PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/12130/1/09E02003.pdf · kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi

Melli Meilany : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Ditinjau Dari Undang-Undang NO.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 2008. USU Repository © 2009

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999

TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

OLEH : MELLI MEILANY

040200238 Ilmu Hukum/Hukum Perdata Dagang

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2008


PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999

TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

SKRIPSI

Disusun Oleh :

MELLI MEILANY 040200238

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Medan

Disetujui Oleh :

Ketua Departemen Hukum Keperdataan Program Kekhususan Hukum Perdata Dagang

(Prof.Dr.Tan Kamello,SH,MS

) NIP. 131 764 556

Pembimbing I Pembimbing II (Prof.Dr.Tan Kamello,SH,MS)

MEDAN

(Syamsul Rizal,SH,M.Hum) NIP. 131 764 556 NIP. 131 870 595

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2008


KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis telah dapat

menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan karya ilmiah dengan judul

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA NASABAH BANK

DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Universitas Sumatera Utara.

Penulisan judul ini didasari atas ketertarikan terhadap permasalahan

perbankan antara nasabah dengan pihak bank.Besar harapan semoga skripsi ini

dapat memberi manfaat bagi para pembaca, walaupun disadari bahwa penulisan

skripsi ini jauh dari kesempurnaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan

serta masukan dari berbagai pihak, sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan

dengan lancar dan dapat diselesaikan. Untuk itu penulis dengan ketulusan hati

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. DR. Runtung, SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara.

2. Bapak Prof. DR. Suhaidi, SH. M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas

Hukum Universitas Sumatera Utara.

3. Bapak Syafruddin Hasibuan, SH. MH. DFM selaku Pembantu Dekan II

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

4. Bapak Muhammad Husni, SH. M.Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas

Hukum Universitas Sumatera Utara.


5. Buat kedua orang tua tercinta Surya Dharma dan Bedlie yang senantiasa

memberikan kasih sayang, do’a, cinta, pengertian dan membimbing serta

menyediakan segala kebutuhan penulis.

6. Bapak Prof.Dr.Tan Kamello,SH,MS selaku Ketua Departemen Hukum

Perdata sekaligus Dosen Pembimbing penulis.

7. Bapak Syamsul Rizal, SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing II penulis.

8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing dalam masa perkuliahan.

9. Buat kakakku Liza Surya dan Dini Ariani dan abang iparku Gunawan dan

Firly serta adikku M.Reza yang telah membantu dan memberikan semangat

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Buat teman-temanku Lia,Kebo,een,amel,ayie,ico,shofa dan teman-teman

lainnya yang tidak mungkin penulis tulis satu persatu. Terima kasih ya

semuanya.

11. Buat teman-temanku yang seperjuangan dalam kampus hukum yang tercinta,

khususnya “ának-anak bongaX” Wessy Trisna, Natassa H.Srg,Viona, Yoshua

A.Poerba, M. Fadli Habibie, Banir P.Hrp, Rakutta Rija Tarigan, Maradonna

H.Srg, Valentino Aruan, Imam Munawir, Chandran Roladica, Noverd,

Furqon, Cariny, Viona, Sarah, Lia serta teman-teman stambuk 2004 lainnya,

Terima Kasih aku ucapkan atas semangat, dorongan serta perhatian yang

kalian berikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

ini dengan baik.


Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh

dari sempurna dan bukanlah sesuatu yang pantas dibanggakan dalam arti masih

banyak kekeliruan dan kekhilafan dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis.

Medan, Juni 2008 Penulis

Melli Meilany 040200238


ABSTRAK Bank, baik bank sentral maupun bank umum merupakan inti dari sistem keuangan setiap Negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta maupun perorangan untuk menyimpan dana-dananya. Dengan kondisi demikian,maka bank adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat sebagai nasabah bank,maka sekarang ini telah ada undang-undang yang mengatur yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat bagi semua pihak untuk secara swadaya melakukan upaya pemberdayaan konsumen. Perlindungan konsumen terhadap nasabah bank selaku konsumen dimaksudkan agar nasabah mempunyai hak untuk melakukan pengaduan nasabah serta menggunakan forum mediasi perbankan untuk dapat menyelesaikan sengketa di bidang perbankan secara sederhana,murah dan cepat. Metode yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah dengan cara penelitian lapangan yang dilaksanakan pada PT.Bank Sumut Syariah serta dengan studi kepustakaan yang dilakukan melalui buku-buku yang berhubungan dengan penulisan skripsi,keterangan-keterangan yang berasal dari literature serta artikel makalah-makalah hukum. Perlindungan nasabah ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen merupakan merupakan jaminan kepastian hukum terhadap nasabah untuk dilindungi dan mendapatkan pelayanan secara benar,jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikan.

iv


DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR…………………………………………………................ i

ABSTRAK……………………………………………………………………… iv

DAFTAR ISI……………………………………………………………………. v

BAB I PENDAHULUAN………………………….…………………… 1

A. Latar Belakang………………………………………………. 1

B. Perumusan Masalah…………………………………………. 4

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian……………………………… 4

D. Keaslian Penulisan…………………………………………… 5

E. Metode Penelitian ……………………………………………. 6

F. Sistematika Penulisan………………………………………… 7

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BANK……………………..... 9

A. Pengertian Bank dan Nasabah………………………………. 9

B. Asas,Fungsi,dan Tujuan Bank…………………… ………… 11

C. Jasa-jasa perbankan…………………………………………. 18

D. Nasabah penyimpan dan nasabah penerima kredit………..... 25

E. Kedudukan dan hubungan hukum antara bank dan nasabah… 26

BAB III PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT UNDANG-

UNDANG NO.8 TAHUN 1999……………………………….. 28

A. Pengertian konsumen……………………………………….. 28

B. Hal-hal yang terkait dalam perlindungan konsumen………... 29

C. Asas-asas perlindungan konsumen………………………….. 37

v


D. Hak-hak konsumen………………………………………….. 41

BAB IV PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM TERHADAP

NASABAH BANK DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Landasan hukum yang dapat dipergunakan oleh nasabah apabila

Ia dirugikan oleh bank…………………………………...….. 44

B. Peranan nasabah sebagai konsumen………………………… 50

C. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Ditinjau Dari

UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsume…… 56

D. Prinsip hukum dalam hubungan antara nasabah penyimpan

dengan bank………………………………………………… 59

E. Pertanggungjawaban bank apabila nasabah mengalami

Kerugian……………………………………………………… 60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ……………………………….. 62

A. Kesimpulan ………………………………………………… 62

B. Saran ……………………………………………………….. 63

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………….. 64

LAMPIRAN

vi


BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bank, baik bank sentral maupun bank umum merupakan inti dari sistem

keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat

bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan

menyimpan dana-dananya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang

diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme

sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Menurut G.M. Verryn Stuart dalam bukunya “Bank Politik”,

memberikan pengertian, bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk

memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau

dengan uang yang diperoleh dari orang lain, maupun dengan jalan

memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.1

Bank merupakan pemasok (supplier) dari sebagian besar uang yang

beredar, yang digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran sehingga

mekanisme kebijaksanaan moneter dapat berjalan. Hal-hal tersebut menunjukkan

bahwa bank, baik bank sentral maupun bank umum merupakan suatu lembaga

keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan

perdagangan. Bank umum atau bank komersial dalam kegiatannya dibina dan

diawasi oleh bank sentral, sedangkan bank sentral dalam menjalankan tugas

pokoknya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah.

1 Thomas Suyatno, dkk, Kelembagaan Perbaikan,Gramedia, Bandung, 1997,Hal. 1.

1


Bank dengan fungsinya yang antara lain sebagai perantara pihak-pihak

yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang

kekurangan dan memerlukan dana (lack of funds), serta juga melayani kebutuhan

pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor

perekonomian masyarakat. Dengan kondisi yang demikian, maka bank adalah

lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Guna tetap mengekalkan

kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah harus berusaha melindungi

masyarakat dari tindakan lembaga ataupun oknum pegawai bank yang tidak

bertanggung jawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat.2

Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat,

baik untuk pemerintah maupun masyarakat itu sendiri secara swadaya untuk

melakukan upaya pemberdayaan konsumen. Undang-Undang tentang

perlindungan konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi

pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan

hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka

membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat

kesadaran masyarakat akan haknya masih rendah. Dalam rangka usaha

melindungi konsumen secara umum maka sekarang ini telah ada undang-undang

yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen.

2 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2006, Hal. 337.


kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi

negara Undang-Undang Dasar 1945.3

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa

bank, pelaku usaha jasa bank oleh karenanya dituntut untuk :

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan jasa yang diberikannya.

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif

4. Menjamin kegiatan usaha banknya berdasarkan ketentuan standar perbankan

yang berlaku.

5. Dan sebagainya.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pengertian konsumen adalah para

nasabah bank antara lain nasabah yang berkedudukan sebagai kreditur, nasabah

yang berkedudukan sebagai debitur dan nasabah yang berkedudukan sebagai walk

in customer. Untuk itu, bank harus dapat memberikan perlindungan hukum

terhadap para nasabahnya yang ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen.

Banyaknya bank yang tidak menjalankan usahanya secara sehat harus

dapat ditindak tegas oleh pemerintah dan kepentingan masyarakat sebagai nasabah

tidak dirugikan. Dengan demikian, diharapkan dengan semakin membaiknya

3 Janus Sidabalok, Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,2006,

Bandung, Hal. 309.


pelayanan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai nasabah bank

maka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan.

Perumusan Masalah

Adapun permasalahan-permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi

ini adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah bank ditinjau dari Undang-

Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bagaimanakah pertanggungjawaban bank apabila nasabah mengalami kerugian.

Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah :

Untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimanakah perlindungan hukum

terhadap nasabah bank ditinjau dari Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang

perlindungan konsumen.

Untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimanakah pertanggungjawaban bank

apabila nasabah mengalami kerugian.

Adapun manfaat penulisan ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai :

a. Bahan kajian bagi akademis untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan

khususnya hukum perbankan.

b. Sebagai suatu bentuk penambahan literatur tentang perbankan terutama

pemberian perlindungan kepada nasabahnya.


