PERUBAHAN ANGGARAN DASAR/ ANGGARAN RUMAH TANGGA
PETUNJUK PELAKSANAANHIPMI PEDULIKONSEP : PETUNJUK
PELAKSANAAN
PEMBUKAAN
Bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki
kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang
memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor
alam, maupun faktor non alam yang menyebabkan timbulnya korban jiwa
manusia kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak
psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan
nasional.Bahwa kepedulian sosial merupakan sikap positif yang harus
dimiliki oleh seluruh warga Indonesia tanpa harus membeda-bedakan
latar belakang suku agama, ras, dan latar belakang profesi.
Bahwa dalam rangka melaksanakan motto Pengusaha Pejuang, Pejuang
Pengusaha setiap anggota HIPMI memiliki kewajiban untuk berperan
serta dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bangsa Indonesia,
termasuk juga berperan serta dalam meringankan penderitaan para
korban bencana di Indonesia.Bahwa HIPMI PEDULI merupakan wadah
implementasi jiwa-jiwa kesetiakawanan sosial di Indonesia dibawah
naungan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dan
didalam kegiatannya berdasarkan UU RI Nomor: 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana dan Anggaran Dasar Serta Anggaran Rumah
Tangga HIPMI, maka perlu disusun dan ditetapkanlah PETUNJUK
PELAKSANAAN dan Petunjuk Teknis HIPMI PEDULI sebagai pedoman
organisasinya, sebagai berikut :
BAB I
U M U M
Pasal 1
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN
a. Gerakan ini bernama HIPMI PEDULI atau HIPMI Careb. Awal
pembentukan Perkumpulan yang terbukti dengan tercantum nama-nama
anggota tersebut didalam Akte Pendirian YAYASAN KESETIAKAWANAN
HIPMI atau HIPMI CARE FOUNDATION, Nomor : ..yang dibuat dihadapan
Notaris . pada tanggal . untuk waktu yang tidak terbatas dan
merupakan salah satu Perkumpulan Golf Amatir di Indonesia.
c. Tempat kedudukan Pengurus HIPMI PEDULI PUSAT di Ibukota
Negara Republik Indonesia.
Pasal 2
AZAS DAN TUJUAN
HIPMI PEDULI berazaskan Pancasila dan UUD Negara Republik
Indonesia 1945 dan dalam pelaksanaannya berpedoman pada Undang
Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta perundang
undangan yang berlaku, bertujuan menjunjung tinggi nilai-nilai
kemanusiaan dan kepedulian sosial di Indonesia BAB II
SIFAT, FUNGSI DAN USAHA
Pasal 3
S I F A T
Perkumpulan bersifat mandiri, nirlaba dan terbuka bagi Anggota
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia.
Pasal 4
FUNGSI
Fungsi HIPMI PEDULI, adalah :
a. Sebagai wadah memupuk semangat kepeduliaan sosial seluruh
anggota HIPMI yang memiliki tujuan guna meningkatkan kesejahteraan
sosial masyarakat Indonesia.b. Sebagai wadah untuk melaksanakan
sosialisasi tentang kebencanaan nasional c. Memberikan masukan
tentang sistem penanggulangan bencana di Indonesiad. Menunjang
sosialisasi organisasi HIPMI pada masyarakat umum.
Pasal 5
U S A H A
Untuk mencapai tujuannya HIPMI PEDULI berusaha :
a. Menghimpun dan menyalurkan bantuan material maupun inmaterial
yang bersumber dari internal maupun stakeholder HIPMI untuk
diserahkan kepada para korban bencana, dengan tujuan untuk
meringankan penderitaan para korban bencana. b. Melaksanakan
sosialisasi tentang mitigasi, dan penanganan bencana di Indonesia
kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya bagi
pengusaha-pengusah muda Indonesia.c. Melakukan koordinasi dan
kerjasama dengan Badan Nasional Penanggulan Bencana maupun
stakeholder kebencanaan lainnya dalam penanganan bencana di
Indonesia
BAB III
ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN
Pasal 6
ORGANISASIStruktur Organisasi HIPMI PEDULI disusun menurut:
a. Tingkat Nasional.
