PERMENPAN 16

5/12/2018 PERMENPAN 16 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/permenpan-16 1/88

PENYEMPURNAAN KEPMENPAN NOMOR 84 TAHUN1993

Ke

PENYEMPURNAAN KEPMENPAN NOMOR 84 TAHUN1993

Ke

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANGJABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA

KREDITNYA

NOMOR 16 TAHUN 2009


KREDITNYA

1



Alasan Penyempurnaan: Alasan Penyempurnaan:

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalahdasar yang kuat untuk menjadikan Jabatanfungsional Guru sebagai Jabatan Ahli

Guru sebagai tenaga profesional wajib memilikikualifikasi akademik minimal S-1/D-IV

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalahdasar yang kuat untuk menjadikan Jabatanfungsional Guru sebagai Jabatan Ahli

Guru sebagai tenaga profesional wajib memilikikualifikasi akademik minimal S-1/D-IV

2



Dasar HukumDasar Hukum

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang JabatanFungsional Pegawai Negeri Sipil

Keputusan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar NaionalPendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 7 4 Tahun 2008 tentang Guru

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun JabatanFungsional Pegawai Negeri Sipil

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang JabatanFungsional Pegawai Negeri Sipil

Keputusan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar NaionalPendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 7 4 Tahun 2008 tentang Guru

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun JabatanFungsional Pegawai Negeri Sipil

3



Instansi Pembinaan Jabatan

Fungsional Guru

Instansi Pembinaan Jabatan

Fungsional Guru Instansi pembina Jabatan Fungsional Guru adalahDepartemen Pendidikan Nasional

Tugas Instansi Pembina:1. Penetapan pedoman penyusunan formasi jabatan guru2. Penetapan standar kompetensi guru3. Pengusulan tunjangan jabatan guru4. Sosialisasi jabatan guru serta petunjuk pelaksanaannya5. Penyusunan kurikulum Diklat Fungsional/Teknis Fungsional

Guru6. Penyelenggaraan Diklat Fungsional/Teknis dan Penetapan

Sertifikasi Guru7. Pengembangan sistem informasi jabatan guru8. Fasilitasi pelaksanaan jabatan guru9. Fasilitasi pembentukan organisasi profesi dan penyusunan

kode etik guru10.

Melakukan monev pelaksanaan jabatan guru

Instansi pembina Jabatan Fungsional Guru adalahDepartemen Pendidikan Nasional

Tugas Instansi Pembina:1. Penetapan pedoman penyusunan formasi jabatan guru2. Penetapan standar kompetensi guru3. Pengusulan tunjangan jabatan guru4. Sosialisasi jabatan guru serta petunjuk pelaksanaannya5. Penyusunan kurikulum Diklat Fungsional/Teknis Fungsional

Guru6. Penyelenggaraan Diklat Fungsional/Teknis dan Penetapan

Sertifikasi Guru7. Pengembangan sistem informasi jabatan guru8. Fasilitasi pelaksanaan jabatan guru9. Fasilitasi pembentukan organisasi profesi dan penyusunan

kode etik guru10.

Melakukan monev pelaksanaan jabatan guru 4



PERBEDAAN UTAMA KEGIATANPENGEMBANGAN PROFESI ANTARA

PERATURAN LAMA DENGAN YANG BARU

PERBEDAAN UTAMA KEGIATANPENGEMBANGAN PROFESI ANTARA

PERATURAN LAMA DENGAN YANG BARUPeraturan lama Peraturan baru

1 Berdasar pada Kepmenpan nomor : 84/1993 tanggal24 Desember 1993 tentang: JabatanFungsional Guru dan Angka Kreditnya

Kepmenpan dan Reformasi BirokrasiNomor 16 tahun 2009 tertanggal 10Nopember 2009, tentang JabatanFungsional Guru dan Angka Kreditnya.

2 Sebutan A. Unsur dan Sub Unsur Kegiatan1.Pendidikan dan Pelatihan

2. Proses Belajar Mengajar

3. Pengembangan Profesi

4. Penunjang

A. Unsur dan Sub Unsur Kegiatan (10%)1. Pendidikan dan Pelatihan pendidikan

formal dan fungsional

2. Proses Belajar Mengajar

3. Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan (PKB)

4. Penunjang (10%)

3 MacamPengembanganProfesi Guru

1. Karya Tulis Ilmiah

2. Teknologi Tepatguna

3. Alat Peraga

4. Karya Seni

5. Pengembangan Kurikulum

1. Pengembangan Diri

2. Publikasi Ilmiah

3. Karya Inovatif



LANJUTANLANJUTAN4 Jenis Pengembangan Diri (Tidak ada pada peraturan lama) 1. diklat fungsional

2. kegiatan kolektif guru

5 Macam Publikasi Ilmiah 1. KTI hasil penelitian2. Tinjuan Ilmiah

3. Tulisan Ilmiah Popoler

4. Prasaran Ilmiah

5. Buku/Modul

6. Diktat

7. Karya Terjemahan

1. presentasi di forum ilmiah2. hasil penelitian

3. tinjauan ilmiah

4. tulisan ilmiah populer

5. artikel ilmiah

6. buku pelajaran

7. modul/diktat

8. buku dalam bidang pendidikan

9. karya terjemahan

10. bukupedoman guru6 Macam Karya Inovatif 1. Teknologi Tepatguna

2. Alat Peraga

3. Karya Seni

4. Pengembangan Kurikulum

1. menemukan teknologi tetap guna

2. menemukan/menciptakan karyaseni

3. membuat/memodifikasi alat pelajaran

4. mengikuti pengembanganpenyusunan standar . pedoman.,soal dan sejenisnya

7 Prasayarat dalam kenaikangolongan

Wajib sebagai syarat kenaikanpangkat/golongan VIa ke atasdengan minimal jumlah angka

kredit 12.

Wajib sebagai syarat kenaikanpangkat/golongan IIIb ke atas denganminimal jumlah angka kredit yang

bervariasi berdasar jenjangpangkat/golongannya.



Jenjang Jabatan dan Pangkat Guru

Jenjang Jabatan dan Pangkat Guru

7

Permen Menpan 84/1993Jabatan dan Pangkat melekatJabatan dan Pangkat ada 13, terdiridari1. Guru Pratama, gol. II/a

2. Guru Pratama Tingkat I, gol. II/b3. Guru Muda, gol. II/c4. Guru Muda Tk I, gol. II/d5. Guru Madya, gol. III/a6. Guru Madya Tk I, gol. III/b7. Guru Dewasa, gol. III/c

8. Guru Dewasa Tk I, gol. III/d9. Guru Pembina, gol. IV/a10.Guru Pembina Tk I, gol. IV/b11.Guru Utama Muda, gol. IV/c12.Guru Utama Madya, gol IV/d13.Guru Utama, gol IV/e

Pernyempurnaan. Jabatan dan Pangkat terpisah

Jabatan ada 4 jenjang dimulai dari.

Pertama gol III/a dan III/b Muda. gol III/c dan d Madya gol IV/a, b dan c Utama, gol IV/d dan e



Kewajiban melaksanakan pengembangankeprofesian berkelanjutan

Kewajiban melaksanakan pengembangankeprofesian berkelanjutan

Permen Menpan 84/93 Penyempurnaan

gol II/a s.d. IV/aDiklat

KBM Penunjang

Pengembangan Profesi (PP) tidak wajib

Pengembangan Profesi wajib bagi:

gol IV/a b = pengembangan profesi

12 dari wajibgol IV/b - c = idem

gol IV/c d = idem gol IV/d e = idem

Selain KBM, guru wajib mengikuti kegiatanpengembangan keprofesian berkelanjutanyang terdiri dari pengembangan diri (PD) danPublikasi Ilmiah dan/atau Karya Inovatif (PI

dan/atau KI), dimulai dari:gol III/a PKB: PD = 3 AK

III/b-c PKB: PD= 3 AK dan PI dan/atau KI=4 AK

III/c-d PKB: PD= 3 AK dan PI dan/atau KI=6 AKIII/d-a PKB: PD= 4 AK dan PI dan/atau KI=8 AK

IV/a-b PKB: PD= 4 AK dan PI dan/atau KI=12 AK

IV/b-c idem

IV/c-d PKB: PD= 5 AK dan PI dan/atau KI=14 AK

IV/d-e PKB: PD= 5 AK dan PI dan/atau KI=20AK

8



Penilaian Pembelajaran

Pembimbingan

Penilaian Pembelajaran

PembimbinganPermen Menpan 84/93 Penyempurnaan

Penilaian PBM didasarkan pada aspekkuantitas dengan surat pernyataankepala sekolah telah melakukan PBM

Ijasah paling rendah SPG /D-II Pangkat paling rendah II/a (Pengatur

Muda)

Penilaian pembelajaran didasarkan padaaspek kualitas, kuantitas, waktu dan biaya: Kriteria amat baik, nilai A mendapat angka

kredit 125% dari angka kredit yang harusdicapai dalam kegiatan pembelajaran.

Kriteria baik, nilai B, 100% Kriteria sedang, nilai C, 75% Kriteria kurang, nilai D, 50%

Ijasah paling rendah Sarjana (S-1)/ Diploma

(D-IV) Pangkat paling rendah III/a (Jabatan Pertama)

9



PERATURAN MENTERI NEGARAPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA


KREDITNYA

PERATURAN MENTERI NEGARAPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA


KREDITNYA



BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Jabatan fungsional guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas,tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar,membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik padapendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan

menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PegawaiNegeri Sipil.

2. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usiadini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

3. Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan Guru dalam menyusun rencana pembelajaran,melaksanakan pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran,menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik,

4. Kegiatan bimbingan adalah kegiatan Guru dalam menyusun rencana bimbingan,melaksanakan bimbingan, mengevaluasi proses dan hasil bimbingan, serta melakukanperbaikan tindak lanjut bimbingan dengan memanfaatkan hasil evaluasi.

5. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi Guru yangdilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkanprofesionalitasnya.

1. Jabatan fungsional guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas,tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar,membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik padapendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan

menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PegawaiNegeri Sipil.

2. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usiadini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

3. Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan Guru dalam menyusun rencana pembelajaran,melaksanakan pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran,menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik,

4. Kegiatan bimbingan adalah kegiatan Guru dalam menyusun rencana bimbingan,melaksanakan bimbingan, mengevaluasi proses dan hasil bimbingan, serta melakukanperbaikan tindak lanjut bimbingan dengan memanfaatkan hasil evaluasi.

5. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi Guru yangdilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkanprofesionalitasnya.



6. Tim penilai Jabatan Fungsional Guru adalah tim yang dibentuk danditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit danbertugas menilai prestasi kerja Guru.

7. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau

akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Gurudalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.

8. Penilaian kinerja Guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugasutama Guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan

jabatannya.

9. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerahdengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasandengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencanasosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

10. Program induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja,pembimbingan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalamproses pembelajaran bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Guru.

6. Tim penilai Jabatan Fungsional Guru adalah tim yang dibentuk danditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit danbertugas menilai prestasi kerja Guru.

7. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau

akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Gurudalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.

8. Penilaian kinerja Guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugasutama Guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan

jabatannya.

9. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerahdengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasandengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencanasosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

10. Program induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja,pembimbingan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalamproses pembelajaran bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Guru.



BAB IIRUMPUN JABATAN, JENIS GURU, KEDUDUKAN,

DAN TUGAS UTAMAPasal 2

BAB IIRUMPUN JABATAN, JENIS GURU, KEDUDUKAN,

DAN TUGAS UTAMAPasal 2

Jabatan fungsional Guru adalah jabatanJabatan fungsional Guru adalah jabatantingkat keahlian termasuk dalam rumpuntingkat keahlian termasuk dalam rumpun

Pendidikan Tingkat Taman KanakPendidikan Tingkat Taman Kanak--Kanak,Kanak,Dasar, Lanjutan, dan Sekolah Khusus.Dasar, Lanjutan, dan Sekolah Khusus.

Jabatan fungsional Guru adalah jabatanJabatan fungsional Guru adalah jabatantingkat keahlian termasuk dalam rumpuntingkat keahlian termasuk dalam rumpun

Pendidikan Tingkat Taman KanakPendidikan Tingkat Taman Kanak--Kanak,Kanak,Dasar, Lanjutan, dan Sekolah Khusus.Dasar, Lanjutan, dan Sekolah Khusus.



Pasal 3Pasal 3

Jenis Guru berdasarkan sifat, tugas,Jenis Guru berdasarkan sifat, tugas,dan kegiatannya, meliputi:dan kegiatannya, meliputi:

a.a. Guru Kelas;Guru Kelas;b.b. Guru Mata Pelajaran; danGuru Mata Pelajaran; dan

c.c. Guru Bimbingan dan Konseling /Konselor.Guru Bimbingan dan Konseling /Konselor.

