BAB 1PENDAHULUAN
PROSES LAHIRNYA PBBDi planet Bumi ini manusia hidup dalam
berbagai bangsa yang tersebar di aneka negara dan benua. Dalam
interaksi antarbangsa tersebut, tentu ada kalanya kita jumpai
hubungan yang diwarnai oleh perang dan damai. Namun demikian,
sesungguhnya setiap bangsa mempunyai persamaan. Karena itu mereka
pun punya cita-cita yang serupa, yaitu dapat hidup dengan aman,
damai, dan makmur.Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB
(bahasa Inggris: United Nations atau disingkat UN) adalah sebuah
organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di
dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum
internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan
perlindungan sosial.Perserikatan Bangsa-bangsa didirikan di San
Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah Konferensi Dumbarton Oaks di
Washington, DC, namun Sidang Umum yang pertama dihadiri wakil dari
51 negara baru berlangsung pada 10 Januari 1946 (di Church House,
London). Sebelumnya, pada 26 Juni 1945, 50 negara menandatangani
Piagam PBB di San Fransisco pada Konferensi Organisasi
Internasional PBB. Dari 1919 hingga 1946, terdapat sebuah
organisasi yang mirip, bernama Liga Bangsa-Bangsa, yang bisa
dianggap sebagai pendahulu PBB. Perserikatan Bangsa bangsa.Istilah
Perserikatan Bangsa Bangsa dicetuskan oleh Franklin D. Roosevelt
sewaktu masih berlangsung Perang Dunia II yang merujuk kepada Pihak
yang Bersteru yang terdiri dari 26 negara. Franklin D. Roosevelt
selain sebagai Presiden Amerika Serikat, ia juga anggota penting
dari Organisasi Yahudi Freemasonry yang memiliki beberapa
organisasi underbow berkedok gerakan sosial dan amal seperti Lions
Club dan Rotary Club.PBB awalnya didirikan untuk mencegah
terjadinya perang di masa depan serta menjaga perdamaian dan
keamanan dunia. Nama Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri digagas
oleh Presiden AS Franklin D Roosevelt dan mulai digunakan pada 1
Januari 1942 dalam Deklarasi PBB. Saat itu 26 negara sekutu sepakat
untuk bersatu melawan negara-negara Poros Tengah. PBB terdiri dari
enam badan: Sidang Umum, Dewan Keamanan, Dewan Sosial dan Ekonomi,
Dewan perwalian, dan Mahkamah Internasional dan Skretariat.Sidang
Umum pertama PBB berlangsung pada Januari 1946, dihadiri 51 negara.
Saat ini PBB beranggotakan 192 negara. Hanya Vatikan dan Taiwan
yang sejauh ini belum terdaftar sebagai anggota PBB.Asas
Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah :1. Persamaan kedaulatan bagi
semua anggota2. Semua anggota wajib memenuhi kewajiban dengan baik,
sesuai dengan Piagam PBB3. Semua perselisihan dunia harus
diselesaikan secara damai, dan tidak dibenarkan memakai kekerasan
atau ancaman terhadap kemerdekaan suatu negara.4. Semua anggota
harus tunjuk dan membantu kepada PBB, jika PBB terpaksa mengambil
tindakan kekerasan terhadap suatu Negara.5. PBB tidak mencampuri
urusan dalam negeri suatu Negara.Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa
:1. Memelihara perdamaian dan keamanan dunia2. Memelihara dan
mempererat persahabatan antarbangsa3. Menyelenggarakan kerja sama
dalam memecahkan masalah dunia tentang ekonomi, politik, sosial,
kebudayaan dan kemanusiaan.4. Menjunjung tinggi hak asasi manusia (
bangsa ) dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama dan
kebangsaan5. Menjadikan PBB sebagai pusat bangsa-bangsa dalam
mencapai kesejahteraan bersama.Mereka yang termasuk anggota pemula
PBB adalah :1. Negara-negara yang telah ikut serta dalam Konferensi
San Fransisco tanggal 25 April 19452. Negara-negara yang terlebih
dahulu menandatangani Deklarasi Washington tanggal 1 Januari 19423.
Negara seperti yang disebutkan poin 1 dan 2 di atas yang telah
menandatangani piagam dan meratifikasinya sesuai dengan Pasal 110
Piagam.TUGAS DAN FUNGSI PBB Dalam hal mempertahankan perdamaian dan
keamanan internasional diserahkan kepada dewan keamanan, dengan
syarat; semua tindakan dewan keamanan tersebut harus selaras dengan
tujuan dan azas-azas PBB, tugas dan kewajiban dewan keamanan dapat
dibagi atas beberapa golongan, yaitu :
1. Menyelesaikan perselisihan dengan cara-cara damai, yaitu
dengan cara yang didasarkan atas; persetujuan sukarela atau paksaan
hukum dalam menjalankan persetujuan.2. Mengambil tindakan-tindakan
terhadap ancaman perdamaian dan perbuatan yang berarti penyerangan.
