PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

COLOMADU AKIBAT PENIDURAN PABRIK GULA

COLOMADU TAHUN 1998 - 2007

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Sejarah

Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Disusun oleh :

Eddy Riyanto C 0504020

FAKULTAS SASTRA DAN SENI RUPA

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2010

ABSTRAK

2010. Skripsi: Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta 2010. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana sejarah singkat pabrik gula Colomadu. (2) Bagaimana reaksi para pekerja dalam menghadapi peniduran pabrik gula Colomadu. (3) Bagaimana perubahan sosial ekonomi masyarakat Colomadu dan pekerja pabrik gula Colomadu akibat peniduran pabrik gula Colomadu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Sejarah singkat pabrik gula Colomadu, (2) Untuk mengetahui reaksi pekerja dalam menghadapi peniduran pabrik gula Colomadu, dan (3) untuk mengetahui akibat peniduran pabrik gula Colomadu terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Colomadu dan pekerja pabrik gula Colomadu. Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi empat tahap, pertama adalah heuristik yang merupakan langkah awal dalam mencari sumber data baik lisan maupun tulisan, kedua adalah kritik sumber yang bertujuan untuk mencari keaslian data, ketiga adalah interpretasi merupakan penafsiran fakta-fakta yang dimunculkan dari data yang diseleksi, keempat adalah historiografi yang merupakan penulisan dari kumpulan data tersebut. Data ini diperoleh dari studi dokumen diperpustakaan pabrik gula Colomadu yang dibantu dengan studi pustaka di beberapa perpustakan di Surakarata. Untuk mendukung penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa pekerja pabrik gula Colomadu dan masyarakat Colomadu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peniduran pabrik gula Colomadu pada tahun 1998 telah mengubah kondisi sosial ekonomi Kecamatan Colomadu. Peniduran pabrik gula Colomadu dikarenakan kekurangan bahan baku untuk pabrik gula Colomadu sehingga dalam perjalanannya tidak mungkin beropersi lagi. Perkembangan bisnis perumahan di wilayah Colomadu semakin membuat pabrik gula Colomadu kehilangan lahan-lahan tebu, yang disebabkan adanya alih fungsi lahan tanaman tebu yang dimanfaatkan untuk pemukiman penduduk. Kesimpulan yang dapat ditarik bahwa adanya peniduran Pabrik Gula Colomadu telah mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Colomadu. Masyarakat Colomadu yang terkena dampaknya adalah para pekeja pabrik gula Colomadu dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya kepada pabrik gula Colomadu. Peniduran pabrik gula Colomadu membuat pendapatan mereka berkurang. Setelah peniduran tahun 1998 pabrik gula Colomadu kegiatan utamanya hanya menanam tebu di luar wilayah Colomadu.

ABSTRACT 2010. Thesis: Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta 2010. Issues to be discussed in this study, namely: (1) How is a brief history of sugar factory. (2) What was the reaction of the workers in facing “peniduran” Colomadu sugar factory. (3) How do socio-economic changes in society Colomadu and sugar factory workers Colomadu due “peniduran” Colomadu sugar factory. The purpose of this study is to determine: (1) A brief history of the sugar factory Colomadu, (2) To determine the reaction of workers in the face “peniduran” Colomadu sugar factory, and (3) to assess the effect of “peniduran” Colomadu sugar factory towards socio-economic conditions of Colomadu society and factory workers of Colomadu sugar factory. In line with these research objectives, the research uses historical method includes four stages, first one is the heuristic is the first step in searching data sources both oral and written, the second is a source of criticism that aims to find the authenticity of data, the third is the interpretation of the facts which are appeared from the selected data, the fourth is the writing of historiography, which is a collection of such data. This data was obtained from the study of the sugar factory Colomadu in library documents that assisted with the study of literature in several libraries in Surakarata. To support this research the author conducted interviews with some of the sugar mill workers and the public Colomadu. The results showed that “peniduran” Colomadu sugar mill in 1998 has changed the socio-economic conditions Colomadu District. “Peniduran” Colomadu sugar mill due to shortage of raw materials Colomadu sugar mills so that the journey is not possible processing again. Housing in the area of business development Colomadu increasingly making sugar mills sugarcane land loss, caused by land conversion of sugarcane to be used for human habitation. Conclusion that the existence “peniduran” Colomadu Sugar Factory has affected the socio-economic life of society Colomadu. Colomadu communities affected are the workers Colomadu sugar factory and the people who rely to a sugar factory Colomadu. Peniduran Colomadu sugar factory made their incomes reduced. After 1998 the sugar factory “peniduran” Colomadu main activities is just plant the sugarcane outside of Colomadu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri gula di Indonesia di mulai pada abad 18 ketika VOC

mengusahakan kira-kira seratus perkebunan gula di sekitar Batavia, tetapi dengan

kebangkrutan VOC pada akhir abad 18 membuat semua hal yang berkaitan dengan

industri gula dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada masa Culturstelsel atau

Tanam Paksa di Hindia Belanda berkembang industri gula. Dengan sistem ini para petani

dipaksa dan diharuskan menanam tanaman tebu di atas tanah mereka. Hasil panen

diserahkan kepada pemerintah sebagai pembayaran pajak bumi.1

Pemerintah memiliki dan menguasai pabrik gula, dan dapat pula memperintahkan

kerja paksa kepada penduduk untuk menjalankan pabrik gula. Setelah adanya Agrarische

Wet tahun 1870, secara berangsur-angsur pemerintah menarik dari usaha ini, yang berarti

dibukanya kesempatan para usahawan asing dalam menjalankan usahanya di Hindia

Belanda.2 Usaha yang diminati oleh para usahawan asing adalah industri perkebunan

terutama gula, hal ini di dorong oleh faktor keuntungan yang diperoleh.3 Akibatnya para

pengusaha bumiputra tertarik terutama pihak Praja Mangkunegaran.4 Dengan alasan ini

membuat Praja Mangkunegara mendirikan usaha industri gula.

1 Mubyarto, 1991 dkk, Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan di Indonesia, Kajian Sosial Ekonomi,

Yogyakarta: Aditya Media, hal. 17.

2 Ibid. 3 Mubyarto, 1984, Masalah Industri Gula di Indonesia, Yogyakarta: BPFE, hal. 3-4. 4 Wasino, 2008. Kapitalisme Bumi Putra, Perubahan Masyarakat Mangkunegaran, Yogyakarta:

Lkis, hal. 47.

Munculnya industri gula Mangkunegaran tidak lepas dari peranan

Mangkunegoro IV (1853-1881). Pembangunan industri gula Mangkunegaran bercirikan

kapitalisme priyayi. Kapitalisme ini ditandai dengan ciri utama, yaitu keuntungan yang

diperoleh dari hasil reproduksi modal untuk pengembangan modal dan untuk memenuhi

semua kebutuhan trah dan rakyatnya.5 Pembangunan industri gula Mangkunegaran

dilakukan di dua tempat yang berbeda. Pertama di wilayah MalangJiwan, sebelah barat

ibukota Mangkunegaran yang bernama pabrik gula Colomadu, sedangkan yang

selanjutnyan di wilayah Karanganyar yang bernama pabrik gula Tasikmadu.

Berkembangnya industri gula di Mangkunegaran memberikan pengaruh positif

bagi perkembangan perdagangan, dan juga mempunyai terhadap perubahan sosial dan

suasana politik ditingkat lokal. Dalam fase perkembangannya industri gula

Mangkunegaran mengalami banyak perkembangan. Hal ini terbukti dengan kemampuan

dari industri ini dalam menghasilkan pendapatan bagi Praja Mangkunegaran dalam upaya

membayar hutang-hutang untuk membangun pabrik gula.6

Manajemen industri gula mengalami perubahan total, ketika Jepang masuk di

wilayah Surakarta. Banyak orang Belanda yang meninggalkan pekerjaannya di

lingkungan pabrik gula. Pergantian sistem manajemen ini dapat dilihat dari pergantian

Superintenden yang semula dijabat oleh orang Belanda diganti oleh orang bumiputra.7

Industri gula Mangkunegaran yang semula diusahakan oleh Mangkunegoro IV (1853-

1881), untuk kepentingan keluarga dan rakyat Mangkunegaran harus lepas ke tangan

5 Ibid., hal. 48. 6 Wasino. “Nationalisasi Pabrik Gula Mangkunegaran”, Makalah disampaikan dalam Workshop on

the Economic Side of Decolonization, Jointly Organizied by LIPI, NIOD, PPSAT-UGM dan Program Studi Sejarah Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta Akhir Agustus 2004. hal. 3.

7 Ibid., hal. 4.

Pemerintahan Republik Indonesia setelah terjadinya krisis sosial politik di Surakarta

tahun 1946. Berakhirnya status pemerintahan Mangkunegaran membuat kedua industri

gula Mangkunegaran diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia atau

dinasionalisasikan. Untuk mempermudah dalam pengelolaan perusahaan milik

Mangkunegaran maka pemerintah RI, mendirikan Perkebunan Republik Indonesia

(PPRI).8

Adanya alasan ini maka industri gula Mangkunegaran dikuasai dan dikelola

oleh Pemerintah RI. Oleh karena itu kedua industri gula Mangkunegaran menjadi milik

pemerintah RI dan menjadi Perusahaan Negara Republik Indonesia. Perkembangan kedua

industri gula Mangkunegaran dalam perjalanannya mengalami pertumbuhan yang

berbeda.9 Hal ini disebabkan oleh perubahan proses yang terjadi di dalam masyarakat di

masing-masing pabrik gula. Perubahan ini mendorong salah satu PG tidak dapat

beroperasi. Pabrik gula yang tidak dapat bertahan dalam menghadapi perubahan zaman

adalah PG Colomadu.

Pabrik Gula Colomadu ditutup oleh PTPN IX pada pertengahan tahun 1998

tepatnya tanggal 1 mei. Keputusan ini tentu sangat pahit, bagi sebanyak 365 orang

karyawan tetap perusahaan, dan ribuan buruh seperti, buruh angkut, buruh tebang, dan

buruh bongkar muat.10 Sebanyak 126 karyawan tetap yang sudah bekerja di atas 20 tahun

dipercepat pensiunnya dan mereka diberi pesangon tergantung pada tingkat pangkatnya.

Sebagian yang lain dipindahkan ke pabrik gula Tasikmadu Karanganyar, termasuk

8 Ibid.

9 Ibid., hal. 18. 10 Solopos, 18 Juli 1998.

mesin-mesinnya. Kini di PG Colomadu tinggal beberapa karyawan yang bertugas

mengurusi usaha tanam tebu. Mereka mengelola lahan seluas 382.349 hektare. Hasilnya

dikirim ke pabrik gula Tasikmadu Karanganyar.11

Tidak adanya hubungan yang saling menguntungkan di antara PG Colomadu

dan masyarakat membuat pabrik gula Colomadu tidak bisa memberikan hasil yang

memuaskan dalam setiap musim panen dan giling. Hal ini dapat terjadi karena setiap

musim giling tiba pabrik gula Colomadu kesulitan dalam memperoleh bahan baku.

Kesulitan bahan baku ini dapat terjadi karena dalam masyarakat di sekitar pabrik gula

Colomadu mengalami perubahan dalam hal pemanfaatan lahan.12

Pandangan masyarakat Colomadu yang telah berubah dapat dilihat dari

penggunaan lahan pertanian bukan untuk menanam tebu tetapi menanam tanaman padi.

Selain itu juga dengan semakin berkembangnya ekonomi di sekitar pabrik gula

Colomadu membuat masyarakat semakin berfikir materialistik. Hal ini dapat dilihat dari

semakin banyak lahan pertanian tebu yang dijual oleh pemilik lahan untuk pembangunan

pemukiman penduduk Hal ini memperparah kondisi pabrik gula Colomadu dalam

memperoleh bahan baku.13 Scope temporal dimulai tahun 1998 sampai 2007 dengan

pertimbangan pada tahun 1998 terjadi peniduran pabrik gula Colomadu yang dilakukan

oleh PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX, sedangkan batasan akhir penelitian sampai

tahun 2007 karena dengan adanya peniduran pabrik gula Colomadu telah mempengaruhi

tatanan kehidupan masyarakat Colomadu yang berupa peralihan fungsi lahan di

11 Ibid. 12 SuaraMerdeka, 9 desember 2008. 13 Ibid.

Colomadu dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun telah mengubah kondisi sosial

ekonomi masyarakat Colomadu.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan dari

penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana sejarah singkat pabrik gula Colomadu?

2. Bagaimana reaksi para pekerja dalam menghadapi peniduran pabrik gula

Colomadu?

3. Bagaimana perubahan sosial ekonomi masyarakat Colomadu dan pekerja pabrik

gula Colomadu akibat peniduran pabrik gula Colomadu?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian mempuyai arah dan tujuan yang telah ditetapkan agar dapat

bermanfaat dalam penyelesaian. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejarah singkat pabrik gula Colomadu.

2. Untuk mengetahui reaksi pekerja dalam menghadapi peniduran pabrik gula

Colomadu.

3. Untuk mengetahui perubahan sosial ekonomi masyarakat Colomadu dan pekerja

pabrik gula Colomadu akibat peniduran pabrik gula Colomadu.

D. Manfaat Penelitian

Dari kajian tentang perubahan sosial ekonomi masyarakat Colomadu akibat

peniduran pabrik gula Colomadu tahun 1998-2007, maka penelitian ini diharapkan

mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, memberikan sumbangan dan pengetahuan dalam penelitian

sejarah, khususnya mengenai pabrik gula Colomadu.

2. Sebagai bahan tambahan dan masukan bagi dunia pendidikan pada umumnya dan

sejarah pergulaan di Indonesia pada khususnya.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penelitian mengenai Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat

Colomadu Akibat Peniduran Pabrik Gula Colomadu Tahun 1998-2007, menggunakan

literatur dan referensi yang relevan dan menunjang dengan tema yang diangkat. Literatur

dan referensi tersebut antara lain: James Scott dalam bukunya Moral Ekonomi Petani:

Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara (1983) mengemukakan bahwa petani

subsisten memiliki etika “dahulukan selamat’ namun ketika subsistennya terancam akan

melakukan protes dan gelombang protes itu muncul sebanding dengan daya paksa negara

yang tumbuh semakin kuat. Kondisi tertekan karena subsistensi terancam akibat

kerawanan ekologis, sistem harga dan monokultur, pertumbuhan negara dianggap sebagai

ancaman terhadap subsistensi mereka, dan pada saat itu mereka mersa memiliki otoritas

moral untuk melakukan perlawanan. Hal ini yang terjadi di pabrik gula Colomadu terlihat

dari usaha para petani yang mulai tidak mau menanam tebu. Ketidakmauan petani dalam

menanam tebu merupakan salah satu bentuk perlawanan petani.

Mubyarto dalam buku Masalah Industri Gula di Indonesia (1984) buku ini

membahas tentang masalah yang ditimbulkan dari sistem TRI. Sistem ini mendorong

para petani tebu agar dapat meningkatkan produksi gula menuju swasembada. Hal ini

mendorong adanya hubungan timbal balik antara petani tebu dengan pabrik gula. Buku

ini dapat dijadikan bahan untuk memperjelas permasalahan yang ada dalam pergulaan di

pabrik gula Colomadu, terutama masalah kebijakan TRI yang berdampak pada makin

menurunya hasil panen tebu dari tahun ke tahun. Penurunan itu disebabkan karena resiko

dan ketidakpastian dalam sistem TRI. Ketidakpastian diantaranya adalah pendapatan

petani yang naik-turun, untung-rugi. Hal itu berdampak pada peniduran pabrik gula

Colomadu pada tahun 1998.

Wasino dalam buku Kapitalisme Bumi Putra; Perubahan Masyarakat

Mangkunegaran (2008) buku ini memaparkan mengenai kekayaan-kekayaan yang

dimiliki oleh Praja Mangkunegaran yang berupa tanah, perusahaan, pabrik dan

perkebunan sehingga Praja Mangkunegaran mencapai kesuksesan dalam bidang

perekonomian. Buku ini lebih menitik beratkan mengenai perkebunan tebu atau pabrik

gula sebagai salah satu bagian dari kesuksesan perekonomian Praja Mangkunegaran.

Selain itu juga membicarakan mengenai penguasahaan tanaman tebu dan kepemilikan

tanah dalam penanaman tebu sehingga buku ini dapat dipakai sebagai acuan dalam

penulisan skripsi terutama penulisan tentang penguasahaan tanaman tenu dan

kepemilikan tanah dalam penanaman tebu pada masa Mangkunegaran.

Setiap manusia dalam hidupnya akan mengalami perubahan-perubahan.

Menurut Soleman B. Taneko, dalam bukunya Struktur dan Proses Sosial Suatu

Pengantar Sosiologi Pembangunan (1984) buku ini menyebutkan bahwa perubahan yang

terus menerus, artinya menelah keadaan suatu masyarakat pada waktu tertentu dan

kemudian membandingkan dengan keadaan masyarakat itu pada masa lalu. Karya ini

digunakan sebagai acuan atau sebagai bahan pembandingan dalam penulisan skripsi ini

karena, yang sedikit banyak akan membahas tentang perubahan masyarakat Colomadu

yang di akibatkan dari perubahan di daerah ini tentang cara pandang tentang pemanfaatan

lahan. Perubahan cara pandang akibat dari perubahan masyarakat yang terjadi terus-

menerus sehingga memandingkan keadaannya sekarang dengan masa lalu.

Perkembangan Kecamatan Colomadu yang lebih dinamis akibat dari perubahan

Kota Solo yang semakin berkembang berdampak pada tingkat interaksi yang semakin

intens. Menurut Bintarto R, (1983), Interksi Desa Kota dan Permasalahannya itu

merupakan masalah perkembangan kota yang mempuyai aspek yang menyangkut

perubahan–perubahan yang dikehendaki dan dialami oleh warga kota. Perubahan yang

dikehendaki adalah pemenuhan kebutuhan prasarana dan fasilitas hidup di kota. Akibat

dari itu membuat Colomadu berkembang menjadi daerah pinggiran kota. Hal ini

mendorong lahan di Colomadu menjadi sasaran dari pemenuhan kebutuhan masyarakat

kota. Pemenuhan ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya daerah Colomadu

menjadi daerah investasi baru yang semakin berubah sesuai dengan perkembangan Kota

Solo yang dinamis.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah sekumpulan

prinsip-prinsip dan aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk memberi bantuan

penelitian sejarah, menilai secara kritis dan kemudian metode sejarah terbagi ke dalam

empat tahap kegiatan yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historigrafi.14

Tahap pertama adalah heuristik yaitu suatu proses pengumpulan bahan atau

sumber-sumber sejarah. Tahap kedua yaitu kritik sumber yang bertujuan mencari

keaslian data-data yang diperoleh melalui kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern

14 Louis Gottschalk,1993, Mengerti Sejarah, Jakarta: UI Press, hal. 18.

untuk membuktikan bahwa isi dari suatu sumber dapat dipercaya, sedangkan kritik

ekstern adalah untuk mencari keaslian sumber tertulis.