Jenis Guru berdasarkan sifat, tugas,Jenis Guru berdasarkan sifat, tugas,dan kegiatannya, meliputi:dan kegiatannya, meliputi:

a.a. Guru Kelas;Guru Kelas;b.b. Guru Mata Pelajaran; danGuru Mata Pelajaran; dan

c.c. Guru Bimbingan dan Konseling /Konselor.Guru Bimbingan dan Konseling /Konselor.



Pasal 4Pasal 4

(1)(1) Guru berkedudukan sebagai pelaksanaGuru berkedudukan sebagai pelaksanateknis fungsional di bidangteknis fungsional di bidangpembelajaran/bimbingan dan tugaspembelajaran/bimbingan dan tugastertentu pada jenjang pendidikan anak usiatertentu pada jenjang pendidikan anak usiadini jalur pendidikan formal, pendidikandini jalur pendidikan formal, pendidikandasar, dan pendidikan menengah.dasar, dan pendidikan menengah.

(2)(2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1),adalah jabatan karier yang hanya dapat adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

(1)(1) Guru berkedudukan sebagai pelaksanaGuru berkedudukan sebagai pelaksanateknis fungsional di bidangteknis fungsional di bidangpembelajaran/bimbingan dan tugaspembelajaran/bimbingan dan tugastertentu pada jenjang pendidikan anak usiatertentu pada jenjang pendidikan anak usiadini jalur pendidikan formal, pendidikandini jalur pendidikan formal, pendidikandasar, dan pendidikan menengah.dasar, dan pendidikan menengah.

(2)(2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1),adalah jabatan karier yang hanya dapat adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.



Pasal 5Pasal 5

(1) Tugas utama Guru adalah mendidik, mengajar,membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, danmengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usiadini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, danpendidikan menengah serta tugas tambahan yangrelevan dengan fungsi sekolah/madrasah.

(2) Beban kerja Guru untuk mendidik, mengajar,membimbing, mengarahkan, dan/atau melatihsebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 24(dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1(satu) minggu.

(3) Beban kerja Guru bimbingan dan konseling atau konseloradalah mengampu bimbingan dan konseling paling

sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun.

(1) Tugas utama Guru adalah mendidik, mengajar,membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, danmengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usiadini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, danpendidikan menengah serta tugas tambahan yangrelevan dengan fungsi sekolah/madrasah.

(2) Beban kerja Guru untuk mendidik, mengajar,membimbing, mengarahkan, dan/atau melatihsebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 24(dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1(satu) minggu.

(3) Beban kerja Guru bimbingan dan konseling atau konseloradalah mengampu bimbingan dan konseling paling

sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun.



BAB IIIKEWAJIBAN, TANGGUNGJAWAB, DAN WEWENANG

Pasal 6

BAB IIIKEWAJIBAN, TANGGUNGJAWAB, DAN WEWENANG

Pasal 6

Kewajiban Guru dalam melaksanakan tugas adalah :a. merencanakan pembelajaran/bimbingan, melaksanakan

pembelajaran/bimbingan yang bermutu, menilai danmengevaluasi hasil pembelajaran/bimbingan, serta

melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan;b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan

kompetensi secara berkelanjutan sejalan denganperkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

c. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan

jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu,latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi pesertadidik dalam pembelajaran;

d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum,dan kode etik Guru, serta nilai agama dan etika; dan

e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Kewajiban Guru dalam melaksanakan tugas adalah :a. merencanakan pembelajaran/bimbingan, melaksanakan

pembelajaran/bimbingan yang bermutu, menilai danmengevaluasi hasil pembelajaran/bimbingan, serta

melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan;b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan

kompetensi secara berkelanjutan sejalan denganperkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

c. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan

jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu,latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi pesertadidik dalam pembelajaran;

d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum,dan kode etik Guru, serta nilai agama dan etika; dan

e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.



PasalPasal 77

Guru bertanggungjawab menyelesaikan tugas utamaGuru bertanggungjawab menyelesaikan tugas utama

dan kewajiban sebagai pendidik sesuai dengan yangdan kewajiban sebagai pendidik sesuai dengan yangdibebankan kepadanya.dibebankan kepadanya.

PasalPasal 88

Guru berwenang memilih dan menentukan materi,Guru berwenang memilih dan menentukan materi,strategi, metode, media pembelajaran/bimbingan danstrategi, metode, media pembelajaran/bimbingan danalat penilaian/evaluasi dalam melaksanakan prosesalat penilaian/evaluasi dalam melaksanakan prosespembelajaran/bimbingan untuk mencapai hasilpembelajaran/bimbingan untuk mencapai hasilpendidikan yang bermutu sesuai dengan kode etikpendidikan yang bermutu sesuai dengan kode etik

profesi Guru.profesi Guru.

PasalPasal 77

Guru bertanggungjawab menyelesaikan tugas utamaGuru bertanggungjawab menyelesaikan tugas utama

dan kewajiban sebagai pendidik sesuai dengan yangdan kewajiban sebagai pendidik sesuai dengan yangdibebankan kepadanya.dibebankan kepadanya.

PasalPasal 88

Guru berwenang memilih dan menentukan materi,Guru berwenang memilih dan menentukan materi,strategi, metode, media pembelajaran/bimbingan danstrategi, metode, media pembelajaran/bimbingan danalat penilaian/evaluasi dalam melaksanakan prosesalat penilaian/evaluasi dalam melaksanakan prosespembelajaran/bimbingan untuk mencapai hasilpembelajaran/bimbingan untuk mencapai hasilpendidikan yang bermutu sesuai dengan kode etikpendidikan yang bermutu sesuai dengan kode etik

profesi Guru.profesi Guru.



BAB IVINSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

BAB IVINSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 9

Instansi pembina jabatan fungsional Guru adalah Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 10

Instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas membina jabatanfungsional Guru menurut peraturan perundang-undangan dengan fungsi antara lain:

a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru;

b. penyusunan pedoman formasi Jabatan Fungsional Guru;

c. penetapan standar kompetensi Guru;

d. pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional Guru;

e. sosialisasi Jabatan Fungsional Guru serta petunjuk pelaksanaannya;

f. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Guru;g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis dan penetapan sertifikasi Guru;

h. pengembangan sistem informasi Jabatan Fungsional Guru;

i. fasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru;

j. fasilitasi pembentukan organisasi profesi dan penyusunan kode etik Guru; dan

k. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru.

Pasal 9

Instansi pembina jabatan fungsional Guru adalah Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 10

Instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas membina jabatanfungsional Guru menurut peraturan perundang-undangan dengan fungsi antara lain:

a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru;

b. penyusunan pedoman formasi Jabatan Fungsional Guru;

c. penetapan standar kompetensi Guru;

d. pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional Guru;

e. sosialisasi Jabatan Fungsional Guru serta petunjuk pelaksanaannya;

f. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Guru;g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis dan penetapan sertifikasi Guru;

h. pengembangan sistem informasi Jabatan Fungsional Guru;

i. fasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru;

j. fasilitasi pembentukan organisasi profesi dan penyusunan kode etik Guru; dan

k. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru.



BAB VUNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 11

BAB VUNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 11

Unsur dan sub unsur kegiatan Guru yang dinilai angka kreditnya adalah:1. Pendidikan, meliputi :

a. pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah; danb. pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan dan memperoleh surat tanda tamat

pendidikan dan pelatihan (STTPP) prajabatan atau sertifikat termasuk program

induksi.2. Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu, meliputi:a. melaksanakan proses pembelajaran, bagi Guru Kelas dan Guru Mata Pelajaran;b. melaksanakan proses bimbingan, bagi Guru Bimbingan dan Konseling;c. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.

3. Pengembangan keprofesian berkelanjutan, meliputi :

a. Pengembangan diri;1) diklat fungsional2) kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian

gurub. Publikasi Ilmiah

1) publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidangpendidikan formal

2)publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru.

Unsur dan sub unsur kegiatan Guru yang dinilai angka kreditnya adalah:1. Pendidikan, meliputi :

a. pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah; danb. pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan dan memperoleh surat tanda tamat

pendidikan dan pelatihan (STTPP) prajabatan atau sertifikat termasuk program

induksi.2. Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu, meliputi:a. melaksanakan proses pembelajaran, bagi Guru Kelas dan Guru Mata Pelajaran;b. melaksanakan proses bimbingan, bagi Guru Bimbingan dan Konseling;c. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.

3. Pengembangan keprofesian berkelanjutan, meliputi :

a. Pengembangan diri;1) diklat fungsional2) kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian

gurub. Publikasi Ilmiah

1) publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidangpendidikan formal

2)publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru.



c. Karya inovatif

1) menemukan teknologi tepat guna

2) menemukan/menciptakan karya seni

3) membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum

4) mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dansejenisnya

5) Penunjang tugas guru, meliputi :

1. memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya;

2. memperoleh penghargaan/tanda jasa; dan

3. melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas Guru, antara lain :

a) membimbing siswa dalam praktik kerja nyata/praktik industri/ekstrakurikuler dan sejenisnya;

b) menjadi organisasi profesi/kepramukaan;

c) menjadi tim penilai angka kredit; dan/atau

d) menjadi tutor/pelatih/instruktur.

c. Karya inovatif

1) menemukan teknologi tepat guna

2) menemukan/menciptakan karya seni

3) membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum

4) mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dansejenisnya

5) Penunjang tugas guru, meliputi :

1. memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya;

2. memperoleh penghargaan/tanda jasa; dan

3. melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas Guru, antara lain :

a) membimbing siswa dalam praktik kerja nyata/praktik industri/ekstrakurikuler dan sejenisnya;

b) menjadi organisasi profesi/kepramukaan;

c) menjadi tim penilai angka kredit; dan/atau

d) menjadi tutor/pelatih/instruktur.



BAB VIJENJ ANG J ABAT AN D AN P ANGK AT

Pasal 12

BAB VIJENJ ANG J ABAT AN D AN P ANGK AT

Pasal 12

(1)(1) Jenjang jabatan Fungsional Guru dari yang terendahJenjang jabatan Fungsional Guru dari yang terendahsampai dengan yang tertinggi, yaitu:sampai dengan yang tertinggi, yaitu:

a.a. Guru Pertama;Guru Pertama;b.b. Guru Muda;Guru Muda;c.c. Guru Madya; danGuru Madya; dand.d. Guru Utama.Guru Utama.

(1)(1) Jenjang jabatan Fungsional Guru dari yang terendahJenjang jabatan Fungsional Guru dari yang terendahsampai dengan yang tertinggi, yaitu:sampai dengan yang tertinggi, yaitu:

a.a. Guru Pertama;Guru Pertama;b.b. Guru Muda;Guru Muda;c.c. Guru Madya; danGuru Madya; dand.d. Guru Utama.Guru Utama.



(2) Jenjang pangkat Guru untuk setiap jenjang jabatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), yaitu:a. Guru Pertama:

1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan

2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.b. Guru Muda:

1. Penata, golongan ruang III/c; dan2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Guru Madya:1. Pembina, golongan ruang IV/a;

2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

d. Guru Utama:1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

(2) Jenjang pangkat Guru untuk setiap jenjang jabatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), yaitu:a. Guru Pertama:

1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan

2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.b. Guru Muda:

1. Penata, golongan ruang III/c; dan2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Guru Madya:1. Pembina, golongan ruang IV/a;

2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

d. Guru Utama:1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.



(3)Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Gurusebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah jenjang

pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.

(4)Penetapan jenjang jabatan fungsional Guru untukpengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh

pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuaidengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud padaayat (2).

(3)Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Gurusebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah jenjang

pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.

(4)Penetapan jenjang jabatan fungsional Guru untukpengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh

pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuaidengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud padaayat (2).



BAB VIIRINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI

Pasal 13

BAB VIIRINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI

Pasal 13

(1)(1) Rincian kegiatan Guru Kelas sebagai berikut :Rincian kegiatan Guru Kelas sebagai berikut :a.a. menmenyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan.yusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan.b.b. menyusunmenyusun silabus pembelajaran.silabus pembelajaran.c.c. menyusunmenyusun rencana pelaksanaan pembelajaran.rencana pelaksanaan pembelajaran.d.d. melakmelaksanakansanakan kegiatan pembelajaran.kegiatan pembelajaran.

e.e. memenyusunnyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran.alat ukur/soal sesuai mata pelajaran.f.f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yangmenilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang

diampunya dikelasnya.diampunya dikelasnya.g.g. menganalisismenganalisis hasilhasil penilaianpenilaian pembelajaranpembelajaran..h.h. melakmelaksanakansanakan pembelajaranpembelajaran/ /perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkanperbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan

hasil penilaian dan evaluasi.hasil penilaian dan evaluasi.i.i. melaksanakanmelaksanakan bimbinganbimbingan dandan konselingkonseling didi kelaskelas yangyang menjadimenjadi tanggungtanggung jawabnya jawabnya j. j. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat

sekolahsekolah dandan nnasional.asional.k.k. MembimbingMembimbing guruguru pemulapemula dalamdalam programprogram induksiinduksi..l.l. membimbing siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler proses pembelajaran.membimbing siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler proses pembelajaran.m.m. MelaksanakanMelaksanakan pengembanganpengembangan diridirin.n. MelaksanakanMelaksanakan publikasipublikasi ilmiahilmiaho.o. Membuat Membuat karyakarya inovatif inovatif..

