Upload
dion-prayoga
View
231
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 1/142
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYAPERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA
INVESTASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI JUNCTOUNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
INVESTOR PROTECTION AGA INST THE LAW FIRM BANKRUPTCY
FUTURES BROKERS IN COOPERATION AGREEMENT WITH
RELATED INVESTMENT LAW NUMBER 32 YEAR 1997 CONCERNING
THE COMMODITY FUTURES TRADING JUNCTO LAW NUMBER 37
YEAR 2004 ON DELAY BANKRUPTCY AND DEBT OBLIGATIONS
SKRIPSI
Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat pada Progam Strata-1 JurusanIlmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia
Oleh :
RIMEI SUMINAR
3.16.09.010
Dibawah Bimbingan :
Arinita Sandria S.H.,M.HumNIP. 4127 3300 006
JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
2013
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 2/142
iv
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN
SURAT PERNYATAAN
KATA PENGANTAR ............................................................ i
DAFTAR ISI ............................................................ iv
ABSTRAK …………………………………………
vii
ABSTRACT ............................................................ viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ……………………….. 1
B. Identifikasi Masalah ……………………….. 8
C. Maksud dan Tujuan Penelitian ……………………….. 9
D. Kegunaan Penelitian ……………………….. 9
E. Kerangka Pemikiran ……………………….. 10
F. Metode Penelitian ……………………….. 18
BAB II RUANG LINGKUP PERDAGANGAN SERTA BERJANGKA KOMODITI
DAN TINJAUAN TETANG KEPAILITAN SERTA RUANG LINGKUP
PERJANJIAN
A. Perdagangan Berjangka Komoditi ……………………….. 23
B. Tinjauan Kepailitan ……………………….. 45
C. Ruang Lingkup Perjanjian ……………………….. 78
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 3/142
v
BAB III PERJANJIAN INVESTASI ANTARA INVESTOR DENGAN
PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA
A. Dasar Hukum Untuk Melaksanakan Investasi ………. 99
B. Kasus-Kasus Tentang Investasi di Perusahaan Pialang Berjangka 108
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA
PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA
INVESTASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI JUNCTO
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Pailitnya
Perusahaan Pialang Berjangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Juncto Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang ……………………….. 113
B. Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Kerjasama Investasi
Sehubungan dengan Pailitnya Perusahaan Pialang Berjangka
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi Juncto Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang ………………………… 119
BAB V PENUTUP
A. Simpulan ……………………….. . 127
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 4/142
vi
B. Saran ………………………… 128
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 5/142
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas
berkat, rahmat serta karunia-NYA, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan
penulisan ini dengan judul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR
ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM
PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUM
2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG
Penulisan ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Komputer
Indonesia , Bandung. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan ini
masih jauh dari sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode
penulisan, dari segi penggunaan tata bahasa maupun dalam pembahasan
materi. Semua ini dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis oleh karena itu,
Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun kepada
Penulis, yang dikemudian hari Penulis dapat memperbaiki segala kekuranganya.
Selama penulisan ini, Penulis selalu mendapatkan dukungan, bimbingan,
dorongan, serta semangat dari semua pihak yang telah membantu Penulis. Oleh
karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada pembimbing yang terhormat, yakni Yth. Ibu Arinita Sandria, S.H., M.Hum.
selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 6/142
ii
pikirannya untuk membimbing Penulis dalam penulisan ini. Selain itu Penulis
juga ingin mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada:
1. Yth. Bapak Dr. Ir. Eddy Suryanto Soegoto, M.Sc, selaku Rektor Universitas
Komputer Indonesia;
2. Yth. Ibu Prof. Dr. Umi Narimawati, Dra. S.E. M. Si., selaku Wakil Rektor
Bidang Akademik Universitas Komputer Indonesia;
3. Yth. Ibu Prof. Dr. Hj. Ria Ratna Ariawati, S.E., M.S, AK., selaku Wakil Rektor
Bidang Administrasi dan Keuangan Universitas Komputer Indonesia;
4. Yth. Prof. Dr. Hj. Aelina Surya, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
Universitas Komputer Indonesia;
5. Yth. Ibu Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas
Hukum Universitas Komputer Indonesia;
6. Yth. Hetty Hassanah, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas
Komputer Indonesia;
7. Yth. Ibu Rahmani Puspitadewi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Fakultas Hukum
Universitas Komputer Indonesia;
8. Yth. Ibu Febilita Wulansari, S.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas
Komputer Indonesia;
9. Yth. Bapak Dwi Iman Muthaqin, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum
Universitas Komputer Indonesia;
10. Yth ibu Yani Brilyani Tivipah, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum
Universitas Komputer Indonesia;
11. Yth ibu Muntadhiroh Alchujjah, S.H., LLM., selaku Dosen Fakultas Hukum
Universitas Komputer Indonesia;
12. Yth. Ibu Rika Rosilawati R, A.Md., selaku Staf Sekretariat Fakultas Hukum
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 7/142
iii
Universitas Komputer Indonesia;
13. Yth. Bapak Wahdi Suwardi (Pak Murai), selaku Pegawai di lingkungan
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
14. Seluruh Staf Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Komputer
Indonesia;
Kepada Orang Tuaku dan kaka-kaka ku yang telah memberikan
dorongan dan doa sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan ini,
serta kepada Yth. Alm. Bapak Prof. Dr. H . R. Otje Salman Soemadiningrat,
S.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
Buat temen-temen fakultas Hukum, Rani, Andi, Firdausi, Maychal, Gerry,
Amal dan teman-teman dijurusan lain yang selalu memberikan masukan dan
spirit dalam penulisan ini serta pacarku Gilang Purwa Setia yang memberikan
wawancara dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
Dengan demikian Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua
pihak yang Penulis sebutkan, dan apabila ada yang tidak tersebutkan Penulis
mohon maaf, dengan besar harapan semoga Tulisan ini dapat bermanfaat
khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak
yang telah membantu dalam penulisan ini, semoga segala amal dan kebaikannya
mendapatkan berkat yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa, Amin.
Bandung, Juli 2013
Penulis
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 8/142
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku
A. Qiram Syamsudin Meliala, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian BesertaPerkembangannya, Liberty, Yogyakarta, 1985.
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bhakti, Bandung,1990.
C. Asser’s, Pengajian Hukum Perdata Belanda, Dian Rakyat, Jakarta1991.
Christhophorus Barutu, Sejarah dan Peraturan, DepartemenPerindustrian dan Perdagangan, Badan Pengawasan danPerdagangan Berjangka Komoditi, Jakarta, 2000.
Fred Tumbuan, Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997.
Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan,
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
Jono, Hukum Kepailitan, Cetakan. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008;Mariam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya
Bhakti, Jakarta, 2001.
Martiman Prodojhamidjojo, Proses Kepailitan Menurut PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan, CV. MandarMaju, Jakarta, 1999.
Marzuki Usman Singgih Riphat Syahrir Ika, Pengetahuan Dasar Modal ,Jurnal Keuangan dan Moneter, Jakarta, 1997.
Munir Fuady, Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori Dan Praktek), Cetakan.Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
Otje Salman Soemadiningrat, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan,Membuka Kembali , Refika Aditama, Bandung, 2004.
Purwosutjipto, Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 8:Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, PT.Djambatan, Jakarta, 1992.
Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
Rahayu Hartini, Edisi Revisi Hukum Kepailitan, UUM Pers, Malang, 2007.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 9/142
Retnowulan Sutantio, Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan,
Cetakan. Pertama, Varia Yustisia, 1996.
Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Sinar Grafika, Jakarta,2001.
Siti Soemarti Hartono, Pengantar Hukum Kepailitan Dan PenundaanPembayaran, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas
Gajah Mada, Jogjakarta, 1983.
__________________, Seri Hukum Dagang, Pengantar HukumKepailitan dan Penundaan Pembayaran, Seksi Hukum DagangFakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Jakarta, 1993.
Sri Rejeki Hartono,Hukum Kepailitan, UMM Pers, Malang, 2008.
Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1994.
Subekti, Tjirosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PradnyaParamitha, Jakarta, 2001.
Surajiman, Perjanjian Bernama, Posbakum, Jakarta, 2001.
Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan MemahamiFaillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4Tahun 1998 , Pustaka Grafiti, Jakarta, 2002.
Widjarnako, Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan TerhadapSektor Perbankan, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, YayasanPengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999.
Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Sumur Bandung,
Bandung, 1996.
Zainal Asiki, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia ,PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2000.
B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 10/142
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka
Komoditi
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982 tentang Bursa Komodi
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Perdagangan Komoditi Berjangka
C. Makalah
Hetty Hassanah, Up-Grading Refreshing Course-Legal ResearchMethodolog, makalah disampaikan dalam Seminar FakultasHukum Unikom, pada tanggal 12 Februari 2011.
Parwoto Wignjosumarto, Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas dalamPerkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang , Makalah disampaikan pada pelatihan Calon HakimPengadilan Niaga di Hotel Bumiraksa, Jakarta, 2006.
D. Situs
http://kasusinvestasi.bappebti.go.id
http://bisniskeuangan.compas.com/read/waspadaiinvestasibodong.
http://kasus-kasus.hukumonline.com
http://kerjasamainvestasi.detik.com
http://pialangberjangka.google.com
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 11/142
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 12/142
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Investasi secara harfiah diartikan sebagai aktivitas atau kegiatan
penanaman modal, sedangkan investor adalah orang atau badan hukum
yang mempunyai uang melakukan investasi atau penanaman modal. 1
Kegiatan penanaman modal bukanlah hal yang baru dalam peradaban
manusia, karena sudah sejak zaman dahulu masyarakat melakukan
berbagai bentuk investasi. Pada zaman dahulu masyarakat melakukan
investasi dalam bentuk investasi yang dilakukan secara langsung seperti,
investasi dalam bentuk ternak, pembelian tanah dalam pertanian, atau
investasi dalam pembuatan perkebunan dan lain sebagainya.
Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu
teknologi, corak dan ragam investasi juga mulai mengalami
perkembangan, dari investasi yang bersifat kebendaan dan dilakukan
secara langsung menjadi investasi terhadap modal atau bentuk-bentuk
investasi yang baru seperti surat berharga, barang komoditi utama,
seperti saham, obligasi, komoditi pekerbunan, seperti kelapa sawit, karet,
minyak bumi dan lain-lain.
Dunia investasi mulai menjadi ramai pada waktu kegiatan
pembebasan tanah jajahan yang dilakukan oleh negara-negara Eropa.
Pada abad ke- 16 pada saat bank mulai dikenal, yaitu sebagai lembaga
tempat mempertemukan orang yang mempunyai kelebihan dana dengan
1
Marzuki Usman Singgih Riphat Syahrir Ika, Pengetahuan Dasar Modal ,Jurnal Keuangan dan Moneter, Jakarta, 1997, Hlm. 45.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 13/142
2
orang yang membutuhkan dana dengan memberikan imbalan dari pihak
yang membutuhkan dana kepada yang memberikan dana pinjaman
sesuai ketentuan lembaga bank.
Berinvestasi tidak dapat lepas dari risiko, karena dalam setiap
investasi pasti terdapat risiko yang besarnya tergantung dari jenis
investasi tersebut dan pengetahuan para pihak yang terlibat dalam
investasi tersebut. Perkembangan investasi yang semakin cepat dimulai
dengan terbentuknya pasar modal yang disebabkan oleh pelaku usaha
yang kekurangan modal. Banyak investasi yang dialihkan dari investasi
secara langsung kepada investasi surat berharga, terutama oleh investor
mandiri atau kecil dan menengah maupun oleh investor besar yang
kurang menyukai risiko.
Investor adalah orang yang menanamkan uangnya dalam usaha
dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, namun dapat dikatakan
sebagai pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi. Investor pada
umumnya dapat digolongkan menjadi dua yaitu:
1. Investor individual (individual/retail investors) adalah investor
yang terdiri dari individu-individu yang melakukan aktivitas
investasi.
2. Investor Institusional (Institutional Investors) biasanya terdiri
dari perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan
dana bank dan lembaga simpan pinjam, lembaga dana
pension, maupun perusahaan investasi.2
2 Christhophorus Barutu, Sejarah dan Peraturan, Departemen
Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengawasan dan Perdagangan BerjangkaKomoditi, Jakarta, 2000, Hlm.1.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 14/142
3
Keberadaan Bursa Komoditi di Indonesia diawali terjadinya
berbagai kasus penipuan tahun 1970- an yang dilakukan beberapa
perusahaan komisioner yang menjalankan kegiatan penyaluran amanat
kontrak berjangka komoditi dari nasabah di dalam negeri ke bursa
berjangka luar negeri. Perusahaan komisioner pada praktiknya tidak
melakukan penyaluran amanat dari nasabah tersebut ke bursa komoditi
diluar negeri bahkan lebih parah lagi banyak nasabah yang dilarikan
perusahaan komisioner. Akibat keadaan tersebut pada tahun 1977,
Menteri Perdagangan pada waktu itu melarang kegiatan perdagangan
berjangka komoditi dengan penyerahan kemudian.3
Peran perdagangan berjangka yang diharapkan mampu untuk
menunjang perekonomian pada umumnya. Pada tahun 1982 pemerintah
mengeluarkan aturan tentang perdagangan berjangka yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 1982 tentang Bursa Komoditi, yang diikuti
dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1982 tentang
Pendirian dan Pokok-Pokok Organisasi Bursa Komoditi. Pada saat ini
perdagangan komoditi diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
1997 tetang Perdagangan Berjangka Komoditi.4. Pada waktu itu
pengawasan perdagangan komoditi dilakukan oleh Badan Pelaksana
Bursa Komoditi (BAPPEBTI) yang berada dibawah kewenangan
Derpartemen Perdagangan kemudian terdapat aturan lain seperti
Perjanjian kerjasama antara investor dengan perusahaan pialang
merupakan dasar hukum utama dan acuan bagi para pihak untuk
3 Info Investasi , http://www.bappebti.go.id. Diakses Pada Hari Kamis, 28
Februari 2012, pukul 20.02 WIB.4
Christhophorus Barutu, Op.cit, Hlm 19.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 15/142
4
melaksanakan investasi dari investor di Bursa Berjangka. Beberapa hal
yang harus diketahui tentang kerjasama investasi antara investor dengan
perusahaan pialang berjangka diantaranya:5
1. Kedudukan Investor Terhadap Pialang/ Wakil Pialang
Berjangka Investor adalah pemilik modal yang
mengamanatkan modalnya untuk diinvestasikan di bursa
berjangka melalui pialang/wakil pialang berjangka dengan
demikian terlihat bahwa pialang/wakil pialang berjangka hanya
sebagai pihak perantara terhadap keinginan investasi yang
akan dilakukan oleh investor.
2. Sistim Investasi di Bursa Berjangka
Pelaksanaan investasi yang sudah ditanamkan melalui
pialang/wakil pialang berjangka adalah dengan jalan membeli
kontrak-kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa
berjangka.
Seiring dengan perkembangannya banyak perusahaan yang
dinyatakan pailit, salah satu penyebabnya adalah lemahnya aturan
hukum yang dibuat oleh pemerintah sebagai regulator, sehingga
kelemahannya itu dimanfaatkan oleh para pialang untuk berbuat curang
terhadap investor. Perusahaan yang telah dinyatakan pailit dapat
berimbas kepada perusahaan lainnya. Lembaga kepailitan merupakan
salah satu kebutuhan pokok di dalam aktivitas bisnis karena adanya
status pailit merupakan salah satu sebab pelaku bisnis keluar dari pasar.
Apabila pelaku bisnis sudah tidak mampu lagi untuk bermain diarena
5 Ibid. Hlm.20.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 16/142
5
pasar, maka dapat keluar dari pasar dalam hal seperti inilah kemudian
lembaga kepailitan itu berperan.6
Realisasi dan tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak
investor sebagai pihak yang berkaitan dengan masalah kepailitan adalah
merevisi Undang-Undang Kepailitan sebagaiman diatur dalam Staatsblad
Nomor 217 Tahun 1905 tentang Peraturan Kepailitan juncto Staatsblad
Nomor 348 Tahun 1906 tentang Peraturan Kepailitan menjadi Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan yang dikeluarkan
pada tanggal 22 April 1998. Pada tanggal 9 September 1998 Perpu
Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan
disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Kepalitian menjadi Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang. Salah satu produk hukum yang bertujuan untuk
menjamin kepastian,ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang
berisi keadilan dan kebenaran yang diperlukan saat ini untuk mendukung
pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan mengenai
kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.7
Tujuan utama dari perubahan peraturan perundang-undangan
yang dimaksud di atas untuk memberikan keseimbangan antara investor
dengan perusahaan pialang berjangka menghadapi masalah kepailitan,
memberikan kepasdatian proses, baik menyangkut waktu, tata cara,
6 Rahayu Hartini, Edisi Revisi Hukum Kepailitan, UUM Pers, Malang,2007, Hlm. 3.
7 Tujuan Menghadapi Keseimbangan Masalah Kepailitan,
http://budisastra.info/home. Diakses Pada Hari Senin, 18 Maret 2012, pukul,20.00 WIB.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 17/142
6
tanggung jawab pengelolaan harta pailit dan memudahkan penyelesaian
hutang piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif.8
Pailit pada dasarnya merupakan suatu hal, di mana keadaan
debitor (pihak yang berutang) yang berhenti membayar atau tidak
membayar hutang-hutangnya pada kreditor (pihak yang memberi utang).
Berhenti membayar bukan berati sama sekali tidak membayar, tetapi
dikarenakan suatu hal pembayaran akan utang tersebut tidak berjalan
sebagaimana mestinya, jadi apabila debitor mengajukan permohonan
pailit, maka debitor tersebut tidak dapat membayar utang-utangnya atau
tidak mempunyai pemasukan lagi bagi perusahaannya untuk menunaikan
pembayaran utang.
Tindakan pailit adalah suatu sitaan umum atas semua kekayaan
debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh
Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Harta Pailit akan
dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan Kreditor. Prinsip
Kepailitan yang demikian ini merupakan realisasi dari ketentuan Pasal
1131 dan 1132 KUHPerdata yaitu kebendaan milik debitor menjadi
jaminan bersama-sama bagi semua kreditor yang dibagi menurut prinsip
keseimbangan atau Pari Pasu Prorata Parte.
Fenomenanya dapat dilihat dari contoh kasus yang telah terjadi
pada perusahaan pialang PT. Delta Indotama Gold mereka mengadakan
perjanjian untuk melakukan investasi, di mana satu pihak sepakat untuk
berinvestasi dan pihak lain mengelola investasi sesuai keinginan pihak ke
satu. Perjanjian ini dibuat oleh PT. Delta Indotama Gold karena untuk
8 Widjarnako, Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan
Terhadap Sektor Perbankan, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, YayasanPengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, Hlm. 73.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 18/142
7
meluruskan kekeliruan dan memberikan himbauan pada investor dari
permasalahan yang sering muncul, dalam kenyataannya biasanya
perjanjian dibuat secara sepihak oleh pialang atau pedagang berjangka
yang diajukan kepada investor untuk disetujui. Memerlukan ketelitian dan
kehati-hatian dari investor karena dalam pelaksanaanya banyak pialang
dan pedagang berjangka yang hanya menginformasikan keuntungan
yang besar tanpa disertai penjelasan tentang resiko yang memadai. Jika
suatu saat perusahaan mengalami kerugian dalam jangka panjang maka
perusahaan akan mengajukan pailit dan mengatur proses penyelesaian
pengembalian modal dan penundaan pembayaran utangnya.
Hal diatas jelas akan menimbulkan risiko yang lebih besar
terhadap investor karena akan menimbulkan kerugian yang besar
terhadap investasi mereka karena mereka tidak mampu memprediksikan
apa yang akan terjadi dengan investasi mereka, sehingga akan
menyebabkan investor akan menarik diri dalam melakukan investasi di
Bursa Berjangka.