Tahap ketiga adalah interpretasi yaitu menafsirkan keterangan yang saling

berhubungan dengan fakta-fakta yang diperoleh dan merangkaikannya atau penafsiran

terhadap data-data yang diperoleh di lapangan dan hasil-hasil yang telah dilakukan

sebelumnya. Tahap terakhir adalah melakukan penulisan atau historigrafi berdasarkan

data-data yang telah dianalisa. Kemudian tahap selanjutnya semua data yang diperoleh,

terkumpul dan terpercaya di sajikan dalam bentuk sebuah cerita sejarah.

1. Lokasi Penelitian

Berdasarkan topik di atas, penelitian dilaksanakan di daerah Desa MalangJiwan,

Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Alasan mengambil lokasi

ini karena di desa ini terdapat salah satu peninggalan kejayaan Mangkunegaran pada abad

ke-19, berupa pabrik gula yang bernama Pabrik Gula Colomadu. Pabrik ini didirikan oleh

Mangkunagara IV (1853-1881), dan merupakan saksi bisu zaman keemasan agroindustri

di masa kolonial. Pabrik gula ini ditutup pada tahun 1998, sehingga memberikan suatu

perubahan sosial ekonomi bagi masyarakat di daerah ini

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Dalam studi ini karena fokus penelitian adalah peristiwa yang sudah lampau,

maka salah satu sumber yang digunakan adalah sumber dokumen. Dokumen dibedakan

menjadi dua macam yaitu dokumen dalam arti sempit dan dokumen dalam arti luas.

Menurut Sartono Kartodirdjo, “dokumen dalam arti sempit adalah kumpulan data verbal

dalam bentuk tulisan seperti surat kabar, catatan harian, laporan dan lain-lain.15 Di satu

sisi dokumen dalam arti luas meliputi artefak, foto-foto, dan sebagainya. Penggunaan

dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen dalam arti sempit. Studi dokumen

mempunyai arti metodologis yang sangat penting, sebab selain bahan dokumen

menyimpan sejumlah besar fakta dan data sejarah, bahan ini juga dapat digunakan untuk

menjawab pertanyaan, apa, kapan dan mengapa.16 Studi tentang dokumen bertujuan

untuk menguji dan memberi gambaran tentang teori sehingga memberi fakta dalam

mendapat pengertian historis tentang fenomena yang unik. Dokumen yang berhasil

kumpulkan untuk penelitian ini antara lain: arsip tentang data statistik tanam pabrik gula

Colomadu tahun 1986-1990, Rkap MG. 1993-1997, daftar nama para pekerja yang

dipercepat pensiunnya, surat keputusan PTPN IX tentang amalgamasi, dan kumpulan

inpres, perpu dan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Pustaka

Selain menggunakan studi dokumen peneliti juga menggunakan studi pustaka

dalam mengumpulkan data. Sumber-sumber pustaka digunakan untuk melengkapi data-

data yang peneliti kumpulkan di lapangan sebagai pendukung penelitian. Studi pustaka

dilakukan dengan cara mencari data-data dari buku-buku referensi, majalah, surat kabar,

artikel, dan laporan penelitian yang relevan dengan permasalahan yang akan diuraikan,

yang dapat digolongkan sebagai bahan kepustakaan dan dapat mendukung terwujudnya

penelitian ini. Sumber-sumber studi pustaka diperoleh di perpustakaan Unversitas

15 Sartono Kartodirdjo, 1992, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metode Sejarah, Jakarta: PT.

Gramedia, hal. 98 16 Sartono Kartodirdjo, 1982, Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia, Suatu

Alternati, Jakarta: PT. Gramedia, hal 97-122

Sebelas Maret, perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa, perpustakaan Daerah

Karanganyar, perpustakaan PTPN IX, perpustakaan pabrik gula Colomadu dan,

perpustakaan Monumen Pers.

c. Wawancara

Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam terutama

dalam studi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang masalah yang dikaji

terutama mengenai peniduran pabrik gula Colomadu dan dampak sosial ekonomi bagi

masyarakat Colomadu dan pekerjanya. Pada wawancara mendalam sebelumnya

ditetapkan terlebih dahulu informannya. Informan yang diwawancara adalah orang- orang

yang mengetahui masalah yang dikaji, antara lain, Marwanto sebagai Koordinator

Administrasi dan Keuangan pabrik gula Colomadu, Irsad sebagai Teknisi Intalasi pabrik

gula Colomadu Suyamto III, Sumadi petani dideerah Paulan Colomadu.

e. Analisa Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah

analisis historis kritis dengan maksud akan berusaha menguraikan kejadian dan

mendiskripsikan dalam jalinan kausalitas atau sebab akibat peristiwa tersebut secara

kronologis. Pada tahap berikutnya akan dilakukan eksplanasi atau menerangkan setiap

kejadian secara lebih mendalam berdasarkan analisis yang ada.

Data yang tersedia akan menjadi hidup dan menjadi tajam apabila analisis

penelitian terhadap sumber yang ada kritis. Sumber yang hidup dan tajam tersebut akan

menentukan seberapa bermutunya tulisan yang disajikan.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang terdiri atas:

Bab I yang berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, teknik

pengumpulan data, dan sistematika skripsi.

Bab II berisi mengenai gambaran umum perusahaan pabrik gula Colomadu

yang meliputi sejarah singkat pabrik gula Colomadu, pengusahaan tananam tebu, yang

meliputi kondisi alam Colomadu, kependudukan Colomadu, setelah itu kepemilikan

tanah dalam penanaman tebu, dan sistem sewa yang berlaku di PG Colomadu.

Bab III berisi mengenai reaksi pekerja dalam menghadapi peniduran pabrik gula

Colomadu yang meliputi latar belakang peniduran PG Colomadu, yang membahas,

kebijakan pemerintah tentang tanaman tebu, perkembangan ekonomi yang mendorong

peralihan fungsi lahan, dan reaksi pekerja dalam menghadapi peniduran PG Colomadu.

Bab IV berisi mengenai perubahan sosial ekonomi masyarakat Colomadu akibat

peniduran pabrik gula Colomadu yang meliputi pengalihan penanaman tebu ke padi,

perkembangan pemukiman penduduk, hilangnya tradisi cembengan, dan perubahan

struktur kepegawaian pekerja PG Colomadu.

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari penulisan skripsi.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN PABRIK GULA COLOMADU

A. Sejarah Singkat Pabrik Gula Colomadu

Pabrik gula Colomadu di dirikan pada tanggal 8 desember 1861, oleh KGPAA

Mangkunegoro IV (1853-1881). Pada tahun 1861 Mngkunegara IV mengajukan rencana

mengenai berdirinya sebuah pabrik gula pada Residen Nieuwenhuysen. Sejak beberapa

waktu sebelumnya beliau telah memilih tempat yang tepat di desa Malangjiwan, suatu

tempat yang baik, karena adanya tanah-tanah yang baik, air mengalir dan hutan-hutan.

Tempat tersebut dianggap beliau paling cocok untuk perkebunan tebu. Peletakan batu

pertama untuk pabrik gula Colomadu pada tanggal 8 Desember 1861, bangunan dan

pelaksanaan industri di bawah pimpinan seorang ahli dari Eropa, yang bernama R. Kamp.

Pertama kali pabrik bekerja dengan menggunakan mesin uap. Mesin-mesin tersebut

dipesan dari Eropa. Mangkunegara IV mendapatkan pinjaman dari pemerintah Hindia

Belanda dan dibantu Be Biau Coan, mayor untuk kaum Cina di Semarang untuk

mendirikan pabrik gula Colomadu.17

Perusahaan gula tersebut ternyata dapat memenuhi semua persyaratan yang

diajukan untuk pengelolaan sebuah pabrik gula yang baik pada masa itu. Pada tahun

1863, tahun panen yang pertama, 95 ha lahan perkebunan tebu menghasilkan 3700

kuintal gula, yang jatuhnya pada produksi 39 kuintal per hektar, untuk masa itu dapat

dikatakan sangat memuaskan, walaupun cuaca tidak begitu menguntungkan. Seluruh

panen dijual dengan perantara firma Cores de Vries dengan harga sekitar f 32 per kuintal.

17 Soetono H.R, Timbulnya Kepentingan Tanam Perkebunan di Daerah Mangkunegaran,

(Surakarta: Reksa Pustaka, 2000), hal., 19.

Keberadaan industri gula sangat membantu penghasilan Praja Mangkunegaran

untuk melengkapi sumber pendapatan tradisional dari pajak tanah. Keuntungan yang

diperoleh dari pabrik gula sebagian digunakan raja untuk membayar gaji para bangsawan,

dan pepanci bagi para kerabat dekatnya, serta sebagian lagi digunakan untuk menebus

tanah lungguh yang belum selesai ditarik kembali. Setelah beberapa tahun MN IV wafat,

usahanya untuk membentuk dasar-dasar ekonomi kerajaan mengalami guncangan yang

hebat. Guncangan ini terutama melanda industri gula Mangkunegaran. Guncangan ini

disebabkan oleh faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar adalah terjadinya krisis

ekonomi dunia dan hama penyakit tebu. Faktor dalam adalah kesalahan manajemen

keuangan dari MN V.18

Kedua faktor itu telah memukul ekonomi terhadap industri gula Mangkunegaran

yang terlihat dari penurunan pendapatan sebesar f100.000 ( sertus ribu gulden setiap

tahun. Faktor salah langkah dalam manajemen juga turut mengakibatkan makin

terpuruknya industri gula Mangkunegaran. Untuk mengatasi krisis yang terjadi di

perusahaan Mangkunegaran, maka Mangkunegaran mencari pinjaman kepada pihak

swasta di Semarang. Melalui penggadaian harta miliknya yang memiliki nilai verponding

sebesar f519.000. Selain itu Mangkunegaran V mendapat pinjaman sebanyak f200.000

dari Faktorij dengan cara menggadaikan 290 saham Javache Bank dan 100 saham

Nederlandsche Handelmaatschappinj (NHM), warisan ayahnya. Kenyataannya pinjaman

yang dilakukan oleh MN V telah mempersulit pemenuhan defisit keuangan

Mangkunegaran. Untuk mengatasi kerumitan keuangan Praja Mangkunegaran itu,

18 Wasino, 2008. Kapitalisme Bumi Putra, Perubahan Masyarakat Mangkunegaran, Yogyakarta:

Lkis, hal. 51-54.

Pemerintah Kolonial mengambil alih segala urusan keuangan Mangkunegaran, termasuk

pengelolaan perusahaan-perusahaan.19

Setelah pergantian pimpinan Mangkunegaran V diganti oleh Mangkunegaran VI

kinerja pabrik gula berangsur-angsur membaik. Membaiknya kinerja pabrik gula tidak

lepas dari usaha yang dilakukan oleh MN VI dalam penghematan pengeluaran keuangan

Praja Mangkunegaran. Akibatnya pada tahun 1899 atas permintaan MN VI pabrik gula

Mankunegaran dikembalikan pengelolaannya kepada pihak Mangkunegaran. Dampak

dari pengembalian pabrik gula membuat komando pengelolaan dibawah Praja

Mankunegaran. Meskipun dalam pengelolaan perusahaan-perusahaan Mangkunegaran

pihak Praja Mangkunegaran masih diwajibkan untuk menggunakan seorang ahli

berkebangsaan Belanda sebagai Superintenden.20

Pada saat pendirian sampai tahun 1942, pabrik gula Colomadu tidak pernah

mengalami kesulitan dalam pengadaan tanah, tenaga kerja, dan pemasaran produksinya.

Pada masa ini pula pabrik gula Colomadu mengalami jaman keemasan, hal ini terlihat

dari hasil produksi yang diperoleh pada masa itu21. Pada masa pendudukan Jepang pabrik

gula Colomadu mengalami penurunan dalam produksi karena kesulitan dalam

mendapatkan tenaga kerja, maupun areal untuk ditanami tebu. Kesulitan tersebut

disebabkan pada masa pendudukan Jepang banyak pabrik gula beralih fungsi.22

19 Ibid, hal., 55-59. 20 Ibid, hal., 75-76.

21 Waktu itu 1862 hasil PG di Jawa rata-rata 40 pikul tiap bau, yaitu PG yang dipimpin oleh orang

Eropa, sedangkan yang dipimpin oleh orang Cina hanya 17 sampai 25 pikul tiap bau. Mansfeld, 1939, Geschledenis der Eigendommen ran Het Mangkoenegoroscherijk: diterjemahkan M. Husodo Pringgokusumo, 1989, Sejarah milik Praja Mangkunegaran. Ska: koleksi perpus Reksopustoko Mangkunegaran, hal. 35.

22 Aiko Kurasawa, 1993, Mobilisasi dan Kontrol, Jakarta: Grasindo, hal. 44-49.

Pengalihan fungsi dilakukan Pemerintah Jepang untuk memfokuskan tanaman

pangan dari pada tanaman tebu. Banyak lahan pertanian yang dijadikan areal tanaman

pangan, karena pada masa Jepang komuditas pangan yang penting adalah beras. Selain

itu pabrik gula banyak yang dipakai sebagai pabrik semen, amunisi, dan butanol sehingga

berdampak kepada penurunan produksi gula.23 Pada tahun 1946 pemerintahan Swapraja

Mangkunegaran dihapus. Berakhirnya status pemerintahan Mangkunegaran membuat

pabrik gula Colomadu diambil-alih pengelolaannya oleh pemerintahan RI atau

dinasionalisasi. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

1947 yang memuat tentang Peraturan Perkebunan Republik Indonesia. Adanya peraturan

ini membuat pengelolaan pabrik gula Colomadu dikelola oleh Perusahaan Perkebunan

Republik Indonesia (PPRI).24 Sejak berlakunya Peraturan itu segala kegiatan di pabrik

gula Colomadu diatur oleh PPRI.25

Pertengahan tahun 1950 pabrik gula Colomadu mengalami kesulitan dalam

pengadaan tenaga kerja dan pengadaan tanah. Kesulitan ini disebabkan organisasi buruh

dan Barisan Tani Indonesia menuntut peningkatan uang sewa tanah yang lebih besar.

Para petani beranggapan bahwa peraturan sewa yang dijalankan oleh pabrik gula selama

ini tidak jelas, sehingga petani menginginkan adanya perbedaan tentang sistem sewa yang

dipakai. Untuk meredam konflik pemerintah menetapkan secara jelas harga sewa tanah

23 Ibid.

24 Lampiran 2. 25 Ibid,.

untuk tiap lahan tebu yang dibedakan antara lahan tebu biasa, tebu tunas dan tebu bibit.

Dengan adanya aturan ini aksi boikot para petani di pabrik gula Colomadu berhenti.26

Untuk memaksimalkan produksi pabrik gula pada tahun 1963 pemerintah

mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1963 tentang pembentukan Badan

Pimpinan Umum Perusahaan Negara Perkebunan Gula ( BPU-PPNG ). Tujuan badan ini

untuk meningkatkan produksi gula. Usaha yang dilakukan oleh BPU-PPNG dalam

meningkatan produksi gula ditempuh dengan sistem bagi hasil. Sistem ini para petani

menerima 25 persen dari hasil menyewakan tanahnya kepada pabrik gula atau 60 persen

bagi petani jika petani mengusahakan dan memelihara tebu di tanah mereka sendiri

sehingga PG hanya menggiling saja.27

Kenyataannya sistem ini tidak memberikan keuntungan yang diharapkan oleh

para petani.28 Hal ini terjadi karena sistem bagi hasil muncul akibat adanya inflasi pada

masa itu, sehingga kenaikan harga pada waktu itu menyebabkan besarnya uang sewa

tanah yang ditetapkan pada awal tahun selalu ketinggalan dengan laju kenaikan harga

tersebut. Dengan demikian nilai riil uang sewa yang diterima petani sangat merosot.29

Perkembangan selanjutnya sistem bagi hasil tidak berjalan dengan baik, sehingga pada

tahun 1967 sistem ini dihentikan. Ketidakberhasilan sistem bagi hasil ini mendorong

dikeluarkannya SK Gubernur Jawa Tengah No.Produk G8/1968: 2/3/6, tertanggal 11

26 Wasino. “Nationalisasi Pabrik Gula Mangkunegaran”, Makalah disampaikan dalam Workshop

on the Economic Side of Decolonization, Jointly Organizied by LIPI, NIOD, PPSAT-UGM dan Program Studi Sejarah Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta Akhir Agustus 2004. hal 10-11

27 Abdurachman S, 1975, Pemikiran-Pemikiran Untuk Mengatasi Kebutuhan Tanah Untuk

Tanamn Tebu, Surabaya: Majalah Gula Indonesia, hal. 13. 28 Sapuan, 1985, Ekonomi Pergulaan di Indonesia, Jakarta: Badan Urusan Logistik, hal. 12. 29 Ibid.

Maret 1968 Tentang Pembekuan Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil di Pabrik Gula Mojo

Sragen dan Pabrik Gula Colomadu. Dengan adanya SK ini membuat sistem sewa tanah

berlaku kembali di kedua pabrik gula tersebut.30

Pada tahun 1968 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 13 tentang

pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Gula ( BPU-PPNG

). Pembubaran badan ini karena pola manajemen, PG hanya menekankan pelaksana

teknis produksi gula saja. Hal ini berdampak pada penurunan produksi gula. Selain itu

sentralisasi manajemen membuat keputusan tidak tepat sasaran dan tidak tepat waktu.

Akibatnya ke tidak lengkapan informasi yang diperoleh BPU-PPNG dalam pengambilan

keputusan berpengaruh buruk terhadap efisiensi industri gula.31

Keadaan ini mendorong pemerintah mengubah kebijakan pergulaan secara

fundamental. Dahulu kebijakan pergulaan yang diarahkan untuk mendorong ekspor,

maka sejak tahun 1967 kebijakan pergulaan lebih banyak di arahkan untuk stabilisasi

harga dalam negeri dan untuk mengurangi volume impor. Agar tujuan dari pemerintah

dapat tercapai, maka pemerintah menunjuk Bulog sebagai agen tunggal pemasaran gula.32

Bersama pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara

Gula (BPU-PPNG) pemerintah membentuk 8 Perusahaan Negara Perkebunan Gula

(PPNG) yang masing-masing mengelola 4 – 7 PG. Sesuai dengan pembentukan 8

Perusahaan Negara Perkebunan Gula, maka PG Colomadu masuk ke dalam wilayah PNP

XVI yang berpusat di Surakarta. Untuk mengadakan reorganisasi perusahaan, maka

30 Selo Soemardjan, dkk, Petani Tebu (Laporan Penelitian tentang Masalah-masalah dalam

Pelaksanaan TRI di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat). Yayasan Ilmu-ilmu Sosial dan Dewan Gula Indonesia, tanpa tahun, hal. 52.

