Embed Size (px)
Citation preview
SOSIALISASI
PERMENDIKBUD NOMOR 14 TAHUN 2020TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
OLEH SATUAN PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Demak
n
PASAL 1
• Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut PBJ Satuan Pendidikan adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan melalui Penyedia yang dibiayai oleh dana yang dikelola Satuan Pendidikan
• Satuan Pendidikan adalah adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
• Pelaksana adalah pihak yang melakukan PBJ Satuan Pendidikadengan dan atas nama Satuan Pendidikan.
PASAL 1
• Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakanbarang/jasa berdasarkan kesepakatan.
• Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah yang selanjutnya disebut SIPLah adalah sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan yang diakses melalui laman siplah.kemdikbud.go.id.
ed
s,
Pedoman PBJ Satuan Pendidikan merupakan acuan bagiSatuan Pendidikan dalam:
1. Melaksanakan PBJSatuan Pendidikansecara efektif,
fisien, transparan,
2. Memperoleh barang/jasayang tepat dari setiapdana yang dibelanjakanoleh Satuan Pendidikandiukur dari aspek:kualitas, kuantitawaktu, dan lokasi.
an akuntabel;
PASAL 2
Prinsip Pelaksanaan PBJ Satuan Pendidikan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Efektif
Efisien
Transparan
Terbuka
Bersaing
Adil
Akuntabel
PASAL 3
Ruang Lingkup Satuan Pendidikan dalam PelaksanaanPBJ Satuan Pendidikan
PASAL 4
s
uti:
A. Satuan Pendidikan Anak Usia DiniSebagaimana dimaksudusia dini meliputi:
dalam Pasal 4 huruf a, pendidikan anak
1.2.3.4.
Taman Kanak-KanakKelompok BermainTaman Penitipan AnakSatuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejeni
B. Satuan Pendidikan DasarSebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat b, meli
p1.2.
SekolahSekolah
Dasar (SD)Menengah Pertama (SMP)
PASAL 5
C. Satuan Pendidikan MenengahSebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi1.2.
Sekolah Menengah Atas (SMA)Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
D. Satuan Pendidikan KhususSebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi1.2.3.4.
Sekolah Dasar Luar Biasa ( SDLB )Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)Sekolah Luar Biasa (SLB)
E. Satuan Pendidikan KesetaraanSebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi1.2.
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
PASAL 5
Pelaku PBJ Satuan Pendidikan
A. Pelaksana
• Kepala Satuan Pendidikan
B.
•
Penyedia
Perorangan atau Badan Usaha
PASAL 6-7
PELAKSANA PBJ SATUAN PENDIDIKAN
1. Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal7 ayat (2), Kepala Satuan Pendidikan dapatmenunjuk pendidik dan/atau tenaga kependidikansecara perorangan atau kelompok kerja untukmelaksanakan PBJ Satuan Pendidikan.
Penunjukan pendidik dan/atau tenaga2. kependidikansebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanoleh Kepala Satuan Pendidikan.
PASAL 8
nyedia sebagaimana 3. Selain syarat dan kriteria
PASAL 9
2. Syarat dan Kriteria Penyedia Sesuai Ayat (1)
2.1 Memiliki nomor pokok wajib pajak
2.2 Memiliki identitas penyedia
2.3 Mempunyai kemampuan untuk menyediakan barang/jasa.
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PBJ Satuan Pendidikan melalui SIPLah harus memenuhi syarat dan kriteria sebagaimana tercantum dalam SIPLah
1. Pedimaksud dalam Pasal6 huruf b berupa:Perorangan atauBadan Usaha
1. Melaksanakan PBJ Satuan Pendidikan sesuai dengan prinsip PBJ Satuan Pendidikansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adildan akuntabel).Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurutsifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan dalam PBJ Satuan Pendidikan.Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkanpersaingan usaha tidak sehat dalam PBJ Satuan Pendidikan.Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengankesepakatan PBJ Satuan Pendidikan.Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baiksecara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalamPBJ Satuan Pendidikan.
Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Satuan Pendidikan.
Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dalam PBJ Satuan
Pendidikan.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PASAL 10
Tanggung Jawab Pelaku PBJ Satuan Pendidikan Sesuai Pasal 6
1. Persiapan Pengadaan 3. Pelaksanaan
Kesepakatan Pengadaan
2. Penetapan Penyedia
PASAL 11
Tahapan PBJ Satuan Pendidikan
A. Persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakankegiatan untuk menetapkan dokumen perencanaan PBJ Satuan Pendidikan
A. Dokumen perencanaan PBJ Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud padaayat (1) paling sedikit berisi:
1.
2.
3.
4.
5.
Jumlah barang/jasa
Spesifikasi/ruang lingkup barang/jasa
Waktu dan lokasi serah terima
Alokasi anggaran
Persyaratan penyedia
PASAL 12
C. Persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dikecualikanterhadap pengadaan barang/jasa yang bernilai paling banyak Rp 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah).
idikan
1.
2.
