Persyaratan dan Prosedur Pendirian dan Perubahan PTSlldikti5.ristekdikti.go.id/assets/thirdparty/filemanager/source/Kelembagaan/Materi... · Proses administrasi pendirian dan perubahan

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi


Ditjen Kelembagaan Iptek dan DiktiMaret 2019

Persyaratan dan Prosedur

Pendirian dan Perubahan PTSBerdasarkan Permenristekdkti No. 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS

Oleh

Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M


Tujuan

Pendirian dan perubahan PTN dan PTS bertujuan:

a. meningkatkan akses, pemerataan, mutu, dan relevansi pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia; dan

b.meningkatkan mutu dan relevansi penelitian ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional.

Pembubaran PTN dan pencabutan izin PTS atau pencabutan izin Program Studi bertujuan:

melindungi masyarakat dari kerugian akibat memperoleh layanan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang tidak bermutu.


Dasar Hukum (1)

PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Pasal 7 ayat (1) huruf a

Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pembinaandan koordinasi, Menteri memiliki tugas dan wewenangmeliputi:

a. pemberian dan pencabutan izin pendirian Perguruan Tinggidan izin pembukaan Program Studi, yang meliputi: 1 izin pendirian dan perubahan PTS serta pencabutan izin

PTS; dan 2 izin pembukaan Program Studi dan pencabutan izin

Program Studi pada PTN dan PTS;


Dasar Hukum (2)

PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, perubahan, dan pembubaran PTN serta pendirian, perubahan dan pencabutan izin PTS diatur dengan Peraturan Menteri.

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 92 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksiadministratif diatur dalam Peraturan Menteri.

Permenristekdikti No. 51 Tahun 2018


Buku Pedoman

Untuk memudahkan pengusul dalam menyiapkan dokumen usul, maka Direktorat Pengembangan Kelembagaan PT telah menerbitkan Buku:

Dapat diunduh disilemkerma.ristekdikti.go.id

Proses administrasi pendirian dan perubahan PTS, serta pembukaan dan perubahan Prodi pada PT telah dilakukansecara digital atau online sejak Januari2015, sehingga selain dapat mengurangiwaktu, biaya, dan tenaga, juga diharapkandapat meningkatkan pelayanan yang bersih dan efisien.

Struktur Pendidikan Tinggi Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

No Jenis Pendidikan

Program Pendidikan

Program Studi

1 Akademik a. Program Sarjanab. Program Magisterc. Program Doktor

a. Program Studi ….b. Program Studi ….c. Program Studi ….

2 Vokasi a. Program Diploma Satub. Program Diploma Duac. Program Diploma Tigad. Program Diploma Empate. Program Magister Terapanf. Program Doktor Terapan

a. Program Studi ….b. Program Studi ….c. Program Studi ….d. Program Studi ….e. Program Studi ….f. Program Studi ….

3 Profesi a. Program Profesib. Program Spesialis

a. Program Studi ….b. Program Studi ….


Bentuk PTProgram Pendidikan

S M D D1 D2 D3 D4 MT DT Pr Sp

1. Universitas

2. Institut

3. Sekolah Tinggi

4. Politeknik

5. Akademi

6. Akademi Komunitas

Kewenangan Penyelenggaraan Program Pendidikan Menurut Bentuk Perguruan Tinggi



Pendirian PTS


Jenis Program Pendidikan dalam PendirianPerguruan Tinggi


S M D D1 D2 D3 D4 MT DT Pr Sp

1. Universitas

2. Institut

3. Sekolah Tinggi

4. Politeknik

5. Akademi

6. Akademi Komunitas


Komposisi Jumlah dan Jenis Program Pendidikandalam Pendirian Perguruan Tinggi


Sarjana Diploma Tiga Diploma Empat

1. Universitas Min 3 IPA - 2 IPS

2. Institut Min 3

3. Sekolah Tinggi Min 1

4. Politeknik Min 3 Program D3 dan/atau Program D4

5. Akademi Min 1

6. Akademi Komunitas Min 1 Program D1 dan/atau Program D2


Diploma Satu Diploma Dua


Bentuk PTJumlah Program

Diploma yang dapatdiselenggarakan

Syarat Umum

Universitas Paling banyak 20% darijumlah Program Sarjana

Tidak menyelenggarakan Program Studi yang sama dengan Program Studi pada Program Diploma di Politeknik dan/atau Akademi di dalam kota atau kabupaten tempat universitas, institut, dan sekolah tinggi tersebut berada