2. Secara praktis, hasil penelitian dapat digunakan :

a. Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah, peradilan dan praktisi

hukum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk

memutuskan dan menyelesaikan perkara yang sedang dihadapi.

b. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan para pihak yang

berkepentingan terutama masyarakat luas tentang hak-hak yang dimiliki

mereka apabila dirugikan oleh dunia perbankan.

Keaslian Penulisan

Jika dilihat dari judul skripsi, maka akan diperoleh gambaran bidang

cakupan ilmu yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah bank

ditinjau dari Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Sepanjang yang diketahui penulis, khususnya setelah mengadakan

inventarisasi judul skripsi di perpustakaan Fakultas Hukum USU, maka skripsi

yang berjudul : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Ditinjau Dari

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, belum

pernah diangkat sebelumnya sebagai suatu judul skripsi.

Dengan demikian penulis yakin bahwa skripsi ini adalah tulisan asli dari

penulis, namun demikian penulis mengakui bahwasannya ide skripsi ini diperoleh

dari beberapa artikel-artikel, maupun dari buku, Undang-Undang, majalah dan

situs internet yang berhubungan dengan perbankan, khususnya tentang hukum

perlindungan konsumen.


Metode Penelitian

Untuk mencari dan menemukan suatu kebenaran ilmiah dan untuk

mendapatkan hasil yang optimal dalam melengkapi bahan-bahan bagi penulisan

skripsi ini maka penulis mengadakan penelitian dengan metode sebaga berikut :

Penelitian kepustakaan (Library Research)

Pada metode penelitian kepustakaan (Library Research) ini, penulis

mengumpulkan, membaca, dan mempelajari serta menganalisa secara

sistematis sumber bacaan yang meliputi buku-buku, majalah, surat kabar,

karangan ilmiah,. Peraturan perundang-undangan, dan sumber kepustakaan

lainnya yang mempunyai relevansi dengan materi yang dibahas dalam skripsi

ini.

Penelitian lapangan (Field Research)

Pada metode ini agar dapat memperoleh data yang lebih akurat, maka penulis

melakukan penelitian lapangan dengan mengambil lokasi penelitian di

PT. Bank Sumut Syariah cabang Medan, dalam hal ini penulis melakukan

penelitian dengan cara memilih responden yaitu dengan mengadakan wawancara

(interview) kepada karyawan/staf di PT. Bank Sumut Syariah cabang Medan dan

menyebarkan angket (quesioner) kepada para nasabah Bank Sumut Syariah.

Berdasarkan kedua teknik penelitian dan pengumpulan data ini penulis

kemudian mengolah data-data dan bahan-bahan dan selanjutnya disajikan sesuai

dengan pembahasan skripsi ini.


Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman atas isi dari skripsi ini, maka sistematika

pembahasan secara teratur yang semuanya mempunyai hubungan erat satu dengan

lainnya. Adapun sistematika dari penulisan skripsi ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang landasan dan dasar pemikiran bagi

penyusunan skripsi, baik mengenai Latar Belakang, Perumusan

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BANK

Bab ini menguraikan tentang Pengertian Bank dan Nasabah,

Asas,Fungsi dan Tujuan Bank, Jasa-Jasa Perbankan, Nasabah Bank

Sebagai Penyimpan dan Nasabah Bank Sebagai Penerima Kredit,

Kedudukan dan Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah.

BAB III PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG

NO. 8 TAHUN 1999

Bab ini menguraikan tentang Pengertian Konsumen, Hal-hal yang

Terkait Dalam Perlindungan Konsumen, Asas-asas Perlindungan

Konsumen, Hak-hak Konsumen.

BAB IV PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM TERHADAP

NASABAH BANK DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bab ini menguraikan tentang Peranan Nasabah Sebagai Konsumen,

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Ditinjau dari UU

No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Prinsip Hukum

dalam Hubungan Antara Nasabah Penyimpan dengan Bank,


Pertanggung jawaban Bank Apabila Nasabah Mengalami Kerugian,

Landasan Hukum yang Dapat Dipergunakan Oleh Nasabah Apabila Ia

Dirugikan Oleh Bank.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang mana di dalamnya akan

diberikan Kesimpulan dan Saran.


BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BANK

A. Pengertian Bank dan Nasabah

1. Pengertian Bank

Apabila kita menelusuri sejarah dari terminologi bank, maka kita temukan

bahwa kata “bank” yang berarti “bance” yang berarti bangku tempat duduk.

Sebab pada masa zaman pertengahan pihak bankir Itali yang memberikan

pinjaman-pinjaman melakukan tersebut dengan duduk dibangku dihalaman

pasar.4

“Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperoleh dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral”.

Membicarakan bank, maka yang terbayang dalam benak kita adalah

suatu tempat dimana kita dapat menyimpan uang ataupun meminjam uang dengan

memakai bunga. Secara sederhana hal ini memang demikian adanya, namun untuk

lebih jelasnya penulis mengutip pendapat beberapa para sarjana terkemuka

mengenai pengertian bank.

G.M. Verryn Stuart dalam bukunya “Bank Politik”, memberikan

pengertian sebagai berikut :

5

4 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, Buku I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

1999, Hal. 13. 5 Thomas Suyatno, dkk, Opcit, Hal. 1.

A. Abdurrachman dalam bukunya “Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan

Perdagangan”, menyatakan :

“Bank adalah suatu badan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan


terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain”. Ruddy Tri Santoso, berpendapat bahwa “Bank adalah suatu industri yang

bergerak di bidang kepercayaan, yang dalam hal ini adalah sebagai media

perantara keuangan (Financial Intermediary) antara debitur dan kreditur dana”.6

R.Tjipto Adinugroho, berpendapat bahwa “Bank adalah lembaga atau

badan yang mempunyai pekerjaan memberikan kredit, menerima kredit berupa

simpanan (deposito) disamping mengenai kiriman uang dan sebagainya”.

7

Nasabah menurut Pasal 1 ayat (17) UU No.10 Tahun 1998 adalah “Pihak

yang menggunakan jasa bank”.

Dari beberapa definisi yang di uraikan tersebut maka dapat diambil suatu

kesimpulan bahwa bank adalah:

a. Sebagai pencipta uang (uang kartal dan giral).

b. Sebagai penyalur simpanan-simpanan dari masyarakat.

c. Sebagai badan yang berfungsi sebagai perantara dalam menerima dan

membayar transaksi dagang di dalam negeri maupun di luar negeri.

2. Pengertian Nasabah

8

6 Ruddy Tri Santoso, Mengenal Dunia Perbankan, Andi Offset, Yogyakarta, 1996. 7 R. Tjipto Adinugroho. R, Perbankan Masalah Permodalan Dana Potensial, Padya

Paramita, Jakarta, 1985, Hal. 5. 8 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,hal.11

Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Nasabah ini dibagi 2 yaitu:

a. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang mendapatkan dananya di bank

dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang

9


bersangkutan.

b. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan

berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Dari praktek-praktek perbankan, setidaknya dikenal tiga macam nasabah.

Pertama, nasabah deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu

bank, misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya.

Kedua, yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, misalnya kredit usaha

kecil, kredit pemilikan rumah dan sebagainya.

Ketiga, nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (walk

in customer). Misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dengan eksportir

di luar negeri dengan menggunakan fasilitas letter of credit.

B. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank

Dalam melaksanakan kemitraan antar bank dan nasabahnya, untuk

terciptanya sistem perbankan yang sehat, kegiatan perbankan perlu dilandasi

dengan beberapa asas. Sebelum membahas tentang asas-asas dalam perbankan,

maka perlu diuraikan kembali mengenai definisi asas di dalam hukum kembali.

Di dalam kamus W.J.S. Poerwadarminta, PN Balai Pustaka 1976,

menghidangkan arti asas sebagai berikut :

1) Dasar, alas, fundamen, misalnya batu yang baik untuk alas rumah.

2) Sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir

(berpendapat dan sebagainya, misalnya bertentangan dengan asas-asas

hukum pidana, pada asasnya saya setuju dengan usul saudara).


3) Cita-cita yang menjadi dasar (perkumpulan negara dan sebagainya :

misalnya membicarakan asas dan tujuan).

Dari ketiga pengertian tersebut dapat kita lihat pengertian yang esensial

dari asas itu adalah merupakan dasar, pokok tempat menemukan kebenaran dan

sebagai tumpuan berfikir, tentang apa yang dimaksud dengan asas hukum banyak

pengertian yang dikemukakan oleh para ahli hukum, yang antara lain adalah

sebagai berikut :

Menurut C.W. Paton, yang dikutip Mahadi, dalam bukunya “A textbook of

Jurisprudence” 1969, menyatakan bahwa asas adalah suatu alam pikiran yang

dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum.9

Menurut P. Scholten, asas hukum adalah kecenderungan yang diisyaratkan

oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum yang merupakan sifat-sifat umum

dengan segala keterbatasannya.

10

1. Asas Demokrasi Ekonomi

Jadi suatu asas adalah suatu alam pikiran atau cita-cita idela yang melatar

belakangi pembentukan norma hukum, yang konkret dan bersifat umum atau

abstrak.

Di dalam kegiatan perbankan sendiri dikenal beberapa asas yaitu :

Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang

Perbankan. Pasal tersebut menyatakan, bahwa perbankan Indonesia dalam

melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan

prinsip kehati-hatian. Ini berarti, usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan

9 Chainur Arrasjid, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hal. 36. 10 Ibid. Hal. 37.


prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Asas Kepercayaan (Fiduciary Principle)

Asas kepercayaan adlah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank

dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank

terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar

kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap

memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat kepadanya. Kemauan

masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank semata-mata dilandasi oleh

kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang

diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan.

Apabila kepercayaan nasabah penyimpan terhadap suatu bank telah berkurang,

tidak tertutup kemungkinan akan terjadi rush tehadap dana yang disimpannya.

Berbagai persoalan dapat menyebabkan ketidakpercayaan nasabah terhadap suatu

bank.

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa hubungan antar bank dan

nasabah penyimpan dana adalah hubungan pinjam meminjam uang antara debitur

(bank) dengan kreditur (nasabah penyimpan dana) yang dilandasi oleh asas

kepercayaan. Dengan kata lain, bahwa menurut Undang-Undang Perbankan.