Berdasarkan kasus yang terjadi di atas maka PT. Delta Indotama
Gold menginginkan agar investor mendapatkan perlindungan hukum dari
tindakan kekeliruan mereka yang akan merugikannya. Perlindungan
hukum yang diberikan bukanlah perlindungan yang diberikan ketika
komoditi atau kontrak berjangka yang dimiliknya turun, kerugiannya akan
dibayar atau diganti, akan tetapi perlindungan disini adalah sebuah
perlindungan hukum dimana investor dijamin oleh sebuah sistem hukum
atau aturan main yang akan memberikan jaminan terhadap pemenuhan
hak-hak dan pelaksanaan kewajiban dari investor tersebut.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 19/142
8
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka
penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan
dituangkan dalam bentuk Penulisan Skripsi yang berjudul :
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA
PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIAN
KERJASAMA INVESTASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 37
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG”.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, selanjutnya dapat
dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi investor
atas pailitnya perusahaan pialang berjangka berdasarkan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan
Berjangka Komoditi Juncto Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam perjanjian
kerjasama investasi sehubungan dengan pailitnya perusahaan
pialang berjangka berdasarkan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Juncto
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 20/142
9
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
C. Maksud dan Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perlindungan hukum
bagi investor atas pailitnya perusahaan pialang berjangka
berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi Juncto Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang.
2. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa dalam
perjanjian kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan
pialang berjangka sehubungan dengan pailitnya perusahaan pialang
berjangka berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997
tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Juncto Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang.
D. Kegunaan Penelitian
Penulisan hukum ini diharapkan dapat memperoleh kegunaan, baik
secara teoritis maupun praktis.
1. Segi Teoretis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rumusan pemikiran
umumnya di bidang ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum
Kepailitan.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 21/142
10
2. Segi Praktis
Diharapkan dapat memberikan masukan bagi investor untuk lebih
memahami perlindungan dan hak-hak bagi investor atas kepailitan
perusahaan pialang berjangka dan diharapkan dapat menerapkan
sistem penyelesaian sengketa kerjasama investasi yang sudah ada
sehubungan dengan pailitnya perusahaan pialang berjangka.
E. Kerangka Pemikiran
Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia 1945 yang berbunyi:
“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahannegara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia danseluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukankesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlahkemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Republik negara Indonesia, yang terbentuk dalamsuatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatanrakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa,kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalampermusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkankeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
menjelaskan tentang lima sila dari Pancasila. Pancasila secara
substansial merupakan konsep luhur dan murni. Luhur karena telah
mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan
abstrak. Murni karena kedalaman substansial yang mencangkup
beberapa pokok, baik agamis, ekonomis, ketuhanan, sosial, dan budaya
yang memiliki corak partikular sehingga Pancasila secara konsep dapat
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 22/142
11
disebut sebagai suatu sistem tentang segala hal, karena secara
konseptual seluruh hal yang tertuang dalam sila-sila berkaitan erat dan
tidak dapat dipisahkan.9
Tujuan negara Indonesia dirumuskan dengan Pemerintahan
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan iktu melaksanakan
ketertiban dunia,yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial sedangkan prinsip dasar yang dipegang teguh untuk
mencapai tujuan itu adalah dengan menyusun kemerdekaan Indonesia itu
dalam suatu susunan Negera Republik Indonesia yang berkedaulatan
rakyat dan berdasarkan Pancasila. Rumusan dalam alinea keempat
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus menegaskan
beberapa hal, yaitu:
1. Negara Indonesia mempunyai fungsi sekaligus menjadi
tujuannya, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.
2. Negara Indonesia berbentuk Republik dan berkedaulatan
rakyat.
3. Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila, yaitu
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan
9
Otje Salman Soemadiningrat, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan,Membuka Kembali , Refika Aditama, Bandung, 2004, Hlm. 158.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 23/142
12
beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang di pimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Berkaitan dengan konsep Welfare State di mana, tujuan negara
adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat seperti konsep
yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham yaitu konsep The Greatest
Happiness Of The Greatest Number , kesejahteraan menjadi dasar utama
bagi kaum masyarakat untuk berbahagia. Salah satu cara yang
digunakan untuk mencapai kesejahteraan tersebut dengan di bukanya
perusahaan investasi di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Investasi dapat disebut juga dengan penanaman modal, yang
dijelaskan pada bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2007 tentang Penanaman Modal yaitu:
“Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam
modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun
penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah
Republik Indonesia.”
Berdasarkan ketentuan dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tersebut investasi
dapat disebut juga penanaman modal yang terdapat dua jenis modal
yaitu:
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 24/142
13
1. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan
menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah
negara Republik Indonesiia yang dilakukan oleh penanam
modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam
negeri.
2. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal
untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia
yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang
menggunakan modal asing maupun yang berpatungan dengan
penanam modal dalam negeri.
Pengertian investor yang disebut Penanam Modal dalam Pasal 1
ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal yang berbunyi:
“Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang
dapat melakukan penanam modal dalam negeri dan penanam
modal asing.”
Menurut penjelasan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diatas modal dibagi menjadi dua
yaitu:
1. Investor asing atau penanam modal asing adalah
perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan
hukum asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan
penanaman modal di wilayah Republik Indonesia.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 25/142
14
2. Investor dalam negeri atau penanam modal dalam negeri
adalah perseorangan warga negara Indonesia, negara
Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman
modal di wilayah negara Republik Indonesia.
Masyarakat dapat berinvestasi secara langsung di perusahaan
asing atau perusahaan negara lain dengan bentuk modal yang berwujud
maupun tidak berwujud maupun berinvestasi secara tidak langsung di
pasar modal atau pasar uang. Salah satu contoh investasi langsung yaitu
di perusahaan pialang berjangka.
Penanaman modal dalam kerjasama investasi antara investor
dan perusahaan pialang ini berupa saham yang akan di kelola di Bursa
Berjangka. Pengertian Bursa Berjangka terdapat dalam Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka
Komoditi yang berbunyi:
“Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan
dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli
Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak
berjangka.”
Terdapat pula pengertian Pialang Berjangka yang di muat dalam
Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebutPialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan jual beliKomoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabahdengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu
sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.”
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 26/142
15
Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi penjelasan Margin pada
bunyi pasal diatas adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus
ditempatkan oleh Nasabah pada Pialang Berjangka.
Kegiatan kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan
pialang berjangka berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam
Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi:
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata kesepakatan dalam
perjanjian kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan
pialang berjangka berlaku sebagai undang-undang yang harus disepakati
oleh kedua belah pihak yang bersepakat dalam pelaksanaan investasi.
Suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
Berkaitan dengan masalah kepailitan tersebut maka Pemerintah
mengeluarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang. Pengertian kepailitan termuat dalam Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi:
“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit
yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 27/142
16
dibawah Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini.”
Menurut Siti Soemarti Hartono pailit adalah mogok melakukan
pembayaran.10 Pailit dalam ilmu khasanah ilmu pengetahuan hukum
diartikan sebagai keadaan debitor yang berutang berhenti membayar atau
tidak membayarnya utang-utangnya, hal ini tercermin dalam Pasal 2 ayat
(1) Undang-Udang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa:
“ Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidakmembayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dandapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baikatas permohonanya sendiri maupun atas permohonan satu ataulebih kreditornya.”
Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
tersebut permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor dapat
diajukan oleh debitor sendiri. Istilah dalam Bahasa Inggris disebut
voluntary petition, kemungkinannya tersebut menurut Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang bukan saja untuk kepentingan kreditornya tetapi
dapat pula diajukan untuk kepentingan debitornya sendiri.
Debitor dapat mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya
hanya apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor
10 Siti Soemarti Hartono, Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan
Pembayaran, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada,Jogjakarta, 1983. Hlm.8.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 28/142
17
2. Debitor sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh
waktu dan telah dapat ditagih
Maksudnya yaitu apabila debitor tersebut tidak sanggup atau tidak
mampu membayar utang-utangnya sehingga menimbulkan perebutan
harta debitor tersebut oleh pihak kreditur, maka perlu pengaturan hukum
agar utang-utang debitur dapat dibayar secara adil dan tertib.
Berkaitan dengan penjelasan di atas terdapat pula lembaga
kepailitan yang berfungsi sebagai berikut:
1. Sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditornya bahwa
debitur tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung
jawab atas semua utang-utangnya kepada semua kreditur
2. Memberikan jaminan kepada debitor terhadap kemungkinan
eksekusi masal oleh kreditur-krediturnya
Asas-asas kepailitan yaitu:
1. Asas Keseimbangan
Fungsi kepailitan adalah dapat mencegah terjadinya
penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor
yang tidak jujur dan di lail pihak mencegah kreditur yang tidak
baik.
2. Asas Kelangsungan Usaha
Terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor
yang prospektif tetap dilangsungkan.
3. Asas Keadilan
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 29/142
18
Ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan
bagi para pihak berkepentingan. Asas ini mencegah terjadinya
kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan
pembayaran atas tagihan-tagihan masing-masing terhadap
debitor dengan tidak memperdulikan krediturnya.
4. Asas Integrasi
Sistem hukum formil dan materiilnya merupakan satu kesatuan
yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara
perdata nasional.
Para Pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit yang
tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu:
1. Debitur
2. Seorang kreditur atau lebih
3. Kejaksaan
4. Bank Indonesia
5. Badan Pengawasan Pasa Modal
6. Menteri Keuangan
F. Metodologi Penelitian
Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun
skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Spesifikasi Penelitian
Spesipikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 30/142
19
digunakan dengan cara menggambarkan data dan fakta baik
berupa:
a. Data sekunder bahan hukum primer berupa peraturan
perundang-undangan antara lain:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata)
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi
4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang
6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal
7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas
8) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982
tentang Bursa Komodi
9) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Perdagangan Komoditi
Berjangka
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 31/142
20
b. Data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin atau
pendapat para ahli hukum terkemuka.
c. Data sekunder bahan hukum tersier berupa bahan-bahan
yang di dapat dari majalah, brosur, artikel-artikel, surat
kabar dan internet.
Berdasarkan data diatas maka penulis bertujuan untuk
menggambarkan secara lengkap ciri-ciri keadaan, perilaku
kepribadian, perilaku kelompok dengan memisahkan data
yang telah terkumpul untuk kemudian ditafsirkan, digambarkan
sejauh mana upaya penegak hukum dalam melaksanakan
itikad baik dalam melakukan perjanjian dan cara penyelesaian
sengketa perjajanjian perkara perdata tersebut.
2. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum
yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara
yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma,
asas atau dogma-dogma.11 Pada penulisan hukum ini, penulis
mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal yaitu
penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal
dalam undang-undang. Penafsiran yang dilakukan dengan
hukum sosiologis yaitu penafsiran yang dilakukan
mengahadapi kenyataan bahwa kehendak pembuatan
undang-undang yang tertuang dalam bentuk perjanjian
11 Hetty Hassanah, Up-Grading Refreshing Course-Legal Research
Methodolog, makalah disampaikan dalam Seminar Fakultas Hukum Unikom,pada tanggal 12 Februari 2011, Bandung, Hlm. 6.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 32/142
21
ternyata tidak sesuai lagi dengan tujuan sosial yang
seharusnya dijadikan contoh pada saat ini.
3. Tahap Penelitian
a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh
bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang
berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian berjangka.
b. Penelitian Lapangan (Field Research)
Penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan
melengkapi studi kepustakaan dengan wawancara.
4. Tehnik Pengumpulan Data
Tehnik Pengumpulan Data yang dilakukan penulis adalah
sebagai berikut:
a. Studi Dokumen, yaitu tehnik pengumpulan data yang
berupa data primer, sekunder dan tersier yang
berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.
b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan
pihak Riki sebagai Owner PT.Indotama Gold dengan
cara mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu untuk
memperlancar proses wawancara.
5. Metode Analisis Data
Hasil Penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif untuk
mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hirarki
peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan-
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 33/142
22
ketentuan yang satu telah bertentangan dengan ketentuan
lainnya serta menggali hukum yang tidak tertulis.
6. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian diambil untuk mendapatkan data yang
dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:
a. Perpustakaan
1) Universitas Komputer Indonesia Jl. Dipati Ukur No.112
Bandung
2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran
Jl. Imam Bonjol No. 21 Bandung
b. Intansi
1) PT. Indotama Gold Jl. Surapati Core Ruko 1H,
Bandung
c. Situs
1) www.hukumonline.com
2) www.suaramedia.com
3) www.detik.com
4) www.google.com
5) www.bappebti.com
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 34/142
23
BAB II
RUANG LINGKUP PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DAN
TINJAUAN TENTANG KEPAILITAN SERTA RUANG LINGKUP PERJANJIAN
A. Perdagangan Berjangka Komoditi
1. Sejarah Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia
Kehadiran perdagangan berjangka komoditi di Indonesia
sebenarnya sudah lama ada, akan tetapi perdagangan dilakukan
melalui bursa berjangka yang ada di luar Indonesia. Pada waktu itu
banyak perusahaan asing yang bekerjasama dengan perusahaan
lokal menjalankan kegiatan penyaluran amanat nasabah ke bursa
berjangka luar negeri melalui beberapa perusahaan komisioner.12
Seiring perkembangan jaman dengan maraknya kasus penipuan
yang terjadi, maka pada tahun 1977, Menteri Perdagangan saat itu
menerbitkan SK No. 03/m/INS/77 tentang Pelarangan Kegiatan
Perdagangan Berjangka Komoditi sehingga membuat perkembangan
perdagangan berjangka menjadi terhambat/mundur. Pemerintah
masih menganggap penting keberadaan perdagangan berjangka, hal
ini terlihat lima tahun kemudian tepatnya pada tahun 1982 Pemerintah
membentuk suatu badan untuk mempersiapkan pendirian bursa
komoditi di Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1982 tentang Bursa Komoditi, serta membentuk badan pelaksanaan
perdagangan Berjangka Komoditi dibawah Departemen Perdagangan
(BAPPEBTI).
12 Christhophorus Barutu, Op.cit . Hlm.10
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 35/142
24
Bertahun-tahun Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka
Komoditi (BAPPEBTI) menyiapkan keperluan untuk lahirnya bursa
berjangka pertama di Indonesia, setelah keluarnya Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi,
persiapan untuk membentuk bursa komoditi juga semakin mantap.
Pada tanggal 21 November 2000, izin usaha bursa berjangka
pertama dikeluarkan oleh BAPPEBTI, melalui Surat Keputusan Nomor
02/BAPPEBTI/SI/XI/2000 tentang Pemberian Izin Usaha Untuk
Menyelenggarakan Bursa Berjangka Kepada PT Bursa Berjangka
Jakarta. Pada saat itu Bursa Berjangka pertama yang dinamakan
Bursa Berjangka Jakarta resmi berdiri dan pada tanggal 15 Desember
2000 untuk pertama kalinya Bursa Berjangka Jakarta melakukan
transaksi berjangka.
2. Pengertian Perdagangan Berjangka
Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut
Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan
dengan jual beli Komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan
Kontrak Berjangka dan Opsi Atas Kontrak Berjangka. Menurut Pasal 1
ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untukmembeli atau menjual komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempatdan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan,dan termasuk dalam pengertian Kontrak Berjangka ini adalah Opsi Atas Kontrak Berjangka.”
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 36/142
25
Opsi Atas Kontrak Berjangka tedapat dalam Pasal 1 angka (5)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan
Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Opsi Atas Kontrak Berjangka, yang selanjutnya disebut Opsi,adalah suatu kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untukmembeli atau menjual Kontrak Berjangka Atas Komoditi tertentupada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telahditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi.”
Berdasarkan definisi di atas, pengertian perdagangan berjangka
bukan hanya kegiatan transaksi jual beli yang terjadi di bursa
berjangka saja tetapi mempunyai arti yang lebih luas yaitu
mencangkup proses penawaran kontrak berjangka oleh Wakil
Perusahaan Pialang Berjangka (wakil pialang) kepada nasabahnya,
penempatan amanat oleh nasabah, pelaksanaan transaksi sampai
penyelesaian keuangan dari transaksi yang bersangkutan atau
penyerahan barangnya. Prosesnya juga termasuk dalam kegiatan
perdagangan berjangka adalah kegiatan promosi yang dilakukan oleh
para pelaku perdagangan berjangka (perusahaan pialang
berjangka/perusahaan trading ).
3. Institusi dalam Perdagangan Berjangka
Perdagangan berjangka mencakup institusi yang berperan penting
dan secara langsung terlibat dalam kegiatan berjangka, yaitu:
a. Badan Pengawas
Badan Pengawas merupakan lembaga pemerintah yang
diberi tugas dan wewenang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk mengawasi kegiatan perdagangan
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 37/142
26
berjangka. Keberadaan badan pengawas diatur dalam Bab II
Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun
1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Berikut uraian isi
pasal-pasal di atas yaitu:
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“(1) Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-harikegiatan Perdagangan Berjangka dilakukan oleh
Badan Pengawasan Berjangka Komoditi, yangselanjutnya disebut Bappebti.
(2) Bappebti berada dibawah dan tanggung jawab kepadaMenteri.
(3) Susunan dan kedudukan organisasi ditetapkandengan Keputusan Presiden.”
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukandengan tujuan:a. Mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang
teratur, wajar, efisien, dan efektif serta dalam suasanapersaingan yang sehat.
b. Melindungi kepentingan semua pihak dalamPerdagangan Berjangka; dan
c. Mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka sebagaisarana pengelolaan risiko harga dan pembentukanharga yang transfaran.”
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 dan Pasal 5, Beppebti berwenang:a. Membuat pelaksanaan lebih lanjut yang bersifat teknis
atas Undang-Undang ini dan/atau peraturanpelaksanaannya;
b. Memberikan:1) Izin usaha kepada Bursa Berjangka, Lembaga
Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 38/142
27
Berjangka, dan Pengelolaan Sentra DanaBerjangka;
2) Izin kepada orang peseorangan untuk menjadiWakil Pialang Berjangka, Wakil PenasihatBerjangka, dan Wakil Pengelolaan Sentra DanaBerjangka;
3) Sertifikat pendaftaran kepada PerdaganganBerjangka;
4) Persetujuan kepada Pialang Berjangka dalamnegeri untuk menyalurkan amanat Nasabah dalamNegeri ke Bursa Berjangka Luar Negeri;
5) Persetujuan kepada bank berdasarkanrekomendasi Bank Indonesia untuk menyiapakandana Nasabah, Dana Kompensasi, dan dana
jaminan yang berkaitan dengan Transaksi KontrakBerjangka serta untuk Pembentukan Sentra DanaBerjangka;
c. Menetapkan daftar Bursa Berjangka luar negeri danKontrak Berjangkanya;
d. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang memilikiizin usaha, izin orang perorangan, persetujuan atausertifikat persetujuan;
e. Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaantertentu dalam rangka pelaksanaan wewenangBappebti sebagaimana dimaksud huruf d;
f. Memerintahkan pemeriksaan dan penyidik kepada
setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaranterhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atauperaturan pelaksanaanya;
g. Menyetujui peraturan dan tata tertib Bursa Berjangkadan Lembaga Kliring Berjangka termasukperubahannya;
h. Memberikan persetujuan terhadap Kontrak Berjangkayang akan digunakan sebagai dasar jual beli Komoditidi Bursa Berjangka sesuai dengan persyaratan yangtelah ditentukan;
i. Menetapkan persyaratan dengan tata cara pencalonandan memberhentikan untuk sementara waktu anggotadewan komisaris dan/atau direksi serta menunjukmanajemen sementara Bursa Berjangka dan LembagaKliring Berjangka sampai dengan terpilihnya anggotadewan komisaris dan/atau direksi yang baru oleh RapatUmum Pemegang Saham;
j. Menetapkan persyaratan keuangan minimum dankewajiban pelaporan bagi Pihak yang memiliki izinusaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang inidan/atau peraturan pelaksanaannya;
k. Menetapkan batas jumlah maksimum dan batas jumlahwajib lapor posisi terbuka Kontrak Berjangka yang
dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap Pihak;
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 39/142
28
l. Mengarahkan Bursa Berjangka dan Lembaga KliringBerjangka untuk mengambil langkah-langkah yang
dianggap perlu apabila diyakini akan terjadi keadaanyang mengakibatkan perkembangan harga di BursaBerjangka menjadi tidak wajar dan/atau pelaksanaanKontrak Berjangka menjadi terhambat;
m. Mewajibkan setiap pihak untuk menghentikan ataumemperbaiki iklan atau kegiatan promosi yangmenyesatkan berkaitan dengan PerdaganganBerjangka dan Pihak tersebut mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yangtimbul dari iklan atau promosi dimaksud;
n. Menetapkan ketentuan tentang Dana Nasabah yanguberada pada Pialang yang mengalami pailit;
o. Memerika keberatan yang diajukan oleh suatu pihakterhadap keputusan Bursa Berjangka atau LembagaKliring Berjangka serta memutuskan untuk menguatkanatau membatalkannya;
p. Membentuk sarana penyelesaian permasalahan yangberkaitan dengan kegiatan Perdagangan Berjangka;
q. Mengumumkan hasil pemerikasaan, apabila dianggapperlu, untuk menjamin terlaksananya mekanisme pasardan ketaatan semua pihak terhadap ketentuanUndang-Undang ini dan/atau peraturanpelaksanaannya;
r. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah
kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaranterhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atauperaturan pelaksanaannya;
s. Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkanketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturanpelaksanaannya”
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“(1) Bappebti mengenakan biaya kepada Pihak ataskegiatan pelayanannya dalam memberikan izin,persetujuan dan kegiatan lain;
(2) Ketentuan dan besar biaya sebagaimana dimaksudpada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturanpemerintah.”