Institut Paling banyak 30% darijumlah Program Sarjana

Sekolah Tinggi Paling banyak 30% darijumlah Program Sarjana

Bagi perguruan tinggi yang pada saat Permenristekdikti ini mulai berlaku dan telah meyelenggarakan Program Diploma yang tidak sesuai dengan ketentuan di atas, tidak wajib melakukan perubahan komposisi Program Diploma dan lokasiProgram Diploma.

Jumlah Program Diploma yang dapat diselenggarakan Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi


SE Menristekdikti No: 2/M/SE/lX/20l6 Tentang PendirianPerguruan Tinggi Baru Dan Pembukaan Program Studi

1. Terhitung sejak 1 Januari 2017 akan diterapkan kebijakanpemberian izin pendirian perguruan tinggi baru dan pembukaan program studi sebagai berikut:

a. Pendirian perguruan tinggi baru yang menyelenggarakampendidikan akademik (Universitas/ lnstitut/Sekolah Tinggi) akan dilakukan moratorium sampai batas waktu yang akanditentukan kemudian;

b. Pendirian perguruan tinggi baru hanya diberikan untukperguruan tinggi vokasi (Politeknik, Akademi, AkademiKomunitas) dan Institut Teknologi;

c. Pembukaan program studi akan diberikan untuk program studi di bidang science, technology, engineering, dan mathematic (STEM);


SE Menristekdikti No: 2/M/SE/lX/20l6 Tentang PendirianPerguruan Tinggi Baru Dan Pembukaan Program Studi

2. Pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi selain dimaksud di atas dapat dikecualikan bagi:

a. daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T); dan

b. daerah tertentu dengan kondisi dan kebutuhan khusus.



Pembukaan Program Studi dan Pendirian Perguruan Tinggi

Pasal 33 UU Dikti(3) Program Studi

diselenggarakan atasizin Menteri setelahmemenuhipersyaratan minimum akreditasi.

(5) Program Studimendapatkanakreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan.

Pasal 60 UU Dikti(4) Perguruan Tinggi yang

didirikan harusmemenuhi standarminimum akreditasi.

RegistrasiTerakreditasi

Minimum

InstrumenPemenuhan

SyaratMinimumAkreditasi

PernyataanKomitmen

PemenuhanSyarat

Minimum Akreditasi

RegistrasiTerakreditasi

Minimum

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI

PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI

BAN-PT/LAM

BAN-PT/LAM

Ditjen KelembagaanIptek dan Dikti

Ditjen KelembagaanIptek dan Dikti

IzinPem

bukaan

IzinPendiri

an

StandarDikti

SN DiktiPermenristek

diktiNo. 44 Tahun

2015 jo.No. 50 Tahun

2018

StandarDikti

DitetapkanPerguruan

Tinggi

Standar Nasional Pendidikan

Standar KompetensiLulusan

Standar Isi Pbelajaran

Standar Proses Pembelajaran

Standar PenilaianPembelajaran

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Standar Sarana dan Prasarana Pbelajaran

Standar PengelolaanPembelajaran

Standar PembiayaanPembelajaran

Standar NasionalPenelitian

Standar HasilPenelitian

Standar Isi Penelitian

Standar Proses Penelitian

Standar PenilaianPenelitian

Standar Peneliti

Standar Sarpras Penelitian

Standar Pengelolaan Penelitian

Standar Pendanaan & PembiayaanPenelitian

Standar NasionalPKM

Standar Hasil PKM

Standar Isi PKM

Standar Proses PKM

Standar Penilaian PKM

Standar Pelaksana PKM

Standar Sarpras PKM

Standar Pengelolaan PKM

Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM

Standar PengabdianKepada Masyarakat

Standar….

Standar ….

Dst

Standar Bidang Akademik

Standar PengabdianKepada Masyarakat

Standar….

