Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
i
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG MELAKUKAN
KEJAHATAN KESUSILAAN
(Studi putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 27/Pid.Sus-anak/2016/Pn.Mtr)
JURNAL ILMIAH
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Untuk mencapai derajat S-1 pada
Program Studi Ilmu Hukum
Oleh :
ANA RAHMATYAR
D1A015020
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2019
ii
iii
Pertanggungjawaban Pidana anak yang melakukan kejahatan kesusilaan
(Studi putusan Nmor 27/pid.sus.anak/2016/Pn.Mtr)
Oleh :
ANA RAHMATYAR
D1A015020
Fakultas Hukum Universitas Mataram
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana
pertangungjawaban pidana anak yang melakukan kejahatan kesusilaan, penerapan
pidananya, serta solusi dalam menghadapi kasus anak yang berhadapan dengan
hukum, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, bahan hukum
yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari kepustakaan berupa bahan
dari literatur-literatur, buku-buku, perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum
lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan study
document. Dan analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan menggunakan metode penafsiran. hasil penelitian menunjukan bahwa
pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan kejahatan kesusilaan yang
ancaman pidanannya di dalam Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan adalah 12
(dua belas) tahun, maka terdakwa anak di dalam Putusan No. 27/Pid.sus-anak-
2016/Pn.Mtr di hukum selama 6 (enam) tahun pemidanaan, hal ini sesusi dengan
ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem
peradilan pidana anak bahwa bagi anak yang telah berumur 14 (empat belas)
tahun melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya diatas 7 (tujuh) tahun,
naka dikenakan hukuman setengah dari pidana orang dewasa.
Kata kunci : pertanggungjawaban pidana, restoratif justice, tindak pidana.
CRIMINAL RESPONBILITY FOR CHILDREN WHO COMMIT CRIMES OF
DECENCY
(Study of Verdiet Number. 27/Pid.sus-anak/2016/Pn.Mtr)
Abstarct
This research aims to find out criminal responbility for children who commit crimes of
decency, the criminal application, as well as the solution to dealing with cases of children
facing the law. This research is normative legal research with statute, conceptual, and
case approach. The result of this research shows that criminal responbility for chilidren
threat 12 (twelve) years in Article 285 of the criminal Code rape, then the child defendant
in verdict Number 27/Pid.sus-anak/2016/Pn.Mtr was punished for6 (six) years. This
punishment is in accordance with article 82 Law Number 11 of 2012 concerning juvenile
justice system stipulated that for the children aged 14 (four teen) yeras committing a
criminal offense whose threat is more 7 (seven) years, so the punishment is half of adult
punishment.
Key Words : Criminal Responbility, Children, retorative Justive, Criminla Act.
i
I. PEDAHULUAN
Indoensia saat ini berada pada setuasi dan kondisi sebagai masyarakat
transisi, dimana terjadinya peralihan dari sistem pemerintahan yang otoriter
menuju pemerintahan yang demokrasi melalui proses yang disebut dengan
reformasi, perubahan tersebut brdampak pada nilai sosiokultural masyarakat yang
juga berdampak pada masalah delikuensi anak/prilaku anak.