(1)(1) Rincian kegiatan Guru Kelas sebagai berikut :Rincian kegiatan Guru Kelas sebagai berikut :a.a. menmenyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan.yusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan.b.b. menyusunmenyusun silabus pembelajaran.silabus pembelajaran.c.c. menyusunmenyusun rencana pelaksanaan pembelajaran.rencana pelaksanaan pembelajaran.d.d. melakmelaksanakansanakan kegiatan pembelajaran.kegiatan pembelajaran.

e.e. memenyusunnyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran.alat ukur/soal sesuai mata pelajaran.f.f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yangmenilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang

diampunya dikelasnya.diampunya dikelasnya.g.g. menganalisismenganalisis hasilhasil penilaianpenilaian pembelajaranpembelajaran..h.h. melakmelaksanakansanakan pembelajaranpembelajaran/ /perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkanperbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan

hasil penilaian dan evaluasi.hasil penilaian dan evaluasi.i.i. melaksanakanmelaksanakan bimbinganbimbingan dandan konselingkonseling didi kelaskelas yangyang menjadimenjadi tanggungtanggung jawabnya jawabnya j. j. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat

sekolahsekolah dandan nnasional.asional.k.k. MembimbingMembimbing guruguru pemulapemula dalamdalam programprogram induksiinduksi..l.l. membimbing siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler proses pembelajaran.membimbing siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler proses pembelajaran.m.m. MelaksanakanMelaksanakan pengembanganpengembangan diridirin.n. MelaksanakanMelaksanakan publikasipublikasi ilmiahilmiaho.o. Membuat Membuat karyakarya inovatif inovatif..



(2)Rincian kegiatan Guru Mata Pelajaran/Rumpun Mata Pelajaran sebagai berikut a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan.b. menyusun silabus pembelajaran.c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran.d. melaksanakan kegiatan pembelajaran.

e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran.f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang

diampunya.g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran.h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan

hasil penilaian dan evaluasi.i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar

tingkat Nasional. j. Membimbing guru pemula dalam program induksik. membimbing siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler proses pembelajaran.l. Melaksanakan pengembangan dirim. Melaksanakan publikasi ilmiahn. Membuat karya inovatif.

(2)Rincian kegiatan Guru Mata Pelajaran/Rumpun Mata Pelajaran sebagai berikut a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan.b. menyusun silabus pembelajaran.c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran.d. melaksanakan kegiatan pembelajaran.

e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran.f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang

diampunya.g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran.h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan

hasil penilaian dan evaluasi.i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar

tingkat Nasional. j. Membimbing guru pemula dalam program induksik. membimbing siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler proses pembelajaran.l. Melaksanakan pengembangan dirim. Melaksanakan publikasi ilmiahn. Membuat karya inovatif.



(3)(3) Rincian kegiatan Guru Bimbingan dan Konseling sebagai berikut :Rincian kegiatan Guru Bimbingan dan Konseling sebagai berikut :a.a. menyusun kurikulum bimbingan dan konseling;menyusun kurikulum bimbingan dan konseling;b.b. memenyusunnyusun silabus bimbingan dan konseling;silabus bimbingan dan konseling;c.c. memenyusunnyusun satuan layanan bimbingan dan konseling;satuan layanan bimbingan dan konseling;d.d. melakmelaksanakansanakan bimbingan dan konseling per semester;bimbingan dan konseling per semester;

e.e. memenyusunnyusun alat ukur/alat ukur/lembarlembar kerjakerja progrprograam bimbingan dan konseling;m bimbingan dan konseling;f.f. mengevaluasi proses dan hasil bimbingan dan konseling;mengevaluasi proses dan hasil bimbingan dan konseling;g.g. menganalisis hasil bimbingan dan konseling;menganalisis hasil bimbingan dan konseling;h.h. MelakMelaksanakansanakan pembelajaranpembelajaran/ /perbaikan tindak lanjut bimbingan danperbaikan tindak lanjut bimbingan dan

konseling dengan memanfaatkan hasil evaluasi;konseling dengan memanfaatkan hasil evaluasi;i.i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadapmenjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap prosesproses dandan hasilhasil

belajarbelajar tingkat tingkat sekolahsekolah dandan nnasional;asional; j. j. Membimbing guru pemula dalam program induksiMembimbing guru pemula dalam program induksik.k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler prosesmembimbing siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler proses

pembelajaran.pembelajaran.l.l. melaksanakanmelaksanakan pengembanganpengembangan diridirim.m. melaksanakanmelaksanakan publikasipublikasi ilmiahilmiahn.n. membuat membuat karyakarya inovatif inovatif

(3)(3) Rincian kegiatan Guru Bimbingan dan Konseling sebagai berikut :Rincian kegiatan Guru Bimbingan dan Konseling sebagai berikut :a.a. menyusun kurikulum bimbingan dan konseling;menyusun kurikulum bimbingan dan konseling;b.b. memenyusunnyusun silabus bimbingan dan konseling;silabus bimbingan dan konseling;c.c. memenyusunnyusun satuan layanan bimbingan dan konseling;satuan layanan bimbingan dan konseling;d.d. melakmelaksanakansanakan bimbingan dan konseling per semester;bimbingan dan konseling per semester;

e.e. memenyusunnyusun alat ukur/alat ukur/lembarlembar kerjakerja progrprograam bimbingan dan konseling;m bimbingan dan konseling;f.f. mengevaluasi proses dan hasil bimbingan dan konseling;mengevaluasi proses dan hasil bimbingan dan konseling;g.g. menganalisis hasil bimbingan dan konseling;menganalisis hasil bimbingan dan konseling;h.h. MelakMelaksanakansanakan pembelajaranpembelajaran/ /perbaikan tindak lanjut bimbingan danperbaikan tindak lanjut bimbingan dan

konseling dengan memanfaatkan hasil evaluasi;konseling dengan memanfaatkan hasil evaluasi;i.i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadapmenjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap prosesproses dandan hasilhasil

belajarbelajar tingkat tingkat sekolahsekolah dandan nnasional;asional; j. j. Membimbing guru pemula dalam program induksiMembimbing guru pemula dalam program induksik.k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler prosesmembimbing siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler proses

pembelajaran.pembelajaran.l.l. melaksanakanmelaksanakan pengembanganpengembangan diridirim.m. melaksanakanmelaksanakan publikasipublikasi ilmiahilmiahn.n. membuat membuat karyakarya inovatif inovatif



(4)(4) GuruGuru selainselain melaksanakanmelaksanakan kegiatankegiatan sebagaimanasebagaimanadimaksuddimaksud ayat ayat (1),(1), ayat ayat (2),(2), atauatau ayat ayat (3)(3) dapat dapat melaksanakan tugas tambahanmelaksanakan tugas tambahan dandan/ /atauatau tugastugas lainlainyang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah sebagaiyang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah sebagai

berikut:berikut:

a.a. kepala sekolah/madrasah;kepala sekolah/madrasah;

b.b. wakil kepala sekolah/madrasah;wakil kepala sekolah/madrasah;

c.c. ketua program keahlian atau yang sejenisnya;ketua program keahlian atau yang sejenisnya;

d.d. kepala perpustakaan sekolah/madrasah;kepala perpustakaan sekolah/madrasah;e.e. kepala laboratorium, bengkel, unit produksi, ataukepala laboratorium, bengkel, unit produksi, atau

yang sejenisnya pada sekolah/madrasayang sejenisnya pada sekolah/madrasahh;;

f.f. pembimbing khusus pada satuan pendidikan yangpembimbing khusus pada satuan pendidikan yang

menyelenggarakan pendidikan inklusi ;menyelenggarakan pendidikan inklusi ;

(4)(4) GuruGuru selainselain melaksanakanmelaksanakan kegiatankegiatan sebagaimanasebagaimanadimaksuddimaksud ayat ayat (1),(1), ayat ayat (2),(2), atauatau ayat ayat (3)(3) dapat dapat melaksanakan tugas tambahanmelaksanakan tugas tambahan dandan/ /atauatau tugastugas lainlainyang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah sebagaiyang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah sebagai

berikut:berikut:

a.a. kepala sekolah/madrasah;kepala sekolah/madrasah;

b.b. wakil kepala sekolah/madrasah;wakil kepala sekolah/madrasah;

c.c. ketua program keahlian atau yang sejenisnya;ketua program keahlian atau yang sejenisnya;

d.d. kepala perpustakaan sekolah/madrasah;kepala perpustakaan sekolah/madrasah;e.e. kepala laboratorium, bengkel, unit produksi, ataukepala laboratorium, bengkel, unit produksi, atau

yang sejenisnya pada sekolah/madrasayang sejenisnya pada sekolah/madrasahh;;

f.f. pembimbing khusus pada satuan pendidikan yangpembimbing khusus pada satuan pendidikan yang

menyelenggarakan pendidikan inklusi ;menyelenggarakan pendidikan inklusi ;



Pasal 14Pasal 14

(1)Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas:

a. unsur utama; dan

b. unsur penunjang.

(2) Unsur utama, terdiri atas:

a. pendidikan;

b. pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan dan/atautugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah;

c. pengembangan keprofesian berkelanjutan.

(3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukungpelaksanaan tugas Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal11 huruf d.

(4)Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing kegiatansebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1.

(1)Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas:

a. unsur utama; dan

b. unsur penunjang.

(2) Unsur utama, terdiri atas:

a. pendidikan;

b. pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan dan/atautugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah;

c. pengembangan keprofesian berkelanjutan.

(3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukungpelaksanaan tugas Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal11 huruf d.

(4)Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing kegiatansebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1.



Pasal 15Pasal 15

(1) Penilaian kinerja Guru dari sub unsurpembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan danatau tugas lain yang relevan didasarkan atas aspekkualitas, kuantitas, waktu, dan biaya.

(2) Penilaian kinerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nilai dan sebutan sebagai berikut:a. Nilai 91 sampai dengan 100 disebut amat baik.b. Nilai 76 sampai dengan 90 disebut baik.c. Nilai 61 sampai dengan 75 disebut cukup.d. Nilai 51 sampai dengan 60 disebut sedang.e. Nilai sampai dengan 50 disebut kurang

(1) Penilaian kinerja Guru dari sub unsurpembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan danatau tugas lain yang relevan didasarkan atas aspekkualitas, kuantitas, waktu, dan biaya.

(2) Penilaian kinerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nilai dan sebutan sebagai berikut:a. Nilai 91 sampai dengan 100 disebut amat baik.b. Nilai 76 sampai dengan 90 disebut baik.c. Nilai 61 sampai dengan 75 disebut cukup.d. Nilai 51 sampai dengan 60 disebut sedang.e. Nilai sampai dengan 50 disebut kurang



(3) Nilai kinerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonversikan ke dalam angka kredit yang harusdicapai, sebagai beikut:

a.

sebutan amat baik diberikan angka kredit sebesar 125% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;

b. sebutan baik diberikan angka kredit sebesar 100% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;

c. sebutan cukup diberikan angka kredit sebesar 75% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;

d. sebutan sedang diberikan angka kredit sebesar 50% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;

e. sebutan kurang diberikan angka kredit sebesar 25% dari

jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun.

(3) Nilai kinerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonversikan ke dalam angka kredit yang harusdicapai, sebagai beikut:

a.

sebutan amat baik diberikan angka kredit sebesar 125% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;

b. sebutan baik diberikan angka kredit sebesar 100% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;

c. sebutan cukup diberikan angka kredit sebesar 75% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;

d. sebutan sedang diberikan angka kredit sebesar 50% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;

e. sebutan kurang diberikan angka kredit sebesar 25% dari

jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun.



(4) Jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahunsebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jumlahangka kredit kumulatif minimal sebagaimana tersebut pada lampiran II, III, IV, VI, VII, dan VIII dikurangi

jumlah angka kredit pengembangan keprofesianberkelanjutan dan unsur penunjang yangdipersyaratkan untuk setiap jenjang jabatan/pangkat dan dibagi 4 (empat).

(5) Penilaian kinerja Guru diatur lebih lanjut dalamPeraturan Menteri Pendidikan Nasional.

(4) Jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahunsebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jumlahangka kredit kumulatif minimal sebagaimana tersebut pada lampiran II, III, IV, VI, VII, dan VIII dikurangi

jumlah angka kredit pengembangan keprofesianberkelanjutan dan unsur penunjang yangdipersyaratkan untuk setiap jenjang jabatan/pangkat dan dibagi 4 (empat).

