Embed Size (px)
Citation preview
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG LISENSI HAK
CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
(Analisis Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.Hki/Cipta/2018/
Pn-Niaga Sby)
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Oleh:
AULIA MUNADIAH
NIM: 11170480000048
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
1442 H / 2021 M
i
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG LISENSI HAK CIPTA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
(Analisis Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.Hki/Cipta/2018/Pn-Niaga Sby)
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Oleh:
AULIA MUNADIAH
NIM: 11170480000048
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
1442 H / 2021 M
ii
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG LISENSI HAK CIPTA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
(Analisis Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.Hki/Cipta/2018/Pn-Niaga Sby)
Skripsi
Diajukan Kepada Fakutas Syariah dan Hukum
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Oleh:
AULIA MUNADIAH
NIM: 11170480000048
Dibawah Bimbingan
Pembimbing I Pembimbing II
Dr. Syafrudin Makmur, S.H., M.H. Tresia Elda, S.H., M.H.
NUPN. 9920112680 NUPN. 9920113096
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
1442 H / 2021 M
iii
iv
LEMBAR PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama : Aulia Munadiah
NIM : 11170480000048
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Persahabatan, Batu Belah 1.Rt/Rw. 13/04 No.91,
Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. 12630.
No. Hp : 085811214799
Email : [email protected]
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata I (S-1) di Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya
cantumkan dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa hasil karya ini bukan hasil karya asli
saya atau merupakan hasil jiplakan orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatatullah Jakarta.
Jakarta, 12 April 2021
Aulia Munadiah
v
ABSTRAK
AULIA MUNADIAH , NIM 11170480000048, “Perlindungan
Hukum Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Analisis Putusan Nomor
14/Pdt.Sus.Hki/Cipta/2018/Pn-Niaga Sby)”. Konsentrasi Hukum Bisnis,
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1442 H/2021 M.
Permasalahan utama dalam skripsi ini adalah maraknya pelanggaran
karya sinematografi yang dilakukan oleh beberapa pihak secara ilegal seperti
yang terjadi pada perkara dalam Putusan Nomor
14/Pdt.Sus.Hki/Cipta/2018/Pn-Niaga Sby yang dapat merugikan seorang
pemegang lisensi dari karya tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk
mengetahui Perlindungan hukum pemegang lisensi Hak cipta Dari
Pelanggaran Hak Cipta dan untuk mengetahui analisis dasar pertimbangan
dan putusan Hakim dalam sengketa Putusan Nomor
14/Pdt.Sus.Hki/Cipta/2018/Pn-Niaga Sby.
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.
Yuridis normatif dalam penelitian ini memiliki dua sumber hukum, yakni
sumber hukum primer dan sekunder. Adapun sumber hukum primer merujuk
pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Teori yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dan teori
hak kekayaan intelektual.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan tentang
perlindungan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta, permasalahan dalam putusan hakim pada putusan
Nomor 14/Pdt.Sus.Hki/Cipta/2018/Pn-Niaga Sby, majelis hakim menolak
eksepsi dari tergugat dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian
bentuk alat bukti yang digunakan dalam perkara ini ialah license agreement
atas karya ciptaan yang dijadikan objek pelanggaran.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelanggaran, Hak Cipta, Pemegang Lisensi
Pembimbing Skripsi: 1. Dr. Syafrudin Makmur, S.H., M.H.
2. Tresia Elda, S.H., M.H.
Daftar Pustaka: Tahun 1987 sampai Tahun 2020.
vi
ABSTRACT
AULIA MUNADIAH, NIM 11170480000048, " Perlindungan
Hukum Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Analisis Putusan Nomor
14/Pdt.Sus.Hki/Cipta/2018/Pn-Niaga Sby)". Business Law Concentration,
Law Studies Program, Faculty of Sharia and Law, Syarif Hidayatullah State
Islamic University Jakarta, 1442 H / 2021 M.
The main problem in this thesis is the rampant violations of
cinematographic works by several parties illegally, such as what happened
in the case in Decision Number 14 / Pdt.Sus.Hki / Cipta / 2018 / Pn-Niaga
Sby which could harm a license holder of the work. . The purpose of this
study was to determine the legal protection of copyright license holders
from copyright infringement and to find out the basic analysis of the judges'
considerations and decisions in the dispute of Decision Number 14 /
Pdt.Sus.Hki / Cipta / 2018 / Pn-Niaga Sby.
This research method uses a normative juridical approach. The
juridical normative in this study has two sources of law, namely primary and
secondary sources of law. The primary source of law refers to Act No.
28/2014, on the Copyright. The theory used in this research is the theory of
legal protection and the theory of intellectual property rights.
The results of this study indicate that the regulation regarding legal
protection has been regulated in Act No. 28/2014, on the Copyright, the
problems in the judge's decision in decision Number 14 / Pdt.Sus.Hki / Cipta
/ 2018 / Pn-Niaga Sby, the panel of judges rejecting the defendant's
exception and granting the Plaintiff's Lawsuit. Some forms of evidence used
in this case are a license agreement for the work which is the object of
violation.
Keywords: Legal Protection, Infringement, Copyright, License Holder.
Advisors: 1. Dr. Syafrudin Makmur, S.H., M.H.
2. Tresia Elda, S.H., M.H.
Bibliography: 1987 Year to 2020 Year.
vii
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat
dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan kepada peneliti, sehingga
dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM
PEMEGANG LISENSI HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Analisis Putusan
Nomor 14/Pdt.Sus.Hki/Cipta/2018/Pn-Niaga Sby)”. Tak lupa juga peneliti
sampaikan serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw yang
telah mengayomi kita semua dengan cinta, kasih sayang, serta perjuangan beliau
sehingga kita bisa menghirup udara segar ini penuh dengan nikmat yang tak akan
mampu kita hitung. Peneliti menyadari sepenuhnya dalam pembuatan dan
penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. penyusunan skripsi ini tidak
akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak,yang pada kesempatan ini peneliti
ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:
1. Dr. Ahmad Tholabi, S.H., M.H., M.A. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan jajarannya.
2. Dr. Muhammad Ali Hanafiah Selian, S.H., M.H. Ketua Program Studi
Ilmu Hukum dan Drs. Abu Tamrin, S.H., M.Hum. Sekretaris Program
Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan untuk
menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Syafrudin Makmur, S.H., M.H.. dan . Tresia Elda, S.H., M.H..
Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan waktu, arahan, bimbingan,
dan kesabaran dalam membimbing peneliti agar dapat menyelesaikan
skripsi ini.
4. Kepala Pusat Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta yang telah menyediakan fasilitas yang memadai guna dalam
menyusun skripsi.
viii
5. Kedua orang tua tercinta Muhamad Sobri dan Holidah, adik Muhamad
Ikbal Sobri, terimakasih telah senantiasa mendengar keluh kesah dan
selalu menyemangati disaat titik jenuh kuliah.
6. Pihak-pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu. Tidak ada yang
dapat peneliti berikan untuk membalas semua jasa kalian, kecuali dengan
doa dan ucapan terima kasih.
Besar harapan peneliti agar skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berarti
bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hukum bisnis.
Kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan dari para pembaca
sehingga dapat menyempurnakan penelitian ini.
Jakarta, 12 April 2021
Aulia Munadiah
ix
DAFTAR ISI
COVER ........................................................................................................... i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................ ii
LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................... iii
LEMBAR PERNYATAAN ........................................................................... iv
ABSTRAK ...................................................................................................... v
KATA PENGANTAR .................................................................................... vii
DAFTAR ISI ................................................................................................... ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ...................................................... 1
B. Identifikasi, Pemabatasan, dan Rumusan Masalah ............. 4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................ 5
D. Metode Penelitian ................................................................ 6
E. Sistematika Pembahasan ...................................................... 8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA KARYA
SINEMATOGRAFI
A. Kerangka Konseptual ........................................................... 10
B. Kerangka Teori .................................................................... 12
C. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu ................................... 16
BAB III SINEMATOGRAFI DALAM PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
A. Perlindungan Hukum Hak Cipta dalam Peraturan PerUndang-
Undangan ............................................................................. 18
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
Agreement Establishing the World Trade Organization…20
2. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pengesahan Berne Convention For The Protection Of
Literary And Artistic Works ............................................ 21
x
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta ......................................................................... 27
B. Deskripsi Perkara Dalam Putusan Nomor
14/Pdt.Sus.Hki/Cipta/2018/Pn-Niaga Sby ........................... 32
1. Duduk Perkara ............................................................. 32
2. Petitum Penggugat ...................................................... 39
BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA PERKARA DALAM
PUTUSAN NOMOR 14/PDT.SUS.HKI/CIPTA/2018/PN-NIAGA
SBY
A. Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Sengketa ............ 4l
1. Putusan Hakim Terhadap Gugatan Penggugat ............... 41
2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan ............................ 42
B. Perlindungan Analisis Putusan Hakim dan Pertimbangan Hakim
Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.Hki/Cipta/2018/Pn-Niaga Sby….45
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan .......................................................................... 55
B. Rekomendasi ........................................................................ 56
DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………...57
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Ilmu pengetahuan dan teknologi di era sekarang ini merupakan hal yang
sangat penting untuk menopang kehidupan manusia sebagai ukuran dari sumber
daya manusia itu sendiri. Dikarenakan baik atau buruknya seseorang dapat
dinilai dari seberapa luas pengetahuan yang dimilikinya. Perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi (IPTEK) semakin hari semakin maju dapat
dikatakan salah satu pengaruh dari adanya proses globalisasi. Globalisasi yang
dirasakan dalam perkembangan IPTEK memudahkan dalam segala sektor yang
ada di dalam kehidupan.
Perkembangan teknologi informasi dipercaya dapat memberikan
keuntungan bagi sebuah negara, khususnya dalam pertumbuhan ekonomi.
Teknologi informasi telah mengubah perilaku dan gaya hidup masyarakat.1
Dengan hadirnya perkembangan teknologi juga mengubah gaya hidup masyarakat
dalam ber-interaksi dalam hal berbagi informasi dan komunikasi, sampai dengan
memudahkan dalam mendapatkan transportasi. Dengan adanya kemudahan yang
didapatkan dari adanya perkembangan teknologi yang pesat tersebut menjadikan
semua orang dari seluruh dunia dapat saling terhubung dan menjadi kebutuhan
pokok untuk memudahkan semua kegiatan dalam kehidupan. Selain memberikan
dampak positif, kemajuan teknologi juga memberikan dampak negatif baik di
bidang hukum, ekonomi, politik atau sosial budaya. Misalnya dalam bidang
hukum, perlindungan hukum hak cipta menjadi salah satu hal penting yang
dibutuhkan untuk menghadapi kejahatan yang terjadi dalam dunia maya.
Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain
memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban
1 Hanafizadeh, Payam & Ghandchi, Samira & Asgarimehr, Masoud. Impact of Information
Technology on Lifestyle: A Literature Review and Classification. International Journal of Virtual
Communities and Social Networking, 2017. h. 9.
2
manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.2 Pada
bidang ciptaan diperlukan peran Negara yang bertujuan untuk menyeimbangkan
antara kepentingan dari si pencipta dengan kepentingan masyarakat.3
Menurut L. J. Van Aveldoorn, hak adalah hukum yang dihubungkan
dengan seseorang manusia atau subjek hukum tertentu dan menjelma menjadi
suatu kekuasaan dan suatu hak yang timbul apabila hukum mulai bergerak.4 Hak
cipta adalah sebuah hak eksklusif yang di dapatkan oleh pencipta setelah
melahirkan suatu karya cipta. Hak eksklusif disini karena karya-karya dalam
bidang hak cipta merupakan hasil suatu kemampuan intelektual seseorang, maka
dari itu hak cipta merupakan sebuah imbalan atas kerja kerasnya tersebut.
Perlindungan hukum terhadap kekayaan pribadi telah menjadi faktor kunci
dalam pertumbuhan kapitalisme dan ekonomi pasar bebas. Ada pula yang
mengatakan bahwa hukum mengenai perlindungan HKI pada intinya adalah
media perjuangan para pihak yang menghendaki penguasaan karya ciptanya
melawan pihak lain yang menghendaki pemisahan kekuasaan pencipta dari
ciptaannya.5 Sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikkan pribadi,
kekayaaan dalam pengertian sebenarnya seperti tanah dan bangunan merupakan
kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual. Hukum kekayaan
intelektual sangat berperan dalam penyeimbang di era modern seperti ini.
Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law, falsafah
perlindungannya adalah kepada pencipta sebagai hak moral, sesuai dengan prinsip
perlindungan hak cipta dalam Keppres Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan
Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works, sebagai hak
yang bersifat abadi (perpetual), tidak dapat dicabut (enalinable) serta mengalir
2 Mahmuda Pancawisma Febriharini, Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap
Hukum Siber, Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, ISSN : 2302-2752, Vol. 5 No. 1, 2016. h. 15. 3 Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,
2012), h. 3. 4 C. S. T, Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 1989), h. 119. 5 Justin Hughes. The Philosophy of Intellectual Property. Georgetown Law Journal,
77(287): 1988. h. 5.
