PERUBAHAN PARADIGMA PENGELOLAAN NEGARA DARI KONSEP NEGARA PENJAGA MALAM MENUJU NEGARA KESEJAHTERAAN

DAN PENGARUHNYA TERHADAP EKSISTENSI PENGADILAN TATA USAHA DI INDONESIA

NAMA : ASTRID ARSYANA DEWINIM : 11010113140473KELAS : JMATA KULIAH : HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARADOSEN PENGAMPU : LAPON TUKAN LEONARD, S.H.,M.A

FAKULTAS HUKUM UNDIPSEMARANG

2015

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya

makalah yang berjudul “Perubahan Paradigma Pengelolaan Negara dari Konsep Penjaga

Malam Menuju Negara Kesejahteraan dan Pengaruhnya Terhadap Eksistensi Pengadilan Tata

Usaha Negara di Indonesia.”

Dalam perkembangan konsep pengelolaan negara, terjadi perubahan yang berawal

dari konsep negara penjaga malam (nachtwaker staat) kemudian menjadi konsep negara

kesejahteraan (welfare staat). Perubahan konsep ini tentu memberikan pengaruh bagi suatu

negara tentunya terhadap warga negara akan hak asasinya. Makalah ini juga meninjau

bagaimana pengaruhnya Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia terhadap perubahan

konsep tersebut.

Dalam makalah ini penulis akan membahas masalah perubahan konsep negara dan

pengaruhnya terhadap ekistensi Pengadilan Tata Usaha Negara, Indonesia pada khususnya.

Semoga makalah ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi kepada mahasiswa fakultas

Hukum sebagai bekal melakukan pemahaman atau pedoman dalam mendalami perubahan

konsep tersebut.

Dan tentunya makalah ini masih sangat jauh dari sempurna. Untuk itu kepada dosen

pengampu, penulis minta masukannya demi perbaikan pembuatan makalah penulis dimasa

yang akan datang.

Semarang, Maret 2015

Penulis

ii

DAFTAR ISI

Halaman Judul...................................................................................................................... i

Kata Pengantar..................................................................................................................... ii

Daftar Isi.............................................................................................................................. iii

Bab I Pendahuluan............................................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang...........................................................................................................1

1.2 Tujuan........................................................................................................................ 1

1.3 Ruang Lingkup Materi.............................................................................................. 2

Bab II Landasan Teori........................................................................................................... 3

Bab III Pembahasan.............................................................................................................. 5

3.1 Negara Penjaga malam

(nachtwachtkerstaat)................................................................................................ 5

3.2 Negara Kesejahteraan

(welfare state).......................................................................................................... 7

3.3 Pengadilan Tata

Usaha Negara.......................................................................................................... 9

Bab IV Penutup.................................................................................................................. 12

4.1 Kesimpulan............................................................................................................ 12

4.2 Saran....................................................................................................................... 12

Daftar Pustaka.................................................................................................................... 13

iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Konsepsi negara hukum sudah ada semenjak berkembangnya pemikiran oleh cita negara

hukum itu sendiri. Dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil, dan

kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi

warga yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap

adil. Apabila keadaan semacam ini telah terwujud, maka terciptalah suatu ”negara hukum”,

karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. Jadi,

keadilanlah yang memerintah dalam kehidupan bernegara. Agar manusia yang bersikap adil

itu dapat terjelma dalam kehidupan bernegara, maka manusia harus didik menjadi warga

yang baik dan bersusila.

Seiring dengan ini pula, banyak pendapat yang mengemukakan di seputar pemikiran

negara hukum. Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl telah mengemukakan buah pikiran

mereka. Kant memahami negara hukum sebagai Nachtwakerstaat atau Nachtwachterstaat

(negara jaga malam) yang tugasnya adalah menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dengan seiringnya waktu munculah konsep negara hukum sebagai negara kesejahteraan

(welfare staat) yang tugasnya adalah masuk ke wilayah dan kehidupan warga negara agar

tidak menjamin keamanan saja, melainkan juga kesejahteraan warga negara.