31 Mubyarto, 1984, Masalah Industri Gula di Indonesia, Yogyakarta: BPFE, hal. 49. 32 Ibid., hal. 50.

pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1981 tentang pembubaran

PNP XVI dan penggabungan kedalam Perusahaan Persero (Persero) digabung menjadi

satu dengan PNP XV dengan nama PT Perkebunan XV-XVI ( Persero ) yang

berkedudukan di Surakarta.33 PG Colomadu termasuk wilayah PTP XV-XVI ( Persero

).34 Setiap kegiatannya PG Colomadu bertanggung jawab kepada Direksi PTP XV-XVI (

Persero ).

Perkembangnya PT Perkebunan XV-XVI ( Persero ) mengalami peleburan

dengan PT Perkebunan XVIII ( Persero ) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.14

Tahun 1996 menjadi PT Perkebunan Nusantara IX ( Persero ) hal ini dilakukan

pemerintah pada tanggal 14 Februari 1996.35 PT Perkebunan Nusantara IX ( Persero )

terbagi ke dalam dua divisi, yaitu pertama divisi tanaman tahunan yang meliputi tanaman

kopi, kakoa, karet dan teh sedangkan divisi kedua adalah tanaman semusim yaitu,

tanaman tebu. Alasan itu PG Colomadu masuk ke dalam divisi kedua. PG Colomadu

diakhir tahun 1997 mengalami kesulitan bahan baku. Hal ini membuat PT Perkebunan

Nusantara IX ( Persero ) melakukan penutupan.36

B. Pengusahaan Tanaman Tebu

Pengusahaan tebu yang merupakan tanamam pokok pembuatan gula sudah

diusahakan dan dikenal di Indonesia sejak jaman dahulu, dan pernah menjadi salah satu

komoditi ekspor yang sangat menguntungkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda.

33 Sumber ini dapat dilihat di bagian SDM pabrik gula Colomadu tentang Perpu No 11 Tahun

1981. 34 Wawancara dengan Marwanto, 15 Juli 2009. 35 Sumber ini dapat dilihat di bagian SDM pabrik gula Colomadu tentang Perpu No 14 Tahun

1996.

36 Wawancara dengan Marwanto, 15 Juli 2009.

Pengusahaan tanaman ini tidak lepas dari peranan para penguasa. Tanaman tebu

diusahankan dengan cara paksa menggunkan alat – alat pemerintah maupun dengan

sistem sewa sampai dengan sistem tebu rakyat. Salah satu yang istimewa dari tanaman

tebu adalah penyedian lahan selalu menjadi perhatian besar dari pemerintah.37

Tanaman tebu yang memiliki nama latin Sacharum officinarum L merupakan

jenis tanaman yang secara ekologis merupakan tanaman tahunan yang pengusahaannya

mencapai waktu 16-18 bulan. Hidup dan berkembangnnya sangat tergantung pada

ekosistem. Ekosistem adalah hubungan saling mempengaruhi antara makhluk hidup

dengan lingkungannya membentuk suatu sistem.38 Keadaan iklim dan tanah besar sekali

pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tebu.39

Tanaman tebu merupakan jenis tanaman tropis yang membutuhkan iklim musim

hujan dan musim kemarau. Pertumbuhan tebu membutuhkan air setiap 3-5 mm atau jika

dikaitkan dengan curah hujan maka kebutuhan akan hujan bulanan minimal 100 mm.

Suhu optimal yang diperlukan tanaman tebu berkisar antara 24 derajat 6 derajat Celcius.40

Tebu adalah tanaman tropis sehingga dalam pertumbuhannya membutuhkan sinar

matahari yang cukup, terutama saat pembentukan tunas, pemanjangan tunas dan saat

proses fotosintesis untuk membentuk gula. 41

37 Mubyarto dkk, 1992, Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan, Yogyakarta: Aditya Media, hal. 20-

22. 38 Clifford Geertz, 1983, Involusi Pertanian, Jakarta: Yayasan Obor, hal. 3. 39 Soepardiman, 1983, Bercocok Tanaman Tebu, Yogyakarta: LPP, hal. 35. 40 Notojoewono, 1960, Berkebun Tebu, Surabaya: BU-PPN Gula Inspeksi VI, hal. 45. 41 Soepardiman, Op. Cit., hal. 39.

Proses perkembangannya kecepatan angin berpengaruh terhadap tanaman tebu.

Kecepatan angin yang melebihi sepuluh kilometer per jam akan menyebabkan kerusakan

pada tanaman tebu. Selain itu, faktor tanah juga mempengaruhi pertumbuhan tanaman

tebu, khususnya terhadap kadar gula dalam batang tebu.42 Tanah yang baik dalam

penanaman tanaman tebu adalah lapis atas yang tebal dan di bawahnya lempung liat. 43

Faktor selain yang disebutkan di atas, manusia sebagai bagian ekosistem juga berperan

penting dalam penyediaan tebu sampai proses pembutan gula.

Manusia mempuyai peranan penting sebagai tenaga kerja, tenaga ahli, pemimpin

perusahaan dan usahawan yang sangat diperlukan untuk menciptakan kegiatan

ekonomi.44 Pembuatan gula banyak tenaga kerja yang diperlukan, karena itu pada masa

kolonial, khususnya pada sistem tanam paksa banyak penduduk yang dikerahkan secara

paksa sebagai tenaga kerja di perkebunan tebu maupun pabrik gula.

a. Kondisi Alam Colomadu

Sebagian yang dibicarakan di awal, tanaman tebu sebagai tanaman tropis,

pengusahaan membutuhkan syarat-syarat tertentu. Daerah Colomadu, yang secara

geografis memiliki batas-batas wilayah sebelah barat dan utara berbatasan dengan

Kabupaten Boyolali, timur berbatasan dengan Kota Surakarta sedangkan sebelah selatan

42 Adisewojo, 1983, Bercocok Tanaman Tebu, Bandung: Sumur, hal. 18. 43 Ibid., hal. 20-22. 44 Sadono Sukirno, 1985 Ekonomi Pembangunan Proses Masalah dan Dasar Kebijakan, Jakarta:

Bima Grafiti, hal. 174.

berbatasan Kabupaten Sukoharjo, memiliki kondisi yang mendukung untuk ditanami

tebu.

Kecamatan Colomadu Karanganyar merupakan bagian dari daerah agraris

dengan iklim tropis. Curah hujan rata-rata 150 mm per bulan dengan, keadaan suhu rata-

rata berkisar antara 27-28 derajat Celcius dan tidak ada perbedaan suhu yang ekstrem

dalam peralihan musim penghujan ke musim kemarau. Penyinaran matahari rata-rata 61

persen per tahun, sedangkan untuk kelembaban udara rata-rata per bulan sebesar 62,46

persen. 45

Daerah Colomadu yang memiliki luas wilayah15,64 kilimeter persegi dapat

dibagi mejadi 11 Desa. Desa yang terluas adalah Desa Malangjiwan, yaitu 2,06 kilometer

persegi, kemudian Desa Gedongan 1,79 kilometer persegi, sedangkan yang terkecil

adalah Desa Gajahan, yaitu 0,73 kilometer persegi dan Desa Paulan 0,98 kilometer

persegi. Sebagian besar tanah pertanian di Colomadu merupakan tanah persawahan yakni

seluas 532,4 Ha dan sisanya seluas 1.032,0 Ha merupakan tanah kering.46

b. Kependudukan Colomadu

Daerah Colomadu menyediakan tenaga kerja yang besar karena selama tahun

1998-2007 laju pertumbuhan penduduknya rata-rata 2,095 persen. Pada tahun 1998

jumalah penduduknya 46.583 jiwa dan terus bertambah sampai 57.084 pada tahun 2007.

Perkembangan yang pesat di daerah ini membuat mata pencaharian penduduk semakin

45 Colomadu dalam Angka Tahun 1998-2007, BPS Karanganyar. 46 Ibid.

beraneka ragam, hal ini terlihat dari tabel jenis mata pecaharian penduduk Colomadu

sebagai berikut.

Tabel. 1 Jenis Mata Pecaharian Penduduk Colomadu 1998-2007

Jenis Mata Pecaharian Penduduk Colomadu 1998-2007

Tahun Petani Buruh Tani Karyawan Pedagang PNS/Polri/TNI

1998 1.736 1.764 4.271 1.258 2.530

1999 1.705 1.725 4.346 1.280 2.574

2000 1.670 1.682 4.420 1.305 2.615

2001 1.652 1.666 4.433 1.361 2.815

2002 1.616 1..569 4.387 1.413 2.822

2003 1.602 1.488 4.627 1.433 2.833

2004 1.620 1.341 4.562 1.518 2.853

2005 1.588 1.321 4.930 1.633 2.945

2006 1.475 1.244 7.045 1.695 2.960

2007 1.438 1.183 7.167 1.770 2.953

Sumber: BPS, Colomadu dalam Angka Tahun 1998-2007

Dari tabel di atas terlihat bahwa dengan berkembangnya daerah Colomadu

sebagai Kota pinggiran dari Kota Solo membuat posisi mata pencaharian di wilayah ini

mengalami perubahan. Hal ini terlihat dari semakin berkurangnya mata pencaharian

petani dan buruh tani dari tahun ke tahun. Berkurangnya petani dan buruh tani di

Colomadu disebabkan generasi muda di daerah ini lebih memilih jenis mata pencaharian

sebagai karyawan dan PNS/Polri/TNI. Hal ini bisa terjadi karena profesi sebagai petani

dan buruh tani dianggap kurang membanggakan. Oleh karena itu pekerjaan karyawan dan

PNS/Polri/TNI dari tahun ke tahun terus meningkat.47

c. Sistem Penanaman Tebu

Tanaman tebu sudah mulai ditanam di areal yang luas oleh penduduk Colomadu

sebelum Mangkunegoro IV (1853-1881) membangun pabrik gula. Dalam sistem

penanaman tebu di daerah ini pada awal berdirinya pabrik gula Colomadu mengambil

tanah-tanah Lungguh yang ditarik dari kalangan keluarga kerajaan dan diganti dengan

sistem tunjangan yang berupa uang. Pengawasan sistem sewa tanah Mangkunegoro IV

(1853-1881), dibantu oleh para bekel. Hal ini dilakukan karena pada masa ini rakyat

belum memiliki wewenang dalalm pengusahaan atas tanahnya.48

Wewenang pengusahaan tanah adalah ditangan bekel. Sebab itu bekel

berkewajiban membayar pajak kepada raja. Tanah yang menjadi wewenang bekel disebut

tanah sesanggeman. Tetapi bila ada rakyat yang ingin menggarap tanah maka harus ada

persetujuan dari bekel terlebih dahulu. Jika bekel mengijinkan rakyat yang mengerjakan

tanah sesanggeman para bekel disebut narakaraya.49

Perekrutan tenaga kerja untuk menanam tebu di pabrik gula Colomadu

menggunakan struktur feodal. Petani penggarap di sekitar pabrik dikenakan kerja wajib

tanam tidak dibayar sehingga kelangsungan produksi pabrik gula Colomadu dapat

berjalan.50 Perjalanan sistem penanaman tebu di pabrik gula Colomadu mengalami

47 Ibid. 48 Wasino, 2008, Kapitalisme Bumi Putera: Perubahan Masyarakat Mangkunegaran, Yogyakarta:

Lkis, hal. 38.

49 Ibid.

50 Ibid., hal. 52.

berbagai macam sistem penanaman sesudah kemerdekaan. Sistem penanaman pada awal

kemerdekaan menganut sistem pada massa kolonial atau sesuai dengan uandang- undang

tanah yang dikeluarkan pemerintah kolonial pada tahu 1918 ( Grondhuur Ordonantie).

Perubahan ini dilakukan pemerintah karena pada masa itu kepemilikan pabrik

gula Colomadu sudah berubah. Disamping itu pemerintah belum memiliki peraturan

tentang sistem penanaman yang sesuai antara petani dengan pabrik gula. Pola penanaman

yang digunakan adalah sistem sewa tanah. Sistem ini di mana pabrik gula Colomadu

menyewa tanah dari para petani di sekitar pabrik gula Colomadu. Dalam sistem sewa ini

ada perjajian yang dilakukan antara petani dengan pabrik gula Colomadu.51 Penanaman

ini dikembangkan satu kompleks tanah di sebuah desa yang di sewa oleh pabrik gula.

Pabrik gula menanami sepertiga sawah dengan tebu selama 16 bulan atau 18 bulan.

Setelah kontrak selesai, maka sawah dikembalikan kepada pemilik lahan, dan sepertiga

sawah Desa yang lain ditanami tebu, demikian seterusnya sepanjang siklus atau sistem ini

juga disebut sistem glebagan.52

Selain itu sistem sewa tanah penanaman tebu di pabrik gula Colomadu juga

memakai sistem tebu rakyat di mana sistem ini memberikan kepercayaan dari pemerintah

kepada petani untuk mengolah tanaman tebu pada lahan yang telah disewakan. Petani

kemudian mendapatkan bayaran berupa setengah bagian atau separo harga tebu yang

dihasilkan.53 Tebu rakyat terus berkembang dan semakin luas areal penanaman, ketika

memperoleh dukungan pemerintah melalui dinas pertanian rakyat. Berbagai upaya

51 Ibid.

52 Werner Roll, 1983, Struktur Pemilikan Tanah di Indonesia, Jakarta: CV Rajawali, hal. 17. 53 Mubyarto dkk, Op. Cit., hal. 77-83.

dilakukan untuk semakin memacu berkembangnya tebu rakyat , antara lain dengan

berdirinya Yayasan Tebu Rakyat (YATRA) pada tahun 1953. Banyak petani di

Colomadu yang sebelumnya tidak menanam tanaman ini kemudian mengusahakan

tanaman tebu setelah pemerintah memberikan penyuluhan untuk menanam tebu guna

menambah hasil produksi gula sebagai barang ekspor.54

Tugas yatra adalah mendorong tumbuhnya tebu rakyat dengan cara memberi

bantuan teknis dan memberikan kredit untuk mengusahakan tanaman tebu, sedangkan

tanggung jawab penanaman tebu tetap di tangan petani.55 Perkembangannya YATRA

tidak memberikan hasil yang memuaskan bagi pemerintah, kemudian pada tahun 1964

YATRA dibubarkan.

Pembubaran YATRA membuat penanaman tebu di PG Colomadu mengikuti

sistem baru, yaitu bagi hasil. Sistem bagi hasil di PG Colomadu didasarkan pada SK

Mentri Pertanian No. 3/SK/Ka/1963. Pelaksanaan bagi hasil mengalami banyak kesulitan

karena pada masa ini para partai politik menggunakan momentum ini sebagai ajang

perjuangan untuk kepentingan mereka. Untuk menyelesaikan masalah ini pemerintah

mengeluarkan SK Mentri Pertanian No. 104/MPRI/1967, SK Mentri Perkebunan No.

15/Kpts/OP/3/1967, dan SK Mentri Perkebunan No. 17/Kpts/OP/3/1967. Ketiga SK ini

mengharuskan PG kembali ke sistem sewa.56

Penggunaan sistem sewa tidak bertahan lama karena pada tahun 1975

pemerintah menetapkan sistem TRI dengan Inper No. 9 Tahun 1975 yang

54 Selo Soemardjan, Op. Cit., hal. 51. 55 Mubyarto dan Daryati, 1991, Gula: Kajian Sosial-Ekonomi, Yogyakarta: Aditya Media, hal. 14. 56 Selo Soemardjan, dkk, Op. Cit., hal. 51-52.

pelaksanaannya diatur dengan SK Mentri Pertanian No. 22 Tahun 1975.57 Dengan adanya

aturan yang baru membuat PG Colomadu melaksanakan Inpers ini sehingga para petani

di sekitar PG Colomadu melaksanakan TRI. Sejalan dengan makin berkembangnya

daerah Colomadu membuat masyarakat Colomadu mulai enggan menanam tebu,

sehingga daerah Colomadu lahannya kebanyakan di tanami padi atau dijual untuk di

jadikan perumahan.

C. Kepemilikan Tanah dalam Penanaman Tebu

Kepemilikan tanah dalam penanaman tebu di pabrik gula Colomadu tidak lepas

dari berbagai kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh pemilik atau pengelola pabrik

gula Colomadu. Kepemilikan tanah ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu pada masa

kepemilikan Mangkunegaran dan Pemerintah Republik Indonesia.

Pada saat Praja Mangkunegaran memiliki kekuasaan atas rakyat di wilayah

Colomadu atau Desa Malangjiwan dalam memperoleh aset tanah dan tenaga kerja untuk

keperluan industri gula tidak mengalami kesulitan. Hal ini dapat terjadi karena pada masa

ini pengusahaan tanah dibagi menjadi 2 tipe, yaitu tanah di bawah kekuasaan penyewa,

dan tanah raja yang hak pajaknya berada di tangan para pangeran dan bangsawan. Pada

tipe model tanah pertama ada tiga model pemanfaatanya, yaitu: (!) glebagan, (2)

bengkok, (3) glidig. Pada tanah tipe kedua terdapat dua jenis model pengelolaannya,

yaitu: sistem pajeg dan maron. Dalam hal ini pabrik gula memakai sistem glebagan

dalam penanaman tebu. Untuk memperoleh tanah dalam penggarapan tanaman tebu

pabrik gula dilakukan oleh bekel.58

57 Mubyarto, 1983, Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, Jakarta: SinarHarapan, hal. 79. 58 Wasino, 2008. Op. Cit., hal. 154.

Peranan bekel dalam penanaman tebu di Colomadu sangat penting karena bekel

merupakan orang yang mengelola tanah agar mendapatkan keuntungan bagi kerajaan.

Tanggung jawab bekel juga membayar pajak bagi negara karena itu dalam melaksanakan

tugasnya bekel dibantu oleh para petani dalam menggarap tanah yang disewanya.

Pencarian petani para bekel bersaing dengan bekel lain dalam memberi kemudahan dan

kemakmuran kepada para petani. Hal ini dilakukan para bekel karena para petani dapat

pindah kerja bila bekel yang bersangkutan tidak memberikan keuntungan baginya.59

Penggarap tanah para bekel disebut juga kuli, atau kepala keluarga laki-laki yang telah

berkeluarga. Penggarapan tanah kuli terbagi menjadi beberapa diantaranya, kuli kenceng,

kuli kendo. Di dareah Colomadu peranan kuli kenceng lebih memdominasi dari pada kuli

kendo. kuli kenceng adalah petani penggarap dengan penguasaan tanah minimal 0,5 ha

sedangkan kuli kendo yaitu petani bukan penggarap, tetapi memiliki pekarangan dan

tegalan. Antara kuli kenceng dan kuli kendo terdapat kesamaan diantara mereka seperti

mereka tidak memiliki hak atas tanah mereka tetapi hanya sekedar menguasai saja.

