dan UPT ke Tim
Pelaksana Jamkesda paling lambat 2 (dua) bulan pada bulan berikutnya dan pencairan dana paling lambat 1 (satu) bulan setelah klaim diterima
sesuai persyaratan yang ditetapkan. g. Pada awal tahun anggaran, batasan waktu klaim
paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan
bahwa klaim sudah bisa diterima dan diproses. h. Satuan biaya kegiatan dan jasa pelayanan
kesehatan berdasarkan tarif rumah sakit yang bersangkutan atau yang disepakati.
i. Klaim Jamkesda baik di Provinsi maupun di
Kabupaten/kota yang belum terbayar pada tahun berjalan akan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai mekanisme anggaran yang
berlaku. j. Klaim tidak duplikasi dengan penjaminan asuransi
yang lain.
14
Gambar 7 : Bagan Mekanisme Pencairan Biaya bagi PPK3 milik Pemerintah Pusat
2. PPK 3 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah :
a. PPK 3 setelah memberikan pelayanan kepada pasien Jamkesda mengajukan permohonan
penggantian biaya kepada Penyelenggara Jamkesda Kabupaten/Kota setelah dilakukan verifikasi oleh petugas verifikasi di PPK 3.
b. Petugas verifikasi adalah petugas yang diusulkan oleh PPK3 dan ditetapkan dengan keputusan
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. c. Hasil verifikasi dokumen yang telah lengkap
menjadi dasar penagihan pada Penyelenggara
Jamkesda Kabupaten/Kota sekaligus menjadi dokumen pertanggungjawaban PPK 3.
Tagihan 60% Pembayaran 60%
Pembayaran 40%
Penyelenggara Jamkesda Kab/ Kota
Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah
PPK 3 Berkas Pasien Jamkesda Provinsi
Diverifikasi oleh tenaga pelaksana verifikasi Dilihat kelengkapan berkas
Tagihan 40%
15
d. PPK 3 membuat tagihan biaya pelayanan
kesehatan kepada Penyelenggara Jamkesda Kabupaten/Kota sebesar 60 % dari total biaya pelayanan dan beban pembiayaan 40%
dibebankan pada alokasi anggaran RSUD/RSJD milik Provinsi Jawa Tengah.
e. Batasan waktu klaim oleh PPK 3 dan UPT ke Tim
Pelaksana Jamkesda paling lambat 2 (dua) bulan pada bulan berikutnya dan pencairan dana paling lambat 1 (satu) bulan setelah klaim diterima
sesuai persyaratan yang ditetapkan. f. Pada awal tahun anggaran, batasan waktu klaim
paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan
bahwa klaim sudah bisa diterima dan diproses. g. Satuan biaya kegiatan dan jasa pelayanan
kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa
Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2a Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah RSUD
dan RSJD Provinsi Jawa Tengah atau tarif yang berlaku di daerah.
h. Klaim tidak duplikasi dengan penjaminan asuransi
yang lain.
16
Gambar 8 : Bagan Mekanisme Pencairan Dana bagi PPK3 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
D. ADMINISTRASI PENDUKUNG
1. Administrasi Pendukung adalah semua data pendukung yang diajukan dalam pengajuan klaim Jamkesda Provinsi Jawa Tengah (dokumen klaim) dan
dibuat rangkap 3 (tiga). 2. Dokumen klaim meliputi :
a. Foto copy Kartu Jamkesda. Kartu Jamkesda yang tidak mencantumkan Cap Jempol Tangan Kanan peserta, digantikan : - fotokopi KTP dan KK / Surat Keterangan Lahir
bagi yang belum wajib KTP. KTP tidak
Tagihan 60% Pembayaran 60%
Penyelenggara Jamkesda Kab/ Kota
PPK 3 (40% bukan merupakan pendapatan)
Berkas Pasien Jamkesda Provinsi
Diverifikasi oleh tenaga pelaksana verifikasi Dilihat kelengkapan berkas
17
menjadi syarat mutlak, khususnya bagi peserta penderita kelainan jiwa
- Surat Jaminan Pelayanan Kesehatan (SJP) dari Penyelenggara Jamkesda Kabupaten/ Kota, kepada Direktur PPK dan Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, untuk penyakit kronis, SJP berlaku selama 1 (satu) bulan, setiap kali kunjungan menggunakan SJP fotocopy yang dilegalisir oleh Penyelenggara Jamkesda Kabupaten/Kota. Konsultasi medis dari rumah sakit jiwa ke rumah sakit umum dapat menggunakan fotocopy SJP yang dilegalisir oleh Penyelenggara Jamkesda Kabupaten/Kota.
b. Surat Keabsahan Peserta yang diterbitkan oleh Petugas di PPK3 yang dibubuhi dengan Cap
Jempol Tangan Kanan peserta. c. Surat Pengajuan Klaim dari PPK3 milik Pemerintah
Pusat.
d. Kuitansi secara kolektif yang merupakan penjumlahan dari beberapa biaya pelayanan kesehatan pasien Jamkesda.
e. Rekapan rincian tagihan biaya per pasien berdasarkan tarif yang berlaku di PPK 3 atau disepakati.
18
Gambar 9 : Contoh Surat Jaminan Pelayanan Kesehatan
KOP SURAT PENYELENGGARA JAMKESDA KAB/KOTA
<tempat>, <tanggal>.
No : Kepada Yth : Lamp : 1. PPK ...................di................. Perihal : Jaminan Pelayanan Kesehatan 2. Tim Pelaksana Jamkesda Jamkesda Prov. Jateng di Tempat
Bersama ini kami kirimkan pasien peserta Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dari Kabupaten/ Kota........................
Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Tingkat Lanjutan, Atas nama:
Nama : (L/P), Umur : Th. NIK : Alamat : Diagnosa (ICD-X) : Demikian untuk menjadikan periksa, atas perhatiannya
diucapkan terima kasih. Penyelenggara Jamkesda
Kab/Kota ...................... (................................................)
19
Gambar 10 : Contoh Surat Pengajuan Klaim
KOP SURAT PPK3
<tempat>, <tanggal>.
No : Kepada Yth : Lamp : 1. Penyelenggaran Jamkesda Kab/Kota.... Perihal : Pengajuan Klaim 2. Tim Pelaksana Jamkesda Prov. Jateng Jamkesda di tempat
Bersama ini kami mengajukan Klaim Pembiayaan untuk pelayanan Kesehatan, pasien yang berasal dari kabupaten/kota .... bulan ...... 2013 dengan perincian sebagai berikut :
No Nama NIK Diagnosa sakit
Biaya One Day Care
Biaya IGD
Biaya Rawat Jalan
Biaya Rawat Inap
Jumlah Biaya yang diklaim
Jumlah
Demikian untuk menjadikan periksa, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
Direktur PPK III
(................................................)
Tembusan : Dinkes Kab/ Kota.......
20
Gambar 11 : Contoh Kwitansi kolektif.
KWITANSI Telah terima dari : Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah Uang sejumlah : === rupiah === Guna membayar : Biaya pelayanan kesehatan pasien Jamkeda Provinsi
Jawa Tengah atas nama ........ dkk sebanyak ... orang bulan ………………. dengan daftar pasien sebagaimana terlampir.
Perhitungan : Beban Provinsi : Rp. X 40 % = Rp. Rp......... ...................., An. Direktur
Materai Rp.6.000 Stempel ( Nama................................) NIP.....................................
KWITANSI Telah terima dari : Penyelenggara Jamkesda Kab/Kota Uang sejumlah : === rupiah === Guna membayar : Biaya pelayanan kesehatan pasien Jamkeda Provinsi
Jawa Tengah atas nama ........ dkk sebanyak ... orang bulan ………………. dengan daftar pasien sebagaimana terlampir.
Perhitungan : Beban Kabupaten : Rp. X 60 % = Rp. Rp......... ...................., An. Direktur
Materai Rp.6.000 Stempel ( Nama................................) NIP.....................................
21
III. PELAYANAN KESEHATAN
A. Ketentuan
Pelayanan kesehatan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah berlaku apabila :
1. Pelayanan kesehatan yang tidak bisa ditangani di PPK 1 dan PPK 2.
2. Mengikuti dan mematuhi mekanisme rujukan berjenjang mulai dari PPK 1, PPK 2, PPK 3 dan UPT kecuali kasus gawat darurat.
3. Pelayanan rujukan pada PPK 3 dan UPT terdekat dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan di PPK3.
4. Jika Peserta Jamkesda Provinsi tidak dalam keadaan
gawat darurat namun sudah terlanjur dirujuk ke PPK 3 dan tidak mematuhi mekanisme rujukan berjenjang, maka menjadi tanggung jawab pasien/keluarga dan
atau pemberi rujukan.
B. Penerima Pelayanan :
1. Syarat pasien untuk mendapat pelayanan kesehatan : 2. Memiliki Kartu Peserta Jamkesda dan masuk basisdata. 3. Surat rujukan dari PPK 2 (Rumah Sakit
Kabupaten/Kota) atau Surat Rujukan dari Puskesmas untuk penyakit tertentu misalnya gangguan jiwa dan orthopedi.
4. Menderita penyakit yang sesuai dalam paket manfaat pelayanan kesehatan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.
5. Apabila peserta tidak memiliki Kartu Jamkesda tetapi
masuk basisdata peserta menyerahkan Fotocopy KTP dan Surat Jaminan Pelayanan Kesehatan (SJP)
22
C. Jenis Pelayanan Kesehatan :
Jenis pelayanan kesehatan diberikan secara komprehensif, meliputi :
1. Promotif (peningkatan pengetahuan) dan preventif
(pencegahan) ;
a. pemberian pelayanan konseling pada Klinik Berhenti Merokok;
b. Klinik Voluntery Counseling and Testing (VCT) HIV/AIDS;
c. Klinik Laktasi dan Gizi;
d. Klinik Penyakit Degeneratif dan metabolisme.
2. Kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan);
a. Tindakan pelayanan medis;
b. Tindakan penunjang medis; c. Tindakan terapi;
d. Tindakan pemulihan.
D. Standar Pelayanan Kesehatan :
1. Standar pelayanan kesehatan diberikan secara
komprehensif berorientasi kepuasan pelanggan yang dilaksanakan dengan mudah, tepat waktu, ramah dan professional serta sesuai dengan standar operating
prosedur. 2. Sistem kendali mutu dan kendali biaya standar
pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui verifikasi
pelayanan, tarif pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mekanisme rujukan berjenjang.
23
E. Standar administrasi pelayanan kesehatan, meliputi:
1. Tarif pelayanan mengacu pada tarif pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pembuatan Surat Keabsahan Peserta, Surat Pengajuan Klaim dan Kuitansi Klaim pelayanan Jamkesda ke Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah
menggunakan SIM Jamkesda (hasil print out dari SIM Jamkesda).
3. Pemanfaatan SIM Jamkesda secara online / internet
dengan alamat web : www.sim.jamkesda.net. Hasil pemanfaatan SIM Jamkesda bisa untuk kajian utilisasi Jamkesda oleh yang berpentingan.
