3
S A L I N A N PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 99 Tahun 2006 tentang Program ADIPURA, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Pelaksanaan Program ADIPURA; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

Permen LH No.14 th 2006 Pedoman Perogram ADIPURA.pdf

Embed Size (px)

Citation preview

  • S A L I N A N

    PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 14 TAHUN 2006

    TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA

    MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

    Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 99 Tahun 2006 tentang Program ADIPURA, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Pelaksanaan Program ADIPURA;

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

    Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

    2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

    3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000

    tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

    4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9

    Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

  • 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Lingkungan Hidup;

    6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

    Nomor 99 Tahun 2006 tentang Program ADIPURA;

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

    TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA.

    PERTAMA : a. Pedoman Pelaksanaan tentang Mekanisme

    Pemantauan Kabupaten/Kota Program ADIPURA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

    b. Pedoman Pelaksanaan tentang Kriteria, Indikator

    dan Skala Nilai Fisik Kabupaten/Kota Program ADIPURA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

    c. Pedoman Pelaksanaan tentang Mekanisme

    Verifikasi Kabupaten/Kota Program ADIPURA sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

    d. Pedoman Pelaksanaan tentang Panduan Tim

    Pemantau Kabupaten/Kota Program ADIPURA sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

    e. Pedoman Pelaksanaan tentang Kode Etik Tim

    Pemantau Kabupaten/Kota Program ADIPURA sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.

    KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada DIKTUM

    PERTAMA dipergunakan sebagai acuan kerja pelaksanaan Program ADIPURA bagi Tim Pemantau Program Adipura.

  • KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 06 Nopember 2006

    Menteri Negara Lingkungan Hidup,

    ttd Ir. Rachmat Witoelar.

    Salinan sesuai dengan aslinya Deputi MENLH Bidang Penaatan Lingkungan, ttd Hoetomo, MPA.