Mata Kuliah Pengantar Hukum Bisnis

Devinisi (UU Perlindungan Konsumen) :

Setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

“Setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Produsen pabrikan, rekanan, agen, distributor, serta jaringan-jaringan yang melaksanakan fungsi pendistribusian dan pemasaran barang dan/atau jasa kepada masyarakat luas selaku pemakai dan/atau penggunaan barang dan/atau jasa.

Kepentingan – kepentingan Konsumen (BAB IV Pelita VI) Kebijakannya :

1. Menghasilkan barang bermutu, peningkatan kualitas,pemerataan pendidikan

2. Kualitas dan pemerataan Pelayanan Kesehatan

3. Perbaikan gizi, kualitas hunian dan lingkungan hidup

4. Pemukiman yang layak, sehat, aman, serasi dgn lingkungan

5. Haga yang layak dan terjangkau masyarakat

6. Sistem Transportasi lancar, tertib, aman, nyaman

7. Menumbuhkan kompetisi sehat

8. Peningkatan kesadaran, kepastian, perlindungan, dan pelayanan hukum.

Hak – hak Konsumen (UU No 8 Th 1999 ttg PK pasal 4)

1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan mengkonsumsi barang

2. Hak memilih/mendapatkan barang/jasa sesuai harga, kondisi dan jaminan

3. Hak atas informasi mengenai kondisi & jaminan barang/jasa

4. Hak untuk di dengar pendapat & keluhannya

5. Hak mendapat perlindungan dan upaya hukum

6. Hak mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

7. Hak mendapat kompensasi dan ganti rugi atas barang/jasa

8. dll

Kewajiban Konsumen (UU No 8 Th 1999 ttg PK pasal 5)

1. Membaca/mengikuti petunjuk informasi/prosedur

2. Beritikad baik dalam pembelian barang/jasa

3. Membayar sesuai harga

4. Mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut.

Hak Pelaku Usaha (UU No 8 Th 1999 ttg PK pasal 6)

1. Hak menerima pembayaran yang sesuai

2. Hak mendapat perlindungan hukum

3. Hak membela diri4. Hak rehabilitasi nama baik5. Dll

Kewajiban Pelaku Usaha (UU No 8 Th 1999 ttg PK pasal 7)

1. Itikad baik dalam kegiatah usaha

2. Memberi informasi yang benar, jelas, jujur, adil

3. Melayani konsumen secara benar, jujur, adil

4. Menjamin mutu barang dan jasa sesuai standar

5. Memberi kesempatan konsumen menguji

6. Memberi kompensasi ganti rugi dalam pemakaian dan pemanfaatan

Manfaat penerapan Tahapan Transaksi konsumen:o agar dengan mudah mencari akar permasalahan dan

mencari jalan penyelesaiannya.o penyusunan perundang-undangan yang melindungi

konsumen.1. Tahap Pra transaksi konsumen.

2. Tahap transaksi konsumen.

3. Tahap purna transaksi konsumen.

1. Tahap Pra transaksi konsumen

Konsumen mencari informasi atas barang dan jasa.

Informasi yang benar dan bertanggungjawab.

Informasi dapat berupa:

1. Label/etiket pada produk.

2. Kegiatan marketing berupa pamflet, brosur, selebaran,

3. Kegiatan peluncuran produk;

4. Iklan dan hal lainnya yang serupa.

2. Tahap transaksi konsumen

1. Transaksi konsumen sudah terjadi.

2. Permasalahan banyak terjadi untuk transaksi di luar tunai (cash), misalnya: kredit, beli sewa dsb.

3. Penggunaan metode pemasaran produk (desain, jaringan distribusi, iklan untuk mengingat produk tertentu, sistem direct selling dsb)

4. Diperlukan adanya persaingan usaha yang jujur (fair competition), khususnya terhadap penjualan yang menggunakan cara dengan embel-embel hadiah dsb.

Di Negara-negara Maju Konsumen diberi kesempatan untuk mempertimbangkan apakah

akan memutuskan membeli/memakai suatu barang/jasa dalam waktu tertentu atau

membatalkannya.

3. Tahap purna transaksi konsumen

Telah terjadi transaksi dan pelaksanaannya telah diselenggarakan.Terdapat kepuasan atau kekecewaan dari konsumen.

Masalah hukum dan ekonomi terjadi:Bila barang/jasa yang telah digunakan konsumen tidak memenuhi harapannya sebagaimana yang diiklankan.Bila barang/jasa tidak sesuai dengan mutu produk, baik sesuai standard yang berlaku maupun klaim pengusaha ybs.Layanan purna jual tidak cocok tentang jaminan mutu produk (guarantee) maupun penyediaan suku cadangnya.

