1

PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN LAPORAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

DI INDONESIA

Sujatmika, Marita

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi,

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

emai: (jatmika_zan@yahoo.com), (marita_farid@yahoo.com)

ABSTRACT

A political party is one tool that can be used to express support and demands in the political process

that is realized through Election (Election). The activity was held in a democratic and fair by organizing

the provision and direct voting, general, free and secret. Political party itself is one of the democratic

institutions that serve to develop awareness of rights and obligations of popular politics, channeling the

interests of society in policy-making country, as well as develop and prepare community members to fill

political positions in accordance with the mechanism of democracy. Every political party has the status,

functions, rights and obligations are the same and equal. Among other obligations of making financial

reports, especially campaign finance accountability in the electoral process. The main purpose of the

financial statements Election is to present information about the acceptance and use of funds for election

campaign activities.

Keywords: History of Political Parties, the Financial Statements, Political Party

ABSTRAK

Partai politik merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk menyatakan dukungan dan

tuntutan dalam proses politik yang diwujudkan melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Kegiatan tersebut

diselenggarakan secara demokratis, jujur dan adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara

secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Partai politik itu sendiri merupakan salah satu lembaga

demokrasi yang berfungsi mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat,

menyalurkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara, serta membina dan

mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme

demokrasi. Setiap partai politik mempunyai kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban yang sama dan

sederajat. Kewajibannya diantara lain pembuatan laporan keuangan, terutama pertanggungjawaban dana

kampanye dalam proses Pemilu. Tujuan utama dari laporan keuangan Pemilu adalah untuk menyajikan

informasi mengenai penerimaan dan penggunaan dana untuk kegiatan kampanye Pemilu.

Keywords: Sejarah Partai Politik, Laporan Keuangan, Partai Politik

2

1. BAB I

PENDAHULUAN

Partai politik menurut Budiarjo (1989) adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya

mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan umum partai politik adalah mewujudkan

cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar

1945, dan mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi

kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan tujuan khusus partai politik

adalah memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.

Sebagai salah satu lembaga demokrasi, partai politik berfungsi mengembangkan kesadaran atas hak

dan kewajiban politik rakyat, menyalurkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara,

serta membina dan mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai

dengan mekanisme demokrasi. Partai politik juga merupakan salah satu sarana guna menyatakan

dukungan dan tuntutan dalam proses politik yang diwujudkan melalui Pemilihan Umum yang

diselenggarakan secara demokratis, jujur dan adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara

secara langsung, umum, bebas dan rahasia, hal ini sesuai dengan Sujatmika dan Marita (2014).

Setiap partai politik mempunyai kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban yang sama dan sederajat.

Kedaulatan partai politik berada di tangan anggotanya, termasuk untuk membubarkan, dan karena itu

partai politik bersifat mandiri dalam mengatur rumah tangga organisasinya, terbebas dari campur tangan

pihak-pihak di luar partai, termasuk pihak pemerintah. Pembentukan partai politik merupakan perwujudan

kedaulatan rakyat, bukan perwujudan kekuatan ekonomi. Oleh karena itu, perlu pembatasan sumber

keuangan partai politik untuk mencegah penyalahgunaan uang demi kepentingan politik (money politics).

Keterbukaan partai politik dalam hal keuangan merupakan informasi penting bagi warga negara untuk

menilai dan memutuskan dukungannya terhadap partai politik.

Sumber utama keuangan partai politik diperoleh dari iuran anggota dan sumbangan yang diberikan

kepada partai politik oleh anggota masyarakat, perusahaan dan badan lainnya, serta oleh Pemerintah.

Partai politik tidak boleh menerima sumbangan dan bantuan dari pihak asing. Sebagai sebuah organisasi

nirlaba yang memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang

tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Partai politik dilarang mendirikan badan

usaha dan atau memiliki saham suatu badan usaha.