Hubungan antara bank dan nasabah, hubungan antra bank dan nasabah penyimpan

dana bukan sekedar hubungan kontraktual biasa antara debitur dan kreditur yang

diliput i oleh asas-asas umum dari hukum perjanjian, tapi juga hubungan

kepercayaan yang diliputi asas kepercayaan. Secara eksplisit Undang-Undang

mengakui bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah


hubungan kepercayaan, yang membawa konsekwensi bank tidak boleh hanya

memperhatkan kepentingan nasabah penyimpan dana.

Lebih lanjut dikatakan oleh beliau bahwa hubungan antar bank dan

nasabah debitur juga bersifat sebagai hubungan kepercayaan yang membebankan

kewajiban-kewajiban kepercayaan (fiduciary obligation) kepada bank terhadap

nasabahnya. Oleh karena itu, masyarakat bisnis dan perbankan Indonesia

berpendapat bahwa hubungan antar bank dan nasabah debitur bukan sekedar

hubungan kontraktual belaka, melainkan juga hubungan kepercayaan.11

3. Asas Kerahasiaan (Confidential Principle)

Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank

merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain

dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.

Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan

kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya

akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila

bank menjamin bahwa tidak akan ada penyalahgunaan pengetahuan bank tentang

simpanannya. Dengan demikian, bank harus memegang teguh rahasia bank.

4. Asas Kehati-hatian (Prudential Principle)

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam

menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-

hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.

Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang diubah bahwa

11 Rahmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka

Utama, Jakarta, 2001, Hal 16.


perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi

dengan menggunakan prinsip hati-hatian. Kemudian disebutkan pula dalam Pasal

29 UU Perbankan yang diubah bahwa bank wajib melakukan kegiatan usaha

sesuai dengan prinsip kehati-hatian (ayat (2)) dan bank dalam memberikan kredit

atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha

lainnya wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan keperntingan

nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank (ayat (3)).

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank

selalu dalam keadaan sehat, dengan kata lain agar selalu dalam keadaan likuid

atau solvent. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar

kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat

bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.

Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank bukan hanya karena

dihubungkan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan kepentingan nasabah

yang mempercayakan dananya kepada masyarakat yaitu sebagai bagian dari

sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang

bukan hanya nasabah penyimpan dana dari bank itu saja. Dengan demikian,

prinsip kehati-hatian ini bertujuan agar bank menjalankan usahanya secara baik

dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang

berlaku dalam dunia perbankan, agar bank yang bersangkutan selalu dalam

keadaan sehat sehingga masyarakat semakin mempercayainya, yang pada

gilirannya akan mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien, dalam arti

sempit dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang

secara wajar dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional. Oleh karena


itu, penjelasan umum Undang-Undang Perbankan mengamanatkan agar prinsip

kehati-hatian tersebut dipegang teguh, dan ketentuan mengenai kegtiatan usaha

bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana.

Untuk itulah dalam beberapa ketentuan perbankan dijabarkan rambu-rambu

penerapan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan, yang

merupakan suatu kewajiban atau keharusan bagi bank untuk memperhatikan,

mengindahkan dan melaksanakannya.

Fungsi dan tujuan bank adalah sebagai agen of development (terutama bagi

bank-bank milik negara) dan sebagai financial intermediary.

Bank memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (Agen of

development), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan untuk mendukung

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan

pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional,

kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Fungsi agen of development ini dilakukan oleh bank-bank pemerintah

terutama ditujukan untuk pemeliharaan kestabilan moneter di Indonesia. Wujud

dari fungsi bank tersebut terlihat dalam program kredit pemerataan, yaitu Kredit

Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP).

Dengan demikian bank bisa ditugaskan untuk melaksanakan program

pemerintah guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu, atau

memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi dan pengusaha golongan

ekonomi lemah/pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat

banyak.


Fungsi bank sebagai financial intermediary adalah sebagai perantara

menghimpun dan penyaluran dana. Dalam hal ini bank bertindak sebagai

perantara atau penghubung antara nasabah yang satu dengan yang lainnya jika

keduanya melakukan transaksi.

Wujud utama fungsi bank sebagai financial intermediary pada bank-bank

swasta tercermin melalui produk jasa yang dihasilkannya antara lain :

a) Menerima titipan pengiriman uang, baik di dalam maupun luar

negeri.

b) Melaksanakan jasa pengamanan barang berharga melalui safe

deposit box.

c) Menghimpun dana melalui giro, tabungan dan deposito.

d) Menyalurkan dana melalui pemberian kredit.

e) Penjamin emisi bagi perusahaan-perusahaan yang akan menjual

sahamnya.

f) Mengadakan transaksi pembayaran dengan luar negeri dalam

bidang trade financing letter of credit.

g) Menjembatani kesenjangan waktu, terutama dalam transaksi valuta

asing dan lalu lintas devisa.

C. Jasa-jasa Perbankan

Ketentuan perbankan Indonesia menentukan bawha usaha bank, harus

sesuai dengan jenis bank itu sendiri. Dimana jenis bank akan menentukan

kegiatan usaha yang dapat dilakukannya.


Menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 yang sekarang

diubah oleh Undang-Undang No.10 tahun 1998 dikenal dua jenis Bank Umum

dan Bank Perkreditan Rakyat. Sesuai dengan jenis bank tersebut maka kegiatan

usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum akan berbeda dengan usaha yang

dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat.

Sebelum penulis menerangkan apa saja usaha yang dapat diberikan oleh

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat terlebih dahulu akan diurakan

mengenai usaha pokok bank.

Sebagaimana kita ketahui bahwa bank sebagai lembaga keuangan yang

usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran

dan peredaran uang. Usaha bank dalam memberikan kredit merupakan salah satu

kegiatan dalam penanaman yang diberikan dalam bentuk pinjaman atau kredit,

surat-surat berharga dan penanaman dalam harta tetap dan inventaris.

Usaha pokok bank dalam lalu lintas pembayaran terdiri dari lalu lintas

pembayaran dalam negeri dan luar negeri, antara lain :

1. Pengiriman uang

Pengiriman uang adalah salah satu pelayanan bank kepada masyarakat

dengan bersedia melaksanakan amanat nasabah untuk mengirimkan sejumlah

uang, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak

lain (perusahaan, lembaga atau perorangan) ditempat lain (dalam negeri maupun

luar negeri).

Macam-macam pengiriman uang adalah sebagai berikut :

a. Pengiriman uang dengan surat biasa yang disebut dengan mail transfer (MT);


b. Pengiriman uang dengan kawat yang disebut dengan telegrafic transfer (TT);

c. Pengiriman uang dengan telex dan telepon;

d. Pengiriman uang dengan SSB;

e. Pengiriman uang dalam bentuk wesel yang dibawa sendiri oleh pembeli.

2. Inkaso (Collection)

Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh perusahaan/perorangan

untuk menyajikan, atau memintakan persetujuan pembayaran (akseptasi) atau

penyerahan begitu saja kepada pihak yang bersangkutan (tertarik) di tempat lain

(dalam/luar negeri) atas surat-surat berharga dalam rupiah atau valuta asing

seperti wesel (draft), cek, kwitansi, surat aksep (promissory notes) dan lain-lain.

a. Inkaso dalam negeri yang terdiri dari :

1) Inkaso berdokumen, yaitu jika surat-surat berharga yang diinkasokan itu

disertai (dilampiri) dengan dokumen-dokumen lain yang mewakili barang

dagangannya, seperti konosemen (bill of leading), faktur, poli asuransi dan

lain-lain.

2) Inkaso tak berdokumen, yaitu jika surat-surat berharga yang diinkasokan

itu tidak disertai dokumen-dokumen yang mewakili barang.

b. Inkaso luar negeri, yang terdiri dari :

1) Wesel bank (bank draft), cek terbatas (limited cheque), cek perusahaan

(company cheque), cek perorangan (personal cheque), cek kasir (cashier

cheque), pesanan dana internasional (international money order), cek

perjalanan/turis (traveller cheque) yang telah ditandatangi oleh pemiliknya

ataupun warket-warket valuta asing lainnya yang belum/tidak dapat segera


ditunaikan pada bank, melainkan harus diinkasokan/ditagih dananya

terlebih dahulu dari bank tertarik (drawee bank).

2) Clean collection keluar

Perusahaan/lembaga atau perorangan dapat meminta jasa bank untuk

menagihkan wesel/cek/surat-surat lainnya tanpa dilampiri dokumen barang

yang ditariknya kepada bank atau perusahan yang berdomisili di luar negeri.

3) Clean collection masuk

Berupa wesel/cek/surat-surat berharga lainnya tanpa dilampiri dokumen

barang yang diterima dari bank di luar negeri untuk ditagihkan kepada

bank/perusahaan/lembaga/perorangan yang berdomisili di dalam negeri.

3. Pembukaan Letter of Credit (L/C)

Salah satu cara pembayaran yang dipergunakan dalam perdagangan adalah

secara kredit dokumenter yaitu dengan mempergunakan warkat berharga yang

disebut dengan Letter of Credit (L/C).

Letter of Credit merupakan suatu warkat berharga yang diterbitkan oleh

suatu bank atas permintaan pemakai jasa (application) atau pembeli yang

ditujukan kepada pihak lainnya yang mengakibatkan bank pembuka L/C (opening

bank) untuk :

a. Melakukan pembayaran kepada pihak ketiga (benefeciary) atau ordernya,

harus membayar, mengaksep atau menegosiasi (mengambil alih wesel yang

ditarik oleh beneficiary/supplier/penjual; atau


b. Memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran yang

dimaksud atau harus membayar, mengaksep atau menegosiasi wesel-wesel itu

atau penyerahan dokumen-dokumen yang ditentukan dan sesuai dengan syrat

dan kondisi dari kredit yang bersangkutan.

Secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa letter of credit adalah

suatu perintah (order) yang biasanya dilakukan oleh pembeli atau importir yang

tujukan kepada bank untuk membuka L/C agar membayar sejumlah uang kepada

penjual atau eksportir.