Standar ….

Dst

Standar Bidang Non-Akademik

SN Dikti(Standar Minimal)

Standar Dikti(Melampaui SN Dikti)

Permenristek-dikti No. 44 Tahun 2015 jo.No. 50 Tahun2018

DitetapkanPerguruanTinggi

Standar Pendidikan Tinggi dan Akreditasi (1)

+ +

dan


Sebagian SN Dikti(Syarat Minimum)

SN Dikti(Standar Minimal)

StandarDikti(Melampaui SN Dikti)


Standar Pendidikan Tinggi dan Akreditasi (2)

Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studidan Perguruan Tinggi

Pasal 3 ayat (5): Makna peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagai berikut:

a. terakreditasi baik, yaitu memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;b. terakreditasi baik sekali dan terakreditasi unggul, yaitu melampaui Standar

Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 4 ayat (1): Program Studi dan Perguruan Tinggi baru mendapatkanakreditasi minimum pada saat memperoleh izin dari Menteri

Masa berlaku5 (lima) Tahun

Ditetapkan Perguruan Tinggi

Permenristek-dikti No. 50Tahun 2018Permenristek-dikti No. 32Tahun 2016

Peringkat Terakreditasi ‘Unggul’

Peringkat Terakreditasi ‘Baik Sekali’

Peringkat Terakreditasi ‘Baik’

Akreditasi minimumMasa berlaku2 (dua) Tahun


Perubahan PTS


Perubahan PTS

Perubahan PTS dapat terdiri atas:

a. perubahan nama PTS;

b. perubahan lokasi PTS;

c. perubahan bentuk PTS;

d. pengalihan pengelolaan PTS dari Badan Penyelenggaralama ke Badan Penyelenggara baru;

d. penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTSbaru; dan/atau

e. penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTSlain.



Perubahan Nama PTSNama perguruan tinggi adalah kata atau frasa yang terletak setelah nama bentukperguruan tinggi. Nama bentuk perguruan tinggi bukan bagian dari namaperguruan tinggi yang bersangkutan, misalnya Universitas Tangkuban Perahudapat diurai sebagai berikut:

Universitas (nama bentuk perguruan tinggi);

Tangkuban Perahu (kata atau frasa yang merupakan nama perguruan tinggi).

Terdapat nama bentuk perguruan tinggi dijadikan nama perguruan tinggi ketikaperguruan tinggi tersebut berubah bentuk, misalnya semula Sekolah Tinggi Manajemen Unggul (STIMUN), kemudian bentuknya diubah menjadi Universitas, namun singkatan STIMUN hendak dipertahankan dan dijadikan nama perguruantinggi, yaitu menjadi Universitas STIMUN. Perubahan nama perguruan tinggiseperti di atas yang telah diizinkan tidak diwajibkan untuk diubah, namunterhitung mulai awal tahun 2017, perubahan nama PTS seperti di atas disarankantidak digunakan lagi.

Berdasarkan Pasal 36 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentangBendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, perubahan namaperguruan tinggi wajib menggunakan bahasa Indonesia.


Mulai

Unggah Usulan

PENGUSUL DITJEN KELEMBAGAAN SETJEN

Usul Akun

Evaluasi Usulan

Setuju?

Setuju?

TidakYa

Penerbitan SK

Ya

Tidak1 3

4 5

7

Selesai

DIAGRAM ALIR USULAN PERUBAHAN NAMA PERGURUAN TINGGI SWASTA

6

Verifikasi DokumenUsulan Akun

2



Perubahan Lokasi PTSLokasi perguruan tinggi swasta adalah domisili perguruan tinggi swasta di kabupaten atau kota sebagaimana dicantumkan dalam keputusan Menteri mengenai pendirian perguruan tinggi swasta tersebut.