3

Kelangsungan hidup partai politik tergantung pada besarnya dana yang berhasil dikumpulkan baik

melalui sumbangan para anggota maupun sumbangan dari pihak luar, ataupun dari pinjaman yang dapat

diperoleh. Dari sumber-sumber tersebut, sumbangan dari pihak luar merupakan sumber keuangan terbesar

bagi partai politik. Walaupun begitu jenis sumbangan ini juga bisa menjadi sumber keterikatan partai

politik, karena biasanya pemberi sumbangan memiliki maksud-maksud tertentu yang kemudian

menjadikan sumbangan tersebut sebagai sumbangan bersyarat. Jika hal tersebut terjadi, partai suara rakyat

tetapi mewakili kepentingan-kepentingan tertentu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kebanyakan negara-negara di dunia menetapkan batas berapa

sumbangan yang diperbolehkan untuk diterima oleh partai-partai politik. Kemampuan partai politik untuk

terus memperjuangkan baik kepentingan anggota maupun bangsa dan negara dikomunikasikan melalui

laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, aktiva bersih, dan

informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut. Pertanggungjawaban pengurus mengenai

kemampuannya mengelola sumber daya partai politik yang diterima dari anggota dan para penyumbang

disajikan melalui laporan aktivitas dan laporan arus kas. Laporan aktivitas harus menyajikan informasi

mengenai perubahan yang terjadi dalam kelompok aktiva bersih.

2. BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Sejarah Partai Politik di Indonesia

Sebuah partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk

dengan tujuan khusus. Definisi lainnya mengenai partai politik menurut Budiarjo, Miriam (1989)

adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan

cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut

kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusionil, untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan

mereka. Baik yang berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh

sekelompok anggota partai yang terkemuka. Atau bisa juga berdasarkan partai massa, yaitu partai

politik yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), partai politik berarti perkumpulan yang didirikan

untuk mewujudkan ideologi politik tertentu. Dalam sejarah Indonesia yang dikutip dari Budiarjo,

Miriam (1989) keberadaan Partai politik di Indonesia diawali dengan didirikannya organisasi Boedi

Oetomo (BO), pada tahun 1908 di Jakarta oleh Dr. Wahidin Soediro Hoesodo dkk. Walaupun pada

waktu itu BO belum bertujuan ke politik murni, tetapi keberadaan BO sudah diakui para peneliti dan

4

pakar sejarah Indonesia sebagai perintis organisasi modern. Dengan kata lain, BO merupakan cikal

bakal dari organisasi massa atau organisasi politik di Indonesia.

Pada masa penjajahan Belanda, partai-partai politik tidak dapat hidup tentram. Tiap partai yang

bersuara menentang dan bergerak tegas, akan segera dilarang, pemimpinnya ditangkap dan

dipenjarakan atau diasingkan. Partai politik yang pertama lahir di Indonesia adalah Indische Partij

yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1912, di Bandung. Dipimpin oleh Tiga Serangkai, yaitu Dr.

Setiabudi, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hadjar Dewantara. Tujuan partai itu adalah Indonesia

lepas dari Belanda. Partai itu hanya berusia 8 bulan karena ketiga pemimpin masing-masing dibuang

ke Kupang, Banda, dan Bangka, kemudian diasingkan ke Belanda.

Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai

kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform

atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik,

dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik. Dalam rangka memahami

partai politik sebagai salah satu komponen infrastruktur politik dalam negara, berikut beberapa

pengertian mengenai partai politik, yakni:

1. Carl J. Friedrich: partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil

dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasan pemerintah bagi pemimpin

partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya

kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil.

2. R.H. Soltou: partai Politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya

terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik, yang dengan memanfaatkan

kekuasan memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum

mereka.

3. Sigmund Neumann: partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis Politik yang berusaha

untuk menguasai kekuasan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan

melawan golongan-golongan lain yang tidak sepaham.

4. Miriam Budiardjo: partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-

anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan

memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara

konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

5

2.2. Sistem dan Fungsi Partai Politik di Indonesia

Sesuai dengan isi pada Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945 bahwa Indonesia

menganut sistem multi partai yaitu sistem yang pada pemilihan kepala negara atau pemilihan wakil-

wakil rakyatnya dengan melalui pemilihan umum yang diikuti oleh banyak partai. Sistem multi partai

dianut karena keanekaragaman yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai negara kepulaaan yang di

dalamnya terdapat perbedaan ras, agama, atau suku bangsa adalah kuat,golongan-golongan

masyarakat lebih cenderung untuk menyalurkan ikatan-ikatan terbatas tadi dalam satu wadah saja.