Sebagai konsekuensinya, mereka tidak dapat menjual-belikan tanah tetapi dapat

mewariskan kepada keturunannya.60

Keberadaan tanah di wilayah perkebunan tebu Mangkunegaran dipengaruhi oleh

kekuatan-kekuatan di luar perkebunan tebu. Salah satu pengaruh yang paling dominana

adalah kebijakan pertanahan dari pemerintahan Mangkunegaran dan pemerintahan

Kolonial Belanda. Hal ini dapat di lihat dari terbentuknya tanah komunal desa, tanah ini

terbentuk karena adanya reorganisasi tanah 1912-1926. Akibat reorganisasi tanah, hak

59 Ibid, hal. 148. 60 Ibid, hal. 151.

milik tanah yang semula berada di tangan raja dialihkan kepada desa menjadi hak

komunal desa. Status petani berubah tidak lagi sekedar penggarap, tetapi mempuyai hak

pakai atas tanah yang diperolehnya dari desa.61

Tanah-tanah yang digunakan untuk perkebunan berkurang karena diperuntukan

untuk gaji para perangkat desa. Sementara itu, penggunaan tanah oleh pabrik gula

Mangkunegaran di luar tanah milik perkebunan bisa dilakukan dengan cara menyewa

tanah kepada desa atau penduduk secara langsung. Setelah adanya perubahan sosial–

politik pasckemerdekaan Indonesia pabrik gula Colomadu lepas kepemilikan dari tangan

keluarga Mangkunegaran ke pemerintahan Indonesia. Pada tahun 1946 Pemerintah

Indonesia mengambil alih kepemilikan pabrik gula Colomadu dengan alasan

Pemerintahan Praja Mangkunegaran telah berakhir bersamaan dengan berdirinya Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian pengelolaan di bawah pemerintah

Indonesia, melalui PPRI.62

Iklim kemerdekaan membawa dampak pada sikap rakyat terhadap hak kemilikan

tanah dan penguasaan tanah. Tanah di wilayah Mangkunegaran yang sejak tahun 1918

diserahkan kepada desa menjadi hak komunal desa dan diberikan penguasaannya kepada

penduduk desa dari kalangan kuli kenceng. Sejak itu penduduk di wilayah ini merasa

memiliki dan menguasai tanah garapan. Hal ini berdampak pada tanah-tanah yang semula

di sewa oleh perusahaan perkebunana atau pabrik gula mulai diabaikan statusnya oleh

61 Ibid, hal. 157. 62 Ibid, hal. 4-6.

rakyat. Disamping itu petani mulai berani menetepkan harga sewa atas tanahnya kepada

pabrik gula.63

Untuk mempermudah hubungan petani dengan pabrik gula maka pemerintah

mengeluarkan Instruksi Kemetrian Dalam Negeri Jogyakarta kepada semua Residen dan

Gubernur tentang penetepan minimum uang sewa tanah buat perusahaan pertanian

tertanggal 16 Januari 1950.64 Instruksi ini diatur persewaan antara pabrik dengan rakyat

bersifat sukrela dan hanya berlaku dalam satu tahun tanam. Luas lahan bagi setiap desa

yang boleh di sewa tidak boleh melebihi dari 1/3 luas lahan pertanian di desa itu. Untuk

memperoleh lahan tanah, pihak pabrik harus berhubungan dengan perangkat desa

setempat terlebih dahulu, karena mereka yang berkewajiban dalam mempertemukan

antara pihak pabrik dan organisasi petani dalam hal penentuan sewa tanah. 65

Kondisi kepemilikan tanah di Colomadu tetap mengikuti setiap peraturan yang

dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sampai sekarang. Tanah – tanah di Colomadu

tidak beda dengan awal Indonesia merdeka tetapi sekarang para petani lebih bisa memilih

dalam menanam tananaman yang diusahakan.66

D. Sistem Sewa Tanah

Sistem sewa di pabrik Colomadu mengikuti periodesasi setiap kebijakan

pemerintah yang memerintah. Walaupun dalam perjalanannya setiap sistem yang di

jalankan tidak berjalan dengan lama, hal ini dapat terjadi karena adanya berbagai

rintangan. Beberapa sistem itu dapat dijelaskan, seperti di bawah ini yaitu sistem tebu

63 Ibid, hal. 10. 64 Wasino, 2004. Op. Cit., hal. 11. 65 Ibid., hal. 12. 66 Wawancara dengan Darso, 25 Agustus 2009.

sewa, sistem tebu rakyat dan sistem tebu rakyat Intensifikasi (TRI), dan sistem tebu

sewa.67

1. Sistem Tebu Sewa.

Sistem tebu sewa adalah sistem hubungan tanah untuk tanaman tebu oleh pabrik

gula, yang mana pemilik tanah menerima sejumlah uang sewa tertentu untuk selama

jangka waktu penanaman tebu. Sebagai imbalannya petani pemilik tanah menyerahkan

tanahanya kepada pihak pabrik gula.68 Besarnya uang tergantung pada tingkat kesuburan

tanah, pengairannya serta jauh tidaknya letak tanah itu dari rail-baan pabrik gula.

Kelemahan dalam sistem ini menunjukkan bahwa besarnya uang sewa yang

diterima oleh petani dirasakan kurang memadai. Biasanya petani mebandingkan antara

uang sewa dengan hasil tanahnya apabila diusahkan sendiri dengan tanaman pangan.

Selain itu dihubungkan dengan jangka waktu yang dianggapnya terlalu lama, karena

tanaman tebu biasanaya membutuhkan waktu antara 16 sampai 18 bulan.69 Di lain pihak

pabrik gula dalam menentukan besarnya uang di dasarkan pada harga gula yang

ditentukan oleh pemerintah. Akibatnya dari semua itu, maka sikap petani terhadap sistem

sewa kurang bergairah.

Pada awal berdirinya pabrik gula Colomadu dalam usaha memperoleh tanah

untuk tanaman tebu belum menggunakan sistem sewa seperti yang dikemukaan diatas.

Sistem ini dipakai pada masa pengalihan kepemilikan dari Praja Magkunegaran ke

67 Wawancara dengan Widodo, 15 Juli 2009. 68 Mudjijo Prodjosuhardjo dan Ahmad Sutarmadi, Sistem Penggunaan Tanah Untuk Tanaman

Tebu dan Kerja Sama Patani Tebu Rakyat, Seminar Tebu Rakyat tanggal 28-30 Agustus 1975, Yogyakarta, 1975, hal. 76-77.

69 Wawancara dengan Widodo, 15 Juli 2009.

Pemerintahan Republik Indonesia. Dalam sistem sewa ini pabrik gula Colomadu

menggunakan tanah rakyat yang terbagai ke 3 Kabupaten, seperti Boyolali, Sukoharjo,

dan Karanganyar.70

Sebagai landasan hukum bagi pabrik gula Colomadu dalam menggunakan tanah

rakyat adalah PERPU No. 38/1960, yang antara lain berbunyai : pabrik-pabrik gula

mendapatkan perlindungan untuk menggunakaan tanah rakyat. Sebaliknya desa harus

menyediakan sejumlah minimum luas tanah untuk menanam tebu. Walaupun pemerintah

telah mengeluarkan PERPU NO. 38/1960, namun pada kenyataannya pemasukan areal

sering tersendat-sendat hingga pihak berwajib terpaksa turun tangan. Hal itu disebabakan

karena uang sewa tanah yang ditetapkan pemerintah tidak sesuai lagi dengan pendapatan

dari usaha tani padi.

Upaya yang dilakukan pemerintah selain setiap tahun menaikkan besarnya uang

sewa, juga memberi berbagi tambahan premi seperti premi serah tanah,71 premi

dongkelan,72 dan premi produksi.73 Penambahan premi-premi itu bertujuan agar pada

akhirnya para petani menerima uang sewa yang memadai. Akan tetapi upaya ini belum

dapat menyelesaiakan masalah, karena petani merasa hasil yang diperoleh belum

memberikan keuntungan bagi mereka.

70 Ibid. 71 Premi serah tanah adalah uang tambah yang diberikan kepada petani yang menyerahkan

tanahnya dalam bulan Maret, April, dan Mei. 72 Premi dongkelan adalah uang yang diberikan oleh PG kepada petani, sebagai bantuan biaya

membersihkan tanh yang bersangkutan setelah tebunya ditebang.

73 Premi produksi adalah uang tambah yang diberikan kepada petani untuk tiap kuital hasil tebu di atas jumlah penghasilan tebu yang ditanam, yang biasanya ditentukan tiap hektarnya

Akibatnya sistem sewa tanah yang ditetapkan tiap tahun semakin sulit untuk

dilaksanakan. Perkembangan jumlah penduduk mengakibatkan kebutuhan tanah semakin

mendesak, yang berarti meningkatnya jumlah beras dan makanan. Dengan ini petani

mulai tidak rela menyewakan tanahnya untuk tanaman tebu. Mereka lebih suka menanam

padi yang dianggap lebih menguntungkan untuk mereka.

2. Sistem Tebu Rakyat

Berbeda dengan sistem tebu sewa, dimana seluruh pekerjaan kebun dan

peguasaan tanah selama jangka waktu tertentu berada dalam pihak pabrik gula, maka

dalam sistem tebu rakyat ini tanggung jawab pekerjaan sepenuhnya berada di tangan

petani atau pemilik lahan sendiri. Petani tebu rakyat dengan bakat, kemampuan dan

ketrampilan sendiri, mengusahakan tanaman tebu di atas tanah miliknya sendiri atau sewa

dari petani lain.74

Pada sistem ini petani bebas menjual dan menggilingkan tebunya kepada

siapapun. Besar kecilnya penghasilan tergantung kepada kemampuan mereka dalam

mengusahakan tanah dan tanamanya. Dengan demikian mutu dan kualitas tinggi

rendahnya rendeman tebu terlepas dari pengawasan serta tanggung jawab pabrik gula.

Dalam perkembangnya sistem tebu rakyat tidak terlalu berkembang di pabrik gula

Colomadu, karena sistem tebu ini hanya dikembangkan oleh para petani yang memiliki

modal yang cukup besar, sehingga untuk perawatan dan pengawasan sistem tebu ini juga

memperlukan tenaga kerja yang lebih banyak75

74 Mubyarto, 1968, Usaha Tani Tebu Dan Industri Gula Di Jawa, (Survey Agro Ekonomi

Indonesia,), hal. 57. 75 Ibid.

Sistem di atas merupakan sistem bagi hasil “ Tebu Rakyat”, sistem ini diatur

dalam PMPA No. 8 Tahun 1963 yang mengatur pelaksanaanya sebagai berikut:

4. Para petani pemilik/penanam tebu rakyat yang berada di dalam wilayah

kerja pabrik-pabrik gula tertentu, wajib menyerahkan tebunya kepada PG

tersebut untuk digiling menjadi gula kristal.

5. Perusahaan PG wajib menerima tebu rakyat yang diserahkan para petani

penanam tebu rakyat.

6. Setiap kuital tebu yang diserahkan petani kepada PG mendapat imbalan

langsung berupa gula kristal sebanyak 3 kg untuk penyerahan April dan

Mei. Setelah penyerahan sesudah Mei petani mendapatkan imbalan gula

kristal sebanyak 4kg.

Pada tingkat selanjutnya sebenarnya sistem tebu rakyat merupakan awal dari

adanya sistem TRI. Letak perbedaanya hanya pada penyediaan bimbingan secara intensif

kepada petani penanam tebu. Selain itu dalam sistem TRI pihak petani memperoleh

kredit atau bantuan dari pemerintah.

3. Sistem TRI

Perubahan sistem tebu pabrik (sistem sewa) ke sistem Tebu Rakyat Intensifikasi

tidak lepas dari dua hal, yaitu pertama mengenai keadaan produksi gula di Indonesia pada

masa lampau dan kedua mengenai sistem penggunaan tanah bagi sebagian besar pabrik

gula dalam mengusahakan tanaman tebunya.76 Pada tahun 1930 Indonesia merupakan

salah satu negara produsen gula yang menduduki tempat terkemuka. Pada waktu itu

produksi gula yang dihasilkan rata-rata 16,5 ton setiap hektar, dengan produksi secara

76 A. Rifa’i Husein, 1998, Peranan Program Tebu Rakyat Intensifikasi dalam Sistem Bimbingan

Massal, Jakarta: Badan Pengendali Bimas, hal. 23-24.

keseluruhan dapat mencapai 2.970.836 ton, sehingga dengan hasil produksi sekian

besarnya, maka Indonesia dapat dikatakan sebagai negara pengekspor gula.77

Perang dunia II dan Revolusi Fisik menyebabkan terjadinya penurunan produksi.

Pada tahun 1974 keadaan produksi gula belum mencapai hasil seperti pada waktu

sebelum perang.78 Kemudian pada tanggal 19 pebruari 1975 pemerintah mengadakan

sidang dewan stabilisasi Ekonomi. Sidang memutuskan semua perusahaan perkebunan

negara menyelenggarakan proyek perintis Tebu Rakyat Intensifikasi dengan sistem

Bimas.79

Sebagai kelanjutan keputusan sidang maka pada tanggal 22 April 1975

dikeluarkan Inpres Presiden No. 9 Tahun 1975 yang menetapkan penghapusan sistem

sewa rakyat. Adanya Inpres ini telah membawa perubahan dalam sistem pengusahaan

tanaman tebu. Pengusahaan tanaman tebu kini di serahkan kepada petani, sedangkan

pabrik gula hanya menjadi buruh giling.80 Inpres tersebuat membawa optimisme kepada

keyakinan pemerintah akan kenaikan produksi gula Nasional. Inpres ini mempuyai tiga

tujuan pokok, yaitu: meningkatkan produksi gula dalam negeri, Meningkatkan

pendapatan petani, dan Menghemat devisa untuk impor gula.

Kebijakan ini, membuat kegiatan produksi gula menjadi bagian dari program

pemerintah yang operasionalisasinya dilaksanakan dalam kerangka Bimas seperti

produksi padi yang sudah dimulai lebih dulu. Untuk menjamin agar tujuannya dapat

77 Dirjen Perkebunan, Beberapa Permasalahan Produksi dan Recana Tebu Rakyat Intensifikasi,

Seminar tebu rakyat tanggal 28-30 agustus 1975, Yogyakarta: tanpa penerbit, hal. 3. 78 Alec Gordon, 1982, ldeologi Ekonomi dan Perkebunan: Runtuhnya sistem Gula Kolonial dan

Merosotnya ekonomi, Jakarta: LP3ES, hal. 32.

79 Selo Soemardjan, dkk, Op. Cit., hal. 19-25.

80 Ibid. hal. 53-55.

dicapai, pelaksanaan program TRI dilengkapi beberapa kebijakan pendukung, yaitu:

penyediaan kredit lunak, bimbingan teknis untuk petani, penetapan harga provenue,

rehabilitasi pabrik gula - pabrik gula di Jawa, serta penetapan target areal dan produksi,

serta mekanisme operasional yang diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Pusat.

Pelaksanaan Inpres ini di pabrik gula Colomadu dilaksanakan secara bertahap.

Sesuai dengan program yang telah ditentukan dan sejalan dengan program pengalihan

dari tanaman sewa ke tanaman TRI. Proses peralihan sistem TRI yang dilaksanakan di

pabrik Colomadu secara penuh berlangsung mulai tahun 1983 untuk tanaman yang di

tanam di Kabupaten Boyolali dan, Kabupaten Sukoharjo, sedangkan di Kabupaten

Karanganyar mulai secara penuh dilaksanakan pada tahun 1981. Pelaksanaan areal TRI di

pabrik gula Colomadu pada awal tahun 1980-an dapat dikatakan selalu menunjukan hasil

yang memuaskan.81

Prosedur pemanfaatan areal sebelum dan sesudah Inpres No. 9 Tahun 1975 pada

dasarnya hampir sama. Mula-mula petugas pabrik gula membicarakan dengan kepala

desa mengenai kemungkinan luas areal yang dapat dimasuki. Dari hasil pembicaraan

dibuat suatu rencana areal yang selanjutnya rencana areal itu disampaikan ke Kabupaten

sebagai bahan untuk membuat Surat Keputusan Bupati mengenai areal tanah yang akan

di tanami tebu.82

Setelah adanya SKA Bupati, maka petugas menetapkan luas lahan yang definitif

agar dapat dibuat daftar nomatif petani pemilik tanah. Daftar nomatif pada sistem tebu

81 Wawancara dengan Irsad, 20 Juli 2009. 82 Wawancara dengan irsad, 20 Juli 2009.

sewa digunakan sebagai dasar pembayaran uang sewa, sedangkan pada sistem TRI

digunakan sebagai dasar pengajuan kredit. Pada dekade tahun 1990-an di pabrik gula

Colomadu sudah mulai kekurangan bahan baku dalam proses pembuatan gula. Hal ini

terjadi karena petani di daerah ini sudah enggan menanam tebu.83 Keenggan para petani

di daerah pabrik gula Colomadu disebabkan karena mulai berkembangnya daerah

Colomadu kearah lingkungan perkotaan, sehingga tanah atau lahan disekitar pabrik gula

Colomadu banyak yang beralih fungsi. Pengalihan fungsi lahan membuat para petani

enggan tanahnya ditanami tebu.84 Hal ini bisa terjadi karena Program TRI sudah tidak

bisa mengikat petani.

Menurut mereka program TRI membuat terjadi disintegrasi dalam penguasaan

proses produksi gula. Proses produksi tebu dilakukan oleh petani sedangkan proses

pengolahan dilakukan oleh PG. Sementara penyediaan sarana produksi pertanian

dilakukan oleh KUD, dan pembiayaan kegiatan produksi tebu disediakan pemerintah

melalui paket kredit bersubsidi. Konsekuensi dari pemisahan tersebut adalah terjadinya

berbagai hambatan manajemen produksi dan penurunan standar penerapan budidaya tebu

dan teknologi prosesing, sehingga berakibat pada rendahnya hasil panen tebu.85

Petani mulai berfikir untuk menanam tanama padi dari pada tebu. Keinginan dari

para petani semakin meluap-luap dengan dikeluarkannya Inpres No 5 Tahun 1998. Inpres

ini tentang penghapusan Program Pengembangan Tebu Rakyat.86 Dampak dari kebijakan

ini membuat sistem sewa yang selama ini telah dibekukan oleh pemerintah muncul

83 Wawancara dengan Widodo, 15 Juli 2009. 84 Wawancara dengan Widodo, 15 Juli 2009. 85 Mubyarto, Op. Cit., hal. 124-126. 86 Sumber ini dapat dilihat di bagian SDM pabrik gula Colomadu tentang Inpres No 5 Tahun 1998.

kembali. Sehingga pada tahun ini pabrik gula Colomadu memakai sistem sewa tanah

kepada petani. Sistem sewa tanah pabrik gula Colomadu sudah tidak menyewa di daerah

sekitar pabrik gula Colomadu karena harga tanah di sekitar pabrik gula Colomadu mahal.