Perubahan lokasi perguruan tinggi swasta adalah tindakan Badan Penyelenggaramemindahkan lokasi perguruan tinggi swasta dari lokasi lama ke lokasi baru, yang ditandai dengan hal sebagai berikut:

1. Pemindahan dilakukan ke luar kabupaten atau kota sebagaimanadicantumkan dalam keputusan Menristekdikti tentang pendirian perguruantinggi swasta tersebut;

2. Kampus utama sebagai pusat pengelolaan Tridharma perguruan tinggiswasta tersebut dipindahkan ke lokasi baru; dan

3. Semua program studi pada perguruan tinggi swasta tersebut dipindahkanpenyelenggaraannya ke lokasi baru.

Contoh: Universitas Tangkuban Perahu dengan lokasi di Bandung yang dikelolaoleh Yayasan Tangkuban Perahu, menjadi Universitas Tangkuban Perahu yang berlokasi di Jakarta, dan tetap dikelola oleh Yayasan Tangkuban Perahu.


Penyampaian Komitmen

Mulai

Unggah Usulan

PENGUSUL DITJEN KELEMBAGAAN LLDIKTI SETJEN

Usul AkunSetuju?

Evaluasi Dosen

Setuju?

Persetujuan Proses Lanjut

Monev PemenuhanKomitmen

Setuju?

Rekomendasi

Validasi Hasil Evaluasi

Setuju?

Tidak Ya

Penerbitan SK

Ya

Ya

Tidak

Ya

1 3

4 5

78

9

10

11

12Selesai

DIAGRAM ALIR USULAN PERUBAHAN LOKASI PERGURUAN TINGGI SWASTA

Tidak

6

14

Verifikasi Dokumen Usul Akun

2

13

Tidak



Perubahan Bentuk PTS

Bentuk PTS adalah bentuk perguruan tinggi swasta yang terdiri atas 6

(enam) bentuk, yaitu Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik,

Akademi, dan Akademi Komunitas.

Perubahan bentuk perguruan tinggi swasta adalah perubahan dari suatubentuk perguruan tinggi swasta ke suatu bentuk perguruan tinggi swastalain dalam 5 (lima) bentuk perguruan tinggi swasta sebagaimanadikemukakan di atas.

Akademi Komunitas tidak termasuk perguruan tinggi yang dapat diubahbentuknya.



Perubahan Bentuk PT Karena Komposisi Jumlah dan Jenis Prodi Tidak Terpenuhi (1)

Apabila PTN atau PTS yang ditetapkan dalam izinpendirian tidak memenuhi lagi komposisi jumlah dan jenisProgram Studi untuk bentuk PTN atau PTS, PTN atauBadan Penyelenggara PTS tersebut wajib memenuhikembali jumlah dan jenis Program Studi untuk bentuk PTN atau PTS sesuai dengan jumlah dan jenis Program Studi.

Pemenuhan kembali jumlah dan jenis Program Studidilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.


Apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah dilampaui, tetapijumlah dan jenis Program Studi belum dapat dipenuhi, maka PTN atau Badan Penyelenggara PTS mengajukan permohonan perubahan bentuk PTN atau PTS menjadi bentuk PTN atau PTS yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTN atau PTS tersebut.



Apabila PTN atau Badan Penyelenggara PTS tidakmengajukan permohonan perubahan bentuk PTN atau PTS, Menteri:

a. menetapkan perubahan PTN yang berbentuk sekolah tinggi, politeknik, atau akademi menjadi bentuk PTN yang paling sesuaidengan kondisi mutakhir PTN tersebut;

b. mengusulkan kepada Presiden perubahan PTN yang berbentukuniversitas dan institut menjadi bentuk PTN yang paling sesuaidengan kondisi mutakhir PTN tersebut; atau

c. menetapkan perubahan PTS yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, atau akademi menjadi bentuk PTS yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTS tersebut.



Mulai

Unggah Usulan


Usul AkunSetuju?

Evaluasi Dosen UntukProgram Studi Baru

Setuju?


Evaluasi Non Dosendan Monev

Pemenuhan Komitmen

Setuju?

Rekomendasi


Setuju?