Di dalam sistem demokrasi yang ada di Indonesia, menurut Basri (2012), Sujatmika dan Marita

(2014) bahwa partai politik diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Partai sebagai sarana komunikasi politik

Partai politik mempunyai tugas menyalurkan aneka ragam pendapat dan inspirasi

masyarakat dan mengatur dari pada kesimpangsiuran pendapat dari masyarakat berkurang.

Pendapat yang telah disalurkan akan ditampung dan disatukan agar tercipta kesamaan tujuan.

Proses penggabungan pendapat dan inspirasi tersebut dinamakan penggabungan kepentingan

(interest aggregation). Sesudah penggabungan tersebut.

Di sisi lain partai politik juga sebagai bahan perbincangan dalam menyebar-luaskan

kebijakan-kebijakan pemerintah. Di sisi ini politik sebagai wahana perantara antara

pemerintah dengan warga negara. Dimana wahana ini berfungsi sebagai pendengar bagi

pemerintah dan sebagai pengeras suara bagi masyarakat.

2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik

Partai politik memiliki peranan yaitu sebagai sarana sosialisasi politik. Di dalam ilmu

poltik, Sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalaui mana seseorang memperoleh

sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di

mana ia berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari massa

kanak-kanak sampai dewasa.

Dalam hal ini partai politik sebagai salah satu sarana sosialisasi politik. Dalam menguasai

pemerintah melalui kemenangan dalam pemilihan umum, dan partai harus mendapat

dukungan secara seluas-luasnya.

3. Partai sebagai sarana recruitment politik

Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk

turut dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political recruitment). Dengan demikian

6

partai turut memperluas partisipasi politik. Caranya dengan melalui kotak pribadi, persuasi

dan lain-lain. Dan partai politik juga, berfungsi juga dalam mendidik kader-kader muda untuk

menggantikan kader yang lama.

4. Partai sebagai sarana pengatur konflik

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat

merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha dalam

mengatasinya.

2.3. Struktur Partai Politik di Indonesia

Di bawah ini adalah beberapa penjabaran apa yang dimaksud dengan kelompok kepentingan,

kelompok elit, kelompok birokrasi dan massa, hal ini sesuai dengan Sujatmika dan Marita (2014),

yaitu:

1. Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan (intrest group) adalah suatu kelompok yang mempunyai tujuan

untuk memperjuangkan kepentingan dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar

mendapatkan keputusan yang menguntungkan atau menghindarkan keputusan yang

merugikan. Kelompok ini tidak berusaha untuk menempatkan wakil-wakilnya dalam dewan

perwakilan rakyat, melainkan cukup mempengaruhi satu atau beberapa partai di dalamnya

atau instansi pemerintah atau menteri yang berwenang.

2. Kelompok Elit

Kelompok elit adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai

orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuannya yaitu untuk memperoleh kekuasaan

politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional

Contohnya yaitu elit politik yang di dalamnya terdapat kader-kader yang nantinya akan

dipilih melalui pemilihan ketua umum partai. Pemilihan ini diikuti oleh anggota-anggota

yang terdaftar di dalam partai tersebut.

3. Kelompok Birokrasi

Suatu kelompok yang memiliki peranan dalam proses terciptanya suatu kebijakan umum

yang diambil dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah yang keputusan itu sangat

bermanfaat.

7

Contohnya Pembuatan SKCK yang prosesnya dimulai dari tingkata terkecil yaitu RT, RW

dan dilanjutkan Kelurahan sebelum SKCK dibuat di POLSEK ataupun POLRES.

