PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR54TAHUN2015 TENTANG
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:bahwadengantelahditetapkannyapembentukan
KementerianKabinetKerjaperiodetahun2014-2019dan
untukmelaksanakanketentuanPasal11Undang-Undang
Nomor39Tahun2008tentangKementerianNegara,perlu
menetapkanPeraturanPresidententangKementerian Komunikasi dan
Informatika; Mengingat:1.Pasal4ayat(1)danPasal17Undang-UndangDasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-UndangNomor39Tahun2008tentang
KementerianNegara(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor
166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.PeraturanPresidenNomor165Tahun2014tentang
PenataanTugasdanFungsiKabinetKerja(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
4.PeraturanPresidenNomor7Tahun2015tentang
OrganisasiKementerianNegara(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 8); MEMUTUSKAN:... - 2 - MEMUTUSKAN:
Menetapkan:PERATURANPRESIDENTENTANGKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA. BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1
(1)KementerianKomunikasidanInformatikaberadadi bawahdanbertanggung
jawab kepada Presiden. (2)Kementerian Komunikasi dan
Informatikadipimpinoleh Menteri. Pasal 2
KementerianKomunikasidanInformatikamempunyaitugas
menyelenggarakanurusanpemerintahandibidang
komunikasidaninformatikauntukmembantuPresiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara. Pasal 3
Dalammelaksanakantugassebagaimanadimaksuddalam
Pasal2,KementerianKomunikasidanInformatika menyelenggarakan
fungsi:a.perumusandanpenetapankebijakandibidang
pengelolaansumberdayadanperangkatposdan
informatika,penyelenggaraanposdaninformatika,
penatakelolaanaplikasiinformatika,pengelolaan informasi dan
komunikasi publik;b. pelaksanaan... - 3 -
b.pelaksanaankebijakandibidangpengelolaansumber
dayadanperangkatposdaninformatika,
penyelenggaraanposdaninformatika,penatakelolaan
aplikasiinformatika,pengelolaaninformasidan komunikasi publik;
c.pelaksanaanbimbinganteknisdansupervisiatas pelaksanaan
pengelolaan sumber daya dan perangkat pos
daninformatika,penyelenggaraanposdaninformatika,
penatakelolaanaplikasiinformatika,pengelolaan informasi dan
komunikasi publik; d.pelaksanaanpenelitiandanpengembangansumberdaya
manusia di bidang komunikasi dan informatika;
e.pelaksanaandukunganyangbersifatsubstantifkepada
seluruhunsurorganisasidilingkunganKementerian Komunikasi dan
Informatika; f.pembinaandanpemberiandukunganadministrasidi
lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
g.pengelolaanbarangmilik/kekayaannegarayangmenjadi tanggung jawab
Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
h.pengawasanataspelaksanaantugasdilingkungan Kementerian Komunikasi
dan Informatika. BAB II ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi
Pasal 4 Kementerian Komunikasi dan Informatika terdiri atas: a.
Sekretariat... - 4 - a.Sekretariat Jenderal; b.Direktorat Jenderal
Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika; c.Direktorat
Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika; d.Direktorat Jenderal
Aplikasi Informatika; e.Direktorat Jenderal Informasi dan
Komunikasi Publik; f.Inspektorat Jenderal;
g.BadanPenelitiandanPengembanganSumberDaya Manusia; h.Staf Ahli
Bidang Hukum; i.Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya;
j.Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa; dan k.Staf Ahli
Bidang Teknologi. Bagian Kedua Sekretariat Jenderal Pasal 5
(1)SekretariatJenderalberadadibawahdanbertanggung jawab kepada
Menteri. (2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
Pasal 6 SekretariatJenderalmempunyaitugasmenyelenggarakan
koordinasipelaksanaantugassertapembinaandan
pemberiandukunganadministrasikepadaseluruhunit
organisasidilingkunganKementerianKomunikasidan Informatika.