Sedangkan fungsi Dewan Keamanan sebagai berikut:1. Memelihara
perdamaian dan keamanan internasionaal selaras dengan azas-azas dan
tujuan PBB.2. Menyelidiki tiap-tiap persengketaan atau situasi yang
dapat menimbulkan pergeseran internasional3. Mengusulkan
metode-metode untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang demikian
atau syarat penyelesaian.4. Merumuskan rencana-rencana untuk
menetapkan suatu sistem mengatur persenjataan5. Menentukan adanya
suatu ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan
mengusulkan tindakan apa yang harus diambil6. Menyerukan untuk
mengadakan sanksi-sanksi ekonomi dan tindakan lain yang bukan
perang untuk mencegah atau menghentikan agresor7. Mengadakan aksi
militer terhadap seorang agresor8. Mengusulkan pemasukan
anggota-anggota baru dan syarat-syarat dengan negara-negara mana
yang dapat menjadi pihak dalam setatus mahkamah internasional9.
Melaksanakan fungsi-fungsi perwakilan PBB di daerah strategis.10.
Mengusulkan kepada majelis umum pengangkatan seorang sekretaris
jendral, dan bersamasama dengan majelis umum, pengangkatan para
hakim dari mahkamah internasional11. Menyampaikan laporan tahunan
kepada majelis umum
BAB 2PEMBAHASAN
PBB TIDAK BISA BEKERJA SENDIRIPBB tidak dapat sendirian
menjalankan tugas untuk memelihara perdamaian dan pembangunan di
dunia kata Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di
Indonesia, El-Mostafa Benlamlih pada Senin (25/10)."Misi PBB adalah
mengenai perdamaian dan pembangunan bagi semua orang, namun PBB
tidak dapat mengerjakan hal itu sendirian, negara-negara,
organisasi regional, sektor privat, dan bahkan media harus
menjalankan perannya masing-masing," kata Benlamlih dalam acara
perayaan Hari PBB di Jakarta.Kritik yang sering mengemuka adalah
PBB kerap disebut mandul dalam mengatasi krisis di dunia seperti
masalah keamanan dan kesejahteraan atau pun munculnya sentimen
bahwa PBB lebih memihak negara-negara besar seperti lima negara
yang duduk di kursi Dewan Keamanan PBB: AS, Rusia, Inggris,
Perancis, dan China.Ketika menjawab hal itu, Benlamlih mengatakan
bahwa PBB adalah organisasi yang memiliki sistem sendiri."PBB
adalah organisasi yang memiliki setruktur dan mekanisme sendiri
untuk mencapai misi perdamaian dan mewujudkan pembangunan. Pihak
lain seperti negara, organisasi regional, sektor swasta atau media
juga dapat mewujudkan cita-cita itu dengan cara mereka sendiri,
namun jelas itu adalah tanggung jawab bersama. Bila menginginkan
perdamaian, berusaha dengan keras dan ambil lah tanggung jawab yang
lebih besar," jelas Benlamih.
TANTANGAN REFORMASI PBB Sejak berdirinya 66 tahun yang lalu (24
Oktober 1945), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ibarat sekeping
mata uang yang mempunyai dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, PBB
menjadi kritikan masyarakat internasional akibat perannya yang
dianggap hanya menguntungkan negara-negara yang mempunyai hak veto
(great power), di sisi lain PBB sebagai salah satu organisasi
multilateral masih dianggap sebagai satu-satunya organisasi yang
masih kredibel dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi
para anggotanya. Sehingga, muncul idea reformasi di tubuh PBB
terutama di Dewan Keamanan (DK) agar lebih adil dan mencerminkan
kepentingan seluruh anggotanyadengan tidak hanya mementingkan
kepentingan negara-negara yang memiliki privilege (hak veto) yang
mampu mengintervensi setiap keputusan DK. Salah satu usulan
terpenting menyangkut aspek penghapusan atau pembatasan penggunaan
hak veto melalui komitmen dari anggota tetap, dimana hak veto tidak
digunakan ke arah tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat
internasional. Sehingga, DKmencerminkan keadaan dunia yang lebih
baik, bersifat keterwakilan, transparan dan efektif bagi semua
anggotanya. Persoalan hak veto (question of veto), idealnya
dihapus. Namun, sepanjang penghapusan hak veto belum dapat
dilakukan (direformasi) seyogyanya penggunaannya harus diatur agar
tidak merugikan para anggotanya. Dimana, hak veto tidak boleh
digunakan terhadap isu-isu yang terkait dengan pelanggaran serius
terhadap hukum kemanusiaan internasional-seperti; genosida,
kejahatan terhadap kemanusiaan, pembasmian etnis, dan kejahatan
perang. Disampaing itu.contentious reformasi DK PBB mengenai
perluasan keanggotaan tetap yang mampu menjembatani perbedaan
fundamental antara negara-negara anggota PBB. Sehingga, fokus
reformasi PBB tertuju pada upaya untuk menjadikan DK lebih
demokratis dan representatif karena kondisi sekarang ini anggota DK
PBB tidak mencerminkan realitas geopolitik yang mencerminkan
keterwakilan kawasan secara merata. Sehingga, dibutuhkan
rebalancing antara kawasan dan meningkatkan keterwakilan negara
berkembang di DK yang merupakan 2/3 dari seluruh negara
anggotanya.Namun demikian, kepentingan nasional (national
interests) masih tetap merupakan pertimbangan utama bagi setiap
negara anggotanya dalam menetapkan kebijakan pada tingkat
internasional, termasuk dalam menyikapi isu reformasi DK PBB.