4. Massa

Massa merupakan sekumpulan orang yang berpatisipasi dalam proses pemilihan

pemimpin-pemimpin politik dan turun serta secara langsung atau tidak langsung dalam

pembentukan kebijakan umum yang merupakan tujuan dari terbentuknya partai politik

2.4. Aturan Keuangan Partai Politik

Walaupun setiap negara memiliki peraturan berapa jumlah maksimum sumbangan yang bisa

diterima oleh partai politik, negara-negara tersebut menerapkan pembatasan untuk kriteria yang

berbeda-beda. Pada umumnya pengaturan itu untuk mencegah korupsi sistem demokrasi

(kepentingan rakyat banyak versus kepentingan kelompok kepentingan termasuk bisnis). Pengaturan

juga bertujuan untuk menciptakan keadilan antar partai, yaitu antara partai yang berkuasa versus

partai oposisi, antara partai yang kaya versus partai yang miskin, antara partai besar dengan partai

kecil. Hal-hal yang diatur adalah sumber dana, batasan jumlah sumbangan, pelaporan keuangan. Ada

negara yang membatasi total biaya kampanye, tetapi banyak yang tidak. Ada yang melarang

sumbangan dari perusahaan, ada yang tidak, serta ada yang membatasi perusahaan mana saja yang

boleh dan mana yang tidak. Pada umumnya negara-negara mengatur sumber dana utama partai

adalah dari iuran anggota. Kemudian sumbangan anggota masyarakat merupakan sumber keuangan

kedua. Selain itu, sumbangan perusahaan pun merupakan sumber dana partai yang penting, malahan

ada kecenderungan bahwa dari tahun ke tahun, sumbangan perusahaan mendominasi sumber

keuangan partai ketimbang dari iuran anggota.

Menurut Hafild (2008) Hal yang terpenting dari pembatasan terhadap jumlah maksimum

sumbangan yang boleh diterima oleh sebuah partai politik adalah pengendalian terhadap conflict of

interests (konflik kepentingan) yang mungkin terjadi dan bagaimana mengatasi lubang-lubang

(loopholes) yang bisa digunakan oleh partai politik untuk meningkatkan jumlah sumbangan yang

dapat mereka terima. Untuk negara Amerika Serikat, yang berlandaskan pada asas demokrasi dan

pelaksanaan hukum yang kuat (strong law enforcement), pengendalian terhadap pengaruh dari

kalangan bisnis diterapkan dengan menetapkan jumlah maksimum yang boleh diterima dari corporate

donors (sumbangan dari perusahaan) lebih kecil jumlahnya daripada jumlah maksimum yang boleh

diterima dari individu.

Hampir semua negara melarang partai politik membuka usaha sendiri atau menanamkan

modalnya pada perusahaan. Hal ini untuk mencegah adanya konflik kepentingan antara kepentingan

8

umum yang seharusnya diperjuangkan oleh partai politik dengan kepentingan perusahaan. Selain itu,

sumbangan dari organisasi massa dan organsiasi non-pemerintah juga dibatasi atau bahkan dilarang.

Di negara federalis, sumbangan pemerintah negara bagian atau pemerintah lokal juga dilarang.

Mengenai subsidi dana publik untuk partai politik, ada yang membolehkan dengan mengatur besarnya

subsidi, tetapi ada juga yang melarang. Kalau ada subsidi, maka subsidi negara diberikan berdasarkan

jumlah suara yang diraih dalam Pemilu atau berdasarkan jumlah sumbangan yang didapat dari

anggota dan masyarakat umum. Ada juga negara yang memberikan tiumbangan secara merata kepada

seluruh partai politik agar adil antara partai besar dan kecil. Secara rinci perbandingan mengenai

aturan-aturan keuangan partai politik dapat dilihat di bawah ini:

1. Sumber Dana

a. Iuran anggota

b. Sumbangan perusahaan

c. Subsidi dana publik

d. Fasilitas publik

e. Sumbangan individual

f. Sumbangan organisasi buruh dan sejenis

g. Sumbangan dari pihak asing

2. Membangun Usaha

Hampir semua negara yang dipelajari melarang partai politik untuk mempunyai usaha,

menanamkan usaha di perusahaan atau memiliki saham di perusahaan-perusahaan untuk

mencegah adanya konflik kepentingan antara partai dengan dunia usaha. Pengecualian adalah di

Ceko untuk kegiatan yang sangat khusus seperti konsultan. Filipina melarang jenis-jenis kegiatan

tertentu untuk usaha pencarian dana partai sedangkan Italia sama sekali tidak mengatur.