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Sebagai pegawai Bappebti dan/atau pihak lain yang
ditugasi oleh Bappebti melakukan pemeriksaan atau
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 40/142
29
penyidikan dilarang memanfaatkan setiap informasi yangdiperoleh untuk kepentingan pribadi atau mengungkapkan
kepada pihak lain, kecuali pengungkapan informasitersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yangberlaku.”
Pasal 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Apabila diperlukan Bappebti dapat meminta pendapat dariahli atau membentuk komite untuk memberikanpertimbangan dan/atau memberikan nasihat kepadaBappebti sehubungan dengan kegiatan dan
pengembangan Perdagangan Berjangka.”
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi tersebut, badan pengawasan
merupakan salah satu unit yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Menteri dalam bidang Perdagangan
dan badan pengawasan tersebut dinamakan Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
(BAPPEBTI) mempunyai wewenang yang cukup luas yang pada
dasarnya diarahkan untuk memudahkan terselenggarakannya
perdagangan berjangka yang tertib dan teratur. Kewenangan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)
diantaranya adalah:13
1) Mencakup memberikan penafsiran dan pembuatan
peraturan teknis pelaksanaan perdagangan berjangka
2) Sebagai lembaga perizinan bagi pengelola pasar dan
para profesional dalam perdagangan berjangka
13 Ibid , Hlm.40.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 41/142
30
3) Sebagai lembaga yang memberi persetujuan berbagai
bentuk peraturan dan tata tertib bursa berjangka serta
lembaga kliring berjangka (termasuk persyaratan
kontrak)
4) Melakukan pemantauan harian, pemeriksaan dan
penyidikan terhadap kegiatan perdagangan berjangka
apabila tidak sesuai dengan aturan hukum yang
berlaku dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997
tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
b. Bursa Berjangka
Bursa Berjangka merupakan institusi yang berperan
sebagai penyelenggara kegiatan perdagangan berjangka. Hal ini
sesuai dengan pengertian Bursa Berjangka itu sendiri sebagai
mana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32
Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu:
“Bursa Berjangka adalah badan usaha yang
menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau
sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan
Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.”
Bursa berjangka merupakan lembaga yang menyediakan
fasilitas serta menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan
transaksi di pasar berjangka agar sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Pelaksanaan bursa berjangka mendapatkan wewenang
untuk membuat aturan sendiri dalam organisasinya (Self
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 42/142
31
Regulatory Organization/SRO) yaitu peraturan dan tata tertib yang
harus dipatuhi anggotanya dan para pelaku transaksi.
Keberadaan bursa berjangka diatur dalam Bab II Pasal 10
sampai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997
tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, beikut rumusan-
rumusan isi pasalnya:
Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Bursa Berjangka didirikan dengan tujuan
menyelenggarakan transaksi Kontrak Berjangka yang
teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan.”
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Izin usaha untuk menyelenggarakan Bursa Berjangka
hanya dapat diberikan oleh Bappebti kepada badan usaha
berbentuk perseroan terbatas.”
Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“(1) Bursa Berjangka didirikan oleh sejumlah badan usahayang satu dengan yang lainnya tidak berafiliasi.
(2) Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan anggota pertama Bursa Berjangka.
(3) Yang dapat menjadi pemegang saham BursaBerjangka adalah Anggota Bursa Berjangka yangbersangkutan.
(4) Pedagang Berjangka wajib memperoleh sertifikatpendaftaran dari Bappebti sebelum diperkenankanmelakukan kegiatan perdagangan di BursaBerjangka.”
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 43/142
32
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Penyaluran amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar
negeri hanya dapat dilakukan ke Bursa Berjangka dan
Kontrak Berjangka yang daftarnya ditetapkan oleh
Bappebti.”
Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“(1) Kegiatan transaksi Kontrak Berjangka hanya dapatdilakukan di Bursa Berjangka yang telah memperolehizin usaha dari Bappebti dan berdasarkan ketentuanUndang-Undang ini dan/atau peraturan lainnya.
(2) Kontrak Berjangka lainnya hanya dapat ditransaksikandi Bursa Berjangka setelah ketentuan danpersyaratannya mendapat persetujuan dari Bappebti.
(3) Penerbitan Opsi hanya dapat dilakukan oleh Pihakyang telah memperoleh persetujuan dari Bappebti.”
Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Bursa Berjangka dapat menyelenggarakan transaksi fisik
komoditi yang jenisnya sebagimana diatur dalam Pasal 3.”
Pasal 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Bursa Berjangka Bertugas: a. Menyediakan fasilitas yang cukup untuk dapat
terselenggaranya transaksi Kontrak Berjangka yangteratur, wajar, efisien, dan efektif;
b. Menyusun rencana anggaran tahunan danpenggunaan laba Bursa Berjangka sesuai denganketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepadaBappebti; dan
c. Menyusun peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka.”
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 44/142
33
“(1) Bursa Berjangka wajib:
a. Memiliki modal yang cukup untukmenyelenggarakan kegiatan Bursa Berjangkadengan baik;
b. Menyiapkan catatan dan laporan secara rinciseluruh kegiatan dengan Anggota BursaBerjangka yang berkaitan dengan transaksi KotrakBerjangka dan penguasaan komoditi yangmenjadi subjek Kontrak Berjangka tersebut;
c. Menjamin kerahasiaan informasi posisi keuanganserta kegiatan Usaha Bursa Berjangka, kecualiinformasi tersebut diberikan dalam rangkapelaksanaan ketentuan Undang-Undang ini
dan/atau peraturan pelaksanaannya;d. Membentuk Dana Kompensasi;e. Mempunyai satuan pemeriksa;f. Medokumentasikan dan menyimpan data dengan
baik semua data yang berkaitan dengan kegiatanBursa Berjangka;
g. Menyebarluaskan informasi harga KontrakBerjangka yang diperdagangkan;
h. Memantau kegiatan dan kondisi keuangan Anggota Bursa Berjangka yang tidak memenuhipersyaratan keuangan dan pelaporan, sesuaidengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau
peraturan pelaksanaannya.
(2) Pimpinan satuan pemerikasa sebagaimanadimaksudpada ayat (1) huruf e, wajib melaporkansecara langsung kepada direksi, dewan komisarisBursa Berjangka, dan Bappebti tentang masalahmateriil yang ditemukan, yang dapat mempengaruhi Anggota Bursa Berjangka dan/atau Bursa Berjangkayang bersangkutan.
(3) Bursa Berjangka wajib menyediakan semua laporansatuan pemeriksa setiap saat apabila diperlukan oleh
Bappebti.
(4) Sebelum diberlakukan peraturan, peraturan dan tatatertib Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud dalamPasal 16 huruf c termasuk perubahannya, wajibmemperoleh persetujua dari Bappebti.”
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Bursa Berjangka berwenang:
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 45/142
34
a. Mengevaluasi dan menguji kualifikasi calon sertamenerima atau menolak calon tersebut menjadi Aggota
Bursa Berjangka;b. Mengatur dan menetapkan sistem penentuan hargapenyelesaian, bersama dengan Lembaga KliringBerjangka;
c. Menetapkan persyaratan keuangan minimum danpelaporan bagi Anggota Bursa Berjangka;
d. Melakukan pengawasan dan kegiatan sertapemeriksaan terhadap pembukuan dan catatan Anggota Bursa Berjangka secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan;
e. Menetapkan biaya keanggotaan dan biaya lain;f. Melakukan tinggapan yang dianggap perlu untuk
mengamankan transaksi Kontrak Berjangka, temasukmencegah kemungkinan terjadinya manipulasi harga;
g. Menetapkan mekanisme penyelesaian pengaduan danperselisihan sehubungan dengan Transaksi KontrakBerjangka;
h. Mengambil langkah-langkah untuk menjaminterlaksananya mekanisme transaksi Kontrak Berjangkadengan baik serta melaporkannya kepada Bappebti;dan
i. memperoleh informasi yang diperlukan dari LembagaKliring Berjangka yang berkaitan dengan transaksi yangdilakukan oleh Anggota Lembaga KliringnBerjangka.”
Pasl 19 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Kegiatan transaksi di Bursa Berjangka dapatdiberhentikan sementara waktu, baik untuk sebagianmampu seluruh Kontrak Berjangka, apabila terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan masyarakat atau keadaanyang tidak memungkinkan diselenggarakannya kegiatantransaksi Kontrak berjangka secara wajar.”
Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Penghentian sementara waktu, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19:
a. untuk jangka waktu tidak lebih dari satu hari kerja dapatdilakukan oleh Bursa Berjangka dengan kewajibansegera melaporkannya kepada Bappebti dan
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 46/142
35
b. untuk jangka waktu lebih dari satu hari kerja, hanyadapat dilakukan ole Bappebti.”
Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“(1) Apabila penyebab penghentian sementara waktutransaksi seluruh Kontrak Berjangka sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 tidak dapat diatasi dalam jangka waktu tertentu, Bappeti menghentikankegiatan Bursa Berjangka secara tetap danmencabut izin usahanya.
(2) Sebelum menetapkan penghentian Bursa Berjangkasecara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Bappebti wajib mempertimbangkan kepentinganmasyarakat umum, Nasabah, Anggota BursaBerjangka yang bersangkutan, dan lembaga lainyang berkaitan dengan kegiatan perizinan BursaBerjangka.
(3) Tindakan sebagamana dimaksud ayat (1) wajibdilaporkan oleh Bappebti kepada Menteri dan diumumkan secara luas.”
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“(1) Apabila izin usaha Bursa Berjangka dicabut, badanhukum Bursa Berjangka yang bersangkutandiumbarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Apabila terdapat kekuasaan hasil likuidasi BursaBerjangka yang menjadi hak pialang Berjangka
sebagai pemegang saham, sisa kekayaan tersebutwajib digunakan terlebih dahulu untuk membayarkankewajiban Pialang Berjangka yang bersangkutankepada Nasabah.”
Pasal 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pendirian,perizinan, penghentian, dan pembubaran Bursa Berjangka
sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 12, Pasal 13, Pasal
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 47/142
36
14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19,Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.”
Bursa berjangka disyaratkan harus berbentuk perseroan
terbatas (PT) dengan minimal 11 pendiri sebagai badan usaha
yang tidak berafiliasi satu dengan yang lainnya untuk menghindari
kepemilikan bursa berjangka dikuasai oleh satu orang atau
kelompok tertentu, maka setiap pemegang saham hanya boleh
memiliki satu saham saja.
c. Lembaga Kliring Berjangka
Lembaga Kliring Berjangka merupakan lembaga
penunjang atau pelengkap bursa berjangka. Semua transaksi
yang dilakukan di bursa berjangka dijamin dan diselesaikan oleh
lembaga kliring berjangka. Hal ini lembaga kliring berjangka
bertindak sebagai wakil penjual terhadap pembeli dan sebagai
pembeli terhadap penjual.14
Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997
tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Lembaga Kliring dan Penjamin Berjangka, yangselanjutnya disebut Lembaga Kliring Berjangka, adalah
badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakansistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring danpenjamin transaksi di Bursa Berjangka.”
Lembaga Kliring Berjangka diatur dalam Bab II Pasal 24
sampai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997
14
Ibid . Hlm.62.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 48/142
37
tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Berikut rumusan isi
pasalnya:
Pasal 24 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Lembaga Kliring Berjangka didirikan dengan tujuan
mendukung terciptanya transaksi Kontrak Berjangka yang
tertaur, wajar, efisien, dan efektif di Bursa Berjangka.”
Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“(1) Penyelenggaraan Bursa Berjangka dilengkapi denganLembaga Kliring Berjangka.
(2) Lembaga Kliring Berjangka, sebagaimana dimaksudpada ayat (1), adalah badan usaha berbentukperseroan terbatas yang telah memperoleh izin usahasebagai Lembaga Kliring Berjangka dari Bappebti.
(3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2),hanya diberikan kepada badan usaha yang terpisah
dari Bursa Berjangka dan bersifat mandiri.”
Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Lembaga Kliring Berjangka, bertugas antara lain: a. Menyediakan fasilitas yang cukup untuk terlaksananya
penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka; danb. Menyusun peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring
Berjangka.”
Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Lembaga Kliring Berjangka wajib:
a. Memiliki modal yang cukup untuk menyelenggarakankegiatan Lembaga Kliring Berjangka dengan baik;
b. Menyimpan dana yang diterima dari Anggota KliringBerjangka pada Bank yang disetujui oleh Bappebti;
c. Menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta
kegiatan usaha Anggota Kliring Berjangka, kecuali
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 49/142
38
informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaanketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan
pelaksanaannya;d. Mendokumentasikan dan menyimpan semua data yangberkaitan dengan kegiatan Lembaga Kliring Berjangka;dan
e. Memantau kegiatan dan kondisi keuangan AnggotaKliring Berjangka serta mengambil tindakanpembekuan atau pemberhentian Anggota KliringBerjangka yang tidak memenuhi persyaratan keuanganminimum dan pelaporan sesuai dengan ketentuanUndang-Undang ini dan/atau peraturanpelaksanaannya;
f. Sebelum diberilakukan, peraturan dan tata tertib
Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksuddalam Pasal 26 huruf b termasuk perubahannya, wajibmemperoleh persetujuan dari Bappebti.”
Pasal 28 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Lembaga Kliring Berjangka berwenang:
a. Mengevaluasi dan menguji kualifikasi calon serta
menerima atau menolak calon tersebut menjadi Anggota Kliring Berjangka;b. Menetapkan persyaratan keuangan minimum dan
pelaporan bagi Anggota Kliring Berjangka;c. Melakukan pengawasan kegiatan serta pemeriksaan
terhadap pembukuan dan catatan Anggota KliringBerjangka secara berkala dan sewaktu-waktudiperlukan;
d. Menetapkan biaya keanggotaan dan biaya lain;e. Memperoleh informasi yang diperlukan dari Bursa
Berjangka yang berhubungan dengan transaksi yangdilakukan oleh Anggota Kliring Bejangka; dan
f. Mengambil langkah-langkah untuk menjaminterlaksananya mekanisme kliring dan penjamintransaksi Kliring Berjangka dengan baik sertamelaporkan kepada Bappebti.”
Pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“(1) Kegiatan Lembaga Kliring Berjangka dihentikanapabila terjadi penghentian kegiatan transaksi di
Bursa Berjangka secara tetap.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 50/142
39
(2) Apabila kegiatan Lembaga Kliring Berjangkadihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bappebti mencabut izin usaha Lembaga KliringBerjangka dan selanjutnya badan hukum KliringBerjangka yang bersangkutan dibubarkan, sesuaidengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.”
Pasal 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perizinan,
penghentian, dan pembubaran Lembaga Kliring Berjangka
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 29,
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”
Berdasarkan rumusan pasal di atas tugas Lembaga Kliring
Berjangka harus menyelesaikan semua transaksi yang terjadi di
bursa berjangka, maka setiap anggota kliring disyaratkan memiliki
kemampuan keuangan yang kuat, untuk menjamin terlaksananya
kegiatan penjaminan dan penyelesaian transaksi dengan lancar
dan baik.
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi pelaksanaan tugasnya tersebut
Lembaga Kliring Berjangka diberikan wewenang untuk membuat
peraturan dan tata tertib organisasinya sendiri termasuk sistim
pelaporan dan pemantauan transaksi termasuk pemeriksaan
terhadap anggotanya.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 51/142
40
d. Perusahaan Pialang Berjangka (Perusahaan Trading )
Pialang berjangka merupakan pelaku utama dan transaksi
yang terjadi di bursa berjangka. Pialang Berjangka adalah pelaku
yang mengelola amanat (order ) dari nasabah dan meneruskannya
untuk ditransaksikannya di bursa berjangka.
Pengertian Pialang Berjangka terdapat dalam Pasal 1
angka 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebutPialang Berjangka, adalah badan usaha yang melakukankegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangkaatas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uangdan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untukmenjamin transaksi tersebut.”
Pialang Berjangka diatur dalam Bab IV Pasal 31 sampai
dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi. Berikut rumusan isi pasalnya:
Pasal 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“(1) Kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka hanya
dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka yang
berbentuk perseroan terbatas yang memperoleh izin
usaha Pialang Berjangka dari Bappebti.
(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
hanya diberikan kepada Anggota Bursa Berjangka
yang memiliki integritas keuangan, reputasi bisnis
yang baik, dan kecakapan profesi.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 52/142
41
(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang
telah memperoleh izin Wakil Pialang Berjangka dari
Bappebti.”
Pasal 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Penyaluran amanat Nasabah ke Bursa luar negeri hanya
dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka yang memenuhi
persyaratan tertentu berdasarkan ketetapan Bappebti.”
Pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perizinanPilang Berjangka yang menyalurkan Amanat Nasabah keBursa Berjangka luar negeri sebagaimana dimaksud dalamPasal 31 dan Pasal 32, diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.”
Perusahaan Pialang Berjangka disyaratkan berbentuk
Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa:
“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroanadalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatanusaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalamsaham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalamundang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”
Pembagian wewenang dalam Perseroan Terbatas
kekayaan perusahaan dan pemilik modal harus terpisah. Struktur
organisasi peseroan terbatas terdiri dari Pemegang Saham,
Direksi, dan Komisaris dan menjadi anggota di bursa berjangka
serta mendapat izin usaha dari Badan Pengawasan Perdagangan
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 53/142
42
Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Perusahaan pialang berjangka
ini yang selanjutya disebut sebagai perusahaan trading dalam
penulisan skripsi ini.