Tidak Ya

Penerbitan SK

Ya

Ya

Tidak

Ya

1 3

4 5

78

9

10

11

12Selesai

DIAGRAM ALIR USULAN PERUBAHAN BENTUK PERGURUAN TINGGI SWASTA

Tidak

6

14


2

13

Tidak



Pengalihan Pengelolaan PTS (1)Pengalihan pengelolaan atau alih kelola PTS adalah:

1. Pengalihan pengelolaan PTS dari suatu Badan Penyelenggara ke BadanPenyelenggara lain; atau

2. Pengalihan pengelolaan PTS yang dapat dilakukan melalui cara berupapenggantian semua atau sebagian anggota organ-organ dari suatu BadanPenyelenggara PTS, sehingga seolah-olah hanya terjadi penggantian anggotaorgan tetapi tidak terjadi alih kelola. Apabila cara ini yang digunakan, makahal ini tetap dikualifikasi sebagai alih kelola PTS yang harus diproses sepertialih kelola PTS pada angka 1 (satu) di atas.

Berbagai cara pengalihan pengelolaan atau alih kelola PTS, sebagai berikut:

1. Alih kelola dari suatu bentuk Badan Penyelenggara tertentu ke BadanPenyelenggara lain yang memiliki bentuk sama, misalnya dari Yayasan A keYayasan B, atau dari Perkumpulan A ke Perkumpulan B;

2. Alih kelola dari suatu bentuk Badan Penyelenggara tertentu ke BadanPenyelenggara lain yang memiliki bentuk berbeda, misal dari Yayasan A kePerkumpulan B, atau dari Perkumpulan A ke Persyarikatan C;



Pengalihan Pengelolaan PTS (2)3. Penggantian dari sebagian atau seluruh anggota organ Badan Penyelenggara

kepada sebagian atau seluruh anggota organ dalam satu BadanPenyelenggara yang sama, dengan motif alih kelola;

4. Alih kelola dari Badan Penyelenggara tertentu kepada Badan Penyelenggaralain karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, misalterdapat peraturan perundang- undangan baru yang melarang suatu bentukBadan Penyelenggara mengelola PTS.

Apabila alih kelola PTS disertai dengan perubahan bentuk PTS, maka tahap yang harus dilalui:

1. Alih kelola PTS harus dilakukan dan memperoleh izin Menristekdikti terlebihdahulu, sehingga telah terdapat kepastian hukum tentang BadanPenyelenggara mana yang akan mengubah bentuk PTS tersebut;

2. Setelah izin alih kelola diterbitkan, Badan Penyelenggara yang menerima alihkelola PTS mengajukan perubahan bentuk PTS sesuai dengan persyaratandan prosedur yang telah ditetapkan.


Mulai

Unggah Usulan


Usul Akun

Pemeriksaan Usulan

Diproses Sebagai Perubahan Nama Pada No 3.2 dan/atau Pindah Lokasi

Pada No 3.3

Setuju?

Penerbitan SK

Ya

Tidak1 3

4 5

Selesai

DIAGRAM ALIR USULAN ALIH KELOLA PERGURUAN TINGGI SWASTA


2

DisertaiPerubahan

Nama dan/atau

Lokasi

Ya

Tidak

9

Disetujui6

7

Ya

Tidak

8



Penggabungan PTS

Penggabungan perguruan tinggi swasta adalah:

menggabungkan 2 (dua) perguruan tinggi swasta atau lebihmenjadi 1 (satu) perguruan tinggi swasta baru.

Badan Penyelenggara untuk PTS penyelenggara PTS barutersebut adalah salah satu badan penyelenggara dari salah satu PTS yang bergabung.



Mulai

Unggah Usulan


Usul AkunSetuju?

Evaluasi Dosen UntukProgram Studi Baru

Setuju?


Evaluasi Non Dosendan Monev

Pemenuhan Komitmen

Setuju?

Rekomendasi


Setuju?

Tidak Ya

Penerbitan SK

Ya

Ya

Tidak

Ya

1 3

4 5

78

9

10

11

12Selesai

DIAGRAM ALIR USULAN PENGGABUNGAN PERGURUAN TINGGI SWASTA

Tidak

6

14


2

13

Tidak



Penyatuan PTS

Penyatuan perguruan tinggi swasta adalah:

menyatukan 1 (satu) atau lebih PTS ke dalam 1 (satu) PTS lain yang telah ada, dan tidak mengakibatkan adanya PTS baru.