Dengan munculnya teori kesejahteraan ini, kadang menimbulkan rasa tidak adil akan hak

asasi warga negara yang merasa telah dirugikan. Maka dibentuklah Pengadilan Tata Usaha

Negara agar sebagai wadah pengaduan warga negara terhadap perlawanan kepada negara

untuk meminta hak asasi yang dirugikan tersebut.

1.2 TUJUAN

Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah:

1. Mengetahui pengertian konsep negara penjaga malam dan negara kesejahteraan.

2. Mengetahui perbedaan kedua konsep tersebut dan implementasinya dalam kehidupan

warga negara.

3. Dapat menarik kesimpulan apakah teori tersebut cocok dengan kehidupan warga

negara.

1

4. Mengetahui bahwa dalam negara menjalankan konsep walfare state, warga negara

yang merasa dirugikan dapat melaporkan ke pengadilan tata usaha.

5. Mengetahui eksistensi pengadilan tata usaha di Indonesia.

1.3 RUANG LINGKUP MATERI

Makalah ini mencakup materi tentang perubahan konsep suatu negara, pengaruh

perubahan konsep tersebut dan meninjau bagaimana eksistensi pengadilan tata usaha yang

dibuat. Materi ini berasal dari berbagai teori para ahli dan beberapa ilmu hukum tata usaha

negara serta hukum administrasi negara.

2

BAB II LANDASAN TEORI

Immanuel Kant (1724-1804) adalah penganut teori Perjanjian Masyarakat karena

menurutnya setiap orang adalah merdeka dan sederajat sejak lahir. Maka Kant menyatakan

bahwa tujuan negara adalah melindungi dan menjamin ketertiban hukum agar hak dan

kemerdekaan warga negara terbina dan terpelihara. Untuk itu diperlukan undang-undang

yang merupakan penjelmaan kehendak umum (volonte general), dan karenanya harus ditaati

oleh siapa pun, rakyat maupun pemerintah. Agar tujuan negara tersebut dapat terpelihara,

Kant menyetujui azas pemisahan kekuasaan menjadi tiga potestas (kekuasaan): legislatoria,

rectoria, iudiciaria (pembuat, pelaksana, dan pengawas hukum).

Teori Kant tentang negara hukum disebut teori negara hukum murni atau negara hukum

dalam arti sempit karena peranan negara hanya sebagai penjaga ketertiban hukum dan

pelindung hak dan kebebasan warga negara, tak lebih dari nightwatcher, penjaga malam).

Negara tidak turut campur dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kranenburg termasuk penganut teori negara kesejahteraan. Menurut dia, tujuan negara

bukan sekadar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan

kesejahteraan warganya. Kesejahteran pun meliputi berbagai bidang yang luas cakupannya,

sehingga selayaknya tujuan negara itu disebut secara plural: tujuan-tujuan negara. Ia juga

menyatakan bahwa upaya pencapaian tujuan-tujuan negara itu dilandasi oleh keadilan secara

merata, seimbang.

Negara Kesejahteraan (Welfare state) Negara bertujuan mewujudkan kesejahteraan

umum. Negara adalah alat yang dibentuk rakyatnya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu

kemakmuran dan keadilan sosial. Dalam konsep negara kesejahteraan, tugas dan fungsi

negara disini bukan hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban akan tetapi lebih dari

pada itu yakni tugas dan fungsi negara disini yakni bagaimana menciptakan kesejahteraan

rakyat/umum, artinya disini pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas

kesejahteraan rakyat. Konsekuensinya disini negara tidak bertindak pasif melainkan aktif

dengan segala upayanya dalam menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya.

3

Perkembangan konsep dalam menata negara tersebut menimbulkan konsekuensi logis

yang melatarbelakangi hadirnya PTUN. Perkembangan menata negara absolut ke negara

penjaga malam tidak memberikan dampak yang berarti untuk keberadaan PTUN, akan tetapi

sebaliknya perkembangan konsep menata negara dari negara penjaga malam (nacht

wakerstate) ke negara kesejahteraan (welfarestate) memberikan implikasi yang sangat luas

terhadap hadirnya PTUN.

4

BAB III PEMBAHASAN

3.1 NEGARA PENJAGA MALAM (NACHTWACHTERSTAAT)

Negara penjaga adalah bentuk pemerintahan dalam filsafat politik di mana tanggung

jawab pemerintah sangat minim mereka tidak dapat dikurangi lebih jauh lagi tanpa menjadi

bentuk tanggung jawab pemerintah anarki. Tanggung jawab negara adalah terbatas pada

individu melindungi dari paksaan, penipuan dan pencurian, untuk yang membutuhkan

reparasi kepada korban, dan untuk mempertahankan negara dari agresi asing.

Teori negara hukum dalam arti sempit adalah negara berkewajiban menjaga ketertiban

umum dan pelindung kebebasan warga negara, dan negara diibaratkan sebagai “penjaga

malam” atau sering disebut nachtwachterstaat (Satjipto Rahardjo, 2009: 18) . Hal ini merujuk

pada tugas penjaga malam yang menjamin ketertiban dan keamanan warga dalam suatu

wilayah (Diana Halim Koentjoro, 2004: 37). Emanuel Kant (1724 -1804) juga membatasi

negara hanya sebatas penegak aturan hukum, dan tidak sama sekali berbicara mengenai

kesejahteraan rakyat.

Negara Penjaga Malam (Nachtwachterstaat) pertama kali dicetuskan oleh Immanuel

Kant, dan ciri-ciri teori Negara Penjaga Malam adalah sebagai berikut:

1. Asas Legalitas

a. Sebagai landasan bertindak bagi penguasa: setiap tindakan penguasa harus

didasarkan kepada hukum (konstitusi) : supremasi hukum (konstitusi).

b. Sebagai sarana menguji (mengukur) keabsahan (konstitusionalitas) tindakan

penguasa ; kekuasaan yang satu dibatasi oleh kekuasaan yang lain (power

limits power).

2. Pembagian Kekuasan

a. Kekuasaan didalam negara hukum harus didistribusikan (tidak boleh dipegang

oleh satu orang atau satu lembaga secara absolut).

b. Harus ada check and balance antar kekuasaan.

5

3. Perlindungan Hak Dasar

a. Konstitusi harus menjamin adanya perlindungan hak-hak bagi rakyat oleh

penguasa, termasuk menjamin bahwa undang-undang dan peraturan

perundang-undangan dibawahnya tidak bertentangan dengan hak-hak dalam

konstitusi.

b. Jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi.

4. Tanggung Jawab Kekuasaan

a. Dalam sebuah negara hukum setiap kekuasaan harus dapat

dipertanggungjawabkan.

b. Tanggung jawab moral, politik dan hukum.

Pandangan negara hukum yang dikonsepkan pada abad ke-19 ini disebut sebagai

konsep negara hukum kuno. Seorang filosof yang sangat terkenal dalam mengungkap konsep

negara hukum kuno ini adalah Imanuel Kant. Ia seorang filosof yang berasal dari Jerman.

Dalam pandangannya, konsep negara hukum kuno ini disebut negara penjaga malam

(nachtwakersstaat/nachtwachtersstaat).. Teori ini mulai berkembang di Eropa Kontinental.

Namun setelah munculnya atau lahirnya Negara Kesejahteraan (Walefarstate), negara di

Eropa mulai berpindah menggunakan konsep ini.

Di Indonesia sendiri menurut Soepomo, Indonesia menganut paham integralistik

sehingga kepentingan umum yang diutamakan tetapi tidak mengesampingkan (atatu dengan

kata lain “tetap dihargai”) kepentingan individu. Konsep inilah yang dinamakan oleh

Soepomo dengan asas kekeluargaan.

Dari konsep ini dampak positif yang diperoleh adalah:

1. Dapat melindungi hak-hak asasi warga negaranya dengan cara membatasi dan

mengawasi gerak langkah dan kekuasaan negara dengan/melalui undang-undang.

2. Menciptakan keamanan negara.

Dampak negatif yang diperoleh adalah:

1. Negara tidak boleh mengurusi urusan pribadi rakyatnya, negara hanya boleh

bertindak apabila ada serangan dari luar.

2. Negara sangat dibatasi ruang geraknya oleh UU yang disetujui oleh rakyat. Jadi

Negara tidak dapat melakukan sesuatu/tindakan tanpa terlebih dahulu ditentukan

dalam UU.

6

3.2 NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STAAT)

Welfare state, adalah suatu sistem yang memberi peran lebih besar kepada negara

(pemerintah) dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang terencana, melembaga dan

berkesinambungan. welfare state meyakini bahwa negara memiliki kewajiban untuk

menyediakan warga negara nya akan standar hidup yang layak. Karena setiap negara

memiliki standar yg berbeda-beda, berhubungan langsung dengan batas kemampuan negara.

Welfare state adalah negara kesejahteraan, konsep ini muncul menggantikan konsep

nachtwachterstaat atau Negara penjaga malam. Ciri utama walfare state adalah munculnya

kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warga warganya.

Dengan kata lain ajaran walfare state merupakan bentuk peralihan prinsip pembatasan peran

Negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat)

menjadi Negara dan pemerintah terlibak aktif dalam kehidupan ekonomi dan social, sebagai

langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjalankan ketertiban dan

keamanan.

Secara legalitas formal, Indonesia bisa disebut sebagai negara kesejahteraan (welfare

state). Hal itu di antaranya tercantum dalam konstitusi UUD 1945, UU No. 40 Tahun 2004

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), UU No. 11 tahun 2011 tentang

Kesejahteraan Sosial, UU No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, UU No. 24

tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan lainnya.

Nilai penting yang dibawa negara kesejahteraan adalah mereduksi jurang pemisah

antara kaum kaya dan kaum miskin dengan cara mendistribusikan uang dari si kaya kepada si

miskin. Distribusi keuntungan yang diatur oleh Negara ini salah satu caranya dilakukan

dengan menempatkan pihak buruh dan pengusaha secara seimbang, memiliki hak yang sama

dan setara.

Konsep negara kesejahteraan sebenarnya sudah termaksud dalam sila kelima dari

Pancasila.Namun serta UUD 1945 serta pasal 34 yang berbunyi, “Fakir miskin dan anak-

anak terlantar dipelihara oleh negara” . Namun dalam kenyataannya, konsep Negara seperti

ini belum sepenuhnya diaplikasikan di Indonesia.

7

Jika berkaca pada pancasila serta UUD RI tersebut, maka sudah selayaknya Indonesia

mengimplementasikan negara kesejahteraan, apalagi dalam masa otonomi daerah seperti

masa ini. Setiap daerah memiliki wewenang untuk mengolah pemeritahan serta sumber daya

alam yang ada, yang tentunya merupakan sarana yang strategis untuk lebih mensejahterakan

masyarakat yang ada di daerah tersebut.

Dengan demikian, dalam konsep negara kesejahteraan mengutamakan untuk

mengurusi secara langsung kesejahteraan rakyatnya, maka akibatnya, negara kesejahteraan

menjadi negara yang memasuki sangat banyak segi kehidupan rakyat, mulai dari soal

pendidikan, jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan sebagainya. Dengan demikian, negara

kesejahteraan akan menjadi negara raksasa dengan jumlah birokrat yang sangat banyak dan

sekaligus menggurita, dimana tangan-tangannya yang tak terhitung jumlahnya memasuki

banyak segi kehidupan masyarakat. Akibatnya timbul masalah pengendalian dan kontrol oleh

rakyat.

Namun hal tersebut kembali lagi membutuhkan komitmen bersama serta persamaan

sudut pandang untuk mencapai kesejahteraan. Selain itu masih banyaknya hambatan yang ada

juga merupakan sesuatu yang harus segera ditanggulangi terlebih dahulu.

Adapun hambatan yang masih sangat umum di dindonesia tetapi merupakan salah

satu faktor penunjang daalam mewujudkan welflare state di Indoensia adalah; masih

kacaunya data yang ada, seperti data kependudukan, penghasilan, penduduk miskin, cacat,

serta orang terlantar, sebagai basis untuk pemberian jaminan social. serta masih belum

terealisasinya system pajak secara menyeluruh di Indonesia. Dikhawatirkan memunculkan

suatu sudut pandangdalam masyarakat, bahwa tanpa bekerja apapun negara akan

menyediakan banyak hal bagi warganya. Selain itu, yang sangat meresahkan bagi

terwujudnya welfare state di Indonesia adalah, masih tingginya tingkat korupsi di berbagai

instansi pemerintahan, mulai dari milyaran hingga triliyunan. Dana yang seharusnya

dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, disalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri.