Bentuk tanggung jawab Perseroan Terbatas dapat
dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang
menyatakan bahwa:
“(1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab
secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama
Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian
Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak
berlaku apabila:
a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum
belum atau tidak terpenuhi;
b. pemegang saham yang bersangkutan baik
langsung maupun tidak langsung dengan itikad
buruk memanfaatkan Perseroan untuk
kepentingan pribadi;
c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat
dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan
oleh Perseroan atau
d. pemegang saham baik langsung ataupun tidak
langsung secara melawan hukum menggunakan
kekayaan Perseroan yang mengakibatkan
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 54/142
43
Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi
utang Perseroan.”
Pelaksanaan Kegiatannya pialang berjangka harus
memenuhi pedoman berperilaku yang ditetapkan dalam
menyalurkan amanat dari nasabahnya. Selain itu sebelum dapat
menjadi pialang berjangka setiap orang harus mengikuti tes dan
mendapakan sertifikasi dari Badan Pengawasan Perdagangan
Berjangka Komoditi (BAPEBBTI) sebagai bentuk izin dari pialang
berjangka.
e. Sentra Dana Berjangka
Sentra Dana Berjangka dikelola oleh Pengelola Sentra
Dana Berjangka (PSDB) yang merupakan badan usaha berbadan
hukum perseroan terbatas (PT) yang diberi izin usaha oleh Badan
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk
menyelenggarakan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat
yang dipergunakan dalam transaksi kontrak berjangka di bursa
berjangka.
Dana yang dihimpun tersebut dikelola dalam Sentra Dana
Berjangka yang dibentuk atas kesepakatan dengan peserta
Sentra Dana Berjangka mendapatkan sertifikat penyertaan yang
telah ditetapkan nominalnya. Dana Setra Berjangka disimpan dan
diadministrasikan di bank penitipan yang disetujui oleh Badan
Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 55/142
44
Pengertian Sentra Dana Berjangka diatur dalam Pasal 1
angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Sentra Dana Berjangka yang selanjutnya disebut Sentra
Dana Berjangka adalah wadah yang digunakan untuk
menghimpun dana secara kolektif dari masyarakat untuk
diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka.”
Pengertian Pengelola Sentra Dana Berjangka, diatur
dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997
tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Pengelola Sentra Dana Berjangka yang selanjutnyadisebut Pengelola Sentra Dana Berjangka adalah pihakyang melakukan usaha yang berkaitan denganpenghimpunan dan pengelolaan dana Berjangka untukdiinvestasikan dalam Kontrak Berjangka.”
f. Pedagang Berjangka
Pedagangan Berjangka adalah anggota bursa berjangka
yang berhak melakukan transaksi untuk rekeningnya sendiri
dan/atau kelompok usahanya. Pedagang berjangka dapat
berbentuk perusahaan atau perorangan. Pedagang berjangka
wajib memperoleh sertifikasi pendaftaran dari BAPPEBTI sebelum
transaksi.
4. Peraturan dalam Perdagangan Berjangka
Peraturan Perdagangan Berjangka diatur dalam berbagai
ketentuan sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan
Berjangka Komoditi
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 56/142
45
b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tatacara
Pemeriksaan Dibidang Perdagangan Berjangka Komoditi
d. Keputusan Presiden Tahun 1999 tentang Komoditi yang dapat
dijadikan Subjek Kontrak Berjangka Komoditi
e. Peraturan Teknis dalam bentuk Surat Keputusan Kepala
Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi
(BAPPEBTI)
f. Peraturan dan Tata Tertib di Bursa Berjangka
g. Peraturan dan Tata Tertib di Lembaga Kliring Berjangka
B. Tinjauan Tentang Kepailitan
1. Pengertian Kepailitan
Pailit jika ditinjau dari segi istilah dapat dilihat dalam
pembendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin,dan Inggris.
Bahasa Perancis istilah failite artinya pemogokan atau kemacetan
dalam melakukan pembayaran sehingga orang yang mogok atau
macet atau berhenti membayar disebut le failli, dalam bahasa
Belanda untuk arti yang sama dengan bahasa Perancis juga
digunakan istilah faiilete, sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenal
juga dengan istilah to fail dan dalam bahasa Latin digunakan istilah
failure, yang memiliki arti rangkap yaitu, sebagai kata benda dan
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 57/142
46
sebagai kata sifat. Istilah failite artinya kemogokan atau kemacetan
dalam melakukan pembayaran sedangkan didalam bahasa Inggris
dikenal dengan istilah to fail dan di dalam bahasa Latin digunakan
istilah fallire.15
Kepailitan berarti segala hal yang berkaitan dengan pailit. Seluruh
ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang, tidak akan menemui satu rumusan atau ketentuan yang
menjelaskan pengertian maupun definisi kepailitan atau pailit.
Pengertian Pailit di Black’s Law Dictionary pailit atau Bankrupt
adalah:
“The State or condition of a person (individual, parthnership, orcorporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are,or become due”. Them term includes a person agains who aninvoluntary petition has been filed, or who as filed a voluntary
petition, or who has been adjudged a bankrupt.” 16
Pengertian yang diberikan Black’s Laws Dictionary tersebut dapat
dilihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan
untuk membayar dari seorang (debitor) atas utang-utangnya yang
telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan
suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara
sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ke tiga
(diluar debitor), suatu pernyataan pailit pengadilan.17
15 Zainal Asiki, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran diIndonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, Hlm.27.
16 Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan
Perseroan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm.83.17 Ibid . hlm.48.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 58/142
47
Menurut Siti Soemarti Hatono pailit adalah mogok melakukan
pembayaran.18
Pailit dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum
diartikan sebagai keadaan debitor yang berutang yang berhenti
membayar atau tidak membayar utang-utangnya, hal ini tercemin
dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
menentukan:
“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidakmembayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dandapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baikatas permohonannya sendiri maupun atas permohonan salah satuatau lebih kreditornya.”
Istilah berhenti membayar ini tidak mutlak diartikan debitor sama
sekali berhenti membayar utang-utangnya ketika diajukan
permohonan pailit ke Pengadilan. Berhubung pernyataan pailit harus
melalui proses pengadilan, maka segala sesuatu yang menyangkut
peristiwa pailit itu disebut dengan istilah “kepailitan” . Keadaan debitor
yang perusahaannya dalam keadaan berhenti membayar utangnya
disebut dengan insolvable. Negara-negara yang berbahasa Inggris
untuk pengertian pailit dan kepailitan dipergunakan istilah
bankruptcy .19
Kepailitan adalah eksekusi yang ditetapkan dengan keputusan
hakim, yang berlaku serta merta dengan melakukan penyitaan umum
atas semua harta yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu
pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan
berlangsung, untuk kepentingan kreditor dan dibawah pengawasan
18
Siti Soemarti Hartono, Op.cit. 19 Zainal Asikin. Op.cit . Hlm.27.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 59/142
48
pihak yang berwajib. Kesimpulannya bahwa kepailitan dimaksudkan
untuk mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimintakan oleh
kreditor secara perseorangan.20
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang
menyatakan bahwa:
“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit
yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator
di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini.”
2. Pengaturan Kepailitan
Sejak tahun 1905, Indonesia sudah mengenal Hukum Kepailitan
dengan diberlakukannya Staatsblaad Nomor 217 tahun 1905 tenntang
Peraturan Kepailitan juncto Staatsblaad Nomor 348 tahun 1906
tentang Peraturan Kepailitan. Tuntutan dari pelaku bisnis dan pakar
hukum yang menginginkan agar hukum kepailitan bersifat universal
yang berarti dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman
sehingga tidak menutup adanya penambahan dan penyempurnaan
perturan-peraturan dalam hukum kepailitan.
Pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap peraturan
hukum kepailitan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintan
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang diundangkan pada
20
Retnowulan Sutantio, Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan,Cetakan. Pertama, Varia Yustisia, 1996, Hlm.85.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 60/142
49
tanggal 22 April 1998 melalui Lembaran Negara Indonesia Nomor 87
Tahun 1998 berlaku efektif 120 hari sejak tanggal diundangkannya
yaitu pada tanggal 20 Agustus 1998, setelah diterima Dewan
Perwakilan Rakyat kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Kepailitan ini berarti pemerintah telah memenuhi
salah satu persyaratan yang diminta oleh kreditor-kreditor luar negeri,
agar kreditor luar negeri memperoleh jaminan kepastian hukum.21
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan banyak
kekurangan dan perlu adanya penambahan materi, maka pada
tanggal 18 Oktober 2004 Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan
Undang-Undang baru yang mengatur tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004.
Muatan materi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang terdiri dari tujuh bab yaitu, Bab I Ketentuan
Umum, Bab II Kepailitan, Bab III Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang, Bab IV Permohonan Penundaan Kembali, Bab V Ketentuan
Lain-Lain, Bab VI Ketentuan Peralihan, Bab VII Ketentuan Penutup.
21 Martiman Prodojhamidjojo, Proses Kepailitan Menurut PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan, CV. Mandar Maju, Jakarta,1999, Hlm.1.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 61/142
50
Semua hal yang berkaitan dengan masalah kepailitan oleh
Pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
yang berisi tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 mengenai Perubahan Atas
Undang-Undang Kepailitan menjadi Undang-Undang. Secara garis
besar tidak ada perubahan yang besar hanya saja ada salah satu hal
yang baru dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu
diperkenalkannya asas hukum yang disebut Verplichte Procueur
Stelling yang artinya setiap permohonan kepailitan harus diajukan
oleh penasihat hukum yang mempunyai ijin praktek.22
3. Sejarah Hukum Kepailitan
Kepailitan bukanlah merupakan salah satu hal baru karena
sesungguhnya masalah kepailitan di Indonesia sudah banyak terjadi
sejak zaman penjajahan Belanda. Hal itu terbukti dengan adanya
Undang-Undang Kepailitan yang lebih dikenal dengan Staatsblaad
Nomor 217 Tahun 1905 tentang Peraturan Kepailitan juncto
Staatsblaad Nomor 384 Tahun 1906 tentang Peraturan Kepailitan
(verodening op het failissement en de surseance van betaling ).
Penelusuran sejarah hukum tentang kepailitan, diketahui bahwa
hukum tentang kepailitan itu sendiri sudah ada sejak zaman Romawi.
Kata bangkrut yang dalam bahasa Inggris disebut bankrupt berasal
22
Munir Fuady, Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori Dan Praktek), Cetakan.Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm.6.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 62/142
51
dari Undang-Undang Italia yang disebut dengan Banca Rupta. Pada
abad pertengahan d Eropa, terjadi praktek kebangkrutan yang
dilakukan dengan menghancurkan bangku-bangku dari para bankir
atau pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan
membawa harta para kreditornya. Negara Venetia (Italia) pada waktu
itu, di mana para pembeli pinjaman (bankir) saat itu yang banco
(bangku) orang-orang tidak mampu lagi membayar utang atau gagal
dalam usahanya, bangku tersebut benar-benar patah atau hancur.23
Bagi negara-negara yang menganut tradisi Common Law ,
tepatnya pada tahun 1952 merupakan tonggak sejarah, karena pada
tahun tersebut Hukum Pailit dari tradisi hukum Romawi di adopsi ke
negara Inggris. Hal tersebut ditandai dengan diundangkannya sebuah
Undang-Undang yang disebut Act Against Such Person as Do Make
Bankrupt , yang menempatkan kebangkrutan sebagai hukuman bagi
debitor nakal yang tidak mau membayar utangnya sekaligus berusaha
menyembunyikan asset-assetnya. Undang-Undang ini memberikan
hak-hak bagi kelompok secara individual.24
Peraturan mengenai kepailitan diatur dalam peraturan tersendiri,
yaitu dalam Faillissementsverordening (Staatsblaad Nomor 217
Tahun 1905 juncto Staatsblaad Nomor 384 Tahun 1906) yang juga
berlaku bagi golongan Cina dan Timur Asing.25
23 Jono, Hukum Kepailitan, Cetakan. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta,2008, Hlm.1.
24 Munir Fuady, Loc.Cit . Hlm.4.25 Purwosutjipto, Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid
8: Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Djambatan, Jakarta,1992, Hlm.28.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 63/142
52
Kedua peraturan yang diberlakukan di Indonesia ini merupakan
akibat dari perbedaan antara pedagang dan bukan pedagang. Adanya
dua macam pengaturan tersebut, selain tidak perlu juga menimbulkan
banyak kesulitan diantaranya ialah formalitasnya yang ditentukan
terlalu banyak sehingga menimbulkan banyak kesulitan dalam
pelaksanaannya seperti biaya tinggi, pengaruh kreditor terhadap
jalannya kepailitan terlalu sedikit, serta pelaksanaan kepailitannya
memakan waktu lama. Adanya kesulitan-kesulitan tersebut
menimbulkan keinginan untuk membuat peraturan kepailitan yang
sederhana dengan biaya rendah sehingga pelaksanaannya lebih
mudah.26
Pada tahun 1934 pemerintah Belanda melakukan perubahan
terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yaitu
penghapusan Buku Ketiga dan perubahan Buku Pertama Pasal 2
sampai dengan Pasal 5, yang diganti dengan Faillisementwet . Hal
tersebut juga dipengaruhi dengan sistem hukum di Hindia Belanda,
pengaruh ini dapat dilihat dengan diberlakukannya penyatuan
peraturan kepailitan yang ada yang dilakukan dengan
Faillisementsverordening (Staatsblaad Nomor 217 Tahun 1905
juncto Staatsblaad Nomor 384 Tahun 1906) yang berlaku sejak 1
November 1906.
Pada saat ini terjadi banyaknya masalah dengan kredit macet
yang dinilai oleh para ahli ekonomi tidak hanya menimbulkan krisis
perbankan maupun krisis ekonomi, tetapi juga menimbulkan masalah
26
Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia, GramediaPustaka Utama, Jakarta, 2004,Hlm.3.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 64/142
53
sosial yang luas di dalam masyarakat seperti masalah tenaga kerja
dan aspek-aspek sosial lainnya yang menyangkut kepentingan
Korporasi baik sebagai kreditor maupun debitor. Penyelesaian
masalah utang tersebut harus dilakukan dengan cepat dan efektif.
Maksudnya pengaturan kepailitan termasuk masalah penundaan
kewajiban pembayaran utang merupakan salah satu masalah penting
yang harus diselesaikan.
Masalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang,
tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan penyelesaian masalah
kepailitan termasuk masalah penundaan kewajiban pembayaran
utang secara adil, cepat dan efektif. Sehubungan dengan adanya
kebutuhan yang mendesak dari dunia usaha terhadap penyelesaian
masalah utang pitang tersebut, maka pemerintah Indonesia segera
melakukan reformasi hukum yaitu melakukan revisi terhadap
peraturan tentang kepailitan yang termuat dalam Staatsblaad Nomor
217 Tahun 1905 tentang Peraturan Kepailitan juncto Staatsblaad
Nomor 384 Tahun 1906 tentang Peraturan Kepailitan.
Kelahiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Undang-Undang Nomor
37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang, mempunyai tujuan dan misi untuk meyakinkan
para investor baik dari dalam maupun luar negeri terhadap kepastian
hukum di Indonesia sehingga dapat meningkatkan kembali gairah
investor untuk kembali menanamkan investasinya di Indonesia.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 65/142
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 66/142
55
lunas dengan jaminan dari kekayaan debitor baik yang sudah ada
maupun yang masih akan ada di kemudian hari. Pasal 1131 dan 1132
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini merupakan perwujudan
adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi
yang telah diadakan.
Hubungan kedua pasal tersebut adalah kekayaan debitor
merupakan jaminan bersama bagi semua kreditornya secara
proposional, kecuali bagi kreditor dengan hak mendahului (hak
preferensi). Jadi pada dasarnya, asas yang terkandung didalam Pasal
1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini adalah
bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditor
atau kreditor-kreditornya terhadap terhadap transaksinya dengan
debitor.
Bertolak dari asas tersebut di atas sebagai Lex Generalis, maka
ketetuan kepailitan mengaturanya dalam urutan yang lebih rinci dan
operasional. Menurut Sri Rejeki Hartono, lembaga kepailitan pada
dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu:27
a. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada
kreditornya bahwa debitor tidak akan berbuat curang, dan
tetap bertanggung jawab atas semua utang-utangnya kepada
semua kreditor-kreditornya.
b. Juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap
kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya.
27 Sri Rejeki Hartono,Hukum Kepailitan, UMM Pers, Malang, 2008.Hlm.9.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 67/142
56
Berdasarkan pemaparan di atas maka didirikannya Lembaga
Kepailitan, yang berusahan untuk mengadakan tata yang adil
mengenai pembayaran utang terhadap semua kreditor dengan cara
seperti yang diperintahkan oleh Pasal 1132 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata. Jadi Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata merupakan dasar hukum dari kepailitan.
Peraturan perundang-undangan yang lama yakni dalam
Verordening Faillisements maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1998 tentang Kepailitan tidak diatur secara khusus, namun pada
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam penjelasaanya
menyebutkan bahwa keberadaan Undang-Undang ini mendasar pada
sejumlah asas-asas kepailitan yakni:
a. Asas Keseimbangan
Undang-Undang ini mengatur kepada beberapa ketentuan
yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di
satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah
terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan
oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan
yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan
lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.
b. Asas Kelangsungan Usaha
Memungkinkan dalam Undang-Undang ini terdapat ketentuan
perusahaan debitor yang prospektif dapat dilangsungkan.
c. Asas Keadilan
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 68/142
57
Asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan
mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para
pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah
terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang
mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing
terhadap debitor dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.
d. Asas Integrasi
Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung
pengertian bahwa sistem hukum formil dam materiilnya
merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum
perdata dan hukum acara perdata internasional.
5. Tujuan dan Fungsi Kepailitan
Ketentuan Kepailitan bertujuan untuk melakukan pembagian
kekayaan milik debitor kepada kreditornya dengan melakukan sitaan
bersama dan kekayaan debitor dapat dibagikan kepada kreditor
sesuai dengan haknya. Berkaitan dengan ini berlaku ketentuan Pasal
1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur
dan memberikan kedudukan para kreditor sebagai konkuren sehingga
boedel pailit akan dibagikan kepada para kreditor secara seimbang,
kecuali apabila diberikan perkecualian oleh Undang-Udang, yaitu
sebagaimana tertera dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata.28
28 Siti Soemarti Hartono, Seri Hukum Dagang, Pengantar Hukum
Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Seksi Hukum Dagang FakultasHukum Universitas Gajah Mada, Jakarta, 1993, Hlm.3.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 69/142
58
Menurut Pendapat Siti Soemarti Harono, kepailitan adalah suatu
lembaga hukum perdata Eropa sebagai asas realisasi dari dua asas
pokok dalam hukum perdata Eropa yang tercantum dalam Pasal 1131
dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.29
Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan
bahwa:
“Segala kebendaan si berhutang, baik bergerak maupun tidak
bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru ada
dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan
perseorangan.”
Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan
bahwa:
“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orangyang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-
benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, yaitu menurutbesar kecilnya piutang masing-masing, kecuali di antara paraberpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”
Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
yang berbunyi:
“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kr editor dan tidak
membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan
dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan, baik
atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan satu atau
lebih kreditornya.”
29 Ibid.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 70/142
59
Syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan
pailit adalah perusahaan tersebut mempunyai utang yang telah jatuh
tempo, adanya debitor dan kreditor dan pernyataan pailit dari
pengadilan khusus yaitu Pengadilan Niaga, syarat-syarat tersebut
dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Adanya pihak-pihakyang berkaitan dengan proses penjualan
pailit tersebut, yaitu pihak debitor dan pihak kreditor
b. Adanya wanprestasi tentang suatu hal, yaitu utang
c. Adanya suatu badan peradilan yang berkompeten dengan
kasus kepailitan yaitu Pengadilan Niaga.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui tujuan kepailitan
sebenarnya adalah suatu usaha bersama baik oleh kreditor maupun
oleh debitor untuk mendapatkan pembayaran bagi semua kreditor
secara adil dan proposional.