F. Prosedur Pelayanan Kesehatan
Prosedur pelayanan kesehatan bagi peserta
Jamkesda Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :
1. Peserta Jamkesda Provinsi Jawa Tengah yang memerlukan pelayanan kesehatan lanjutan sesuai
dengan prosedur rujukan secara berjenjang mulai dari PPK2 ke PPK 3 dan UPT;
2. Membawa kelengkapan dokumen rujukan, kecuali
pada kasus gawat darurat. 3. Kelengkapan administrasi pasien rawat inap dan
gawat darurat harus dipenuhi dalam waktu maksimal
2 x 24 jam hari kerja. 4. Khusus rumah sakit jiwa, apabila diperlukan konsultasi
medis lanjutan pada rumah sakit umum, SJP awal bisa
dipergunakan dengan fotocopy yang dilegalisir oleh Penyelenggara Jamkesda Kabupaten/Kota.
24
G. Paket Manfaat Pelayanan Kesehatan
Paket manfaat pelayanan kesehatan yang diperoleh peserta Jamkesda Provinsi Jawa Tengah adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang dilakukan di
PPK 3 dan UPT meliputi :
1. Rawat Jalan Tingkat Lanjut, yakni pelayanan kesehatan spesialistik dan poliklinik spesialistik,
meliputi :
a. Konsultasi Medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis;
b. Rehabilitasi Medik; c. Penunjang Diagnostik; d. Tindakan Medis Kecil dan Sedang;
e. Pemeriksaan dan pengobatan di tingkat lanjutan; f. Pelayanan KB kontrasepsi mantap efektif,
penyembuhan efek samping dan komplikasinya (kontrasepsi disediakan oleh BKKBN);
g. Pemberian obat mengacu Formularium Rumah
Sakit dengan menggunakan obat-obat generik; h. Pelayanan Darah;
2. Rawat Inap Tingkat Lanjut, meliputi :
a. Akomodasi rawat inap pada Kelas III; b. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan
penyuluhan kesehatan;
c. Penunjang diagnostik; d. Tindakan medis; e. Operasi sedang dan besar;
f. Pelayanan rehabilitasi medis ; g. Perawatan intenstif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU,
HCU);
25
h. Pemberian obat mengacu Formularium Rumah
Sakit dengan obat generik; i. Pelayanan darah; j. Bahan dan Alat kesehatan habis pakai;
Dengan berlakunya Program Jaminan Persalinan, maka Jamkesda tidak memberikan pelayanan persalinan, pemeriksaan ibu hamil dan pasca persalinan bagi masyarakat miskin.
3. Pelayanan gawat darurat, meliputi :
a. Kecelakaan/ruda paksa, kecuali kecelakaan lalu lintas;
b. Serangan jantung; c. Panas tinggi diatas 39 derajat Celcius atau disertai
kejang demam;
d. Perdarahan hebat; e. Muntaber disertai dehidrasi sedang/berat, mual
dan muntah pada ibu hamil disertai dehidrasi
sedang/berat; f. Sesak napas; g. Penurunan/kehilangan kesadaran;
h. Nyeri kolik; i. Keadaan gelisah pada penderita gangguan jiwa.
4. Pelayanan mobil jenazah dan ambulance.
5. Pelayanan kesehatan yang dibatasi, meliputi:
a. Pelayanan penunjang diagnostic canggih (MRI dan
CT Scan). Pelayanan ini diberikan hanya pada kasus-kasus life-saving, dan kebutuhan penegakan diagnose yang sangat diperlukan melalui
pengkajian dan pengendalian oleh Komite Medik. Persetujuan pelayanan disertai dengan adanya protokol terapi yang ditandatangani oleh dokter
yang merawat, Kepala SMF dan Komite Medik.
26
b. Pada kasus gagal ginjal kronis diarahkan ke CAPD1
dengan pemberian barang habis pakai maksimal 24 kali atau Haemodialisa hanya diberikan selama 12 (dua belas) kali.
c. Pelayanan ECT Premedikasi sebanyak 6 (enam) kali.
d. Operasi Hydrocephalus 2 (dua) kali seumur hidup.
e. Kasus kanker/carsinoma dijamin pelayanan 1 (satu) paket maksimal 6 (enam) kali ER dan 1 (satu) paket maksimal 6 (enam) kali kemoterapi.
Surat penjaminan dengan menyebutkan
frekuensi paket pelayanan sesuai indikasi medis.
6. Pelayanan yang tidak dijamin, meliputi:
a. Kecelakaan lalu lintas;
b. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
c. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk
kosmetika; d. General check up; e. Prothesis gigi tiruan;
f. Pengobatan alternative (antara lain akupuntur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
g. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
h. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam;
i. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada
kegiatan bakti sosial;
1 Countinous Ambulatory Peritoneal Dialysa.
27
j. Kacamata;
k. Intra Ocular Lens (IOL), PEN , Plate, Screw (Orthopedi), J Stent (Urologi), Stent Arteri (Jantung), VP Shunt untuk Bedah Syaraf
(Neurologi), Mini Plate (Gigi & Mulut), Implant Spine & Non Spine (Orthopedi), Prothesa (Kusta), Alat Vitrektomi (Mata), Pompa Kelasi (Thalasemi),
Kateter Double Lumen (Hemodialisa), Implant (Rekonstruksi Kosmetik), Stent (Bedah, THT, Kebidanan);
l. Alat bantu dengar; m. Alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda,
dan korset).
IV. ORGANISASI
A. Penyelenggara
1. Pada tahun 2013 penyelenggaraan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana
Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dan Badan Penyelenggara (Bapel)/Penyelenggara untuk Kabupaten /Kota.