Dalam UU Perbankan No.7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan UU

No. 10 Tahun 1998 pada Pasal 6 ditentukan bahwa usaha yang dapat dilakukan

oleh Bank Umum meliput i :

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro,

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang

dipersamakan dengan itu;

2) Memberikan kredit;

3) Menerbitkan surat pengakuan utang;

4) Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk

kepentingan dana atas perintah nasabahnya :

a) Surat-surat wesel dan wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa

berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan

surat-surat yang dimaksud.

b) Surat pengakuan hutang, dan kertas dagang lainnya yang masa

berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan

surat-surat dimaksud.


c) Kertas perbendaharaan negara, dan surat jaminan pemerintah.

d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

e) Obligasi

f) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.

g) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan

satu tahun.

5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk

kepentingan nasabah.

6) Menempatkan dana pada, meminjam dari, atau meminjam dana dari bank lain,

baik dengan menggunakan surat, telekomunikasi dengan wesel unjuk, cek atau

sarana lainnya.

7) Menerima pembayaran dari tagihan atau surat berharga dan melakukan

perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.

8) Menyediakan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan

suatu kontrak.

9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu

kontrak.

10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam

bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

11) Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebahagian dalam

hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan

agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya.

12) Melakukan kegiatan anjak piutang (factoring), usaha kartu kredit (credit card)

dan kewajiban wali amanat, anjak piutang adalah suatu usaha untuk


melakukan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta

pengurusan piutang atau tagihanjangka pendek suatu perusahaan dari transaksi

perdagangan dalam atau luar negeri.

13) Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan

prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

14) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disamping usaha-usaha tersebut di atas maka Bank Umum diperkenankan

melakukan kegiatan lain berupa :

a) Melakukan kegiatan valuta asing (valas) dengan memenuhi ketentuan

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

b) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain

dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan

efek, asuransi, serta lembega kliring penyelesaian dan penyimpanan,

dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

c) Melakukan kegiatan penyertaan modal semerta untuk mengatasi akibat

kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya,

dengan memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

d) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiunan

sesuai dengan ketentuan dalam per Undang-Undangan dan pensiun yang

berlaku.

D. Nasabah Bank Sebagai Penyimpan dan Nasabah Bank Sebagai Penerima

Kredit

1. Nasabah bank sebagai penyimpan


Dalam konteks Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas

Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud nasabah

sebagai penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam

bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Sedangkan dalam praktek perbankan yang dimaksud dengan nasabah bank

sebagai penyimpan adalah nasabah yang menyimpan dananya dalam suatu bank,

misalnya dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.

2. Nasabah bank sebagai penerima kredit

Dalam konteks Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas

Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang dimaksud nasabah

sebagai penerima kredit adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau

pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah atau yang dipersamakan dengan itu

berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan

dalam praktik perbankan yang dimaksud dengan nasabah bank sebagai penerima

kredit adalah nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan

perbankan, misalnya kredit kepemilikan rumah, pembiayaan murabaha dan

sebagainya.

E. Kedudukan dan Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah

Kedudukan antara bank dengan nasabah yaitu bank sebagai pelaku usaha

dan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Fungsi lembaga

perbankan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan

pihak-pihak yang memerlukan dana membawa konsekuensi pada timbulnya

interaksi yang intensif antara bank dan nasabah. Dari sisi pihak yang memiliki


kelebihan dana, interaksi dengan bank terjadi pada saat pihak yang kelebihan dana

tersebut menyimpan dananya pada bank dalam bentuk giro, tabungan, deposito,

sementara dari sisi pihak yang memerlukan dana interaksi terjadi pada saat pihak

yang memerlukan dana tersebut meminjam dana dari bank guna keperluan

tertentu. Interaksi antara bank dengan konsumen pengguna jasa perbankan

(selanjutnya disebut dengan nasabah) dapat pula mengambil bentuk lain pada saat

nasabah melakukan transaksi jasa perbankan selain penyimpanan dan peminjaman

dana.

Hubungan hukum antara bank dan nasabah terlihat dalam Undang-Undang

No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sejak tahun 2001 aspek

pengaturan perbankan diperluas dengan aspek perlindungan dan pemberdayaan

nasabah sebagai konsumen pengguna jasa bank. Undang-undang perlindungan

konsumen diberlakukan guna melakukan perbaikan-perbaikan pada sistem

perbankan.

Upaya-upaya tersebut dituangkan ke dalam 4 aspek, yaitu :

1. Penyusunan standar mekanisme pengaduan nasabah

2. Pembentukan lembaga mediasi perbankan independen

3. Penyusunan standar transparansi informasi produk

4. Peningkatan edukasi untuk nasabah

Keempat program diatas saling terkait satu sama lain dan secara bersama-sama

akan dapat meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan hak-hak nasabah.


BAB III

PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT

UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999

A. Pengertian Konsumen

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang

diserahkan kepada mereka oleh pengusaha12 yaitu setiap orang yang mendapatkan

barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang

perlindungan konsumen bahwa “ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang

dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,

kewarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk

diperdagangkan”.13

12 Mariam Darus, Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Segi Standar

Kontrak, Makalah Pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, BPHN-Bina Cipta, Jakarta, 1990, hal.59-60. 13 Undang-Undang No.8 Tahun 1999,Tentang Perlindungan Konsumen.

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 tersebut bahwa

konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir yang dikenal dalam

kepustakaan ekonomi.


Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen

karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri,

kewarganya ataupun untuk memelihara/merawat harta bendanya.

Persoalan hubungan produsen dengan konsumen biasanya dikaitkan dengan

produk (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan oleh teknologi. Maka persoalan

perlindungan konsumen erat kaitannya dengan persoalan teknologi, khususnya

teknologi manufaktur dan teknologi informasi. Dengan makin berkembangnya

industri dan teknologi memungkinkan semua lapisan

masyarakat terjangkau oleh produk teknologi, yang berarti juga

memungkinkan semua masyarakat terlibat dengan masalah perlindungan

konsumen ini.

B. Beberapa Hal yang Terkait dengan Perlindungan Konsumen

1. Produsen atau Pelaku Usaha

Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang

dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir,

dan pengecer profesional,14

Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat

pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan

penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan

perkataan lain, dalam konteks perlindungan konsumen, produsen diartikan secara

yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam

penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat profesional

merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggungjawaban dari produsen.

14 Agnes M. Toar, Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya

di Beberapa Negara, DKIH Belanda-Indonesia, Ujungpandang, 1988, hal 2.

28


luas. Sebagai contoh, dalam hubungannya dengan produk makanan hasil industri

(pangan olahan), maka produsennya adalah mereka yang terkait dalam proses

pengadaan makanan hasil industri (pangan olahan) itu hingga sampai ke tangan

konsumen. Mereka itu adalah pabrik (pembuat), distributor, eksportir atau

importir, dan pengecer, baik yang berbentuk badan hukum ataupun yang bukan

badan hukum. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah

lain yang kurang lebih sama artinya, yaitu pelaku usaha yang diartikan sebagai

berikut :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Dalam pengertian ini, termasuklah perusahaan (korporasi) dalam segala bentuk

dan bidang usahanya, seperti BUMN, koperasi dan perusahaan swasta, baik

berupa pabrikan, importir, pedagang eceran, distributor, dan lain-lain.

Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus

bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan

oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama seperti seorang

produsen.

2. Konsumen

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang

diserahkan kepada mereka oleh pengusaha,15

15 Mariam Darus, Opcit, Hal. 59-60.

yaitu setiap orang yang


mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau

diperjualbelikan lagi.16

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 tersebut bahwa

konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir yang dikenal dalam

kepustakaan ekonomi.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa “Konsumen adalah setiap orang

pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan

tidak untuk diperdagangkan”.

17

3. Produk dan Standardisasi Produk

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen

karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri,

keluarganya, ataupun untuk memelihara/merawat harta bendanya.

Persoalan hubungan produsen dengan konsumen biasanya dikaitkan

dengan produk (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan oleh teknologi. Maka

persoalan perlindungan konsumen erat kaitannya dengan persoalan teknologi,

khususnya teknologi manufaktur dan teknologi informasi. Dengan makin

berkembangnya industri dan teknologi memungkinakn semua lapisan masyarakat

terjangkau oleh produk teknologi, yang berarti juga memungkinkan semua

masyarakat terlibat dengan masalah perlindungan konsumen ini.

16 Az. Nasution, Iklan dan Konsumen,Tinjauan dari Sudut Hukum dan Perlindungan

Konsumen,Dalam Manajemen dan Usahawan Indonesia, Nomor 3 Thn. XXIII, LPM FE-UI, Jakarta, 1994, Hal. 23.

17 Dalam literatur ekonomi dikenal dua macam konsumen, yaitu konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya.


Dalam pengertian luas, produk ialah segala barang dan jasa yang

dihasilkan oleh suatu proses sehingga produk berkaitan erat dengan teknologi.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa :

“Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perlindungan

Konsumen bahwa “Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau

prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen”.18

Untuk menghindari kemungkinan adanya produk yang cacat atau

berbahaya, maka perlu ditetapkan standar minimal yang harus dipedomani dalam

Pemakaian teknologi yang makin baik, di satu sisi memungkinkan

produsen mampu membuat produk beraneka macam jenis, bentuk, kegunaan,

maupun kualitasnya sehingga pemenuhan kebutuhan konsumen dapat terpenuhi

lebih luas, lengkap, cepat dan menjangkau bagian terbesar lapisan masyarakat.

Akan tetapi, disisi lain penggunaan teknologi memungkinkan dihasilkannya

produk yang tidak sesuai dengan persyaratan keamanan dan keselamatan pemakai

sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen.

Berkaitan dengan cacat produk dapat ditemukan dalam tiga klasifikasi

menurut tahap-tahap produksi, yaitu kerusakan produk, kerusakan desain, dan

pemberian informasi yang tidak memadai.

18 Pengertian tentang barang di dalam undang-undang ini sebenarnya menyalahi

pembeda-bedaan benda menurut paham hukum perdata sebab istilah barang hanya ditujukan pada benda bewujud, sedangkan untuk benda tidak berwujud lazim disebut dengan hak.


berproduksi untuk menghasilkan produk yang layak dan aman untuk dipakai.

Usaha inilah yang disebut dengan standardisasi.