3
sebagai hak warisan pada pencipta, bahkan hak ekonominya dialihkan sekalipun
pada perusahaan atau pihak lain.6
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 40 sudah
menegaskan bentuk ciptaan-ciptaan yang dilindungi dan salah satunya adalah
karya cipta. Adapun hakim dalam membuat putusan yang baik harus mengandung
3 (tiga) pokok pertimbangan meliputi pertimbangan keadilan filosofis,
pertimbangan keadilan sosiologis, dan pertimbangan keadilan yuridis.7 Putusan
yang diteliti oleh peneliti ialah Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.Hki/Cipta/2018/Pn-
Niaga Sby yang dalam perkara ini, PT. Inter Sports Marketing sebagai satu-
satunya Pemegang dan Penerima Lisensi tayangan siaran FIFA World Cup 2014
BrazilTM
(Piala Dunia FIFA BrazilTM 2014) untuk seluruh Wilayah Republik
Indonesia tersebut adalah dibuat dan ditandatanganinya Licence Agreement
tertanggal 05 Mei 2011 antara PT. Inter Sports Marketing dengan Federation
Internationale De Football Association (FIFA) berkaitan dan/atau berkenaan
dengan pelimpahan hak-hak media tertentu juga telah memperjuangkan hak-
haknya dimata hukum atas upaya-upaya hukum PT. Inter Sports dengan pokok
perkara yang sama.
Banyaknnya fenomena kejahatan-kejahatan pelanggaran hak cipta seperti
ini sangat membutuhkan kepastian atas perlindungan dan penerapan dari penegak
hukum itu sendiri bukan hanya menyangkut kepentingan dari pihak yang
dirugikan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 melainkan telah
bertujuan untuk memperoleh suatu pengakuan dari tersangka atau terdakwa.8
tentang Hak Cipta pun telah menyebutkan tindakan-tindakan yang masuk kedalam
bentuk pelanggaran hak cipta. Pada hakekatnya banyak orang belum mengerti
bahwa ada beberapa tindakan mereka yang dapat digolongkan kedalam kejahatan
pelanggaran hak cipta.
6 Haryono dan Agus Sutono, Pengakuan Dan Perlindungan Hak Cipta Tinjauan Secara
Filosofis Dan Teoritis, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume VI, No 2, Juli 2017, h. 56. 7 Firman Floranta Adonara , Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai
Amanat Konstitusi,Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015,h.220. 8 Finta Riris Sitorus, Pelanggaran Pengaturan Prinsip Miranda Rule Dalam Hukum Acara
Pidana Indonesia, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016, h. 2-3.
4
Sebagaimana uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan
membahas penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: “PERLINDUNGAN
HUKUM PEMEGANG LISENSI HAK CIPTA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Analisis
Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.Hki/Cipta/2018/Pn-Niaga Sby)”
B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, maka
identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Kurangnya perlindungan hukum hak cipta bagi pemegang lisensi hak cipta.
b. Adanya pelanggaran terkait hak cipta yang ditempat areal komersial dilakukan
oleh L Hotel.
c. Kemudahan dalam mengakses teknologi membuat adanya pelanggaran hak
cipta.
d. Kerugian yang timbul akibat adanya pelanggaran terkait hak cipta.
e. Kuranganya fungsi pengawasan oleh aparatur penegak hukum terhadap
pelaku pelanggaran hak cipta.
2. Pembatasan Masalah
Agar permasalahan yang ingin dikemukakan dan dikaji oleh peneliti
tidak terlalu melebar, maka pembahasan pada skripsi ini dibatasi dengan
beberapa pembatasan kaarena dikhawatirkan nantinya akan ada keterbatasan
dari peneliti secara keseluruhan maka penelitian hanya akan dibatasi pada
perlindungan dalam pelanggaran hak cipta seorang pemegang lisensi pada
analisis isi putusan dan pertimbangan hakim yang terjadi dalam Putusan Nomor
14/Pdt.Sus.Hki/Cipta/2018/Pn-Niaga Sby.
3. Perumusan Masalah
Permasalahan utama dari penelitian ini adalah semakin pesat
perkembangan IPTEK pada saat ini melahirkan banyaknya pelanggaran
5
terhadap karya sinematografi di media sosial. Untuk mepertegas permasalahan
penelitian di atas, maka dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:
a. Bagaimana Perlindungan hukum pemegang lisensi Hak cipta Dari
Pelanggaran Hak Cipta?
b. Bagaimana putusan dan dasar pertimbangan hakim dalam sengketa
Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.Hki/Cipta/2018/Pn-Niaga Sby?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasar pada rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah
dipaparkan dan diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai
oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:
a. Untuk menegaskan Perlindungan hukum pemegang lisensi Hak cipta Dari
Pelanggaran Hak Cipta.
b. Untuk menegaskan analisis dasar pertimbangan dan putusan Hakim dalam
sengketa Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.Hki/Cipta/2018/Pn-Niaga Sby.
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
1) Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian ilmiah dan menuliskan
hasil dari penelitian tersebut dalam bentuk tulisan.
2) Menerapkan dan merekontruksi teori-teori yang telah diperoleh dari
bangku perkuliahan untuk dipraktikan di lapangan.
Memperoleh manfaat di bidang hukum pada umumnya maupun dalam
bidang hukum kekayaan intelektual secara khususnya terkait hak cipta dengan
mempelajari literatur hukum yang ada serta permasalahan hukum yang hidup di
tengah-tengah masyarakat.
b. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:
1) Secara Teoritis, dengan melakukan penelitian ini sebagai bahan
bacaan/referensi kepustakaan bagi mahasiswa Program Studi Ilmu
6
Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada khususnya dan dapat
memberikan pengertian tentang bentuk perlindungan hukum pemegang
lisensi dalam pelanggaran karya sinematografi melalui media sosial.
2) Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memperluas keilmuan
dalam bidang hukum lebih khususnya terkait hukum kekayaan intelektual
dalam bidang hak cipta. Bagi para praktisi hukum seperti hakim dalam
memutus perkara lebih mampu memberikan keadilan yang seadil adilnya
dan begitu pun halnya untuk pengacara/advokat selaku kuasa hukum.
Serta diharapkan dengan adanya penelitian ini akan menjadi solusi bagi
konflik yang tengah dihadapi.
D. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
normatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
library research (studi kepustakaan) dengan metode penelitian yuridis normatif.
Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan
dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sepanjang bahan-bahan
tersebut mengandung kaidah-kaidah hukum.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini
adalah metode pendekatan Undang-Undang (statute approach) yang merujuk
pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan pendekatan
konseptual (conceptual approach) untuk memahami konsep-konsep dari hak
cipta dan bentuk-bentuk dari pelanggarannya. Pendekatan penelitian ini juga
menggunakan pendekatan kasus (case approach) yang memberikan penerapan-
penerapan dari norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum
dalam Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.Hki/Cipta/2018/Pn-Niaga Sby.
7
3. Sumber Data
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dan catatan-catatan resmi
atau risalah dalam pembuatan peraturan yang berkaitan dengan materi peneliti
terkait pembuktian dalam hukum di Indoneisa dalam peraturan-peraturan seperti
UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata perihal pembuktian
dalam perkara perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait sistematika
pembuktian dalam media sosial di Internet dan Putusan Pengadilan Nomor
14/Pdt.Sus.Hki/Cipta/2018/Pn-Niaga Sby.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang
bukan termasuk dokumen resmi, seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum,
dan jurnal hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini,
antara lain adalah buku-buku yang berkenaan dengan hukum hak cipta, skripsi
dan jurnal serta materi-materi hukum yang berkaitan dengan materi peneliti
dalam penelitian ini.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier atau bahan nonhukum digunakan sebagai
penunjang dari penelitian karena peneliti menimbang butuhnya meneliti cabang
ilmu lain demi perkembangan penelitian ini untuk menjelaskan informasi lebih
lanjut yang di dapat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan sumber-
sumber informasi lain yang dapat mendukung penelitian ini.
4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data
8
Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah
studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan mencari data-data yang diperlukan sebagai referensi dalam
penelitian ini melalui berbagai literatur, antara lain buku, jurnal, artikel, skripsi,
tesis, disertasi, dan peraturan perUndang-Undangan yang di dapat dari
perpustakaan umum dan universitas.
5. Teknik Pengolahan Data
Adapun cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni
menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap
permasalahan konkret yang dihadapi.
6. Metode Analisis Data
Data yang di dapat diolah dengan menggunakan metode analisis
kualitatif, yaitu metode analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang
diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, lalu diberi penafsiran dan
kesimpulan oleh peneliti. Tujuan dari penggunaan metode ini ialah untuk
menjelaskan secara lebih rinci mengenai isu hukum yang diteliti oleh peneliti.
7. Pedoman Penulisan
Dalam penelitian ini peneliti mengacu pada buku Pedoman Penulisan
Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Hidayatullah Jakarta Tahun
2017.
E. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan dalam penelitian ini ialah dalam setiap bab terdiri
dari sub bab yang digunakan untuk memperjelas ruang lingkup dan inti dari
permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing- masing bab serta
inti permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
9
Bab Pertama berisi Pendahuluan. Bab ini merupakan pendahuluan, yang
berisi Latar Belakang, Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah, Tujuan dan
Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Rancangan Sistematika Penelitian.
Bab Kedua berisi Tinjauan umum tentang pemegang lisensi hak cipta.
Bab ini menyajikan kajian pustaka yang didahului dengan konsep dasar dari
kerangka teori dan kerangka konseptual yang berisi tinjauan umum tentang hak
cipta, seperti pengertian, subjek dan objek hak cipta, serta bentuk-bentuk
pelanggaran hak cipta.
Bab Ketiga berisi Perlindungan hukum pemegang lisensi hak cipta dalam
peraturan perundang- undangan. Bab ini merupakan penyajian data dan penelitian
data secara deskriptif data dimana data yang dimaksud adalah perlindungan
hukum pemegang lisensi karya cipta dalam Peraturan yang ada di Indonesia.
Bab Keempat berisi Penyelesaian sengketa perkara dalam putusan dan
pertimbangan hakim pada putusan nomor 14/Pdt.Sus.Hki/Cipta/2018/Pn-Niaga
Sby. Pada Bab ini merupakan analisis permasalahan yang akan membahas dan
menjawab permasalahan pada penelitian ini diantaranya pertimbangan hakim dan
putusan pengadilan nomor 14/pdt.sus.hki/cipta/2018/pn-niaga sby.
Bab Kelima berisi Penutup. Dalam bab ini berisikan kesimpulan yang
diambil dari uraian atau deskripsi yang digunakan untuk menjawab masalah
berdasarkan data yang diperoleh, serta dilengkapi dengan rekomendasi yang dapat
membangun dalam permasalahan yang dihadapi.
10
BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PEMEGANG LISENSI
HAK CIPTA
A. Kerangka Konseptual
1. Hak Cipta
Pengertian hak cipta tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, “Hak Cipta adalah hak eksklusif
pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah
suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan
sesuai”.
Pencipta disini mengarah kepada seseorang atau beberapa orang yang
secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang
bersifat khas dan pribadi. Jenis-jenis konvensi Internasional tentang hak cipta,
yaitu: Berne Convention tahun 1886 , Universal Copyrights Convention 1971
and Trade Related aspects of intellectual property rights (TRIPs). Ciptaan
merupakan hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang
dihasilkan atas inspirasi, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam
bentuk karya nya.
Hak cipta mengandung Hak Eksklusif yaitu Hak Moral dan hak
ekonomis. Hak moral dalam terminologi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu hak yang melekat secara abadi
pada diri pencipta. Dalam konvensi Berne, hak moral dikenal dengan istilah
moral rights, yakni hak yang dilekatkan pada diri pencipta.
Prinsip individualis dan prinsip ekonomi kapitalisme telah mengantarkan
barat kepada proteksi hasil karya dalam bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra
yang dirumuskan sebagai hak cipta yang merupakan hak ekslusif atau hak
khusus yang dilekatkan kepada pencipta atau penerima hak.1 Hak ekonomi ialah
yang meliputi hak untuk mengumumkan yaitu pembacaan, penyiaran, pemeran,
1 Ok. Saidin, Sejarah Dan Politik Hukum Hak Cipta, Jakarta: Rajawali Pers, 2016. h. 4.
11
penjualan, pengedaran, atau penyebaran, dan hak untuk memperbanyak dan hak
moral yang dibedakan dari hak ekonomis, sehingga walaupun haknya telah
dialihkan, pencipta mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas distrosi
atau modifikasi karyanya apabila distrosi tersebut telah merusak kehormatan dan
reputasi pencipta.2 Jangka waktu perlindungan hak-hak terkait dalam hak cipta
diatur dalam Pasal 60 UUHC, yaitu:
a. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa
batas waktu.
b. Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang
dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan
ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut
pertama kali dilakukan Pengumuman.
c. Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang
melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut
pertama kali dilakukan Pengumuman.