2. Adapun teknis operasionalnya dilaksanakan oleh Sekretariat Tim Pelaksana, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Tengah. 3. Sekretariat Tim Pelaksana Jamkesda mempunyai
tugas:
a. Memberi masukan kepada Tim Pelaksana terkait Penyelenggaraan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah;
b. Membantu kelancaran administrasi pelaksanaan
tugas Tim Pelaksana Jamkesda;
28
c. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis
Jamkesda sesuai dengan arah dan kebijakan; d. Menyiapkan Norma Standar Prosedur dan Kriteria
(NSPK) Penyelenggaraan Jamkesda Provinsi Jawa
Tengah; e. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan
bimbingan teknis, monitoring, evaluasi
penyelenggaraan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah; f. Membantu melakukan advokasi, sosialisasi,
monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
Jamkesda Provinsi Jawa Tengah; g. Melakukan analisis aspek kendali biaya dan mutu; h. Membuat laporan pelaksanaan
4. Susunan Organisasi Sekertariat Tim Pelaksana Jamkesda, terdiri dari :
a. Ketua; b. Sekretaris; c. Bendahara;
d. Koordinator Bidang Pembiayaan dan Pengawasan; e. Koordinator Bidang Kepesertaan, Promosi dan
Sistem Informasi Manajemen;
f. Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia, Pelayanan Kesehatan dan Pengaduan;
g. Koordinator Bidang Hukum, Organisasi dan
Kerjasama; h. Anggota.
5. Sekertariat Tim Pelaksana Jamkesda, terdiri dari unsur
instansi/lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Jamkesda Provinsi.
6. Susunan keanggotaan Sekertariat Tim Pelaksana
Jamkesda ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
29
7. Penyelenggara Jamkesda Kabupaten/Kota mempunyai
tugas pokok melakukan manajemen kepesertaan, pelayanan, keuangan, perencanaan dan sumber daya manusia, informasi, hukum dan organisasi, verifikasi
dan telaah serta melakukan koordinasi seluruh kegiatan operasional Jamkesda Provinsi.
8. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Penyelenggara
Jamkesda Kab/Kota mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan manajemen kepesertaan; b. pelaksanaan manajemen pelayanan;
c. pelaksanaan manajemen keuangan; d. pelaksanaan manajemen perencanaan dan
sumber daya manusia;
e. pelaksanaan manajemen informasi; f. pelaksanaan manajemen hukum dan organisasi;
g. pelaksanaan manajemen verifikasi dan telaah; h. pelaksanaan koordinasi seluruh kegiatan
operasional;
B. Tata Kerja
1. Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing pemangku jabatan wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi Sekretariat Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah maupun
Penyelenggara Jamkesda Kab/Kota dengan pihak terkait.
2. Sekretariat Tim Pelaksanan Jamkesda Jawa Tengah
menyelenggarakan rapat-rapat sebagai berikut :
a. rapat periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali; b. rapat insidentil sewaktu-waktu diperlukan;
30
c. rapat evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dengan
melibatkan pihak terkait.
3. Sekretariat Tim Pelaksanan Jamkesda melakukan jejaring dengan Penyelenggara Jamkesda
Kabupaten/Kota. 4. Sekretariat Tim Pelaksanan Jamkesda wajib
menyampaikan laporan penyelenggaraan Jamkesda
kepada Gubernur, dengan tembusan Bupati/Walikota. 5. Penyampaian laporan dilakukan setiap bulan paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
C. Pelaksanaan Verifikasi
1. Pelaksana verifikasi meliputi petugas di Penyelenggara Jamkesda Kabupaten/Kota, petugas di PPK3 yang
bekerjasama dengan Jamkesda, dan petugas di tingkat Provinsi yang termasuk dalam Tim Pelaksana.
2. Petugas di PPK3 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
3. Fungsi :
a. Melaksanakan verifikasi administrasi kepesertaan b. Melaksanakan verifikasi administrasi pelayanan
kesehatan
c. Melaksanakan verifikasi administrasi pembiayaan
4. Tugas :
a. Mengecek kebenaran identitas peserta Jamkesda
Provinsi Jawa Tengah. b. Mengecek kelengkapan dokumen rujukan dari PPK
2.
c. Mengecek diagnosa rujukan pelayanan kesehatan di PPK3.
d. Mengecek kebenaran besar tarif sesuai Peraturan
Perundangan yang berlaku.
31
5. Prosedur kerja :
a. Sebelum pasien Jamkesda dirujuk ke PPK3, Penyelenggara Jamkesda Kabupaten/Kota :
1) memastikan kelengkapan dokumen pasien
sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan di PPK 3.
2) melakukan koordinasi dengan pelaksana
verifikasi di PPK3, berkaitan dengan ketersediaan fasilitas Jamkesda.
3) merujuk pasien ke PPK 3 yang telah
bekerjasama dengan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.
b. Pelaksana verifikasi di PPK3 :
1) memberikan informasi ketersediaan fasilitas Jamkesda bagi pasien yang akan dirujuk
berdasarkan hasil koordinasi dengan Penyelenggara Jamkesda Kabupaten/Kota.
2) membantu proses penerimaan pasien rujukan.
3) memastikan kelengkapan dokumen pasien sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan di PPK 3.
4) melakukan koordinasi dengan Penyelenggara Jamkesda terkait kasus rujukan di PPK 3.
c. Pelaksana verifikasi di Tim Pelaksana Jamkesda
Provinsi Jawa Tengah:
1) Meneliti dokumen klaim yang diajukan oleh pelaksana verifikasi PPK3.
2) Dokumen klaim yang telah lengkap, dapat dilakukan pembayaran.
32
3) Melakukan koordinasi dengan PPK3 dalam hal
dokumen yang belum/tidak lengkap.
4) Membuat rekapitulasi klaim Jamkesda Provinsi Jawa Tengah secara rutin; bulanan dan
tahunan.
V. KERJASAMA
A. Kerjasama Jamkesda dituangkan dalam bentuk
Kesepakatan Bersama antara Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
B. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama, dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi, Penyelenggara Jamkesda Kabupaten/Kota dan
PPK3.