Sengketa terhadap masalah ini diatasi dengan cara:melalui penyelesaian damai.Melalui lembaga atau instansi yang berwenang.

ASAS – ASAS PERLINDUNGAN KONSUMEN

1.Asas Manfaat, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak2.Asas Keadilan, hak & kewajiban secara adil3.Asas Keseimbangan, keseimbangan kepentingan semua pihak baik materil & sepiritual4.Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen5.Asas Kepastian Hukum.

Perlindungan Konsumen diluar UU No 8 Tahun 1999, diantaranya :

1. UU No 2 tahun 1966 tentang Hygiene2. UU No 2 tahun 1981 tentang Metrology legal3. UU No 5 tahun 1984 tentang Perindustrian4. UU No 1 tahun 1987 tentang KADIN5. UU No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan HidupDll

UPAYA PBB (Resolusi No 39/248 ttg perlindungan konsumen)

1.Perbuatan yg tidak mematuhi ketentuan UU2.Praktik Perdagangan yg merugikan konsumen3.Pertanggungjawaban produsen yg tidak jelas4.Persaingan tidak sehat5.Tidak tersedianya suku cadang & pelayanan purnajual6.Kontrak sepihak & penghilangan hak esensi konsumen7.Persyaratan Kredit yang tidak adil

Studi Kasus Mc Donad’sl Versus Liebeck

HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(HAKI)(Intellectual Property

Rights)

KEKAYAAN INTELEKTUAL

Aplikasi HAKI dalam Dunia Teknologi dan Industri

Olah pikir Otak Manusia

Menghasilkan Suatu Karya, Produk atau

Proses

Lahir karena kemampuan Intelektual

Manusia

Mempunyai manfaat/nilai

ekonomi

DiproduksiDieksploitasiDimanfaatkan

diperjual-belikan

dilisensikan

HAKI

Tertuang dalam Agreement Establishing World Trade Organization yang mengagendakanTRIPS (Trade Related Aspects of intelellectual Property Rights) di Maroko “Marrakesh Agereement” (15 April 1994)

Tujuan : Melindungi hak kekayaan intelektual dari pembajakan (infringement) atas suatu karya inovatif, baik dibidang sastra, seni, teknologi dan karya ilmiah.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Definisi

Suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada seseorang dan atau sekelompok orang ataupun badan yang ide dan gagasannya telah dituangkan ke dalam bentuk suatu karya cipta (berwujud).

Secara substantif, pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dideskripsikan sebagai “hak atas Kekayaan” yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. (Munawar Kholil)

PENGATURAN TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hak Cipta (Copyrights) UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta2. Hak Paten (Patent) UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten3. Hak Merek (Trademark) UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek4. Rahasia Dagang (Trade Secrets) UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang5. Desain Industri (Industrial Design) UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Circuit Layout) UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu7. Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety) UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

UU No 7 th 1994(Perlindungan dan Penegakan hukum HAKI) Bertujuan : Mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi serta diperolehnya manfaat bersama antara penghasilan dan pengguna pengetahuan teknologi, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban

JENIS – JENIS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A.Hak Cipta (Copyrights)B.Hak Kekayaan Industry1.Paten (Patent)2.Merek (Trademark)3.Rahasia Dagang (Trade Secrets)4.Desain Industri (Industrial Design)5.Tata Letak Sirkuit Terpadu (Circuit Layout)6.Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety)

PENGERTIAN  Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta :

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Pasal 1 ayat 1)

Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu "seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi".

Hak Cipta (Copyrights)

Karya Cipta yang Dilindungi UU Hak Ciptaa.Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis b.Ceramah, kuliah, pidato c.Alat peraga (pend dan iptek)d.Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks.e.Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim.f.Seni rupa dengan segala bentuk

Yang Tidak Dapat Didaftarkan untuk Memperoleh Hak Ciptaa.Ciptaan di luar bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.b.Ciptaan yang tidak orisinil.c.Ciptaan yang tidak diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata.d.Ciptaan yang sudah merupakan milik umum.e.Ketentuan yang diatur dalam pasal 13 UU tentang Hak Cipta (UUHC).

Perlindungan atas suatu ciptaan berlaku selama pencipta hidup dan ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

1. UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta2. UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

(Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15) 3. UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas

UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42)

4. UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29)

PENGERTIAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001:

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Ayat 1).

Hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Undang-undang Paten).

Paten diberikan dalam ruang lingkup bidang teknologi, yaitu ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri. Di samping paten, dikenal pula paten sederhana (utility models) yang hampir sama dengan paten, tetapi memiliki syarat-syarat perlindungan yang lebih sederhana. Paten dan paten sederhana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Paten (UUP).

Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan (baru) di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa :

proses; hasil produksi; penyempurnaan dan pengembangan proses; penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi;

Hak Paten (Patent)

Penemuan Yang Tidak Dapat Dipatenkan

Yang tidak dapat diberikan perlindungan paten (UU Paten, pasal 7) :

1.Produk yang penggunaan bertentangan dengan UU moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan. Contoh : Bahan peledak2.Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan3.Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.4.Semua mahluk hidup, kecuali jasad renik. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses mikrobiologis.

a) UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 39)

b) UU Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 30)

c) UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 109)

PENGERTIAN  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 :

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. (Pasal 1 Ayat 1)

Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk (barang dan atau jasa) tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen dan konsumen.

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Pasal 1 Undang-undang Merek).

Hak Merek (Trademark)

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.

Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.

Fungsi Merek

1.Menunjukan barang/jasa yang dihasilkan2.Sebagai jaminan atas mutu barangnya3.Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau badan hukum dari produk orang lain atau badan hukum lainnya.

Jangka Waktu Perlindungan MerekMerek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Kasus Hak MerekEnerjoss MENJOTOS Extrajoss

Enerjoss ExtrajossPT. Sayap Mas Utama vs PT. Bintang Toejoe

Pokok Perkara :a.Penggunaan kata “jos” pada merek Enerjoss jo. Pasal 6 ayat (1) UU Merekb.Pengadilan Niaga Memenangkan Extrajoss.c.Terhadap Putusan Pengadilan Niaga, Enerjoss Melakukan Kasasi ke MA dan MA memutuskan:1.Extrajoss wajib membayar biaya perkara Rp. 5 jt;2.Enerjoss berhak menggunakan nama pemegang Sertifikat Merek Enerjoss sejak Juli 2000

UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 81)

UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 31)

UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 110)

Rahasia Dagang (Trade Secrets)

(Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang) :

Rahasia dagang adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

Unsur – Unsur Rahasia DagangUnsur dari rahasia dagang adalah :1.Adanya informasi bisnis dan teknologi yang dirahasiakan2.Mempunyai nilai ekonomi3.Adanya upaya untuk menjaga kerahasiaan

Jangka Waktu Rahasia DagangJangka waktu untuk hak rahasia dagang tidak terbatas, sepanjang rahasia itu dipegang oleh pemiliknya

Berbeda dari jenis HAKI lainnya, rahasia dagang tidak dipublikasikan ke publik. Sesuai namanya, rahasia dagang bersifat rahasia. Rahasia dagang dilindungi selama informasi tersebut tidak dibocorkan’ oleh pemilik rahasia dagang.

Contoh :Resep minuman Coca Cola. Untuk beberapa tahun, hanya Coca Cola yang memiliki informasi resep tersebut. Perusahaan lain tidak berhak untuk mendapatkan resep tersebut, misalnya dengan membayar pegawai dari Coca Cola.Cara yang legal untuk mendapatkan resep tersebut adalah dengan cara rekayasa balik (reverse engineering).

Sebagai contoh, hal ini dilakukan oleh kompetitor Coca Cola dengan menganalisis kandungan dari minuman Coca Cola. Hal ini masih legal dan dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu saat ini ada minuman yang rasanya mirip dengan Coca Cola, semisal Pepsi atau RC Cola

Desain Industri

(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri) : Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan

Hak desain industri Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Jangka Waktu PerlindunganPerlindungan terhadap hak desain industri

diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.

 (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) :

Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.(Pasal 1 Ayat 1)

Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. (Pasal 1 Ayat 2)

Jangka Waktu Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

1.Perlindungan terhadap hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun, atau sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu perlindungan adalah 10 tahun.

2.Jika desain tata letak sirkuit terpadu telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi

Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety)

Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah hak yang diberikan kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman).

Jangka Waktu Perlindungan

Adapun jangka waktu perlindungan yang diberikan adalah selama 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim, dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan.

Kapas Kanesia 14

Kapuk Varietas MH3

TIPE PERLINDUNGAN

HAK CIPTA UU N0. 19 TH. 2002

PATEN UU NO. 14 TH. 2001

MEREK UU NO. 15 TH. 2001

Apa yang dilindungi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni & sastra. Misl: buku, ceramah, seni tari, program komputer, seni batik, dsb. (lihat Pasal 12 UUHC)

Proses atau hasil produksi atau kombinasi keduanya, dan benda, alat atau hasil produksi yang memiliki kegunaan praktis.

Gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-anka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yg memiliki daya pembeda digunakan dlm kegiatan perdag brg & jasa

Kreteria perlindungan

Asli/orisinal Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri

Digunakan untuk mengidentifikasi, dan membedakan barang dan jasa lainnya & lihat Pasal 4, 5, 6 UU Merek

Bagaimana mendapatkan hak

Secara otomatis, tidak ada kewajiban mendaftarkan

Hak khusus yang diberikan oleh negara melalui Ditjen HKI berdasarkan permohonan

Hak khusus yang diberikan oleh negara dengan cara didaftarkan ke Ditjen HKI berdasar permohonan

Jangka waktu perlindungan

Seumur hidup + 50 tahun sesudah mati, kekecualian tercantum pada Pasal 30 dan Pasal 31 UUHC

20 tahun dari tanggal permintaan untuk paten biasa; dan 10 tahun dari tanggal pendaftaran untuk paten sederhana

10 tahun dari tanggal permintaan, tetapi dapat berlangsung terus bila diperpanjang dan digunakan

Cara peralihan hak Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian Tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan per-UU

Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian Tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan per-UU

Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian Tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan per-UU

Bentuk pelanggaran

Secara substantif bagian-bagiannya telah dikopi, atau diperbanyak tanpa ijin, atau terdapat kesamaan

Membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan/menyediakan utk disewakan/diserahkan, menggunakanproses atas hasil produksi/produk yang diberi paten tanpa hak

Apabila menggunakan merek yang sama atau serupa secara tanpa hak dengan merek yang telah didaftar

Sanksi pidana Pidana penjara paling singkat 1 bulan dan/atau denda paling sedikit 1 juta rupiah, atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda 5 Milyar rupiah

Maksimal 4 tahun pidana penjara dan/atau denda paling banyak 500 juta rupiah

Maksimal 5 tahun pidana penjara dan/atau denda 1 Milyar rupiah

TIPE PERLIN-DUNGAN

PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (PVT) UU NO. 29 TH. 2000

RAHASIA DAGANG UU N0. 30 TH. 2000

DESAIN INDUSTRI UU NO. 31 TH. 2000

DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU (DTLST) UU NO. 32 TH. 2000

Apa yang dilindungi

Varietas tanaman yaitu sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan

Informasi di bidang teknologi dan/bisnis (metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan dan informasi lain) mempunyai nilai ekonomi dan tidak diketahui umum.

Kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yg berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yg memberikan kesan estetis & dpt diwujudkan dlm pola tiga dimensi serta dipakai utk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan

Kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tsb adalah elemen aktif, serta sebagian/semua interkoneksi dalam Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tsb dimaksudkan utk pembuatan sirkuit terpadu

Kreteria perlindungan

Varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama; penggunaan tdk bertentangan dg perat Per-UU yg berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma agama, kesehatan, & kelestarian hidup

Informasi di bidang teknologi dan/atau bisnis:Bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dijaga ke-rahasiaannya

Desain industri yang baru (tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya); dan tidak bertentangan dg peraturan per-UU yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan

DTLST yang Orisinal, tidak bertentangan dg peraturan Per-UU yg berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan

Bagaimana mendapat-kan hak

Hak khusus yang diberikan oleh negara melalui Kantor PVT Deptan, berdasarkan permohonan

Hak RD lahir bukan karena permohonan, tetapi pada saat seseorang menciptakan/menemukan penemuan baru dlm bentuk informasi yg mpy nilai ekonomi yg krn pertimbangan ttt dipertahankan sbg informasi yg bersifat rahasia

Hak khusus yang diberikan oleh negara melalui Ditjen HKI berdasarkan permohonan

Hak khusus yang diberikan oleh negara melalui Ditjen HKI berdasarkan permohonan (2 tahun sejak pertama kali desain dieksploitasi secara komersial)

Jangka waktu perlindungan

20 tahun untuk tanaman semusim; 25 tahun untuk tanaman tahunan

Selama informasi tersebut dijaga kerahasiaannya oleh pemilik

10 tahun sejak tanggal penerimaan

10 tahun sejak pertama kali dieksploitasi secara komersial/sejak tgl penerimaan

Cara peralihan hak

Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian Tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan per-UU

Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian Tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan per-UU (peralihan hak wajib dicatatkan ke Ditjen HKI)

Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian Tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan per-UU

Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian Tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan per-UU

Bentuk pelang-garan

Memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapakan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan , mengekspor, mengimpor tanpa persetujuan pemegang hak PVT

Mengingkari kesepakatan/mengingkari kewajiban tertulis maupun tdk tertulis utk menjaga RD; Memperoleh RD dengan cara yg tidak layak/sah/ cara yang bertentangan dg hukum yg ada

Tanpa persetujuan pemegang hak desain industri membuat, memakai menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri

Tanpa persetujuan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yg di dlmnya tdpt seluruh/sebagian desain yg tlh diberi hak DTLST

Sanksi pidana Paling lama 7 tahun pidana penjara dan denda paling banyak 2,5 Milyar Rupiah

Pidana penjara 2 tahun dan/atau denda 300 Juta rupiah

Pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak 300 juta rupiah

Pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda paling banyak 300 juta rupiah