Lembaga kepailitan memungkinkan debitor membayar utang-
utangnya secara tenang, tertib dan adil, yaitu:
a. Dengan dilakukannnya penjualan atas harta pailit yang ada,
yakni seluruh harta kekayaan yang tersisa dari debitor
b. Membagi hasil penjualan harta pailit tersebut kepada sekalian
kreditor yang telah diperiksa sebagai kreditor yang sah,
masing-masing sesuai dengan:
1) Hak preferensinya
2) Proposional dengan hak tagihannya di bandingkan
besarnya hak tagihan kreditor konkuren lainnya.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 71/142
60
6. Syarat Pengajuan Pailit
Seorang debitor agar dinyatakan pailit harus memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut:
a. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor
b. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh
waktu dan dapat ditagih
c. Atas permohonan sendiri atau permohonan satu atau lebih
kreditornya
Pasal 2 ayat (1) sampai ayat (5) Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang mengatur syarat kepailitan yang lebih jelas, hal ini
untuk menghindari adanya:
a. Perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada
beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari kreditor
b. Kreditor memegang hak jaminan kebendaan yang menuntut
haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa
memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya
c. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang
kreditor atau debitor sendiri. Misalnya debitor berusaha
memberikan keuntungan kepada seseorang atau beberapa
orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan,
atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan
semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepas
tanggung jawabnya terhadap para kreditor
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 72/142
61
7. Permohonan Pailit
Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah
pihak pemohon pailit, yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk
mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, yang dalam perkara
biasa disebut pihak penggugat.30
Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan
bahwa yang dapat menjadi permohonan dalam suatu perkara pailit
adalah suatu pihak sebagai berikut:
a. Pihak debitor itu sendiri
b. Salah satu atau lebih dari pihak kreditor
c. Pihak Kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum
d. Pihak Bank Indonesia jika debitornya adalah suatu bank
e. Pihak Badan Pengawas Pasar Modal jika debitornya adalah
suatu perusahaan efek, lembaga kliring dan penjamin,
lembaga penyimpanan dan penyelesaian
f. Pihak Menteri Keuangan jika pihak debitornya adalah
perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pension,
Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang
kepentingan public.
8. Pernyataan Pailit
Pihak-pihak yang berhak dinyatakan pailit menurut ketentuan
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
30 Munir Fuady, Op.cit.Hlm.35.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 73/142
62
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah debitor, debitor
yang dimaksud adalah:
a. Orang perorangan, baik laki-laki maupun perempuan yang
telah menikah maupun belum menikah. Jika orang perorangan
yang belum menikah maka permohonan tersebut hanya dapat
diajukan dengan ijin suami atau istri yang bersangkutan,
kecuali diantara mereka tidak ada percampuran harta.
b. Debitor yang menikah harus ada persetujuan dari suami atau
istrinya, apabila diantara mereka ada percampuran harta.
Apabila seorang menikah dengan percampuran harta, maka
kepailitan tersebut akan meliputi seluruh harta bersama.
c. Harta peninggalan dari seorang yang meninggal dunia itu
semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar
utangnya, atau harta warisannya pada saat meninggal dunia si
pewaris tidak mencukupi untuk membayar utangnya.
d. Perkumpulan Perseroan (Holding Company ) dan anak-anak
perusahaannya dapat diajukan dalam satu permohonan, tetapi
dapat juga diajukan terpisah sebagai dua permohonan.
e. Penjamin (Guarantor) kewajiban untuk membayar utang
debitor pada kreditor ketika si debitor lalai atau cidera janji.
Penjamin baru menjadi debitor atau kewajiban untuk
membayar setelah debitor utama yang utangnya cidera janji
dan harta benda milik debitor yang ditanggung telah disita dan
dilelang terlebih dahulu, tetapi hasilnya tidak mencukupi untuk
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 74/142
63
membayar utangya, atau debitor utama lalai atau cidera janji
sudah tidak mempunyai harta apapun.
f. Badan hukum diwakili oleh organ yang hanya dapat
mengikatkan badan hukum jika tindakan-tindakannya dalam
batas wewenangnya yang ditentukan dalam anggaran dasar,
ketentuan-ketetuan lain dan hakikat dari tujuannya
g. Perkumpulan bukan badan hukum harus memuat nama dan
tempat kediaman masing-masing persero yang secara
tanggung renteng terikat untuk seluruh uatng firma.
h. Bank permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh
Bank Indonesia.
i. Perusahaan Efek permohonan pernyataan pailit hanya dapat
diajukan oleh Badan Pengawas Pasa Modal.
j. Perusahaan Asuransi, Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan
Usaha Milik Negara permohonan pailit hanya dapat dilakukan
oleh Menteri Keuangan.
9. Mekanisme Permohonan Kepailitan
Permulaan dari pemeriksaan kepailitan didahului dengan
pengajuan kepailitan oleh pihak-pihak yang berwenang. Permohonan
itu diajukan kepada Pengadilan Niaga yang di daerah hukumnya
meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor. Permohonan
kepailitan harus diajukan secara tertulis, di mana harus diajukan oleh
seorang penasihat hukum yang telah memiliki ijin praktek dan
berpengalaman dalam masalah hukum, sehingga diharapkan
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 75/142
64
persidangan dapat berjalan dengan cepat dan fair . Panitera
pengadilan setelah menerima permohonan tersebut segera
melakukan pendaftaran terhadap si pemohon dan di masukan ke
dalam daftar register sekaligus memberikan nomor pendaftaran
kepada si pemohon yang disertai bukti-bukti tertulis yang telah di
tandatangani oleh panitera, di mana tanggal bukti penerimaan
tersebut harus sesuai dengan tanggal pada si pemohon mendaftarkan
ke pengadilan. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan
pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat
tersebut.
Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang
menyatakan bahwa:
“Pengadilan:a. Wajib memanggil Debitor, dalam hal permohonan pernyataan
pailit, diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia,Badan Pengawasan Pasar Modal, atau Menteri Keuangan.
b. Dapat memanggil kreditor, dalam hal permohonan pernyataanpailit diajukan oleh Debitor dan terdapat keraguan bahwapersyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) terpenuhi.”
Panitera pengadilan dalam waktu 1x24 jam harus menyerahkan
kepada ketua pengadilan, sedangkan ketua pengadilan memperlajari
permohonan pailit tersebut dalam jangka waktu 2x24 jam, sekaligus
menetapkan hari persidangan. Ketua pengadilan memanggil para
pihak untuk menghadiri pemeriksaan kepailitan tersebut, dimana
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 76/142
65
pemeriksaan tersebut sudah harus dilakukan paling lambat 20 hari
setelah permohonan tersebut didaftarkan. Pemeriksaan perkara yang
diajukan oleh debitor, maka pengadilan tidak wajib untuk memanggil
debitor, sedangkan untuk perkara kepailitan yang diajukan oleh
kejaksaan, debitor wajib di panggil paling lambat 7 hari sebelum
persidangan untuk mempelajari permohonan dan member waktu yang
cukup pada para pihak yang tempatnya jauh agar hadir tepat waktu.
Persidangan terhadap perkara kepailitan dapat ditunda selama 20
hari apabila terdapat alasan-alasan pembenar yang cukup mendasar
dari para pihak, dimana dalam persidangan itu hakim akan
mendengar keterangan dari pemohon, termohon, saksi-saksi dengan
disertai bukti-bukti konkrit. Selama masa pemeriksaan hakim dapat
memerintahkan penitera atau wakil panitera untuk melakukan
penyegelan atau sita jaminan terhadap sebagian maupun seluruh
harta kekayaan debitur atau permohonan kreditor. Kreditor juga
mempunyai hak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan
agar kurator yang sementara tugasnya mengawasi pengelolaan
usaha debitor dan mengawasi pembayaran pada debitor baik
pengalihan maupun pengagunan kekayaan debitor yang memerlukan
persetujuan dari kurator. Hal tersebut akan dikabulkan oleh
pengadilan dengan syarat penyitaan tersebut sangat diperlukan untuk
melindungi kepentingan kreditor.
Poses setelah suatu permohonan pailit diterima dan kemudian
diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga maka
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 77/142
66
pemeriksaan terhadap permohonan tersebut selesai dengan
dijatuhkannya putusan.
Jangka waktu pengaturannya paling lambat lima hari setelah
tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator dan hakim
pengawas, kurator akan mengumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia dan paling sedikit dua surat kabar harian yang
ditapkan oleh hakim pengawas, mengenai ikhtisar putusan
pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut:
a. Nama, alamat dan pekerjaan debitor
b. Nama Hakim Pengawas
c. Nama, alamat dan pekerjaan Kurator; anggota panitia kreditor
sementara, apabila teah di tunjuk, dan
d. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor
Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang
menyatakan bahwa:
“Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau
pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit
diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi
atau peninjauan kembali.”
Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang
menyatakan bahwa:
“Dalam Hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibatadanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yangtelah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator
menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 78/142
67
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikatDebitor.”
Maksud dari Pasal diatas yaitu Kurator yang berwenang
melakukan pengurusan terhadap harta pailit meskipun diminta kasasi
atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dan apabila kasasi dan
peninjauan kembali tersebut dikabulkan, maka semua tindakan
hukum yang dilakukan oleh kurator tetap sah dan mengikat bagi
debitor. Kurator juga bertugas untuk mengurus segala hubungan surat
menyurat antara pihak lain dengan debitor. Segala pembiayaan yang
menyangkut pengakhiran kepailitan dibebankan kepada debitor dan
harus ditetapkan oleh hakim dengan mengeluarkan Fiat Eksekusi
yang kekuatan hukumnya mutlak sehingga tidak dapat diminta
keberatan atau upaya hukum dalam bentuk apapun.
10. Akibat Hukum Pernyataan Pailit
Putusan pailit oleh pengadilan, pailit masih diperkenankan untuk
melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bidang harta kekayaan
apabila dengan perbuatan hukum itu akan memberikan keuntungan
bagi harta kekayaan pailit, sebaliknya apabila dengan perbuatan
hukum itu justru akan merugikan harta kekayaan pailit maka kerugian-
kerugian itu tidak mengikat harta kekayaan tersebut.31
Menurut Fred Tumbuan, pernyataan pailit berakibat bagi kreditor
dan debitor yaitu:32
31 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan MemahamiFaillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 ,Pustaka Grafiti, Jakarta, 2002, Hlm.256-257.
32
Fred Tumbuan, Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997. Hlm.3-9.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 79/142
68
a. Akibat hukum bagi Debitor Pailit dan Hartanya
Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
yang menyatakan bahwa:
“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat
putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu
yang diperoleh selama kepailitan.”
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
menyatakan bahwa:
“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tetapberlaku terhadap:a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan
oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya,perlengkapannya, alat-alat medis yang dilakukan untukkesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang
dgunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahanmakanan untuk tiga puluh hari bagi debitor dankeluarganya, yang terdapat ditempat itu.
b. Segala sesuatu yang diperoleh debitor daripekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa sebagai upah, pension, uang tunggu,atau uang tunjangan sejauh yang ditentukan olehHakim Pengawas.
c. Uang yang diberikan debitor untuk memenuhi suatukewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.
Pasal 23 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
yang menyatakan bahwa:
“Debitor pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan
Pasal 22 meliputi istri atau suami dari debitor pailit yang
menikah dalam persatuan harta.”
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 80/142
69
Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
yang menyebutkan bahwa:
“(1) Debitor demi hukum kehilangan haknya untukmenguasai dan mengurus kekayaan yang temasukdalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataanpailit diucapkan.
(2) Tanggal Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat.
(3) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailitdiucapkan telah dilaksanakan transfer dana melaluibank atau lembaga selain bank pada tanggal putusansebagaimana dimaksud transfer tersebut wajibditeruskan.
(4) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailitdiucapkan telah dilaksanakan transaksi di Bursa Efekaka transaksi tersebut wajib diselesaikan.”
Hasil putusan pernyataan pailit maka semua perikatan
debitor yang terbit sesudahnya tidak dapat lagi dibayar dari
harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta
pailit. Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang
menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap
Kurator, dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan
oleh atau terhadap debitor pailit maka apabila tuntutan
tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitor
pailit, peghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum
terhadap harta pailit.
b. Akibat Hukum bagi Kreditor Pailit
Akibat pernyataan paili bagi kreditor dalah kedudukan para
kreditor sama ( paritas creditorium) dan karenanya kreditor
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 81/142
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 82/142
71
putusan pernyataan pailit tersebut. Pengurusan harta pailit tersebut
oleh kurator bersifat seketika, dan berlaku saat itu sejak tanggal
putusan ditetapkan, meskipun terhadap putusan kemudian diajukan
kasasi atau peninjauan kembali.
Sewaktu-waktu apabila putusan pailit tersebut dibatalkan oleh
putusan kasasi atau peninjauan kembali, maka segala perbuatan
yang telah dilakukan oleh kurator menerima pemberitahuan tentang
putusan pembatalan, tetap sah dan mengikat bagi debitor pailit.
12. Hakim Pengadilan Niaga
Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili
berpindah menjadi kewenangan Pengadilan Niaga yang berada di
lingkungan peradilan umum, sebagaimana diatur dalam penjelasan
Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang
Kepailitan. Ketentuan ini permohonan pernyataan pailit dan
penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah
berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan
sebagaiman diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang ini, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga,
namun ternyata Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang
Kepailitan juga ada kelemahan sehingga perlu dibentuk undang-
undang baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan
hukum masyarakat maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 37
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 83/142
72
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang yang pada tanggal 18 Oktober 2004 dengan di
dasarkan pada Pasal 307 tersebut maka Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1998 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Perkara kepailitan diperiksa oleh Hakim Majelis, baik untuk tingkat
pertama, tingkat kasasi maupun tingkat peninjauan kembali. Hakim
Majelis tersebut merupakan hakim-hakim pada Pengadilan Niaga,
yaitu hakim-hakim Pengadilan Negeri yang diangkat menjadi Hakim
Pengadilan Niaga berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung.33
Pengaturan tentang Pengadilan Niaga tercantum dalam Pasal 302
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 1 ayat (7) Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa:
“Pengadilan Niaga dalam lingkungan perdilan umum.”
Pengadilan Niaga yang merupakan bagian dari peradilan umum,
mempunyai kompetensi untuk memeriksa perkara-perkara sebagai
berikut:
a. Perkara kepailitan dan penundaan pembayaran
b. Perkara-perkara lainnya di bidang perniagaan yang ditetapkan
dengan aturan pemerintah
Hakim-hakim yang bertugas di Pengadilan Niaga terdiri diri dari
dua macam, yaitu sebagai berikut:
33 Munir Fuady, Op.cit. Hlm.36.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 84/142
73
a. Hakim Tetap, yaitu para hakim yang diangkat berdasarkan
surat Keputusan Mahkamah Agung untuk menjadi Hakim
Pengadilan Niaga, dan
b. Hakim Ad Hoc , yaitu merupakan hakim ahli yang diangkat
khusus dengan suatu Keputusan Presiden untuk Pengadilan
Niaga di tingkat Pertama
Hukum acara yang berlaku bagi Pengadilan Niaga adalah Hukum
Acara Pedata, tetapi dalam Undang-Undang ditetapkan adanya
pengecualian.
13. Hakim Pengawas
Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan
dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran
utang dan betugas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta
pailit, kemudian salinan putusan pailit Pengadilan yang juga berisi
penunjukan tersebut wajib disampikan oleh juru sita dengan surat kilat
tercatat kepada Debitor, pihak yang mengajukan permohonan pailit,
kurator dan Hakim Pengawas paling lambat tiga hari setelah tanggal
putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut diucapkan.
Berdasarkan salinan tersebut Hakim Pengawas kemudian
menentukan hari, tanggal dan waktu tempat rapat kreditor pertama,
yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat tiga
puluh hari setelah putusan pailit diucapkan, setelah itu Hakim
Pengawas wajib menyampaikan rencana rapat kreditor tersebut
kepada kurator dalam jangka waktu tiga hari setelah putusan pailit.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 85/142
74
Kurator dalam jangka waktu paling lambat lima hari setelah tanggal
putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator dan hakim pengawas,
harus mengumkan dalam berita Negara Republik Indonesia,
mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal
sebagai berikut:
a. Nama, alamat dan pekerjaan debitor
b. Nama Hakim Pengawas
c. Nama, alamat dan pekerjaan Kurator; anggota panitia kreditor
sementara, apabila teah di tunjuk, dan
d. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor
Hakim Pengawas berwenang untuk meminta kepada kurator agar
menyerahkan bukti pengumuman berupa berita RI dan surat kabar
harian yang memuat pengumuman tersebut. Hakim Pengawas
berwenang untuk mendengar keterangan saksi atau memerintahkan
penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasain mengenai
kepailitan dimana para saksi tersebut di panggil atas nama hakim
pengawas.
14. Panitia Kreditor
Panitia kreditor dibuat untuk mengatasi kesulitan untuk dapat
berhubungan dengan masing-masing kreditor dengan jumlah banyak.
Pengadilan Niaga dapat membentuk suatu Panitia Kreditor. Menurut
Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang
menyatakan bahwa:
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 86/142
75
“Dalam putusan pailit atau dengan penetapan kemudian,
Pengadilan dapat membentuk panitia kreditor sementara terdiri
atas 3 (tiga) orang yang diplih dari Kreditor yang dikenal dengan
maksud memberikan nasihat kepada Kurator.”
Pasal 80 ayat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
menyebutkan bahwa:
“(1) Setelah pencocokan utang selesai dilakukan, HakimPengawas wajib menawarkan kepada para kreditor untukmembentuk Panitia Kreditor secara tetap.
(2) Atas permintaan kreditor konkuren dengan suara terbanyakbiasa dalam rapat kreditor, Hakim Pengawas:a. Mengganti panitia kreditor sementara apabila dalam
putusan pernyataan pailit telah ditunjuk panitia kreditorsementara, atau
b. Membentuk panitia kreditor tetap apabila dalam suatuputusan pernyataan pailit belum diangkat menjadi panitiakreditor .”
15. Kurator
Kurator adalah perwakilan pengadilan dan dipercayai dengan
mempertaruhkan reputasi pengadilan untuk melaksanakan
kewajibannya dengan tidak memihak. Menurut Pasal 69 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa:
“Tugas kurator adalam melakukan pengurusan dan atau
pemberesan harta pailit.”
Pelaksanaan tugasnya diatur dalam Pasal 69 ayat (2) Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang yaitu:
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 87/142
76
“Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator: a. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau
menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitoratau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luarkepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikiandipersyaratkan.
b. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-matadalam rangka meningkatkan nilai dalam harta pailit.
Tugas, wewenang, dan tanggungjawab kurator adalah sebagai
berikut:
a. Tugas kurator
Sehubungan dengan adanya pernyataan pailit yang telah
ditetapkan di Pegadilan yaitu dalam jangka waktu paling
lambat lima hari sejak tanggal putusan pailit ditetapkan,
kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia dan dalam sekurang-kurangnya dua surat kabar
harian yang ditetapkan Pengadilan oleh Hakim Pengawas
mengenai hal-hal berikut:34
(1) Ikhtisar putusan pernyataan pailit
(2) Identitas, alamat dan pekerjaan debitor
(3) Identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara
kreditor apabila telah ditunjuk
(4) Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama
kreditor
(5) Identitas Hakim Pengawas
b. Wewenang
34 Parwoto Wignjosumarto, Tugas dan Wewenang Hakim Pengawasdalam Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ,
Makalah disampaikan pada pelatihan Calon Hakim Pengadilan Niaga diHotel Bumiraksa, Jakarta, 2006.Hlm.7.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 88/142
77
Secara umum dikatakan bahwa tugas utama kurator adalah
untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta
pailit. Seorang kurator dapat melaksanakan tugas yang
diberikan tersebut kurator diberikan kewenangan sebagai
berikut:
(1) Dibebaskan dari kewajiban untuk memperoleh persetujuan
dan atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu
kepada kreditor atau salah satu organ debitor, meskipun
dalam keadaan diluar kepailitan, pesetujuan atau
pemberitahuan demikian persyaratannya.