(5) Penilaian kinerja Guru diatur lebih lanjut dalamPeraturan Menteri Pendidikan Nasional.



Pasal 16Pasal 16

(1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harusdipenuhi oleh setiap pegawai negeri sipil untuk

pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat guruadalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IIdengan ketentuan:

a. Paling kurang 90% (sembilan puluh persen) angka

kredit berasal dari unsur utama; danb. Paling banyak 10% (sepuluh persen) angka kredit

berasal dari unsur penunjang.

(1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harusdipenuhi oleh setiap pegawai negeri sipil untuk

pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat guruadalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IIdengan ketentuan:

a. Paling kurang 90% (sembilan puluh persen) angka

kredit berasal dari unsur utama; danb. Paling banyak 10% (sepuluh persen) angka kredit

berasal dari unsur penunjang.



(2) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dari Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampaidengan Guru Utama, pangkat PembinaUtama, golongan ruang IV/e wajibmelakukan kegiatan pengembangan

keprofesian berkelanjutan yang meliputisubunsur pengembangan diri, publikasiilmiah, dan/atau karya inovatif .

(2) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dari Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampaidengan Guru Utama, pangkat PembinaUtama, golongan ruang IV/e wajibmelakukan kegiatan pengembangan

keprofesian berkelanjutan yang meliputisubunsur pengembangan diri, publikasiilmiah, dan/atau karya inovatif .



PasalPasal 1717PasalPasal 1717

(1)(1) Guru Pertama, pangkat Penata Muda,Guru Pertama, pangkat Penata Muda,golongan ruang III/agolongan ruang III/a yang akan naik pangkat yang akan naik pangkat menjadimenjadi GuruGuru PertamaPertama,, pangkat pangkat Penata MudaPenata MudaTingkat I,Tingkat I, golongan ruang III/bgolongan ruang III/b, angka kredit , angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat,yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat,paling sedikit paling sedikit 3 (3 (tigatiga)) angka kredit angka kredit daridarisubunsursubunsur pengembangan diripengembangan diri..

(1)(1) Guru Pertama, pangkat Penata Muda,Guru Pertama, pangkat Penata Muda,golongan ruang III/agolongan ruang III/a yang akan naik pangkat yang akan naik pangkat menjadimenjadi GuruGuru PertamaPertama,, pangkat pangkat Penata MudaPenata MudaTingkat I,Tingkat I, golongan ruang III/bgolongan ruang III/b, angka kredit , angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat,yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat,paling sedikit paling sedikit 3 (3 (tigatiga)) angka kredit angka kredit daridarisubunsursubunsur pengembangan diripengembangan diri..



(2)(2)Guru PertamaGuru Pertama, pangkat Penata Muda, pangkat Penata MudaTingkat I,Tingkat I, golongan ruang III/bgolongan ruang III/b yang akanyang akannaiknaik jabatan/pangkat menjadi Guru Muda, jabatan/pangkat menjadi Guru Muda,pangkat Penata,pangkat Penata, golongan ruang III/cgolongan ruang III/c, angka, angkakredit yang dipersyaratkan untuk kenaikankredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan

jabatan/pangkat, jabatan/pangkat, paling sedikit paling sedikit 44 (em(empat pat))angka kredit angka kredit daridari subsubunsur publikasi ilmiahunsur publikasi ilmiahdan/atau karya inovatif dan/atau karya inovatif,, dan paling sedikit dan paling sedikit 33((tigatiga)) angka kredit dari subunsurangka kredit dari subunsurpengembangan diri.pengembangan diri.

(2)(2)Guru PertamaGuru Pertama, pangkat Penata Muda, pangkat Penata MudaTingkat I,Tingkat I, golongan ruang III/bgolongan ruang III/b yang akanyang akannaiknaik jabatan/pangkat menjadi Guru Muda, jabatan/pangkat menjadi Guru Muda,pangkat Penata,pangkat Penata, golongan ruang III/cgolongan ruang III/c, angka, angkakredit yang dipersyaratkan untuk kenaikankredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan

jabatan/pangkat, jabatan/pangkat, paling sedikit paling sedikit 44 (em(empat pat))angka kredit angka kredit daridari subsubunsur publikasi ilmiahunsur publikasi ilmiahdan/atau karya inovatif dan/atau karya inovatif,, dan paling sedikit dan paling sedikit 33((tigatiga)) angka kredit dari subunsurangka kredit dari subunsurpengembangan diri.pengembangan diri.



(3)(3) Guru MudaGuru Muda,, pangkat Penatapangkat Penata, golongan, golonganruang III/cruang III/c yangyang akan naik pangkat akan naik pangkat menjadimenjadiGuruGuru MudaMuda,, pangkat pangkat Penata Tingkat I,Penata Tingkat I,golongan ruang III/dgolongan ruang III/d, angka kredit yang, angka kredit yangdipersyaratkan untuk kenaikan pangkat,dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat,paling sedikit paling sedikit 66 (e(enamnam) angka kredit dari) angka kredit dari

subsubunsur publikasi ilmiahunsur publikasi ilmiah dan/ataudan/atau karyakaryainovatif inovatif,, dandan paling sedikit paling sedikit 3 (3 (tigatiga)) angkaangkakredit kredit dari subunsur pengembangan diri.dari subunsur pengembangan diri.

(3)(3) Guru MudaGuru Muda,, pangkat Penatapangkat Penata, golongan, golonganruang III/cruang III/c yangyang akan naik pangkat akan naik pangkat menjadimenjadiGuruGuru MudaMuda,, pangkat pangkat Penata Tingkat I,Penata Tingkat I,golongan ruang III/dgolongan ruang III/d, angka kredit yang, angka kredit yangdipersyaratkan untuk kenaikan pangkat,dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat,paling sedikit paling sedikit 66 (e(enamnam) angka kredit dari) angka kredit dari

subsubunsur publikasi ilmiahunsur publikasi ilmiah dan/ataudan/atau karyakaryainovatif inovatif,, dandan paling sedikit paling sedikit 3 (3 (tigatiga)) angkaangkakredit kredit dari subunsur pengembangan diri.dari subunsur pengembangan diri.



(4)(4)Guru Muda, pangkat Penata Tingkat I, golonganGuru Muda, pangkat Penata Tingkat I, golonganruang III/druang III/d yangyang akan naikakan naik jabatan/pangkat jabatan/pangkat

menjadi Guru Madya, pangkat Pembina,menjadi Guru Madya, pangkat Pembina,golongan ruang IV/agolongan ruang IV/a angka kredit yangangka kredit yangdipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat,dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat,paling sedikit paling sedikit 88 ((delapandelapan) angka kredit dari) angka kredit dari

subsubunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif,,dandan paling sedikit paling sedikit 4 (4 (empat empat)) angka kredit dariangka kredit darisubunsur pengembangan diri.subunsur pengembangan diri.

(4)(4)Guru Muda, pangkat Penata Tingkat I, golonganGuru Muda, pangkat Penata Tingkat I, golonganruang III/druang III/d yangyang akan naikakan naik jabatan/pangkat jabatan/pangkat

menjadi Guru Madya, pangkat Pembina,menjadi Guru Madya, pangkat Pembina,golongan ruang IV/agolongan ruang IV/a angka kredit yangangka kredit yangdipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat,dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat,paling sedikit paling sedikit 88 ((delapandelapan) angka kredit dari) angka kredit dari

subsubunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif,,dandan paling sedikit paling sedikit 4 (4 (empat empat)) angka kredit dariangka kredit darisubunsur pengembangan diri.subunsur pengembangan diri.



(5)(5)Guru Madya,Guru Madya, pangkat Pembina,pangkat Pembina,golongan ruang IV/agolongan ruang IV/a yangyang akan naikakan naikpangkat pangkat menjadimenjadi GuruGuru MadyaMadya,, pangkat pangkat Pembina Tingkat I,Pembina Tingkat I, golongan ruanggolongan ruangIV/bIV/b angka kredit yang dipersyaratkanangka kredit yang dipersyaratkanuntuk kenaikan pangkat,untuk kenaikan pangkat, paling sedikit paling sedikit

1212 ((duadua belasbelas) angka kredit dari) angka kredit darisubsubunsur publikasi ilmiahunsur publikasi ilmiah dan/ataudan/ataukarya inovatif karya inovatif,, dandan paling sedikit paling sedikit 44((empat empat)) angka kredit dari subunsurangka kredit dari subunsur

pengembangan diri.pengembangan diri.

(5)(5)Guru Madya,Guru Madya, pangkat Pembina,pangkat Pembina,golongan ruang IV/agolongan ruang IV/a yangyang akan naikakan naikpangkat pangkat menjadimenjadi GuruGuru MadyaMadya,, pangkat pangkat Pembina Tingkat I,Pembina Tingkat I, golongan ruanggolongan ruangIV/bIV/b angka kredit yang dipersyaratkanangka kredit yang dipersyaratkanuntuk kenaikan pangkat,untuk kenaikan pangkat, paling sedikit paling sedikit

1212 ((duadua belasbelas) angka kredit dari) angka kredit darisubsubunsur publikasi ilmiahunsur publikasi ilmiah dan/ataudan/ataukarya inovatif karya inovatif,, dandan paling sedikit paling sedikit 44((empat empat)) angka kredit dari subunsurangka kredit dari subunsur

pengembangan diri.pengembangan diri.



(6)(6)Guru Madya,Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I,pangkat Pembina Tingkat I,golongan ruang IV/bgolongan ruang IV/b yangyang akan naik pangkat akan naik pangkat menjadimenjadi GuruGuru MadyaMadya pangkat pangkat PembinaPembinaUtama Muda,Utama Muda, golongan ruang IV/cgolongan ruang IV/c angkaangkakredit yang dipersyaratkan untuk kenaikankredit yang dipersyaratkan untuk kenaikanpangkat,pangkat, paling sedikit paling sedikit 1212 ((duadua belasbelas) angka) angkakredit darikredit dari subsubunsur publikasi ilmiahunsur publikasi ilmiahdan/atau karya inovatif dan/atau karya inovatif ,, dandan paling sedikit paling sedikit 44((empat empat)) angka kredit dari subunsurangka kredit dari subunsurpengembangan diripengembangan diri..

(6)(6)Guru Madya,Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I,pangkat Pembina Tingkat I,golongan ruang IV/bgolongan ruang IV/b yangyang akan naik pangkat akan naik pangkat menjadimenjadi GuruGuru MadyaMadya pangkat pangkat PembinaPembinaUtama Muda,Utama Muda, golongan ruang IV/cgolongan ruang IV/c angkaangkakredit yang dipersyaratkan untuk kenaikankredit yang dipersyaratkan untuk kenaikanpangkat,pangkat, paling sedikit paling sedikit 1212 ((duadua belasbelas) angka) angkakredit darikredit dari subsubunsur publikasi ilmiahunsur publikasi ilmiahdan/atau karya inovatif dan/atau karya inovatif ,, dandan paling sedikit paling sedikit 44((empat empat)) angka kredit dari subunsurangka kredit dari subunsurpengembangan diripengembangan diri..



(7)(7)Guru MadyaGuru Madya, pangkat , pangkat Pembina UtamaPembina UtamaMadya, golongan ruang IV/cMadya, golongan ruang IV/c yangyang akanakannaiknaik jabatan/pangkat menjadi Guru jabatan/pangkat menjadi Guru

Utama, pangkat Pembina UtamaUtama, pangkat Pembina UtamaMadya,Madya, golongan ruang IV/dgolongan ruang IV/d, angka, angkakredit yang dipersyaratkan untukkredit yang dipersyaratkan untukkenaikan jabatankenaikan jabatan/ /pangkat,pangkat, palingpaling

sedikit sedikit 1144 ((empat empat belas) angka kredit belas) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiahdari sub unsur publikasi ilmiahdan/atau karya inovatif,dan/atau karya inovatif, ddan palingan palingsedikit sedikit 5 (lima)5 (lima) angka kredit angka kredit daridari subsubunsur pengembangan dirunsur pengembangan diri.i.

(7)(7)Guru MadyaGuru Madya, pangkat , pangkat Pembina UtamaPembina UtamaMadya, golongan ruang IV/cMadya, golongan ruang IV/c yangyang akanakannaiknaik jabatan/pangkat menjadi Guru jabatan/pangkat menjadi Guru

Utama, pangkat Pembina UtamaUtama, pangkat Pembina UtamaMadya,Madya, golongan ruang IV/dgolongan ruang IV/d, angka, angkakredit yang dipersyaratkan untukkredit yang dipersyaratkan untukkenaikan jabatankenaikan jabatan/ /pangkat,pangkat, palingpaling

sedikit sedikit 1144 ((empat empat belas) angka kredit belas) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiahdari sub unsur publikasi ilmiahdan/atau karya inovatif,dan/atau karya inovatif, ddan palingan palingsedikit sedikit 5 (lima)5 (lima) angka kredit angka kredit daridari subsubunsur pengembangan dirunsur pengembangan diri.i.