Menurut Gandi, standardisasi adalah :

“Proses penyusunan dan penerapan aturan-aturan dalam pendekatan secara teratur bagi kegiatan tertentu untuk kemanfaatan dan dengan kerja sama dari semua pihak yang berkepentingan, khususnya untuk meningkatkan penghematan menyeluruh secara optimum dengan memperhatikan kondisi fungsional dan persyaratan keamanan. Hal ini didasarkan pada konsolidasi dari hasil (ilmu) teknologi dan pengalaman”.19

a) Pemakaian bahan secara ekonomi, perbaikan mutu, penurunan ongkos

produksi, dan penyerahan yang cepat.

Selanjutnya, ia mengatakan bahwa dengan standardisasi akan diperoleh manfaat

sebagai berikut :

b) Penyederhanaan pengiriman dana penanganan barang.

c) Perdagangan yang adil, peningkatan kepuasan langganan.

d) Interchangeability komponen memungkinkan subcontracting.

e) Keselamatan kehidupan dan harta.20

Dengan demikian, standardisasi berfungsi membantu menjembatani

kepentingan konsumen dan produsen dengan menetapkan standar produk yang

tepat yang dapat memenuhi kepentingan dan mencerminkan aspirasi kedua belah

pihak. Dengan adanya standardisasi produk ini akan memberi manfaat yang

optimum pada konsumen dan produsen, tanpa mengurangi hak milik dari

konsumen.

21

19 Gandi, 1980, Perlindungan Konsumen Dilihat dari Sudut Pengaturan Standarisasi

Hasil Industri, Makalah Pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, BPHN – Binacipta, Jakarta, 1980, Hal. 80.

20 Ibid, Hal. 81-82. 21 Ibid, Hal. 82-83

Standardisasi ini berkaitan erat dengan keamanan dan keselamatan


konsumen, yaitu berkaitan dengan kelayakan suatu produk untuk dipakai atau

dikonsumsi. Barang yang tidak memenuhi syarat mutu, khususnya makanan,

dapat menimbulkan malapetaka bagi konsumen, selain merugikan konsumen dari

segi finansial dapat pula mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat

umum.

Untuk mencapai tujuan standardisasi itu, menurut Gandi, yang perlu

dimasukkan dalam standar produk adalah :

a. Terminologi dan definisi yang dapat dipakai sebagai bahasa yang sama-sama

dimengerti oleh produsen, penjual, distributor, dan konsumen.

b. Perlu ditetapkan tingkat minimal bagi keselamatan, yang ditetapkan secara

ahli, yang memperhitungkan risiko yang dapat diterima.

c. Perlu ditetapkan cara dan produsen untuk menentukan apakah memenuhi

persyaratan keselamatan minimum.

d. Perlu diusahakan kemungkinan dipertukarkan, baik bagi produk secara

keseluruhan maupun bagi komponennya.

e. Perlu ditetapkan kategori atau deret ukur yang cocok bagi konsumen; dan juga

kemungkinan produsen untuk menghilangkan ragam produk yang tidak perlu.

f. Perlu dikembangkan seperangkat cara dan prosedur yang lengkap bagi

pengukuran kemampuan dan mutu.22

4. Peranan Pemerintah

Berkaitan dengan pemakaian teknologi yang makin maju sebagaimana

disebutkan di atas dan supaya tujuan standardisasi dan sertifikasi tercapai

22 Ibid. Hal. 83.


semaksimal mungkin, maka pemerintah perlu aktif dalam membuat,

menyesuaikan, dan mengawasi pelaksanaan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan prinsip pembangunan yang antara lain menyatakan bahwa

pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dengan pemerintah dan

karena itu menjadi tanggung jawab bersama pula, maka melalui pengaturan dan

pengendalian oleh pemerintah, tujuan pembangunan nasional dapat dicapai

dengan baik.

Upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang

merugikan dapat dilaksanakan dengan cara mengatur, mengawasi, serta

mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen

tidak dirugikan, baik kesehatannya maupun keuangannya.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan kebijaksanaan yang akan

dilaksanakan, maka langkah-langkah yang dapat ditempuh pemerintah adalah :

a. Registrasi dan penilaian

b. Pengawasan produksi

c. Pengawasan distribusi

d. Pembinaan dan pengembangan usaha

e. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan tenaga.23

Peranan pemerintah sebagaimana disebutkan di atas dapat dikategorikan

sebagai peranan yang berdampak jangka panjang sehingga perlu dilakukan secara

kontinu memberikan penerangan, penyuluhan, dan pendidikan bagi semua pihak.

Dengan demikian, tercipta lingkungan usaha yang sehat dan berkembangnya

23 Ading Suryana, Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Perhatian Terhadap

Kepentingan Konsumen Produk Pangan, Makalah pada Seminar Nasional Upaya Peningkatan Perlindungan Konsumen Produk Pangan, UGM, Yogyakarta, 1989, Hal. 5-7.


pengusaha yang bertanggung jawab. Termasuk di sini menciptakan pasar yang

kompetitif dengan berangsur-angsur menghilangkan monopoli dan proteksi.24

5. Klausula Baku

Dalam jangka pendek, pemerintah dapat menyelesaikan secara langsung dan cepat

masalah-masalah yang timbul.

Posisi ketiga pihak terkait, yaitu produsen, konsumen dan pemerintah,

masing-masing adalah mandiri sehingga perlu diatur dengan baik untuk mencapai

keserasian dan kehamonisan dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah yang

ditugaskan untuk mengatur hal tersebut berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang

Dasar 1945, dapat melaksanakannya melalui pembuahan peraturan dan

pengawasan pelaksanaan peraturan-peraturan itu. Peraturan-peraturan yang

dimaksud adalah peraturan yang juga mengikat pemerintah sehingga tidak muncul

kolusi antara pengusaha dan pemerintah yang dapat merugikan konsumen.

Sehubungan dengan standar kontrak adalah penggunaan klausula baku

dalam transaksi konsumen. Yang dimaksud dengan klausula baku menurut Pasal 1

angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah :

“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Pembuat undang-undang ini menerima kenyataan bahwa pemberlakuan

standar kontrak adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari sebab

sebagaimana dikatakan oleh Syahdeini, perjanjian baku/standar kontrak adalah

24 Syahrir, Deregulasi Ekonomi Sebagai Jalan Keluar Peningkatan Perhatian Terhadap

Kepentingan Konsumen, Makalah Pada Seminar Demokrasi Ekonomi dan Arah Gerakan Perlindungan Konsumen, YLKI-CESDA-LP3ES, Jakarta, 1993, Hal. 36 dan seterusnya.


suatu kenyataan yang memang lahir dari kebutuhan masyarakat.25 Namun

demikian, dirasa perlu untuk mengaturnya sehingga tidak disalahgunakan dan atau

menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Tinggal bagaimana pengawasan

penggunaan standar kontrak itu sehingga tidak dijadikan sebagai alat untuk

merugikan orang lain.26

C. Asas-asas Perlindungan Konsumen

Berkaitan dengan tujuan di atas, ada sejumlah asas yang terkandung di

dalam usaha memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Perlindungan

konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait,

masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah berdasarkan lima asas, yang menurut

Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 ini

adalah:

1) Asas manfaat

2) Asas keadilan

3) Asas keseimbangan

4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta

5) Asas kepastian hukum

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya

dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat

sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara

keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum

25 St. Remy Syahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi

Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank, IBI, Jakarta, 1993, Hal. 69. 26 Pengawasan penggunaan standar kontrak misalnya dapat dilakukan terlebih dahulu

pada standar kontrak yang dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan yang melibatkan kepentingan masyarakat banyak, lihat Janus Sidabalok, Op.Cit, Hal. 105.


perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak

di atas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada

masing-masing pihak, produsen dan konsumen, apa yang menjadi haknya.

Dengan demikian, diharapkan bawha pengaturan dan penegakan hukum

perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada

gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat

diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan

pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara

adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum

perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen dapat berlaku adil melalui

perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Karena itu, undang-

undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha

(produsen).

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara

kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil dan

spiritual.27

27 Asas keseimbangan ini juga dianut oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha (produsen), dan

pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan

hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen, dan

pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan

kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa atas kepentingannya

yang lebih besar dari pihak lain sebagai komponen bangsa dan negara.


Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk

memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi

atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen

akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan

sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan

jiwa dan harta bendanya. Karena itu, undang-undang ini membebankan sejumlah

kewajiban yang harus dipenuhi dan menetapkan sejumlah larangan yang harus

dipatuhi oleh produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun

konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan

perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya,

undang-undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban

yang terkandung di dalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan

sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadailan. Oleh karena

itu, negara bertugas dan menjamin terlaksananya undang-undang ini sesuai

dengan bunyinya.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai melalui Undang-Undang Perlindungan

Konsumen ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk

melindungi diri;

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya

dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;


c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan

menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur

kepastian hukum dan keterbukaan ionformasi serta akses untuk mendapatkan

informasi;

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan

konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam

berusaha;

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan

usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan

keselamatan konsumen.

Mengamati tujuan dan asas yang terkandung di dalam undang-undang ini,

jelaslah bahwa undang-undang ini, jelaslah bahwa undang-undang ini

membawa misi yang besar dan mulia dalam mewujudkan kehidupan

berbangsa dan bernegara.

D. Hak-hak Konsumen

1. Pengertian umum tentang hak

Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak adalah

kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah

tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya

mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam

melaksanakannya.28

28 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta,

1986, Hal. 40.


Pada dasarnya hak bersumber dari tiga hal. Pertama, dari kodrat manusia

sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Sebagai makhluk ciptaan Allah,

manusia mempunyai sejumlah hak sebagai manusia dan untuk mempertahankan

kemanusiaannya, misalnya hak untuk hidup, kebebasan dan sebagainya. Hak

inilah yang disebut dengan hak asasi.

Kedua, hak yang lahir dari hukum, yaitu hak-hak yang diberikan oleh

hukum negara kepada manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara/warga

masyarakat. Hak inilah yang disebut dengan hak hukum, hak dalam artian yuridis

(juga disebut sebagai hak dalam artian sempit). Misalnya, hak untuk memberikan

suara pada pemilihan umum, hak untuk mendirikan bangunan, dan sebagainya.