(2) Melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam
rangka meningkatkan nilai-nilai harta pailit. Pinjaman dari
pihak ketiga kurator perlu membebani harta pailit dengan
hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan
lainya, maka pinjaman tersebut terlebih dahulu
memperoleh persetujuan Hakim Pengawas, dan
pembebanan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap
bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.
Khusus untuk mengahadap dimuka Pengadilan kurator
diwajibkan untuk mendapatkan ijin terlebih dahulu dari
Hakim Pengawas, kecuali jika urusan yang dihadapinya di
Pengadilan adalah semata-mata yang berhubungan
dengan sengketa pencocokan piutang atau hal-hal yang
diatur dalam Pasal 37-39 dan Pasal 53 ayat (3) Undang
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 89/142
78
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang.
c. Tanggung Jawab Kurator
Berdasarkan Pasal 72 Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
menyebutkan bahwa:
“kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atas
kekeliruannya dalam melaksanakan pengurusan atau
pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta
pailit.”
Hal ini sejalan dengan besarnya tanggung jawab dan juga
imbalan jasa yang diberikan kepada kurator.
C. RUANG LINGKUP PERJANJIAN
Perjanjian secara umum diatur dalam dalam Buku III Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan. Perjanjian bersifat
terbuka dalam arti perjanjian boleh dibuat tanpa mengikuti semua
ketentuan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata asal
tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.
1. Pengertian Perjanjian
Pengertian Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yaitu:
“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu)
orang atau lebih mengikatkan diri terhadap 1 (satu) orang lain atau
lebih.”
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 90/142
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 91/142
80
a. Ada pihak yang saling berjanji
b. Ada persetujuan
c. Ada tujuan yang hendak di capai
d. Ada prestasi yang akan dilaksanakn atau kewajibn untuk
melaksanakan objek perjanjian
e. Ada bentuk tertentu
f. Ada syarat tertentu yaitu syarat pokok dari perjanjian yang
menjadi objek perjanjian serta syarat tambahan atau
pelengkap.
Perjanjian kerjasama investasi merupakan dasar hukum utama
dan acuan bagi para pihak untuk melaksanakan investasi dari investor
di Bursa Berjangka, dengan demikian kesepakatan dalam perjanjian
kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan pialang
berjangka berlaku sebagai aturan yang harus disepakati oleh kedua
belah pihak yang bersepakat dalam pelaksanaan investasi.
2. Syarat Sahnya Perjanjian
Syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:38
“Untuk sahnya suatu perikatan diperlukan empat syarat:a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinyab. Kecakapan untuk membuat suatu perikatanc. Suatu hal tertentud. Suatu sebab yang halal”
Maksud dari bunyi pasal diatas ialah:
a. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Diri
38
Subekti, Tjirosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PradnyaParamitha, Jakarta, 2001, Hlm. 339.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 92/142
81
Maksudnya bahwa kedua pihak yang mengadakan perjanjian
itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang menjadi
pokok dari perjanjian yang dilakukan/diadakan itu.
b. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maksudnya
bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut
merupakan orang yang sudah memenuhi syarat sebagai pihak
yang dianggap cakap menurut hukum.
c. Suatu Hal Tertentu
Suatu hal tertentu yang dimaksudkan dalam persyaratan
ketiga syarat sahnya suatu perjanjian ini adalah obyek dari
pada perjanjian. Obyek perjanjian haruslah merupakan
barang-barang yang dapat diperdagangkan.
d. Suatu Sebab yang Halal
Pengertian dari suatu sebab yang halal, yaitu isi dari perjanjian
tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan,
norma-norma agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
3. Lahirnya Suatu Perjanjian
Lahirnya perjanjian dalam Hukum Perdata dikenal dengan asas
konsensualisme, yaitu bahwa untuk melahirkan suatu perjanjian
cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan
atau detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat, bukannya
pada detik-detik lain yang kemudian atau sebelumnya.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 93/142
82
Menurut para pakar hukum, asas tersebut harus disempurnakan
dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pasal
yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan
tidak dari Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
yang berbunyi:
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
Berdasarkan bunyi pasal di atas terdapat penjelasan Teori
Pernyataan antara lain:
a. Perjanjian lahir sejak para pihak mengeluarkan kehendak
secara lisan
b. Perjanjian lahir sejak para pihak mengeluarkan kehendak
secara lisan dan tertulis. Sepakat yang diperlukan untuk
melahirkan perjanjian dianggap telah tercapai, apabila
pernyataan yang dikeluarkan oleh suatu pihak diterima oleh
pihak lain.
Teori Penawaran menjelaskan bahwa perjanjian lahir pada detik
diterimanya suatu penawaran. Seseorang yang melakukan
penawaran dan penawaran tersebut diterima oleh orang lain secara
tertulis maka perjanjian harus dianggap lahir pada saat pihak yang
melakukan penawaran menerima jawaban secara tertulis dari pihak
lawannya.
Kesimpulannya bahwa semua ketentuan ketentuan dalam
perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak mengikat dan wajib
dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya dan hal-hal yang
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 94/142
83
telah disepakati berlaku sebagai undang-undang jika tidak
bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan
kesusilaan, apabila perjanjian itu bertentangan dengan ketentuan di
atas makan akan batal demi hukum.
4. Macam-Macam Perjanjian
Macam-macam perjanjian dibedakan menjadi:
a. Perjanjian Formal
Perjanjian formal adalah perjanjian yang harus dilakukan dengan
suatu bentuk tertentu yaitu dengan cara tertulis. Perjanjian formal
contohnya adalah perjanjian perdamaian yang menurut Pasal
1851 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
berbunyi:
“Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.”
b. Perjanjian Rill
Perjanjian rill adalah suatu perjanjian dimana selain diperlukan
adanya kata sepakat harus diserahkan. Perjanjian rill contohnya
perjanjian pinjam pakai yang terdapat dalam Pasal 1740 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:
“Pinjam pakai adalah suatu per janjian dengan mana pihak yangsatu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untukdipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yangmenerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnyasuatu waktu tertentu, akan mengembalikannya.”
Terciptanya perjanjian tersebut dengan diserahkan barang yang
menjadi obyeknya atau perjanjian penitipan yang menurut Pasal
1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 95/142
84
“Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu
barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan
menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.”
c. Perjanjian dengan Cuma-Cuma
Perjanjian dengan cuma-cuma dalam Pasal 1314 ayat (2) Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa:
“Suatu pejanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian
dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan
kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi
dirinya sendiri.”
d. Perjanjian dengan Beban
Perjanjian dengan beban dalam Pasal 1314 ayat (3) Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa:
“Suatu perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian yang
mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu atau tidak
berbuat sesuatu.”
e. Perjanjian Bernama
Perjanjian bernama adalah perjanjian khusus adalah perjanjian
yang memiliki nama sendiri. Dasar hukum perjanjian bernama
terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII Buku ke Tiga
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:
1) Perjanjian Jual-Beli
Perjanjian jual beli terdapat dalam Pasal 1457 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 96/142
85
“Jual Beli adalah suatu perjanjian dengan nama pihak yang
satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu
kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang
telah dijanjikan.”
2) Perjanjian Tukar-Menukar
Perjanjian tukar-menukar terdapat dalam Pasal 1541 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:
“Tukar -menukar ialah suatu perjanjian dengan mana kedua
belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan
suatu barang secara bertimbal balik, sebagai gantinya suatu
barang lain.”
3) Perjanjian Sewa-Menyewa
Perjanjian sewa-menyewa terdapat dalam Pasal 1548 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:
“Sewa-menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihakyang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepadapihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selamasuatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga,yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupipembayarannya.”
4) Perjanjian untuk Melakukan Pekerjaan
Perjanjian untuk melakukan pekerjaan terdapat dalam Pasal
1601 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
menyebutkan bahwa:
“Perjanjian perburuhan adalah perjanjian dengan nama pihak
yang satu, si buruh mengikatkan dirinya di bawah perintah
pihak yang lain si majikan, untuk suatu waktu tertentu,
melakukan perkerjaan dengan menerima upah.”
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 97/142
86
Pasal 1601 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
menyebutkan bahwa:
“Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian dengan mana
pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk
menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, yang
memborongkan, dengan menerima suatu harga yang
ditentukan.”
5) Perjanjian Persekutuan
Perjanjian persekutuan terdapat dalam Pasal 1618 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:
“Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang
atau lebih mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu dalam
persekutuan, dengan maksud untuk memberikan keuntungan
yang terjadi karenanya.”
6) Perjanjian Perkumpulan
Perjanjian perkumpulan terdapat dalam Pasal 1653 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:
“Selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakuipula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakanatau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupunperkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan,atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidakbertetangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik.”
7) Perjanjian Hibah
Perjanjian hibah terdapat dalam Pasal 1666 ayat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 98/142
87
“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di
waktu hidupnya, dan dengan tidak dapat ditarik kembali,
menyerahkan suatu benda dengan guna keperluan si
penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”
8) Perjanjian Penitipan Barang
Perjanjian penitipan barang terdapat dalam Pasal 1694 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:
“Penitipan adalah terjadi, apabila seseornag menerima suatu
barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan
menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.”
9) Perjanjian Pinjam Pakai
Perjanjian pinjam pakai terdapat dalam Pasal 1740 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:
“Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihakyang satu memberikan suatu barang kepada pihak yanglainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma dengan syaratbahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atausetelah lewatnya suatu waktu tertentu, akanmengembalikannya.”
10) Perjanjian Pinjam-Meminjam
Perjanjian pinjam-meminjam terdapat dalam Pasal 1754 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:
“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yangsatu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentubarang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengansyarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikansejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang samapula.”
11) Perjanjian Bunga Tetap dan Bunga Abadi
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 99/142
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 100/142
89
“Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana
seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang,
mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang
manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.”
15) Perjanjian Perdamaian
Perjanjian perdamaian terdapat dalam Pasal 1851 ayat (1)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan
bahwa:
“Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua
belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan
suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang
bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara.”
f. Perjanjian Tidak Bernama
Perjanjian tidak bernama diatur dalam Pasal 1319 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:
“Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus,
maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk
pada peraturan-peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan
bab yang lalu.”
g. Perjanjian Campuran
Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung
berbagai perjanjian yang sulit dikualifikasikan.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 101/142
90
h. Perjanjian Konsensuil
Perjanjian konsensuil adalah perjanjian dianggap sah apabila ada
kata sepakat antara kedua belah pihak yang mengadakan
perjanjian tersebut.
i. Perjanjian Sepihak
Perjanjian sepihak adalah perjanjian di mana hanya terdapat
kewajiban pada salah satu pihak saja.
j. Perjanjian Timbal Balik
Perjanjian timbal balik adalah suatu perjanjian yang memberi hak
kewajiban kepada kedua belah pihak.
5. Berakhirnya Perjanjian
Suatu perjanjian dapat lahir dan juga hapus atau berakhir .
Ketentuan mengenai hapusnya atau berakhirnya perjajian diatur
dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
menyebutkan sebagai berikut:
“perikatan-perikatan hapus:Karena pembayaran;Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti denganpenyimpanan atau penitipan;Karena pembaharuan utang;Karena penjumpaan utang atau kompensasi;Karena percampuran utang;Karena pembebasan utangnya;Karena musnahnya barang yang terutang;Karena kebatalan atau pembatalan;Karena berlakunya syarat batal, yang diatur dalam bab ke satubuku ini;Karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu babtersendiri.”
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 102/142
91
Berdasarkan bunyi Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata terdapat penjelasan dari pasal tersebut yaitu:
a. Pembayaran
Pembayaran adalah merupakan pelunasan dan suatu
perjanjian atau berakhirnya perjanjian dengan pembayaran
sejumlah uang, atau penyerahan benda. Pembayaran dalam
hal ini harus dilakukan oleh si berpiutang (kreditur) atau
kepada seseorang yang dikuasakan olehnya atau juga kepada
orang yang dikuasakan oleh Hakim atau undang-undang untuk
menerima pembayaran bagi si berpiutang.
b. Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti oleh Penyimpanan atau
Penitipan Barang.
Cara ini merupakan cara untuk menolong orang yang
berutang dalam hal berpiutang tidak suka menerima
pembayaran. Barang yang hendak dibayarkan diantarkan
kepada orang yang berpiutang.
Maksudnya adalah agar orang yang berpiutang dianggap
telah dibayar secara sah atau orang yang berutang telah
membayar sah dan maka supaya pembayaran itu sah maka
diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:39
1) Dilakukan kepada kreditur atau kuasanya
2) Dilakukan oleh debitur yang berwenang membayar
3) Mengenai semua uang pokok, bunga, biaya yang telah
ditetapkan
39 Surajiman, Perjanjian Bernama, Posbakum, Jakarta, 2001, Hlm. 22.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 103/142
92
4) Waktu yang telah ditetapkan telah tiba
5) Syarat yang mana utang dibuat telah dipenuhi
6) Penawaran pembayaran dilakukan ditempat yang telah
ditetapkan atau ditempat yang telah disetujui
7) Penawaran pembayaran dilakukan oleh Notaris atau Juru
sita, disertai oleh dua orang saksi
c. Pembaharuan Utang (Inovatie)
Pembaharuan utang adalah suatu persetujuan yang
menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang
bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai
penggatian perikatan semula, maksudnya bahwa
pembaharuan utang ini terjadi dengan jalan mengganti utang
lama dengan utang baru, debitur lama dengan debitur baru
atau kreditur baru dengan kreditur lama.pembaruan utang ada
tiga macam yaitu:40
1) Pembaharuan utang yang obyektif, yaitu mengganti dan
merubah isi dari pada perikatan. Penggantian perikatan ini
terjadi jika kewajiban debitur atas suatu prestasi tertentu
diganti oleh prestasi lain.
2) Pembaharuan utang yang subyektif pasif, yaitu mengubah
sebab dari pada perikatan. Misalnya ganti rugi atas dasar
perbuatan melawan hukum
40
C. Asser’s, Pengajian Hukum Perdata Belanda, Dian Rakyat, Jakarta1991, Hlm. 558.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 104/142
93
3) Pembaharuan utang yang subyektif aktif, yaitu selalu
melakukan persetujuan segitiga, karena debitur perlu
mengikatkan dirinya dengan kreditur baru.
d. Perjumpaan Utang
Istilah perjumpaan utang apabila utang piutang debitur dan
kreditur secara timbal balik dilakukan perhitungan, dengan
perhitungan ini utang piutang akan berakhir. Adapun syarat
suatu utang supaya dapat dijumpakan:41
1) Bahwa dua orang timbal balik saling berutang satu
terhadap lainnya.
2) Bahwa persetujuan-persetujuan mempunyai sejumlah
uang sebagai obyek, atau barang-barang yang dapat
diganti dengan yang sejenis
3) Bahwa tuntutan-tuntutan sudah dapat di tuntut
4) Bahwa tuntutan-tuntutan dapat dikenakan untuk pelunasan
secara segera
Pasal 1425 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
menyebutkan bahwa:
“Jika kedua orang saling berutang satu pada yang lain, maka
terjadilah diantara mereka suatu perjumpaan, dengan mana
utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan.”
e. Pencampur Utang
Menurut Pasal 1346 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
yang berbunyi:
41 Ibid, Hlm. 589.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 105/142
94
“Apa yang meragu-ragukan harus ditafsirkan menurut apa
yang menjadi kebiasaan dalam negeri atau di tempat, dimana
perjanjian telah dibuat.”
Pencampuran utang terjadi apabila kedudukan seorang yang
berpiutang dan orang yang berhutang itu menjadi satu, maka
menurut hukum terjadilah pencampuran utang. Adanya
pencampuran itu, maka segala utang piutang tersebut
dihapuskan.
f. Pembebasan Utang
Pembebasan utang adalah perbuatan hukum di mana seorang
kreditur melepaskan haknya untuk menangih piutang dari
seorang debitur. Pembebasan utang ini dapat terjadi apabila
kreditur dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi
prestasi dari debitur dan melepaskan haknya atas pembayaran
atau pemenuhan perjanjian, dengan pembebasan ini
perjanjian menjadi berkahir.
Pasal 1439 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
menyebutkan bahwa:
“Pengembalian sepucuk tanda piutang asli secara sukarela,
oleh si berpiutang kepada si berutang, merupakan suatu bukti
tentang pembebasan utangnya, bahkan terhadap orang-orang
lain yang turut berutang secara tanggung-menanggung.”
Seseorang yang berpiutang dengan sukarela membebaskan
segala utang-utangnya orang yang berutang, dengan adanya
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 106/142
95
suatu pembelaan maka hal ini tidak dapat dipindah alihkan
kepada hak milik.
g. Musnahnya Barang yang Terutang
Obyek yang diperjanjikan adalah merupakan barang tertentu
dan barang tersebut musnah, maka tidak lagi dapat
diperdagangkan atau hilang sama sekali, maka apa yang telah
diperjanjikan adalah hapus/berakhir.
h. Kebatalan dan Pembatalan Perjanjian
Menurut Subekti meskipun disebutkan batal dan pembatalan,
tetapi yang benar adalah pembatalan.42 Ketentuan Pasal 1446
ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
menyebutkan bahwa:
“Semua perikatan yang dibuat oleh orang-ornag yang belumdewasa atu orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan,
adalah batal demi hukum, dan atas penuntutan yangdimajukan oleh atau dari pihak mereka harus dinyatakan batal,semata-mata atas dasar kebelumdewasaan danpengampuannya.”
Ketentuan dalam pasal tersebut semuanya mengenai
pembatalan meminta pembatalan perjanjian karena
kekurangan syarat subyektif dapat dilakukan dengan dua cara
yaitu:
1) Secara aktif menurut pembatalan perjanjian yang demikian
di depan hakim
2) Secara pembelaan yaitu menunggu sampai digugat di
depan hakim untuk memenuhi perjanjian disitulah baru
mengajukan kekurangannya perjanjian itu.
42 Subekti. Op.cit . Hlm. 49.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 107/142
96
i. Berlakunya Syarat Batal
Maksud dari syarat batal dalam Pasal 1265 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:
“Suatu syarat yang apabila dipenuhi menghentikan perjanjian
dan membawa segala sesuatu, kembali kepada keadaan
semula seolah-olah tidak per nah terjadi suatu perikatan.”
Peristiwa demikian apabila peristiwa itu benar-benar terjadi
maka orang yang berutang wajib mengembalikan apa yang
diterimanya.
j. Lewat Waktu atau Kadaluarsa
Lewat waktu atau kadaluarsa dalam Pasal 1946 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang berbunyi:
“Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu
untuk dibebaskan dari suatu perikatan dari lewatnya suatu
waktu tertentu atas syarat-syarat yang ditentukan oleh
undang-undang.”
Lewatnya waktu untuk dapat dikatakan kadaluarsa dapat
dilihat pada Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
yang menerangkan bahwa:
“Segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan,maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsadengan lewatnya tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang,menunjukan akan adanya daluwarsa tidak usahmempertunjukan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlahdimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasakan padaitikad yang buruk.”
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 108/142
97
6. Asas Perjanjian
Berdasarkan teori di dalam suatu hukum perjanjian terdapat lima
asas yang dikenal menurut ilmu Hukum Perdata. Kelima asas itu
antara lain:
a. Asas Kebebasan Berkontrak.