2. Pemegang Lisensi
Pemegang lisensi merupakan seorang pemegang hak cipta yang tercantum
atau atau tertulis berdasarkan perjanjian lisensi, yang mana berarti memiliki hak
untuk melakukan sebagian atau keseluruhan dari tindakan yang dilarang, misal
seperti memperbanyak suatu ciptaan. Yang disebut pencipta ialah orang yang
namanya tercatat dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Apabila
sebuah ciptaan diciptakan oleh dua orang atau lebih maka orang yang dianggap
sebagai ialah perwakilan yang ditunjuk oleh sekelompok orang yang membuat
karya ciptaan tersebut.
2 Dina Widyaputri Kariodimejo, Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, Dan Desain
Industri, Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 2, Juni 2010, h. 268.
12
B. Kerangka Teori
1. Teori Perlindungan Hukum
Manusia dilindungi haknya untuk memperoleh harta asalkan dengan
cara-cara yang halal dan sah menurut hukum serta benar menurut ukuran
moral. Ibnu Khaldun merupakan salah satu tokoh muslim terkemuka sebagai
ilmuwan sosiologi, ekonomi, dan politik. Salah satu teorinya ialah Ashabiyah
yang merupakan suatu kekuatan dan pengaruh didasarkan atas kesamaan.
Kesamaan itu tidak hanya kesamaan yang didasarkan atas ikatan darah, tetapi
juga didasarkan atas pengetahuan yang lebih luas tentang persaudaraan.3
Dengan adanya ikatan tersebut dapat melahirkan rasa kasih sayang, solidaritas
yang kuat, tolong menolong dan saling melindungi satu sama lain dari tindak
kejahatan. „ashabiyah lahir dan berkembang ketika perasaan untuk melindungi
diri membangkitkan sense of kindship (rasa kekeluargaan) yang kuat dan
mendorong manusia untuk menciptakan hubungan antara yang satu dengan
yang lain. Hal ini adalah kekuatan yang paling vital bagi suatu negara dimana
dengannya, mereka akan tumbuh dan berkembang dan jika ia melemah, maka
mereka akan mengalami kemunduran yang signifikan.4
Menurut Ibnu Khaldun ikatan antar sesama yang bersolidaritas kuat
saja tidak cukup, maka dibutuhkannya seorang penguasa atau raja dalam hal
ini adalah negara atau pemerintah yang dibutuhkan untuk mengendalikan
kebersamaan tersebut dan dapat memberikan peran perlindungan kepada
rakyatnya.
Teori perlindungan hukum di barat dibawa oleh beberapa ahli salah
satunya adalah Fitzgerald. Menurut Fitzgerald perlindungan terhadap suatu
kepentingan dapat dilakukan dengan membatasi kepentingan-kepentingan
pihak lain. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral
adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan
3 Zainab al-Khudairi, Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun, (Bandung: Pustaka, 1987), h. 142.
4 Wendy Melfa dan Solihin Siddiq, Paradigma Pengembangan Mayarakat Islam; Studi
Epistemologis Pemikiran Ibnu Khaldun, (Lampung: Matakata, 2007), h. 90.
13
manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.5 Pemikiran Barat yang
mengatakan bahwa manusialah yang menjadi tolok ukur segala sesuatu, maka
di dalam Islam melalui teori Ibnu Khaldun berpendapat bahwa negara wajib
memberikan perlindungan kepada warganya yang telah memberikan
kepercayaanya untuk mengatur sistem pemerintahan. Di sinilah letak
perbedaan yang fundamental antara hak-hak asasi manusia menurut pola
pemikiran Barat dengan hak-hak asasi menurut pola ajaran Islam.6
Philipus M. Hadjon berpendapat, yang membedakan dua macam
perlindungan hukum yaitu : (1). Perlindungan hukum prepentif, dalam
perlindungan hukum prepentif berupa pencegahan kepada masyarakat untuk
mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah
(kebijakan) menjadi kebijakan yang difinitif, (2) perlindungan hukum represif
bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang sudah terjadi, hal ini dapat
diberikan melalui badan pradilan.7
Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk
perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat,
yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction).8Ada
beberapa pendapat ahli yang dapat dikutip dari mengenai perlindungan hukum,
Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya
melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak
Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka
kepentingannya tersebut.9 Adapun, Menurut Muchsin perlindungan hukum
adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan
nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam
5 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53.
6 Nur Asiah, Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam , Jurnal Syariah Dan Hukum
diktumVolume 15, Nomor 1, Juni 2017 : h.55 – 66. 7 C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, penerbit balai
pustaka Jakarta 1989, h. 40. 8 Rafael La Porta, “Investor Protection and Cororate Governance; Journal of Financial
Economics”, no. 58, (Oktober 1999): h. 9. 9 Satjipro Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003),h.121
14
menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama
manusia.10
Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya
untuk melindungi masyarakat dari perbuatan penguasa yang sewenang-wenang
dan tidak sesuai dengan aturan hukum, demi mewujudkan ketertiban serta
ketentraman yang memungkinkan manusia dapat menikmati martabatnya
sebagai manusia. Pada dasarnya perlindungan hukum hadir untuk memasifkan
tujuan hukum yaitu adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum
ditengah masyarakatnya11
Perlindungan hukum juga dapat disebut sebagai alat atau upaya
pemerintah untuk mengkoordinasikan hak-hak individu agar tidak saling
berbenturan satu sama lain. Manusia merupakan makhluk sosial yang
bermasyarakat yang mana memungkinkan adanya pergesekkan antara
kepentingan yang satu dengan yang lainnya. Pada hakikatnya ada dua bentuk
perlindungan hukum yaitu, preventif dan represif. Perlindunga preventif
sebagai tindakan pencegahan guna mencegah terjadinya konflik dan
perlindungan represif guna menyelesaikan apabila sudah terjadinya sengketa.
2. Teori Hak Milik Intelektual
Secara terminologi hak merupakan sebuah kewenangan yang diberikan
oleh hukum secara obyektif kepada subjek hukum, sehingga masing-masing
subjek hukum dapat berbuat apa saja secara bebas terhadapa suatu hal yang
dimilikinya tersebut selama tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-
Undangan yang berlaku.12
Teori hak milik intelektual hadir dari doktrin hukum
alam menyatakan bahwa keadilan, kebenaran, ketepatan dan kejujuran hukum
10
Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta:
Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), h. 14. 11
Setiono, Rule of Law, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas
Maret, 2004), h. 3. 12
Lysa Angrayni, Diktat Pengantar Ilmu Hukum, (Riau: Suska Press , 2014). h.31-32.
15
adalah suatu yang tetap ada secara alamiah, artinya ditemukan bukan
diciptakan oleh sesuatu.13
Menurut ajaran Islam hak milik seseorang sangat dijunjung tinggi.
Sesuai dengan harkat dan martabat, jaminan dan perlindungan terhadap milik
seseorang merupakan kewajiban penguasa. Oleh karena itu, siapapun juga
bahkan penguasa sekalipun, tidak diperbolehkan merampas hak milik orang
lain, kecuali untuk kepentingan umum, menurut tata cara yang telah ditentukan
lebih dahulu.14
Doktrin hukum alam lahir dari pandangan John Locke yang mana
menurutnya manusia secara alamiah memiliki keadaan bebas, seperti hal nya
setiap hak-hak manusia yang dimilikinya secara pribadi, seperti hak hidup, hak
akan kebebasan dan kemerdekaan, hak milik, hak memiliki sesuatu dan
sebagainya. Menurut kodratnya manusia sejak lahir telah memiliki hak kodrat
atau hak alamiah, yang menurut John Locke disebut sebagai hak dasar.
Kemudian Locke menyatakan bahwa atas milik pribadi bermula dari kerja
manusia, dan dengan kerja inilah manusia memperbaiki dunia ini demi
kehidupan yang layak tidak hanya untuk dirinya melainkan juga untuk orang
lain.15
Hukum Alam meminta individu untuk mengawasi hasil karyanya dan
secara adil dikontribusikan kepada masyarakat.16
Menurut ajaran John Locke,
individu tidak boleh merugikan individu lain dalam hal hak kepemikilan.
Konsep kebebasan individual itu didasarkan pada pemikiran bahwa
sesungguhnya tidak ada hak Illahi bagi raja untuk memerintahlm. Tuhan
menciptakan manusia untuk berdiri sederajat. Oleh karena itu secara alamiah
13
Haryono, Agus Sutono. Pengakuan Dan Perlindungan Hak Cipta Tinjauan Secara
Filosofis Dan Teoritis, Jurnal Ilmiah Civis, Volume Vi, No 2, Juli 2017, h.50. 14
Nur Asiah, Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam , Jurnal Syariah Dan Hukum
diktumVolume 15, Nomor 1, Juni 2017 : h. 55 - 66 15
Sonny Keraf, Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi, Yogyakarta: Kanisius, 1997.
h. 77. 16
Craig Joice, William Patry, Marsh Leaffer dan Peter Taszi, Copyright Law – Casebook
Series, Forth Edition, New York, Matthew Bender & Company Incorporated, 1998, h. 56.
16
manusia adalah bebas.17
Berdasarkan teori hak milik intelektual lahir
berdasarkan hak alamiah (natural right), maka pengakuan dan
perlindungannya secara otomatis setelah karya cipta selesai dibuat.
C. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu
Dalam penelitian skripsi ini, peneliti merujuk kepada skripsi, buku,
maupun jurnal terdahulu, dengan mencari apa yang menjadi persamaan dan
perbedaan dalam rumusan masalah yang dikaji dalam rujukan dengan yang
dikaji oleh peneliti, diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Skripsi ditulis oleh A. Muhlm. Fharuq Fahrezha18
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan hukum terhadap pengguna
layanan broadcasting live dan bentuk pelanggaran hak cipta yang di dapatkan
atas kejahatan tersebut pada sebuah aplikasi media sosial. Persamaannya dengan
penelitian ini yaitu membahas pelanggaran hak cipta karya sinematografi.
Perbedaannya dalam skripsi ini hanya berfokus pada pengguna layanan sebuah
aplikasi media sosial yang bernama bigo live.
2. Skripsi ditulis oleh Fikrie Alief19
Skripsi ini membahas tentang perlindungan hak cipta lagu dan musik di
media internet. Persamaannya dengan penelitian ini yaitu membahas penyebab
pelanggaran hak cipta. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah mengenai
perlindungan hukum bagi seorang pemegang lisensi hak cipta dalam
pelanggaran karya sinematografi.
17
FX. Adji Samekto, Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang
Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatiffilosofis, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 1,
April 2019. h. 9 . 18
A. Muh. Fharuq Fahrezha, Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada
Pengguna Aplikasi Media sosial Bigo Live, skripsi fakultas hukum, universitas hasanuddin,
2017. 19 Fikrie Alief, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan
Musik Di Media Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak
Cipta, skripsi fakultas hukum, Universitas Sumatera Utara, 2020.
17
3. Buku ditulis oleh Ok Saidin20
Buku yang berjudul “Sejarah Dan Politik Hukum Hak Cipta” membahas
tentang sejarah politik hukum dari hak cipta yang didalamnya terdapat
pembahasan tentang penegakan hukum hak cipta dalam bidang sinematografi.
Persamaan dengan penulisan peneliti ialah objek yang dikaji adalah karya
sinematografi, sedangkan perbedaanya ialah jika penulis buku tersebut
membahas tentang sejarah dan politik hukum dari karya sinematografi, maka
penulisan peneliti membahas tentang perlindungan hukum bagi seorang
pemegang lisensi hak cipta dalam pelanggaran karya sinematografi.
4. Artikel dalam Jurnal oleh Rr. Aline Gratika Nugrahani21
Jurnal ini membahas mengenai penegakan hukum atas kasus-kasus yang
terjadi dalam sektor hak cipta. Persamaannya dengan penelitian ini yaitu
membahas perkembangan teknologi yang menciptakan adanya pelanggaran hak
cipta. Dalam jurnal ini berfokus pada proses penegakan hukum atas kasus-kasus
yang ada. Sedangkan, penelitian peneliti membahas perlindungan hukum bagi
seorang pemegang lisensi hak cipta dalam pelanggaran karya sinematografi.