8

Dampak positif negara kesejahteraan adalah:

1. Negara dapat meningkatkan kesejahteraan warganya dengan

memperhatikan lebih dari kebutuhan keamanan saja.

2. Mereduksi jurang pemisah antara kaum kaya dan kaum miskin dengan

cara mendistribusikan uang dari si kaya kepada si miskin. Setiap warga

negara memiliki hak yang sama dan setara.

Dampak negatif negara kesejahteraan:

1. Negara terlalu banyak memasuki segi kehidupan warga negaranya

sehingga timbul masalah pengendalian dan kontrol oleh rakyat.

2. Negara yang mengontrol dengan tujuan mensejahterakan rakyat

menggunakan hak terlalu besar sehingga dapat merugikan hak-hak asasi

warganya.

3.3 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Pengadilan Tata Usaha Negara yang kemudian disebut PTUN merupakan lembaga

peradilan tingkat pertama yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata

Usaha negara (pasal 47 UU No 5 Tahun 1986). Sengketa TUN yang dimaksud disini adalah

sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum

perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah,

sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa

kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan Tata Usaha Negara di atur dalam UU No 5 Tahun 1986 tentang

Pengadilan Tata Usaha Negara yang kemudian pembentukannya di masing-masing Ibukota

Kabupaten atau Kotamadya didasarkan pada Keputusan Presiden. Latar belakang

dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu lembaga peradilan di

Indonesia disebabkan oleh:

9

1. Indonesia sebagai negara hukum

Secara umum ada 3 prinsip dasar dalam suatu negara yang menganut paham

negara hukum seperti Indonesia, yaitu supremasi hukum (supremacy of law),

kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), penegakan hukum

dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of

law).Selain 3 prinsip dasar tersebut ada ciri-ciri yang membedakan negara

hukum dengan negara yang lain yaitu;

a.Jaminan perlindungan hak asasi manusia

b.Adanya kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka

c.Legalitas dalam arti hukum

Dalam sistem hukum eropa kontinental (rechstaat) pelembagaan peradilan

dibedakan dengan adanya PTUN karena pihak yang menjadi subjek berbeda

kedudukannya yakni pemerintah/pejabat TUN dengan warga negara baik

perseorangan maupun badan hukum,Sebagai negara hukum yang dilatar

belakangi dengan tradisi eropa continental maka dikenal Peradilan Tata Usaha

Negara disamping peradilan umum, peradilan militer dan peradilan agama di

Indonesia.

2. Indonesia sebagai negara kesejahteraan (welfare state)

Kranenburg menjelaskan bahwa welfare state atau negara kesejahteraan

adalah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya

kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus

didasarkan pada lima pilar kenegaraan yaitu : Demokrasi, Penegakan Hukum,

Perlindungan HAM, Keadilan Sosial dan Anti Diskriminasi.

Oleh karena itu perlu adanya suatu lembaga peradilan yang dibentuk untuk

mencegah dan menyelesaikan masalah yang timbul dari kesewenang-

wenangan dan arogansi kekuasaan yang dilakukan oleh alat negara maupun

penduduk yang tidak sesuai dengan hukum dan asas-asas umum pemerintahan

yang baik.

10

3. Perlindungan Hukum

Sjahran Basah mengatakan bahwa tujuan peradilan administrasi adalah untuk

memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum, baik bagi masyarakat

dan administrasi negara dalam arti terjaganya keseimbangan kepentingan

masyarakat dan kepentingan indovidu.

Secara preventif tujuan dibentuknya peradilan administrasi negara adalah

untukmencegah tindakan badan/pejabat TUN yang melawan hukum atau

merugikan masyarakat.Sedangkan secara represif PTUN dibentuk untuk

memberikan sanksi bagi tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan

oleh masyarakat maupun pejabat TUN itu sendiri.