Perhitungan untung rugi tetap dikedepankan dalam membuat kebijakan.
Selain itu, prinsip real politik juga berlaku. dimana posisi
negara-negara yang memiliki hak veto memiliki nilai yang signifikan
dalam penentuan keberhasilan dan kegagalan sebuah agenda reformasi.
Sikap negara privilege dalam beberapa hal menjadi salah satu
referensi bagi negara lain untuk menetapkan kebijakan. Dengan
demikian, tidak mengherankan apabila usulan Amerika Serikat seputar
reformasi DK PBB segera menarik perhatian negara-negara anggota
lainnya dalam memperjuangkan reformasi DK PBB.REFORMASI PBBDewasa
ini yang menjadi masalah mendasar dari PBB adalah demokratisasi,
restrukturisasi, dan reformasi. Gagasan reformasi PBB yang sudah
bergulir lebih dari satu dekade, tetapi pada kenyataannya perubahan
yang diinginkan tersebut sampai saat ini masih jauh dari
harapan.Komposisi dalam tubuh DK PBB sudah tidak lagi mencerminkan
komposisi negara-negara di dunia. Dimana, reformasi keanggotaan
perlu ditinjau bukan lagi dari perspektif sonsiliasi pasca Perang
Dingin. Dengan demikian, selama struktur dan komposisi DK termasuk
hak veto hanya dimiliki oleh lima anggota tetap tidak diubah, maka
tidak akan ada keadilan dalam menangani barbagai masalah global
yang di hadapi dunia saat ini. Setidaknya, bila penghapusan hak
veto sulit dilakukan kareana akan merubah Piagam PBB, maka
setidaknya perlu adanya pembatasan penggunaan hak veto melalui
komitmen dari anggota tetap (great power), dimana hak veto tidak
digunakan ke arah tindakan yang dimaksudkan untuk pelaksanaan
resolusi yang sudah diadopsi DK PBB agar terjadi prinsip keadilan
bagi setiap anggotanya.Selama ini problematika hak veto selalu
membayangi legitimasi DK PBB. Dengan hak veto anggota tetap setiap
saat dapat mempengaruhi terjadinya perubahan subtansi secara
besar-besaran dari suatu resolusi. Bahkan, hak veto mampu mengancam
terbitnya resolusi yang dianggap tidak menguntungkan negara pemilik
hak veto maupun sekutunya. Sebagaimana ancaman AS yang akan
melakukan veto atas keingginan Palestina menjadi anggota penuh PBB.
Di sisi lain, di antara anggota tetap selalu mengancam untuk
menggunakan hak vetonya dalam suatu forum konsultasi tertutup agar
kepentingan mereka masing-masing dapat terpenuhi tanpa samasekali
memperdulikan subtansi permasalahan. Peran DK sebagai pemegang
otoritas penjaga perdamaian dan keamanan internasional praktis
tidak optimal akibat adanya pertentanagn kepetingan masing-masing
ke-5 anggota tetap sebagai pemegang veto power. Ada dua tujuan
utama yang hendak dicapai dalam reformasi DK PBB. Pertama, untuk
menciptakan struktur PBB yang mewakili konstelasi politik dunia
dewasa ini, termasuk keterwakilan negara-negara berkembang karena
struktur keanggotaan saat ini tidak mencerminkan peta politik dunia
kontemporer. Kedua, meningkatkan peran dan kapasitas PBB dalam
mengatasi persoalan-persoalan soft politics yang dihadapi
anggota-anggotanya pasca Perang Dingin-seperti; kemiskinan, energi,
pangan, terorisme, dan lingkungan hidup. Sehingga, diperlukan
kesadaran dan partisipasi seluruh anggotanya dengan PBB sebagai
sentralnya.
PENTINGNYA REFORMASIAda dua alasan utama mengapa reformasi DK
PBB merupakan sebuah keharusan. Pertama, PBB masih mewakili
realitas politik pasca-Perang Dunia II, dimana secara de jure dan
de facto dalam keorganisasiani masih memberikan kewenangan lebih
kepada negara-negara pemenang perang dalam mekanisme pengambilan
keputusan melalui hak veto yang dimilikianggota tetap DK (Amerika
Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dan China). Dari kacamata teori
hubungan internasional, konsep ini penjabaran pandangan realis yang
berpendapat bahwa negara besar (great powers) merupakan salah satu
instrumen penting dalam menjaga perdamaian dunia. Oleh karena itu,
diberi kewenangan dan tanggung jawab khusus. Ironisnya, realitas
ini sering bertolak belakang, negara-negara yang memiliki hak veto
menggunakan untuk kepentingan nasionalnya semata bukan untuk
masyarakat internasional. Sebagaimana terlihat pada kasus
Palestina-Israel, dimana Amerika Serikat menggunakan hak vetonya
lebih dari anggota lainnya sejak tahun 1972, khususnya resolusi
yang dianggap merugikan kepentingan Israel.Disamping itu, great
powers sering memiliki agenda tersendiri yang tidak selamanya
selaras dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diembannya.