Maksudnya setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian
berupa apa saja, baik bentuknya, isinya, dan pada siapa
perjanjian itu ditujukan. Kebebasan ini merupakan perwujudan
kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.43
b. Asas Konsensualisme
Suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang
membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain
kecuali perjanjian yang bersifat formal.44
c. Asas Itikad Baik
Bahwa orang yang akan membuat perjajian harus dilakukan
dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif
dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang
terletak pada seseorang pada waktu diadakan pembuatan hukum.
d. Asas Pacta Sun Servanda
Merupakan asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu
perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak
43 Mariam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra AdityaBhakti, Jakarta, 2001, Hlm.1.
44
A. Qiram Syamsudin Meliala, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian BesertaPerkembangannya, Liberty, Yogyakarta, 1985, Hlm. 20.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 109/142
98
mengikat bagi para pihak yang membuatnya, dan perjanjian
tersebut berlaku seperti undang-undang.45
e. Asas Berlakunya Suatu Perjanjian
Pada dasarnya semua perjanjian berlaku bagi mereka yang
membuatnya dan tidak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga kecuali
undang-undang mengaturnya, misalnya perjanjian untuk pihak
ketiga.
45
Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Sinar Grafika, Jakarta,2001, Hlm.157.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 110/142
98
BAB III
PERJANJIAN INVESTASI ANTARA INVESTOR DENGAN PERUSAHAAN
PIALANG BERJANGKA
A. Dasar Hukum Untuk Melaksanakan Perjanjian Kerjasama Investasi
Perjanjian secara umum diatur dalam dalam Buku III Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan. Perjanjian bersifat
terbuka dalam arti perjanjian boleh dibuat tanpa mengikuti semua
ketentuan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata asal
tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Perjanjian investasi antara investor dengan perusahaan Pialang
Berjangka merupakan dasar hukum utama dan acuan bagi para pihak
untuk pelaksanaan kerjasama investasi dari investor di Bursa Berjangka,
hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
Kesepakatan dalam perjanjian kerjasama investasi antara investor
dengan perusahaan Pialang Berjangka berlaku sebagai aturan yang
harus disepakati oleh kedua belah pihak yang bersepakat dalam
pelaksanaan investasi. Perjanjian kerjasama investasi sebelum disepakati
dan ditandatangani terdapat beberapa tahapan yang akan dilalui oleh
investor dan Pialang Berjangka yaitu:
1. Pemberitahuan tentang Bursa Berjangka oleh Pialang
Berjangka
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 111/142
99
Pemberitahuan merupakan tanggung jawab dari Pialang
Berjangka, di mana Pialang Berjangka harus
menginformasikan atau memberitahukan kepada calon
investor mengenai perusahaan Pialang Berjangka yang
berdasarkan, misalnya tentang izin perusahaan Pialang
Berjangka, keadaan perusahaan Pialang Berjangka tersebut
dan sebagainya, serta yang terpenting harus diberitahukan
oleh Pialang Berjangka adalah tentang pemberitahuan adanya
risiko dalam melakukan investasi di Bursa Berjangka.
Pemberitahuan kepada calon investor tentang hal tersebut
diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang
menyatakan bahwa:
“Pialang Berjangka wajib menyampaikan DokumenKeterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan Nasabahsebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapatmenerima hak milik Nasabah untuk perdagangan KontrakBerjangka.”
Hal tersebut kemudian dijelaskan lagi dalam penjelasan
Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997
tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyatakan
bahwa:
“Dalam rangka perlindungan Nasabah, Pialang Berjangkawajib terlebih dahulu menyampaikan Dokumen KeteranganPerusahaan kepada Nasabahnya, yang antara lainmemuat keterangan mengenai organisasi dankepengurusan perusahaan tersebut, Pialang Berjangka juga wajib menjelasakan segala risiko yang mungkindihadapi Nasabahnya, sebagaimana tercantum dalamDokumen Pemberitahuan Adanya Risiko. Apabila
Nasabahnya mengerti dan dapat menerima risiko tersebut.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 112/142
100
Nasabah tersebut harus menandatangani dan membertanggal pada dokumen tersebut, yang menunjukan bahwa
yang bersangkutan telah mengerti risiko yang akandihadapi dan menyetujuinya.”
Pemberitahuan terhadap keadaan Bursa Berjangka ini juga
ditegaskan dalam Pasal 106 Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyatakan bahwa:
“Sebelum membuka rekening Nasabah untuk transaksi
Kontrak Berjangka, Pialang Berjangka wajib:a. Memberitahukan dan menjelaskan tentang keterangan
perusahaan yang dimuat dalam Dokumen KeteranganPerusahaan, resiko yang dihadapi dalam PerdaganganBerjangka Komoditi yang dimuat dalam DokumenPemberitahuan Adanya Resiko, dan isi PerjanjianPemberi Amanat yang isi dan bentuknya ditetapkanoleh Bappebti.
b. Memberikan informasi yang jelas dan tidakmenyesatkan tentang prosedur PerdaganganBerjangka Komoditi;
c. Menjelaskan isi Kontrak Berjangka yang akan
ditransaksikan oleh Nasabah;d. Menerima dokumen sebagaimana dimaksud huruf a,
yang telah ditandatangani dan diberi tanggal olehNasabah sebagai tanda bukti telah mengerti danmenyutujui isi dokumen dan prosedur transaksi KontrakBerjangka;
e. Segera memberitahukan kepada seluruh Nasabahnya,apabila ada perubahan dalam peraturan yang berlaku;dan
f. Meneliti semua informasi yang telah diberikan olehNasabah dalam permohonan pembukuan rekeninguntuk meyakinkan tidak adanya kesalahan ataukekurangan dalam pengisian.”
Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa
Pialang Berjangka berkewajiban untuk menjelaskan semua hal
dengan sejelas-jelasnya kepada investor tentang status Pialang
Berjangka dan Perusahaan Pialang Berjangka tersebut maupun
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 113/142
101
adanya penjelasan tentang risiko yang mungkin akan dialami oleh
investor dalam pelaksanaan investasinya di Bursa Berjangka.
Hal ini perlu dilakukan agar investor benar-benar
mengetahui dan memahami tentang apa yang akan dilakukannya,
walaupun ada sanksi jika keterangan yang diberikan tidak
sebagaimana mestinya diberikan, sebenarnya pembuktiannya
akan sulit karena pemberitahuan tersebut biasanya dilakukan
secara tertutup, khusus untuk nasabah saja.
2. Pemprosesan Data Nasabah
Data yang dikumpulkan adalah data tentang nasabah atau
calon investor yang akan melakukan investasi di Bursa
Berjangka. Pengumpulan data nasabah ini harus dilakukan
oleh investor untuk mengetahui tentang keadaan dan latar
belakang calon investor.
Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam
Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997
tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyatakan
bahwa:
“Pialang Berjangka wajib mengetahui latar belakang,
keadaan keuangan, dan pengetahuan mengenai
Perdagangan Berjangka dari Nasabahnya.”
Hal ini diperlukan oleh Pialang Berjangka untuk
memberikan alternatif investasi yang baik bagi nasabah. Perlu
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 114/142
102
diketahui pergerakan harga di Bursa Berjangka sama dengan
pergerakan harga saham di Bursa Efek, sehingga diperlukan
kesiapan dana dari nasabah apabila ternyata investasi yang
dilakukan mengalami kerugian. Dana tersebut biasanya telah
ada di rekening nasabahnya, apabila kerugian terlalu besar
maka dapat diminta kepadakan kepada nasabah jika kondisi
keuangannya memungkinkan untuk melakukan penambahan
dana untuk menutup kerugian yang terjadi.
Berdasarkan ketentuan di atas, alasan Pialang wajib
mengetahui nasabahnya karena Pialang Berjangka dilarang
menarik atau menerima uang dan/atau surat berharga tertentu
dari kliennya, kecuali untuk pembayaran jasa atas nasihat
yang diberikan kepada klien yang bersangkutan sesuai yang
terdapat dalam ketentuan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka
Komoditi yang menyatakan bahwa:
“Pialang Berjangka dilarang menerima amanat Nasabahapabila mengetahui Nasabah yang bersangkutan:a. Telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan;b. Telah dinyatakan melanggar ketentuan Undang-
Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya olehBadan peradilan atau Bappebti;
c. Pejabat atau pegawai:1) Bappebti, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring, atau2) Bendaharawan lembaga yang melayani
kepentingan umum, kecuali yang bersangkutanmendapat kuasa dari lembag tersebut.”
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 115/142
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 116/142
104
Berdasarkan tahapan Perjanjian Kerjasama Investasi diatas
terdapat juga tahapan Pelaksanaan Investasinya. Tahap ini merupakan
tahap utama dalam melaksanakan investasi karena pada tahap ini
menentukan untung ruginya investasi yang dilakukan. Tahapan
Pelaksanaan Investasi terbagi menjadi:
1. Tahap Pemberian Amanat dari Nasabah Kepada Pialang
Berjangka
Dasar bagi Pialang Berjangka untuk melakukan transaksi
tersebut adalah amanat yang diberikan oleh nasabah kepada
pialang berjangka, maka Pialang Berjangka akan memasukan
amanat tersebut dalam bentuk transaksi atas Kontrak
Berjangka atau Produk Deveratif yang sesuai dengan
kesepakatan dalam Perjanjian Kerjasama Investasi antara
investor dengan perusahaan Pialang Berjangka atau sesuai
dengan amanat yang diberikan oleh nasabah kepada Pialang
Berjangka.
Sikap Pialang Berjangka apabila menerima amanat dari
nasabah yaitu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 108 ayat
(1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan
Berjangka Komoditi yang menyatakan bahwa:
“(1) Setiap kali menerima amanat Nasabah untukmelakukan transaksi atas beban rekening Nasabahyang bersangkutan. Pialang Berjangka wajibmencatat dalam kartu amanat sebagaimanaditetapkan oleh Bappebti.
(2) Apabila amanat Nasabah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) disampaikan melalui telepon, makaperintah dan pembicaraan tersebut wajib direkam.”
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 117/142
105
Berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka
Komoditi bahwa Pialang Berjangka juga harus melakukan
pencatatan atau perekaman terhadap perintah yang diberikan
kepadanya, hal ini akan membantu dalam melakukan
pembuktian apabila ternyata apa yang diperintahkan nasabah
tidak dilakukan sebagaimana mestinya oleh Pialang
Berjangka, di lain pihak pencatatan atau perekaman ini juga
dapat menjadi bukti bahwa apa yang telah dilakukan oleh
Pialang Berjangka sudah sesuai dengan apa yang
diamanatkan nasabahnya.
2. Penempatan Dana Nasabah Pada Rekening Terpisah
Rekening terpisah adalah tempat penyimpanan atau
penitipan dana nasabah oleh perusahaan Pialang Berjangka.
Perkembangan dan keberadaan rekening tersebut akan selalu
diaudit dan dimonitor oleh suatu Lembaga Kliring yang dikenal
sebagai Kliring Berjangka Indonesia (KBI). Kliring Berjangka
Indonesia berfungsi sebagai lembaga penjamin dana nasabah,
artinya dana nasabah akan diberikan jaminan apabila
perusahaan Pialang Berjangka telah pailit. Ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 118/142
106
Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi yang
menyatakan bahwa:
“Pialang Berjangka wajib menempatkan dana Nasabahpada rekening terpisah di Bank yang telah disetujui olehBappebti dan membuat pembukuan sesuai dengan sistemakuntansi yang berlaku umum, sehingga mudah diketahui jumlah dana milik masing-masing nasabah.”
Berkaitan dengan kewajiban pialang berjangka untuk
menempakan dana nasabah pada rekening terpisah, maka terdapat
kasus-kasus investasi dalam perusahaan pialang berjangka, berikut salah
satu contoh kasus Perjanjian Kerjasama Investasi:46
Nelly Asmiwarti akan melakukan investasi di perusahaan Pialang
Berjangka PT. Millennium Future yang berlokasi di Jakarta, perwakilan
dari perusahaan Pialang Berjangka tersebut bernama Muhammad Riki.
Riki dan Nelly sepakat untuk melakukan kontrak perjanjian kerjasama
seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 angka 1 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata sebagai salah satu syarat sah nya suatu perjanjian dan
terikat oleh ketentuan pasal-pasal dalam Surat Perjanjian Kerjasama
Investasi sebagai undang-undang yang akan mengatur perjanjian yang
telah disepakati.
Nelly telah menginvestasikan dana sebesar Rp. 50.000.000,00
(Lima Puluh Juta Rupiah) kepada PT. Millennium Future dengan memilih
jenis PRODUK 1 (3 months investment ) dengan persentase keuntungan
46 http://kasusinvestasi.bapebbti.com. Diakses pada hari Selasa, 17 Juni
2013, pukul 21.03 WIB.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 119/142
107
40% (empat puluh persen) pada bulan ke 1 dan ke 2 terhitung sejak
perjanjian kerjasama itu dibuat.
Pialang wajib memberitahukan semua informasi mengenai
perkembangan perusahaan dengan transparan dan memberikan
pembagian keuntungan tiap bulan selama masa perjanjian dengan
persentase sebesar 40% (empat puluh persen) dari nominal investasi
Kerjasama investasi ini akan menimbulkan keuntungan dan
kerugian pada perusahan dan nasabahnya. Pada saat itu PT. Millennium
Future telah mengalami Loss Trading dan tidak menginformasikan
kepada Nelly sebagai salah satu nasabahnya, sehingga Nelly dalam
jangka waktu yang cukup lama tidak menerima lagi sharing profit setiap
bulannya.
Isi perjanjiannya mengatur apabila PT. Millennium Future
mengalami Loss Trading , maka dengan dokumentasi data yang valid
akan membicarakan perihal pengembalian dana pokok investasi Nelly
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan dan apabila perusahaan dalam
keadaan pailit maka aset yang dimiliki perusahaan digunakan sebagai
backup dana pokok investasi nasabah.
Nelly tidak mendapatkan keuntungan seperti yang sering disebut-
sebutkan atau dijanjikan oleh Pialang Berjangka tetapi Nelly telah
mendapatkan kerugian sebesar Rp. 40.000.000.00 (Empat Puluh Juta
Rupiah) dan mengajukan penuntutan kepada PT. Millennium Future untuk
menuntut kerugian, akan tetapi pihak PT. Millennium Future tidak
bersedia mengganti kerugian tersebut.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 120/142
108
Penyelesaian perselisihan hukum akibat dari perjanjian seperti
adanya pertentangan, perbedaan pendapat yang timbul dari perjanjian ini,
sepanjang memungkinkan diselesaikannya terlebih dahulu secara
musyawarah dan mufakat oleh para pihak yang bersangkutan dan dapat
juga menempuh jalur hukum di pengadilan, apabila tidak tercapainya
musyawarah dan mufakat oleh para pihak.
B. Kasus-Kasus Tentang Investasi Di Perusahaan Pialang Berjangka
1. Kasus PT. Millennium Future
Nelly Asmiwarti melakukan investasi di salah satu Perusahaan
Pialang Berjangka di Jakarta yang bernama PT. Millennium Future.
Nelly sepakat menandatangani surat perjanjian kerjasama investasi
dengan Perusahaan Pialang Berjangka PT. Millennium Future. Nelly
menyatakan dalam kasusnya mengalami kerugian sebesar US$4000
(Empat Ribu Dolar Amerika) atau setara dengan Rp.40.000.000 dari
nilai investasinya sebesar US$5000 (Lima Ribu Dolar Amerika).
Kerugian tersebut menurut Nelly ditimbulkan oleh ulah dari Wakil
Pialang Berjangka yang pada awalnya diberikan kekuasaan oleh Nelly
untuk melakukan transaksi dengan kewajiban untuk memberikan
laporan apabila setiap kali akan melakukan transaksi di Bursa
Berjangka.
Pada awalnya semua berjalan sesuai dengan yang disepakati,
namun kendala laporan yang diminta jarang diberikan oleh Wakil
Pialang Berjangka yang memegang amanat Nelly untuk melakukan
penyaluran amanat. Laporan baru diberikan ketika telah terjadi
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 121/142
109
kerugian yang sangat besar sebagaimana yang dicantumkan di atas,
pada halnya waktu akan melakukan transaksi tidak pernah
diberitahukan kepada pihak Nelly.
Keadaan tersebut membuat Nelly terkejut, karena keuntungan
yang semula sering disebut-sebutkan atau dijanjikan oleh Pialang
Berjangka dan Wakil Pialang Berjangka yang akan didapat ternyata
kerugian yang sangat besar yang diterima oleh Nelly. Penyebab
akibat dari kerugian tersebut Perusahaan Pialang Berjangka PT.
Millennium Future telah mengalami pailit karena seluruh aset yang
dimiliki oleh perusahaan telah habis karena investasi saham yang
dimainkan oleh mereka mengalami kekalahan terus menerus
sehingga tidak ada pemasukan sedikit pun untuk membayar amanat
dari para investornya.
Nelly melakukan pengaduan kepada perusahaan dengan
menuntut agar semua kerugian yang terjadi tanpa sepengetahuan
Nelly dikembalikan oleh Pialang Berjangka sebagai ganti rugi. Proses
penyelesaian yang dilakukan melalui Perusahaan Pialang Berjangka
PT. Millennium Future tersebut, pihak perusahaan tidak bersedia
untuk mengembalikan kerugian yang terjadi secara utuh.
2. Investasi Bodong Raihan Jewellery
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menegaskan
pihaknya telah mengidentifikasi kasus investasi bodong yang terjadi di
Surabaya, Jawa Timur. Bayu sudah meminta Badan Pengawasan
Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk menangani
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 122/142
110
kasus tersebut. Berkaitan dengan pemberitaan di media massa yang
menyebutkan sejumlah investor berencana melaporkan manajemen
Raihan Jewellery kepada Kepolisian Daerah Jawa Timur karena
perusahaan investasi emas ini tidak sesuai dengan janji investasi
semula.47
Raihan Jewellery menawarkan imbalan hasil 3-5 persen perbulan
bagi investor yang menanamkan dana untuk investasi emas. Imbalan
hasil rutin dibayarkan sejak tahun 2010, tetapi berhenti pada Januari
2013. Dana nasabah yag dihimpun diperkirakan mencapai Rp. 13,2
Triliiun untuk total emas 2,2 Ton emas.
Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi
Syahrul R Sempurnajaya mengatakan pihkanya telah memiliki satuan
tugas pengawasan terhadap semua perusahaan pialang yang ada di
Indonesia dan luar negeri. Satgas tersebut tidak hanya dari Badan
Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi tetapi melibatkan dari
Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kementrian Keuangan
dan Bank Indonesia, dan Kepolisisan Satuan Tugas (Satgas) dibentuk
karena maraknya pengaduan investasi bodong dari masyarakat.
3. Investasi Emas Bodong Golden Traders Indonesia Syariah
Golden Traders Indonesia Syariah (selanjutnya disebut GTIS)
perusahaan investasi emas berbasis syariah pertama di Indonesia.
Kaburnya Taufiq Michael Ong pemilik GTIS yang diduga membawa
47 http://bisniskeuangan.compas.com/read/waspadai.inevstasi.bodong.
Diakses pada hari Jumat, 03 Mei 2013, pukul 14.28 WIB.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 123/142
111
semua uang nasabah dan menyebutkan nama petinggi Demokrat
sekaligus Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie.
Seorang wanita yang mengaku ibu rumah tangga biasa ini
mengalami kerugian investasi mencapai Rp. 70 juta. Nasabah yang
dipanggil Tuti ini mengaku sangat percaya dengan investasi ini karena
tergiur akan hasil investasi yang tinggi. GTIS selalu membawa Majelis
Ulama Indonesia (MUI).
Tuti mengaku atas kejadian ini belum tahu akan berbuat apa.