(8)(8)Guru Utama,Guru Utama, pangkat Pembina Utama Madya,pangkat Pembina Utama Madya,golongan ruanggolongan ruang IV/dIV/d yang akanyang akan naik pangkat naik pangkat menjadimenjadi Guru UtamaGuru Utama, pangkat Pembina Utama,, pangkat Pembina Utama,golongan ruang IV/egolongan ruang IV/e, angka kredit yang, angka kredit yangdipersyaratkan untuk kenaikan pangkat,dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, palingpalingsedikit sedikit 2020 ((duadua puluhpuluh) angka kredit dari) angka kredit darisubunsur publikasi ilmiahsubunsur publikasi ilmiah dan/ataudan/atau karyakaryainovatif inovatif,, dandan paling sedikit paling sedikit 55 ((limalima) angka kredit ) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.dari sub unsur pengembangan diri.

(9)(9)Guru MadyaGuru Madya, pangkat Pembina Utama Muda,, pangkat Pembina Utama Muda,golongan ruang IV/cgolongan ruang IV/c yangyang akan naikakan naik

jabatan/pangkat menjadi Guru Utama, pangkat jabatan/pangkat menjadi Guru Utama, pangkat Pembina Utama Madya,Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/dgolongan ruang IV/d

wajib melakwajib melaksanakansanakan presentasi ilmiahpresentasi ilmiah..

(8)(8)Guru Utama,Guru Utama, pangkat Pembina Utama Madya,pangkat Pembina Utama Madya,golongan ruanggolongan ruang IV/dIV/d yang akanyang akan naik pangkat naik pangkat menjadimenjadi Guru UtamaGuru Utama, pangkat Pembina Utama,, pangkat Pembina Utama,golongan ruang IV/egolongan ruang IV/e, angka kredit yang, angka kredit yangdipersyaratkan untuk kenaikan pangkat,dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, palingpalingsedikit sedikit 2020 ((duadua puluhpuluh) angka kredit dari) angka kredit darisubunsur publikasi ilmiahsubunsur publikasi ilmiah dan/ataudan/atau karyakaryainovatif inovatif,, dandan paling sedikit paling sedikit 55 ((limalima) angka kredit ) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.dari sub unsur pengembangan diri.

(9)(9)Guru MadyaGuru Madya, pangkat Pembina Utama Muda,, pangkat Pembina Utama Muda,golongan ruang IV/cgolongan ruang IV/c yangyang akan naikakan naik

jabatan/pangkat menjadi Guru Utama, pangkat jabatan/pangkat menjadi Guru Utama, pangkat Pembina Utama Madya,Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/dgolongan ruang IV/d

wajib melakwajib melaksanakansanakan presentasi ilmiahpresentasi ilmiah..




(1)(1) Guru yang bertugas di daerah khusus,Guru yang bertugas di daerah khusus,dapat diberikan tambahan angka kredit dapat diberikan tambahan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat setingkat setara untuk kenaikan pangkat setingkat

lebih tinggi 1 (satu) kali selama masalebih tinggi 1 (satu) kali selama masakarirnya sebagai Guru.karirnya sebagai Guru.

(2)(2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)paling singkat telah bertugas selama 2paling singkat telah bertugas selama 2

(dua) tahun secara terus menerus di daerah(dua) tahun secara terus menerus di daerahkhusus.khusus.

(1)(1) Guru yang bertugas di daerah khusus,Guru yang bertugas di daerah khusus,dapat diberikan tambahan angka kredit dapat diberikan tambahan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat setingkat setara untuk kenaikan pangkat setingkat

lebih tinggi 1 (satu) kali selama masalebih tinggi 1 (satu) kali selama masakarirnya sebagai Guru.karirnya sebagai Guru.

(2)(2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)paling singkat telah bertugas selama 2paling singkat telah bertugas selama 2

(dua) tahun secara terus menerus di daerah(dua) tahun secara terus menerus di daerahkhusus.khusus.



Pasal 19Pasal 19

Guru yang memiliki prestasi kerja luarbiasa baiknya dan dedikasi luar biasa

diberi penghargaan untuk kenaikanpangkat setingkat lebih tinggi.

Guru yang memiliki prestasi kerja luarbiasa baiknya dan dedikasi luar biasa

diberi penghargaan untuk kenaikanpangkat setingkat lebih tinggi.




(1) Guru yang secara bersama membuat karya tulis/ilmiahdi bidang pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu,diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagaiberikut:

a. Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagianangka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untukpenulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulispembantu.

b. Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagianangka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) untuk penulisutama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untukpenulis pembantu.

c. Apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagianangka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) untukpenulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen)untuk penulis pembantu.

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

(1) Guru yang secara bersama membuat karya tulis/ilmiahdi bidang pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu,diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagaiberikut:

a. Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagianangka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untukpenulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulispembantu.

b. Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagianangka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) untuk penulisutama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untukpenulis pembantu.

c. Apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagianangka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) untukpenulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen)untuk penulis pembantu.

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VIIIBAB VIIIBAB VIIIBAB VIII



BAB VIIIBAB VIIIPENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDITPENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 21Pasal 21

BAB VIIIBAB VIIIPENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDITPENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 21Pasal 21(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka

kredit, Guru wajib mencatat dan menginventarisasikanseluruh kegiatan yang dilakukan.

(2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Gurudilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

(3) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikanpangkat Guru yang akan dipertimbangkan untuk naikpangkat dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1

(satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periodekenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angkakredit, Guru wajib mencatat dan menginventarisasikanseluruh kegiatan yang dilakukan.

(2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Gurudilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

(3) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikanpangkat Guru yang akan dipertimbangkan untuk naikpangkat dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1

(satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periodekenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.



Pasal 2Pasal 222Pasal 2Pasal 222

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:a. Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk

setingkat eselon I bagi Guru Madya pangkat Pembina Tingkat Igolongan ruang IV/b sampai dengan Guru Utama pangkat PembinaUtama golongan ruang IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerahserta Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/asampai dengan Guru Utama pangkat Pembina Utama golonganruang IV/e yang diperbantukan pada sekolah Indonesia di LuarNegeri.

b. Direktur Jenderal Departemen Agama yang membidangi pendidikanterkait bagi Guru Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a dilingkungan Departemen Agama.

c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama bagi Guru Mudapangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Guru Mudapangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan KantorWilayah Departemen Agama.

d. Kepala Kantor Departemen Agama bagi Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dan pangkat Penata MudaTingkat I, golongan ruang III/b di lingkungan Kantor Departemen

Agama

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:a. Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk

setingkat eselon I bagi Guru Madya pangkat Pembina Tingkat Igolongan ruang IV/b sampai dengan Guru Utama pangkat PembinaUtama golongan ruang IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerahserta Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/asampai dengan Guru Utama pangkat Pembina Utama golonganruang IV/e yang diperbantukan pada sekolah Indonesia di LuarNegeri.

b. Direktur Jenderal Departemen Agama yang membidangi pendidikanterkait bagi Guru Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a dilingkungan Departemen Agama.

c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama bagi Guru Mudapangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Guru Mudapangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan KantorWilayah Departemen Agama.

d. Kepala Kantor Departemen Agama bagi Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dan pangkat Penata MudaTingkat I, golongan ruang III/b di lingkungan Kantor Departemen

Agama



e.e. Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangiGubernur atau Kepala Dinas yang membidangipendidikan bagi Guru Pertama pangkat Penata Mudapendidikan bagi Guru Pertama pangkat Penata Mudagolongan ruang III/a sampai dengan Gurugolongan ruang III/a sampai dengan Guru MadyaMadya,,pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkunganpangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkunganProvinsi;Provinsi;

f.f. Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangiBupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangipendidikan bagi Guru Pertama, pangkat Penata Mudapendidikan bagi Guru Pertama, pangkat Penata Mudagolongan ruang III/a sampai dengan Guru Mgolongan ruang III/a sampai dengan Guru Madyaadya,,pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkunganpangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkunganKabupaten/Kota.Kabupaten/Kota.

g.g. PimpinanPimpinan instansiinstansi pusat pusat atauatau pejabat pejabat lain yanglain yang ditunjukditunjukbagibagi GuruGuru PertamaPertama pangkat pangkat PenataPenata MudaMuda golongangolonganruangruang III/aIII/a sampaisampai dengandengan GuruGuru MadyaMadya pangkat pangkat PembinaPembina golongangolongan ruangruang IV/aIV/a didi lingkunganlingkungan instansiinstansipusat pusat didi luarluar DepartemenDepartemen PendidikanPendidikan NasionalNasional dandanDepartemenDepartemen Agama. Agama.

e.e. Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangiGubernur atau Kepala Dinas yang membidangipendidikan bagi Guru Pertama pangkat Penata Mudapendidikan bagi Guru Pertama pangkat Penata Mudagolongan ruang III/a sampai dengan Gurugolongan ruang III/a sampai dengan Guru MadyaMadya,,pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkunganpangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkunganProvinsi;Provinsi;

f.f. Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangiBupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangipendidikan bagi Guru Pertama, pangkat Penata Mudapendidikan bagi Guru Pertama, pangkat Penata Mudagolongan ruang III/a sampai dengan Guru Mgolongan ruang III/a sampai dengan Guru Madyaadya,,pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkunganpangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkunganKabupaten/Kota.Kabupaten/Kota.

g.g. PimpinanPimpinan instansiinstansi pusat pusat atauatau pejabat pejabat lain yanglain yang ditunjukditunjukbagibagi GuruGuru PertamaPertama pangkat pangkat PenataPenata MudaMuda golongangolonganruangruang III/aIII/a sampaisampai dengandengan GuruGuru MadyaMadya pangkat pangkat PembinaPembina golongangolongan ruangruang IV/aIV/a didi lingkunganlingkungan instansiinstansipusat pusat didi luarluar DepartemenDepartemen PendidikanPendidikan NasionalNasional dandanDepartemenDepartemen Agama. Agama.



(2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dibantu oleh:

a. Tim Penilai Tingkat Pusat bagi Menteri Pendidikan Nasional yangselanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.

b. Tim Penilai Direktorat Jenderal Departemen Agama yang membidangi

pendidikan terkait yang selanjutnya disebut Tim Penilai Departemen Agama.c. Tim Penilai Kantor Wilayah Departemen Agama yang selanjutnya disebut

Tim Penilai Kantor Wilayah.d. Tim Penilai Kantor Departemen Agama, yang selanjutnya disebut Tim

Penilai Kantor Departemen.e. Tim Penilai Tingkat Provinsi bagi Gubernur, yang selanjutnya disebut Tim

Penilai Provinsi.f. Tim Penilai Tingkat Kabupaten/Kota bagi Bupati/ Walikota yang

selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.g. Tim Penilai instansi pusat di luar Departemen Pendidikan Nasional dan

Departemen Agama, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.3) Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari

unsur Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, KementerianNegara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Badan Kepegawaian Negara

(2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dibantu oleh:

a. Tim Penilai Tingkat Pusat bagi Menteri Pendidikan Nasional yangselanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.

b. Tim Penilai Direktorat Jenderal Departemen Agama yang membidangi

pendidikan terkait yang selanjutnya disebut Tim Penilai Departemen Agama.c. Tim Penilai Kantor Wilayah Departemen Agama yang selanjutnya disebut

Tim Penilai Kantor Wilayah.d. Tim Penilai Kantor Departemen Agama, yang selanjutnya disebut Tim

Penilai Kantor Departemen.e. Tim Penilai Tingkat Provinsi bagi Gubernur, yang selanjutnya disebut Tim

Penilai Provinsi.f. Tim Penilai Tingkat Kabupaten/Kota bagi Bupati/ Walikota yang

selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.g. Tim Penilai instansi pusat di luar Departemen Pendidikan Nasional dan

Departemen Agama, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.3) Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari

unsur Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, KementerianNegara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Badan Kepegawaian Negara




(1) Tim Penilai Jabatan fungsional Guru terdiri dari unsur teknis, danpejabat fungsional Guru.

(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;

c. Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsurkepegawaian; dan

d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.(3) Syarat Anggota Tim Penilai adalah :

a. Menduduki jabatan dan pangkat paling rendah sama dengan jabatan dan pangkat Guru yang dinilai;

b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai kinerjaguru; dan

c. dapat aktif melakukan penilaian(4) Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru harus lulus

pendidikan dan pelatihan calon tim penilai dan mendapat sertifikat dari Menteri Pendidikan Nasional

(1) Tim Penilai Jabatan fungsional Guru terdiri dari unsur teknis, danpejabat fungsional Guru.

(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;

c. Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsurkepegawaian; dan

d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.(3) Syarat Anggota Tim Penilai adalah :

a. Menduduki jabatan dan pangkat paling rendah sama dengan jabatan dan pangkat Guru yang dinilai;

b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai kinerjaguru; dan

c. dapat aktif melakukan penilaian(4) Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru harus lulus

pendidikan dan pelatihan calon tim penilai dan mendapat sertifikat dari Menteri Pendidikan Nasional




(1) Apabila Tim Penilai Kantor Departemen Agama belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit guru dapat dimintakan kepada TimPenilai Kantor Departemen Agama terdekat, Tim Penilai KantorWilayah Departemen Agama yang bersangkutan, atau Tim PenilaiDepartemen Agama.