Akibatnya, beberapa persoalan yang mengancam perdamaian dunia tidak
terselesaikan, justru karena adanya kepentingan negara besar
tersebut. Faktanya, kecenderungan terjadinya konflik terbuka terus
mengalami peningkatan. Beberapa negara melakukan kebijakan krusial
dalam politik internasional secara unilateral tanpa persetujuan PBB
tanpa mengindahkan norma-norma yang berlaku dalam tata hubungan
antar negara. Akibatnya, kewenangan dan tanggung jawab negara besar
dalam memelihara ketertiban dan perdamaian dunia kembali
dipertanyakan. Sebagaimanainvasi Amerka Serikat terhadap Irak 2003,
tidak melalui mandat DK PBB.Kedua, realitas tata dunia dewasa ini
berbeda dengan periode Perang Dingin. Pada periode tersebut,
pertentangan ideologis antara blok kapitalis dan komunis dengan
segala implikasinya menjadi fokus utama. Berakhirnya Perang Dingin
mengungkap kenyataan bahwa masalah-masalah yang selama ini
dinomorduakan ternyata jauh lebih gawat dari yang diperkirakan.
Dunia terus dihadapkan pada berbagai tantangan rumit, mulai dari
ancaman senjata nuklir, perompakan, terorisme, krisis keuangan dan
ekonomi hingga keadaan terburuk serta paling mendasar yang ditemui
di berbagai penjuru dunia, yaitu: kemiskinan dan kelaparan sangat
parah. Dunia juga menghadapi ancaman kerusakan lingkungan hidup,
bencana alam, masalah ketahanan pangan, energi, intoleransi, dan
diskriminasi serta penguasa otoriter yang menindas keinginan
demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mengingat
permasalahan-permasalahan tersebut tidak dapat dipecahkan secara
nasional, tantangan tersebut seharusnya dapat memotivasi negara
untuk mendorong kemitraan dan kerjasama di antara mereka
denganmemperkuat multilateralisme untuk mengatasi tantangan global,
melaluiperan sentral PBB.TANTANGANPencapaian tatanan dunia damai
(road to security) tidak hanya diselesaikan melalui piranti hukum
internasional, tetapi juga bisa ditempuh melalui pilar PBB
sebagaipengejawantahan ide collective security (keamanan kolektif)
bagi anggotanya, maka oraganisasi ini penjaminan keamanan bersama,
dimana ancaman terhadap satu negara akan menjadi ancaman bagi
semuanya. Artinya, dalam semangat berorganisasi ada kesadaran bahwa
dibutuhkan satu mikanisme satu sistem dan satu organisasi yang bisa
memberikan jaminan bagi semua anggotanya (one for all), dimana
beban operasionalnya ditanggung oleh semua (all for one). Sehingga,
reformasi diharapkan terciptanya struktur DK PBB yang mewakili
konstelasi politik dunia dewasa ini yang mencerminkan peta politik
dunia kontemporer dalam mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi
negara-negara anggotanya.Memang tidak mudah melakukan reformasi
ini, karena Pasal 108 Piagam PBB mengsyaratkan bahwa amandemen
terhadap piagam ini hanya akan sah bila 2/3 anggota Majelis Umum
menyetujuinya dan diratifikasi oleh 2/3 negara anggota PBB termasuk
oleh seluruh negara anggota tetap DK pemegang hak veto. Reformasi
merupakan satu-satunya cara membawa dunia dari konfrontasi ke arah
kooperasi. Dimana, tantangan kontenporer tidak semata persoalan
high politics yang terkait dengan persoalan keamanan nasional. Akan
tetapi, masalah-masalah menyangkut soft politics justru semakin
menantang dan membutuhkan penanganan yang lebih serius. Tanpa
political will dari anggota tetap DK PBB untuk melakukan reformasi,
maka masalah-masalah soft politics akan berpotensi menjadi high
politics yang akan membahayakan keberadaan kelembagan PBB
sendiri.Apa Itu Hak Veto dan Mengapa Hanya Dimiliki Oleh 5 (lima)
Negara Saja ?Kita sering mendengar kata "Hak Veto". Apa sebenarnya
hak veto itu dan mengapa hanya dimiliki oleh 5 (lima) negara saja ?