20
Ok. Saidin, Sejarah Dan Politik Hukum Hak Cipta, Jakarta: Rajawali Pers, 2016. 21
Rr. Aline Gratika Nugrahani, Pelanggaran Hak Cipta Sebagai Dampak Perkembangan
Teknologi, Jurnal Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum, Volume 1 No. 1, 2018.
18
BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG LISENSI HAK CIPTA
A. Perlindungan Hukum Hak Cipta dalam Peraturan PerUndang-Undangan.
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement
Establishing the World Trade Organization.
Persetujuan Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights
Agreement atau lebih dikenal dengan TRIPs merupakan sebuah perjanjian yang
hadir karena terbentuknya sebuah organisasi internasional yang bernama World
Trade Organization (WTO). Dalam kacamata dunia, hadirnya TRIPs
merupakan sebuah alat kemenangan untuk memperjuangkan kepentingan
investasi serta perlindungan yang efektif bagi kekayaan intelektual.1 Persetujuan
ini di ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization.2
Persetujuan TRIPs merupakan gabungan dari perjanjian mengenai hak
atas kekayaan intelektual. Mudahnya ketentuan substantif dalam TRIPs
merupakan sebuah pelengkap dan pengadopsian dari konvensi-konvensi
inernasional lainnya seperti, Konvensi Paris , Konvensi Wina, dan Konvensi
Bern. Dalam penerapannya TRIPs merupakan persetujuan yang sifatnya sangat
kompleks, komprehensif dan ekstensif.3 Tujuan dibentuknya persetujuan TRIPs
antara lain:4
a. Mengurangi penyimpangan dan hambatan bagi perdagangan
internasional
1 Agus Sardjono, Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia: Antara
Kebutuhan dan Kenyataan, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum
Keperdataan Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 27 Februari 2008), h. 6. 2 Dina Widyaputri K, Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, Dan Desain Industri, Mimbar
Hukum Vol. 22, Nomor 2, Juni 2010, h. 267. 3 Nandang Sutrisno, Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Undang-undang Hak Cipta
Indonesia, Jurnal Hukum. No. 12 Vol. 6. 1999, h. 46. 4 TRIPs: Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights,
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm diakses tanggal 07 maret 2021
Pukul 10:31 WIB
19
b. Menjamin bahwa tindakan dan prosedur untuk menegakkan hak
kekayaan intelektual tidak menjadi kendala bagi perdagangan yang
sah
c. Mendukung inovasi, alih dan teknologi untuk keuntungan bersama
antara produsen dan pengguna pengetahuan teknologi dengan cara
yang kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta
keseimbangan hak dan kewajiban.
Persetujuan TRIPs tidak hanya dipahami sebagai sebuah instrumen
perjanjian internasional yang memberantas adanya pelanggaran terhadap HaKI,
tetapi juga sebagai sebuah kebijakan perlindungan teknologi dan ekonomi yang
lebih menguntungkan negara-negara maju.5 Ketentuan prinsip yang dianut oleh
TRIPs tercantum dalam Bab I Pasal 1 sampai Pasal 8, antara lain adalah:6
a. Ketentuan Free to Determine yaitu ketentuan yang memberikan
kebebasan kepada para anggotanya untuk menentukan cara yang
dianggap sesuai untuk menerapkan ketentuan ketentuan yang
tercantum dalam TRIPs kedalam sistem dan praktek hukum
mereka.
b. Ketentuan Intellectual Property Convention yaitu ketentuan yang
mengharuskan para anggotanya menyesuaikan peraturan
perundangannya dengan berbagai konvensi internasional di bidang
hak Milik Intelektual, khususnya Konvensi Paris, Konvensi Bren,
Konvensi Roma, dan Treaty on Intellectual Property in Respect of
Integrated Circuit.
c. Ketentuan National Treatment yaitu ketentuan yang mengharuskan
para anggotanya memberikan perlindungan hak milik intelektual
yang sama antara warga negaranya sendiri dengan warga Negara
lain, dan juga untuk badan badan hukum.
5 Carlos M. Correa, Intellectual Property Rights, The WTO, and Developing Countries,
(Penang: Third World Network, 2000), h. 5. 6 Niken Prasetyawati, Perlindungan Hak Cipta Dalam Transaksi Dagang Internasional, JSH
Jurnal Sosial Humaniora, Vol 4 No.1, Juni 2011 h.76-77.
20
d. Ketentuan Most Favoured Nation Treatment.yaitu ketentuan yang
mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan yang
sama terhadap seluruh anggotanya, untuk menghindarkan
perlakuan istimewa yang berbeda (diskriminasi) suatu Negara
terhadap Negara lain.
e. Ketentuan Exhaution yaitu ketentuan ini mengharuskan para
anggotanya dalam menyelesaikan sengketa , untuk tidak
menggunakan suatu ketentuan pun didalam persetujuan TRIPs
sebagai alasan tidak optimalnya pengaturan Hak Milik Intelektual
dalam Negara mereka.
2. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne
Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works.
Diantara banyaknya perjanjian Internasional yang mengatur tentang hak
kekayaan intelektual, konvensi bern hadir dengan pembahasan elemen
perlindungan karya seni dan sastra atau lebih dikenal dengan hak cipta. Pada
tahun 1886 dibentuk pula sebuag konvensi untuk perlindungan di bidang hak
cipta yang dikenal dengan Internasional Convention for The Protection of
Literary and Arsitics Works, yang ditandatangani di Bern.7 Naskah dari
Konvensi Berne telah mengalami beberapa kali perubahan atau revisi yang
dimaksudkan untuk memperbaiki sistem perlindungan intemasional dengan
memenuhi tantangan dari kemajuan teknologi di bidang pemanfaatan karya
pengarang agar dikenal pula hakhak baru yang diatur oleh konvensi.8 Konvensi
ini diratifikasi dengan Keppres Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne
Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works.
7 Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual : sejarah, Teori dan
Prakteknya di Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993, h. 9 . 8 Okssidelfa Yanto, Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta, Jurnal Surya Kencana
Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No.1, Maret 2016, h. 116.
21
Prinsip yang dianut dalam konvensi bern terdiri dari tiga prinsip dasar,
yaitu:9
a. Prinsip National Treatment : Ciptaan yang berasal dari salah satu
Negara peserta perjanjia, ciptaan seorang warga negara , negara
peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan
disalah satu Negara peserta perjanjian, harus mendapat
perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti yang diperoleh
ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri.
b. Prinsip Automatic Protection: Pemberian perlindungan hukum
harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat
apapun (must not be conditional upon compliance with any
formality).
c. Prinsip independence of protection: Suatu perlindungan hukum
diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan
hukum negara asal pencipta.
Salah satu Pasal dalam konvensi bern ini menyebutkan;
Moral Rights: 1. To claim authorship: to object to certain
modifications and other derogatory actions; 2. After the author,s death; 3.
Means of redress10
.
Artinya:
“Hak Moral: 1. Hak untuk menyatakan kepemilikan suatu ciptaan:
hak untuk menolak pengubahan tertentu dan tindakan merugikan lainnya; 2.
Sampai pencipta meninggal; 3. Upaya ganti rugi.”
Dalam Pasal 6 bis konvensi bern tersebut membahas dengan adanya hak
moral yang di dapat oleh seoang pencipta secara otomatis pada sebuah karyanya
yang sudah didaftarkan karyanya sebagai hak kekayaan intelektual yang mana
9 Niken Prasetyawati, Perlindungan Hak Cipta Dalam Transaksi Dagang Internasional, JSH
Jurnal Sosial Humaniora, Vol 4 No.1, Juni 2011 h. 75. 10
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan
Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works.
22
dalam hal ini berbentuk hak cipta. Hak yang dimaksud ini adalah hak pencipta
untuk mengklaim sebagai pencipta suatu ciptaan dan hak pencipta untuk
mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah,
mengurangi atau menambah keaslian ciptaanya yang dapat meragukan
kehormatan dan reputasi penciptanya.11
Adapun makna dari Pasal 6 bis tersbut
adalah, sebagai berikut:
(1) Independentently of the author's economic rights, and even after
the transfer of the said rights, the author shall have the right to
claim authorship of the work and to object to any distortion,
mutilation or other modification of, or other derogatory action in
relation to, the said work, which would be prejudicial to his
honor or reputation
(2) The rights granted to the author in accordance with the
preceding paragraph shall, after his death, be maintained at
least until the expiry of the economic rights, and shall be
execisable by the persons or institutions authorized by the
legislation of the country where protection is claimed. However,
those countries whose legislation, at the moment of their
ratification of or accession to this Act, does not provide for the
protection after the death of the author of all the rights set out in
the preceding paragraph may provide that some of these rights
may, after death, cease to be maintained.
(3) The means of redress for safeguarding the rights granted by this
Article shall be governed by the legislation of the country where
protection is claimed.12
Artinya:
(1) Independensi dari hak ekonomi pencipta, dan bahkan setelah
pengalihan hak tersebut, pencipta berhak untuk menuntut hak
cipta dari ciptaan dan hak untuk menolak setiap prubahan yang
tidak diinginkan, atau tindakan merugikan lainnya.
(2) Hak-hak yang dijelaskan penulis berhubungan dengan paragraf
sebelumnya bahwa, setelah kematiannya, dipertahankan
11
Eddy Damian, Hukum Hak Cipta Menumt Bebcrapa Konvens1 lntemasional.
Undangundang Hak Cipta 1997 dan Pcrlindungannva tcrhadap Buku serta Perjanjian
Penerbitannya, (Bandung : PT.Alumni, 1999), h. 61. 12
Appendix Special Provisions Regarding Developing Countries, Article 6bis, Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Berne Convention For
The Protection Of Literary And Artistic Works.
23
setidaknya sampai berakhirnya hak ekonomi, dan harus
dilaksanakan oleh orang atau lembaga yang diberi wewenang
oleh Undang-Undang negara di mana perlindungan diklaim.
Namun, negara-negara yang perUndang-Undangannya, pada saat
ratifikasi atau aksesi mereka terhadap Undang-Undang ini, tidak
memberikan perlindungan setelah kematian pencipta semua hak
yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya dapat menetapkan
bahwa beberapa dari hak-hak ini mungkin , setelah kematian,
tidak lagi dipertahankan.
(3) Sebagai upaya ganti rugi untuk melindungi hak-hak yang
diberikan oleh Pasal ini diatur oleh Undang-Undang negara
tempat pendaftaran lisensi ciptaan.
Kesimpulan dari Pasal 6 bis konvennsi bern, yaitu klaim atas hak
kepengarangan (integrity right); dan keberatan atas modifikasi tertentu dan aksi
lainnya yang bertentangan (attribution right).13
Konvensi bern yang memiliki
ruang lingkup dalam karya kesastraan dan karya artistik, menjadi salah satu
perjanjian yang sangat tua dalam sektor hak cipta, yang mencangkup hak-hak
ekslusif seperti hak terjemahan suatu karya tulis dari satu bahasa ke bahasa yang
lain, aransemen musik, kumpulan/koleksi seperti ensiklopedia dan ontologi.14
Aturan mengenai hak-hak terkait dalam pencipta karya sinematografi diatur
dalam Pasal 14 yang berbunyi:
Cinematographic and Related Rights: 1. Cinematographic adaptation
and reproduction; distribution; public performance and public communication
by wire of works thus adapted or reproduced; 2. Adaptation of
Cinematographic productions; 3. No compulsory licenses15
13
Dina Widyaputri K, Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, Dan Desain Industri, Mimbar
Hukum Vol. 22, Nomor 2, Juni 2010, h. 268. 14
Tim Lindsey (Ed), Eddy Damian, Simon Butt, Dan Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan
Intelektual –Suatu Pengantar, Penerbit Alumni Bandung Dan Asian Law Group: 2003, h. 98-99. 15
Article 14, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang
Pengesahan Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works.
24
Artinya:
“Hak Sinematografi dan Hak Terkait: (1) Adaptasi dan pembuatan ulang
sinematografi; distribusi; kinerja publik dan komunikasi publik melalui peng-
adaptasi atau pembuatan ulang; (2) Adaptasi produksi sinematografi; (3) Tidak
ada lisensi wajib”
Pasal diatas mengatur hak terkait mengenai proses distribusi karya
sinematografi kepada masyarakat luas, produksi karya ciptaan dan lisensi dari
sebuah karya ciptaan tersebut. Lain hal nya dalam perlindungan yang didapat
oleh pencipta atas karyanya tersebut diatur dalam Pasal 15, yaitu:
Right to Enforce Protected Rights: 1. Where author's name is indicated
or where pseudonym leaves no doubt as to author's identity; 2. In the case of
cinematographic works; 3. In the case of anonymous and pseudonymous works;
4. In the case of certain unpublished works of unknown authorship16
Artinya:
“Penegakan perlindungan hukum: 1. Di mana nama pencipta disebutkan
atau di mana nama samaran pencipta dicantumkan dalam karya ciptaannya
sebagai identitas pencipta; 2. Dalam hal karya sinematografi; 3. Untuk karya
anonim dan nama samaran; 4. Dalam kasus karya tertentu yang tidak
dipublikasikan dengan pengarang yang tidak diketahui.”
