Permen_No49-1990 Ijin Penggunaan Air

5/16/2018 Permen_No49-1990 Ijin Penggunaan Air - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/permenno49-1990-ijin-penggunaan-air 1/10

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 49/PRT/1990

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN

PENGGUNAAN AIR DAN ATAU SUMBER AIR

MENTERI PEKERJAAN UMUM

Menimbang :

a. Bahwa berhubung dengan semakin meningkatnya permintaan pelayanan air baik secara kuantitas maupun kualitas sebagai akibat adanya perkembangan penduduk,sedangkan kuantitas dan kualitas dari sumber air memiliki keterbatasan, maka

dipandang perlu menertibkan penggunaan air dan atau sumber air melalui usaha

perizinan agar terpenuhi kebutuhan akan air yang sesuai dengan waktu, ruang, jumlahdan mutu.

b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut sebagai tindak lanjut Peraturan PemerintahNomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, khususnya yang tercantum pada

pasal 23, diatur diatur dan ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang Tata Cara dan

persyaratan izin penggunaan air dan/atau sumber air untuk berbagai keperluan.

c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (4), Peraturan Pemerintah R.I. Nomor22 tahun 1982, Pengaturan mengenai tersebut huruf a diatas menjadi wewenang

Menteri Pekerjaan Umum.

d. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Mengingat :

1. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di

Daerah.

2. Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 1974, tentang Pengairan.

3. Undang-Undang R.I. Nomor 4 Tahun 1982, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Lingkungan Hidup.

4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 22 Tahun 1982, tentang Tata Pengaturan Air.

5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi.



6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan.

7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaranair.

8. Keputuan Pesiden R.I. Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Poko OrganisasiDepartemen.

9. Keputusan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 1984, tentang Susunan Organisasi

Departemen.

10. Keputusan Presidan R.I. Nomor 64/M/1988, tentang Kabinet Pembangunan V.

11. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor

KEP.02/MEN.KLH/I/1988, tentang Pedoman Penerapan Baku Mutu Lingkungan.

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989 tentang PembagianWilayah Sungai.

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan AtasAir dan atau Sumber Air pada Wilayah Sungai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMU TENTANG TATA CARA DAN

PERSYARATAN IZIN PENGGUNAAN AIR ATAU SUMBER AIR

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

1. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengairan, Departemen Pekerjaan Umum.

3. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Daerah Khusus/DaerahIstimewa.

4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I /Daerah Khusus/Daerah

Istimewa.

5. Pihak yang berwenang adalah Menteri atau Gubernur.

6. Badan Hukum Tertentu adalah Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4

Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 1974 yang berstatus sebagai Badan Usaha



Milik Negara dibawah Pembinaan Menteri, dan mempunyai tugas pokok

mengembangkan dan mengusahakan air dan atau sumber air untuk digunakan bagikesejahteraan masyarakat dengan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup.

7. Air adalah semua air yang terdapat diatas permukaam tanah, termasuk dalam

pengertian ini air laut yang dimanfaatkan di darat.

8. Sumber air adalh tempat-tempat dan wadah-wadah air yang terdapat di atas

permukaan tanah, yang terdiri dari sumber air alamiah berupa sungai, danau, rawa,mata air dan sumber air buatan berupa waduk dan bangunan pinggiran lainnya.

9. Bangunan Pengairan adalah bangunan prasarana pengairan baik yang berwujud

saluran ataupun bangunan liar.

10. Izin penggunaan air dan atau sumber air adalah izin yang diberikan baik bagi

pengambilan air, pemanfaatan sumber air maupun pemanfaatan air berikut

sumbernya.

11. Keperluan yang bersifat komersial adalah kegiatan usaha yang dilakukan dengan

menggunakan manfaat air dan atau sumber air, yang bertujuan atau bersifat mencarikeuntungan.

12. Ketenagaan adalah ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud daalm Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.

13. Iuran adalah iuran jasa air dan atau sumber air.

BAB II

IZIN PENGGUNAAN AIR DAN ATAU SUMBER AIR

Bagian Pertama

Azas

Pasal 2

(1) Setiap penggunaan air dan atau sumber air untuk keperluan-keperluan tertentu

menurut ketentuan Pasal-Pasal dalam Peraturan ini wajib memperoleh izin terlebih

dahulu dari pihak yang berwenang.

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terutama bagipenggunaan air dan atau sumber air yang dapat mepengaruhi keseimbangan tata air,

harus didasarkan pada rencana perlindungan, pengembangan dan penggunaan air dan

atau sumner air pada tiap wilayah sungai yang bersangkutan yang telah ditetapkanpihak yang berwenang, sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal 7

Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 22 Tahun 1982.



(3) Dalam hal rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini belum ditetapkan,

maka pemberian izin tersebut didasarkan pada hasil kesepakatan antar instansi yangterkait dengan penggunaan dimaksud, dengan dikoordinasikan oleh pihak yang

berwenang.