Untuk melanjutkan sistem sewa yang ada di pabrik gula Colomadu, maka pihak PG

menyewa tanah di daearah Boyolali, tepatnya di Sambi dan Simo.

BAB III

REAKSI PEKERJA COLOMADU DALAM MENGHADAPI

PENIDURAN PABRIK GULA COLOMADU

A. Latar Belakang Peniduran Pabrik Gula Colomadu

Peniduran pabrik gula Colomadu tidak lepas dari dua faktor. Pertama kebijakan

pemerintah yang menyangkut tentang tanaman tebu dan upaya peningkatan produktivitas

gula. Kedua, perkembangan ekonomi yang mendorong pengalihan fungsi lahan pertanian

di sekitar pabrik gula Colomadu, faktor yang disebutkan di atas dapat dijelaskan, seperti

di bawah ini.87

1. Kebijakan Pemerintah Tentang Tanaman Tebu

Pemerintah dalam upaya untuk mendorong petani agar mau menanam tanaman tebu

melakukan berbagai cara seperti, program tebu rakyat intensifikasi (TRI). Ini merupakan

sebuah produk kebijakan pemerintah Orde Baru dalam agraria. Dalam pembuatan produk

kebijakan agraria pemerintah selalu menekankan dua segi. Pertama, kebijakan agraria

lebih memfokuskan kepada peningkatan produksi dari pada penataan struktur agraria. Hal

ini dilakukan karena pemerintah Orde Baru lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi

yang lebih tinggi sebagai strategi pembangunan pemerintah orde baru. Kedua, penekanan

stabilitas politik dalam pencapaian tujuan pembangunan ekonomi dipandang sebagai

persyaratan bagi terlaksananya program kebijakan pemerintah.88

87 SuaraMerdeka, Senin 9 Maret 1998. 88 Endang Suhendar dan Yohana Budi Winarni, 1998, Petani dan Konflik Agraria, Bandung:

Yayasan Akatiga, hal. 99.

Kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan agraria yang dipilih adalah kebijakan yang

membuka peluang seluas-luasnaya bagi pemodal besar dalam upaya mengejar

pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kebijakan ini mendorong pihak swasta agar berperan

lebih besar dalam upaya pengembangan ekonomi dengan menggunakan teknologi yang

maju dan efisien. Salah satu cara yang ditempuh adalah penggunaan lahan yang beralih

dari penanaman sumber pangan untuk kelangsungan hidup petani menjadi sumber

penumpukan kapital untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi.89 Hal ini terlihat dari

sikap pemerintah yang memberikan dukungan kepada pemilik modal dalam membangun

perkebunan-perkebunan besar dengan tanah-tanah yang luas akibatnya jumlah petani

yang tidak bertanah semakin besar. Selain itu secara tidak sadar kebijakan yang dipilih ini

telah meminggirkan petani.

Akibat dari konteks seperti itu, Inpres No 9 Tahun 1975 tentang TRI muncul. TRI

dipandang sebagai solusi bagi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas produksi gula

secara cepat. Ide ini timbul karena pada dekade tahun 1960-an terjadi pergeseran dalam

konsumsi gula nasional yang terus meningkat sedangkan produksi gula mengalami

penurunan. Hal ini terlihat dari tabel berikut:

89 Gunawan Wiradi, 2000, Reforma Agraria Perjalanan yang Belum Berakhir, Yogyakrta: INSIST,

KPA dan Pustaka Pelajar, hal. 160-162.

Table. 2. Produksi Gula, Konsumsi, Impor dan Ekspor Indonesia 1960-2007

Tahun Produksi

(ribuan ton)

Konsumsi

(ribuan ton)

Impor

(ribuan ton)

Ekspor (ribuan

ton)

*1960 675,406 715,150 59 34,703

1961 626,680 590,903 16 0

1962 588,788 584,641 - 61,048

1963 652,000 386,000 0 162,000

1964 650,000 550,000 0 103,572

1965 740,000 578,000 0 150,000

1966 606,611 574,900 37,563 54,597

1967 658,528 724,809 37,524 -

1972 889,300 960,676 736 -

1977 1,104,852 1,452,600 544,653 -

1982 1,585,000 1850,000 833,625 -

**1987 2,111,000 2.284,000 141,000 -

1993 2,470,300 2.692 ,000 239,000 -

1998 1,491,520 3,300,000 1,181,000 -

2003 1,631,919 3,350,000 1,600,000 -

2007 2,600,000 3,750,000 1,175,000 -

Sumber: *Budjono Wiroatmojo, Pergulaan di Indonesia dan Prospeknya di Masa Depan:

BP3GI, Pasuruan.

** Kliping Agribisnis MMA-IPB

Dari table di atasa terlihat bahwa produksi gula Nasional mengalami penurunan

secara naik turun setiap tahunnya sedangkan konsumsi gula mengalami peningkatan

terus-menerus. Puncak dari peningkatan konsumsi gula nasional terjadi pada tahun 1967.

Hal ini terlihat dari produksi gula yang lebih kecil dibandingkan dengan konsumsi gula

karena itu pemerintah melakukan impor gula untuk pertama kalinya dengan kapasitas

yang besar bila dibandingkan dengan tahun 1960. Sejak itu impor gula terus meningkat

dan berakhirlah posisi gula sebagai komoditas ekspor.90 Setelah itu kebijakan pergulaan

berubah secara fundamental yang dahulu kebijakan diarahkan pada ekspor, maka sejak

tahun 1967 kebijakan pergulaan lebih diarahkan untuk stabilisasi harga dalam negeri dan

untuk mengurangi volume impor.91

Awal program TRI tahun 1975, luas areal lahan tanaman tebu sekitar 104.777 ha

dan mengalami peningkatan yang luas biasa pada 10 tahun kemudian mencapai 277.615

ha.92 Peningkatan luas lahan tidak lepas dari faktor pemberian kredit yang berupa uang

tunai kepada petani. Bagi petani kecil, uang tunai merupakan “benda” yang langka

sehingga menarik minat petani untuk menjadi peserta TRI sedangkan bagi petani kaya,

tanaman tebu merupakan komuditas yang menjajikan apalagi secara teknis hasil

produksinya dipastikan laku dipasaran karena PG akan membelinya.93

90 Disbun Jatim, ” Dinamika Kebijakan Pergulaan Nasional ”, http: www.Disbunjatim.co.cc. 91 Ibid. 92 M. Zainal dan Uji Saptono,” Kebijakan Gula Habis Manis Sepah Dibuang ”, Agrimedia Volume 5

No 2, Juli 1999, hal 48. 93 Sarimin yang sejak awal mengikuti program TRI mengatakan dengan lus lahan yang hanya 0,2 Ha

dirinya mendapat kredit yang besarnya ratusan ribu rupiah. Uang yang diterima digunakan untuk mencukupi kebutuhannya.

Selain itu, petani kaya merupakan pihak pertama yang diberitahu pemerintah

setempat dalam upaya mengembangkan sistem TRI. Faktor lain yang mendukung

perluasan lahan TRI adalah keseganan atau ketakutan petani terhadap pamong desa atau

tokoh-tokoh masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena pola patronase yang kuat pada

masyarakat desa menyebabkan petani mengikuti apa yang dilakukan elite desa, termasuk

mengikuti program TRI. Sistem politik pada masa ini otoriter sehingga mengharuskan

pegawai pemerintah di tingkat bawah mau tidak mau melaksanakan program pemerintah.

Perjalanan dari sistem TRI pada kenyataannya adalah paksaan kepada petani untuk

ikut serta dalam program dengan jalan menanam tebu di tanah mereka. Paksaan ini

bertujuan untuk pencapaian target yang ditetapkan setiap tahunnya, baik dalam luas lahan

areal maupun jumlah produksinya. Selain itu paksaan ini mendorong pemimpin daerah

agar mampu mencapai target yang telah ditentukan agar posisinya terasa “ aman “.94

Untuk mengamankan target capaian produksi seringkali cara-cara yang bersifat

memaksa digunakan agar petani terlibat dalam penanaman tebu. Cara tersebut biasanya

berupa pemangilan kepada petani yang lahannya tidak mau atau menolak ditanami tebu

untuk bertemu Kepala Desa atau Pamong Desa yang di sertai pegawai Kecamatan. Cara

ini efektif karena petani merasa enggan atau takut berurusan dengan aparat Desa.95

Awal pelaksanaan TRI di Colomadu dapat berjalan dengan baik karena hubungan

patronase yang kuat diantara petani dan elit desa. Hubungan ini dapat berjalan dengan

baik karena elite desa yang ditunjuk oleh pemerintah selalu memberikan tauladan kepada

94 Disetiap level program TRI mendapat capaian, bila luas lahan maupun hasil produksi. Apabila

target capaian gagal, kedudukannya akan terancam. Seorang mantan Kepala Desa MalangJiwan menceritakan bahwa ketika dirinya menjabat Kades memiliki tugas menyiapkan lahan di desanya dalam luas tertentu sebagaimana yang ditugaskan oleh Camat. Setiap tahun, dirinya mendapat target beberapa hektar dan harus dapat terpenuhi. Wawancara, Sabtu 14 November 2009.

95 Wawancara dengan Suyamto, Rabu 15 Juli 2009.

petani. Tauladan yang diberikan kepada petani adalah pemberikan penyuluhan-

penyuluhan tentang menanam tebu yang baik dan benar. Usaha yang dilakukan oleh elite

desa ini telah mendorong petani memperluas lahan penanaman tebu di Colomadu.96 Hal

ini terlihat dari tabel luas areal TRI sebagai berikut:

Table 3. Luas Areal Tebu Rakyat Intensifikasi PG Colomadu ( Ha )

Luas Areal ( Ha )

Tahun Boyolali Sukoharjo Karanganyar Jumlah

*1981 548.510 1.145.810 205.100 1.939.110

1982 927.620 1.185.500 219.150 2.256.330

1983 1.108.970 1.259.310 234.810 2.603.790

1984 1.021.250 1.120.970 224.570 2.366.790

1985 874.510 1.034.470 200.570 2.109.550

1986 969,391 1.074,025 228,718 2.272,134

1987 932,911 1.010,917 204,477 2.148,305

1988 981,590 898,928 381,927 2.262,445

1989 703,777 812,032 462,191 1.978,000

1990 608.333 739,234 387,677 1.735,244

** 1993 588,765 688,453 308,564 1.585,782

1994 512,342 598,867 398,958 1.510.167

1995 498,765 502,675 302,785 1.304,225

1996 450,675 500,871

297,543

1.249,089

1997 409,765 498,132 278,987 1.186,884

Sumber: * Data Statistik Tanaman PG Colomadu Tahun 1981-1990

96 Wawancara dengan Suyamto, Rabu 15 Juli 2009.

** Data Rkap MG. 1993-1997

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 1981 program TRI di PG

Colomadu baru berjalan di Kabupaten Karanganyar sehingga peningkatan luas areal TRI

tidak besar. Setelah memasuki tahun 1983 areal TRI di PG Colomadu mengalami

peningkatan karena ketiga kabupaten telah melaksanakan program TRI yang meliputi

Kabupaten Sukoharjo, Boyolali, dan Karanganyar. Program TRI di PG Colomadu

mengalami penurunan setelah tahun 1990-an, hal ini terjadi karena adanya bentuk

perlawanan petani. Menurut Scott, sebagai everday form of peasent resistance atau

bentuk perlawanan sehari-hari dari kaum tani merupakan hal yang harus menjadi

perhatian.97

Bentuk perlawanan petani tebu itu lebih tepat disebut sebagai pembangkangan,

antara lain adalah petani tidak bersedia terlibat atau ikut dalam proses produksi tebu

mulai dari pratanam sampai pascapanen sehingga petani menyerahkan tanggung jawab

proses produksi kepada ketua kelompok sebagai sikap ketidakpedulian. Kondisi itu

merupakan kesempatan bagi petani untuk menyiasati wajib tanam tebu dengan

memindahkan ke petak yang kurang subur. Selain itu petani juga bisa membiarkan tebu

terbakar atau membakarnya sendiri.

Pembakaran ini terjadi di daerah Singopuran, Malangjiwan, Paulan dan Gajahan.

Walaupun dalam skala kecil atau tidak luas, namun terbakarnya areal tebu selalu di

jumpai tiap tahun. Menurut salah satu petani, pembakaran itu disebabkan karena adanya

keterlambatan dalam penebangan. Pembakaran tebu itu paling sering terjadi pada lahan

97 James C. Scott, 1993, Perlawanan Kaum Tani, Jakarta: Yayasan Obor.

yang diusahakan oleh petani tebu kaya atau para cukong. Bagi petani gurem yang

lahannya terpaksa disewakan, keterlambatan penebangan berarti perpanjangan masa sewa

tanpa pendapatan.98

Bentuk lain dari perlawanan petani adalah pencurian terhadap batang-batang tebu

yang ditanam pabrik dan lahan yang dikuasi petani kaya. Pencurian tebu dilakukan secara

sporadis, dan dalam jumlah yang tidak banyak. Kebiasaan pencurian ini merupakan salah

satu bentuk rasa kecewa yang muncul karena kehidupan subsisten petani mulai terancam.

Sebagai bentuk perlawanan, pembangkangan petani tebu bukanlah suatu bentuk

pemberontakan, karena tidak diikat oleh kesadaran kelas tetapi dipersatukan oleh

kesadaran pengalaman yang disebabkan proses marginalisasi dalam sistem produksi

TRI.99

Setiap tindakan perlawanan dari petani selalu dilakukan secara diam-diam dan

sembuyi-sembuyi. Dengan tujuan agar aturan-aturan tradisional yang menjamin

keamanan ekonomi petani segera dikembalikan karena secara moral hak tersebut

menjamin kebutuhan-kebutuhan fisik manusia atas kelangsungan hidupnya. TRI

dipandang sebagai ancaman atas kelangsungan hidup petani, karena kebutuhan

subsistennya digusur oleh tanaman komoditas. Sikap petani menolak menanam tebu dan

lebih memilih tanaman pangan. Menurut Popkin, dipandang sebagai suatu sikap

rasionalitas dari petani. Selain itu dikatakan, petani homo oekonomicos yang akan terus

berusaha memaksimalkan sumber daya dan kemakmuran bagi dirinya sendiri.100

98 Wawancara dengan Sumadi, Hadi Suwarto, dan Mujito, Sabtu 25 Juli 2009 . 99 Wawancara dengan Irsad, Rabu 20 Juli 2009 100 Samuel L Popkin, 1986, Petani Rasional, Jakarta: Yayasan Padamu Negeri.

Besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menanam tebu dibandingkan dengan

hasil setoran ke PG membuat sebagian besar petani menolak TRI. Keberatan petani untuk

terlibat secara aktif dalam program TRI terutama didasarkan pada tingkat keuntungan

yang diperoleh dari tanaman tebu yang lebih kecil dari pada dari jenis tanaman lain.

Secara psikologis petani benar-benar merasa kehilangan kebebasan untuk mengolah

lahan pertanian sendiri. Petani lebih memilih menanam padi dari pada menanam tebu,

karena akan lebih banyak memberi penghasilan bagi para petani. "Kalau kami boleh

memilih, tentu akan lebih memilih menanam padi," ungkap rata-rata petani TRI di

Colomadu.101 Keegganan petani menanam tebu karena sebelum masa panen tiba petani

sudah punya utang kepada PG. Utang itu meliputi, penjagaan lahan pertanian, pupuk,

bibit, dan obat-obatan yang harus dibayar setelah panen. Sementara ongkos giling dan

ongkos angkutan masih juga dibebankan kepada petani. Alasan yang dikemukakan di atas

membuat perjalanan sistem TRI di PG Colomadu tidak berhasil.

Ketidakberhasilan ini terlihat dari PG Colomadu dalam mendapatkan bahan baku

merasa kesulitan. Kesulitan dalam mendapatkan bahan baku terjadi karena pada tahun

1998 pemerintah mencabut Inpres No. 9 Tahun 1975 tentang TRI.102 Penghentian inpres

ini membuat penanaman tanaman tebu semakin berkurang dan mendorong petani tebu

kurang bergairah menanam tebu dan beralih menanam tanaman alternatif ( padi dan

palawija) sehingga pada tanggal 1 Mei 1998 PTPN IX secara resmi menidurkan PG

Colomadu. Peniduran PG Colomadu pada tahun ini membuat kegiatan produksi berhenti

101 Wawancara dengan Beberapa Petani TRI di Colomadu. 102 Khudori, 2004, Neoliberalisme Menumpas Petani, Yogyakarta: ResistBook, hal 241

dan kegiatan utama yang dilakukan oleh PG Colomadu pada tahun ini hanya

menaman.103

Penanaman yang dilakukan PG Colomadu setelah peniduran tidak dilaksanakan di

sekitar PG Colomadu. Hal ini terjadi karena harga sewa tanah di daerah ini mahal dan

kebanyakan petani di sekitar daerah ini telah beralih menaman padi. Selain itu lahan di

sekitar pabrik juga telah beralih fungsi sebagai tempat pemukiman penduduk.

2. Perkembangan Ekonomi Yang Mendorong Pengalihan Fungsi Lahan

Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar pada sepuluh tahun terakhir ini telah

mengalami perkembangan. Perkembangan ini akibat dari interaksi antara desa dan kota.

Hubungan ini timbul karena adanya kemajuan-kemajuan di bidang perhubungan dan lalu

lintas di daerah ini. Akibatnya penduduk di desa telah banyak mendapat pengaruh kota,

sehingga persentase penduduk desa yang bertani mulai berkurang dan menceburkan diri

dengan pekerjaan yang nonagraris.104 Dampak dari hal itu membuat pembangunan semakin

berkembang dan tuntutan kebutuhan masyarakat akan pemukiman dan fasilitas kehidupan

meningkat.

Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan di Kecamatan

Colomadu. Lahan pertanian di sekitar PG Colomadu yang luas secara drastis menjelma

menjadi rumah-rumah.105 Perubahan ini terjadi karena sawah makin jarang memberi

kepastian hidup dalam kalkulasi pendapatan, dan kebutuhan. Akibatnya generasi muda

memandang profesi sebagai petani dianggap pekerjaan yang kotor, sengsara, dan kurang

bergengsi. Perubahan cara pandang tersebut, membuat citra petani dibenak mereka semakin

103 Wawancara dengan Marwanto, Kamis 15 Juli 2009. 104 Bintarto R, 1983, Interksi Desa Kota dan Permasalahannya, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 61.

105 Wawancara dengan Pegawai Kecamatan Colomadu.

menurun. Dengan demikian lahan pertanian bukan lagi merupakan aset sosial semata, tetapi

lebih diandalkan sebagai aset ekonomi atau modal kerja bila mereka beralih profesi di luar

bidang pertanian.106

Mereka tidak akan keberatan melepaskan lahan pertaniannya untuk di alih-fungsikan

pada penggunaan non pertanian. Keadaan tersebut semakin diperburuk dengan kondisi

ekonomi di sekitar pabrik gula Colomadu yang sedang mengubah lahan pertanian menuju

lingkungan kota yang dinamis.107 Hal ini terlihat dari penurunan lahan pertanian di daerah

Colomadu sebagai berikut:

Tabel 4. Macam Penggunaan Lahan dan Luas Perubahannya di Daerah Colomadu

Tahun 1999-2007

Luas Lahan Menurut Peggunaannya (Ha) Tahun

Sawah Bagunan/Perkampungan Tegal Lain-lain

Jumlah

1999 819,3 621,3 70.3 54,9 1565,8

2001 751,6 670,1 65,6 69,4 1556,7

2003 698,4 688,7 62,6 72,8 1522,1

2005 681,8 741,9 60,6 77,4 1561,7

2007 588,6 778,6 58,7 80,2 1506,1

Sumber: Monografi Kecamatan Colomadu Tahun 1999-2007

Dari tabel di atas terlihat bahwa setelah peniduran PG Colomadu penurunan lahan

pertanian dari tahun ke tahun terus menurun sedangkan pembangunan perkampungan

atau pemukiman baru terus meningkat setiap tahun. Perubahan ini menyebabkan semakin

bertambahnya bangunan atau perkampungan di Kecamatan Colomadu karena pada tahun

106 Raldi Hendro Koestoer, 1997, Perspektif Lingkungan Desa-Kota, Jakarta: UI-PRESS, hal. 26-35.

107 Wawancara dengan Sunarto, Rabu 5 Agustus 2009

1999 jumlah bangunan/perkampungan hanya sebesar 621,3 ha, tetapi pada Tahun 2007

bertambah menjadi 778,6 ha.

Penurunan pengalihan fungsi lahan di Kecamatan Colomadu tidak lepas dari

perkembangan Kota Solo yang semakin luas. Hal ini berdampak pada masuknya

penduduk Solo ke daerah Colomadu terutama di daerah tepian yang berbatasan dengan

Kota Solo. Banyak daerah yang dulu untuk tanaman tebu telah berubah menjadi

pemukiman penduduk.108 Perubahan ini terjadi karena petani diarahkan ke model

pertanian yang mengejar produktivitas dari pada mencukupi kebutuhan subsintensinya.

Akibatnya moral petani seperti gotong-royong telah digantikan dengan pola hubungan

pasar yang mendorong terjadinya proses industrialisasi dan modernisasi.109

Perubahan lingkungan di pabrik gula Colomadu membuat persepsi masyarakat

tentang tanah dianggap sebagai sumber kekayaan yang dapat mengubah hidup mereka.

Colomadu adalah Daerah pinggiran dari Kota Solo, karena itu dengan semakin

berkembangnya Kota Solo membuat pelebaran kota pinggiran tidak terelakan lagi.

Perubahan makna ini adalah tanda seru dari arus masyarakat modern yang menganggap

sawah tidak untuk menanam padi, jagung, atau tebu tetapi untuk menanam modal. Selain

itu sawah memiliki arti uang, bukan untuk mendapatkan hasil panen dari tanaman.110

Selanjutnya pabrik gula Colomadu mengalami kesulitan dalam pemenuhan bahan baku

dalam proses produksi. Suara-suara mesin-mesin pabrik dan troli tebu yang sepuluh tahun

yang lalu masih terdengar sekarang sudah tidak terdengar.

108 Solopos, 9 Mei 2009. 109 Robert Redfiled, 1985, Masyarakat Petan dan Kebudayaani, Jakarta: Rajawali, hal 95.

110 Raharjo, 1999, Pengantar SosiologiPedesaan dan Pertanian, Yogyakarta: UGM Press, hal 192.

Hamparan sawah dengan tanaman tebu sudah tidak terlihat lagi. Sekarang bila

melewati sekitar pabrik gula Colomadu hanya akan terlihat perumahan-perumahan

penduduk dan tanaman padi. Kenyataan ini terlihat dari anggapan masyarakat sekitar

pabrik gula Colomadu bahwa menjadi petani tebu, dan menggarap sawah adalah suatu

jenis pekerjaan yang dianggap tidak memberikan keuntungan yang besar dalam

memenuhi kebutuhan hidup. Keadaan ini menjadikan citra Colomadu sebagai penghasil

gula sudah terlupakan oleh masyarakatnya.

B. Reaksi Pekerja Dalam Menghadapi Peniduran Pabrik Gula Colomadu

Peniduran pabrik gula Colomadu tidak lepas dari peranan masyarakat di sekitar

pabrik gula Colomadu. Salah satu yang menjadi alasan peniduran PG Colomadu adalah

kekurangan bahan baku untuk mengiling. Kekurangan bahan baku ini disebabakan oleh

pengalihan fungsi lahan pertanian di sekitar pabrik gula Colomadu. Lahan-lahan

pertanian yang dulu digunakan untuk tanaman tebu telah berubah menjadi hamparan

perumahan penduduk. Pengalihan fungsi lahan secara besar-besaran membuat

kelangsungan produksi pabrik gula Colomadu tidak bisa dipertahanakan lagi.111

Pada tahun 1997 Direksi PTPN IX mengeluarkan kebijakan tentang amalganasi

lima pabrik gula di Jawa Tengah, yaitu Pabrik Gula Colomadu, PG Ceper Baru, PG

Kalibagor, PG Banjeratma dan PG Cepiring. Dari kebijakan itu PG Colomadu secara

resmi ditutup tanggal 1 mei 1998.112 Awal peniduran pabrik gula Colomadu menghadapi

tentangan dari para pekerja pabrik gula baik tenaga tetap, musiman,dan boronga.

Berbagai elemen karyawan pabrik gula Colomadu dibuat resah dengan kebijakan yang

111 Wawancara dengan Widodo, Rabu 15 Juli 2009. 112 Lampiran 3.

dibuat oleh Direksi PTPN IX. Keresahan para karyawan PG timbul karena sebagian dari

karyawan PG akan dipercepat pensiunnya dan sisanya dipindahkan ke PG Tasikmadu

sehingga mendorong pekerja pabrik gula Colomadu mengadakan protes kepada pihak

Direksi PTPN IX.113

Protes dilakukan oleh para tenaga kerja PG Colomadu yang telah bekerja di atas 20

tahun. Menurut para pekerja percepatan pensiun dini dianggap tidak adil karena untuk

memperoleh pekerjaan baru akan terasa sulit serta dalam proses pensiun dini pihak

Direksi PTPN IX dianggap tebang pilih. Keluhan para pekerja PG Colomadu yang

disampaikan kepada Direksi PTPN IX tidak didengar. Terbukti Direksi Mengeluarkan

daftar nama-nama pegawai pabrik gula Colomadu yang di percepat pensiunnya.

Kebanyakan pegawai yang dipercepat pensiunnya adalah bagian Intalasi. Hal ini

dilakukan Direksi PTPN IX karena setelah PG tidak beroperasi tenaga yang tidak

diperlukan adalah bagian Intalasi. Fungsi bagian Instalasi adalah memperbaiki dan

merawat mesin-mesin pabrik gula. Dengan alasan ini pensiun dini bagi karyawan yang

berasal dari bagaian Instalasi tidak bisa dihindarkan.114

Untuk menyelesaikan masalah hak-hak karyawan dan tali asih, maka Direksi PTPN

IX mengeluarkan daftar tunjangan yang diterima oleh karyawan sesuai masa kerja dan

jabatan. Posisi yang tidak menguntungkan juga harus dihadapi oleh para buruh PG

Colomadu baik buruh harian atau borongan. Para buruh sebelum peniduran PG

Colomadu mendapatkan hasil dari pekerjaan untuk membuka tanah, menanam, dan

akhirnya menebang tebu. Buruh–buruh ini didatangkan dari lingkungan pabrik gula

113 Wawancara dengan Jumadi, Senin 10 Agustus 2009. 114 Wawancara dengan Jumadi, Senin 10 Agustus 2009.

Colomadu sedangkan buruh borongan didatangkan dari daerah lain. Kenyataan yang

pahit harus dihadapi oleh para buruh PG Colomadu karena ladang kehidupan yang biasa

mereka kerjakan sudah tidak beroperasi lagi sehingga penghasilan mereka berkurang

dengan demikian angka penggaguran di Colomadu meningkat.115

BAB IV

DAMPAK PENIDURAN PABRIK GULA COLOMADU TERHADAP KEADAAN

SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT COLOMADU DAN PEKERJA PABRIK

GULA COLOMADU

Peniduran pabrik gula Colomadu sudah berlangsung selama 10 tahun. Dalam

perjalanananya peniduran ini mempunyai dampak positif maupun negatif bagi pabrik

gula Colomadu dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Colomadu dan para pekerja

PG Colomadu. Dampak positif bagi masyarakat Colomadu, yakni pengalihan tanaman

tebu ke padi, perkembangan pemukiman penduduk sedangkan dampak negatif hilangnya

tradisi cembengan. Untuk pabrik gula Colomadu dampak negatif yakni peralihan

tanaman tebu ke padi dan perkembangan pemukiman penduduk sedangkan bagi pekerja

PG Colomadu dampak negatif perubahan struktur kepegawaian dan percepatan pensiun

dini. Perubahan sosial ekonomi yang terjadi akibat peniduran PG Colomadu baik positif

dan negatif akan diuraikan sebagai berikut:

A.Pengalihan Penanaman Tebu ke Padi

115 Wawancara dengan Sardi, Kamis 23 Juli 2009.

Peniduran pabrik gula Colomadu tidak lepas dari perubahan proses yang terjadi

di dalam masyarakat. Perubahan proses merupakan perubahan yang bukan mendasar

melainkan perubahan modifikasi dari perubahan yang mendasar yang pernah terjadi.116

Perubahan proses yang terjadi di Colomadu adalah perubahan jenis penanaman. Jenis

penanaman yang dilakukan petani berupa tebu menjadi padi. Pergantian penaman ini

didorong oleh resiko dan ketidakpastian hasil tebu untuk mencukupi kebutuhan hidup

bagi petani.117 Petani memandang menanam tebu memperlukan waktu antara 16-18 bulan

sampai panen. Waktu yang lama ini membuat pendapatan petani naik-turun bahkan bisa

untung dan rugi, hal ini berbeda dengan menanam padi. Menurut petani di Colomadu

menanam padi lebih banyak menghasilkan keuntungan dari pada tebu. Hal ini bisa terjadi

karena lingkungan di sekitar PG Colomadu merupakan daerah yang subur dan didukung

dengan aliran irigrasi yang baik sehingga hasil panen padi dapat dirasakan setiap tahun

dua kali. Adanya alasan seperti itu membuat wilayah Colomadu terjadi proses

pengalihan tanaman tebu ke padi yang mulai marak pada tahun 1990-an.118

Desa-desa yang berubah dalam penanaman tebu ke padi meliputi Gajahan,

Blulukan, Bolon, Paulan dan Malangjiwan.119 Akibatnya pabrik gula Colomadu

mengalami kesulitan dalam memperoleh pasokan bahan baku. Pasokan bahan baku di PG

Colomadu mulai semakin berkurang dengan dikeluarkannya UU No. 12 Tahun 1992

tentang Sistem Budidaya Tanaman. UU ini pada intinya memberikan kebebasan kepada

116 Soleman B. Taneko, 1984, Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan,

Jakarta: CV. Rajawali, hal. 155.

117 Mubyarto,1983, Masalah Industri Gula di Indonesiia, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, hal 122-123.

118 Wawancara Mulyadi, Selasa 17 November 2009. 119 Ibid.

petani dalam mengusahakan lahannya untuk ditanami tanaman yang paling

menguntungkan di daerahnya. Proses perkembangannya UU ini terjadi penafsiran yang

berbeda antara petani dan PG Colomadu sehingga menanam tebu tidak lagi kewajiban

tetapi merupakan pilihan bebas petani berdasarkan rasional ekonomi.120

Dampak dari undang-undang ini bagi PG Colomadu adalah penurunan luas

areal TRI. Hal ini telihat dari luas lahan TRI yang dulu luas lahan TRI tahun 1990 sekitar

1.735,244 ha menjadi 1585,782 ha pada tahun 1993. Proses penurunan areal tanaman

tebu di PG Colomadu terus mengalami penurunan sampai tahun 1997.121 Untuk

mengatasi penurunan areal tebu, maka pada tahun 1997 pemerintah mengeluarkan Inpres

No. 5 Tahun 1997 tentang Program Pengembangan Tebu Rakyat, yang bertujuan untuk

mengoptimalkan sinergi dan peran tebu rakyat, perusahaan perkebunan, dan koperasi

dalam pengembangan industri tebu. Inpres di atas belum berjalan sesuai dengan harapan

pemerintah, pada tahun 1998 pemerintah mencabut inpres tersebut karena inpres itu tidak

mendapatkan respon dari para petani dan diganti dengan Inpres No. 5 Tahun 1998, yang

bertujuan membebaskan petani menanam komoditas yang paling menguntungkan sesuai

dengan UU No. 12 Tahun 1992.122

Dikeluarkan inpres itu membuat kondisi penanaman tebu di Colomadu semakin

parah. Hal ini terjadi karena para petani merasa mendapatkan dukungan dalam

pengalihan tanaman yang dianggap paling menguntungkan. Anggapan petani tanaman

120 Sumber ini dapat dilihat di bagian SDM pabrik gula Colomadu tentang UU No 12 Tahun 1992 . 121 Data statistik tanam PG tahun 1986-1990 dan data Rkap MG Tahun 1993-1997. 122 Sumber ini dapat dilihat di bagian SDM pabrik gula Colomadu tentang Inpres No 5 Tahun 1998.

yang menguntungkan adalah padi sehingga pada tahun ini hampir sebagian besar

tanaman yang ditanam di Colomadu adalah padi.123 Hal ini terlihat dari tabel berikut:

Table 5. Luas Tanaman Tebu dan Padi di Colomadu 1998-2007

Luas Tanam ( Ha )

Tahun Tebu Padi

1998 115,373 1.289

1999 181,18 908

2000 89,72 1.245

2001 97,850 1.096

2002 107,299 972

2003 58,214 903

2004 31,873 972

2005 77,500 884

2006 51,74 887

2007 67,104 890

Sumber: BPS, Karanganyar Dalam Angka 1998-2007.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa setelah peniduran PG Colomadu Tahun

1998 pengalihan luas tanam dari tebu ke padi di Colomadu mengalami peningkatan yang

paling besar. Dari tahun ke tahun luas tanam tebu terus mengalami penurunan sedangkan

luas tanam padi mengalami peningkatan. Hal ini membuat dominasi tanaman padi tidak

tertahan lagi sehingga tanaman tebu hanya ditanam di tanah-tanah kas desa.

123 Wawancara dengan Widodo, Rabu 15 Juli 2009.

B. Perkembangan Pemukiman Penduduk

Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik

dalam lingkup ruang perkotaan maupun pedesaan dan memiliki fungsi sebagai

lingkungan tempat hunian serta tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan

penghidupan.124 Dari pengertian itu maka daerah Colomadu yang pada awalnya

merupakan daerah pertanian berkembang menjadi sasaran pendirian pemukiman

penduduk akibat semakin tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan kepadatan

penduduk di Kota Surakarta.

Perubahan ini terjadi karena berkembangnya daerah tepian kota yang

mendorong pertumbuhan perekonomian yang menuntut pembangunan infrastruktur baik

berupa jalan, bangunan industri dan pemukiman. Dengan kondisi demikian permintaan

terhadap lahan untuk penggunaan hal tersebut semakin meningkat. Akibatnya banyak

lahan sawah terutama yang berada di sekitar daerah pinggiran perkotaan mengalami alih

fungsi ke penggunaan tersebut.125.

Menurut Hadi Sabari Yunus perubahan penggunaan lahan dipengaruhi oleh

daya tarik tempat, antara lain: (1) Masih luasnya tanah yang tersedia di daerah

pemekaran, (2) Masih rendahnya harga tanah di daerah pemekaran, sehingga mendorong

penduduk untuk tinggal di daerah tersebut, (3) Suasana yang lebih menyenangkan

124 Raldi H. Koestoer, 1997, Perspektif Lingkungan Desa-Kota Teori Dan Kasus, Jakarta: UI, hal. 9.

125 Bintarto R, 1984, Urbanisasi dan Permasalahannya, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, hal. 34-36.

terutama di daerah pemekaran yang masih mempunyai kondisi lingkungan yang bebas

dari polusi, (4) Adanya pendidikan yang mengambil lokasi luar kota, (5) Mendekati

tempat kerja.126

Faktor yang disebutkan di atas merupakan alasan perubahan Kecamatan

Colomadu tentang peralihan fungsi lahan. Colomadu yang terletak di pinggiran Kota Solo

dari waktu ke waktu telah mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan ini

terbukti dari bergesernya areal penanaman padi ke pemukiman penduduk. Perubahan ini

disebabkan makin tingginya jumlah penduduk dan kepadatan penduduk. Kepadatan

penduduk adalah perbandingan antara jumlah orang dengan tanah yang didiami, dalam

satuan luas (per km, per ha, per m, per mil) menurut kebutuhan.127 Jumlah penduduk

secara langsung akan berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan yang ada di

Kecamatan Colomadu. Berikut ini adalah tabel perkembangan jumlah penduduk dan

kepadatan penduduk di Colomadu:

Tabel. 6 Perkembangan Jumlah Penduduk Colomadu 1998-2007.

Tahun Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk (Km)

1998 46.583 29,1

1999 47.149 30,2

2000 49.972 31,4

2001 50.279 32,1

2002 51.629 33,0

2003 52.402 33,5

126 Hadi Sabari Yunus, 1984, Teori dan Model Struktur Keruangan Kota, Yogyakarta: Fakultas

Geografi UGM, hal. 40. 127 Ibid.

2004 53.797 34,3

2005 57.898 37,0

2006 57.952 39,1

2007 58.084 41,2

Sumber: BPS, Karanganyar Dalam Angka 1998-2007.