b. Tingkat Provinsi
c. Tingkat Kabupaten/Kota
Pasal 7KEANGGOTAAN
Keanggotaan dalam HIPMI PEDULI terdiri dari
a. Anggota Biasa
b. Anggota Luar Biasa
c. Anggota Kehormatan
Pasal 8HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Hak dan kewajiban anggota diatur dalam Petunjuk Teknis HIPMI
PEDULIBAB IV
SUSUNAN ORGANISASI, PENGURUS DAN MASA JABATAN
Pasal 9SUSUNAN ORGANISASISusunan ORGANISASI terdiri atas :
1. Pengurus HIPMI PEDULI Indonesia
2. Pengurus HIPMI PEDULI BPD Provinsi3. Pengurus HIPMI PEDULI
BPC Kota/Kabupaten
Pasal 10PENGURUS
a. Susunan Pengurus HIPMI Peduli Indonesia terdiri dari :1.
Ketua 2. Sekretaris Umum, dibantu tiga orang Wakil Sekretaris
Umum
3. Bendahara Umum, dibantu tiga Wakil Bendahara Umum
4. 5 ( lima) Wakil Ketua 5. Kompartemen dan Departemen yang
jumlahnya disesuaikan kebutuhanb. Susunan Pengurus HIPMI Peduli BPD
Provinsi terdiri dari :
1. Ketua, dibantu lima orang Wakil Ketua
2. Sekretaris, dibantu tiga orang Wakil Sekretaris
3. Bendahara, dibantu tiga orang Wakil Bendahara4. Kompartemen
dan Departemen yang jumlahnya disesuaikan kebutuhanPasal 11MASA
JABATAN
a. Masa jabatan Pengurus HIPMI PEDULI INDONESIA, HIPMI PEDULI
PROVINSI, adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan.b. Masa
jabatan Pengurus maksimum 2 (dua) kali masa kerja untuk jabatan
yang sama, kecuali Ketua umum HIPMI PEDULI dan Ketua HIPMI PEDULI
Provinsi.
BAB V
MUSYAWARAH DAN RAPAT
Pasal 12
Musyawarah dan Rapat Perkumpulan terdiri dari :
1. Musyawarah Pengurus HIPMI PEDULI dilaksanakan di
masing-masing tingkatan organisasi.
2. Tata cara diatur oleh Petunjuk Teknis
BAB VI
KEUANGAN DAN KEKAYAAN
Pasal 13
KEUANGAN
Keuangan Perkumpulan diperolah dari :
1. Uang Pangkal dan Iuran Anggota
2. Uang donasi atau sumbangan lain yang tidak mengikat
3. Usaha lain yang tidak bertentangan dengan Juklak dan
Juknis
Pasal 14
KEKAYAAN
Kekayaan organisasi dapat berupa :
a. Uang
b. Surat berharga
c. Alat atau barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak
d. Atribut Perkumpulan
e. Surat Legitimasi pejabat yang berwenang
BAB VII
LAMBANG DAN BENDERA
Pasal 15
Lambang dan Bendera Perkumpulan diatur dalam JuknisBAB VIII
PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN
Pasal 16
PERUBAHAN PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNISPerubahan
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis hanya dapat dilakukan
melalui Musyawarah Pengurus Nasional dan atau Musyawarah Pengurus
Nasional Luar Biasa.
Pasal 17
PEMBUBARAN PERKUMPULAN
a. Pembubaran Perkumpulan pada Tingkat Nasional hanya dapat
dilakukan melalui Musyawarah Pengurus Nasional Luar Biasa.
b. Pembubaran Perkumpulan pada Tingkat Provinsi hanya dapat
dilakukan dalam Musyawarah Pengurus Provinsi Luar Biasa.
c. Pembubaran Perkumpulan pada Tingkat Kabupaten/Kota hanya
dapat dilakukan dalam Musyawarah Pengurus Kabupaten/Kota Luar
Biasad. HIPMI PEDULI Indonesia dapat dibubarkan melalui Keputusan
Badan Pengurus Pusat HIPMI, jika HIPMI PEDULI INDONESIA dianggap
melanggar AD-ART, serta Pedoman Organisasi HIPMIBAB IX
P E N U T U P
Pasal 18
Segala sesuatu yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini
akan diatur dalam Petunjuk Teknis HIPMI PEDULI
HIPMI PEDULI INDONESIAKetua
Sekretaris umum
Mengetahui,
Badan Pengurus Pusat
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
RAJA SAPTA OKTOHARI
HARRY WARGANEGARA HARUNKetua Umum
Sekretaris JenderalPAGE