Pasal... - 5 - Pasal 7
Dalammelaksanakantugassebagaimanadimaksuddalam Pasal 6, Sekretariat
Jenderal menyelenggarakan
fungsi:a.koordinasikegiatanKementerianKomunikasidan Informatika;
b.koordinasidanpenyusunanrencana,program,dan anggaran Kementerian
Komunikasi dan Informatika;
c.pembinaandanpemberiandukunganadministrasiyang
meliputiketatausahaan,kepegawaian,keuangan,
kerumahtanggaan,kerjasama,hubunganmasyarakat,
arsip,dandokumentasiKementerianKomunikasidan Informatika;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasidanpenyusunanperaturanperundang-undangan serta
pelaksanaan advokasi hukum;
f.pengelolaanbarangmilik/kekayaannegaradanlayanan pengadaan
barang/jasa pemerintah; dan g.pelaksanaan fungsi lain yang
diberikan oleh Menteri. Bagian Ketiga Direktorat Jenderal Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Pasal 8 (1)Direktorat
Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatikaberadadibawahdanbertanggungjawab kepada Menteri.
(2)Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika dipimpin oleh Direktur Jenderal. Pasal... - 6 - Pasal 9
DirektoratJenderalSumberDayadanPerangkatPosdan Informatika
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan
danpelaksanaankebijakandibidangpengelolaanspektrum
frekuensiradiodanorbitsatelitsertastandardisasi perangkat pos dan
informatika. Pasal 10
Dalammelaksanakantugassebagaimanadimaksuddalam Pasal 9, Direktorat
Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
menyelenggarakan
fungsi:a.perumusankebijakandibidangpenataan,perizinan,
monitoringdanevaluasisertapenegakanhukum
penggunaanspektrumfrekuensiradiodanorbitsatelit serta standardisasi
perangkat pos dan informatika;
b.pelaksanaankebijakandibidangpenataan,perizinan,
monitoringdanevaluasisertapenegakanhukum
penggunaanspektrumfrekuensiradiodanorbitsatelit serta standardisasi
perangkat pos dan informatika;
c.penyusunannorma,standar,prosedur,dankriteriadi bidang pengawasan
standardisasi perangkat telekomunikasi;
d.pelaksanaanpemberianbimbinganteknisdansupervisidi bidang
pengawasan standardisasi perangkat telekomunikasi; e.pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan di bidang penataan,
perizinan,monitoringdanevaluasisertapenegakan
hukumpenggunaanspektrumfrekuensiradiodanorbit satelit serta
standardisasi perangkat pos dan informatika;
f.pelaksanaanadministrasiDirektoratJenderalSumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika; dan g.pelaksanaan fungsi lain yang
diberikan oleh Menteri. Bagian... - 7 - Bagian Keempat Direktorat
Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Pasal 11 (1)Direktorat
Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri. (2)Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Pos dan Informatika dipimpin oleh Direktur
Jenderal. Pasal 12
DirektoratJenderalPenyelenggaraanPosdanInformatika
mempunyaitugasmenyelenggarakanperumusandan
pelaksanaankebijakandibidangpenyelenggaraanposdan informatika.
Pasal 13 Dalammelaksanakantugassebagaimanadimaksuddalam
Pasal12,DirektoratJenderalPenyelenggaraanPosdan Informatika
menyelenggarakan
fungsi:a.perumusankebijakandibidangstandardisasilayanan,
pelayananperizinansertapeningkatanaksesibilitas, konektivitas dan
keamanan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan infrastruktur
dan ekosistem penyelenggaraan pos, telekomunikasi, dan
penyiaran;b.pelaksanaankebijakandibidangstandardisasilayanan,
pelayananperizinansertapeningkatanaksesibilitas, konektivitas dan
keamanan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan infrastruktur
dan ekosistem penyelenggaraan pos, telekomunikasi, dan penyiaran;
c. penyusunan... - 8 -
c.penyusunannorma,standar,prosedur,dankriteriadi
bidangpelayananperizinansertapeningkatan
aksesibilitas,konektivitasdankeamananinfrastruktur
telekomunikasi,pengembanganinfrastrukturdan