(2) Apabila Tim Penilai Kantor Wilayah Departemen Agama belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit guru dapat dimintakan kepada TimPenilai Kantor Wilayah Departemen Agama terdekat, Tim PenilaiDepartemen Agama.

(3) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaianangka kredit guru dapat dimintakan kepada Tim PenilaiKabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi yang

bersangkutan atau Tim Penilai Unit Kerja.(4) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian angka

kredit Guru dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lainterdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.

(5) Apabila Tim Penilai Depertemen Agama belum dapat dibentuk,penilaian angka kredit Guru dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit

Kerja

(1) Apabila Tim Penilai Kantor Departemen Agama belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit guru dapat dimintakan kepada TimPenilai Kantor Departemen Agama terdekat, Tim Penilai KantorWilayah Departemen Agama yang bersangkutan, atau Tim PenilaiDepartemen Agama.

(2) Apabila Tim Penilai Kantor Wilayah Departemen Agama belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit guru dapat dimintakan kepada TimPenilai Kantor Wilayah Departemen Agama terdekat, Tim PenilaiDepartemen Agama.

(3) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaianangka kredit guru dapat dimintakan kepada Tim PenilaiKabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi yang

bersangkutan atau Tim Penilai Unit Kerja.(4) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian angka

kredit Guru dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lainterdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.

(5) Apabila Tim Penilai Depertemen Agama belum dapat dibentuk,penilaian angka kredit Guru dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit

Kerja



(6) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai(6) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilaiditetapkan oleh:ditetapkan oleh:a.a. Menteri Pendidikan Nasional untuk Tim Penilai Pusat.Menteri Pendidikan Nasional untuk Tim Penilai Pusat.

b.b. Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan terkait Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan terkait padapadaDepartemen AgamaDepartemen Agama untuk Tim Penilai Departemen Agama.untuk Tim Penilai Departemen Agama.c.c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama untuk Tim PenilaiKepala Kantor Wilayah Departemen Agama untuk Tim Penilai

Kantor WilayahKantor Wilayah Departemen AgamaDepartemen Agama..d.d. Kepala Kantor Departemen Agama untuk Tim Penilai KantorKepala Kantor Departemen Agama untuk Tim Penilai Kantor

Departemen.Departemen.

e.e. Gubernur untuk Tim Penilai Provinsi.Gubernur untuk Tim Penilai Provinsi.f.f. Bupati/Walikota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.Bupati/Walikota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.g.g. PimpinanPimpinan unit kerja yang membidangi pendidikan setingkat unit kerja yang membidangi pendidikan setingkat

eselon Ieselon I di luar Departemen Pendidikan Nasional dandi luar Departemen Pendidikan Nasional danDepartemen Agama untuk Tim Penilai Instansi.Departemen Agama untuk Tim Penilai Instansi.

(6) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai(6) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilaiditetapkan oleh:ditetapkan oleh:a.a. Menteri Pendidikan Nasional untuk Tim Penilai Pusat.Menteri Pendidikan Nasional untuk Tim Penilai Pusat.

b.b. Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan terkait Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan terkait padapadaDepartemen AgamaDepartemen Agama untuk Tim Penilai Departemen Agama.untuk Tim Penilai Departemen Agama.c.c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama untuk Tim PenilaiKepala Kantor Wilayah Departemen Agama untuk Tim Penilai

Kantor WilayahKantor Wilayah Departemen AgamaDepartemen Agama..d.d. Kepala Kantor Departemen Agama untuk Tim Penilai KantorKepala Kantor Departemen Agama untuk Tim Penilai Kantor

Departemen.Departemen.

e.e. Gubernur untuk Tim Penilai Provinsi.Gubernur untuk Tim Penilai Provinsi.f.f. Bupati/Walikota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.Bupati/Walikota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.g.g. PimpinanPimpinan unit kerja yang membidangi pendidikan setingkat unit kerja yang membidangi pendidikan setingkat

eselon Ieselon I di luar Departemen Pendidikan Nasional dandi luar Departemen Pendidikan Nasional danDepartemen Agama untuk Tim Penilai Instansi.Departemen Agama untuk Tim Penilai Instansi.




(1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3(tiga) tahun dan dapat diangkat kembaliuntuk masa jabatan berikutnya.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggangwaktu 1 (satu) masa jabatan.

(3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilaiyang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilaidapat mengangkat Anggota Tim PenilaiPengganti.

(1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3(tiga) tahun dan dapat diangkat kembaliuntuk masa jabatan berikutnya.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggangwaktu 1 (satu) masa jabatan.

(3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilaiyang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilaidapat mengangkat Anggota Tim PenilaiPengganti.




Tata kerja dan tata cara penilaianTim Penilai Jabatan fungsional Guru

ditetapkan oleh Menteri PendidikanNasional selaku Pimpinan InstansiPembina jabatan fungsional guru.

Tata kerja dan tata cara penilaianTim Penilai Jabatan fungsional Guru

ditetapkan oleh Menteri PendidikanNasional selaku Pimpinan InstansiPembina jabatan fungsional guru.




Usul penetapan angka kredit guru diajukan oleh:

a. Pimpinan unit kerja instansi provinsi yangmembidangi kepegawaian (paling rendah eselon II),

pimpinan unit kerja instansi kabupaten/kota yangmembidangi kepegawaian (paling rendah eselon II),pimpinan unit kerja instansi pusat yang membidangikepegawaian (paling rendah eselon II), DirekturJenderal yang membidangi pendidikan terkait Departemen Agama kepada Menteri PendidikanNasional untuk angka kredit Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampaidengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama,golongan ruang IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah;

Usul penetapan angka kredit guru diajukan oleh:

a. Pimpinan unit kerja instansi provinsi yangmembidangi kepegawaian (paling rendah eselon II),

pimpinan unit kerja instansi kabupaten/kota yangmembidangi kepegawaian (paling rendah eselon II),pimpinan unit kerja instansi pusat yang membidangikepegawaian (paling rendah eselon II), DirekturJenderal yang membidangi pendidikan terkait Departemen Agama kepada Menteri PendidikanNasional untuk angka kredit Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampaidengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama,golongan ruang IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah;



b. Kepala perwakilan republik Indonesia di luar negeriatau pejabat yang membidangi pendidikan kepadamenteri pendidikan nasional untuk angka kredit Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golonganruang III/a sampai dengan Guru Utama, Pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e yangdiperbantukan pada sekolah Indonesia di luarnegeri.

c. Pejabatan eselon III yang membidangikepegawaian di lingkungan kantor wilayahDepartemen Agama pada Direktur Jenderal yangmembidangi pendidikan terkait Departemen Agamauntuk angka kredit Guru Madya, pangkat Pembinagolongan ruang IV/a di lingkungan Departemen

Agama.

b. Kepala perwakilan republik Indonesia di luar negeriatau pejabat yang membidangi pendidikan kepadamenteri pendidikan nasional untuk angka kredit Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golonganruang III/a sampai dengan Guru Utama, Pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e yangdiperbantukan pada sekolah Indonesia di luarnegeri.

c. Pejabatan eselon III yang membidangikepegawaian di lingkungan kantor wilayahDepartemen Agama pada Direktur Jenderal yangmembidangi pendidikan terkait Departemen Agamauntuk angka kredit Guru Madya, pangkat Pembinagolongan ruang IV/a di lingkungan Departemen

Agama.



d. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama kepadaKepala Kantor Wilayah Departemen Agama untuk angkakredit Guru Muda pangkat Penata golongan ruang III/csampai dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang

III/d di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama.e. Pejabat eselon IV yang membidangi kepegawaian di

lingkungan kantor Departemen Agama kepada kepalakantor Departemen Agama untuk angka kredit GuruPertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a danpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b di

lingkungan kantor Departemenf. Pimpinan instansi provinsi yang membidangi kepegawaian

(paling rendah eselon III0 kepada gubernur untuk angkakredit Guru Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruangIII/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina,golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.

d. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama kepadaKepala Kantor Wilayah Departemen Agama untuk angkakredit Guru Muda pangkat Penata golongan ruang III/csampai dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang

III/d di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama.e. Pejabat eselon IV yang membidangi kepegawaian di

lingkungan kantor Departemen Agama kepada kepalakantor Departemen Agama untuk angka kredit GuruPertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a danpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b di

lingkungan kantor Departemenf. Pimpinan instansi provinsi yang membidangi kepegawaian

(paling rendah eselon III0 kepada gubernur untuk angkakredit Guru Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruangIII/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina,golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.



g. Pimpinan instansi Kabupaten/Kota yang membidangikepegawaian (paling rendah eselon III) kepadaBupati/Walikota untuk angka kredit Guru Pertama,pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai

dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruangIV/a di lingkungan kabupaten/kota.

h. Pimpinan instansi pusat di luar Departemen PendidikanNasional dan Departemen Agama yang membidangikepegawaian (paling rendah eselon III) kepada Menteri

yang bersangkutan untuk angka kredit Guru Pertamapangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampaidengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruangIV/a di lingkungan instansi pusat.

g. Pimpinan instansi Kabupaten/Kota yang membidangikepegawaian (paling rendah eselon III) kepadaBupati/Walikota untuk angka kredit Guru Pertama,pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai

dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruangIV/a di lingkungan kabupaten/kota.

h. Pimpinan instansi pusat di luar Departemen PendidikanNasional dan Departemen Agama yang membidangikepegawaian (paling rendah eselon III) kepada Menteri

yang bersangkutan untuk angka kredit Guru Pertamapangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampaidengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruangIV/a di lingkungan instansi pusat.




(1)Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit,digunakan untuk mempertimbangkan

kenaikan jabatan/pangkat guru sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Keputusan pejabat yang berwenangmenetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Guru yangbersangkutan.

(1)Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit,digunakan untuk mempertimbangkan

kenaikan jabatan/pangkat guru sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Keputusan pejabat yang berwenangmenetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Guru yangbersangkutan.




Pejabat yang berwenang mengangkat Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatanPegawai Negeri Sipil dalam jabatan

fungsional guru, adalah pejabat yangfungsional guru, adalah pejabat yangberwenang sesuai dengan peraturanberwenang sesuai dengan peraturanperundangperundang--undangan.undangan.

Pejabat yang berwenang mengangkat Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatanPegawai Negeri Sipil dalam jabatan

fungsional guru, adalah pejabat yangfungsional guru, adalah pejabat yangberwenang sesuai dengan peraturanberwenang sesuai dengan peraturanperundangperundang--undangan.undangan.




(1)Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untukpertama kali dalam jabatan fungsional guru harusmemenuhi syarat sebagai berikut:

a.berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV,dan bersertifikat pendidik;

b.pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruangIII/a;

c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalamDaftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) palingrendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

d.memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masaprogram induksi.

(1)Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untukpertama kali dalam jabatan fungsional guru harusmemenuhi syarat sebagai berikut:

a.berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV,dan bersertifikat pendidik;

b.pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruangIII/a;

c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalamDaftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) palingrendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

d.memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masaprogram induksi.



(2)(2) Pengangkatan Guru sebagaimanaPengangkatan Guru sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalahdimaksud pada ayat (1) adalahpengangkatan yang dilakukan untukpengangkatan yang dilakukan untuk

mengisi lowongan formasi jabatanmengisi lowongan formasi jabatanfungsionalfungsional gguru melalui pengangkatanuru melalui pengangkatanCalon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

(3)(3) Program induksi sebagaimana dimaksudProgram induksi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut pada ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut Menteri Pendidikan Nasional.Menteri Pendidikan Nasional.

(2)(2) Pengangkatan Guru sebagaimanaPengangkatan Guru sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalahdimaksud pada ayat (1) adalahpengangkatan yang dilakukan untukpengangkatan yang dilakukan untuk

mengisi lowongan formasi jabatanmengisi lowongan formasi jabatanfungsionalfungsional gguru melalui pengangkatanuru melalui pengangkatanCalon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

(3)(3) Program induksi sebagaimana dimaksudProgram induksi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut pada ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut Menteri Pendidikan Nasional.Menteri Pendidikan Nasional.




Disamping persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 30, pengangkatan PNS dalam jabatanfungsional guru sesuai dengan formasi jabatanfungsional guru, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam Jabatan Fungsional Gurudilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Guru yangditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidangpendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan KepalaBadan Kepegawaian Negara;

b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan FungsionalGuru dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Guru yangditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri yang bertanggung jawab di bidangpendayagunaan aparatur negara dan setelah mendapat pertimbanganKepala Badan Kepegawaian Negara.