C. Penyelenggara Jamkesda dapat melakukan kerjasama
dengan pihak lain terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
VI. MONITORING DAN EVALUASI.
A. Tujuan
Monitoring/pemantauan dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang kesesuaian pelaksanaan Jamkesda
Provinsi Jawa Tengah, sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat pencapaian / keberhasilan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.
B. Ruang Lingkup
1. Kepesertaan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.
33
2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi peserta
Jamkesda Provinsi Jawa Tengah. 3. Pelaksanaan pembagian beban pembiayaan dan
penyaluran dana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.
4. Penanganan keluhan pelaksanaan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.
C. Mekanisme
1. Monitoring/pemantauan dan evaluasi diarahkan agar pelaksanaan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah berjalan secara efektif dan efisien sesuai prinsip kendali mutu
dan kendali biaya. 2. Monitoring/pemantauan dan evaluasi dilaksanakan
oleh Penyelenggara Jamkesda Provinsi Jawa Tengah
dan Kabupaten/Kota. Monitoring/pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala baik bulanan,
tribulanan, semesteran maupun tahunan, melalui :
a. Pertemuan dan koordinasi. b. Pengelolaan pelaporan.
c. Kunjungan lapangan dan supervisi. d. Penelitian langsung (survey/kajian).
Semarang, 2 Januari 2013
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
Dr. ANUNG SUGIHANTONO, M.Kes.
Pembina Utama Madya NIP. 19600320 198502 1 002
1
LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 441.91 / 08 / 4 TANGGAL : 2 Januari 2013
PETUNJUK TEKNIS DAN PROSEDUR TETAP
PENGAJUAN BANTUAN BIAYA PENANGANAN GIZI BURUK TAHUN 2013
A. PENDAHULUAN Gizi merupakan salah satu penentu kualitas
sumberdaya manusia. Kurang gizi akan menyebabkan
kegagalan pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan, menurunkan produktifitas, menurunkan daya tahan tubuh, meningkatkan kesakitan dan kematian. Kurang gizi yang
masih merupakan masalah di Jawa Tengah antara lain kekurangan energi protein termasuk gizi kurang dan gizi
buruk, kekurangan vitamin A, anemi gizi besi dan gangguan akibat kurang yodium. Prevalensi balita gizi buruk Jawa Tengah tahun 2012 sebesar 0,13 % menurun menjadi 011 %
pada tahun 2013 (data sampai bulan Oktober 2013), dimana angka ini termasuk rendah. Gizi buruk yang sembuh pada tahun 2013 sebanyak 1.384 dan 27 kasus meninggal karena
berbagai penyakit. Kasus gizi buruk di Jawa Tengah tahun 2013 masih didominasi oleh karena infeksi dan penyakit kelainan bawaan. Kasus gizi buruk yang meninggal sebagian
besar adalah gzi buruk yang mempunyai penyakit bawaan seperti hidrocephalus, kelainan jantung, kelainan tumbuh kembang, Cerebral Palsi/Kelainan otak dan lain sebagainya,
kasus yang demikian biasanya mempunyai risiko kematian yang cukup besar. Jumlah gizi buruk yang dirawat dengan menggunakan dana APBD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 315
anak dari target 250 anak.
2
Cakupan pemberian Vitamin A kepada balita tahun 2013 sudah cukup baik yaitu sebesar 99,35 % dibandingkan denga target 90 % pada tahun 2013. Pemberian Fe kepada
ibu hamil pada tahun 2013 sebesar 85,41 % yang merupakan pencapaian yang lebih rendah dari target 90 %. Gangguan kurang Yodium juga masih menjadi masalah gizi
yang cukup serius di Jawa Tengah, hal ini ditandai denga masih adanya kasus kretin di Kabupaten Wonosobo, Blora dan Purworejo. Keadaan ini harus diwaspadai sebagai fenomena
gunung es yang masih menyimpan masalah besar. Partisipasi masyarakat dalam program gizi ang ditandai dengan prosentase D/S sebesar 84,3 %.
Dalam rangka mengatasi maslah stunting, maka program perbaikan gizi sudah harus mencakup kepada gizi ibu
hamil. Dalam pencegahan terjadinya stunting maka ibu hamil harus dijaga gizi dan kesehatannya seingga janin yang dilahirkannya akan menjadi bayi yang sehat dan bebas dari
stunting. Untuk itu masalah kekuangan gizi berat pada ibu hamil dimasukkan dalam penanganan masalah gizi yang dibiayai oleh APBD Provinsi Jawa Tengah.
Sebagai suatu upaya permasalahan gizi masih harus terus dilakukan salah satunya memberikan biaya perawatan kepada kasus kekurangan gizi berat pada anak dan ibu hamil
dengan menggunakan dana APBD Provinsi Jawa Tengah. Keadaan malnutrisi pada bayi dan anak dapat
berakibat terjadinya gangguan tumbuh-kembang pada fase
kehidupan berikutnya yang seringkali dampak tersebut merupakan kelainan yang tidak bisa dipulihkan (irreversible). Oleh karena itu penanganan masalah gizi buruk tidak bisa
menunggu, sementara kelainan tumbuh-kembang yang permanen mengancam setiap saat pada setiap penderita gizi buruk.
3
Data pengelolaan gizi buruk di Jawa Tengah
menunjukkan bahwa prevalensi gizi buruk Jawa Tengah semakin menurun dari tahun ke tahun yaitu 0,19 % pada tahun 2008, pada tahun 2009 menjadi 0,17 % dan pada tahun
2010 menjadi 0,14 % atau sebanyak 3.468 kasus kasus tahun 2012 sebesar 0,13 % menurun menjadi 011 % pada tahun 2013 (data sampai bulan Oktober 2013), dimana angka ini
termasuk rendah. Gizi buruk yang sembuh pada tahun 2013 sebanyak 1.384 dan 27 kasus meninggal karena berbagai penyakit. Kasus gizi buruk di Jawa Tengah tahun 2013 masih
didominasi oleh karena infeksi dan penyakit kelainan bawaan. Kasus gizi buruk yang meninggal sebagian besar adalah gzi buruk yang mempunyai penyakit bawaan seperti
hidrocephalus, kelainan jantung, kelainan tumbuh kembang, Cerebral Palsi/Kelainan otak dan lain sebagainya, kasus yang
demikian biasanya mempunyai risiko kematian yang cukup besar. Jumlah gizi buruk yang dirawat dengan menggunakan dana APBD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 315 anak dari
target 250 anak. Selain itu, kasus kelainan congenital semakin banyak ditemukan, hal ini ditengarai disebabkan karena adanya kekurangan zat gizi mikro lainnya. Keadaan ini sudah
mendesak harus diatasi segera dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk itu telah tersedia dana APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 sebesar Rp.
1.000.000.000,- (satu milyard rupiah) untuk penanganan gizi buruk.
Agar bantuan tersebut dapat berjalan sesuai peraturan
yang berlaku dan sesai tertib administrasi dalam penanganan kasus gizi buruk diperlukan petunjuk teknis yang memadai dalam perawatan gizi buruk di Jawa Tengah.
B. TUJUAN
1. Tujuan Umum :
4
Meningkatnya kesembuhan kasus gizi buruk melalui
pemberian biaya penanganan gizi buruk kepada keluarga miskin.
2. Tujuan Khusus :
a. Terselenggaranya penanganan gizi buruk di Puskesmas b. Terselenggaranya penanganan gizi buruk di Rumah Sakit
c. Terselenggaranya tertib administrasi dalam tata kelola penanganan gizi buruk
C. SASARAN 1. Balita, anak dan ibu hamil yang penderita Gizi Buruk
termasuk kekurangan gizi mikro dari keluarga miskin, yang
belum dibiayai dana Jamkesmas/Jamkesda. 2. Dana pendampingan kasus gizi buruk yang sudah
mendapat biaya Jamkesmas/Jamkesda.
D. BENTUK KEGIATAN
1. Pelacakan kasus, penegakan diagnosa, pendampingan oleh kesehatan, konsultasi dan pelayanan kesehatan oleh dokter spesialis dll.
2. Perawatan kasus gizi buruk di Rumah Sakit. 3. Perawatan Gizi Buruk di Puskesmas.
4. Perawatan Gizi Buruk rawat jalan. 5. Perawatan penunjang seperti Pemeriksaan labotarorium,
pelayanan fisioterapi, kegiatan lainnya terkait dengan
perawatan kasus gizi buruk seperti pembelian selimut, popok, handuk dll
6. Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) terhadap
kasus gizi buruk dan keluarganya. 7. Pemberian makanan tambahan pemulihan.
5
E. WAKTU DAN TEMPAT
Kegiatan ini dilaksanakan di 35 Kabupaten/Kota pada tahun 2013.
F. BIAYA Pembiayaan untuk penanganan gizi buruk ini
bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 yang dimanfaatkan untuk : 1. Tatalaksana perawatan gizi buruk mengacu pada Pedoman
Tatalaksana Gizi Buruk yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan tahun 2007
2. Biaya yang disediakan satu paket maksimal Rp. 4.000.000,-
(empat juta rupiah) untuk setiap satu pasien 3. Penggunaan biaya sebagai berikut :
a. Biaya kasus gizi buruk dengan komplikasi di
Puskesmas/RS (Rujukan) b. Biaya perawatan di Puskesmas/RS c. Biaya tindakan medis
d. Biaya pembelian obat-obatan e. Biaya pemeriksaan laboratorium f. Biaya therapi gizi di RS
g. Biaya therapi gizi di rumah pasca perawatan. h. Biaya bantuan operasional keluarga selama dirawat di
RS penunggu 1 (satu) orang selama dirawat sebagai pengganti penghasilan dan biaya makan harian sesuai peraturan di masing-masing daerah atau maksimal Rp.
30.000,- perhari i. Biaya transport kunjungan petugas perkesmas oleh 2
orang terdiri dari petugas Kabupaten/Kota dan
Puskesmas maksimal 4 (empat) kali kunjungan j. Biaya bantuan transport rujukan dari desa ke
Puskesmas/RS pulang pergi (PP) yang besarannya
mengacu pada peraturan masing-masing daerah.
6
k. Biaya perawatan kasus gizi buruk tanpa komplikasi di
rawat jalan l. Biaya perawatan/tindakan medis di PKD atau
Puskesmas
m. Biaya konsultasi ke dokter ahli n. Biaya pembelian obat-obatan o. Biaya pemeriksaan laboratorium, Fisioterapi dll.
p. Biaya therapi gizi di rumah berupa pemberian makanan tambahan pemulihan.
q. Biaya transport kunjungan petugas perkesmas oleh 2
orang petugas Kabupaten dan Puskesmas maksimal 4 (empat) kali kunjungan
r. Biaya lainnya terkait dengan perawatan kasus gizi
buruk di rumah seperti pembelian selimut, popok, handuk dll, maksimal Rp. 100.000,- (seratus ribu
rupiah)
G. TATALAKSANA PENGAJUAN KLAIM PERAWATAN GIZI BURUK
1. Pengajuan usulan oleh Dinas Kesehatan Kabupoaten/Kota rangkap 4 (empat) dilengkapi dengan dokumen administrasi sebagai berikut :
a. Foto copy kartu JAMKESMAS atau Surat Keterangan Miskin dari desa/kelurahan diketahui camat setempat.
b. Foto copy KTP kedua orang tua c. Foto copy KK d. Surat rujukan berjenjang
e. Bukti asli rincian biaya biaya perawatan, konsul dokter ahli dan pelayanan medis lainnya dari institusi yang merawat.
f. Bukti perjalanan petugas Perkesmas g. Bukti pembayaran biaya bantuan operasional keluarga
sesuai hari perawatan.
h. Bukti pembayaran bantuan transport rujukan.