Hak veto adalah hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan,
rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi. Dalam
sejarahnya, hak veto dimiliki oleh lima negara anggota tetap Dewan
Keamanan PBB. Negara itu ialah Amerika Serikat, Rusia (dahulu Uni
Sovyet), Inggris, Perancis, Republik Rakyat China menggantikan
Republik China (Taiwan) pada tahun 1979. Anggota tetap Dewan
Keamanan PBB dipilih berdasarkan hasil Perang Dunia II. Kelima
negara tersebut adalah pemenang dari Perang Dunia II.Tujuan dari
pemberian hak veto pada awalnya ialah untuk melindungi kepentingan
para pendiri PBB, dimana hal tersebut hanya diperuntukkan bagi
negara-negara yang memenangkan Perang Dunia II. Hak veto melekat
pada kelima negara tersebut berdasarkan Pasal 27 Piagam PBB.Selain
anggota tetap, Dewan Keamanan PBB juga memiliki anggota tidak tetap
yang berjumlah lima belas negara. Anggota tetap dan tidak tetap
berbeda dalam pemilikan hak veto. Anggota tidak tetap tidak
mempunyai hak veto. Masa jabatan anggota tidak tetap Dewan Keamanan
PBB adalah 2 (dua) tahun.Berdasarkan statistik dari tahun
1946-2002, negara yang paling banyak menggunakan hak veto adalah
Uni Sovyet, yaitu sebanyak 122 kali. Kemudian diikuti oleh Amerika
Serikat sebanyak 81 kali, Inggris sebanyak 32 kali dan Prancis
menggunakan hak veto sebanyak 18 kali. Sedangkan China baru
menggunakannya sebanyak 5 kali. Dari statistik di atas, terlihat
jelas bahwa hak veto didominasi oleh dua negara yang pernah
bersiteru dalam perang dingin, yaitu Uni Sovyet dan Amerika
Serikat. Untuk Amerika Serikat, 39 veto yang dikeluarkan ialah
untuk memberikan dukungan terhadap Israel. Menurut data, dalam
konflik Arab-Israel, dari 175 resolusi Dewan Keamanan PBB tentang
Israel, 97 menentang Israel, 74 netral dan 4 mendukung Israel.
Tentunya ini tidak termasuk resolusi yang diveto Amerika
Serikat.Melihat realitas saat ini, penggunaan hak veto yang
dimiliki oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB sangat jauh atau
bertentangan dengan asas keadilan dan mengingkari realitas sosial.
Adakala keputusan yang ditetapkan dalam forum PBB dibatalkan oleh
negara pemilik veto. Sebagai contoh, tidak hanya sekali, dua kali
hak veto digunakan oleh Amerika Serikat untuk melapangkan jalan
bagi Israel untuk melancarkan perang, selain itu Amerika Serikat
juga menggunakan hak vetonya untuk menghentikan serangan Israel ke
Libanon.Sebenarnya, hak veto tidak menjadi sebuah masalah jika
digunakan sebagaimana mestinya. Namun, jika melihat kondisi saat
ini hak veto digunakan untuk menentang prinsip-prinsip keadilan dan
kebenaran atau dengan kata lain merusak citra PBB sebagai penjaga
perdamaian dunia. Jika melihat lebih ke dalam lagi, serangan Israel
ke Palestina jelas-jelas sudah melanggar hukum humaniter
internasional yang ditetapkan sendiri oleh PBB, tapi adanya veto
justru membiarkan hukum humaniter dilanggar oleh Israel.Di lain
sisi, para perwakilan negara di PBB kadang mengungkapkan
kecenderungan negara pemegang veto untuk saling mengancam
menggunakan vetonya dalam forum tertutup agar kepentingan mereka
masing-masing dapat terpenuhi tanpa sama sekali peduli terhadap
negara anggota tidak tetap. Hal inilah yang terkenal dengan istilah
closet veto.Dari penjabaran di atas sudah seharusnya kita
menyuarakan agar hak veto dikaji ulang. Seperti kita ketahui,
pemberian hak veto bagi Anggota Tetap DK PBB tidak terlepas dari
faktor Perang Dunia II dimana negara-negara pemenang perang
memiliki hak veto dan dikuatkan melalui Pasal 27 Piagam PBB.
Artinya, pemberian hak veto sedikit banyak merupakan ambisi
negara-negara pemenang perang untuk tetap memiliki kekuatan
mengendalikan jalannya dunia. PBB hanya milik dari lima negara
pemegang hak veto yang saling tumpang tindih dalam memperjuangkan
kepentingan nasional atau national interest dalam menggunakan hak
veto. PBB bukan lagi sebuah organisasi internasional seidela
penjabaran dari Piagam PBB. PBB bukan lagi PBB yang sesuai pada
hakikatnya, melainkan sebuah lembaga yang melegitimasi kepentingan
nasional lima negara pemegang hak veto.Berpikir bijak, keputusan
PBB menyangkut urusan apapun tetap berada di Majelis Umum (MU)
sebagai representasi seluruh anggota tanpa intervensi negara-negara
di DK PBB. Ringkasnya, kita dituntut untuk menyuarakan penghapusan
hak veto itu secara konsisten termasuk mendesak kelima negara
pemilik hak veto agar bersedia melepaskan hak vetonya.APAKAH LAYAK
HAK VETO DALAM PBB (UNITED NATION)?? Hak veto adalah hak untuk
membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan
undang-undang atau resolusi. Hak veto biasanya melekat pada salah
satu lembaga tinggi negara atau pada dewan keamanan pada lembaga
PBB. Itulah pengertian hak Veto yang kita dengar sehari hari dalam
perkuliahan, ataupun pada masa sekolah dahulu. didalam diri dewan
keamanan PBB, hak itu melekat erat di negara-negara pendiri PBB.
yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, China, dan Russia. seperti
pakaian yang digunakannya kemana-mana hak Veto itu tersebut selalu
melekat erat.Walaupun kadang-kadang ada pula yang telanjang atau
tidak memekai haknya. kecuali si paman yang adi kuasa. hak-hak itu
mereka dapat karena selain mereka yang pertama membuat persekutuan
itu mereka pula negara-negara yang memenangkan perang dunia ke 2 ,
alasan yang sangat jelas ketika hak veto melekat erat
dinegara-negara tersebut yaitu untuk melindungi diri dari ancaman,
ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi yang
merugikan negara mereka. seolah - olah menjadi penguasa dunia,
seberapa besarpun negera-negara yang bukan pemegang hak veto
membuat sesuatu hal diatas tapi tidak disetujui salah satu pemegang
hak veto , maka gagalah suatu itu. suatu yang aneh tapi itulah
kenyataannya. kita ambil contoh konflik antara Palestina dan
Israel, Dengan adanya rencana Israel yang akan membangun
pemukimannya di jalur Gaza, banyak dari negara-negara menolak hal
tersebut bahkan 4 dari 5 anggota PBB tidak menyutujuinya tapi
tiba-tiba si paman sam, yang gemar menggembor-gemborkan perdamaian,
demokrasi, persamaan derajat, kebebasan , Hak asasi manusia,
tiba-tiba menolak keputusan negara-negara yang menolak rencana
Israel tersebut.
Lucu memang kedengarannya negara yang menghianati cita-cita
dunia negara yang menghianati demokrasi karena selalu memaksakan
kehendak dengan hak veto nya, apa yang salah 4 pemilik hak veto
sudah menolak tapi 1 yang setuju palah menang adakah konspirasi
politik dibelakang semuanya?? mengingat Amerika serikat negara yang
adi kuasa menaungi perekonomian dunia dan merupakan negeri dengan
tingkan peradapan yang tinggi. perdamaian dunia merupakan cita-cita
seluruh bangsa yang ada di dunia. dunia yang aman, tentram dan jauh
dari segala peperangan. namun hal itu tidak dengan Amerika yang
gemar sekali berperang. bahkan industri senjatanya tidak dapat
diragukan lagi. begitu banyak teknologi pembunuh manusia diciptakan
disana, pesawat-pesawat tempur tak terlihat radar dan sebaginya .
apakah kita tidak menyadari bahwa itu ( senjata pemusnah masal) ada
dinegri yang adi kuasa yang di panggil paman sam.perang merupakan
pasar baginya karena karena ada perang maka lakulah senjata mereka.
kemudian pertanyaannya layakkah hak veto itu di pakaikan kepada
negara tersebut? negara yang selalu mengambil keuntungan dari
saudara yang salng berperang, negara yang selalu mengambil
keuntungan dari bangsa yang lemah. hal tersebut sebenarnya sudah
sangat kita pahami. tapi konspirasi politik Dll, selalu membuat
Amerika di atas angin. seolah negara-negara lain tidak berarti dan
tidak ada apa-apanya, hal ini sudah sangat jelas bahwa tidak adanya
persamaan derajat di tubuh PBB. demokrasipun nihil dilaksanakan
secara lurus. untuk apa diciptakan hak veto kepada 5 anggota PBB
jika 4 kalah melawan 1. ???? dunia telah berubah. kini layakkah hak
veto itu mengingat perdamaian dunia adalah cita-cita bersama dan
bukan kepentingan pribadi meraih keuntungan saja.
MEMPERTANYAKAN PERAN PBB Dalam sistem internasional yang
anarkis, dunia dipenuhi pertarungan kepentingan negara yang
melahirkan perasaan curiga terhadap lainnya. Dalam sistem seperti
itu, negara yang punya power kuat relatif berpeluang lebih besar
untuk memenangkan kompetisi. Konsekuensinya, tiap negara akan
mengutamakan pembangunan militer yang dianggap instrumen power
paling utama.Negara-negara yang power-nya rendah harus menerima
kenyataan, akan selalu menjadi obyek negara-negara kuat. Untuk
menghindarinya, caranya menggabungkan diri kepada kekuatan tertentu
baik secara sukarela atau terpaksa.Sejarah mencatat ada dua
kekuatan yang pernah mewarnai kompetisi global secara ketat yaitu
Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet. Dua kekuatan itu menjadi
penentu akhir stabil atau tidaknya sistem internasional pada masa
lalu. Kini, runtuhnya Uni Soviet, AS berdiri sebagai aktor tanpa
tanding yang menjadikannya penentu akhir segala keputusan politik
global dan hadir di mana-mana.Dialah negara atau aktor paling
berperan dalam memerangi dan menumpas aneka aksi terorisme
internasional. Ia polisi sekaligus hakim internasional yang dapat