Pasal 15 dalam konvensi Bern tersebut menegaskan bahwa nama si
pencipta karya sinematografi harus disebutkan, apabila pencipta merupakan
seorang anonim maka wajib menuliskan nama samaran dari si pencipta. Adapun
dalam hal jangka waktu perlindungan hak tersebut sampai tahun ke-50 setelah
kematian dari si pencipta, jika nama pencipta bersifat anonim maka jangka
waktu perlindungan berakhir 50 tahun setelah karyanya tersebar luas untuk
umum.
16
Article 15, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang
Pengesahan Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works.
25
Kovennsi Bern juga mengatur jangka waktu perlindungan hukum
ciptaan ciptaan audiovisual (Cinematographic) , jangka waktu perlindungan
minimumnya adalah 50 tahun sejak ciptaan direkam dan dapat diperoleh
konsumen, jika tidak direkam dan tidak dapat diperoleh konsumen ,
perlindungan hukumnya adalah minimum 50 tahun semenjak diciptakan.17
Perlindungan merupakan salah satu prinsip hadirnya perjanjian Bern ini yang
bertujuan untuk melindungi hak pencipta dibidang karya seni, sastra dan ilmu
pengetahuan dengan harapan adanya perlindungan ini dapat mencegah agar
tidak adanya pelanggaran atau kejahatan di bidang hak pengarang itu.18
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (6) Konvensi Bern,
The works mentioned in this Article shall enjoy protection in all
countries of the Union. This protection shall operate for the benefit of the
author and his successors in title.
Artinya:
“Sebuah karya cipta yang diterbitkandalam sebuah negara peserta akan
mendapatkan perlindungan juga dari semua negara perhimpunan dan akan
memperoleh perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diberikan kepada
warga negaranya sendiri. Perlindungan ini akan berlaku untuk kepentingan
penulis dan penerusnya dalam hak kepemilikan.”
Pasal diatas menekankan bahwa karya-karya yang disebut sebelumnya
akan menerima perlindungan dalam semua negara persatuan yang merupakan
negara anggota yang menyetujui adanya konvensi ini. Perlindungan ini berlaku
untuk kepentingan si pencipta dan wakil-wakilnya serta kuasa kuasanya yang
sah. Khusus Konvensi Bern yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak
cipta, Indonesia secara langsung menjadi bagian dari hukum positif nasional.19
17
Niken Prasetyawati, Perlindungan Hak Cipta Dalam Transaksi Dagang Internasional,
JSH Jurnal Sosial Humaniora, Vol 4 No.1, Juni 2011 h. 75. 18
Okssidelfa Yanto, Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta, Jurnal Surya Kencana
Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No.1, Maret 2016, h. 117. 19
Okssidelfa Yanto, Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta, Jurnal Surya Kencana
Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No.1, Maret 2016, h. 119.
26
3. Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Pertimbangan perumusannya Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta mengacu kepada perkembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, dan sastra yang sudah sedemikian pesat sehingga memerlukan
peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta,
pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dan bahwa indonesia telah menjadi
anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait
sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional
agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara
internasional.20
Ruang lingkup perlindungan hak cipta adalah ciptaan dalam bidang ilmu
pengetahuan, seni, dan sastra yang meliputi karya: buku, program komputer,
pamflet, perwajahan (layout), karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil
karya tulis lain; ceramah, kuliah, pidao, dan ciptaan lain yang sejinis dengan itu;
alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama atau drama musikal, tari,
koreografi, pewayangan dan pantomim; karya seni rupa dalam segala bentuk
seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya
seni terapan; karya arsitektur; peta; karya seni batik atau seni motif lain; karya
fotografi; Potret; karya sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga
rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil
transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi
ekspresi budaya tradisional; kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format
yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya; kompilasi
ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang
asli; permainan video; dan Program Komputer.
Perlindungan atas objek karya ciptaan termasuk karya sinematografi
otomatis didapatkan setelah adanya pencatatan oleh Direktorat Jenderal Hak
20
R. Diah Imaningrum Susanti, Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Historis, setara press,
malang,2017, h. 120.
27
Kekayaan Intelektual (DJHKI). Tata cara pencatatan objek ciptaan termasuk
karya sinematografi ialah , sebagai berikut:21
a. Mengisi formulir pendaftaran ciptaan sebagaimana telah diatur
oleh Menteri Hukum dan HAM dalam bahasa Indonesia dan
diketik rangkap tiga. Lembar pertama dari formulir tersebut
ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,-
b. Membuat Surat Permohonan Pendaftaran Ciptaan yang
mencantumkan :
1) Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta
2) Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta;
nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa : jenis dan judul
ciptaan
3) Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali
4) Uraian ciptaan (rangkap 3)
c. Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang Hak
Cipta yaitu identitas KTP atau Paspor.
d. Apabila pemohon adalah badan hukum, maka pada surat
permohonannya harus melampirkan Akta Pendirian Badan Hukum
beserta SK Pengesahan Kemenkumham.
e. Apabila permohonan dilakukan oleh kuasanya maka diperlukan
surat kuasa beserta identitas KTP kuasanya.
f. Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya.
Apabila dalam bentuk video iklan wajib dicantumkan dalam
bentuk mp4.
Adapun untuk memudahkan para para pencipta pencatatan objek hak
cipta juga dapat dilakukan melalui online dengan cara membuka website
21
Pentingnya Pendaftaran Hak Cipta Bagi Hasil Karya Sinematografi Seperti Film, Iklan
Tv Komersil, Dan Video https://jasaparalegal.co.id/pendaftaran-hak-cipta-sinematografi/ diakses
pada 08 maret 2021, pukul 13.23 WIB
28
resmi https://www.dgip.go.id/ dengan membuat akun terlebih dahulu, lalu
dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:22
a. Pada halaman Dashboard, pilih tab Hak Cipta ke
Permohonan Baru
b. Silahkan isi formulir data dengan lengkap
c. Pada bagian Data Pencitpa, klik tambah
d. Lalu isi data dari orang yang menciptakan/ menemukan
(pencipta)
e. Lalu, pada bagian data pemegang hak cipta klik tambah
f. Kemudian isi data lengkap dari yang berhak untuk memiliki
hak cipta (pemilik)
g. Selanjutnya, pada bagian Lampiran lihat persyaratan untuk
upload file dengan menggeser tetikus ke Select File dan klik
untuk menambahkan file, lalu masukkan file yang menjadi
persyaratan sesuai tempat yang diminta:
1) Salinan Resmi Akta Pendirian dari Badan Hukum,
2) Scan NPWP perorangan/perusahaan,
3) Contoh Ciptaan,
4) Scan KTP Pemohon dari Pencipta,
5) Surat pernyataan
(silahkan klik unduh untuk mendownload contoh surat
pernyataan dan silahkan isi dengan benar, Kemudian convert
dari file .doc menjadi file .pdf). *catatan : Maksimal file setiap
upload file 5 mb
h. Silahkan cek ulang data serta file yg di upload, dan submit
form yang anda isi dengan klik Submit
i. Selanjutnya klik centang setuju untuk setuju dengan
persyaratan dan ketentuan yang tersedia (Silahkan baca
Rincian Persyaratan dan Kegunaan)
22
Direktorat Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Manual Book
Aplikasi E-Hakcipta, h. 6-12.
29
j. Terakhir, anda akan ditampilkan halaman Permohonan yang
sudah anda buat dan tunggu persetujuan dari petugas aplikasi
kami. (2 hari kerja)
k. Setelah petugas aplikasi melakukan persetujuan, maka kami
akan mengirimkan file sertifikat yang dapat di download di
bagian atas kanan halaman Permohonan yang akan muncul
apabila disetujui.
Fungsi dari pencatatan ini ialah untuk diperolehnya surat pencatatan
yang berupa sertifikat guna dapat dijadikan alat bukti awal di Pengadilan
apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.23
Pengaturan pembuktian dalam Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta tercantum dalam Pasal 111 ayat (1) yang berbunyi, “Pembuktian
yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan,
dan pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perUndang-Undangan.” Lalu dilanjutkan dalam ayat (2) yang berbunyi,
“Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti
sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.”
B. Deskripsi Perkara Dalam Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.Hki/Cipta/2018/Pn-Niaga Sby.
1. Duduk Perkara
Sebuah gugatan Hak Cipta dalam putusan nomor :
14/Pdt.Sus.HKI/Cipta/2018/PN-Niaga SBY yang di daftarkan ke Paniteraan
Pengadilan Niaga Surabaya pada tanggal 08 mei 2018 berisi gugatan dari pihak
penggugat yang dalam perkara ini ialah suatu badan hukum yang bernama PT.
INTER SPORTS MARKETING yang mana juga berkedudukan sebagai
pemegang lisensi hak cipta atas siaran 2014 FIFA world cup Braziltm
/ piala
dunia FIFA Brazil 2014.
23
Dina Widyaputri K, Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, Dan Desain Industri, Mimbar
Hukum Vol. 22, Nomor 2, Juni 2010, h. 270.
30
Diketahui bahwa PT. INTER SPORTS MARKETING ini adalah satu-
satunya pemegang dan penerima lisensi utama (master rights holder) dari
Federation Internationale De Football Association (FIFA), yang merupakan
sebuah organisasi sepak bola internasional yang berkedudukan di swiss dan
beralamat di FIFA-strasse 20 po box 744, 8044 zurich, switzerland (FIFA),
untuk tayangan siaran piala dunia FIFA 2014 Brazil di seluruh wilayah
Indonesia. Seperti halnya dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention For The Protection Of
Literary And Artistic Works yang mengatur tentang droit moral, yaitu sebuah
hak yang dipegang oleh seorang pencipta untuk mengajukan suatu keberatan
terhadap setiap perbuatan yang dirasa merugikannya seperti mengubah,
mengurangi, atau menambah suatu karya ciptaannya.24
Tata cara seorang pencipta atau pemegang hak cipta untuk melayangkan
gugatannya diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta yang mana tata caranya seperti berikut:
a. Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua
Pengadilan Niaga.
b. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera
Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal
gugatan tersebut didaftarkan.
c. Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah
ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal
pendaftaran.
d. Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan
kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua)
Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
e. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan
didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.
24
Eddy Damian, Hukum Hak Cipta Menurut beberapa konvensi internasional, undang-
undang hak cipta 1997 dan perlindungannya terhadap buku serta perjanjian penerbitannya,
(Bandung : PT. Alumni, 1999), h. 61 .
31
f. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru
sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan
didaftarkan.
Sesuai dengan yang sudah tercantum dalam Pasal 1865 KUHPerdata
yaitu, “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunya sesuatu hak, atau
guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain,
menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau
peristiwa tersebut”. Maka pengguggat berlandaskan dengan dasar hukum
licence agreement yang dibuat dan ditandatanganinya tertanggal 05 mei 2011
antara penggugat (PT. INTER SPORTS MARKETING) dengan Federation
Internationale De Football Association (FIFA) berkaitan dengan pelimpahan
hak-hak media tertentu yang timbul dari dan sehubungan dengan edisi ke-xx
turnamen sepakbola piala dunia FIFA dan event-event / kegiatan-kegiatan FIFA
lainnya. Pelimpahan atas hak-hak media yang meliputi antara lain yaitu:
a. Hak-hak televisi:
1) Basic feed, multi feeds, additional feeds dan liputan
unilateral secara keseluruhan atas dasar siaran langsung, tunda
dan ulangan,
2) Audio feed secara keseluruhan atas dasar siaran langsung,
tunda dan ulangan,
3) Highlights / cuplikan atas dasar siaran tunda dan ulangan,
b. Hak-hak mobile, termasuk didalamnya:
1) Basic feed, multi feeds, additional feeds dan liputan
unilateral secara keseluruhan atas dasar siaran langsung, tunda
dan ulangan,
2) Audio feed secara keseluruhan atas dasar siaran langsung,
tunda dan ulangan,
3) Highlights / cuplikan atas dasar siaran tunda dan ulangan,
c. Hak-hak radio, termasuk didalamnya:
i. Audio feed atas dasar siaran langsung, tunda dan ulangan,
32
ii. Highlights / cuplikan atas dasar siaran tunda dan ulangan,
d. Internet:
1) Audiovisual feed atas dasar siaran langsung, tunda dan
ulangan,
2) Highlights / cuplikan atas dasar siaran tunda dan ulangan,
e. Periklanan dan promosi;
f. Perlindungan branding FIFA dan merek dagang;
g. Kekayaan intelektual;
h. Sub-lisensi;
i. Hak-hak eksibisi publik (hak-hak areal komersial);
Pengguggat sebagai pemegang lisensi dari ciptaan tersebut telah
memberikan sub-lisensi sebagian dari hak-hak medianya untuk:
a. Hak televisi, yaitu hak untuk penyiaran melalui televisi terrestrial
antara lain kepada antv dan tvone;
b. Hak televisi, yaitu hak untuk penyiaran melalui televisi berbayar
(atau pay tv broadcaster) antara lain kepada k-vision dan vivasky
c. Hak internet dan hak mobile, yaitu hak untuk penyiaran melalui
internet dan mobile kepada domikado;
Diidentifikasi bahwa ditempat areal komersial tergugat di L hotel,
tepatnya di jalan raya petitenget nomor 8l, seminyak, badung, bali 80361, telah
didapati oleh penggugat padahari minggu, tanggal 6 juli 2014, pada pukul 04.35
wita, tergugat telah tanpa ijin/lisensi menayangkan konten siaran langsung 2014
FIFA world cup Brazil (piala dunia FIFA Brazil 2014) di kamar L hotel milik
tergugat tersebut, yang mana saat itu sedang berlangsung pertandingan
sepakbola antara negara Belanda melawan negara Kosta Rika di stasiun televisi
antv, yang dibuktikan dengan foto serta video (vcd). Diketahui bahwa
menayangkan siaran 2014 FIFA world cup Brazil di tempat komersial milik
tergugat, tanpa ijin/lisensi dari pengugat adalah perbuatan yang melawan
hukum, dan oleh karenanya penggugat telah sangat dirugikan akibat perbuatan
33
tergugat karena tergugat telah tidak membayar biaya perijinan/lisensi kepada
penggugat ataupun kepada pihak yang ditunjuk oleh penggugat yaitu PT.