(4) Direktur Jenderal menetapkan pedoman umu mengenai persyaratan teknis yang

minimal harus diberikan pada setiap penerbitan surat izin penggunaan air dan atausumber air.

Bagian Kedua

Permohonan Izin

Pasal 3

Penggunaan air dan atau sumber air dengan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2

Peraturan ini dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah. Badan Hukum, Badan Sosial atauperorangan.

Bagian Ketiga

Penggunaan Air dan atau sumber air yang dikenakan Izin

Pasal 4

Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diwajibkan dalam hal penggunaan air dan atau

sumber air untuk :a. Penyediaan air bersih/air minum

b. Usaha perkotaan dan kawasan pemukiman

c. Penyediaan air irigasi untuk pertaniand. Peternakan

e. Perkebunan

f. Perikanang. Industri

h. Pertambangan

i. Ketenagaan

j. Pengapungan

k. Perendamanl. Lalu lintas air

m. Rekreasin. Pembuangan air limbah

o. Pembangunan, perubahan atau pembongkaran segala bangunan yang dilakukan pada

di atas dan di bawah sumber air.



Pasal 6

(1) Wewenang Menteri dalam pemberian izin penggunaan air dan atau sumber air

dilaksanakan oleh Direktur Jenderal kecuali ditentukan lain oleh Menteri berdasarkan

peraturan paerundang-undangan yang berlaku.

(2) Direktur Jenderal mengatur lebih lanjut pelaksanaan pemberian izin sebagaimanadimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 7

Wewenang Gubernur dalam pemberian izin penggunaan air dan atau sumber air diatur

lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN

DAN PEMBERIAN IZIN

Bagian Pertama

Tata cara dan Persyaratan Permohonan Izin

Pasal 8

(1) Permohonan izin penggunaan air dan atau sumber air diajukan secara tertulis kepada

pihak yang berwenang, dengan mengisi formulir permohonan serta melampirkanpersyaratan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

(2) Bagian Kedua Permohonan izin penggunaan air dan atau sumber air harus diajukanselambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal dimulainya penggunaan air dan

atau sumber air.

Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin

Pasal 9



(1) Dalaqm Waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan izin penggunaan

air dan atau sumber air dengan persyaratan-persyaratan lengkap, pihak yangberwenang memberikan persetujuan atau menolak permohonan.

(2) Izin penggunaan air dan atau sumber air dapat diberikan oleh yang berwenang apabila

memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Permohonan tersebut tidak akan berakibat mengganggu dan atau merugikan

kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.

b. Permohonan izin telah memenuhi persyaratan baik teknis maupun administrativeyang ditetapkan menurut peraturan ini.

Pasal 10

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) b Peraturan ini tercantum

dalam rekomendasi teknis yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan

surat izin penggunaan air dan atau sumber air.

(2) Rekomendasi teknis bagi surat izin penggunaan air dan atau sumber air yang

dikeluarkan oleh menteri diatur sebagai berikut :\

a. Bila izin tersebut menyangkut wilayah sungai yang pengelolaan air dan sumber

airnya tetap menjadi wewenang Menteri, maka rekomendasi teknis diatur lebih

lanjut oleh Direktur Jenderal.

b. Bila izin tersebut menyangkut wilayah sungai yang pengelolaan air dan sumberairnya dilimpahkan kepada Badan Hukum Tertentu, maka rekomendasi teknis

diberikan oleh Badan Hukum Tertentu.

(3) Rekomendasi Teknis bagi surat izin penggunaan air dan atau sumber air yangdikeluarkan Gubernur diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tingkat IBidang Pengairan/Kepala Sub. Dinas Pengairan Daerah Tingkat I.

Pasal 11

(1) Surat Izin penggunaan air dan atau sumber air diberikan untuk jangka waktu sesuai

dengan pertimbangan keperluannya, dan dapat dimintakan perpanjangannya olehpemegang izin.

(2) Permohonan perpanjangan surat izin penggunaan air dan atau sumber air harusdiajukan secara tertulis kepada pihak yang berwenang selambat-lambatnya 3 (tiga)

bulan sebelum jangka waktu surat izin tersebut berakhir.

Pasal 12



Segala biaya yang ditimbulakan sebagai akibat proses pemberian izin tersebut diatas

dibebankan kepada pemohon izin yang pengaturannya ditetapkan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang.

BAB V

HAK,KEWAJIBAN DAN LARANGAN

BAGI PEMEGANG IZIN

Bagian Pertama

Hak

Pasal 13

(1) Pemegang Izin berhak menggunakan air dan atau sumber air sesuai dengan izin yang

diberikan.(2) Penggunaan air dan atau sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan

dengan kondisi sumber air dan tersedianya air.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 14

(1) Pemegang izin penggunaan air dan atau sumber air untuk keperluan yang bersifat

komersil sebagaimana dimaksud pada pasal 4 berkewajiban membayar iuran.