Sebab, saat berhubungan dengan agen GTIS, Tuti juga belum
mendapatkan solusi. Tuti mengaku sudah mengetahui resiko dari
investasi ini. Agen GTIS pernah mengiming-imingi bonus untuk
berjalan-jalan di Malaysia. Tuti berfikir Michael Ong mempunyai aset
yang cukup besar, sehingga Tuti yakin mendapatkan keuntungan.
Melihat kejadian ini Tuti mengaku pasrah dan belum bisa menentukan
langkah selanjutnya.
Marzuki Alie mengatakan mengenal pemilik GTIS sebagai
seornag kebangsaan Malaysia dan Marzuki mengaku tidak
mempunyai keterkaitan bisnis secara formal dengan GTIS. Ketua
Majelis Ulama Indonesia, Maarud Amin yang juga menjadi
Pengawasn dan Penasihat GTIS membenarkan ucapan Marzuki yang
tidak ikut membeli emas dan memposisikan diri Marzuki sebagai
penasihat GTIS.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 124/142
113
BAB IV
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA
PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA
INVESTASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 1997 TENTANG PEDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI JUNCTO
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN ATAS KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Pailitnya
Perusahaan Pialang Berjangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Junc to
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepeilitan Dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Perjanjian kerjasama investasi merupakan dasar hukum utama
dan acuan bagi para pihak untuk melaksanakan investasi dari investor di
Bursa Berjangka, dengan demikian kesepakatan dalam perjanjian
kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan Pialang
Berjangka berlaku sebagai aturan yang harus disepakati oleh kedua
belah pihak yang bersepakat dalam pelaksanaan investasi. Berikut kasus
yang terdapat dalam perjanjian investasi ini:
Nelly Asmiwarti melakukan investasi di perusahaan Pialang
Berjangka PT. Millennium Future yang berlokasi di Jakarta, perwakilan
dari perusahaan Pialang Berjangka tersebut bernama Riki. Nelly dan Riki
membuat sebuah perjanjian sebagai syarat sahnya perjanjian sesuai
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 125/142
114
dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
menyatakan bahwa:
“Untuk sahnya suatu perikatan diperlukan empat syarat:a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinyab. Kecakapan untuk membuat suatu perikatanc. Suatu Hal tertentud. Suatu sebab yang halal”
Kesepakatan kerjasama tersebut di buat ke dalam bentuk Surat
Perjanjian Kerjasama Investasi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal
1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan
bahwa:
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
Berkaitan dengan bunyi pasal di atas terdapat pengaturan untuk
kepengurusan Direksi PT. Millennium Future sebagaimana diatur dalam
Pasal 92 Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang
menyatakan bahwa:
“(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untukkepentingan Perseroan dengan maksud dan tujuanPerseroan.
(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yangdipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalamundang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
(3) Direksi Perseroan terdiri atas 1 orang anggota direksi ataulebih.
(4) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan denganmenghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat,Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utangkepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajibmempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 126/142
115
(5) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi ataulebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan
diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkankeputusan RUPS.
(6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5)tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenanganggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusanDireksi.”
Nelly telah menginvestasikan dana sebesar Rp. 50.000.000.00
(Lima Puluh Juta Rupiah) kepada PT. Millennium Future untuk
ditempatkan sebagai Margin seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat
(19) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan
Berjangka Komoditi yang menyatakan bahwa:
“Margin adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harusditempatkan oleh Nasabah pada Pialang Berjangka, PialangBerjangka pada Anggota Kliring Berjangka, atau Anggota KliringBerjangka pada Lembaga Kliring Berjangka untuk menjaminpelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka.”
Nelly memilih jenis PRODUK 1 (3 months investment ) dengan
persentase keuntungan 40% (Empat Puluh Persen) pada bulan ke 1 dan
ke 2 terhitung sejak perjanjian kerjasama itu dibuat. Pialang Wajib
memberitahukan semua informasi dengan transparan dan memberikan
pembagian keuntungan tiap bulan selama masa perjanjian dengan
persentase sebesar 40% (Empat Puluh Persen) dari nominal investasi.
Kerjasama investasi ini akan menimbulkan keuntungan dan
kerugian pada perusahaan dan nasabahnya. Pada saat itu PT.
Millennium Future telah mengalami Loss Trading dan tidak
menginformasikan kepada Nelly, sehingga menyebabkan Nelly
mengalami kerugian yang cukup besar karena tidak menerima
keuntungan dalam jangka waktu yang cukup lama. Nelly mengajukan
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 127/142
116
penuntutan kepada PT. Millennium Fuure untuk menuntut kerugiannya
tersebut, tetapi PT. Millennium Future tidak bersedia mengganti kerugian
tersebut karena perusahaan telah pailit yang artinya kemogokan atau
kemacetan dalam melakukan pembayaran.
Berdasarkan kasus diatas maka terdapat perlindungan hukum
yang dapat diberikan kepada pihak Nelly sebagai investor dalam
perjanjian kerjasama investasi atas pailitnya perusahaan pialang
berjangka PT. Millennium Future, diantaranya melalui Pasal 97 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas yang
menyatakan bahwa:
“Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh atas kerugian
Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai
menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dimaksud pada
ayat (2).”
Berdasarkan pasal di atas yaitu apabila terjadinya kerugian yang
dialami oleh investor karena kelalaian salah satu pihak direksi, maka
pihak perseroan wajib bertanggung jawab atas kelalai tersebut. Tanggung
jawab tersebut dapat berupa ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 97 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa:
“Dalam hal direksi terdiri dari atas 2 (dua) anggota Direksi atau
lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.”
Berdasarkan bunyi pasal di atas kerugian investor yang wajib di
bayar oleh perusahaan apabila terbukti sebagaimana dalam Pasal 97
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 128/142
117
ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, setiap direksi akan tanggung renteng untuk mengganti kerugian
tersebut.
Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi perlindungan hukum terhadap investor
diatur dalam beberapa pasal:
1. Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997
tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Pialang berjangka wajib menyampaikan DokumenKeterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan Nasabahsebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapatmenerima dana milik Nasabah untuk perdagangan KontrakBerjangka, Kontrak Deveratif Syariah, dan/atau KontrakDeveratif lainnya.”
Berdasarkan bunyi pasal diatas maka pihak PT. Millennium
Future wajib memberikan informasi setiap adanya
perkembangan pada perusahaan dan adanya risiko dalam
melakukan suatu perjanjian investasi kepada Nelly sesuai
dengan Surat Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati.
2. Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997
tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Dana Milik Nasabah, wajib di simpan dalam rekening yang
terpisah dari Rekening Pialang Berjangka pada bank yang
disetujui pihak Bappebti.”
Berdasarkan bunyi pasal diatas PT. Millennium Future
diharuskan membuatkan rekening untuk Nelly sebagai
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 129/142
118
margin yang akan ditarik oleh Perusahaan dan sebagai
Account Nelly.
3. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997
tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Pialang Berjangka dilarang melakukan transaksi KontrakBerjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau KontrakDeveratif lainnya untuk rekening Nasabah, kecuali telahmenerima perintah untuk setiap kali transaksi dari
Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untukmewakili kepentingan Nasabah yang bersangkutan.”
Berdasarkan bunyi pasal di atas, PT. Millennium Future
tidak boleh melakukan transaksi yang hanya untuk
menguntungkan salah satu nasabahnya atau salah satu
pihak di luar perjanjian yang telah disepakati.
4. Pasal 73 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997
tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Setiap pihak yang menjamin kerahasiaan data daninformasi mengenai, Nasabah, Klien, atau Peserta SentraDana Berjangka, dan mengungkapkan data dan informasi,di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda palingsedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) danpaling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
Berdasarkan bunyi pasal di atas, PT. Millenium Future
dilarang untuk membuka rahasia tentang informasi
perkembangan perusahaan dan identitas nasabah kepada
pihak lain diluar perjanjian yang telah disepakati.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 130/142
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 131/142
120
digunakan untuk memenuhi kewajiban Pialang Berjangka kepada
pihak ketiga atau kreditornya.”
Berdasarkan bunyi pasal di atas PT. Millennium Future apabila
telah mengalami pailit maka seluruh aset perusahaan tidak dapat
digunakan sebagai ganti rugi kepada nasabah.
Pengaturan yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang sebagai jaminan atas utang-utang yang
diberikan kepada pialang berjangka yaitu:
“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditorpemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atauhak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”
Ketentuan hak eksekusi di atas terdapat dalam Pasal 56 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi:
“Hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
ayat (1) dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada
dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator ”
Berdasarkan bunyi pasal diatas, maka seluruh aset perusahaan
PT. Millenium Future hanya dapat digunakan sebagai jaminan atas utang-
utangnya oleh para nasabah selama perusahaan Pialang Berjangka
tersebut telah pailit dan sebelum mengganti semua kerugian para
nasabahnya.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 132/142
121
B. Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Kerjasama Investasi
Sehubungan dengan Pailitnya Perusahaan Pialang Berjangka
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi Juncto Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang.
Setiap Perjanjian pasti mempunyai akibat hukum, perjanjian hanya
mengikat para pihak yang membuatnya. Hal yang sama juga berlaku
terhadap perjanjian tentang kerjasama investasi yang dilakukan oleh
investor dengan perusahaan pialang berjangka. Akibat hukum dan
perjanjian biasanya baru akan terlihat apabila salah satu pihak melakukan
pelanggaran (wanprestasi) terhadap kesepakatan yang dibuat dan
disepakati dalam perjanjian. Pihak yang dirugikan umumnya meminta
pihak yang melakukan wanprestasi untuk memenuhi sejumlah prestasi.
Biasanya apabila pihak yang melakukan wanprestasi tidak memenuhi
maka, sanksi yang dapat dikenakan berupa:
1. Membayar kerugikan yang di derita oleh kreditur atau biasanya
dinamakan ganti rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau dinamakan dengan pemecahan
perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara, apabila diperkarakan di Pengadilan
Bedasarkan penjelasan diatas maka dapat dilakukan
penyelesaian perkara dengan cara tertentu sesuai yang disepakati dalam
perjanjian, seperti yang terjadi pada kasus Nelly dengan PT. Millennium
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 133/142
122
Future yang tidak bersedia mengganti kerugian yang dialami Nelly
sebagai nasabahnya.
Pengaturan mengenai penuntutan dari investor terhadap
perusahaan diatur dalam Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa:
“Atas nama Perseroan,pemegang saham yang mewakili palingsedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui PengadilanNegeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau
kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.”
Berkaitan dengan kasus Nelly sebagai salah satu korban yang
banyak mengalami kerugian terus-menerus dan mengajukan penuntutan
karena tidak mendapatkan ganti rugi dari PT. Millennium Future, sesuai
dengan Surat Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati oleh kedua
belah pihak maka dapat menyelesaikan sengketa dengan cara:
1. Penyelesaian Secara Perdata
Nelly dapat melakukan penuntututan pada PT. Millennium
Future untuk meminta penyelesaian kasus secara perdata
sesuai dengan kesepakatan Surat Perjanjian Kerjasama yang
merupakan sebuah alternatif penyelesaian sengketa yang di
anjurkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal ini dapat dilihat pada
Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:
“Tanpa mengurangi hak para pihak untuk menyelesaikanperselisihan perdata yang berkaitan dengan PerdaganganBerjangka di Pengadilan atau melalui Arbitrase, setiapperselisihan wajib diupayakan terlebih dahulupenyelesaian melalui:
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 134/142
123
a. Musyawarah untuk mencapai mufakat diantara pihakyang berselisih; atau
b. Pemanfaatan sarana yang di sediakan oleh Bappebtidan/atau Bursa Berjangka apabila musyawarah untukmencapai mufakat, sebagaimana dimaksud pada hurufa, tidak tercapai.”
Setiap pengaduan yang dilakukan oleh nasabah atau
investor maka penyelesaiannya sebagai berikut:
a. Penyelesaian melalui Perusahaan Pialang
Berjangka
Pertama-tama akan dilakukan melalui badan
penyelesaian yang ada di setiap perusahaan
pialang berjangka dimana setiap perusahaan
pialang berjangka diwajibkan untuk menyediakan
suatu divisi kepatuhan (compliance) yang wajib
melakukan penanganan pegaduan nasabah untuk
pertama kalinya.
b. Penyelesaian melalui Bursa Berjangka
Sebenarnya, apabila pengaduan melalui
penyelesaian yang pertama yaitu, melalui internal
perusahaan pialang berjangka tidak menghasilkan
penyelesaian yang memuaskan bagi nasabah atau
investor maka dapat memakai penyelesaian yang
disediakan oleh pihak Bursa Berjangka, jika
nasabah atau investor masih tidak puas dengan
penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Bursa
Berjangka maka dapat meminta penyelesaian
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 135/142
124
kepada Badan Pengawasan Perdagangan
Berjangka Komoditi (selanjutnya di sebut Bappebti).
c. Penyelesaian melalui Badan Pengawasan
Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)
Penyelesaian sengketa melalui Bappebti biasanya
akan dilakukan melalui sistem mediasi. Mediasi
tersebut dilakukan guna menampung aspirasi
nasabah yang mengadukan kasusnya yang
biasanya menginginkan pengembailan dana melaui
cara penyelesaian sengketa secara cepat.
Penyelesaian di Bappebti merupakan penyelesaian
pada tingkat terakhir secara perdata melalui badan-
badan yang ada di internal Bursa Berjangka dan
Perdagangan Berjangka Komoditi, karena jika pada
tahap ini nasabah atau investor masih belum
menemukan kepuasan juga terhadap penyelesaian
yang ada, maka penyelesaian berikutnya dapat
dilakukan melalui Badan Arbitrase atau Lembaga
Peradilan.
2. Penyelesaian Secara Pidana
Pada kasus yang telah terjadi pada Nelly sebagai nasabah
PT. Millennium Future, karena penuntutan yang diajukan oleh
Nelly tidak mendapatkan ganti rugi atau itikad baik dari pihak
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 136/142
125
PT. Millennium Future, maka dapat dikaitkan dengan unsur-
unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:
1. Harus ada perbuatan
2. Perbuatan itu harus melawan hukum, dapat berupa:
a) Bertentangan melanggar hak orang lain,
b) Bertentangan dengan kewajiban,
c) Bertentangan dengan kesusilaan,
d) Bertentangan dengan kepentingan umum,
3. Ada kerugian
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan
melawan hukum itu dengan kerugian yang timbul
Berdasarkan penjelasan diatas maka kasus wanprestasi
tersebut dapat di pidana jika terbukti terdapat kata-kata
bohong atau tidak ada itikad baik sebagaimana diatur dalam
Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang
mengatakan bahwa:
“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri,atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakainama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lainuntuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atausupaya member hutang maupun menghapuskan piutang,diancam karena penipuan dengan pidana penjara empattahun.” Berkaitan dengan penjelasan diatas maka dapat diuraikan
lebih lanjut untuk menyelesaikan kasus wanprestasi tersebut
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997
tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Misalnya
pelanggaran dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 76
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 137/142
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 138/142
127
ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 54 ayat (3), Pasal54 ayat (4), Pasal 55, Pasal 59, Pasal 63 ayat (2),
atau melakukan kegiatan yang dlarang sebagaimanadimaksu dalam Pasal 37, Pasal 43, Pasal 49 ayat (2),Pasal 51 ayat (5), Pasal Pasal 52 ayat (1), atau Pasal58 ayat (1) diancam dengan pidana penjara palinglama tiga tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
(2) Setiap pihak yang melakukan kegiatan yang dilarangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diancamdengan pidana penjara paling lama dua tahun danpidana denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00(satu miliar lima ratus juta rupiah.
(3) Setiap pihak yang tidak memenuhi kewajibansebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2),Pasal 50 ayat (4), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (4),Pasal 54 ayat (2) atau melakukan kegiatan yangdilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat(3), atau Pasal 53 ayat (3), diancam dengan pidanakurungan paling lama satu tahun dan pidana dendapaling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah).”
Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyebutkan bahwa:
“Ancaman pidana penjara atau pidana kurungan danpidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71,Pasal 71,Pasal 73, berlaku pula bagi setiap pihak, baiklangsung maupun tidak langsung, turut serta, menyuruh,atau memperngaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatanyang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasaltersebut.”
Pasal 75 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyebutkan bahwa:
“Setiap pihak yang tidak mematuhi atau menghambatpelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 66 atau Pasal 68 diancam dengan pidana kurunganpaling lama satu tahun dan pidana denda paling banyakRp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 139/142
128
Pasal 76 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang
menyebutkan bahwa:
“(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71ayat (3), Pasal 73 ayat (3), dan Pasal 75 adalahpelanggaran.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 72, Pasal 73 ayat (1)dan Pasal 73 ayat (2) adalah kejahatan.”
Cara penyelesaian kasus yang telah dialami oleh Nelly
setelah proses penyelesaian secara perdata selanjutnya yaitu
penyelesaian secara pidana sesuai asas ultimum remedium
sebagai sarana pemulihan atau perbaikan dalam
menyelesaikan suatu kasus dalam pelaksanaan perjanjian
kerjasama investasi ini, maka setiap penyelesaian terhadap
kasus pidana di Bursa Berjangka akan dilakukan oleh pihak
yang berwenang yaitu penyidik pegawai negeri sipil yang ada
di Bappebti atau melalui Lembaga Kepolisisan dan Peradilan
Pidana.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 140/142
129
BAB V
PENUTUPAN
A. Simpulan
Berdasarkan uraian-uraian diatas pada bab sebelumnya maka dapat
diambil simpulan sebagai berikut:
1. Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Pailitnya Perusahaan
Pialang Berjangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Juncto
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Perlindungan hukum yang dapat diberikan diantaranya melalui Pasal
51 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 17 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan
Komoditi Berjangka, serta apabila perusahaan Pialang Berjangka
tersebut telah pailit maka pelaksanaan perlindungan hukum bagi
investornya melalui Pasal 516 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Atas Kewajiban
Pembayaran Utang.
2. Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Kerjasama Investasi
Sehubungan dengan Pailitnya Perusahaan Pialang Berjangka
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi Junc to Undang-Undang Nomor
37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 141/142
130
Penyelesaian sengketanya dapat dilakukan diantaranya melalui,
Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu penyelesaian sengketa
secara Perdata yang mencakup penyelesaian di internal perusahaan
Pialang Berjangka atau penyelesaian melalui lembaga Bursa
Berjangka dengan pemanfaatan dana kompensasi dan yang terakhir
di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)
yang biasanya dilakukan dengan mediasi, serta menurut Pasal 71
ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu penyelesaian sengketa secara
pidana yang biasanya dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil
yang ada di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi
(BAPPEBTI) atau melalui Lembaga Kepolisian dan Lembaga
Peradilan Pidana.
B. Saran
1. Seharusnya perlindungan hukum yang diberikan sesuai dengan
ketentuan Pasal 51 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997
tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mengenai pemenuhan
kewajiban Pialang Berjangka kepada pihak investor tentang asset
perusahaan yang hanya dapat dijadikan sebagai jaminan utang oleh
investor sebaiknya dapat dijadikan sebagai dana untuk pembayaran
utang-utang perusahaan kepada pihak investor atas pailitnya
perusahaan tersebut.
8/12/2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIA…
http://slidepdf.com/reader/full/perlindungan-hukum-terhadap-investor-atas-pailitnya-perusahaan-pialang-berjangka 142/142
131
2. Penyelesaian sengketa sebaiknya dilakukan secara musyawarah
untuk mufakat dan kedua belah pihak harus mempunyai itikad baik
untuk mencari jalan penyelesaiannya karena apabila penyelesaian
sengketa tersebut secara perdata atau pidana dapat merugikan kedua
belah pihak, salah satunya yaitu tidak dapat memenuhi prestasi dan
tuntutannya.