Ketiga, hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dan orang

lain melalui sebuah kontrak/perjanjian. Misalnya, seseorang meminjamkan

mobilnya kepada orang lain, maka orang lain itu mempunyai hak pakai atas mobil

tersebut. Meskipun hak ini berasal dari hubungan kontraktual, tetap mendapat

perlindungan dari hukum jika kontrak yang dibuat untuk melahirkan hak itu sah

menurut hukum. Karena itu, hak ini juga masuk dalam kelompok hak hukum.

Secara tradisional dikenal dua macam pembedaan hak, yaitu hak yang

dianggap melekat pada tiap-tiap manusia sebagai manusia dan hak yang ada pada

manusia akibat adanya peraturan, yaitu hak yang berdasarkan undang-undang.29

29 Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Kanisius, Jakarta, 1990, Hal. 94- 95.

Hak asasi tidak perlu direbut sebab ada dan selalu ada, selama ia masih manusia;

keberadaannya tidak bergantung pada persetujuan orang ataupun undang-undang

negara. Terhadap hak asasi, hukum negara hanya boleh dan bahkan wajib


mengatur pemenuhannya, sedangkan untuk meniadakan atau menghapuskan hak

asasi melalui hukum, tidak dibenarkan.

Hak yang bersumber dari hukum maupun perjanjian itu dibedakan menjadi

hak kebendaan dan hak perorangan. Hak kebendaan berkaitan dengan penguasaan

langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang.

Misalnya hak milik. Sedangkan hak perorangan memberikan suatu tuntutan atau

penagihan terhadap seseorang. Dalam hukum Romawi, keduanya disebut dengan

actiones in rem untuk tuntutan kebendaan dan actiones in personam untuk

tuntutan perseorangan.30

Dengan pemahaman di atas maka dapat dipahami pula bahwa hak-hak

konsumen itu terdiri dari hak konsumen sebagai manusia (yang perlu hidup), hak

konsumen sebagai subjek hukum dan warga negara (yang bersumber dari undang-

undang/hukum), dan hak konsumen sebagai pihak-pihak dalam kontrak (dalam

hubungan kontrak dengan produsen).

30 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cetakan XXII, Intermasa, Jakarta, 1989, Hal.

63.


BAB IV

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM TERHADAP NASABAH

BANK DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Landasan Hukum Yang Dapat Dipergunakan Oleh Nasabah Apabila Ia

Dirugikan Oleh Bank

Landasan hukum yang dapat dipergunakan oleh nasabah terhadap bank

adalah didasarkan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Dalam hal ini landasan hukum PT. Bank Sumut Syariah didasarkan kepada

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang terdapat dalam

Pasal 1 angka 12 yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan Pasal 1 angka

13 yaitu prinsip syariah.31

Hak PT. Bank Sumut Syariah untuk melindungi nasabahnya adalah :

PT. Bank Sumut Syariah berusaha memenuhi hak dan

kewajiban sebagai bank pada umumnya yang dilandasi dengan syarat dan

ketentuan berdasarkan sistem perbankan syariah di bawah pengawasan Bank

Indonesia.

31 Data diperoleh dari Bank Sumut Syariah,2008.


a. Kepada nasabah yang ingin melakukan pembukaan rekening yaitu bank

berhak mengetahui identitas dan latar belakang nasabah tersebut sesuai

dengan prinsip Know Your Customer (KYC).

b. Dalam kredit, bank tersebut mendapatkan kembali uang yang dipinjamkan

kepada nasabah dan hasil keuntungan yang diperoleh oleh debitur.

Dan kewajiban PT. Bank Sumut Syariah untuk melindungi nasabahnya adalah

Bank mempunyai kewajiban mengelola dana yang ditempatkan nasabah di bank

tersebut sebaik-baiknya dan selalu bertanggung jawab untuk menyediakan dana

itu kembali apabila nasabah tersebut ingin mengambilnya kembali.

Undang – undang No. 10 Tahun 1998 tidak ada menentukan landasan

hukum yang dapat dipergunakan oleh nasabah apabila ia dirugikan oleh bank.

Karena pada dasarnya apabila seorang nasabah memasuki suatu sistem pelayanan

perbankan maka ia akan dihadapkan pada pilihan yang disediakan oleh bank itu

sendiri. Atau dengan kata lain apabila nasabah adalah seorang nasabah penabung

maka itu berarti ia akan mendapatkan bunga atas tabungannya, dan apabila

nasabah tersebut adalah nasabah debitur maka ia wajib melunasi hutangnya

dengan pihak perbankan, apabila ia tidak melunasi kewajibannya, maka

berdasarkan perjanjiannya yang dibuatnya, pihak bank dapat menyita agunan yang

diajukannya kepada pihak bank.

Perlindungan hukum kepada nasabah perbankan ini pada dasarnya timbul

karena kurangnya pengelolaan bank secara, baik disebabkan oleh tidak efektifnya

pemberian dan pengawasan kredit, sistem manajemen yang diterapkan tidak

44


mendukung operasi bank, yang mengakibatkan bank tersebut sulit untuk

melakukan operasinya, sehingga oleh pemerintah bank – bank tersebut

dilikwidasi. Pelaksanaan likwidasi inilah yang merugikan nasabah terutama

nasabah deposan, dimana ia tidak dapat mengambil dananya pada bank yang

dilikwidasi secara tunai atau cash. Pada posisi ini nasabah telah dirugikan dan

dalam menuntut haknya ia harus berserah kepada ketentuan pemerintah.

Apabila dihubungkan dengan pelaksanaan penuntutan dengan dasar

perbuatan melawan hukum ( Pasal 1365 KUH Perdata) serta wanprestasi maka si

nasabah penyimpan tersebut akan mengeluarkan dana yang cukup besar untuk

melakukan penuntutan dengan waktu yang juga tidak pendek untuk terlaksananya

proses penuntutan. Dengan demikian maka apabila nasabah penyimpan

melakukan tuntutan atas bank dengan dasar perbuatan melawan hukum maupun

wanprestasi tentulah ia akan kehilangan dana dan waktu yang cukup panjang,

sehingga terkadang ia hanya berserah kepada ketentuan – ketentuan yang diambil

oleh pihak Bank Indonesia. Meskipun pada kenyataanya dana deposan yang

disimpan oleh nsabah pada bank yang telah dilikwidasi kembali, tetapi

kembalinya dana tersebut dalam tempo yang lama tidak serta merta, sehingga

merugikan prilaku ekonomi nasabah penyimpan itu sendiri.

Tidak terlindunginya konsumen sebagai nasabah bank, sudah sejak

nasabah pertama kali berhubungan dengan bank. Hubungan keduanya tidak

imbang. Ketikan nasabah menhadi kreditur dalam bentuk giro, deposito

berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan, tidak

ada agunan apapun yang diberikan bank kepada nasabah, kecuali modal

kepercayaan bank.


Posisi nasabah sangatlah lemah dibandingkan dengan posisi bank. Paling

tidak ada dua hubungan hukum antara bank dengan konsumen yang dinilai tidak

afair. Pertama ketika bank bertindak sebagai kreditur, nasabah memberikan

perlindungan hukum dalam bentuk penyerahan dokumen agunan, seperti

sertifikat tanah, guna menjamin pelunasan hutang nasabah. Kedua, nasabah sama

sekali tidak menguasai dokumen aset bank guna menjamin hutang bank kepada

nasabah dalam bentuk giro, deposito, tabungan atau bentuk lainnya. Bank hanya

berbekal agunan “kepercayaan” saja dari nasabah. Tampaknya perlindungan

terhadap nasabah diberikan secara tidak memadai.

Undang-Undang Perbankan (UUP) mengatur masalah perlindungan

kepada nasabah secara samar. Itu tercermin dalam wewenang Bank Indonesia

dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Bank. Artinya perlindungan

terhadap nasabah tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga kelangsungan bank

dalam sistem perbankan nasional. Perlindungannya tidak diatur secara

tegas/eksplisit. Itu berarti adanya kegagalan bank (bank failure) dikhawatirkan

membuat resah masyarakat nasabah.

Apapun posisi konsumen terhadap bank, ternyata tidak mengenakan

Bank selalu di lindungi perjanjian standar perbankan dalam bentuk berbagai

klausula sepihak dari pihak bank. Intinya, konsumen tunduk pada segala petunjuk

dan peraturan bank, baik yang sudah berlaku maupun akan diberlakukan

kemudian tidak dipersoalkan lagi ada tidaknya kesepakatan konsumen.

Kembali kepada pembahasan semula tentang landasan hukum yang

dapat dipergunakan oleh nasabah apabila ia dirugikan oleh pihak bank. Maka

dalam kajian ini sebagaimana ruang lingkup disiplin ilmu penulis pada bidang


hukum keperdataan, maka dapat dipertanyakan dalam pembahasan ini selanjutnya

apakah ketentuan-ketentuan perihal wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum

dapat dikenakan kepada pihak bank.

Dari uraian-uraian sebagaimana diterangkan tedahulu maka dapat

dipahami suatu kenyataan bahwa nasabah itu pada dasaranya adalah individu atau

badan hukum yang mengadakan perhubungan dengan sektor perbankan., baik itu

sebagai nasabah penyimpanan dana maupun sebagai debitur.

Di dalam setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam subjek

hukum, yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan

kewajiban secara bertimbal balik dalam melaksanakan perjanjian yang mereka

perbuat.

Di dalam suatu perjanjian, tidak terkecuali dalam suatu pelayanan jasa-

jasa perbankan ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian

atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati

bersama-sama.

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan,

atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka

perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tesebut wanprestasi yang artinya tidak

memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan :

“Wanprestasi adalah berartu ketiadaaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, berarti suartu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi”.


Lebih tegas Mariam Darus Badrulzaman, mengatakan bahwa “Apabila dalam suatu perikatan si debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan debitur itu wanprestasi”.

Dari uraian tersebut di atas, jelas dapat dimengerti apa sebenarnya yang

dimaksud dengan wanprestasi.

Untuk menentukan apakah seorang (debitur) itu bersalah karena telah

melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang itu

dikatakan lalai atau tidak memenuhi prestasi.

R. Subekti, mengemukakan bahwa Wanprestasi (kelalaian atau

kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam :

1) Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

2) Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana

diperjanjikan.