Dahulu, jika anak hanya menjadi korban dari perbuatan pidana, namun
akhir-akhir ini anak dapat melakukan suatu tindak pidana yang bahkan tindak
pidannya setara dengan pidana orang dewasa atau dikategorikan sebagai tindak
pidana berat.1 Seperti penjelasan bapak Joko Jumadi SH,.MH bahwa di NTB pada
tahun 2016 hingga 2017 kasus anak didominasi oleh kasus kejahatan kesusilaan
baik anak yang menajdi korban maupun anak yang menjadi pelaku. Dan kasus
kejahatan kesusilaan tidak saja terjadi di NTB, namun juga terjadi di Daerah-
Daerah lain seperti yang masih hangat ditelinga kita adalah kejahatan kesusilaan
yang menimpa seorang gadis berumur 14 Tahun bernama Yuyun, yang diperkosa
secara bergilir oleh 14 ABG di Desa Kasie, Kasuban, Bengkulu. 2Maka perlu
menjadi perhatian dan tanggungjawab kita bersama baik oleh masyarakat secara
umum maupun oleh aparat penegak hukum secara khusus, salah satu upaya yang
bisa kita lakukan adalah dengan memaksimalkan perangkat hukum yang mengatur
kasus kesusilaan yang dilakukan oleh anak, jangan sampai lemahnya
implementasi hukum yang menjerat anak yang melakukan tindak pidana kategori
berat, membuat anak tidak akan berpikir dua kali ketika ingin melakukan
perbuatan yang menyimpang, dan hal tersebut tidak tutup kemungkinan akan
menyebabkan terjadinya residivis. berdasarkan uraian di atas penyusun tertarik
untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam karya ilmiah berbentuk skiripsi:
Pertanggungjawaban Pidana anak yang melakukan kejahatan kesusilaan
(Studi Putusan Nomor 27/Pid.sus-anak/2016/Pn.Mtr)
1 Nashriana. Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia. Jakarta: PT
RajaGrafindo, 2014 hal. 11
ii
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut: 1: Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak
yang melakukan kejahatan kesusilaan berdasarkan Putusan Nomor 27/Pid.sus-
anak/2016/Pn.Mr ? 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
putusan terhadap anak yang melakukan kejahatan kesusilaan?
Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana anak
yang melakukan kejahatan kesusilaan, untuk mengetahui dasar pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan kejahatan
kesusilaan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No.27/Pid.Sus-
anak/2016/Pn.Mtr.
Metode penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah metode
penelitian hukum normatif agar menghasilkan sebuah jawaban yang sesuai
dengan uraian permasalahan diatas, metode pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual dan pendekatana kasus.
Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari kepustakaan
berupa bahan dari literatur-literatur, buku-buku, perundang-undangan, serta
bahan-bahan hukum lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan
adalah dengan study document.Analisis bahan hukum yang digunakan dalam
penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penafsiran.
iii
II. PEMBAHASAN
Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Melakukan Kejahatan
Kesusilaan di dalam putusan Nomor 27/Pid.sus-anak/2016/Pn.Mtr
Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk
menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat
dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.
Dalam penanganan dan pertanggungjawaban pidana orang dewasa dan
anak tentu berbeda, dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan
hukum, hakim harus berkiblat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak.
Kronologis
Terdakwa anak Burhanuddin (16 Tahun) melakukan tindak pidana
pemerkosaan terhadap Farida (14 Tahun) hingga si korban mengalami
trauma dan cidera di bagian kelamin dan kepala korban.
Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Adapun dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Nomor
27/Pid.sus-anak/2016 yaitu :
Bahwa di dalam dakwaan penuntut umum, menutut terdakwa anak
Burhanuddin dengan Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan Jo. Pasal 55
ayat 1 ke (1) KUHP tentang penyertaan.
Di dalam tuntutannya Nomor : REG.PERK.PDM-2/MATAR/11.2016,
tertanggal 1 Desember 2016, yang pada pokoknya adalah menjatuhkan
pemidanaan terhadap terdakwa yaitu selama 3 (tiga) tahun.
Menurut analisa penyusun, dakwaan dan tuntutan pidana terhadap
anak Burhanuddin selama 3 Tahun belum tepat,karena perbuatan
terdakwa anak Burhanuddin dikategorikan sebagai tindak pidana berat
dengan ancaman pidana selama 12 Tahun, jika kita mengacu pada
iv
penjelasan Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
dimana dijelaskan, bahwa perbuatan pidana anak yang pidananya di atas 7
(tujuh) tahun maka bagi anak diberlakukan setengahnya, dalam tindak
pidana pemerkosaan yang diatur didalam Pasal 285 KUHP hukuman
penjaranya adalah maksimal 12 (dua belas) Tahun, maka anak
burhanuddin seharusnya dikenakan hukuman setengahnya, yaitu 6 (enam)
tahun pemidanaan. Namun dalam hal ini, penuntut umum hanya
menuntut selama 3 (tiga) tahun pemidanaan, bertentangan dengan
ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang tentang sistem peradilan
pidana anak itu sendiri.
Putusan Majelis Hakim
Adapun putusan Majelis Hakim Nomr 27/Pid.sus-anak/2016/Pn.Mtr
sebagai berikut :
Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa selama 1 tahun 6 bulan
pemidanaan. Sebelum penyusun mengalisis apakah penjatuhan hukuman
selama 1 (satu) Tahun 6 (bulan) pada putusan Nomor 27/Pid.sus-
anak/2016/Pn.Mtr sudah memenuhi rasa keadilan atau tidak, penyusun
terlebih dahulu akan mengkaji apakah terdakwa anak Burhanuddin
dikategorikan sebagai orang yang sudah dapat mempetanggungjawabkan
perbuatannya atau tidak.
Untuk mengkaji apakah terdakwa anak Burhanuddin yang masih
berusia 16 Tahun dapat dikenakan pemidaan atau tidak, dapat kita
simpulkan dari pendapat Soedarto yaitu :3
Syarat pemidanaan meliputi syarat-syarat yang melekat pada
perbuatan (obyektif) dan yang melekat pada orang (subyektif), yaitu:
3 Mahsur Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Timur,2012, Hlm.156
v
Syarat obyektif :
Memenuhi rumusan Undang-Undang
Dalam perkara yang penyusun bahas, dalam hal ini perbuatan kesusilaan
yaitu kasus pemerkosaan yang dilakukan anak terhadap anak lainnya,
sudah dapat dipastikan telah bertentangan dengan undang-undang yaitu
Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan, maka syarat obyektif terpenuhi.
Bersifat melawan hukum
Tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa anak
merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dan melawan hukum.
Maka syarat obyektif terpenuhi.
Syarat Subyektif :
Mampu bertanggungjawab
Dalam kasus anak, dimana terdakwa anak Burhanuddin dikategorikan
sebagai anak yang telah mampu mempertanggungjawabkan
perbuatannya,hal tersebut sesuai dengan penjelasan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :
Di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
berbunyi :
“anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut
anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi
belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan
tindak pidana”
Selanjutnya, syarat penahanan terhadap anak diatur dalam Pasal 32
UUSPPA yaitu :
Penahanan terdapat anak hanya dapat dilakukan dengan syarat
sebagai berikut : 1) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun
vi
atau lebih. 2) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman
pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
Berdasarkan penjelasan pada undang-undang tersebut, maka
terdakwa anak Burhanuddin dapat dikategorikan sebagai anak yang
mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dimana terdakwa
anak ini menyadari bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang
bertentangan dengan hukum, dan ia melakukan perbuatan tersebut
sesuai kesadaran dan khendaknya.
Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap
anak yang melakukan kejahatan kesusilaan (Studi Putusan Nomor
27/Pid.sus-anak/2016/Pn.Mtr)
Pertimbangan hakim adalah pertimbangan hukum yang menjadi dasar
bagi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Setelah proses pemeriksaan
selama di persidangan telah sesuai, maka hakim dapat mengambil
keputusan sesuai dengan perbuatan diri terdakwa. Namun, sebelum hakim
menjatuhkan sanksi pidana, hakim haruslah melakukan tindakan berupa
melihat terlebih dahulu kebenaran perbuatan yang diajukan kepadanya,
dengan cara melihat bukti-bukti yang ada setelah itu hakim harus
mempertimbangkan dan memberikan penilaian terhadap peristiwa yang
terjadi dan menghubungkan dengan hukum yang berlaku yaitu dengan
melihat dari aspek yuridis dan Non-Yuridis nya, dan selanjutnya
menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan,
putusan apapun yang menjadi pertimbangan dijatuhkan suatu putusan.
Tentang Pertimbangan Yuridis dan analisis penyusun :
Dari Putusan Nomor 27/Pid.sus-anak/2016/Pn.Mtr dapat dikumpulkan
fakta-fakta mengenai terdakwa anak Burhanuddin yang melakukan tindak
pidana pemerkosaan terhadapa korban Farida, dari barang bukti,
keterangan saksi, dan keterangan terdakwa sudah sangat membuktikan
bahwa terdakwa Burhanuddin memang bersalah. Menurut penyusun dari
vii
semua alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap itu akan menjadi
pertimbangan hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa
anak Burhanuddin. Penyusun melihat terdakwa dinyatakan sah dan
meyakinkan melanggar Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP, dan
unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan
tersebut terpenuhi.