bertindak apapun demi kepentingannya, atau sebaliknya, menolak
segala yang dianggap akan merugikan kendati harus berhadapan dengan
opini publik internasional seperti kasus ICC (Mahkamah Pidana
Internasional). Amerika yang menentukan siapa pahlawan yang harus
dibela dan siapa agresor yang harus diperangi
bersama.Pertanyaannya, di mana peran PBB sebagai institusi
internasional yang paling bertanggung jawab atas perdamaian dan
stabilitas percaturan politik internasional? Mengapa PBB tidak
pernah mampu mengambil alih kasus internasional yang melibatkan
negara-negara kuat di dalamnya?SEBAGAI institusi internasional
terbesar, PBB bertugas menjaga stabilitas internasional yang
terwujud dalam tiga hal: peningkatan perdamaian; penciptaan
perdamaian; dan pemeliharaan perdamaian. Kenyataannya, tugas itu
kerap menghadapi hambatan yang justru datang dari anggotanya
sendiri.Dalam kasus yang berkait dengan negara yang memiliki power
relatif lemah, peran PBB terlihat amat menonjol dan kuat. Tetapi
dalam menghadapi aksi negara kuat, PBB justru sebaliknya, terlihat
lemah tidak berdaya.Ini terjadi karena dalam hubungan
internasional, pembangunan dan pelaksanaan suatu hukum, kaidah, dan
tata aturan berbagai kesepakatan lembaga internasional, selalu
mengalami aneka hambatan dan ketidak-efektivan karena terhadang
batasan kedaulatan setiap negara atau tidak adanya lembaga
internasional otoritatif yang berkompeten dalam pengaturan sistem
internasional. Segala norma dan institusi internasional seolah
mandul tidak berdampak serius terhadap para defector, terutama
negara-negara yang memiliki power relatif besar.Hukum internasional
dan berbagai norma organisasi internasional banyak ditaati, tetapi
negara-negara besar dapat melanggarnya jika mereka mau tanpa ada
sanksi berarti dari negara-negara lain atau PBB sekalipun. Dengan
nada mengejek, Stalin menganalogkan PBB seperti Paus, tidak
memiliki pasukan militer sendiri serta perindustrian untuk
menghasilkan berbagai komoditas yang dapat digunakan guna mengubah
kebijakan eksternal maupun internal suatu negara.PBB tidak memiliki
simpanan khromium untuk menyuap AS agar ikut memberlakukan sanksi
penuh di Rhodesia (kini Zimbabwe)! PBB tidak memiliki sumber minyak
yang dapat menjamin suplai tetap ke AS untuk membuatnya tidak
mengintervensi atau standar ganda dalam perpolitikan di Timur
Tengah. PBB sepenuhnya tergantung negara-negara anggota dalam hal
dana operasional sehingga sehebat apapun wewenang yang dimilikinya,
ia tidak akan leluasa menjalankannya.Ini terjadi karena PBB bukan
pemerintahan dunia yang memiliki kedaulatan di atas kedaulatan tiap
negara dan hak pelaksanaan koersif atas anggota-anggotanya yang
melanggar peraturan yang telah diterapkan. PBB bukan sistem politik
yang mampu bertindak sendiri atau menguasai sistem internasional.
Efektivitasnya ditentukan oleh kualitas politik dunia dan rasa
kebersamaan anggotanya.Celakanya, benturan kepentingan
antar-anggota PBB yang memiliki power kuat kerap terjadi sehingga
banyak kebijakan yang gagal karena diveto salah satu anggota tetap
Dewan Keamanan, atau tidak begitu efektif karena beberapa negara
kuat enggan mendukung, kendati tidak menolaknya. Tidak bisa
dipungkiri, realitas politik internasional kerap ditentukan oleh
negara-negara besar.Adalah sebuah kelemahan utama di mana sebuah
lembaga internasional menerapkan sanksi, sementara pelaksanaannya
didesentralisasikan kepada negara-negara anggotanya karena notabene
lembaga itu sendiri tidak mampu menjalankan keputusannya
sendiri.Ketiadaan sistem yang dapat memaksa semua negara anggota
untuk secara kolektif patuh terhadap berbagai keputusan PBB
menjadikan negara-negara besar lebih suka bertindak individual atau
sepihak demi menjaga kepentingan ekonomi dan politiknya tanpa
rintangan dari siapa pun. Dan tindakan itu sah karena status dan
hak prerogatif mereka dijamin dalam PBB.Dengan berbagai kelemahan
itu, bisakah jaminan PBB diandalkan guna menciptakan dan memelihara
perdamaian internasional?Tentu ada banyak kelemahan dan kegagalan
PBB jika dibuat suatu draf tersendiri. Sebaliknya, keberhasilan
yang dilakukan untuk menciptakan dunia yang lebih baik pun banyak.