3) Melaksanakan apa yang di perjanjikan, tetapi terlambat

4) Melaksakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakan

Yang menjadi landasan berpikir tentang wanprestasi di atas adalah

dapatkah nasabah penyimpanan melakukan tuntutan wanprestasi kepada pihak

bank yang telah merugikannya. Maka dapat hal ini dapat dikatakan tidak dapat

karena pada dasarnya kedudukan nasabah adalah sebagai debitur bukan kreditur

sehingga hak penuntutan wanprestasi tersebut terbit dari pihak kreditur yaitu

pihak perbankan.

Selanjutnya akan dibahas apakah perbuatan melawan hukum dapat

dikenakan pada bank yang telah merugikan nasbahnya.

Pengaturan perbuatan melawan hukum ditemukakan dalam pasal 1365

KUH Perdata yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa


kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan

kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.

Dari pasal 1365 KUH Perdata tersebut data dikatakan bahwa perbuatan

itu dikatakan melawan hukum aoabila memenuhi syarat unsur :

a) Perbuatan itu harus melawan hukum

b) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian

c) Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan/kelalaian

d) Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Dan pasal 1366 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Setiap orang

bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena

perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau

kurang hati-hatinya”.

Berdasarkan pengertian di atas maka apabila nasabah merasa dirugikan

oleh pihak perbankan ia dapat mengajukan tuntutan pihak bank telah melakukan

perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Hanya saja

dalam pelaksanaan penututan selanjutnya nasabah harus dapat membuktikan

bahwa pihak bank benar-benar telah melakukan perbuatan hukum yang merugikan

dirinya sebagai nasabah.

B. Peranan Nasabah Sebagai Konsumen

Membicarakan peranan nasabah di sektor perbankan maka kita juga

secara langsung dapat mengerti bahwa peranan nasabah tersebut pada dasarnya

adalah berhubungan dengan kegiatan dari jasa – jasa perbankan.


Dengan demikian peranan nasabah di sektor perbankan, maka hal

tersebut diartikan juga sebagai peranan nasabah dalam mengisi lapangan usaha

dari para bank tersebut.

Adapun lapangan usaha dari pada Bank tersebut dapat dibagi dalam

kategori sebagai berikut :

1. Lapangan usaha bank umum

a. Menerima simpanan terutama dalam bentuk giro dan deposito

b. Memberi kredit terutama kredit jangka pendek dengan tanggungan efek,

hasil bumi, barang, juga dengan tanggungan dokumen pengangkutan dan

dokumen penyimpanan yang mewakili barang itu, begitu juga dengan

tanggungan kertas berharga yang mewakili barang.

c. Memberikan kredit jangka menengah, panjang atau turut dalam

perusahaan dengan persetujuan dan syarat – syarat yang ditetapkan oleh

Bank Indonesia.

d. Memindahkan uang, baik dengan pemberitahuan secara telegram maupun

surat, ataupun dengan jalan memberikan wesel tunjuk di antara sesama

kantornya. Penarikan atas saldo kredit yang ada pada koresponden,

dilakukan secara telegram atau wesel tunjuk atau dengan cek.

e. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran,

menjalankan perintah untuk pemindahan uang, menerima pembayaran dari

tagihan atas kertas berharga dan melakukan perhitungan dengan atau

antara pihak ketiga.

f. Mendiskonto


1) Surat wesel dan surat order dengan dua penanggung jawab atau lebih

secara padu dan dengan masa berlaku yang tidak lebih lama dari pada

kebiasaan dalam perdagangan.

2) Surat wesel dan kertas dagang yang lain yang tidak lebih masa

berlakunya dari pada kebiasaan dalam perdagangan, baik yang ditarik

dengan jaminan surat kredit maupun dengan jaminan dokumen

pengangkutan.

3) Kertas perbendaharaan atas beban negara.

4) Surat hutang dengan pelunasan dalam enam bulan dan selama

diskonnya turut bertanggung jawab secara padu.

5) Mandat atau surat perintah membayar atas kas negara untuk rendemen

lelang.

g. Membeli dan menjual

1) Wesel yang diakseptasi oleh bank yang waktu berlakunya tidak lebih

lama dari kebiasaan dalam perdagangan

2) Kertas perbendaharaan atas beban negara.

3) Surat hutang yang tercatat pada suatu bursa efek yang resmi atas beban

negara atau bunga / pelunasannya dijamin oleh negara.

h. Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang yang lain, dan

pembayaran dengan surat dan telegram, yang masa berlakunya tidak lebih

lama dari kebiasaan dalam perdagangan, dan ada jaminan yang lazim

berlaku untuk hal itu.

i. Memberi jaminan bank ( bank garantie ) dengan tanggungan yang cukup.

j. Menyewakan tempat menyimpan barang berharga.


k. Menjalankan usaha lain yang lazim dilakukan dalam suatu bentuk bank

umum.

2. Lapangan Usaha Bank Umum Milik Negara

a. Bank Negara Indonesia 1946, dengan pengutamaan tugas di sektor

industri.

b. Bank dagang negara , dengan pengutamaan tugas di sektor pertambangan.

c. Bank Bumi Daya, dengan pengutamaan tugas di sektor perkebunan dan

kehutanan.

d. Bank Rakyat Indonesia dengan pengutamaan tugas sebagai berikut :

1) Membantu perkembangan koperasi, terutama dalam bidang pertanian

dan perikanan.

2) Membantu kaum tani dan nelayan yang belum tergabung dalam

koperasi untuk mengembangkan usaha – usahanya di bidang pertanian

dan perikanan, dan mendorong serta membimbing ke arah usaha

bersama dan asas sendiri perkoperasian.

3) Membantu rakyat yang belum tergabung dalam koperasi dan

menjalankan kegiatan dalam bidang kerajinan, perindustrian rakyat,

perusahaan rakyat dan perdagangan kecil.

e. Memberi bantuan terhadap usaha negara dalam rangka pelaksanaan politik

agraria.

f. Memberi bantuan terhadap usaha pemerintah dalam pembangunan

masyarakat desa.

g. Membina dan mengawasi bank desa, lumbung desa, bank pasar dan bank –

bank sejenis lainnya berdasarkan petunjuk dan pimpinan Bank Indonesia.


3. Lapangan Usaha Bank Tabungan Milik Negara

a. Menerima simpanan terutama dalam bentuk tabungan

b. Memperbungakan dana – dananya terutama dalam kertas berharga yang

solider.

c. Dapat memberikan kredit yang pelaksanaannya dilakukan menurut

bimbingan Bank Indonesia. Jumlah kredit tersebut hanya boleh diberikan

sampai suatu jumlah menurut perbandingan dengan seluruh simpanan

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

d. Membiayai pembayaran berupa pinjaman kepada pembeli rumah.

4. Lapangan Usaha Bank Lainnya.

a. Lapangan Usaha Bank Tabungan Swasta

Lapangan usaha bank tabungan swasta pada dasarnya sama

dengan lapangan tabungan usaha bank milik negara, hanya saja

pelaksanaannya pihak swasta.

b. Lapangan Usaha Bank Pembangungan Swasta

Lapangan usaha bank pembangunan swasta pada umumnya juga

sama dengan lapangan usaha bank pembangunan milik negara.

c. Lapangan Usaha Bank Umum Asing

Lapangan usaha bank umum asing sama dengan lapangan usaha

bank umum milik negara, dengan catatan bahwa :

1) Tidak diperkenankan menerima uanga tabungan.

2) Dapat memberikan kredit kepada :

a) Perdagangan internasioanal

b) Bidang industri dan produksi


c) Bidang usaha yang memungkinkan untuk melaksanakan

penanaman modal asing atau usaha campuran dengan modal asing.

d) Usaha – usaha di bidang lainnya, sejauh dalam bidang yang

bersangkutan mempunyai kebutuhan kredit, akan tetapi kebutuhan

ini tidak atau kurang cukup dipenuhi oleh bank – bank nasional

yang ada.

Perkembangan yang demikian pesat di bidang perbankan tidak terlepas

dari peran nasabah sebagai pihak yang menggunakan jasa bank, sebab bila tidak

ada kepercayaan dari nasabah terhadap bank maka tentu saja bank tidak dapat

menjalankan fungsinya sebagai perlindungan dan penyalur dana dari masyarakat.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak jarang nasabah sebagai pihak

yang menggunakan jasa bank sering diabaikan haknya. Karena kurangnya

perlindungan terhadap nasabah jika berhadapan dengan bank adalah merupakan

suatu masalah yang sering dikeluhkan terus menerus.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank ditinjau Dari Undang-

Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Membicarakan perlindungan hukum terhadap nasabah kita tidak dapat

memisahkan diri dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen,

karena pada dasarnya UU inilah yang dijadikan bagi perlindungan konsumen

termasuk halnya nasabah secara umum.

UU No. 10 Tahun 1998 Bukan tidak ada membicarakan tentang

nasabahnya di dalamnya, tetapi karena UU no. 10 Tahun 1998 hanya bersifat

memberitahukan kepada nasabah semata tidak memberikan akibat kepada

perbankan itu sendiri sehingga dirasakan kurang memberikan perlindungan


kepada nasabahnya. Tetapi secara administrasi UU No. 10 Tahun 1998

memberikan perlindungan kepada nasabahnya. Tetapi secara administrasi UU No.

10 Tahun 1998 memberikan konsekuensi diambilnya tindakan oleh BI terhadap

bank menyalahi ketentuan UU No. 10 Tahun 1998, sedangkan nasabah tidak

diberikan kesempatan melakukan aksi dari ketentuan UU No. 10 Tahun 1998.

Aksi tersebut hanya dapat dilakukan dengan dasar UU No.8 Tahun 1999.

Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha jelas

sangat merugikan kepentingan masyarakat. Perlindungan konsumen adalah segala

upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap

konsumen.

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas atau

kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan

dan masalahnya dengan penyedia barang atau jasa.32

Perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen mempunyai hak

untuk melakukan pengaduan nasabah, serta menggunakan forum mediasi

Kepercayaan merupakan inti dari perbankan sehingga sebuah bank harus

mampu menjaga kepercayaan dari para nasabahnya. Perlindungan hukum bagi

nasabah bank selaku konsumen ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan

Konsumen terletak pada adanya kewajiban bagi pihak bank untuk mengindahkan

tata cara pembuatan klausula baku baik bentuk maupun substansinya dalam hal

pembuatan perjanjian kredit/pembiayaan, serta pembukaan rekening bank oleh

nasabah.