Tentang pertimbangan Non-Yuridis dan analisis penyusun:
Selain pertimbangan yuridis, majelis hakim juga perlu melihat
hal-hal yang bersifat non-yuridis sehingga dalam putusan dapat
memberatkan maupun meringankan pidana terhadap seorang terdakwa.
Pertimbangan yuridis tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan
dalam suatu pemidanaan terhadap terdakwa Adapun pertimbangan Non
yuridis oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana pada
Putusan Nomor 27/Pid.sus-anak/2016/Pn.Mtr sebagai berikut :
Hal-hal yang memberatkan :a) Perbuatan anak meresahkan masyarakat
serta berpotensi merusak mental psikologis perempuan. b) Perbuatan
anak telah merusak masa depan korba Farida.c) Perbuatan anak
membuat korban Farida mengalami trauma dan depresi.
Hal-hal yang meringankan : a) Anak masih berusia 16 Tahun
sehingga masih bisa di bina untuk memperbaiki kehidupannya di masa
yang akan datang. b)Anak mengakui dan menyesali perbuatannya. c)
Anak belum pernah dihukum sebelumnya.
Analisis Penyusun tentang pertimbangan non yuridis
berdasarkan putusan tersebut, dalam Putusan Nomor 27/Pid.sus-
anak/2016/Pn.Mtr dapat dilihat pertimbangan non yuridis oleh hakim di
dalam putusan ini bahwa tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh
terdakwa terhadap korban Farida, yaitu anak masih berusia 16 Tahun dan
masih memiliki masa depan yang panjang, namun perlu di sadari bersama
bahwa korban yang diakibatkan dari perbuatan pelaku adalah juga seorang
anak yang perlu diperhatikan hak-haknya.
viii
III PENUTUP
Simpulan
Berdasarkan uraian di atas maka dapat di tarik kesimpulan yaitu, 1.
Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk
menentukan apakah terdakwa anak di dalam putusan Nomor 27/Pid.sus-
anak/2016/Pn.Mtr sudah dapat dikategorikan sebagai anak yang dapat
mempertanggungjawabkan perbuatan pidannya. 2. Pertimbangan hukum
merupakan dasar bagi hakim untuk menentukan apakah terdakwa atau
tersangka dinyatakan bersalah atau tidak bersalah, di dalam
mempertimbangkan suatu perkara, hakim harus menilai dari aspek yuridis
yaitu berdasarkan dakwaan dan tuntutan Jaksa penuntut umum, keterangan
saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. kemudian dari aspek Non-
Yuridis yaitu dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan
hal-hal yang memberatkan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut,
hakim memutuskan untuk menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa
selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, hal ini tidak sesuai degan ketetuan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak.
Saran
Berdasarkan uraian tersebut, maka penyusun memberikan saran sebagai
berikut, Seharusnya majelis hakim di dalam Putusan Nomor 27/Pid.sus-
anak/2016/Pn.Mtr menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa selama 6
(enam) tahun pemidanaan, karena perbuatan terdakwa merupakan tindak
pidana pemerkosaan yang berdasarkan Pasal 285 KUHP menyatakan bagi
pelaku pemerkosaan ancaman pidanannya adalah 12 (dua belas) tahun
ix
IV. DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
Efendi, Erdianto .Hukum Pidana Indonesia, Bandung : PT Refika Aditama,
2011.
Hamzah, andi 1984, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Lamintang, P.A.F, Theo Lamintang S.H. 20122. Delik-Delik Khusus
Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma kepatutan,
Jakarta: Sinar Grafika
Muladi, dan Arief, Bardan Nawawi. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan
Pidana. Bandung: PT Alumni.
Peraturan-Peraturan
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945
Indonesia,Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Anak
Indoensia, KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
Indonesia, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
Website
Aritonang, Sugi. “Hukum dan Undang-Undang”
http://Rajawaligaruda pancasila.blogspot.co.id/2011/05/memaham—konsep-
pnegakan-hukum-sebuah.html?m=1