ekosistempenyelenggaraanpos,telekomunikasi,dan penyiaran;
d.pemberianbimbinganteknisdansupervisidibidang
pelayananperizinansertapeningkatanaksesibilitas, konektivitas dan
keamanan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan infrastruktur
dan ekosistem penyelenggaraan pos, telekomunikasi, dan penyiaran;
e.pelaksanaanevaluasidanpelaporandibidang penyelenggaraan pos dan
informatika; f.pelaksanaanadministrasiDirektoratJenderal
Penyelenggaraan Pos dan Informatika; dan g.pelaksanaan fungsi lain
yang diberikan oleh Menteri. Bagian Kelima Direktorat Jenderal
Aplikasi Informatika Pasal 14 (1)DirektoratJenderal Aplikasi
Informatika berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)DirektoratJenderalAplikasiInformatikadipimpinoleh Direktur
Jenderal. Pasal 15
DirektoratJenderalAplikasiInformatikamempunyaitugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
penatakelolaan aplikasi informatika. Pasal... - 9 - Pasal 16
Dalammelaksanakantugassebagaimanadimaksuddalam
Pasal15,DirektoratJenderalAplikasiInformatika menyelenggarakan
fungsi:a.perumusankebijakandibidangpenatakelolaane-Government,e-Business,dankeamananinformasi,
peningkatanteknologidaninfrastrukturaplikasi informatika serta
pemberdayaan
informatika;b.pelaksanaankebijakandibidangpenatakelolaan
e-Government,e-Business,dankeamananinformasi,
peningkatanteknologidaninfrastrukturaplikasi informatika serta
pemberdayaan
informatika;c.penyusunannorma,standar,prosedur,dankriteriadi bidang
penatakelolaan e-Government;
d.pelaksanaanpemberianbimbinganteknisdansupervisi di bidang
penatakelolaan
e-Government;e.pelaksanaanevaluasidanpelaporandibidang
penatakelolaan e-Government, e-Business, dan keamanan
informasi,peningkatanteknologidaninfrastruktur aplikasi informatika
serta pemberdayaan informatika;
f.pelaksanaanadministrasiDirektoratJenderalAplikasi Informatika;
dan g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Bagian
Keenam Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Pasal 17
(1)DirektoratJenderalInformasidanKomunikasiPublik berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)DirektoratJenderalInformasidanKomunikasiPublik dipimpin oleh
Direktur Jenderal. Pasal... - 10 - Pasal 18
DirektoratJenderalInformasidanKomunikasiPublik
mempunyaitugasmenyelenggarakanperumusandan
pelaksanaankebijakandibidangpengelolaaninformasidan komunikasi
publik. Pasal 19 Dalammelaksanakantugassebagaimanadimaksuddalam
Pasal18,DirektoratJenderalInformasidanKomunikasi Publik
menyelenggarakan fungsi: a.perumusankebijakandibidangpengelolaandan
penyebaraninformasipublik,peningkatanperanmedia
publik,sertapengembanganlembagainformasidan kehumasan pemerintah;
b.pelaksanaankebijakandibidangpengelolaandan
penyebaraninformasipublik,peningkatanperanmedia
publik,sertapengembanganlembagainformasidan kehumasan pemerintah;
c.penyusunannorma,standar,prosedur,dankriteriadi
bidangpengelolaandanpenyebaraninformasipublik,
peningkatanperanmediapublik,sertapengembangan lembaga informasi dan
kehumasan pemerintah;
d.pelaksanaanpemberianbimbinganteknisdansupervisi
dibidangpengelolaandanpenyebaraninformasipublik,
peningkatanperanmediapublik,sertapengembangan lembaga informasi dan
kehumasan pemerintah; e.pelaksanaanevaluasidanpelaporandibidang
pengelolaandanpenyebaraninformasipublik,
peningkatanperanmediapublik,sertapengembangan lembaga informasi dan
kehumasan pemerintah; f. pelaksanaan... - 11 -
f.pelaksanaanadministrasiDirektoratJenderalInformasi dan Komunikasi
Publik; dan g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Bagian Ketujuh Inspektorat Jenderal Pasal 20
(1)InspektoratJenderalberadadibawahdanbertanggung jawab kepada
Menteri. (2)Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.
Pasal 21 InspektoratJenderalmempunyaitugasmenyelenggarakan
pengawasaninterndilingkunganKementerianKomunikasi dan Informatika.
Pasal 22 Dalammelaksanakantugassebagaimanadimaksuddalam Pasal 21,
Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
a.penyusunankebijakanteknispengawasaninterndi lingkungan
Kementerian Komunikasi dan
Informatika;b.pelaksanaanpengawasaninterndilingkungan
KementerianKomunikasidanInformatikaterhadap
kinerjadankeuanganmelaluiaudit,reviu,evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan
lainnya;c.pelaksanaanpengawasanuntuktujuantertentuatas penugasan
Menteri;d.penyusunanlaporanhasilpengawasandilingkungan Kementerian
Komunikasi dan Informatika; e. pelaksanaan... - 12 - e.pelaksanaan
administrasi Inspektorat Jenderal; danf.pelaksanaan fungsi lain
yang diberikan oleh Menteri. Bagian Kedelapan Badan Penelitian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pasal 23
(1)BadanPenelitiandanPengembanganSumberDaya Manusiaberada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)BadanPenelitiandanPengembanganSumberDaya Manusia dipimpin oleh
Kepala Badan. Pasal 24 Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia mempunyaitugasmenyelenggarakanpenelitiandan
pengembangandibidangkomunikasidaninformatikaserta
pengembangansumberdayamanusiakomunikasidan informatika. Pasal 25
Dalammelaksanakantugassebagaimanadimaksuddalam Pasal 24, Badan
Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan
fungsi:a.perumusankebijakanteknisdibidangpenelitiandan
pengembangankomunikasidaninformatikaserta
pengembangansumberdayamanusiakomunikasidan informatika;
b.pelaksanaanpenelitiandanpengembangandibidang komunikasi dan
informatika serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan
informatika; c. pelaksanaan... - 13 -
c.pelaksanaanevaluasidanpelaporandi bidangpenelitian
danpengembangankomunikasidaninformatikaserta
pengembangansumberdayamanusiakomunikasidan
informatika;d.pelaksanaanadministrasiBadanPenelitiandan
Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan e.pelaksanaan fungsi lain
yang diberikan oleh Menteri. Bagian Kesepuluh Staf Ahli Pasal 26
StafAhliberadadibawahdanbertanggungjawabkepada
Menteridansecaraadministratifdikoordinasikanoleh Sekretaris
Jenderal. Pasal 27 (1)StafAhliBidangHukummempunyaitugasmemberikan
rekomendasiterhadapisu-isustrategiskepadaMenteri terkait dengan
bidang hukum. (2)StafAhliBidangSosial,Ekonomi,danBudaya
mempunyaitugasmemberikanrekomendasiterhadap
isu-isustrategiskepadaMenteriterkaitdenganbidang sosial, ekonomi,
dan budaya. (3)StafAhliBidangKomunikasidanMediaMassa
mempunyaitugasmemberikanrekomendasiterhadap
isu-isustrategiskepadaMenteriterkaitdenganbidang komunikasi dan
media massa. (4)Staf Ahli Bidang Teknologi mempunyai tugas
memberikan rekomendasiterhadapisu-isustrategiskepadaMenteri terkait
dengan bidang teknologi. Bagian... - 14 - Bagian Kesebelas Jabatan
Fungsional Pasal 28 DilingkunganKementerianKomunikasidanInformatika
dapatditetapkanjabatanfungsionalsesuaidengan
kebutuhanyangpelaksanaannyadilakukansesuaidengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. BAB III UNIT PELAKSANA TEKNIS Pasal
29 (1)Untukmelaksanakantugasteknisoperasionaldan/atau
tugasteknispenunjangdilingkunganKementerian
KomunikasidanInformatikadapatdibentukUnit Pelaksana Teknis. (2)Unit
Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala. Pasal 30
UnitPelaksanaTeknisKementeriansebagaimanadimaksud
dalamPasal29ayat(1)ditetapkanolehMenterisetelah
mendapatpersetujuantertulisdarimenteriyang
menyelenggarakanurusanpemerintahandibidangaparatur negara. BAB... -
15 - BAB IV TATA KERJA Pasal 31
Dalammelaksanakantugasdanfungsi,Kementerian
KomunikasidanInformatikaharusmenyusunpetabisnis
prosesyangmenggambarkantatahubungankerjayang
efektifdanefisienantarunitorganisasidilingkungan Kementerian
Komunikasi dan Informatika. Pasal 32
MenterimenyampaikanlaporankepadaPresidenmengenai
hasilpelaksanaanurusanpemerintahandibidang
komunikasidaninformatikasecaraberkalaatausewaktu-waktu sesuai
kebutuhan. Pasal 33
KementerianKomunikasidanInformatikaharusmenyusun
analisisjabatan,petajabatan,uraiantugas,dananalisis
bebankerjaterhadapseluruhjabatandilingkungan Kementerian Komunikasi
dan Informatika. Pasal 34
SetiapunsurdilingkunganKementerianKomunikasidan
Informatikadalammelaksanakantugasnyaharus
menerapkanprinsipkoordinasi,integrasi,dansinkronisasi
baikdalamlingkunganKementerianKomunikasidan
Informatikamaupundalamhubunganantarinstansi pemerintah baik pusat
maupun daerah. Pasal... - 16 - Pasal 35
Setiappimpinanunitorganisasiharusmenerapkansistem
pengendalianinternpemerintahdilingkunganmasing-masinguntukmewujudkanterlaksananyamekanisme
akuntabilitaspublikmelaluipenyusunanperencanaan, pelaksanaan, dan
pelaporan kinerja yang terintegrasi. Pasal 36
Setiappimpinanunitorganisasibertanggungjawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahan dan memberikan
pengarahansertapetunjukbagipelaksanaantugas bawahan. Pasal 37
Setiappimpinanunitorganisasiwajibmengawasi
pelaksanaantugasbawahanmasing-masingdanapabila
terjadipenyimpanganwajibmengambillangkah-langkah
yangdiperlukansesuaidenganketentuanperaturan perundang-undangan.
Pasal 38 Setiappimpinanunitorganisasiharusmengikutidan
mematuhipetunjuksertabertanggungjawabpadaatasan
masing-masingdanmenyampaikanlaporankinerjasecara berkala tepat pada
waktunya. Pasal 39 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit
organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit
organisasi di bawahnya. BAB... - 17 - BAB V PENDANAAN Pasal 40
Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas
danfungsiKementerianKomunikasidanInformatika
dibebankankepadaAnggaranPendapatandanBelanja Negara. BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 41
Ketentuanlebihlanjutmengenaitugas,fungsi,susunan
organisasi,dantatakerjaKementerianKomunikasidan
InformatikaditetapkanolehMenterisetelahmendapat
persetujuantertulisdarimenteriyangmenyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang aparatur negara. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 42 PadasaatPeraturanPresideninimulaiberlaku,semua
ketentuanpelaksanaandariPeraturanPresidenNomor24
Tahun2010tentangKedudukan,Tugas,danFungsi
KementerianNegarasertaSusunanOrganisasi,Tugas,dan
FungsiEselonIKementerianNegarasebagaimanatelah
beberapakalidiubahterakhirdenganPeraturanPresiden Nomor 135 Tahun
2014 yang berkaitan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika,
masih tetap berlaku sepanjang
tidakbertentangandanbelumdiubahdan/ataudiganti dengan peraturan
baru berdasarkan Peraturan Presiden ini. Pasal... - 18 - Pasal 43
PadasaatPeraturanPresideninimulaiberlaku,seluruh jabatan yang ada
beserta pejabat yang memangku jabatan di
lingkunganKementerianKomunikasidanInformatika,tetap
melaksanakantugasdanfungsinyasampaidengan
dibentuknyajabatanbarudandiangkatpejabatbaru berdasarkan Peraturan
Presiden ini. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 44
PadasaatPeraturanPresideninimulaiberlaku,semua
ketentuanmengenaiKementerianKomunikasidan Informatika dalam:
a.PeraturanPresidenNomor24Tahun2010tentang
Kedudukan,Tugas,DanFungsiKementerianNegara
SertaSusunanOrganisasi,Tugas,DanFungsiEselonI
KementerianNegarasebagaimanatelahbeberapakali
diubah,terakhirdenganPeraturanPresidenNomor135 Tahun 2014; dan
b.PeraturanPresidenNomor165Tahun2014tentang Penataan Tugas dan
Fungsi Kabinet Kerja;dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 45
PeraturanPresideninimulaiberlakupadatanggal diundangkan. Agar... -
19 - Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkan
pengundanganPeraturanPresideninidengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal4 Mei
2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di
Jakarta pada tanggal4 Mei 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR96 Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,
ttd. Bistok Simbolon