Nonbar, sementara untuk mendapatkan lisensi hak-hak media tersebut
penggugat telah membayar biaya royalti yang sangat mahal yaitu sebesar
us$.54,000,000.- (lima puluh empat juta dollar amerika serikat) agar di wilayah
republik indonesia dapat disiarkan pertandingan piala dunia FIFA Brazil 2014,
sebagaimana tercantum dalam perjanjian lisensi. Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur bentuk pelanggaran atas hak
cipta di Indonesia sebagai berikut:
Pasal 9
(3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta
dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial
Ciptaan.
Adapun karena perbuatan tergugat, yang telah menayangkan siaran 2014
FIFA world cup Brazil secara tanpa ijin/lisensi dari penggugat tersebut, maka
penggugat, baik melalui kuasa hukumnya maupun melalui PT. Nonbar kantor
cabang bali – nusra, telah berkali-kali mengirim somasi/teguran kepada tergugat
agar memproses ijin/lisensi tersebut, namun tergugat sama sekali tidak
menghiraukan somasi penggugat, perbuatan mana sangatlah merugikan
penggugat
Perbuatan tergugat yang sangat merugikan penggugat ini jelas
bertentangan dengan perjanjian lisensi antara penggugat dengan FIFA tertanggal
05 mei 2011 tersebut dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang
tentang hak cipta yang berlaku;
a. Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 menyatakan:
pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak
mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran
hak cipta atau produk hak terkait; 23. Bahwa, penggugat dalam
memperjuangkan hak-haknya dimata hukum juga telah mendapatkan
kepastian hukum atas upaya-upaya hukum penggugat dengan pokok
34
perkara yang sama pada pengadilan niaga yang sama sebagaimana
tercantum antara lain:
b. Putusan peninjauan kembali (pk) Nomor 43 pk/pdt.sus-hki/2017 tanggal
26 april 2017 jo. Putusan mahkamah agung no. 518 k/pdt.sushki/2015
tanggal 30 september 2015 jo. Putusan perkara perdata niaga
no.02/pdt.sus-hki/2015/pn.niaga smg tertanggal 11juni 2015 antara pt.
Inter sport marketing melawan PT. Metro hotel internasional semarang
dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
c. Putusan peninjauan kembali (PK) no.115 pk/pdt.sus-hki/2016 tanggal 26
april 2017 jo. Putusan kasasi ma no.517k/pdt.sushki/2015jo.putusan
perkara perdata niaga no.01/pdt.sushki/2015/pn.niaga smg tertanggal
11juni 2015 antara PT. Inter sport marketing melawan PT. Sun star
motor yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
d. Putusan kasasi mahkamah agung no. 414 k/pdt.sus-hki/2017 tanggal 25
april 2017 jo. Putusan perkara perdata niaga no. 04/pdt.hki.hak
cipta/2016/pn.niaga.sby tertanggal 22 september 2016 antara pt. Inter
sport marketing melawan PT. Royal bali leisure dan telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;
Perbuatan melawan hukum hak cipta yang dilakukan oleh pihak tergugat
sangat merugikan penggugat karena penggugat telah membayar royalty kepada
FIFA sebesar us$54,000,000.- (lima puluh empat juta dollar amerika serikat)
nilai investasi mana sama sekali tidak dihargai oleh tergugat walaupun telah
diperingatkan berkali-kali oleh penggugat; selain dari kerugian langsung materiil
yang dialami penggugat selama 3,5 (tiga setengah) tahun sampai dengan
didaftarkannya gugatan ini dan masih berlanjut, penggugat juga mengalami
kerugian immaterial, karena selaku penerima lisensi 2014 dari FIFA untuk
wilayah republik indonesia, penggugat tercoreng nama baik, citra maupun
kredibilitasnya dimata dunia internasional khususnya FIFA, yang
mengakibatkan penggugat mendapatkan teguran langsung dari FIFA, dan selama
lebih dari 3,5 (tiga setengah) tahun (dan masih berlangsung) penggugat tersita
35
waktu, tenaga dan beban pikiran serta moriil untuk memikirkan semua upaya
hukum yang harus ditempuh dan pukulan terparah adalah bahwa penggugat
harus kehilangan kontrak eksklusif hak-hak mediapiala dunia FIFA Rusia 2018
sebagaimana dibuktikan dari kontrak perjanjian lisensi piala dunia FIFA Rusia
2018 yang telah ditandatangani antara penggugat dan FIFA pada tanggal 23
desember 2014.
Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat tersebut
adalah kerugian materiil dari penayangan 2014 FIFA world cup Brazil di areal
komersial setara hotel tergugat :
Biaya / harga lisensi penayangan 2014
FIFA world cup Braziltm di areal komersial
setara hotel tergugat
Rp.250.000.000,-
(dua ratus lima puluh
juta rupiah)
Denda atas kerugian penggugat,
selama 3.5 (tiga setengah) tahun atas
kesengajaan keterlambatan tergugat
membayar lisensi, (dike 10 x (sepuluh kali)
harga lisensi – 10 x rp.250.000.000,- )
Rp.2.500.000.000
,- (dua milyar lima
ratus juta rupiah)
Biaya pengumpulan bukti-bukti
(sweeping) rp.50.000.000,-.
Biaya jasa penasehat hukum
(pengacara) pada tingkat mediasi selama 3,5
(tiga setengah) tahun rp.500.000.000;
Biaya jasa penasehat hukum
(pengacara) pada tingkat peradilan
rp.200.000.000,-;
Biaya pendaftaran
gugatan,legalisir bukti-bukti dan fotokopi
rp.50.000.000,-
Biaya jasa saksi ahli dan saksi
fakta rp.100.000.000,-
Rp.950.000.000,-
(sembilan ratus lima
puluh juta rupiah)
36
Biaya transportasi dan akomodasi
Total Rp.3.700.000.000
,- (tiga milyar tujuh
ratus juta rupiah)
Tabel 1.1 : Kerugian materiil dari penayangan oleh tergugat
2. Petitum Penggugat
Berdasarkan dari penjelasan yang telah diuraikan oleh pengguggat, dalam
petitumnya pengguggat meminta hakim pengadilan untuk menyatakan bahwa
memang benar secara sah bahwa adanya perjanjian lisensi antara PT. INTER
SPORTS MARKETING (penggugat) dengan Federation Internationale de
Football Association (FIFA) tertanggal 05 mei 2011. Yang mana dalam hal itu
dikatakan bahwa, penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari
Federation Internationale de Football Association (FIFA) untuk media rights
menyiarkan tayangan 2014 FIFA world cup Brazil di seluruh wilayah Indonesia;
Penggugat menuntut agar hakim menyatakan bahwa tergugat telah
melakukan perbuatan melawan hukum hak cipta dengan menayangkan 2014
FIFA world cup Brazil di areal komersial yaitu di L hotel di jalan raya petitenget
no.8l, seminyak, badung, bali 80361, tanpa ijin dari penggugat,. Akibat hukum
dari adanya perbuatan melawan hukum tersebut ialah penggugat mengalami total
kerugian materiil dan immaterial sejumlah RP.203.700.000.000,- (dua ratus tiga
milyar tujuh ratus juta rupiah).
Petitum Penggugat selanjutnya adalah menyatakan bahwa pengguggat
berharap hakim pengadilan menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas
barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak milik tergugat antara
lain:
a. Tanah berikut bangunan milik tergugat yang dikenal dengan namal
hotel di jalan raya petitenget no.8l, seminyak, badung, bali 80361,
dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara : - bangunan eva putu
37
boutique; sebelah timur : - jalan petitenget; sebelah selatan : - bangunan
kosong; sebelah barat : - bangunan the sanyas suite.
b. Barang-barang bergerak milik tergugat berupa kendaraan roda empat,
roda dua, dan barang-barang inventaris lainnya milik tergugat berupa
perabot dan peralatan hotel (kursi, meja, lemari dan tempat tidur) serta
alat-alat elektronik (air condition, kulkas, tv dan lain-lain) yang ada
didalaml hotel di jalan raya petitenget no.8l, seminyak, badung, bali
80361;
Akibat dari adanya kerugian immateril yang di dapat oleh pengguggat,
maka pengguggat menuntut untuk hakim di pengadilan menghukum tergugat
untuk memasang iklan, menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan
permohonan maaf kepada penggugat, di harian bali post, radar bali, tribun bali
selama tiga hari berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman, setelah
putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan berjalannya perkara ini
maka tuntutan yang diminta selanjutnya ialah menghukum tergugat untuk
membayar ongkos-ongkos dan biaya yang timbul dalam perkara ini.
38
BAB IV
PENYELESAIAN SENGKETA PERKARA DALAM PUTUSAN
NOMOR 14/PDT.SUS.HKI/CIPTA/2018/PN-NIAGA SBY
A. Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Sengketa
1. Putusan Hakim Terhadap Gugatan Penggugat
Sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Surabaya, pada hari kamis tanggal 30 Agustus 2018 , oleh kami,Ari
Jiwantara, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis , Sarwedi, S.H., M.H.,
dan Dwi Winarko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota
menyatakan bahwa majelis hakim menolak eksepsi dari tergugat. Apabila
berdasarkan dari duduk perkara yang telah diuraikan oleh pengguggat
sebelumnya majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan
pengguggat dalam point yang pertama, dengan menyatakan bahwa benar sah
adanya perjanjian lisensi antara PT. INTER SPORTS MARKETING
(penggugat) dengan Federation Internationale de Football Association (FIFA)
dan menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari
Federation Internationale De Football Association (FIFA) untuk Media Rights
menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik
Indonesia;
Hakim yang diberikan wewenang dalam perkara putusan ini,
memberikan keputusan yang seadil-adilnya tanpa timpang sebelah. Yang mana
pada dasarnya Putusan hakim yang baik harus mengandung 3 (tiga) pokok
pertimbangan meliputi pertimbangan keadilan filosofis, pertimbangan keadilan
sosiologis, dan pertimbangan keadilan yuridis. Bahwasanya suatu pengadilan
yang bebas dan tidak dipengaruhi merupakan syarat yang indispensable bagi
negara hukum. Bebas berarti tidak ada campur tangan atau turun tangan dari
kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi judiciary. Ia tidak
39
berarti bahwa ia berhak untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan
tugasnya, ia “subordinated”, terikat pada hukum.1
Point selanjutnya dari petitum pengguggat yang dikabulkan oleh majelis
hakim ialah, Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa
menayangkan siaran sepakbola 2014 FIFA World Cup Brazil di areal Komersial
yaitu di kamar LHOTEL tanpa ijin penggugat - Menghukum Tergugat untuk
membayar kerugian materiil sebesar Rp 100.000.000,- ( Seratus Juta Rupiah )
dan kerugian immaterial sebesar Rp. 400.000.000,- ( Empat Ratus Juta Rupiah )
kepada penggugat. - Membebankan beaya yang timbul dalam perkara ini kepada
tergugat Konpensi/penggugat rekonpensi sebesar Rp. 6.516.000,- (Enam juta
lima ratus enam belas ribu rupiah). -
Putusan tersebut diucapkan pada hari kamis , tanggal 6 September 2018
dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelisdengan
didampingi oleh para Hakim Anggota , dibantu Hariyanto, S.H., M.H. Panitera
Pengganti , dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan
Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa
memperhatikan keadilan, dan adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata
hukum dan peradilan, oleh karena itu dalam pembentukan tata hukum dan
peradilan haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu.2
Pokok gugatan penggugat dari duduk perkara yang telah diuraikan oleh
penggugg pada dasarnya adalah tentang perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh tergugat berupa penayangan siaran sepak bola piala Dunia tahun
2014 di Brazil tanpa ijin dari penggugat selaku pemegang lisensi dari Federation
Internationale De Football Assosiation ,dan perbuatan yang mana
mengakibatkan kerugian bagi penggugat .