Kalau memperhatikan tabel di atas dapat diketahui bahwa perkembangan

jumlah penduduk di Colomadu terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain itu

kepadatan peduduk juga mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini mendorong

terjadinya pembangunan perumahan baik perumahan yang berbentuk permanen, semi

permanen dan non permanen. Pembagunan ini terlihat dari tabel jenis pemukiman

penduduk sebagai berikut:

Tabel. 7 Pembangunan Pemukiman Menurut Jenis

Jenis Rumah

Tahun Permanen Semi Permanen Non Permanen Jumlah

1998 10.306 257 361 10.924

1999 10.387 259 344 10.990

2000 10.768 234 329 11.331

2001 11.069 154 457 11.680

2002 11.515 160 485 12.160

2003 11.650 166 491 12.307

2004 11.955 170 499 12.624

2005 12.477 170 501 13.148

2006 13.599 170 501 14.270

2007 14.200 389 400 14.989

Sumber: BPS, Karanganyar Dalam Angka 1998-2007

Dari tabel yang dipaparkan di atas terlihat bahwa perkembangan pemukiman

penduduk setelah adanya peniduran PG Colomadu terus mengalami peningkatan. Hal ini

terlihat dari awal peniduran PG Colomadu sampai kurang lebih 10 tahun kemudian

perkembangan pemukiman penduduk terus meningkat terutama pemukiman jenis

permanen. Hal ini berdampak kepada penjualan tanah-tanah di Colomadu yang semakin

besar.

C. Hilangnya Tradisi Cembengan

Perkembangan peduduk yang semakin pesat membuat kebutuhan perumahan

bagi penduduk meningkat. Akibatnya lahan di sekitar PG Colomadu dijadikan sasaran

bagi pendirian pemukinan penduduk yang baru. Selain itu hiruk pikuk rentetan keramain

orang-orang yang sedang melihat proses giling tebu sudah tidak terlihat lagi. Apalagi

kegiatan Cembengan yang dahulu sering di adakan di PG Colomadu sudah tidak ada lagi.

Kegiatan Cembengan adalah tradisi yang dilakukan oleh pabrik gula sebelum proses

giling tebu.128

Untuk mengadakan upacara ini harus ada perhitungan selamatan giling

berdasarkan wangsit dari “Dukun Cembengan” yaitu orang yang ahli dalam hal upacara

dan selamatan giling/Cembengan. Upacara tradisional Cembengan harus dilakukan

karena bila ditinggalkan taruhannya adalah “keselamatan”, bagi para pekerja yang terlibat

dalam proses penggilingan tebu menjadi gula. Ritual Cembengan di PG Colomadu

didahului ziarah ke makam pendiri Praja Mangkunegaran. Setelah itu diawali dengan

penebangan dua batang tebu temanten (pengantin) yang akan dijadikan tebu pertama

pada saat giling perdana esok harinya. Petangnya dilanjutkan dengan ritual untuk

meletakkan sesaji di lokasi mesin-mesin produksi yang dianggap vital.129

Sesaji itu diletakkan di dalam jodang-jodang yang dihias dengan kertas. Isinya

jenang, gecok bakar, telur asin, kinangan, tumpeng, ketupat. Ritual ini terdapat, sembilan

ekor kerbau dipotong dan kepalanya ditaruh di bagian-bagian mesin yang dianggap vital.

Upacara yang disertai doa memohon keselamatan biasanya dipimpin langsung

Administratur PG. Rangkaian upacara ritual itu dilakukan dengan khidmat, serta

melibatkan kalangan santri yang membawakan doa keselamatan. Esok harinya,

mengawali giling perdana, dilakukan prosesi bagi tebu temanten berikut tebu pengiring.

Ada perlakuan khusus bagi tebu-tebu tersebut. Selain batang tebunya dipilih

yang paling baik dan memiliki rendemen tinggi, tebu temanten didandani layaknya

pengantin dan mengenakan topeng Dewi Sri dan Dewa Sadana yang melambangkan

128 Wawancara dengan Irsad, Rabu 20 Juli 2009 129 Kompas, Jumat 2 Juni 2000.

kepercayaan masyarakat agraris tebu.130 Selain itu keunikan dari upacara ini adalah

adanya kegiatan pasar dadakan atau pasar malam yang diadakan oleh masyarakat di

sekitar PG Colomadu berlangsung antara satu hingga dua pekan. Pasar malem ini

merupakan satu bentuk dari perkembangan usaha yang dilakukan oleh warga sekitar PG

Colomadu dalam upaya meningkatkan pendapatan disaat musim giling akan dimulai.

Keramaian itu mengundang para pedagang dari luar wilayah Colomadu untuk

menggelar dagangannya, baik di sekitar pabrik hingga ke halaman pabrik. Berbagai jajan

tradisional seperti es dawet, brondong jagung, arum manis, komedi putar, sampai pentas

dangdut membuat Cembengan selalu menimbulkan kemeriahan yang luar biasa.

Perputaran uang di pasar malam diperkirakan juta-an setiap malam. Hal ini dapat telihat

dari tiket masuk untuk nonton dangdut Rp 3.000 per kepala, dan stan berkapasitas tempat

duduk 100 kursi. Dalam semalam, stan dangdut tersebut dapat mengelar beberapa kali

pertunjukan atau tergantung dari keramain penonton. Denyut ritme kehidupan rakyat

jelata dan nadi perekonomian rakyat terasa di sini.131 Pada hari-hari seperti ini, citra

pabrik yang biasanya angker untuk sementara tersingkir. Antara karyawan dan

masyarakat sesaat membaur menjadi satu menikmati suasana musim giling.

Namun, kegiatan yang mendorong pendapatan masayarakat sekitar, tak dapat

dijumpai lagi oleh masyarakat Colomadu. Hal ini terjadi karena setelah peniduran PG

Colomadu pada tahun 1998. Upacara Cembengan tidak dilakukan lagi di pabrik gula

Colomadu, sehingga suasana cerminan singkat perekonomian rakyat pedesaan secara riil

130 Wawancara dengan Irsad, Rabu 20 Juli 2009. 131 Wawancara dengan Sukiman, Sabtu 25 Juli 2009

sudah tidak terlihat.132 Kenyataan pahit harus diterima oleh masyarakat Colomadu bahwa

mata rantai perekonomian yang tergantung kepada musim giling terputus karena PG

Colomadu sudah tidak berproduksi lagi sejak tahun 1998. Sekarang yang tertinggal hanya

PG Colomadu yang tidak produksi lagi.

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat sekitar PG Colomadu dalam memenuhi

kebutuhan hidup setelah PG tidak lagi beroperasi adalah mencari kerja di luar atau

migrasi di wilayah Kota Surakarta. Hal ini dilakukan karena desakan kebutuhan hidup

yang semakin kompleks setelah peniduran PG Colomadu. Perekonomian yang serba sulit

dan memperlukan uang yang semakin banyak untuk mencukupi kehidupan mendorong

masyarakat Colomadu untuk berfikir lebih maju. Kebanyakan yang melakukan migrasin

kerja ke kota adalah para petani kecil yang dulu tanahnya sering disewakan kepada PG

dan petani kaya. Migrasi yang dilakukan oleh para petani ini biasanaya disebut nglaju

atau migrasi harian. Usaha dilakukan karena mereka memilih tinggal di desa, namun

dalam hal mencari nafkah mereka pergi ke kota menjadi buruh pabrik atau pekerjaan di

sektor informal.133

D. Perubahan Struktur Pekerja Pabrik Gula Colomadu

PG Colomadu membawahi sekitar 1200 ratus pekerja dari jumlah tersebut 400-

500 adalah karyawan lapangan. Selain itu di PG Colomadu memiliki dua jenis karyawan,

yaitu: karyawan tetap dan musiman. Ketika PG masih menggiling dua karyawan ini

saling mendukung dalam mencapai taget satu musim giling. Karyawan tetap adalah

karyawan yang bekerja di PG setiap bulan dan mereka mendapatkan gaji. Selain itu

132 Wawancara dengan Sukiman, Sabtu 25 Juli 2009. 133 Wawancara dengan Mujito pada tanggal 15 September 2009 di Colomadu.

mereka berstatus pegawai negeri sedangkan karyawan musiman adalah karyawan yang

bekerja disaat musim giling tiba sehingga masa kerjanya sangat pendek hanya 1-2 bulan

saja.134

Perubahan yang terjadi di PG Colomadu setelah peniduran terlihat dari Struktur

Kepegawaian. Ini terjadi karena PG sekarang sudah tidak beroperasi lagi sehingga

kebutuhan akan tenaga kerja berkurang karena itu PT Perkebunan Nusantara IX

mengeluarkan Surat Keputusan No PTPN IX. 0/SK/050/1997 SL Tentang Pembentukan

Tim Penataan dan Penyelesaian Amalgamasi di Pabrik Gula Colomadu. SK ini diambil

karena PTPN IX menginginkan saat transisi peniduran PG Colomadu agar tidak terjadi

gejolak sosial akibat penghentian operasi PG Colomadu. Disamping itu agar para

karyawan yang terkena dampak dari SK ini tidak khawatir tentang pensiun dini yang

akan dikenakan kepada karyawan yang masa kerja di atas 20 tahun.135

Adanya amalgamasi ini membuat posisi PG Colomadu menjadi bagian dari PG

Tasikmadu sehingga struktur kepegawaian juga berubah. Sebelum adanya amalgamasi

struktur kepegawaiana PG Colomadu seperti pada bagan dibawah ini.

Bagan.1. Struktur Pekerja PG Colomadu Tahun1997

134 Arsip tenaga kerja PG Colomadu. 135 Wawancara dengan Marwanto, Kamis 15 Juli 2009.

ADMINISTRATUR

KEPALA A.K.U

KEPALA TANAMAN

KEPALA INSTALASI

KEPALA PENGOLAHA

Sumber : Arsip Tenaga Kerja PG Colomadu

Keterangan :

A.K.U : Administrasi Keuangan dan Umum

SKK : Sinder Kebun Kepala ( Mengelola Rayon )

SKW : Sinder Kebun Wilayah ( Mengelola Wilayah )

HAK, SDM: Hubungan Antar Kerja, Sumber Daya Manusia

PKTW : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Adapun tugas pokok dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Administratur

Adalah pemimpin tertinggi dalam struktur pekerja pabrik gula yang

bertanggung jawab memimpin dan mengelola semua kegiatan usaha yang meliputi

perencanaan dan pelaksanaan seluruh operasional produksi, finansial dan administrasi

dengan efektif dan efesien.

2. Kepala Tanaman

Litbang SKK Ka Sub Teb/ Angk

4 sub Bagian yaitu : 1. Keuangan 2. Pembukuan 3. HAK dan Umum / SDM 4. Gudang

Masinis Instalasi Chemike

rr

KARYAWAN PELAKSANA TETAP

PEKERJA PKTW

SKW

Bagian kepala tanaman bertanggung jawab dalam mengelola tanaman/ kebun

tebu mulai dari persiapan lahan dan bibit sampai dengan penyedian tebu sebagai

bahan baku di pabrik gula. Adapun tugas dari kepala tanaman yaitu merumuskan

kebijakan dalam areal, bibit maupun tebu giling, pengolahan tanah/ lahan, penanaman

, pemeliharaan, penebangan, pengakutan, dan memberikan bimbingan teknis dalam

penanaman tebu kepada petani tebu rakyat.

Dalam pelaksanaan tugasnya bagian kepala tanaman bertanggung jawab kepada

Administratur dan secara langsung memimpin atau mengkoordinasi:

a. Sinder Kebun Kepala

Adapun tugas dari sinder kepala kebun bertanggung jawab atas rayon tertentu

dan melakukan pengawasan untuk meningkatkan ketertiban, efektivitas dan

efisiensi dalam rayonnya yang meliputi pembibitan, penanaman,

pemeliharaan, tebang dan angkut tebu, mengkoordinir dan melakukan

pembagian tugas kepada bawahnnya untuk mencapai peningkatan

produktivitas, melakukan pembinaan kepada petani tebu rakyat dalam rangka

penyediaan bahan baku tebu yang diperlukan untuk mencapai target produksi,

dan menyelenggarakan administrasi, arsip, dolumentasi dan statistik atas

seluruh hasil kegiatannya dalam rayonnya.

b. Sinder kebun wilayah

Adapun tugas dari sinder wilayah yaitu: mengatur pelaksanaan aktivitas kebun

untuk menghasilkan produksi baik dalam kuantitas maupun kualitas yang

meliputi: mencari areal untuk menaman dan memelihara bibit tebu

c. Sinder Kebun Percobaan (Litbang)

Adapun tugas dari sinder wilayah yaitu: bekerjasama dengan SKW, dalam

mengawasi penyelenggaraan kebun-kebun percobaan, pemeliharaan sampai

penebangan, pencegahan terhadap terjadinya serangan hama, penyakit dan

membuat rencana susunan varietas dalam pengembangan alat-alat mekanisasi

pertanian serta analisa lori yang baik dalam rangka menjamin kualitas tebang

dan menilai mutu yang baik.

d. Kepala Tebang dan Angkut

Adapun tugas dari kepala tebang dan angkut yaitu: bertanggung jawab atas

terselenggaranya efektivitas dan efesiensi pelaksanaan teknis operasional

tebang dan angkut tebu, merencanakan, menggunakan , memelihara,

mengawasi keamanan dan mengusulkan penambahan atau pengurangan alat-

alat kerja, perlengkapan, saranan dan prasarana tebang angkut tebu, serta

menyelengarakan rapat tebang setiap hari dalam musim giling untuk

menentukan petak-petak tebang yang telah masak.

3. Kepala Instalasi

Bagian kepala intalasi bertanggung jawab dalam mengelola seluruh peralatan

dan intalasi yang terdiri dari stasiun giling, stasiun listrik, stasiun ketel, stasiun

besalin, stasiun pemurnian, stasiun bagunan, stasiun penguapan, garasi/ kendaraan,

stasiun puteran, pompa kebun/ pemadam kebakaran, stasiun masakan. Selain itu

bagian ini bertanggung jawab atas kelancaran fungsi stasiun-stasiun secra optimal,

serta bertanggungjawab atas terpeliharanya barang invetaris pabrik dan memperbaiki

mesin-mesin pabrik yang rusak.

Dalam pelaksanaanya kepala bagian intalasi dibantu oleh masinis. Adapun tugas

dari masinis membantu kepala intalasi dalam perencanaan investasi, rehabilitasi dan

ekspoitasi beserta perhitungan ekonomi teknisnya dan menjaga kondisi mesin dan

intalasi tetap berfungsi dengan baik.

4. Kepala Pengolahan

Bagian kepala pengolahan bertanggung jawab terhadap seluruh proses

pengolahan tebu menjadi gula. kemudian merumuskan kebijakan dan memberikan

bimbingan teknis dalam bidang pabrikasi. Bagian ini bekerja sama dengan bagian

intalasi dalam merencanakan investasi dan rehabilitasi dalam pengawasan terhadap

seleruh proses produksi. Untuk mempermudah tugasnya bagian ini dibantu oleh

Chemiker, adapun tugas dan tanggung jawab chemiker adalah membantu kepala

pengolahan menyusun daftar perlengkapan, bahan, sarana-sarana yang dibutuhkan

bagian pengolahan dalam upaya untuk menjabarkan uraian tugas operasional bagi

karyawan dalam musim giling maupun tidak.

5. Kepala Tata Usaha Keuangan

Bagian kepala TUK tugas dan tanggung jawab bagian A.K.U memberikan

pelayanan kepada semua bagian yang ada di pabrik gula. mengkoordinasi dalam masalah

keuangan dan ketenagakerjaan pada semua bagian. Dipimpin oleh seorang kepala

administrasi, keuangan dan umum ( kepala A.K.U) dan dalam pelaksanaan tugasnya

membawahi 4 (empat) Sub bagian yang dipimpin oleh seorang staf yaitu:

a. Sub Bagian Keuangan

Tugasnya membukukan bukti taransasksi kas/bank, dan bukti memorial ke

dalam buku besar

b. Sub Bagian Pembukuan

Tugasnya membuat laporan yang berupa neraca bulanan, rekening koran,

laporan magang, dan hutang piutang petani tebu.

c. Sub Bagian Hubungan Antar Kerja (HAK) dan Umum/SDM dan Umum

Bertanggung jawab atas urusan administrasi karyawan dan urusan-urusan

umum. Hal ini berkaitan dengan data-data kepegawaian karyawan yang mencakup

masalah golongan, masa kerja, hak-hak karyawanan, perhitungan masa bebas tugas,

penetapan pensiun dan perhitungan hari tua.

d. Sub Bagaian Gudang

Gudang dalam hal ini gudang yang berfungsi untuk menyimpan barang-

barang, bahan-bahan dan perlengkapan yang dibutuhkan pabrik gula untuk keperluan

produksi selama musim giling maupun kebutuhan rutun lainnya. Ada pun tugas dan

tanggung jawab Sub Bagian Gudang Yaitu membukukan penerimaan dan pengeluaran

barang yang bersangkutan ke dalam kartu gudang, menyimpan sesuai dengan klasifikasi

barang.136 Setelah adanya amalgamasi struktur kepegawaian berubah. Berikut ini adalah

bagannya

Bagan. 2. Struktur Kepegawaian PG Colomadu Tahun 1998

136 Arsip tenaga kerja PG Colomadu.

Sumber: Arsip Tenaga Kerja PG Colomadu

Keterangan :

A.K.U : Administrasi Keuangan dan Umum

SKK : Sinder Kebun Kepala ( Mengelola Rayon )

SKW : Sinder Kebun Wilayah ( Mengelola Wilayah )

HAK, SDM: Hubungan Antar Kerja, Sumber Daya Manusia

Adapun tugas pokok dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Koordinator Afdeling PG Colomadu (sinder kebun kepala) bertanggung jawab

kepada Administratur PG Tasikmadu tugasnya adalah mengkoordinir seluruh

karyawan di pabrik gula Colomadu dan dalam pelaksanaan tugasnya

Koordinator Administratur PG Colomadu dibantu oleh :

2. Sinder kebun wilayah: Adapun tugas dari sinder wilayah yaitu: mengatur

pelaksanaan aktivitas kebun untuk menghasilkan produksi baik dalam kuantitas

Koordinator Afdeling Colomadu

( SKK )

Kepala Instalasi

4 Sub Bagian yaitu : 1. Keuangan 2. Pembukuan 3. HAK dan Umum / SDM 4. Gudang

Kepala AKU

Litbang Ka Sub Teb/ Angk

SKW

maupun kualitas yang meliputi: mencari areal untuk menaman dan memelihara

bibit tebu. Dalam pelaksanaannya SKW dibantu oleh:

a. Sinder Kebun Percobaan (Litbang): Adapun tugas dari sinder wilayah

yaitu: bekerjasama dengan SKW, dalam mengawasi penyelenggaraan

kebun-kebun percobaan, pemeliharaan sampai penebangan, pencegahan

terhadap terjadinya serangan hama, penyakit dan membuat rencana

susunan varietas dalam pengembangan alat-alat mekanisasi pertanian

serta analisa lori yang baik dalam rangka menjamin kualitas tebang dan

menilai mutu yang baik.

b. Kepala Tebang dan Angkut: Adapun tugas dari kepala tebang dan

angkut yaitu: bertanggung jawab atas terselenggaranya efektivitas dan

efesiensi pelaksanaan teknis operasional tebang dan angkut tebu,

merencanakan, menggunakan , memelihara, mengawasi keamanan dan

mengusulkan penambahan atau pengurangan alat-alat kerja,

perlengkapan, saranan dan prasarana tebang angkut tebu, serta

menyelengarakan rapat tebang setiap hari dalam musim giling untuk

menentukan petak-petak tebang yang telah masak.