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 30, pengangkatan PNS dalam jabatanfungsional guru sesuai dengan formasi jabatanfungsional guru, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam Jabatan Fungsional Gurudilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Guru yangditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidangpendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan KepalaBadan Kepegawaian Negara;

b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan FungsionalGuru dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Guru yangditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri yang bertanggung jawab di bidangpendayagunaan aparatur negara dan setelah mendapat pertimbanganKepala Badan Kepegawaian Negara.




(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Gurudapat dipertimbangkan dengan ketentuansebagai berikut:a.memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31;b.memiliki pengalaman sebagai guru paling singkat

2 (dua) tahun; danc. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.d.setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan

dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan(DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu)tahun terakhir.

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Gurudapat dipertimbangkan dengan ketentuansebagai berikut:a.memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31;b.memiliki pengalaman sebagai guru paling singkat

2 (dua) tahun; danc. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.d.setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan

dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan(DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu)tahun terakhir.



(2)(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai NegeriPangkat yang ditetapkan bagi Pegawai NegeriSipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)adalah sama dengan pangkat yang dimiliki,adalah sama dengan pangkat yang dimiliki,

dan jenjang jabatan fungsionaldan jenjang jabatan fungsional gguru ditetapkanuru ditetapkansesuai dengan jumlah angka kredit yangsesuai dengan jumlah angka kredit yangditetapkan oleh pejabat yang berwenangditetapkan oleh pejabat yang berwenangmenetapkan angka kredit.menetapkan angka kredit.

(3)(3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksudJumlah angka kredit sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) ditetapkan dari unsur utamadalam ayat (2) ditetapkan dari unsur utamadan unsur penunjang.dan unsur penunjang.

(2)(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai NegeriPangkat yang ditetapkan bagi Pegawai NegeriSipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)adalah sama dengan pangkat yang dimiliki,adalah sama dengan pangkat yang dimiliki,

dan jenjang jabatan fungsionaldan jenjang jabatan fungsional gguru ditetapkanuru ditetapkansesuai dengan jumlah angka kredit yangsesuai dengan jumlah angka kredit yangditetapkan oleh pejabat yang berwenangditetapkan oleh pejabat yang berwenangmenetapkan angka kredit.menetapkan angka kredit.

(3)(3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksudJumlah angka kredit sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) ditetapkan dari unsur utamadalam ayat (2) ditetapkan dari unsur utamadan unsur penunjang.dan unsur penunjang.



BAB X BAB X PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI,PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DDAN AN

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL GURUPEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL GURU

Pasal 33Pasal 33

BAB X BAB X PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI,PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DDAN AN

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL GURUPEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL GURU

Pasal 33Pasal 33

Pejabat yang berwenang membebaskanPejabat yang berwenang membebaskan

sementara, mengangkat kembali, dansementara, mengangkat kembali, danmemberhentikan Pegawai Negeri Sipilmemberhentikan Pegawai Negeri Sipildalam dan dari jabatan fungsionaldalam dan dari jabatan fungsional gguru,uru,

adalah pejabat yang berwenang sesuaiadalah pejabat yang berwenang sesuaidengan peraturan perundangdengan peraturan perundang--undangan.undangan.

Pejabat yang berwenang membebaskanPejabat yang berwenang membebaskan

sementara, mengangkat kembali, dansementara, mengangkat kembali, danmemberhentikan Pegawai Negeri Sipilmemberhentikan Pegawai Negeri Sipildalam dan dari jabatan fungsionaldalam dan dari jabatan fungsional gguru,uru,

adalah pejabat yang berwenang sesuaiadalah pejabat yang berwenang sesuaidengan peraturan perundangdengan peraturan perundang--undangan.undangan.




Guru dibebaskan sementara dari jabatannyaGuru dibebaskan sementara dari jabatannyaapabila:apabila:

a.a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang ataudijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau

berat berupa jenis hukuman disiplin penurunanberat berupa jenis hukuman disiplin penurunanpangkat;pangkat;

b.b. diberhentikan sementara sebagai Pegawaidiberhentikan sementara sebagai PegawaiNegeri Sipil;Negeri Sipil;

c.c. ditugaskan secara penuh di luar jabatanditugaskan secara penuh di luar jabatan

fungsionalfungsional gguru;uru;d.d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; danmenjalani cuti di luar tanggungan negara; dan

e.e. melaksanakan tugas belajar selama 6 bulan ataumelaksanakan tugas belajar selama 6 bulan ataulebih.lebih.

Guru dibebaskan sementara dari jabatannyaGuru dibebaskan sementara dari jabatannyaapabila:apabila:

a.a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang ataudijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau

berat berupa jenis hukuman disiplin penurunanberat berupa jenis hukuman disiplin penurunanpangkat;pangkat;

b.b. diberhentikan sementara sebagai Pegawaidiberhentikan sementara sebagai PegawaiNegeri Sipil;Negeri Sipil;

c.c. ditugaskan secara penuh di luar jabatanditugaskan secara penuh di luar jabatan

fungsionalfungsional gguru;uru;d.d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; danmenjalani cuti di luar tanggungan negara; dan

e.e. melaksanakan tugas belajar selama 6 bulan ataumelaksanakan tugas belajar selama 6 bulan ataulebih.lebih.




(1) Guru yang telah selesai menjalani pembebasan sementarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional guru.

(2) Guru yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalamPasal 34 huruf b, diangkat kembali dalam jabatan fungsional guru

apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhihukuman pidana percobaan.

(3) Guru yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalamPasal 34 huruf c, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsionalGuru apabila berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun.

(4) Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional guru sebagaimanadimaksud pada ayat (1), menggunakan angka kredit terakhir yangdimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari publikasi ilmiah dankarya inovatif yang diperoleh selama pembebasan sementara.

(1) Guru yang telah selesai menjalani pembebasan sementarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional guru.

(2) Guru yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalamPasal 34 huruf b, diangkat kembali dalam jabatan fungsional guru

apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhihukuman pidana percobaan.

(3) Guru yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalamPasal 34 huruf c, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsionalGuru apabila berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun.

(4) Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional guru sebagaimanadimaksud pada ayat (1), menggunakan angka kredit terakhir yangdimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari publikasi ilmiah dankarya inovatif yang diperoleh selama pembebasan sementara.




Guru diberhentikan dari jabatannyaapabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat

berat dan telah mempunyai kekuatanhukum tetap, kecuali hukuman disiplinberat berupa penurunan pangkat.

Guru diberhentikan dari jabatannyaapabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat

berat dan telah mempunyai kekuatanhukum tetap, kecuali hukuman disiplinberat berupa penurunan pangkat.



BAB XI

S A N K S I

Pasal 37

BAB XI

S A N K S I

Pasal 37

(1)Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimanadimaksud dalam pasal 5 dan tidak mendapat pengecualian dari Menteri Pendidikan Nasionaldihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi,tunjangan fungsional dan maslahat tambahan.

(2) Guru yang terbukti memperoleh penetapan angka kredit (PAK) dengan cara melawan hukum diberhentikansebagai guru dan wajib mengembalikan seluruhtunjangan profesi, tunjangan fungsional maslahat tambahan dan penghargaan sebagai guru yang pernahditerima setelah yang bersangkutan memperoleh danmempergunakan penetapan angka kredit (PAK) tersebut.

(3) Pengaturan sanksi lebih lanjut diatur dalam Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional

(1)Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimanadimaksud dalam pasal 5 dan tidak mendapat pengecualian dari Menteri Pendidikan Nasionaldihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi,tunjangan fungsional dan maslahat tambahan.

(2) Guru yang terbukti memperoleh penetapan angka kredit (PAK) dengan cara melawan hukum diberhentikansebagai guru dan wajib mengembalikan seluruhtunjangan profesi, tunjangan fungsional maslahat tambahan dan penghargaan sebagai guru yang pernahditerima setelah yang bersangkutan memperoleh danmempergunakan penetapan angka kredit (PAK) tersebut.

(3) Pengaturan sanksi lebih lanjut diatur dalam Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional



BAB XIBAB XIIIKETENTUAN PERALIHANKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38Pasal 38

BAB XIBAB XIIIKETENTUAN PERALIHANKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38Pasal 38

(1)Dengan berlakunya Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi ini, jenjang jabatan fungsional setiap gurudisesuaikan dengan jenjang jabatan fungsional guru

sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi ini.

(2) Penyesuaian jenjang jabatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

(3)Prestasi kerja yang telah dilakukan guru sampaidengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaanPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi ini, dinilaiberdasarkan Keputusan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993.

(1)Dengan berlakunya Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi ini, jenjang jabatan fungsional setiap gurudisesuaikan dengan jenjang jabatan fungsional guru

sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi ini.

(2) Penyesuaian jenjang jabatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

(3)Prestasi kerja yang telah dilakukan guru sampaidengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaanPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi ini, dinilaiberdasarkan Keputusan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993.




(1)Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi iniditetapkan, guru yang masih memiliki pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d

melaksanakan tugas sebagai Guru Pertama danpenilaian prestasi kerjanya sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara ini.

(2)Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabilamelaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian

berkelanjutan dan kegiatan penunjang tugas guru,diberikan angka kredit sebagaimana tersebut dalamLampiran V Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi ini.

(1)Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi iniditetapkan, guru yang masih memiliki pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d

melaksanakan tugas sebagai Guru Pertama danpenilaian prestasi kerjanya sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara ini.

(2)Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabilamelaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian

berkelanjutan dan kegiatan penunjang tugas guru,diberikan angka kredit sebagaimana tersebut dalamLampiran V Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi ini.



(3)Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1),apabila :a.memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang

sesuai dengan bidang tugas yang diampu,

disesuaikan dengan jenjang jabatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) PeraturanMenteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi ini; dan

b.naik pangkat menjadi pangkat Penata Muda,

golongan ruang III/a, disesuaikan dengan jenjang jabatan/pangkat sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi ini.

(3)Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1),apabila :a.memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang

sesuai dengan bidang tugas yang diampu,

disesuaikan dengan jenjang jabatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) PeraturanMenteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi ini; dan

b.naik pangkat menjadi pangkat Penata Muda,

golongan ruang III/a, disesuaikan dengan jenjang jabatan/pangkat sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi ini.



(4)Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah angka kredit kumulatif minimal yangharus dipenuhi untuk kenaikan jabatan/pangkat guru untuk:a. Guru yang berijazah SLTA/Diploma I adalah

sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI PeraturanMenteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi ini;

b. Guru yang berijazah Diploma II adalah sebagaimanatersebut dalam Lampiran VII Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi ini;c. Guru yang berijazah Diploma III adalah sebagaimanatersebut dalam Lampiran VIII Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi ini.

(4)Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah angka kredit kumulatif minimal yangharus dipenuhi untuk kenaikan jabatan/pangkat guru untuk:a. Guru yang berijazah SLTA/Diploma I adalah

sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI PeraturanMenteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi ini;

b. Guru yang berijazah Diploma II adalah sebagaimanatersebut dalam Lampiran VII Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi ini;c. Guru yang berijazah Diploma III adalah sebagaimanatersebut dalam Lampiran VIII Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi ini.




(1) Pada saat Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi ini ditetapkan guru yangmemiliki pangkat paling rendah PenataMuda, golongan ruang III/a dan belummemiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IVyang sesuai dengan bidang tugas yangdiampu, disesuaikan dengan jenjang

jabatan/ pangkat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3)Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasiini.

(1) Pada saat Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi ini ditetapkan guru yangmemiliki pangkat paling rendah PenataMuda, golongan ruang III/a dan belummemiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IVyang sesuai dengan bidang tugas yangdiampu, disesuaikan dengan jenjang

jabatan/ pangkat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3)Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasiini.



(2) Guru sebagaimana dimaksud pada pasal39 ayat (3) huruf b dan pasal 40 ayat 1,apabila tidak memperoleh ijazah S1/D-IV

yang sesuai dengan bidang pekerjaan yangdiampu, kenaikan pangkat setinggi-tingginya adalah Penata Tingkat I, golonganruang III/d atau pangkat terakhir yangdimiliki.

(2) Guru sebagaimana dimaksud pada pasal39 ayat (3) huruf b dan pasal 40 ayat 1,apabila tidak memperoleh ijazah S1/D-IV

yang sesuai dengan bidang pekerjaan yangdiampu, kenaikan pangkat setinggi-tingginya adalah Penata Tingkat I, golonganruang III/d atau pangkat terakhir yangdimiliki.




(1) Guru yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/asampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d padasaat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara dan RB ini berlaku, sampai dengan akhir tahun 2015belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV,melaksanakan tugas utama guru sebagai Guru Pertamadengan sistem kenaikan pangkat menggunakan angka kredit sebagaimana tercantum pada lampiran V Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB ini.

(2) Guru yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a

sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d padasaat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara dan RB ini berlaku, sampai dengan akhir tahun 2015belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV, dan belummencapai pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, tetapmelaksanakan tugas utama Guru sebagai Guru Pertama.