1 Oemar Seno Adji,Peradilan Bebas Negara Hukum, Jakarta: Erlangga,1987,h. 46.
2 Firman Floranta Adonara, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai
Amanat Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015. h.227.
40
Pengguggat telah melakukan kewajibannya untuk mencatatkan serah
terima atau hak ekslusif dari ciptaannya dengan memenuhi syarat sebagaimana
tertuang dalam Pasal Pasal 47 ayat ( 2 ) Undang Undang No 19 tahun 2002
tentang hak cipta yang mengatur adanya pencatatan perjanjian lisensi. Penggugat
selaku Penerima Lisensi berdasarkan Licence Agreement tersebut, dengan
melalui kuasanya Turman M. Panggabean, SH., MH., Konsultan HKI pada
Kantor ABSOLUT Patent & Trade Mark, telah mengajukan Permohonan
Pencatatan Lisensi atas Licence Agreement tersebut kepada Direktur Hak Cipta,
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 23 Mei 2014, dan telah
diterima dan dicatatkan pada tanggal 23 Mei 2014. Adapun penggugat telah
memberikan Sub-Lisensi sebagian dari Hak-Hak Medianya yaitu antara lain hak
untuk Penyiaran melalui Televisi Terrestrial antara lain kepada ANTV dan
TVOne dan untuk Penyiaran melalui Televisi Berbayar (atau Pay TV
Broadcaster) antara lain kepada K-Vision dan VIVASky;
Penggugat dalam upayanya untuk melindungi hak hak media berdasarkan
adanya perjanjian lisensi tersebut , telah melakukan sosialiasi, pengumuman,
pemberitahuan maupun teguran kepada masyarakat luas terkait Hak-Hak Media
atas Siaran 2014 FIFA World Cup Brazil (Piala Dunia FIFA 2014 Brazil)
melalui beberapa Media Cetak yang beredar secara nasional. Sebagaimana yang
telah dijelaskan diatas bahwa Penggugat adalah satu-satunya Pemegang dan
Penerima Lisensi tayangan siaran Piala Dunia FIFA Brazil 2014 berdasarkan
Licence Agreement tertanggal 05 Mei 2011 yang diberikan oleh Federation
Internationale De Football Association (FIFA) untuk melaksanakan hak
penayangan siaran Piala Dunia FIFA 2014 Brazil untuk kepentingan komersial,
dan perjanjian mana telah diajukan Pencatatanya kepada Direktur Hak Cipta,
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima dan dicatatkan pada
tanggal 23 Mei 2014, sehingga dengan demikian penggugat berhak untuk
mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak Media berupa Siaran 2014 FIFA
World Cup Brazil (Piala Dunia FIFA 2014 Brazil)
41
Majelis hakim berdasarkan uraian tersebut diatas yang menyatakkan
memang adanya perjanjian lisensi telah dapat dibuktikan bahwa tergugat dalam
melaksanakan penayangan siaran sepak bola piala dunia FIFA Brasil 2014 tidak
ada ijin dari penggugat selaku pemegang lisensi hak cipta , sehingga dengan
demikian oleh karena tidak terdapat adanya ijin dari penggugat atas penayangan
siaran 2014 FIFA World Cup BrazilTM yang dilakukan oleh tergugat tersebut
,maka perbuatan tergugat tersebut dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan
hukum , sehingga dengan demikian dengan mendasarkan pada Pasal 1365
KUHPerdata ,terhadap tergugat tersebut diwajibkan untuk memberikan ganti
kerugian kepada penggugat sebagi pihak yang dirugikan ,dimana dalam Pasal
1365 KUHPerdata tersebut telah menegaskan “Setiap Perbuatan Melawan
Hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain,
mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu
menggantikan kerugian”
Penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari FIFA untuk media
rights menyiarkan tayangan World Cup Tahun 2014 Brazil di seluruh wilayah
Republik Indonesia, sehingga yang harus dipertimbangkan dalam perkara a quo
adalah masalah “perlindungan hak cipta”, yang ternyata dalam perkara a quo
Tergugat tanpa izin Penggugat tetap menayangkan siaran tersebut di areal
komersial milik Tergugat yang merupakan bagian atau cara daya tarik kepada
umum termasuk penyewa kamar milik Tergugat yang merupakan bagian service
khusus yang dapat menghasilkan keuntungan kepada Tergugat dan merugikan
Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan
Melawan Hukum yaitu melanggar Hak Cipta dan mewajibkan kepada Tergugat
untuk membayar ganti rugi sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Judex
Facti yang bahwasanya pertimbanganya telah tepat dan benar serta tidak
bertentangan dengan hukum .
42
B. Analisis Putusan Hakim Pada Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.Hki/Cipta/2018/Pn-
Niaga Sby
Pelanggaran hak cipta sering terjadi di Indonesia, faktor dari
terjadinya hal itu disebabkan karena nilai ekonomi yang di dapatkan dari suatu
hasil karya ciptaan tidak sedikit nominalnya. Hal tersebut juga terjadi karena
adanya dorongan faktor ekonomi yang rendah dan kurangnya pengawasan dari
pihak yang berwajib dari adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di
Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah
mengatur bentuk-bentuk pelanggaran atas hak cipta di Indonesia melalui
beberapa Pasal, sebagai berikut:
Pasal 9
(3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta
dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial
Ciptaan.
Pasal 24
Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat
1. meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang
pihak lain untuk melakukan:
a. Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;
b. Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;
c. penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan
d. penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat
diakses publik
Pasal 50
Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau
Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan,
ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.
Jika menarik kesimpulan dari Pasal-Pasal tersebut, terdapat dua jenis
pelanggaran hak cipta yang saat ini marak terjadi dimasyarakat,yaitu: (1)
43
Plagiarism atau plagiat yang mempunyai arti sebagai mengutip karya orang lain
lalu dimasukkan kedalam ciptaan sendiri atau mengaku-ngaku ciptaan orang
lain menjadi ciptaan sendiri. (2) mengambil karya orang lain untuk diperbanyak
dan diumumkan sebagaimana aslinya tanpa mengubah bentuk isi, pencipta, dan
penerbit/perekam dengan tujuan ingin memperkaya diri sendiri. Perbuatan ini
disebut dengan pembajakan yang banyak dilakukan pada ciptaan berupa buku,
rekaman audio/video seperti kaset lagu dan gambar (vcd), karena menyangkut
dengan masalah a commercial scale.3
Seperti halnya dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention For The Protection Of
Literary And Artistic Works yang mengatur tentang droit moral, yaitu sebuah
hak yang dipegang oleh seorang pencipta untuk mengajukan suatu keberatan
terhadap setiap perbuatan yang dirasa merugikannya seperti mengubah,
mengurangi, atau menambah suatu karya ciptaannya.4
Dalam proses mengajukan suatu gugatan diperlukannya sebuah alat
bukti yang dapat meyakinkan pihak berwenang bahwa perkara tersebut dapat
merugikan dan dapat pantas dijadikan perkara dalam sebuah persidangan.
Pengaturan tentang pembuktian telah diatur dalam beberapa Pasal pada Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yakni:
Pasal 106
a. Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta
atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
b. Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti
yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
3 Fransin Miranda Lopes , Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang
Musik Dan Lagu, Lex Privatum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013, hal. 48 4 Eddy Damian, Hukum Hak Cipta Menurut beberapa konvensi internasional, undang-
undang hak cipta 1997 dan perlindungannya terhadap buku serta perjanjian penerbitannya,
(Bandung : PT. Alumni, 1999), h. 61 .
44
c. Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh
pelanggar; dan/atau
d. Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.
Pasal tersebut menjelaskan tentang tugas pengadilan niaga yang dapat
mengeluarkan penetapan sementara atas adanya permintaan dari pihak pencipta
karena telah merasa dirugikan apabila dilihat terjadinya pelanggaran dari karya
ciptaannya. Sesuai dengan teori de lege lata yang mana si penggugat dalam
kasus ini ialah pencipta mengajukan gugatannya maka si penggugat meminta
kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan hukum yang berlaku terhadap
peristiwa yang diajukannya,5 maka si pengguggat akan membawa Pasal 50
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi,
“Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau
Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan,
ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara” lalu dapat
membuktikan adanya sebuah pelanggaran dalam kasusnya tersebut.
Hal ini juga disebut sebagai beban pembuktian yng mana ketentuan
umum tentang beban pembuktiaan diatur dalam beberapa Pasal yaitu:
Pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi, “Setiap orang yang
mendalilkan bahwa ia mempunya sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya
sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu
peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.
Pasal 163 RIB yang berbunyi, “Barang siapa yang mengatakan
mempunnyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk
meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu
harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.
5 Prof. Dr. Achmad Ali, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, (Jakarta:Kencana 2012),
h. 120.
45
Ada beberapa cara dalam proses pengajuan alat bukti yaitu:6
1. Mengajukan secara langsung apa yang harus dibuktikan, melalu
potongan peristiwa. Alat bukti dalam proses ini menggunakan
material evidence atau alat bukti saksi.
2. Menjadikan surat untuk menggambarkan peristiwa yang lampau.
Dalam hal ini alat bukti berbentuk tertulis atau surat.
3. Pembuktiaan melalui mendatangkan orang-orang terentu ke muka
persidangan, untuk meberikan penjelasan terhadap peristiwa
tersebut. Alat bukti ini disebut alat bukti kesaksian atau ketengan
ahli.
4. Pembuktian melalui pembuktian hal lain dalam hal membuktikan
sesuatu yang sulit untuk dibuktikan. Alat bukti tersbut disebut
dengan alat bukti persangkaan-persangkaan.
Dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta terkait syarat-syarat yang harus ditunjukkan oleh pihak pencipta sebagai
bukti terjadinya pelanggaran lampiran yang harus dibawa oleh pencipta sebagai
bukti, sebagai berikut:
1. Melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait;
2. Melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau
Hak Terkait;
3. Melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau
dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk
keperluan pembuktian;
4. Melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang
diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan
menghilangkan barang bukti; dan
6 Prof. Dr. Achmad Ali, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, (Jakarta:Kencana 2012),
h. 78.
46
5. Membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai
barang yang akan dikenai penetapan sementara.
Karena alat bukti mempunyai keterkaitan yang konkret dalam sebuah
peristiwa hukum yang bersengketa, maka dari itu lisensi suatu ciptaan sangatlah
penting untuk mendukung argumentasi dalam sebuah proses persidangan.
Dalam permasalahan ini bentuk alat bukti yang dapat dimasukkan kedalam
proses pembuktian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 5 (1) Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan
alat bukti hukum yang sah.
Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) tersebut mengalami perubahan dalam
Undang- Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang
berbunyi “Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan
kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi
Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan
perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”7
Tujuan dari adanya kegiatan pembuktian dalam sebuah persidangan bagi
masing-masing pihak adalah sebagai berikut:8
1. Bagi penuntut umum, tujuan pembuktian merupakan sebuah usaha
untuk meyakinkan hakim,alat bukti menjadi faktor pendukung dari
argumentasi dalam surat dakwaan seorang penuntut umum.
2. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, tujuan pembuktian adalah
untuk meyakinkan hakim bahwa seorang terdakwa berhak untuk
dibebaskan dari suatu tuntutan hukum.
7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik 8 Alfitrah, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupai Di
Indonesia, (Jakarta: Raih Asa Sukses,2011), h.25.
47
3. Bagi hakim, tujuan pembuktiaan adalah sebagai fondasi atas dasar
untuk membuat keputusan. Karena pada dasarnya, pembuktiaan
elektronik juga memberikan pembuktian bebas kepada hakim
sebagai bahan pertimbangan dalam proses pemeriksaan perkara.