3. Kepala A.K.U tugas dan tanggung jawab bagian A.K.U memberikan pelayanan

kepada semua bagian yang ada di pabrik gula. mengkoordinasi dalam masalah

keuangan dan ketenagakerjaan pada semua bagian. Dipimpin oleh seorang

kepala administrasi, keuangan dan umum ( kepala A.K.U) dan dalam

pelaksanaan tugasnya membawahi 4 (empat) Sub bagian yang dipimpin oleh

seorang staf yaitu:

a. Sub Bagian Keuangan: tugasnya membukukan bukti taransasksi

kas/bank, dan bukti memorial ke dalam buku besar

b. Sub Bagian Pembukuan: tugasnya membuat laporan yang berupa neraca

bulanan, rekening koran, laporan magang, dan hutang piutang petani

tebu.

c. Sub Bagian Hubungan Antar Kerja (HAK) dan Umum/SDM dan

Umum: bertanggung jawab atas urusan adminitrasi karyawan dan

urusan-urusan umum. Hal ini berkaitan dengan data-data kepegawaian

karyawanan yang mencakup masalah golongan, masa kerja, hak-hak

karyawanan, perhitungan masa bebas tugas, penetapan pensiun dan

perhitungan hari tua.

d. Sub Bagian Gudang: Gudang dalam hal ini gudang yang berfungsi untuk

menyimpan barang-barang, bahan-bahan dan perlengkapan yang

dibutuhkan pabrik gula untuk keperluan menanam tebu.

4. Kepala Instalasi

Dari struktur kepegawaian tersebut yang berubah dalam hal pekerjaan adalah

bagian Intalasi karena setelah PG Colomadu tidak berproduksi lagi bagian ini tidak

melakukan pekerjaan sesuai keahlian yang dimiliki. Perubahan ini membawa kepada

status pekerjaan yang dulu mengurusi, merawat dan memperbaiki mesin-mesin PG

Coloamadu. Sekarang bagian ini hanya mengerjakan perbaikan–perbaikan rumah dinas

dan pembersihan lingkungan di sekitar PG Colomadu.

Disamping itu kebanyakan bagian intalasi dipindahkan ke bagian tanaman

karena setelah PG Colomadu tidak berproduksi bagian tanaman membutuhkan tenaga

lebih banyak bila dibandingkan dengan bagian intalasi. Akibatnya kebanyakan dari

tenaga-tenaga pindahan ini belum bisa bekerja dengan baik. Selain itu para karyawan eks

bagian intalasi juga dijadikan sebagai satpam. Banyak tenaga kerja pindahan dari bagian

instalasi mengeluh karena peralihan pekerjaan ini membuat pendapatan mereka

berkurang. Selain itu pekerjaan yang sekarang dianggap lebih berat dibandingkan dengan

pekerjaan yang dahulu.

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu bagian instalasi bawah sekarang

lingkungan kerja berbeda dengan dahulu, perbedaan ini membuat mereka tidak bisa

bekerja dengan optimal. Selain itu banyak diantara pekerja dari bagian Intalasi merasa

cemburu kepada para pekerja dari bagian lain karena anggapan mereka porsi kerja bagian

Intalasi lebih berat dan melelahkan bila dibandingkan dengan bagian lain. Kecemburuan

ini membawa mereka tidak profesional terhadap pekerjaan yang sedang dikerjakan

sehingga berdampak kepada keterlambatan penyelesaian setiap pekerjaan.

Ketidakpuasan para pekerja dibagian intalasi semakin memuncak dengan tidak

adanya uang lembur bagi para pekerja bila menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari

target. Akibatnya pendapatan para pekerja di bagian ini semakin sedikit hal ini berbeda

disaat PG masih berproduksi. Posisi PG Colomadu yang kegiatannya hanya menanam

tebu membuat bagian yang paling diuntungkan adalah bagian tanaman karena dibagian

ini porsi kerja tidak berbeda disaat PG Colomadu masih menggiling gula dan dibagian ini

tidak ada pensiun dini. Hal ini bisa terjadi karena kegiatan utama dari PG Colomadu

sekarang adalah menanam tebu, perbedaannya hanya mencangkup luas lahan yang harus

mereka tanam.

Setelah adanya peniduran PG Colomadu membuat kondisi perekonomian di

sekitar PG Colomadu terlihat sepi dan sunyi. Keramaian karyawan yang sedang

melakukan kerja lebur sudah tidak terlihat lagi. Sekarang hanya terlihat para PKL yang

berjualan di depan PG Colomadu, kebanyakan PKL yang berjualan adalah orang–orang

yang merantau ke dareah sekitar untuk mengadu nasib sebagai penjual makanan lesehan

seperti bebek goreng dan pecel lele. Para PKL ini berjualan dimulai dari jam 5 sore

samapai jam 11 malem tetapi bila pembelinya masih banyak mereka bisa tutup jam 1

pagi.

Kondisi yang seperti itu membuat PG terlupakan oleh generasi-generasi muda

yang ada di sekitar PG Colomadu sehingga para orang tua hanya menceritakan

keperkasaan PG Colomadu saat masih menggiling tebu lewat cerita. Penuturan ini

terucap oleh bapak Jumadi yang dulu bekerja dibagian instalasi menurut beliau sebelum

peniduran PG Colomadu para karyawan sudah mulai cemas karena PG Colomadu yang

dianggap sebagai tumpuan hidup bisa ditutup, sehingga mereka merasa bingung dalam

melangkah setelah tidak bekerja di PG Colomadu. Menurut pak Jumadi dan Darso setelah

peniduran PG Colomadu kebanyakan karyawan yang dipensiunkan beralih pekerjaan

menjadi wiraswasta, antara lain: membuka warung makan, bengkel motor, dan toko

kelontong.

BAB V

KESIMPULAN

Pabrik gula Colomadu di dirikan pada tanggal 8 desember 1861, oleh KGPAA

Mangkunegoro IV (1853-1881). Pada tahun 1861 Mngkunegara IV mengajukan rencana

mengenai berdirinya sebuah pabrik gula pada Residen Nieuwenhuysen. Sejak beberapa

waktu sebelumnya beliau telah memilih tempat yang tepat di desa Malangjiwan, suatu

tempat yang baik, karena adanya tanah-tanah yang baik, air mengalir dan hutan-hutan.

Tempat tersebut dianggap beliau paling cocok untuk perkebunan tebu. Peletakan batu

pertama untuk pabrik gula Colomadu pada tanggal 8 Desember 1861, bangunan dan

pelaksanaan industri di bawah pimpinan seorang ahli dari Eropa, yang bernama R. Kamp.

Pertama kali pabrik bekerja dengan menggunakan mesin uap.

Reaksi pekerja dalam menghadapi penutupan pabrik gula Colomadu diawali

dengan dikeluarkannya surat amalgamasi oleh Direksi PT Perkebunan Nusanatara IX

(Persero) yang berisi tentang pelaksanaan amalgamasi 5 (lima) pabrik gula dilingkungan

PT Perkebunana Nusanatara IX (persero). Kelima pabrik itu adalah PG Banjaratma, PG

Cempiring, PG Colomadu, PG Ceper Baru, PG Kalibagor. Keputusan itu membuat

pekerja di PG Colomadu resah dan bingung. Hal ini dapat dimengerti karena PG

Colomadu merupakan tumpuan hidup bagi sekitar 1200 karyawan. Dari semua karyawan

pihak Direksi PTNP IX akan memperhentikan dengan hormat karyawan yang menjabat

dibagian Intalasi dan bagian pabrikasi yang sudah bekerja di atas 20 tahun.

Efek dari rencana ini membuat para karyawan PG Colomadu melaksanakan

demo. Menurut para pekerja rencana penutupan PG Colomadu dirasa janggal karena

pihak Direksi PTPN IX hanya mempercepat pensiun dini kepada bagian intalasi dan

pabrikasi sedangkan bagaian lain tidak terkena dampaknya. Hal ini memicu kedua bagian

ini untuk berdemo lebih keras dibandingkan dengan bagian lain. Dalam perkembangnya

percepatan pensiun dini yang dikenakan kepada dua bagian ini tidak terelakan lagi. Hal

ini terbukti dengan dikeluarkan daftar karyawan bulanan tetap yang mempuyai masa

kerja sampai 20 tahun ke atas per 31 maret 1998. Dengan dikeluarkan daftar nomatif

membuat pentupan PG dilaksanakan pada tanggal 1 mei 1998 oleh Direksi PT

Perkebunan Nusanatara IX (Persero). Adanya penutupan ini membuat pihak Direksi PT

Perkebunan Nusanatara IX (Persero) memberikan hak-hak karyawan secara normatif

maupun talih kasih sesuai dengan jabatannya.

Dampak penutupan pabrik gula Colomadu terhadap keadaan sosial ekonomi

masyarakat Colomadu dapat dilihat dari peralihan penanaman tebu ke padi oleh petani di

Colomadu. Akibat dari perubahan proses masyarakat Colomadu yang semakin

berkembang membuat masyarakat Colomadu tidak mau menanam tebu karena tebu hanya

memberikan kerugian saja. Awal dari konteks yang seperti itu membuat sebagian

masyarakat Colomadu untuk mencapai kehidupan yang diinginkan melakuakan usaha

penjualan tanah garapan untuk dijadikan pemukiman penduduk. Hal ini didorong oleh

anggapan dari masyarakat Colomadu terutama generasi muda bahwa menjadi petani tidak

memberikan kehidupan yang lebih baik. Perubahan yang demikian mendorong tanaman

tebu sekarang hanya ditanam di tanah-tanah kas desa. Dengan semakin banyaknya

perubahan pengalihan fungsi tanam dan perkembangan bisnis perumahan membuat

pabrik gula Colomadu tidak bisa bangkit untuk memproduksi gula.

Akibatnya tradisi Cembengan menghilang dari daerah Colomadu. Cembengan

merupakan tradisi sebagai penanda musim giling akan dimulai. Selain itu Cembengan

merupakan tanda dari roda perputaran uang dikalangan masayarakat desa. Roda

perputaran uang terwujudkan dari adanya pasar malem. Keramaian pasar malem

berlangsung sampai 2-3 pekan. Hal ini mengundang para pedagang di sekitar PG

Colomadu untuk mengelar dagangannya untuk dijajakan kepada pengunjung. Proses ini

berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat Colomadu yang bergantung kepada

musim giling. Kondisi yang pahit harus diterima oleh sebagian masyarakat yang

tergantung pada musim giling. Terutama buruh angkut, tebang, dan para buruh tani yang

kehilangan mata pencaharian karena PG Colomadu ditutup pada tahun 1998. Keadaan

seperti itu juga harus diterima oleh para pekerja pabrik gula Colomadu. Tidak

beroperasinya PG Colomadu membuat perubahan struktur kepegawaian PG Colomadu.

Dampak yang paling dirasakan adalah bagian instalasi karena dibagian ini

terjadi pensiun dini yang paling banyak. Selain itu dibagian ini terjadi peralihan jenis

pekerjaan yang dahulu bekeja sebagai mekanik mesin-mesin PG sekarang hanya

memperbaiki rumah-rumah dinas dan membersikan lingkungan PG Colomadu. Peralihan

jenis pekerjaan ini sering dikeluhkan oleh bagian instalasi. menurut bagian ini

pekerjaannya dirasa berat hal ini berbeda disaat PG masih beroperasi. Selain itu sumber

pendapatan bagian instalasi juga berkurang karena tidak ada uang lembur. Kenyataan

yang tidak menyenagkan juga harus dihadapi oleh pensiunan pekerja PG Colomadu

karena setelah pensiun dari PG Colomadu pendapatan mereka hanya tergantung pada

hasil uang pensiun. Hal ini membuat kesejahteran keluarga menjadi berkurang. Untuk

mencukupi kebutuhan hidup pensiunan ini banyak yang membuka usaha misalnaya bekel

motor, warung kelontong, dan warung makan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dokumen

Perpu No 9 tahun 1947 Mengenai Pengalihan kepemilikan Perusahaan Mangkunegaran ke Pemerintah Republik Indonesia, Koleksi Pabrik Gula Colomadu di Bagian SDM.

Surat Keputusan PTPN IX Mengenai Amalgamasi di pabrik Gula Colomadu, Koleksi

Pabrik Gula Colomadu di Bagian SDM.

2. Buku – Buku. Abdurachman S. 1975. Pemekiran-Pemikiran Untuk Mengatasi Kebutuhan Tanah

Tanaman Tebu. Surabaya: majalah Gula Indonesia. Adisewojo. 1983. Bercocok Tanaman Tebu. Bandung: Sumur. Bintarto R. 1983. Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia. Booth, Anne. 1988. Sejarah Ekonomi Indonesia. Jakarta : LP3ES IKAPI. Burger D.H. 1983. Perubahan-Perubahan Struktur dalam Masyarakat Jawa. Jakarta:

Bhratara. Dirjen Perkebunan. 1975. Beberapa Permasalahan Produksi dan Rencana Tebu Rakyat

Intensifikasi. Yogyakarta: Tanpa Penerbit. Endang Suhendar dan Yohana Budi Winarni. 1998. Petani dan Konflik Agraria.

Bandung: Yayasan Akatiga. Geertz, Clifford.1983. Involusi Pertanian. Jakarta: Yayasan Obor. Gordon Alex.1982. Ideologi Ekonomi dan Perkebunan: Runtuhnya Sistem Gula Kolonial

dan Merosotnya Ekonomi. Jakarta: LP3ES. Gottschalk, Louis. 1985. Mengerti Sejarah ( Penerjemah: Nugroho Notosusanto). Jakarta:

Universitas Indonesia (UI-Press). Gunawan Wiradi & Sediono Tjondronegoro. 1984. Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola

Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Gunawan Wiradi. 2000. Reforma Agraria Perjalanan yang Belum Berakhir. Yogyakrta:

INSIST KPA dan Pustaka Pelajar.

Hadi Sabari Yunus. 1984. Teori dan Model Struktur Keruangan Kota. Yogyakarta. Fakultas Geografi UGM.

Kurasawa, Aiko. 1993. Mobilisasi dan Kontrol. Jakarta: Garindo Khudori. 2004. Neoliberalisme Menumpas Petani. Yogyakarata: Resist Book.

Koentjaraningrat. 1981. Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT Gramedia. Kuntowijoyo. 2003. Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta.

Mubyarto. 1968. Usaha Tani Tebu dan Industri Gula di Jawa. Jakarta: Survey Agro Ekonomi Indonesia..

. 1983. Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan. Jakarta : Sinar Harapan. . 1984. Masalah Industri Gula di Indonesia. Yogyakarta: BPFE. Mubyarto dan Daryati. 1991. Gula: Kajian Sisial-Ekonomi. Yogyakarta: Aditya Media . Mubyarto. dkk. 1992. Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sejarah Ekonomi.

Yogyakarta : Aditya Media. Mudjijo Prodjosuhardjo dan Ahmad Sutarmadi, “Sistem Penggunaan Tanah Untuk

Tanaman Tebu dan Kerja Sama Patani Tebu Rakyat”. Seminar Tebu Rakyat tanggal 28-30 Agustus 1975. Yogyakarta

Nagazumi. 1986. Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang. Jakarta: Yayasan Obor

Indonesia. Notojoewono.1960. Berkebun Tebu. Surabaya: BPU-PPN Gula Inspeksi VI. Noer Fauzi. 2003. Bersaksi Untuk Pembaruan Agraria. Yogyakarta: Insist Press.

Raldi Hendro Koestoer. 1997. Perspektif Lingkungan Desa-Kota, Jakarta: UI-PRESS Redfiled, Robert. 1985. Masyarakat Petani dan Kebudayaani. Jakarta: Rajawali Rifa’i. A 1998. Peranan Program Tebu Rakyat Intesifikasi dalam sistem Bimbingan

Massal. Jakarta: Badan Pengendalai Bimas. Sadono Sukirno. 1985. Ekonomi Pembangunan Proses Masalah dan Dasar Kebijakan.

Jakarta: Bima Grafiti. Sapuan. 1985. Ekonomi Pergulaan di Indonesia. Jakarta: BadanUrusan Logistik.

Samuel L Popkin. 1986. Petani Rasional. Jakarta: Yayasan Padamu Negeri. Sartono Kartodirdjo. 1982. Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia, Suatu

Alternati. Jakarta: PT. Gramedia. . 1983. “ Metode Penggunaan Bahan Dokumen “Koentjoroningrat, Metode-

Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT. Gramedia. . 1992. Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta:

Gramedia. Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo. 1991. Sejarah Perkebunan Di Indonesia: Kajian

Sosial Ekonomi. Yogyakarta : Aditya Media. Scott, James C. 1993. Perlawanan Kaum Tani. Jakarta: Yayasan Obor. Selo Soemardjan. dkk. Petani Tebu ( Laporan Penelitian Tentang Masalah-Masalah

dalam Pelaksanaan TRI di Jawa Timur, Jawa Tengah,dan Jawa Barat. Yayasan Ilnu-ilmu Sosial dan Dewan Gula indonesia. Tanpa Tahun.

Soepardiman. 1983. Bercocok tanaman Tebu. Yogyakarta:LPP. Suhartono. 1991. Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-

1920. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya. Werner Roll.1983. Struktur Pemilikan Tanah Di Indonesia. Jakarta: CV Rajawali. Wahju Muljana. 2001. Bercocok Tanam Tebu Dengan Segala Masalahnya. Semarang:

CV Aneka Ilmu. Wasino. 2008. Kapitalisme Bumi Putra: Perubahan Masyarakat Mangkunegaran.

Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara. Surat Kabar dan Majalah SuaraMerdeka, 9 Maret 1998

SuaraMerdeka, 9 Desember 2008

Solopos, 18 Juli 1998

Solopos, 9 Mei 2009

Kompas, Jumat 2 Juni 2000

M. Zainal dan Uji Saptono,” Kebijakan Gula Habis Manis Sepah Dibuang ”, dalam Agrimedia. 2 Juli 1999. Volume 5 No 2 Juli 1999, hal 48. Makalah Wasino. “Nationalisasi Pabrik Gula Mangkunegaran”, Makalah disampaikan dalam Workshop on the Economic Side of Decolonization, Jointly Organizied by LIPI, NIOD, PPSAT-UGM dan Program Studi Sejarah Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta Akhir Agustus 2004 Internet http://disbunjatim.co.cc.kompasiana.com, Dinamika Pergulaan Nasional, diambil pada tanggal 1 Desember 2009, pukul 08.30 Wib.