(2) Pada dasarnya penerimaan iuran oleh pihak yang berwenagng dimaksudkan untuk

membiayakan eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan serta menjagakelestarian fungsi sumber air yang penyetorannya dilaksanakan sebagai berikut :

a. Iuran yang diperoleh dan izin penggunaan air dan atau sumber air yang menjadi

wewenang Menteri, disetorkan ke Kas Negara, kecuali dalam hal wewenang

pengelolaan suatu wilayah sungai dilimpahkan kepada Badan Hukum Tertentu

maka iuran tersebut disetorkan ke Kas Badan hukum tertentu dimaksud.

b. Iuran yang diperoleh dari izin penggunaan air dan atau sumber air yang menjadi

wewenang Gubernur disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 15



(1) Besarnya iuran atas penggunaan air dan atau sumber air untuk keperluan ketenangan

selain pusat listrik tenaga mikrohydro yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah,ditetapkan oleh Menteri.

(2) Besarnya iuran untuk keperluan lain selian yang tercantum pada ayat (1) Pasal ini

untuk masing-masing Propinsi ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan

usulan dan saran Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

(3) Penetapan besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal inidilakukan secara berkala 5 (lima) tahun, kecuali ada perubahan kebijaksanaan

moneter Pemerintah R.I.

Pasal 16

Pemerintah Daerah dan Badan Hukum tertentu diberikan wewenang untuk menetapkansendiri pengaturan lebih lanjut pelaksanaan pemungutan iuran dengan berdasarkan pada

ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini, dan disesuaikan denagn situasidan kondisi setempat.

Pasal 17

Pemegang izin penggunaan air dan atau sumber air wajib memberikan sebagian air yang

diperolehnya untuk kepentingan masyarakat/lingkungan sekitarnya apabila diperlukan

dengan izin yang diberikannya.

Bagian KetigaLarangan

Pasal 18

(1) Pemegang izn penggunaan air dan atau sumber air dilarang memindahtangankan izin

tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan pemberi izin

(2) Pemegang izin penggunaan air dan atau sumber air dilarang menjual izin kepada

pihak lain kecuali ditentukan dalam surat izin.

BAB VI

PERUBAHAN, PEMBEKUAN SEMENTARA, PENCABUTAN



DAN BATALNYA AZIN

Pasal 19

(1) Dalam hal tertentu pihak yang berwenang dapat mengadakan perubahan, pembekuan

sementara, pencabutan dan pembatalan izin penggunaan air dan atau sumber air yang

telah dikeluarkan.

(2) Tata cara perubahan, pembekuan sementara, pencabutan dan pembatalan izinsebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Direktur

Jenderal.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 20

(1) Pel;aksanaan pengawasan terhadap peraturan ini dilakukan oleh :

a. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum sepanjang menyangkutpenggunaan air dan atau sumber air yang menjadi wewenang Menteri.

b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah tingkat I Bidang Pengairan/Kepala Sub

Dinas Pengairan Daerah Tingkat I sepanjang menyangkut izin penggunaan air dan

atau sumber air yang menjadi wewenang Gubernur.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :

a. Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam

surat izin penggunaan air dan atau sumber air.

b. Penerbitan penggunaan air dan atau sumber air yang belum memperoleh izin.

(3) Pelaporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur

sebagai berikut :

a. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum melaporkan hasil

pengawasannya kepada Menteri dan kepada Direktur Jenderal dengan

tembusannya kepada Gubernur dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum DaerahTingkat I Bidang Pengairan/Sub Dinas Pengairan Daerah Tingkat I.

b. Kepala dinas Pekerjaan Umum Tingkat I Bidang Pengairan/Sub Dinas PengairanDaerah Tingkat I melaporkan hasil pengawasannya ke[ada Menteri melalui

Gubernur dengan tembusan kepada Kantor Wilayah Departemen PekerjaanUmum.

(4) Apabila laporan hasil pengawasan terhadap hal-hal menyimpang dari persyaratan

yang tercantum dalam surat izin penggunaan air dan atau sumber air, maka pihak yang berwenang dapat mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan

kewenangan masing-masing.



BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

(1) Semua pihak yang tanpa izin telah melaksanakan penggunaan air dan atau sumber airuntuk keperluan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 peraturan ini, selambat-

lambatnya 9 (sembilan) bulan sejak peraturan ini berlaku, harus mengajukan

permohonan izin kepada pihak yang berwenang.

(2) Para pemegang izin penggunaan air dan atau sumber air dalam waktu selambat-

lambatnya 9 (sembilan) bulan sejak peraturan ini berlaku harus mendaftarkan kembaliizinnya untuk memperbarui dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang

tercantum dalam peraturan ini.

(3) Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah yang mengatur hal-hal yang berhubungandengan tata cara dan persyaratan pemberian izin penggunaan air dan atau sumber air,tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

(1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang.

(3) Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dandilaksanakan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL : 5 DESEMBER 1990MENTERI PEKERJAAN UMUM

RADINAL MOCHTAR

Documents

Permen_No49-1990 Ijin Penggunaan Air