Tujuan dari adanya perlindungan Hak Cipta merupakan untuk mencegah
adanya pihak lain yang merugikan dengan memanfaatkan karya cipta seorang
pencipta tanpa izin dengan tujuan komersial.9 Karena Hukum berfungsi untuk
melakukan perlindungan kepentingan dr subjek hukum, agar kepentingan subjek
hukum dapat terlindungi, hukum harus dilaksanakan.10
Adapun yang dimaksud
dengan pelindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi
manusia yang dirugikan. Dirugikan dalam hal ini yaitu terlanggarnya suatu hak
daripada subjek hukum oleh subjek hukum lainya sehingga menghasilkan
hilangnya hak perlindungan hukum dari si subjek hukum tersebut.11
Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pengesahan Berne Convention For The Protection Of Literary
And Artistic Works dalam Pasal 2 ayat (6) Konvensi Bern, bahwa perlindungan
dalam karya sinematografi berlaku untuk kepentingan seorang pencipta yang
akan mendapatkan perlindungan dari semua negara persatuan.
“The works mentioned in this Article shall enjoy protection in all
countries of the Union. This protection shall operate for the benefit of the
author and his successors in title.”
Dalam Indonesia sendiri sudah cukup pengaturan yang menegaskan
bahwa karya sinematografi yang tercatat dalam Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual dijamin perlindungan hukumnya oleh negara. Hal tersebut yang
menjadi penting bagi para pencipta karya untuk mencatatkan karya mereka
9 Nanan Isnaina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan
Sinematografi Di Aplikasi Telegram, Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 27, Nomor 7,
Januari 2021, h. 995. 10
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), (Yogyakarta: Liberty
1991), h.134. 11
Satjipto Rahardjo, Penyelengaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah,
(Bandung:Jurnal Masalah Hukum, 1993), h. 6.
48
untuk mendapatkan sertifikat keterangan hak cipta guna menjadi bukti apabila
terjadinya sengketa dikemudian harinya.
Hak ekonomi yang diterima oleh pemegang hak cipta diatur dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta , yaitu:
Pasal 9
1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
a. Penerbitan Ciptaan;
b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
c. Penerjemahan Ciptaan;
d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
f. Pertunjukan Ciptaan;
g. Pengumuman Ciptaan;
h. Komunikasi Ciptaan; dan
i. Penyewaan Ciptaan.
Perlindungan hukum bagi hak ekonomi dalam hak cipta karya
sinematografi sudah diatur dalam dua Pasal, sebagai berikut:12
Pasal 59
(2) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan
berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan
Pengumuman.
Pasal 63
1. Pelindungan hak ekonomi bagi:
a. Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak
pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audiovisual;
12
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
49
b. Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak
Fonogramnya difiksasi; dan
c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya
siarannya pertama kali disiarkan.
Jika diperhatikan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta telah mengakomodir terkait perlindungan dari pencipta karya
sinematografi, karena dalam perkembangannya yang melewati beberapa
perubahan, Undang-Undang ini merupakan suatu gebrakan dari Indonesia untuk
menunjukan partisipasinya dalam perlindungan hak cipta, dengan berpedoman
kepada ketentuan-ketentuan internasional yang sudah ada seperti Berne
Convention tahun 1886 dan Trade Related aspects of intellectual property rights
(TRIPs). Namun, dengan banyaknya praktek-praktek pelanggaran hak cipta
dalam karya sinematografi menunjukan bahwa penegakan hukum terkait hak
cipta belum dilakukan secara maksimal.
Pada hakikatnya ada dua bentuk perlindungan hukum yaitu, preventif
dan represif:
1. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan yang diberikan
oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelangaran. Hal ini terdapat
dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah
suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan
dalam melakukan sutu kewajiban.13
Tujuan dari adanya perlindungan ini
ialah mencegah terjadinya sebuah sengketa dikemudian hari. Dalam
perlindungan hak cipta karya sinematografi, perlindungan hukum preventif
berada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
yaitu:
13
Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Indonesia, (Surakarta:
Jurnal Magister FH UNS, 2003), h.14.
50
Pasal 54
Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui
sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:
a. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten
pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
b. Kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun
luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten
pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
c. Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media
apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.
2. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan hukum yang
diberikan berupa sanksi seperti denda, penjara, kurungan ataupun hukuman
tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan
suatu pelanggaran.14
Dalam bentuk perlindungan ini ditandai dengan sanksi-
sanksi yang telah ditegaskan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan tujuan menyelesaikan sengketa guna
melindungi kepentingan subjek-subjek hukum, dan untuk menghindari
overlapping dalam sebuah kepentingan satu pihak dengan pihak lain sehingga
negara memberi batasan tersebut.
14
Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: PT. Bina
Ilmu, 1987). h. 75.
51
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Permasalahan ini Putusan Hakim Pada Putusan Nomor
14/Pdt.Sus.Hki/Cipta/2018/Pn-Niaga Sby, majelis hakim menolak eksepsi
dari tergugat dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian bentuk
alat bukti yang dapat dimasukkan kedalam proses pembuktian diatur dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 5 (1) Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum
yang sah. Maka dalam kasus telegram, lampiran bukti yang dapat dijadikan
dalam pembuktian merupakan sebuah tangkapan layar dari keberadaan akun
yang menyediakan video film ilegal dan lisensi atas karya ciptaan yang
dijadikan objek pelanggaran.
2. Pada hakikatnya ada dua bentuk perlindungan hukum yaitu, preventif dan
represif. Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan yang
diberikan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelangaran, seperti
yang tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta. Sedangkan, perlindungan hukum Represif adalah
perlindungan hukum yang diberikan berupa sanksi, yang telah ditegaskan
tercantum dalam Pasal 112-114, Pasal 117 dan Pasal 119 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perihal hak cipta karya
sinematografi, perlindungan hukum yang harus diperhatikan datang dari
hak ekonomi dari pencipta yang seringkali diugikan karena adanya
pelanggaran-pelanggaran dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Hak
ekonomi yang diterima oleh pemegang hak cipta diatur dalam Pasal 9
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun
perlindungan hukum bagi hak ekonomi dalam hak cipta karya
sinematografi sudah diatur dalam Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 63.
52
B. Rekomendasi
Berdasarkan penelitian beserta data yang telah dijabarkan, saran yang
dapat diberikan oleh peneliti ialah,
1. Pemerintah harus menggalakkan lagi terkait sanksi-sanksi yang akan
dikenakan apabila melakukan pelanggaran. Peran masyarakat penting
karena masyarakat dapat melaporkan pelanggaran-pelanggaran hak
cipta atau hak terkait khususnya.
2. Perlindungan hukum yang dapat diberikan pemerintah kepada pencipta
sebuah karya atau Pemegang hak cipta dengan cara, pengawasan oleh
pemerintah dan melibatkan badan hukum yang sudah memiliki
wewenang.
53
DAFTAR PUSTAKA
BUKU
Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis.
Jakarta: Toko Gunung Agung. 2002.
Adji. Oemar Seno, 1987,Peradilan Bebas Negara Hukum, Jakarta: Erlangga.
Alfitrah, 2018. Hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata, dan
korupsi di Indonesia Edisi Revisi, Jakarta: Raih Asa Sukses.
Ali, Achmad, 2012, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, Jakarta:Kencana.
Al-Khudairi, Zainab. 1987. Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun, Bandung: Pustaka.
Angrayni. Lysa, 2014,Diktat Pengantar Ilmu Hukum, Riau: Suska Press.
Bintang , Sanusi, 1998, Hukum Hak Cipta, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
Correa, Carlos M., 2000. Intellectual Property Rights, The WTO, and
Developing Countries, Penang: Third World Network.
Direktorat Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,
Manual Book Aplikasi E-Hakcipta
Damian, Eddy. 1999. Hukum Hak Cipta Menumt Bebcrapa Konvens1
lntemasional. Undangundang Hak Cipta 1997 dan Pcrlindungannva
tcrhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya, Bandung : PT.Alumni.
Djumhana, Muhamad dan Djubaedillah, R. 1993. Hak Milik Intelektual :
sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya
Bakti.
Hadjon, Phillipus M. 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,
Surabaya: PT. Bina Ilmu.
Joice. Craig, William Patry, Marsh Leaffer dan Peter Taszi, 1998,Copyright Law
– Casebook Series, Forth Edition, New York, Matthew Bender &
Company Incorporated.
54
Kansil C. S. T, 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,
Jakarta: Balai Pustaka.
Keraf. Sonny, 1997, Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi, Yogyakarta
Kanisius.
Lindsey, Damian, Eddy. Butt, Simon. Dan Utomo, Tomi Suryo. 2003. Hak
Kekayaan Intelektual –Suatu Pengantar, Penerbit Alumni Bandung Dan
Asian Law Group.
Melfa, Wendy. dan Siddiq , Solihin. 2007. Paradigma Pengembangan
Mayarakat Islam; Studi Epistemologis Pemikiran Ibnu Khaldun,
Lampung: Matakata.
Mertokusumo, Sudikno, 1991, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar),
Yogyakarta: Liberty.
Mertokusumo, Sudikno. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta:
Liberty.
Rahardjo, Satjipto, 1993, Penyelengaraan Keadilan dalam Masyarakat yang
Sedang Berubah, Bandung:Jurnal Masalah Hukum.
Raharjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
Rahardjo, Satjipro. 2003. Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta:
Kompas.
Riswandi , Budi, dkk, 2017, Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era
Digital, Bandung :Citra Aditya Bakti.
Saidin,ok. 2016, Sejarah Dan Politik Hukum Hak Cipta, Jakarta: Rajawali Pers.
Supramono, Gatot, 2012, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, Jakarta: PT.
Rineka Cipta.
Susanti, R. Diah Imaningrum, 2017, Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Historis,
Malang: Setara press.
Peraturan PerUndang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
55
Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE).
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang
Pengesahan Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic
Works.
PUTUSAN
Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya Nomor:
14/PDT.SUS.HKI/CIPTA/2018/PN-NIAGA SBY. Jakarta: Pengadilan
Negeri Niaga. 2018.
ARTIKEL JURNAL
Adonara. Firman Floranta, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara
Sebagai Amanat Konstitusi,Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni
2015.
Asiah , Nur. Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam , Jurnal Syariah Dan
Hukum diktum Volume 15, Nomor 1, Juni 2017.
Hanafizadeh, Payam & Ghandchi, Samira & Asgarimehr, Masoud, Impact of
Information Technology on Lifestyle: A Literature Review and
Classification. International Journal of Virtual Communities and Social
Networking. 2017.
Hughes, J. The Philosophy of Intellectual Property. Georgetown Law Journal,
1988.
Haryono dan Agus Sutono, Pengakuan Dan Perlindungan Hak Cipta Tinjauan
Secara Filosofis Dan Teoritis, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume VI, No 2,
Juli 2017.
Isnaina, Nanan, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait
Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram, Dinamika, Jurnal
Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 27, Nomor 7.
Kariodimejo, Dina Widyaputri. Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, Dan
Desain Industri, Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 2, Juni 2010.
56
Lopes, Fransin Miranda, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta
Di Bidang Musik Dan Lagu, Lex Privatum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013
Nugrahani, Rr. Aline Gratika. Pelanggaran Hak Cipta Sebagai Dampak
Perkembangan Teknologi, Jurnal Hukum Pidana Dan Pembangunan
Hukum. Vol. 1 No. 1, 2018.
Porta, Rafael La. , “Investor Protection and Cororate Governance; Journal of
Financial Economics”, No. 58, Oktober 1999.
Prasetyawati, Niken, Perlindungan Hak Cipta Dalam Transaksi Dagang
Internasional, JSH Jurnal Sosial Humaniora, Vol 4 No.1, Juni 2011.
Samekto. FX. Adji, Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang
Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatiffilosofis, Jurnal Hukum
Progresif, Vol. 7, No. 1, April 2019.
Sardjono, Agus, Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia: Antara
Kebutuhan dan Kenyataan, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam
Ilmu Hukum Keperdataan Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
Depok, 27 Februari 2008)
Sutrisno, Nandang, Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Undang-Undang
Hak Cipta Indonesia, Jurnal Hukum. No. 12 Vol. 6. 1999.
Widyaputri, Dina, Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, Dan Desain Industri,
Mimbar Hukum Vol. 22, Nomor 2, Juni 2010
Yanto, Okssidelfa, Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta, Jurnal Surya
Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No.1,
Maret 2016
PENELITIAN ILMIAH
Fahrezha, A. Muhlm. Fharuq, Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak
Cipta Pada Pengguna Aplikasi Media sosial Bigo Live, skripsi fakultas
hukum, universitas hasanuddin, 2017.
Fikrie Alief, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu
Dan Musik Di Media Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28
57
Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas
Sumatera Utara, 2020.
Purba, Sihar HLM. Kajian Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran
Hak Cipta, Tesis Magister Hukum Bisnis, Universitas Medan Area, 2010.
Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia,
Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret,
2003.
Setiono, Rule of Law, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas
Sebelas Maret, 2004.
WEBSITE
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm
https://jasaparalegal.co.id/pendaftaran-hak-cipta-sinematografi/