(1) Guru yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/asampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d padasaat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara dan RB ini berlaku, sampai dengan akhir tahun 2015belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV,melaksanakan tugas utama guru sebagai Guru Pertamadengan sistem kenaikan pangkat menggunakan angka kredit sebagaimana tercantum pada lampiran V Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB ini.

(2) Guru yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a

sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d padasaat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara dan RB ini berlaku, sampai dengan akhir tahun 2015belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV, dan belummencapai pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, tetapmelaksanakan tugas utama Guru sebagai Guru Pertama.



(3)Guru yang belum memiliki ijazah Sarjana(S1)/Diploma IV sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2), apabilamemperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV

yang sesuai dengan bidang tugas yangdiampu, diberikan angka kredit sebesar 65%(enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif diklat, tugas utama, dan kegiatanpengembangan keprofesian berkelanjutanditambah angka kredit ijazah Sarjana

(S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidangtugas yang diampu dengan tidakmemperhitungkan angka kredit dari kegiatanpenunjang.

(3)Guru yang belum memiliki ijazah Sarjana(S1)/Diploma IV sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2), apabilamemperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV

yang sesuai dengan bidang tugas yangdiampu, diberikan angka kredit sebesar 65%(enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif diklat, tugas utama, dan kegiatanpengembangan keprofesian berkelanjutanditambah angka kredit ijazah Sarjana

(S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidangtugas yang diampu dengan tidakmemperhitungkan angka kredit dari kegiatanpenunjang.



(4)Guru yang belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/DiplomaIV yang sudah memiliki pangkat Penata Muda Tingkat Igolongan ruang III/b ke atas, apabila memperolehijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai denganbidang tugas yang diampu diberikan angka kredit sebesar 100% dari tugas utama dan pengembangankeprofesian berkelanjutan ditambah angka kredit ijazahSarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidangtugas yang diampu, dengan memperhitungkan angkakredit unsur penunjang sesuai pada lampiran VIII

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara dan RB ini.(5)Guru yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV

yang tidak sesuai dengan bidang tugas yang diampu,diberikan angka kredit sesuai pada lampiran I PeraturanMenteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB

ini.

(4)Guru yang belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/DiplomaIV yang sudah memiliki pangkat Penata Muda Tingkat Igolongan ruang III/b ke atas, apabila memperolehijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai denganbidang tugas yang diampu diberikan angka kredit sebesar 100% dari tugas utama dan pengembangankeprofesian berkelanjutan ditambah angka kredit ijazahSarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidangtugas yang diampu, dengan memperhitungkan angkakredit unsur penunjang sesuai pada lampiran VIII

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara dan RB ini.(5)Guru yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV

yang tidak sesuai dengan bidang tugas yang diampu,diberikan angka kredit sesuai pada lampiran I PeraturanMenteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB

ini.



Pasal 42Pasal 42

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Guru golongan II adalah sebagai berikut :

a) Kepala kantor Depertemen Agama bagi Guru mata

pelajaran Pendidikan Agama dan Guru padamadrasah.

b) Pimpinan unit kerja yang membidangi pendidikansetingkat eselon II bagi Guru di luar DepartemenPendidikan Nasional dan Departemen Agama.

c) Kepala dinas yang membidangi pendidikan bagiguru di lingkungan provinsi

d) Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagiguru di Lingkungan kabupaten/kota

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Guru golongan II adalah sebagai berikut :

a) Kepala kantor Depertemen Agama bagi Guru mata

pelajaran Pendidikan Agama dan Guru padamadrasah.

b) Pimpinan unit kerja yang membidangi pendidikansetingkat eselon II bagi Guru di luar DepartemenPendidikan Nasional dan Departemen Agama.

c) Kepala dinas yang membidangi pendidikan bagiguru di lingkungan provinsi

d) Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagiguru di Lingkungan kabupaten/kota 80



Pasal 43Pasal 43

Dalam menjalankankewenangannya, pejabat

berwenang sebagaimana dimaksudpada Pasal 42 dibantu oleh TimPenilai sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, e,f, dan g.

Dalam menjalankankewenangannya, pejabat

berwenang sebagaimana dimaksudpada Pasal 42 dibantu oleh TimPenilai sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, e,f, dan g.

81



Pasal 44Pasal 44

Usul penetapan angka kredit Guru golongan II diajukan oleh:

a. Kepala Sekolah yang bersangkutan kepada Kepala KantorDepartemen Agama bagi Guru mata pelajaran Pendidikan

Agama dan Guru pada madrasah.

b. Kepala Sekolah yang bersangkutan kepada pimpinan unit kerja yang membidangi pendidikan setingkat eselon II bagiGuru di instansi di luar Departemen Pendidikan Nasional danDepertemen Agama.

c. Kepala Sekolah yang bersangkutan kepada Kepala Dinas yang

membidangi pendidikan di kabupaten/kota bagi Guru dilingkungan kabupaten/kota.

d. Kepala Sekolah yang bersangkutan kepada Kepala Dinas yangmembidangi pendidikan di provinsi bagi Guru di lingkunganprovinsi.

Usul penetapan angka kredit Guru golongan II diajukan oleh:

a. Kepala Sekolah yang bersangkutan kepada Kepala KantorDepartemen Agama bagi Guru mata pelajaran Pendidikan

Agama dan Guru pada madrasah.

b. Kepala Sekolah yang bersangkutan kepada pimpinan unit kerja yang membidangi pendidikan setingkat eselon II bagiGuru di instansi di luar Departemen Pendidikan Nasional danDepertemen Agama.

c. Kepala Sekolah yang bersangkutan kepada Kepala Dinas yang

membidangi pendidikan di kabupaten/kota bagi Guru dilingkungan kabupaten/kota.

d. Kepala Sekolah yang bersangkutan kepada Kepala Dinas yangmembidangi pendidikan di provinsi bagi Guru di lingkunganprovinsi.

82

BAB XIIBAB XIIIIBAB XIIBAB XIIII



BAB XIIBAB XIIIIKETENTUAN PENUTUPKETENTUAN PENUTUP

BAB XIIBAB XIIIIKETENTUAN PENUTUPKETENTUAN PENUTUP

Pasal 45Pasal 45

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri NegaraKetentuan pelaksanaan Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara dan RB ini diatur lebihPendayagunaan Aparatur Negara dan RB ini diatur lebihlanjut oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Kepalalanjut oleh Menteri Pendidikan Nasional dan KepalaBadan Kepegawaian Negara.Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 46Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Menteri NegaraDengan berlakunya Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara dan RB ini, KeputusanPendayagunaan Aparatur Negara dan RB ini, KeputusanMenteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara NomorMenteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan AngkaKreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45Pasal 45

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri NegaraKetentuan pelaksanaan Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara dan RB ini diatur lebihPendayagunaan Aparatur Negara dan RB ini diatur lebihlanjut oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Kepalalanjut oleh Menteri Pendidikan Nasional dan KepalaBadan Kepegawaian Negara.Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 46Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Menteri NegaraDengan berlakunya Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara dan RB ini, KeputusanPendayagunaan Aparatur Negara dan RB ini, KeputusanMenteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara NomorMenteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan AngkaKreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 47Pasal 47

Peraturan Menteri Negara PendayagunaanPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB ini mulai berlaku Aparatur Negara dan RB ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.pada tanggal ditetapkan.

Pasal 47Pasal 47

Peraturan Menteri Negara PendayagunaanPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB ini mulai berlaku Aparatur Negara dan RB ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.pada tanggal ditetapkan.

KESEPAKATAN ANTARA BKN, KEMDIKNAS, KEMENAG, DAN MENPANKESEPAKATAN ANTARA BKN, KEMDIKNAS, KEMENAG, DAN MENPANKESEPAKATAN ANTARA BKN, KEMDIKNAS, KEMENAG, DAN MENPANKESEPAKATAN ANTARA BKN, KEMDIKNAS, KEMENAG, DAN MENPAN



NoKetentuan Permenpan dan RB nomor 16 Tahun 2009 tentang

Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya

Mulai Berlaku pada Tanggal

10 Nov 2009

(tgl Penetapan

Permenpan

dan RB)

6 Mei 2010

(tgl Penetapan

SKB)

Berlaku

Efektif

1 Januari

2013

2015

1 Penilaian kinerja guru dengan menggunakan aspek kualitas,

kuantitas, waktu, dan biaya (Pasal 15 ayat 1) V

2 Komposisi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat: >

90% unsur utama & < 10 % unsur penunjang (Pasal 16 ayat 1) V

3 Kewajiban mengumpulkan angka kredit dari unsur

pengembangan profesi berkelanjutan untuk kenaikan

jabatan/pangkat (Pasal 17 ayat 1)

V

4 Guru yang bertugas di daerah terpencil diberikan angka kredit

setara untuk kenaikan pangkat satu kali selama masa karier

(Pasal 18 ayat 1)

V

5 Guru yang berprestasi luar biasa baiknya mendapatkan

penghargaan naik pangkat setingkat lebih tinggi (Pasal 19)

V

6 Pembuatan karya ilmiah secara bersama-sama (Pasal 20 ay 1)V

7 Penilaian angka kredit guru paling kurang 1 kali dalam

setahun (Pasal 21 ayat 2)V

8 Dalam hal untuk kenaikan pangkat guru angka kredit

ditetapkan paling kurang 2 kali dalam 1 tahun yaitu 3 bulan

sebelum periode kenaikan pangkat (Pasal 21 ayat 3)

V

9 Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit (Pasal 22) V V

10 Tim Penilai Pusat, Depag, Kanwil, Kandep, Provinsi, Kabupaten/Kota, Instansi (Pasal 22 ayat

2)V V



2)

11 Syarat keanggotaan tim penilai harus memiliki sertifikat tanda lulus Diklat

(Pasal 23 ayat 4)V

12 Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit (Pasal 27) V

13 Syarat pengangkatan Guru harus berijazah S1/DIV dan bersertifikat pendidik

(Pasal 30 ayat 1 huruf a) V V

14 Program Induksi (masa orientasi sebagai calon guru) sebagai syarat pengangkatan guru

(Pasal 31)V

15 Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan guru harus memiliki pengalaman

paling singkat 2 tahun

(Pasal 32 huruf b)

V

16 Pengangkatan dalam jabatan guru melalui pemindagan, usia paling tinggi 50 tahun

(Pasal 32 huruf c)V

17 Tidak ada pembebasan/perberhentian karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit

(Pasal 34)V

18 Pengangkatan kembali guru yang ditugaskan diluar jabatan guru, usia paling tinggi 51 tahun

(Pasal 35 ayat 3)V

19 Sanksi bagi guru yang tidak memenuhi kewajiban 24 jam mengajar (Pasal 37 ayat 1)V

20 Sanksi bagi guru yang memperoleh Penetapan angka kredit dengan cara melawan hukum

(Pasal 37 ayat 2)V

21 Penyesuaian atau Inpassing dalam jenjang jabatan baru (Pasal 38 ayat 1) V V

22 Kenaikan pangkat guru golongan II dan III yang belum memiliki ijazah S1/DIV paling tinggi

III/d

(Pasal 40)

V

23 Kenaikan pangkat guru golongan IV/a keatas yang belum memiliki ijazah S1/DIV paling tinggi

pangkat terakhir dimiliki (Pasal 40 ayat 2)V

24 Guru Golongan II yang memperoleh ijazah S1/DIV, angka kredit lama hanya dihitung 65%

(Pasal 41 ayat 3)V

25 Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit guru Golongan II

(Pasal 44)V

PERANGKAT PERMENNEGPANPERANGKAT PERMENNEGPAN



PERANGKAT PERMENNEGPANDAN RB 16/2009

PERANGKAT PERMENNEGPANDAN RB 16/2009

1. SKB MENDIKNAS DAN KA BKN NOMOR 03/V/PB/2010DAN NOOR 14 TAHUN 2010

2. PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL

GURU DAN ANGKA KREDITNYA (DALAM PROSES)3. PEDOMAN PEDOMAN:

a. Penilaian Kinerja Guru

b. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Pengembangan Diri,

Publikasi Ilmiah, dan Karya Inovatif)

c. Pelatihan Tim Penilai Jabtan Fungsional Guru

1. SKB MENDIKNAS DAN KA BKN NOMOR 03/V/PB/2010DAN NOOR 14 TAHUN 2010

2. PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL

GURU DAN ANGKA KREDITNYA (DALAM PROSES)3. PEDOMAN PEDOMAN:

a. Penilaian Kinerja Guru

b. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Pengembangan Diri,

Publikasi Ilmiah, dan Karya Inovatif)

c. Pelatihan Tim Penilai Jabtan Fungsional Guru



There is a tremendous strength that is growingin the world through sharing together, praying

together, suffering together, and working

together. Ada kekuatan yang sangat besar yang

tumbuh di dunia melalui berbagi bersama,

berdoa bersama, menderita bersama, danbekerja bersama-sama.

Documents

PERMENPAN 16