7
2. Usulan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah melalui Kepala Bidang Yankes, kemudian ditelaah oleh Tim Verifikator di Seksi Kesga dan Gizi.
3. Usulan yang disetujui kemudian diajukan kepada Seksi Pembiayaan untuk dicairkan.
4. Alur kerja penemuan kasus gizi buruk seperti pada bagan
Alur Kerja Penemuan Kasus Balita Gizi Buruk.
Rumah Sakit
PUSKESMAS:
• Diagnosa
Rawat
Tidak dirawat
Perbaikan
Pulang Paksa
PKD
• Antropometri
• Klinis
Konfirmasi Ptbn
Ditimbang setiap
bulan KMSPosyandu
T,Kurus/Edema/BGM
Gizi buruk, T
Gizi Kurang
Penyebab T
5. Proses tatalaksana pengajuan usulan laim Gizi Buruk
sesuai dengan Bagan dibawah ini :
8
TATALAKSANA PENGAJUAN KLAIM
H. PENUTUP Dengan tersedianya juknis pengelolaan perawatan gizi
buruk pada APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013
diharapkan seluruh kegiatan perawatan gizi buruk dapat dilaksanakan sesuai standar dan pada akhirnya akan meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat.
Semarang, 2 Januari 2013
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
Dr. ANUNG SUGIHANTONO, M.Kes. Pembina Utama Madya
NIP. 196003201985021002
Pengajuan Klaim SPJ dari
Kab/Kota
Verifikator
Pencairan dana
Verifikasi
Tidak disetujui
Disetujui
1
LAMPIRAN 3 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 441.91 / 08 4 TANGGAL : 2 Januari 2013
PETUNJUK TEKNIS DAN PROSEDUR TETAP
PENGAJUAN BANTUAN BIAYA PELAYANAN ODMK DENGAN PEMASUNGAN TAHUN 2013
A. LATAR BELAKANG Kesehatan jiwa dewasa ini telah menjadi masalah
kesehatan global bagi hampir setiap negara, dimana proses
globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi informasi memberi dampak terhadap nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Sementara tidak semua orang memiliki
kemampuan yang sama untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan tersebut. Sayangnya, banyak orang yang tidak menyadari jika mereka mungkin mengalami masalah
kesehatan jiwa, kerena masalah kesehatan jiwa bukan hanya gangguan jiwa berat saja, justru gejala seperti depresi dan
cemas kurang dikenali masyarakat sebagai masalah kesehatan jiwa
Saat ini lebih dari 450 juta penduduk dunia hidup
dengan gangguan jiwa. Di Indonesia, berdasarkan Data Riskesdas tahun 2007, menunjukkan prevalensi gangguan mental emosional seperti gangguan kecemasan dan depresi
sebesar 11,6% dari populasi orang dewasa. Berarti dengan jumlah populasi orang dewasa Indonesia lebih kurang 150.000.000 ada 1.740.000 orang saat ini mengalami
gangguan mental emosional. Mengingat besarnya masalah tersebut, .
Peringatan World Mental Health Day (WMHD) tahun 2009
merupakan Kampanye Kesadaran Global (Global Awareness
2
Campaign) yang bertujuan untuk melanjutkan harapan
menjadikan kesehatan jiwa sebagai prioritas global (make mental health health issues a global priority)”. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi diskriminasi dan
pelanggaran hak asasi manusia dengan masalah kejiwaan (ODMK). Kesehatan jiwa adalah bagian integral dari aspek kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. masalah
kesehatan jiwa adalah masalah yang sangat mempengaruhi produktifitas dan kualitas kesehatan perorangan maupun masyarakat yang tidak mungkin ditanggulangi oleh satu sektor
saja, tetapi perlu kerja sama lintas sektor. Sumber Daya Manusia tidak dapat diperbaiki hanya dengan pemberian gizi seimbang saja namun harus mulai dari dasar dengan melihat
bahwa manusia selalu terdiri dari tiga aspek yaitu organ biologis (fisik/jasmani), Psikoedukatif (mental-emosional/jiwa)
dan sosiokultural (sosial-budaya/lingkungan), apabila ingin memperbaiki mutu sumberdaya manusia, maka ketiga aspek tersebut harus diperhatikan. Jika salah satu dari ketiga aspek
tersebut terabaikan, maka upaya kita hanya tinggal sebagai harapan belaka yang mungkin tidak pernah akan tercapai
Ada lima hal penting yang menyangkut kesehatan
jiwa, yakni kesehatan jiwa adalah bagian integral dari kesehatan, tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa, status kesehatan jiwa individu sangat menentukan kualitas hidup,
karena status kesehatan jiwa yang buruk akan menurunkan indexs pembangunan manusia. Kesehatan jiwa harus terintegrasi kedalam semua aspek kesehatan, kehidupan
publik, perencanaan sistem kesehatan serta pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
Pelayanan kesehatan jiwa pada umumnya termasuk di
Jawa Tengah saat ini masih didominasi pelayanan kesehatan jiwa pada tingkat tersier yaitu di rumah sakit jiwa atau UPF Psikiatri di RSU Pendidikan. Sistem ini umumnya berdiri sendiri
dan tidak memiliki sistem rujukan yang jelas dengan
3
pelayanan kesehatan primer, sekunder maupun pelayanan
kesehatan jiwa yang ada di masyarakat, demikian pula sebaliknya. Kondisi ini menyebabkan RSJ dan UPF Psikiatri di RSU Pendidikan di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai
pelayanan tersier atau pusat unggulan pelayanan kesehatan jiwa tapi juga berfungsi sebagai 'Puskesmas besar'.