32 A.Z. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diedit Media,

Jakarta, 2002, hal 28.


perbankan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa di bidang perbankan secara

sederhana, murah, cepat.

Apabila hak dan kewajiban PT. Bank Sumut Syariah sudah sejalan dengan

Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka akan dapat menjalankan aktifitas

perbankan didalam bank tersebut. Diantaranya adalah hak mendapatkan

keamanan, hak untuk memilih produk, hak untuk mendapatkan informasi yang

jelas dan akurat dan hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur. Dan

kewajibannya adalah mengikuti petunjuk informasi dan prosedur yang dijalankan

bank tersebut.33

33 Arsip Bank Sumut Syariah, 2008.

Di dalam Undang – Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

konsumen disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) “ Perlindungan konsumen adalah

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan

Perlindungan kepada konsumen”.

Dalam ayat (2) pasal yang sama dinyatakan “ Konsumen adalah setiap

orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan

tidak untuk diperdagangkan “.

Perihal terbitnya istilah perlindungan konsumen ini adalah disebabkan

adanya aktivitas – aktvitas perekonomian. Kesenjangan ekonomi merugikan

berbagai pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Masyarakat Indonesialah

yang tidak lain sebagai konsumen yang paling dirugikan. Hendaknya diluruskan

anggapan keliru yang menyatakan bahwa para pelaku ekonomi hanyalah terdiri

dari pemerintah.


Keberpihakan kepada konsumen sebenarnya merupakan wujud nyata

ekonomi kerakyatan. Dalam praktek perdagangan yang merugikan konsumen, di

antaranya penentuan harga barang, dan penggunaan klausula eksonerasi secara

tidak patut, pemerintah harus secara konsisten berpihak kepada konsumen yang

pada umumnya orang kebanyakan.

D. Prinsip Hukum Dalam Hubungan Antara Nasabah Penyimpan Dengan

Bank

Berbicara tentang prinsip – prinsip hukum dalam hubungan antara

nasabah penyimpan dengan pihak bank adalah membicarakan perbuatan –

perbuatan hukum dengan segala akibatnya antara nasabah penyimpanan dengan

pihak perbankan.

Perlindungan nasabah PT. Bank Sumut Syariah sebagai debitur

melindungi nasabahnya berdasarkan undang-undang karena setiap nasabah yang

melakukan pinjaman akan diikat dalam satu perjanjian kredit (PK) antara nasabah

dengan bank. Jadi, secara nyata tidak ditemukan adanya perjanjian dalam bentuk

baku antara nasabah penyimpan dengan pihak bank. Tetapi dalam prakteknya

sehari – hari ditemukan suatu hubungan yang bertimbal balik antara nasabah

penyimpan dengan pihak bank, baik itu nasabah penyimpan dalam bentuk

tabungan maupun dalam bentuk deposito.

Hubungan yang bertimbal balik itu dapat berupa pemberian bunga oleh

pihak bank terhadap simpanan dari nasabah penyimpan, serta kewajiban –


kewajiban nasabah untuk melakukan suatu sistem administrasi tertentu apabila ia

hendak mengambil uang atau menyimpan uangnya.

Dengan demikian maka membicarakan prinsip – prinsip hukum dalam

hubungan antara nasabah penyimpan dengan pihak bank adalah pada dasarnya

membicarakan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan pihak bank. Prinsip –

prinsip hukum yang demikian tidaklah kompleks, dimana si bank tetap

memberlakukan kewajiban untuk memberikan bunga tertentu atas jumlah

simpanan nasabah dan nasabah tetap memiliki hak untuk menarik maupun tetap

menyimpan dananya. Hanya saja perbuatan perjanjian antara nasabah penyimpan

dengan bank tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian baku, dimana kepada

nasabah penyimpan hanya diberikan tanda bukti atau buku saku simpanan saja.

Dan kenyataannyapun pihak nasabah tidak berkeberatan atas sistem yang

diperlakukan bank tersebut.

E. Pertanggungjawaban Bank Apabila Nasabah Mengalami Kerugian

Upaya peningkatan dan pemberdayaan nasabah adalah dengan keberadaan

infrastruktur di bank untuk menangani dan menyelesaikan berbagai keluhan dan

pengaduan nasabah. Bank harus merespons setiap keluhan dan pengaduan

nasabah. Untuk menghindari berlarut-larutnya penanganan pengaduan nasabah

diperlukan standar waktu yang jelas dan berlaku secara umum di setiap bank

dalam menyelesaikan setiap pengaduan nasabah.

Apabila tidak dapat diselesaikan juga maka perlu disediakan media yang

dapat menampung penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank. Penyelesaian

sengketa nasabah bank harus dapat memenuhi unsur sederhana, murah, dan cepat.


Bank Indonesia merasa perlu untuk memprioritaskan program-program

lainnya yaitu penanganan pengaduan nasabah, transparansi informasi produk

perbankan, dan pembentukan lembaga mediasi perbankan independent. Hal ini

dilator belakangi oleh adanya kebutuhan untuk segera memberikan perlindungan

kepada nasabah bank terkait dengan cukup maraknya pengaduan-pengaduan

nasabah yang dimuat dalam media massa.

Pertanggungjawaban PT.Bank Sumut syariah apabila nasabah mengalami

kerugian yaitu dengan cara melakukan perdamaian berupa pengaduan langsung

ke Bank bersangkutan apabila terjadi kekeliruan untuk selanjutnya diproses untuk

dibuktikan guna pemberian ganti rugi.


BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A.Kesimpulan

Dari pembahasan permasalahan pada Bab IV dapat diambil beberapa

kesimpulan yaitu :

1. Perlindungan hukum terhadap nasabah bank ditinjau dari undang-undang

no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan jaminan

kepastian hukum yang diberikan pihak bank kepada nasabah karena pada

dasarnya undang-undang inilah yang melindungi konsumen termasuk

halnya nasabah secara umum.Sesuai undang-undang perlindungan

konsumen maka bank selaku pelaku usaha berkewajiban melayani nasabah

secara benar dan jujur serta memberikan informasi yang benar,jelas dan

jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikan.


2. Pertanggungjawaban bank apabila nasabah mengalami kerugian adalah

dengan menangani dan menyelesaikan berbagai keluhan dan pengaduan

nasabah,untuk menghindari berlarut-larutnya masalah yang terjadi.

Pengaduan nasabah dilakukan dengan standar waktu yang ditentukan dan

berlaku secara umum.

B. Saran

1. Pihak perbankan,dalam hal ini PT.Bank Sumut Syariah hendaknya dapat

bekerjasama dengan lembaga konsumen atau badan lain yang dianggap bisa

mewakili kepentingan nasabah sehingga secara bersama-sama dapat

merumuskan klausula yang memenuhi kebutuhan para pihak dan tidak

melanggar unsur kepatutan demi kepastian hukum dan sekaligus juga harus

diusahakan kesepakatan penafsiran atas klausa-klausa yang bersangkutan.

2. Bank Indonesia sebagai bank yang memiliki otoritas penuh dalam pembuatan

kebijaksanaan hendaknya dapat mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada

masyarakat mengenai adanya hak nasabah untuk mengajukan segala hal yang

merugikannya kepada Lembaga Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.

62


DAFTAR PUSTAKA A. BUKU

Arrasjid, Chainur, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000. Darus, Mariam, Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau dari Segi Standar

Kontrak (Baku), Makalah Pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, BPHN-Bina Cipta, Jakarta, 1990.

Djumhana, Muhammad, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2006. Fuady, Munir, Hukum Perbankan Modern, Buku I, PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung, 1999. Gandi, Perlindungan Konsumen Dilihat dari Sudut Pengaturan Standarisasi

Hasil Industri, Makalah Pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, BPHN – Binacipta, Jakarta, 1980.

Huijbers, Theo, Filsafat Hukum, Kanisius, Jakarta, 1990. Mertokusumo, Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar,

Liberty, Yogyakarta, 1986.


Nasution, A.Z, Iklan dan Konsumen (Tinjauan dari Sudut Hukum dan Perlindungan Konsumen), Dalam Manajemen dan Usahawan Indonesia, Nomor 3 Thn. XXIII, LPM FE-UI, Jakarta, 1994.

-------- Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diedit Media, Jakarta,

2002. R, R. Tjipto Adinugroho, Perbankan Masalah Permodalan Dana Potensial,

Padya Paramita, Jakarta, 1985. Santoso, Ruddy Tri, Mengenal Dunia Perbankan, Andi Offset, Yogyakarta, 1996. Sidabalok, Janus Sidabalok, Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra

Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cetakan XXII, Intermasa, Jakarta, 1989. Suryana, Ading, Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Perhatian Terhadap

Kepentingan Konsumen Produk Pangan, Makalah pada Seminar Nasional Upaya Peningkatan Perlindungan Konsumen Produk Pangan, UGM, 10 Januari 1989, Yogyakarta, 1989.

Suyatno, Thomas, dkk, Kelembagaan Perbaikan, Gramedia, Jakarta, 1997. Syahdeini, St. Remy,ni, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang

Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank, IBI, Jakarta, 1993. Syahrir, Deregulasi Ekonomi Sebagai Jalan Keluar Peningkatan

Perhatian Terhadap Kepentingan Konsumen, Makalah Pada Seminar Demokrasi Ekonomi dan Arah Gerakan Perlindungan Konsumen, YLKI-CESDA-LP3ES, 11 Mei 1993, Jakarta, 1993.

Tebbens, Harry Duintjer, International Product Liability, Sijthoff &

International Publishers, Netherland, 1980. Toar, Agnes M, Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya

di Beberapa Negara, DKIH Belanda-Indonesia, Ujung Pandang, 1988. Usman, Rahmadi, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Gramedia

Pustaka Utama, Jakarta, 2001. B. Peraturan Perundang-undangan

64

65


Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pustaka Yustisia,Yogyakarta, 2006.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, PT.Gramedia Pustaka

Utama, Jakarta, 2003. Kitab Undang-undang hukum perdata,PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Documents

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/12130/1/09E02003.pdf · kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi