PERPRES NO 8 TH PERPRES NO 8 TH 20062006

Perubahan Keempat AtasPerubahan Keempat Atas

Keppres 80/2003 ttg PedomanKeppres 80/2003 ttg Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPemerintah

Oleh :

IR. SOERYOADI, MSc.

Pengertian Pengertian Pejabat Pembuat KomitmenPejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang adalah pejabat yang

diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/ Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) Anggaran/ Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) /Pemimpin Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Direksi /Pemimpin Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan, yg Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan, yg bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.barang/jasa.

Pengguna AnggaranPengguna Anggaran adalah sebagaimana yg dimaksud adalah sebagaimana yg dimaksud dlm UU No. 1 Tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara.dlm UU No. 1 Tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara.

Kuasa Pengguna AnggaranKuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yg ditunjuk adalah pejabat yg ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja anggaran Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Perangkat Daerah.

Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/ Dewan Gubernur BI Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/ Dewan Gubernur BI /Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/ direksi BUMD. /Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/ direksi BUMD.

Unit Layanan Pengadaan (Unit Layanan Pengadaan (Procurement UnitProcurement Unit) adalahsatu unit ) adalahsatu unit yg terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikasi yg terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yg dibentuk oleh keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yg dibentuk oleh Pengguna Anggaran/gubernur/Bupati/Pengguna Anggaran/gubernur/Bupati/ Walikota/Dewan Walikota/Dewan Gubernur BI /Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/ direksi BUMD, yg Gubernur BI /Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/ direksi BUMD, yg bertugas secara khusus utk melaksanakan pemilihan penyedia bertugas secara khusus utk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dilingkungan Departemen/ Lembaga/Sekretariat barang/jasa dilingkungan Departemen/ Lembaga/Sekretariat Lembaga Tinggi Negara/ Pemerintah Lembaga Tinggi Negara/ Pemerintah Daerah/Komisi/BI/BHMN/BUMN/BUMD. Daerah/Komisi/BI/BHMN/BUMN/BUMD.

Pejabat pengadaan adalah personil yang diangkat oleh Pejabat pengadaan adalah personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan gubernur BI/ Bupati/Walikota/ Dewan Gubernur BI /Pemimpin gubernur BI/ Bupati/Walikota/ Dewan Gubernur BI /Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/ direksi BUMD, untuk melaksanakan BHMN/Direksi BUMN/ direksi BUMD, untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Surat kabar nasional adalah surat kabar yang Surat kabar nasional adalah surat kabar yang beroplah besar dan memiliki peredaran luas beroplah besar dan memiliki peredaran luas secara nasional, yg tercantum dlm daftar surat secara nasional, yg tercantum dlm daftar surat kabar yg ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan kabar yg ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.Informatika.

Surat kabar provinsi adalah surat kabar yang Surat kabar provinsi adalah surat kabar yang beroplah besar dan memiliki peredaran luas beroplah besar dan memiliki peredaran luas didaerah provinsi, yg tercantum dlm daftar surat didaerah provinsi, yg tercantum dlm daftar surat kabar yg ditetapkan oleh gubernur.kabar yg ditetapkan oleh gubernur.

Website pengadaan nasional adalah website yg Website pengadaan nasional adalah website yg dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas utk Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas utk mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa di Departemen/Lembaga/Komisi/BI/Pemerintah di Departemen/Lembaga/Komisi/BI/Pemerintah Daerah/BHMN/BUMN/BUMD dan kegiatan Daerah/BHMN/BUMN/BUMD dan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.pengadaan barang/jasa pemerintah.

PengumumanPengumuman

Mengumumkan kegiatan pengadaan Mengumumkan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah secara barang/jasa pemerintah secara terbuka melalui surat kabar nasional terbuka melalui surat kabar nasional dan/atau surat kabar provinsi.dan/atau surat kabar provinsi. (padal 4 huruf (padal 4 huruf

i)i)

Pemilihan Surat KabarPemilihan Surat Kabar Pemilihan surat kabar nasional dan provinsi Pemilihan surat kabar nasional dan provinsi

dilakukan sesuai tata cara pemilihan penyedia dilakukan sesuai tata cara pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Perpres ini.barang/jasa sebagaimana diatur dalam Perpres ini.

Pemilihan surat kabar nasional dilakukan oleh Pemilihan surat kabar nasional dilakukan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan gubernur utk surat Nasional/Kepala Bappenas dan gubernur utk surat kabar provinsi.kabar provinsi.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan gubernur Nasional/Kepala Bappenas dan gubernur melakukan pemilihan berdasarkan daftar surat melakukan pemilihan berdasarkan daftar surat kabar yang dikeluarkan Menteri Kominfo.kabar yang dikeluarkan Menteri Kominfo.

Biaya dibebankan pada APBN/APBD.Biaya dibebankan pada APBN/APBD.

(pasal 4A)(pasal 4A)

Pembuat komitmenPembuat komitmen Pejabat pembuat komitmen diangkat dengan surat Pejabat pembuat komitmen diangkat dengan surat

keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pemimpin Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD.BHMN/Direksi BUMN/BUMD. (Pasal 9 (Pasal 9 ayat (2) )ayat (2) )

mengangkat panitia/pejabat pengadaan bukan mengangkat panitia/pejabat pengadaan bukan menjadi kewenangan pembuat komitmenmenjadi kewenangan pembuat komitmen (pasal 9 ayat (3) (pasal 9 ayat (3) huruf b lama dihilangkan)huruf b lama dihilangkan)

Pejabat pembuat komitmen dapat melaksanakan Pejabat pembuat komitmen dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sebelum dokumen proses pengadaan barang/jasa sebelum dokumen anggaran disahkan sepanjang anggaran untuk anggaran disahkan sepanjang anggaran untuk kegiatann yang bersangkutan telah dialokasikan, kegiatann yang bersangkutan telah dialokasikan, dengan ketentuan penerbitan surat penunjukan dengan ketentuan penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrakn pengadaan barang/jasa penandatanganan kontrakn pengadaan barang/jasa dilakukan setelah dokumen anggaran untuk dilakukan setelah dokumen anggaran untuk kegiatan/proyek disahkan.kegiatan/proyek disahkan. (Pasal 9 ayat ((Pasal 9 ayat (66) )) )

Layanan PengadaanLayanan Pengadaan Pengadaan sampai dengan nilai Rp.50.000.000,- Pengadaan sampai dengan nilai Rp.50.000.000,-

dilaksanadilaksana--kan oleh panitia atau pejabat pengadaan. kan oleh panitia atau pejabat pengadaan. (Pasal 10 ayat (2) )(Pasal 10 ayat (2) )

Pengadaan barang/jasa dapat dilakukan oleh Unit Pengadaan barang/jasa dapat dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (Layanan Pengadaan (procurement Unitprocurement Unit). ). (Pasal 10 ayat (2a)(Pasal 10 ayat (2a)

Dilarang duduk sbg panitia/pejabat/unit layanan Dilarang duduk sbg panitia/pejabat/unit layanan pengadaan :pengadaan : (Pasal 10 ayat (8) )(Pasal 10 ayat (8) )

– Pejabat pembuat komitmen dan bendaharaPejabat pembuat komitmen dan bendahara– Pegawai pada badan pengawasan kecuali menjadi panitia Pegawai pada badan pengawasan kecuali menjadi panitia

diinstansinya.diinstansinya.– Pejabat yg bertugas melakukan verifikasi surat permintaan Pejabat yg bertugas melakukan verifikasi surat permintaan

pembayara dan/atau pejabat yg bertugas menandatangani pembayara dan/atau pejabat yg bertugas menandatangani surat perintah membayar.surat perintah membayar.

Pemilihan Penyedia JasaPemilihan Penyedia Jasa Pelelangan umum adalah metoda pemilihan Pelelangan umum adalah metoda pemilihan

penyedia barang/jasa yang dilakukan secara penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas terbuka dengan pengumuman secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi.dan/atau satu surat kabar provinsi. (pasal 17 ayat (2) )(pasal 17 ayat (2) )

Dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang Dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks, maka pemilihan untuk pekerjaan yang kompleks, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda pelelangan terbatas dan diumumkan metoda pelelangan terbatas dan diumumkan secara luas sekurang-kurangnya di satu surat secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang mampu, guna memberi kesempatan kepada yang mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi. kualifikasi. (pasal 17 ayat (3)(pasal 17 ayat (3)

Pelelangan umum s/d Rp.1.000.000.000,- Pelelangan umum s/d Rp.1.000.000.000,- diumumkan sekurang-kurangnya:diumumkan sekurang-kurangnya:– Satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan Satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan

bersangkutanbersangkutan– Satu surat kabar nasional, dlm hal yg mampu Satu surat kabar nasional, dlm hal yg mampu

melaksanakan kegiatan di provinsi setempat melaksanakan kegiatan di provinsi setempat kurang dari 3.kurang dari 3.

Pelelangan umum/terbatas yg bernilai> Pelelangan umum/terbatas yg bernilai> Rp.1.000.000.000,- diumumkan di satu Rp.1.000.000.000,- diumumkan di satu surat kabar nasional dan satu surat kabar surat kabar nasional dan satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan.provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan.

Pengumuman Pelelangan Pengumuman Pelelangan Umum & TerbatasUmum & Terbatas

(pasal 20A)(pasal 20A)

Seleksi umum merupakan metoda pemilihan Seleksi umum merupakan metoda pemilihan penyedia jasa konsultansi yang daftar pendek penyedia jasa konsultansi yang daftar pendek pesertanya dipilih melalui proses prakualifikasi yang pesertanya dipilih melalui proses prakualifikasi yang diumumkan secara luas sekurang-kurangnya di satu diumumkan secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi. provinsi. (Pasal 22 ayat (2) )(Pasal 22 ayat (2) )

Seleksi terbatas merupakan metoda pemilihan Seleksi terbatas merupakan metoda pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk pekerjaan yang penyedia jasa konsultansi untuk pekerjaan yang kompleks dan diyakini jumlah penyedia jasa yang kompleks dan diyakini jumlah penyedia jasa yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut mampu melaksanakan pekerjaan tersebut jumlahnya terbatas, dan diumumkan secara luas jumlahnya terbatas, dan diumumkan secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi dengan dan/atau satu surat kabar provinsi dengan mencantumkan penyedia jasa yg mampu guna mencantumkan penyedia jasa yg mampu guna memberikan kesempatan kepada penyedia jasa lain memberikan kesempatan kepada penyedia jasa lain yg memenuhi kualifikasi. yg memenuhi kualifikasi. (Pasal 22 ayat (3) )(Pasal 22 ayat (3) )

Pengumuman Seleksi Umum & Pengumuman Seleksi Umum & TerbatasTerbatas

Untuk pengadaan jasa konsultansi dengan metode Untuk pengadaan jasa konsultansi dengan metode seleksi umum/seleksi terbatas dengan nilai di atas seleksi umum/seleksi terbatas dengan nilai di atas Rp.200.000.000,- wajib diumumkan sekurang-Rp.200.000.000,- wajib diumumkan sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan satu kurangnya di satu surat kabar nasional dan satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan. surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan.

Untuk pengadaan jasa konsultansi dengan metode Untuk pengadaan jasa konsultansi dengan metode seleksi umum yang bernilai sampai dengan seleksi umum yang bernilai sampai dengan Rp.200.000.000,- wajib diumumkan sekurang-Rp.200.000.000,- wajib diumumkan sekurang-kurangnya di satu surat kabar provinsi di lokasi kurangnya di satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan atau sekurang-kurangnya di kegiatan bersangkutan atau sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dalam hal untuk kegiatan satu surat kabar nasional dalam hal untuk kegiatan dimaksud tidak dapat dipenuhi oleh sekurang-dimaksud tidak dapat dipenuhi oleh sekurang-kurangnya 5 penyedia jasa konsultasi di kurangnya 5 penyedia jasa konsultasi di kabupaten/kota/provinsi yg bersangkutan. kabupaten/kota/provinsi yg bersangkutan.

Pengumuman Seleksi Umum & Pengumuman Seleksi Umum & TerbatasTerbatas (Pasal 25A)(Pasal 25A)

Penggunaan Produksi Dalam Penggunaan Produksi Dalam NegeriNegeri

(Pasal 44)(Pasal 44)

Pengadaan barang/jasa supaya mengacu pada Pengadaan barang/jasa supaya mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa yang termasuk daftar inventarisasi barang/jasa yang termasuk produksi dalam negeri yang didasarkan pada produksi dalam negeri yang didasarkan pada kriteria tertentu, menurut bidang, subbidang, kriteria tertentu, menurut bidang, subbidang, jenis, dan kelompok barang/jasa.  jenis, dan kelompok barang/jasa. 

Pengaturan mengenai daftar inventarisasi dan Pengaturan mengenai daftar inventarisasi dan penyebarluasan informasi barang/jasa produksi penyebarluasan informasi barang/jasa produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikeluarkan oleh departemen yang (1) yang dikeluarkan oleh departemen yang membidangi perindustrian.membidangi perindustrian.

PengawasanPengawasan Unit pengawasan intern pada instansi pemerintah Unit pengawasan intern pada instansi pemerintah

melakukan pengawasan kegiatan/proyek, melakukan pengawasan kegiatan/proyek, menampung dan  menindaklanjuti pengaduan menampung dan  menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah atau masyarakat yang berkaitan dengan masalah atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, kemudian melaporkan hasil barang/jasa, kemudian melaporkan hasil pemeriksaannya kepada menteri/pimpinan pemeriksaannya kepada menteri/pimpinan instansi yang bersangkutan dengan tembusan instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pembangunan (BPKP). (Pasal 48 ayat (5) )(Pasal 48 ayat (5) )

Dalam hal berdasarkan tembusan laporan hasil Dalam hal berdasarkan tembusan laporan hasil pemeriksaan yg disampaikan oleh unit pemeriksaan yg disampaikan oleh unit pengawasan interen sebagaimana dimaksud pengawasan interen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPKP menilai terdapat pada ayat (5), BPKP menilai terdapat penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa, penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa, maka BPKP dapat menindaklanjutinya. maka BPKP dapat menindaklanjutinya. (pasal 48 ayat (pasal 48 ayat ((5a5a) )) )

PENGADAAN BARANG/JASAPEMBORONGAN/JASA LAINNYA PENGADAAN BARANG/JASAPEMBORONGAN/JASA LAINNYA DENGAN PASCAKUALIFIKASIDENGAN PASCAKUALIFIKASI

NoNo Uraian KegiatanUraian KegiatanHari Kerja KeHari Kerja Ke

KeteranganKeterangan11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020

11 Pengumuman LelangPengumuman Lelang 1x tayangan surat kabar, 7 hr 1x tayangan surat kabar, 7 hr kerja di Websitekerja di Website

22 Pendaftaran dan Pendaftaran dan Pengambilan DokumenPengambilan Dokumen

1 hr stlh pengumuman s/d 1 hr 1 hr stlh pengumuman s/d 1 hr sebelum bts akhir pemasukansebelum bts akhir pemasukan

33 Penjelasan (Anwijzing)Penjelasan (Anwijzing) Peling cepat 4 hr kerja sejak tgl Peling cepat 4 hr kerja sejak tgl pengumumanpengumuman

44 Pemasukan PenawaranPemasukan Penawaran Bts akhir se-kurang2nya 2 hr Bts akhir se-kurang2nya 2 hr setelah penjelasansetelah penjelasan

55 Pembukaan Dokumen Pembukaan Dokumen PenawaranPenawaran

Hari herakhirnya pemesukan Hari herakhirnya pemesukan penawaranpenawaran

66 Evaluasi Dokumen Evaluasi Dokumen PenawaranPenawaran

Max 7 hari setelah pembukaan Max 7 hari setelah pembukaan penawaran harga (dua sampul)penawaran harga (dua sampul)

77 Penilaian dan Penilaian dan Pembuktian KualifikasiPembuktian Kualifikasi

Tidak diaturTidak diatur

88 Usulan PemenangUsulan Pemenang Paling lambat 7 hari setelah Paling lambat 7 hari setelah pembukaan penawaran hargapembukaan penawaran harga

99 Penetapan PemenangPenetapan Pemenang Tidak diaturTidak diatur

1010 Pengumuman PemenangPengumuman Pemenang Max 2 hari setelah srt Max 2 hari setelah srt penetapanpenetapan

1111 Masa SanggahMasa Sanggah Max 5 hari sejak pengumumanMax 5 hari sejak pengumuman

1212 Penunjukan Pemenang Penunjukan Pemenang (SPPBJ+(SPPBJ+

Paling lambat 6 hr sejak Paling lambat 6 hr sejak pengummanpengumman

1313 Penandatanganan Penandatanganan KontrakKontrak

Paling lambat 14 hr sejak SPPBJPaling lambat 14 hr sejak SPPBJ

Surat Penetapan Penyedia Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)Barang/Jasa (SPPBJ)

Dlm hal tidak ada sanggahan :Dlm hal tidak ada sanggahan :

SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 hari SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 hari kerja setelah pengumuman penetapan kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang danpemenang lelang dan

dalam hal terdapat sanggahan :dalam hal terdapat sanggahan :

SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 1 hari SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 1 hari setelah jawaban atas semua sanggahan setelah jawaban atas semua sanggahan tersebut dijawab serta segera SPPBJ tersebut tersebut dijawab serta segera SPPBJ tersebut disampaikan kepada pemenang lelang.disampaikan kepada pemenang lelang.

Pasal IIPasal II Sebelum pelaksanaan Sebelum pelaksanaan

sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa dapat dilakukan sessertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa dapat dilakukan sesuai dengan Undang-undang No.13 Th 2003 uai dengan Undang-undang No.13 Th 2003 tentang ketenagakerjaan, maka pelaksanaan sertifikasi tentang ketenagakerjaan, maka pelaksanaan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa dikoordinasikan oleh Menteri keahlian pengadaan barang/jasa dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Sampai dengan 31 Desember 2007 panitia/pejabat pengadaan Sampai dengan 31 Desember 2007 panitia/pejabat pengadaan dapat melakukan pengadaan, sepanjang memiliki bukti dapat melakukan pengadaan, sepanjang memiliki bukti sertifikat pelatihan pengadaan barang/jasa.sertifikat pelatihan pengadaan barang/jasa.

Sertifikat keahlian pengadaan yg telah dikeluarkan tetap Sertifikat keahlian pengadaan yg telah dikeluarkan tetap berlaku.berlaku.

Sebelum Menteri/Kepala Bappenas dan cubernur menetapkan Sebelum Menteri/Kepala Bappenas dan cubernur menetapkan surat kabar nasional dan provinsi, pengumuman kegiatan surat kabar nasional dan provinsi, pengumuman kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan sekurang-pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan sekurang-kurangnya di satu syrat kabar yg mempunyai oplah besar dan kurangnya di satu syrat kabar yg mempunyai oplah besar dan memiliki peredaran luas secara nasional dan/atau wilayah memiliki peredaran luas secara nasional dan/atau wilayah provinsi.provinsi.

Terima Terima KasihKasih

KETELUSURAN PENILAIAN KESESUAIAN KETELUSURAN PENILAIAN KESESUAIAN SISTEM SERTIFIKASI PROFESISISTEM SERTIFIKASI PROFESIBADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

PP, ISO 17011, PEDOMAN BNSP

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESIPROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESIPEDOMAN BNSP 201 & 202, ISO 17024

Lisensi akreditasi

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESIPROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65PESERTA UJI KOMPETENSISKKNI

Uji kompetensi/ Sertifikasi

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESIPROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65

verifikasi

TEMPAT UJI KOMPETENSIPEDOMAN BNSP, QMS

Asesor LisensiISO 19011, ISO 17024, ISO 17011

Peedoman BNSP 203 & 204

Asesor KompetensiISO 19011, BSZ, SKKNI

Pedoman BNSP 303

Asesor LisensiISO 19011, ISO 17024, Standar spesifik

Pedoman BNSP 203 & 204

BENTUK ORGANISASI LSP BENTUK ORGANISASI LSP

KEPALA/DIREKTUR LSP

BIDANGSTANDARDISASI

BIDANGSERTIFIKASI

BIDANG MANAJEMEN MUTU

BAGIAN ADMINISTRASI

UNSUR PENGARAH

UNSUR PELAKSANA

KELOMPOK ASESOR

BOARD/DEWAN PENGARAH

• Unsur Bappenas• Unsur Dep Terkait• Unsur Asosiasi Profesi• LSM

TANGGUNG JAWAB PENGARAHTANGGUNG JAWAB PENGARAH

Bertanggung jawab atas Bertanggung jawab atas keberlangsungan LSPkeberlangsungan LSP

Menetapkan Visi Misi dan tujuan Menetapkan Visi Misi dan tujuan LSPLSP

Program kerjaProgram kerja Anggaran belanjaAnggaran belanja Mengangkat dan Mengangkat dan

memberhentikan pengurus LSP,memberhentikan pengurus LSP, Komunikasi dengan stakeholder Komunikasi dengan stakeholder

dan mobilisasi sumber dayadan mobilisasi sumber daya

PELAKSANA LSPPELAKSANA LSP

Unsur pelaksana LSP memiliki fungsi Unsur pelaksana LSP memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan yang sebagai pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengarah, telah ditetapkan oleh pengarah, dengan tugas sbb:dengan tugas sbb:a)a) Melaksanakan program kerja LSP,Melaksanakan program kerja LSP,b)b) Melakukan monitoring dan evaluasi,Melakukan monitoring dan evaluasi,c)c) Menyiapkan rencana program dan Menyiapkan rencana program dan

anggaran,anggaran,d)d) Memberikan laporan dan Memberikan laporan dan

bertanggungjawab kepada Pengarah.bertanggungjawab kepada Pengarah.