Badan Penyelenggara PTS hasil penyatuan tersebut adalahBadan Penyelenggara yang menerima penyatuan.

Dalam hal 2 (dua) PTS atau lebih yang bersatu dikelola oleh 1 (satu) Badan Penyelenggara yang sama, maka BadanPenyelenggara yang menyelenggarakan PTS hasil penyatuantersebut adalah Badan Penyelenggara yang semula.


Mulai

Unggah Usulan


Usul Akun

Evaluasi Usulan

Setuju?

Setuju?

TidakYa

Penerbitan SK

Ya

Tidak1 3

4 5

7

Selesai

DIAGRAM ALIR USULAN PENYATUAN PERGURUAN TINGGI SWASTA

6

Verifikasi DokumenUsulan Akun

2


Insentif Penyatuan PTS dan Penggabungan PTS (1)

1. Jika untuk penggabungan perguruan tinggi swasta dan penyatuanperguruan tinggi swasta terdapat program studi non STEM yang diperlukan, maka dapat dilakukan dengan cara:

– mencari perguruan tinggi swasta yang memiliki program studi non STEM untuk digabungkan atau disatukan dalam rangkapenggabungan perguruan tinggi swasta atau penyatuan perguruantinggi swasta tersebut; atau

– membuka program studi non STEM yang dibutuhkan agar penggabungan perguruan tinggi swasta dan penyatuan perguruantinggi swasta dapat dilakukan, meskipun pada saat ini sedangdilakukan moratorium pembukaan program studi non STEM;

2. Dalam hal terjadi peleburan program studi atau perubahan bentukperguruan tinggi swasta dalam rangka penggabungan perguruan tinggiswasta dan penyatuan perguruan tinggi swasta, maka status danperingkat terakreditasi dari program studi (APS) dan perguruan tinggiswasta (APT) sebagai berikut:

Add a footer 36



Add a footer 37


Add a footer


3. Keberadaan lahan untuk kampus dan sarana perguruan tinggi swasta hasilpenggabungan perguruan tinggi swasta atau penyatuan perguruan tinggi swastabelum memenuhi syarat yang ditentukan oleh ketentuan peraturan Perundang-undangan, maka dapat diberikan pengecualian sebagai berikut:

Luas lahan dengan diskresi Menristekdikti;

Lokasi dapat terletak di luar wilayah 1 (satu) kecamatan;

Perjanjian sewa menyewa lahan dan/atau sarana dibuat di hadapan notaris, dengan memuat hak opsi, yaitu hak prioritas membeli lahan tersebut apabilalahan dijual oleh pemegang hak atas lahan sebelum masa sewa berakhir;

Jangka waktu sewa menyewa lahan paling lama 10 (sepuluh) tahun sejakperjanjian sewa menyewa ditandatangani;

4. Dapat dilakukan antar perguruan tinggi swasta yang berada dalam wilayahkoordinasi lebih dari satu LLDIKTI, dengan memberitahukan dan/atau memohonrekomendasi dari Kepala LLDIKTI setempat;


Add a footer


5. Jika terdapat program studi tertentu harus diselenggarakan di wilayahkabupaten/kota yang tidak berbatasan langsung dengan kampus utamaperguruan tinggi swasta hasil penggabungan atau penyatuan, maka program studi tersebut dapat diberi status sebagai Program Studi Di luar KampusUtama (PSDKU), dengan mengecualikan keberadaan program studi sejenisdi kampus utama perguruan tinggi hasil penggabungan atau penyatuan;

6. Jika terdapat program studi keagamaan yang berada di bawah pembinaanKementerian Agama, atau terjadi penggabungan dan penyatuan PT Keagamaan ke perguruan tinggi, maka penggabungan dan penyatuan PT Keagamaan termasuk program studi tersebut dapat dialihkan menjadiperguruan tinggi swasta termasuk program studi di dalam perguruan tinggihasil penggabungan dan penyatuan, dengan syarat harus mendapatkansurat izin pengalihan Perguruan Tinggi Swasta Keagamaan dan program studi tersebut dari Kementerian Agama;