Kebutuhan Barang/Jasa Satuan Pendidikan
Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pend
PASAL 13
Persiapan dokumen perencanaan PBJ Satuan Pendidikan sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan oleh Pelaksana berdasarkan:
A. Penetapan Penyedia s
PASAL 14
B. Penetapan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaksana berdasarkan dokumen perencanaan PBJ Satuan Pendidikan
ebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 huruf b meliputi:
1. Pemilihan dan penetapan calon Penyedia
2. Pembuatan kesepakatan pengadaan
PASAL 15
2. SIPLah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikelola dan dikembangkan oleh Kementerian.
1. Penetapan Penyedia sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan melalui SIPLah
Luring : Luar Jari
PASAL 16
ngan / offline
B. Penetapan Penyedia secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan transparan
A. Penetapan Penyedia sebagaimana dimaksud dalamPasal 14 ayat (1) dapat dilakukan secara luring jika:
1. Terdapat gangguan teknis penyelenggaraan SIPLah
2. Satuan Pendidikan tidak memiliki koneksi internet
untuk mengakses SIPLah
PASAL 17
5. Dalam hal pelaksanaan PBJ Satuan Pendidikan tidak dapat memenuhi jumlah paling sedikit calon Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan keterbatasan calon Penyedia, perbandingan harga dan kualitas barang/jasa dapat dilakukan dengan jumlah calon Penyedia yang tersedia.
4. Untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak wajib dilakukan perbandingan harga dan kualitas barang/jasa.
3. Perbandingan harga dan kualitas barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan:
Paling sedikit dari 2 (dua) calon Penyedia untuk pengadaan barang/jasayang bernilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampaidengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
Paling sedikit dari 3 (tiga) calon Penyedia untuk pengadaan barang jasa bernilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Calon Penyedia dapat menawarkan harga yangberbeda untuk pembelian barang dengan jumlahsatuan (eceran) atau borongan (grosir).
1. Pemilihan dan penetapan calon Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan perbandingan harga dan kualitas barang/jasa.
PA
Dalam hal tidak terdapat perbandingan harga sebagaimanadimaksudnegosiasi
dalam Pasal 17, Pelaksana wajib melakukanpengadaan barang/jasa dengan calon Penyedia
SAL 18
yat (1)
PASAL 19
1. Pembuatan kesepakatan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan Pelaksana dan Penyedia yang dibuktikan dengan perjanjian.
2. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada aberbentuk:– surat pemesanan dalam SIPLah dan/atau
– bukti kesepakatan dalam luring
PASAL 20
1. Pelaksanaan kesepakatan pengadaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 huruf c meliputi:
Pengiriman barang/jasa
Pemeriksaan barang/jasa
Penerimaan barang/jasa
Pembayaran
5. Penerimaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c dilakukan apabila hasil pemeriksaan barang/jasasesuai dengan kesepakatan
pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Penyedia.
3. Pemeriksaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pelaksana
2. Pengiriman barang/jasa sebagaimana dimaksud6. Pelaksana melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d setelah berita acara serah terima disetujui
4. Dalam hal hasil pemeriksaan barang/jasa tidak sesuai dengan kesepakatan, Penyedia wajib melakukan penyesuaian barang/jasa dalam jangka waktu yang disepakati.
PASAL 21
Biaya yang timbul akibat dari ketidaksesuaianbarang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal20 ayat (4) merupakan tanggung jawab Penyedia.
PASAL 22
2. Bukti pelaksanaan PBJ Satuan Pendidikan melalui
SIPLah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b sampai dengan huruf f tersedia dalam
SIPLah.
1. Bukti PBJ Satuan Pendidikan melalui SIPLah meliputi:
a. Dokumen perencanaan PBJ Satuan Pendidikan
b. Dokumen hasil pembandingan
c. Dokumen hasil negosiasi
d. Surat pemesanan
e. Berita acara serah terima
f. Bukti pembayaran
PASAL 23
Bukti PBJ Satuan Pendidikan melalui luring meliputi:
✓ Dokumen perencanaan PBJ Satuan Pendidikan
✓ Dokumen hasil pembandingan
✓ Dokumen hasil negosiasi
✓ Bukti kesepakatan
✓ Berita acara serah terima
✓ Bukti pembayaran
PASA
Bukti PBJ Satuan Pendidikan melalui SIPLah
✓ Dokumen perencanaan PBJ Satuan
✓ Dokumen hasil pembandingan
✓ Surat pemesanan
✓ Bukti pembayaran
meliputi:
Pendidikan
L 24
Pasal 22 ayat 1
meliputi:
Pendidikan
✓ Dokumen hasil negosiasi
✓ Berita acara serah terima
Pasal 23
Bukti PBJ Satuan Pendidikan melalui luring
✓ Dokumen perencanaan PBJ Satuan
✓ Dokumen hasil pembandingan
✓ Dokumen hasil negosiasi
✓ Bukti kesepakatan
✓ Berita acara serah terima
✓ Bukti pembayaran
Dokumen perencanaan PBJ Satuan Pendidikan
melalui SIPLah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (1) huruf a dan bukti PBJ Satuan
Pendidikan melalui luring sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 sesuai dengan format yang
tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan
Menteri ini.
PASAL 26
2. Selain Menteri, Gubernur dan/atau Bupati/Walikota, Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis dan/atau masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PBJ Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
1. Menteri, Gubernur dan/atau Bupati/Walikotamelakukan pengawasan terhadap pelaksanaanPBJ Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenanganmasing- masing.
uasi
PASAL 27
Menteri melakukan evalpelaksanaan PBJ
Satuan Pendidikan
PASAL 27
1.Satuan Pendidikan melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui SIPLah.
2.Laporan pelaksanaan PBJ Satuan Pendidikan melalui SIPLah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk evaluasi pelaksanaan PBJ Satuan Pendidikan.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2020
PASAL 28