Pada kenyataannya, sengketa administrasi negara muncul jikalau seseorang atau

badan hukum perdata merasa dirugikan, sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan.

Sebagaimana diketahui bahwa, pejabat administrasi negara dalam fungsi menyelenggarakan

kepentingan umum tidak terlepas dari tindakan mengeluarkan keputusan, sehingga tidak

menutup kemungkinan pula keputusan tadi menimbulkan kerugian. Selain berbentuk

keputusan tindakan pejabat tadi dapat berbentuk perbuatan materiil sepanjang dalam rangka

melaksanakan perbuatan hukum publik. Akan tetapi terhadap pelanggaran hukum atas

perbuatan hukum publik yang bersifat materiil (onrechmatige overheidsdaad) sampai saat ini

penyelesaian sengketanya bukan kewenangan pengadilan administrasi negara (PTUN),

karena undang-undang pengadilan administrasi negara (PTUN) saat ini belum mengadopsi

sebagaimana yang ada dalam sistem peradilan administrasi negara di Prancis yang

nota benenya menjadi kiblat penyelesaian sengketa administrasi di dunia.

Meskipun demikian melihat perkembangan ke depan nantinya (dalam rangka

reformasi administrasi pemerintahan) menurut penulis suatu hal yang harus dibentuk satu

sistem peradilan administrasi negara terpadu, artinya segala sengketa administrasi negara

diselesaikan melalui pengadilan administrasi negara (PTUN). Kenyataan ini diperlukan

karena disamping esensi pengadilan administrasi negara (PTUN) sebagai satu- satunya

lembaga penegakan hukum administrasi negara sebagaimana termaktub dalam Konstitusi

juga membuat sederhana (simple) penyelesaian sengketa administrasi negara melalui satu

pintu lembaga peradilan dan untuk menghindari overlap kewenangan

11

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Sebagai penutup dari paper ini dapat disimpulkan bahwa:

a. Negara berperan sebagai penjaga dan pelindung masyarakat sehingga dikatakan

sebagai negara penjaga malam atau sering disebut nachtwachterstaat.

b. Negara berperan untuk memberi kesejahteraan kepada rakyatnya, berupa antara lain

menciptakan keamanan, mensuplai pelayanan sosial, mengurangi biaya sosial

masyarakat.

c. Eksistensi PTUN di Indonesia sudah diakui sejak negara kita menganut paham

welfare state yang dibentuk untuk mencegah dan menyelesaikan masalah yang

timbul dari kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan yang dilakukan oleh alat

negara maupun penduduk yang tidak sesuai dengan hukum dan asas-asas umum

pemerintahan yang baik.

4.2 SARAN

Pada dasarnya, negara kita sudah menganut konsep negara kesejahteraan (welfare state)

dan itu merupakan konsep negara bagus. Karena jika kita melihat tujuan negara kesejahteraan

yang mempunyai dampak positif bagi warga negara. Namun, terkadang pemerintah kurang

mengerti bahwa terkadang kekuasaan mereka ternyata merugikan sebagian warga negara.

Sehingga dibutuhkan PTUN agar warga negara merasa adil.

Saya mempunya pendapat agar PTUN di sini bernar-benar menjadi wadah bagi warga

negara untuk menegakkan keadilan dan memang mewujudkan tujuan dari negara

kesejahteraan itu sendiri. Maka dari itu dibutuhkan pengawasan agar pengadilan ini sesuai

dengan apa yang telah dicita-citakan dalam negara kesejahteraan.

12

DAFTAR PUSTAKA

1. Budiardjo, Prof. Miriam, editor, Masalah Kenegaraan, Gramedia, 1982.

2. Budiarjo, Prof. Miriam, penyunting, Simposium Kapitalisme, Sosialisme,

Demokrasi, Pt. Gramedia, Jakarta, 1984.

3. Rahardjo, Satjipto. 2009. Negara Hukum: yang Membahagiakan

Rakyatnya. Yogyakarta: Genta Publishing.

4. Philipus M. Hadjon et.all, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gadja

Mada University Press, cet. 2, Yogyakarta, 1993.

5. Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Nega

13