Add a footer


7. Jika usul penggabungan perguruan tinggi swasta dan penyatuanperguruan tinggi swasta mengakibatkan jumlah program pendidikanvokasi melebihi batas maksimal dan larangan lokasi sebagaimana diaturdalam ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut: Program Diploma yang diselenggarakan Universitas, paling banyak 20 (dua puluh)

persen dari jumlah Program Sarjana;

Program Diploma yang diselenggarakan Institut, paling banyak 30 (tiga puluh) persendari jumlah Program Sarjana;

Program Diploma yang diselenggarakan Sekolah Tinggi paling banyak 30 (tiga puluh) persen dari jumlah Program Sarjana;

Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan membuka program diploma tidakmenyelenggarakan Program Studi yang sama dengan Program Studi pada Program Diploma di Politeknik dan/atau Akademi di dalam kota atau kabupaten tempatUniversitas, Institut, dan Sekolah Tinggi tersebut berada;

– maka perguruan tinggi hasil penggabungan atau penyatuan tersebutdibebaskan dari ketentuan tentang program pendidikan vokasisebagaimana dikemukakan di atas.



Perubahan PTS harus memenuhi syarat Pendirian PTS, kecualiperubahan nama PTS.

Pemenuhan syarat di atas harus dimuat dalam dokumen perubahanPTS, yang terdiri atas:

a. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi PembukaanProgram Studi untuk setiap Program Studi;

Apabila perubahan perguruan tinggi swasta memerlukanpenambahan program studi baru, usulan penambahan program studitersebut hanya untuk memenuhi jumlah minimum program studiuntuk bentuk perguruan tinggi swasta yang diusulkan.

b. Pernyataan Komitmen Pemenuhan Syarat Minimum AkreditasiPerguruan Tinggi yang telah diisi dan ditandatangani oleh BadanPenyelenggara;

Dokumen di atas dilampiri rancangan: statuta, rencana strategis,dan Sistem Penjaminan Mutu Internal PTS hasil perubahan.


Persyaratan Perubahan PTS (1)


Status dan peringkat terakreditasi Program Studi dari PTSyang diubah tetap berlaku sampai dengan berakhir masaberlakunya.

Dalam hal memerlukan pembukaan program studi baru,Badan Penyelenggara dapat menggunakan dosen yangtelah memiliki NIDN dari program studi tertentu di salahsatu perguruan tinggi dengan syarat bahwa program studiyang ditinggalkan oleh dosen tersebut harus tetapmempertahankan nisbah dosen dan mahasiswa;


Persyaratan Perubahan PTS (2)


Persyaratan Tambahan Perubahan PTS (1)

Rekomendasi L2 Dikti berisi:

a. Legalitas satu atau lebih Badan Penyelenggaraperguruan tinggi;

b. Rekam jejak perguruan tinggi swasta yang akanberubah di wilayah LLDIKTI; dan

c. Tingkat kejenuhan Program Studi pada perguruantinggi swasta yang akan berubah di wilayah LLDIKTI.



Semua program studi pada masing-masing perguruantinggi swasta telah memiliki status dan peringkatterakreditasi, sebagaimana dibuktikan dengan keputusanakreditasi dari BAN PT dan/atau LAM;

Masing-masing perguruan tinggi swasta telah melaporkanpenyelenggaraan pendidikan tinggi ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti);




Usul perubahan PTS tidak dapat dilakukan bersamaandengan usul Program Pembinaan Perguruan TinggiSwasta (PP-PTS) pada Direktorat PembinaanKelembagaan Iptek dan Dikti; dan

Usul perubahan nama PTS, usul perubahan lokasi PTS,usul alih kelola PTS, dan usul penyatuan PTS tidak dapatdilakukan bersamaan dengan usul pembukaan programstudi dan usul perubahan PTS lainnya.




Pemimpin PTS mengajukan permohonan rekomendasi kepada LLDIKTIdengan melampirkan dokumen:



Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan TinggiKementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi







Terima Kasih


Documents

Persyaratan dan Prosedur Pendirian dan Perubahan PTSlldikti5.ristekdikti.go.id/assets/thirdparty/filemanager/source/Kelembagaan/Materi... · Proses administrasi pendirian dan perubahan