Banyak gangguan jiwa yang sebetulnya bisa dilayani
di Puskesmas dan RSU kabupaten/kota tetapi karena ketidaksiapan dokter di Puskesmas dan RSU Kab/Kota untuk memberikan pelayanan kesehatan jiwa, menyebabkan hampir
semua pasein dengan gangguan jiwa dirujuk ke pelayanan tersier atau RSJ/UPF Psikiatri RSU Pendidikan.
Di Jawa Tengah saat ini sedang melaksanakan
program bebas ODMK yang diikuti dengan pemasungan ( Jawa Tengah Bebas Pasung ), sampai dengan akhir Desember
2013 jumlah penderita gangguan jiwa dengan pemasungan ada 1.145 orang dan sudah 1067 orang penderita tersebut sudah berusaha kita tangani melalui perawatan di rumah sakit
jiwa baik Rumah Sakit Jiwa Daerah (Semarang, Klaten, Surakarta ) maupun Rumah Sakit Jiwa Pusat (Magelang) juga di Rumah Sakit Daerah yang mengembangkan pelayanan
kesehatan jiwa ( RSUD Banyumas, RSUD Jepara).
4
KONSEP DAN ALUR PIKIR JAWA TENGAH BEBAS PASUNG :
1
TAHUN 2010
50 KASUS PASUNG
TAHUN 2012
BEBAS PASUNG
HARAPAN : (SEMUA PENDRT GANGG JIWA)
1. TIDAK DIPASUNG2. DIRAWAT DI SARKES3. SEMBUH DITERIMA
KELG DAN MASY4. MANDIRI SOSEK
FAKTOR LAYANAN KESEHATAN
1. DIAGNOSA PSIKOTIK2. PERAWATAN – PENGOBATAN
3. FOLLOW UP
FAKTOR NON KESEHATAN
1. PENGETAHUAN - STIGMA2. KEMISKINAN
3. PERSEPSI
KOMPLEKSITAS PENANGANANSDM : Puskesmas, RS (Kuantitas, Kualitas),
SARANA : Yankesdas, Yankes Rujukan, AsimilasiPEMBIAYAAN : Pemerintah, Mandiri
5
ALUR PIKIR :
2
PENEMUANDI MASYARAKAT
YAN KESEHATANPUSKESMASRSUD - RSJD
ASIMILASI
PENERIMAANKEMANDIRIAN
PUSKESMAS - 873RSUD – 2 RSJD – 3 RSJP – 1
PONPES – 1 PANTI REHAP SOSIAL - 8
TAHUN 2012
BEBAS PASUNG
SEKTORSEKTOR
SEKTORSEKTOR
SEKTOR
LEMBAGALEMBAGA
LEMBAGALEMBAGA
ORG PROF
ORG PROF
SEMUA KASUSDIRAWAT
TIDAK ADA KASUS
ORG PROF
ORG PROF
Sebagai wujud perhatian dalam rangka pencapaian Jawa Tengah Babas pasung, maka pada tahun 2013 melalui
dana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menyediakan dana untuk pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa kususnya di Rumah Sakit Jiwa
Pusat Prof. dr. Soerojo Magelang. Adapaun untuk pembiayaan di Rumah Sakit Jiwa Daerah melekat di masing masing Rumah Sakit Jiwa.
Untuk itu perlu adanya petunjuk teknis penggunaan biaya jamkesda bagi pasien ODMK dengan pemasungan untuk RSJP Magelang.
6
B. TUJUAN : Untuk membantu ODMK dengan pemasungan di Rumah Sakit Jiwa
C. SASARAN
Rumah Sakit Jiwa Pusat Prof. dr. Soerojo Magelang.
D. PETUNJUK PENGAJUAN BANTUAN BIAYA
1. Sasaran
Penderita ODMK yang dipasung di wilayah Provinsi Jawa
Tengah
2. Pembiayaan
Untuk penggunaan biaya melalui Jamkesda Provinsi Jawa
Tengah hanya diperuntuk ODMK dengan pasung yang
dirawat di Rumah Sakit Jiwa Pusat Prof. Dr. Soerojo
Magelang.
Alokasi anggaran Jamkesda Provinsi Jawa Tengah
memberikan fasilitas pembiayaan :
a. Untuk biaya perawatan pada rawat inap di RSJP
Magelang sesuai paket pelayanan kesehatan program
Jamkesmas
b. Untuk biaya perawatan pada rawat jalan ODMK
dengan pemasungan yang datang di RSJP Magelang
7
3. Dokumen Administrasi Untuk Tagihan Biaya Jamkesda
a. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota. Konsultasi medis dari Rumah Sakit
Jiwa ke Rumah Sakit Umum dapat menggunakan
fotocopy surat rekomendasi yang dilegalisir oleh PPK
yang mengkosultasikan.
b. Surat Pengajuan Klaim dari PPK3 milik Pemerintah
Pusat
c. Kuitansi secara kolektif yang merupakan penjumlahan
dari beberapa biaya pelayanan kesehatan pasien
Jamkesda
d. Rekap rincian tagihan biaya per pasien berdasarkan
tarif yang berlaku di PPK3 atau yang disepakati.
Semarang, 2 Januari 2013
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
Dr. ANUNG SUGIHANTONO, M.Kes.
Pembina Utama Madya NIP. 196003201985021002