Potensi pemeliharaan perdamaian PBB tidak hanya ditentukan oleh
penggunaan negara-negara besar. Yang tidak kalah penting,
negara-negara mengizinkan pihak ketiga ikut berpartisipasi dan
diplomasi.Kedua, pragmatis. Bila tidak ada PBB, siapa lagi? Agar
institusi internasional mampu menciptakan tertib politik,
diperlukan kerja sama negara-negara donatur besar untuk menciptakan
institusi yang mampu mengkoordinasikan aksi dan harapan-harapan
anggotanya.Seperti pengendara mobil, demikian Jones menganalogikan,
ia akan mengemudikan mobilnya sesuai aturan lalu-lintas karena
takut ditilang polisi (sanksi koersif), alasan keselamatan (sanksi
utilitarian) dan karena ingin ikut membina kehidupan sosial bersama
yang teratur sehingga jalanan tidak macet (sanksi
normatif).Demikian juga negara dalam sistem internasional. Setiap
bentuk institusi internasional memiliki aneka aturan dan sanksi
yang bersifat normatif, utilitarian, maupun koersif. Negara-negara
tunduk pada aturan institusi lebih karena didasarkan pada sanksi
yang bersifat normatif dan utilitarian.Pada dasarnya sistem
internasional bersifat resiprokal , saling menguntungkan dan amat
peka. Jika sebuah negara melakukan tindakan tercela atau kesalahan,
maka negara lain akan melakukan balasan serupa atau mengeluarkan
resolusi maupun deklarasi yang memalukan, kecuali bila kepentingan
dan kebutuhannya begitu tinggi melebihi kecaman eksternal dan rasa
malu.Sanksi koersif merupakan jalan terakhir yang hanya diterapkan
bila negara menyimpang dari pola perilaku normatif dan
utilitarian.Kelemahan utama yang dimiliki PBB adalah strukturnya.
Sejak didirikan, lembaga ini telah dipolitisir negara-negara besar
yang menjadi pemenang dalam perang dunia.Mereka memiliki kedudukan
dan hak prerogatif khusus dengan tujuan mencegah segala tindakan
yang tidak sesuai kepentingannya melalui prinsip kebulatan suara
dan hak veto seperti tercantum dalam pasal 27 di mana segala
aktivitas PBB harus disetujui seluruh negara anggota tetap Dewan
Keamanan.Struktur dan pengaruh anggota Dewan Keamanan yang terlalu
kuat inilah yang menjadi kunci utama apakah misi perdamaian akan
dapat dilakukan atau justru melahirkan peperangan.Solusinya,
struktur harus dirombak. Kesulitannya, perombakan harus disetujui
seluruh anggota tetap Dewan Keamanan yang ada kini.Sayang, kecuali
terjadi perubahan besar-besaran dalam sistem internasional,
kemungkinan itu amat kecil karena dianggap akan mengurangi hak dan
kepentingan mereka.Kelemahan lain, masalah biaya operasi
pemeliharaan perdamaian seperti kasus penolakan Soviet dan
negara-negara lain terhadap beberapa aktivitas pemeliharaan
perdamaian yang mereka tentang, usulan pembebanan pada negara yang
tengah berkonflik, penarikan dana secara sukarela, tagihan bagi
yang sepakat tindakan operasional hingga pelelangan atau
pendelegasian operasi.Aneka masalah itu sampai kini masih menjadi
kendala PBB. Menjadi kian sulit karena PBB, sebagai institusi
internasional yang liberalis secara kelembagaan, ternyata dijadikan
kendaraan kaum atau praktisi realis pragmatis untuk memperoleh
kepentingan negaranya.Namun, sekali lagi, dengan segala kelemahan
dan kekurangan yang ada, kehadirannya dirasakan lebih banyak
memberi kebaikan dan sumbangan bagi perdamaian dan pembenahan
sistem internasional untuk lebih baik daripada, misalnya, harus
dibubarkan atau ditiadakan.
BAB 3PENUTUPKESIMPULANPERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) yang
sering disorot tak berdaya ketika menghadapi Negara-negara Adidaya
adalah benar. PBB bersikap tidak adil dan cenderung diskriminatif.
PBB terlihat jelas tak berbuat apapun atas serangan yang dilakukan
oleh Israel yang merupakan Negara adidaya terhadap Palestina,
khususunya di Jalur Gaza.SEBAGAI institusi internasional terbesar,
PBB bertugas menjaga stabilitas internasional yang terwujud dalam
tiga hal: peningkatan perdamaian; penciptaan perdamaian; dan
pemeliharaan perdamaian. Kenyataannya, tugas itu kerap menghadapi
hambatan yang justru datang dari anggotanya sendiri.Dalam kasus
yang berkait dengan negara yang memiliki power relatif lemah, peran
PBB terlihat amat menonjol dan kuat. Tetapi dalam menghadapi aksi
negara kuat, PBB justru sebaliknya, terlihat lemah tidak
berdaya.Celakanya, benturan kepentingan antar-anggota PBB yang
memiliki power kuat kerap terjadi sehingga banyak kebijakan yang
gagal karena diveto salah satu anggota tetap Dewan Keamanan, atau
tidak begitu efektif karena beberapa negara kuat enggan mendukung,
kendati tidak menolaknya. Tidak bisa dipungkiri, realitas politik
internasional kerap ditentukan oleh negara-negara
besar.SARANSetelah mengetahui apa yang terjadi pada PBB begitu pula
dengan Hak Veto, Alangkah baiknya apabila semua Negara di dunia
merundingkan dan mendiskusikan bersama mengenai masa depan PBB,
Karena PBB tak akan berjalan lancar apabila hak veto tetap
digunakan dalam sistem PBB. Seharusnya Hak veto dicabut dalam
Organisasi tersebut, agar tidak ada kekuatan yang lebih besar
daripada kekuatan PBB
23