3. Batasan Jumlah Biaya Kampanye

Pengaturan mengenai besarnya dana kampanye bervariasi antara satu negara dengan negara

lainnya. Negara seperti Kanada, Jerman, Inggris, Portugal, Filipina dan Thailand membatasi

jumlah dana kampanye untuk partai politik. Sedangkan Ceko, Argentina dan Amerika Serikat

tidak membatasi besarnya dana kampanye.

9

4. Pemisahan Dana Rutin dengan Dana Kampanye

Kebanyakan negara mengatur agar pengelolaan dana rutin partai dipisahkan dengan dana

kampanye. Bahkan sebagian mensyaratkan agar partai membuka rekening khusus untuk

kampanye setiap kandidat.

5. Pengaturan Dana Rutin

Pengaturan tentang dana rutin ini biasanya menyangkut apakah dana rutin ini boleh

disalurkan partai untuk dana kampanye kepada kandidat-kandidat partai. Pengaturan mengenai ini

penting, karena kalau diperbolehkan, maka dana rutin dapat mengatasi kesulitan partai karena

adanya batasan-batasan sumbangan kampanye. Dana rutin biasanya lebih longgar pengaturannya.

6. Keterbukaan Laporan Keuangan

Hampir semua negara yang dipelajari mensyaratkan partai politik membuat laporan keuangan

tahunan yang diumumkan ke publik dan diaudit oleh auditor eksternal.

7. Keterbukaan Dana Partai

Hampir semua negara mewajibkan partai politiknya untuk mengumumkan kepada publik

jumlah sumbangan dan daftar sumbangan yang diterima partai politik kepada publik.

8. Sanksi Pelanggaran Aturan

Sebagian besar negara memberlakukan sanksi administratif terhadap partai politik yang

melanggar aturan-aturan tersebut di atas. Sanksi administratif ini dari mulai yang terberat seperti

dibubarkannya partai, yang sedang seperti tidak dizinkan mengikuti Pemilu atau yang ringan

seperti tidak mendapatkan subsidi dari negara. Walaupun keuangan partai politik sudah diatur

dengan rinci, namun banyak sekali penyelewengan-penyelewengan yang terjadi. Terutama,

banyak terjadi skandal dana partai politik, baik dana operasional biasa atau dana kampanye.

Skandal ini tidak hanya terbatas di negara berkembang tetapi juga banyak terj adi di negara yang

sistem demokrasinya sudah maju. Beberapa skandal malah telah menyebabkan jatuhnya

pemerintahan partai-partai tersebut.

2.5. Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik

Partai politik yang sehat dan kredibel serta proses Pemilihan Umum yang diselenggarakan secara

demokratis, jujur dan adil merupakan modal dasar membangun demokrasi berkredibilitas. Demokrasi

10

berkredibilitas ini merupakan modal dasar terciptanya pemerintah yang solid dan berwibawa dengan

pengawasan efektif dari lembaga legislatif. Demokrasi berkredibilitas ini tidak mungkin terwujud

tanpa adanya transparasi dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas atas kegiatan pembiayaan

politik, baik keuangan partai politik maupun pembiayaan kegiatan Pemilihan Umum. Transparasi

pertanggungjawaban keuangan ini mensyaratkan adanya standar akuntansi keuangan bagi partai

politik, pedoman audit partai politik, dan adanya pedoman, peraturan, dan prosedur pelaporan dana

kampanye pada kegiatan Pemilihan Umum bagi partai politik seperti yang dijelaskan oleh Radikun,

Muslim, Kuncoro (2008)

Salah satu permasalahan besar yang timbul dalam Pemilihan Umum 1999 adalah lemahnya

pengelolaan, pertanggungjawaban dan pengendalian pembiayaan kegiatan politik. Hampir seluruh

partai politik mengalami permasalahan pembiayaan kegiatan politik ini, termasuk pembiayaan calon

legislatif yang mengikuti kampanye politik. Lemahnya sistem pembiayaan ini mengakibatkan tidak

terkendalinya politik uang (money politics), yang melibatkan hampir seluruh partai politik pada

Pemilu tahun 1999 yang lalu.

Beberapa kasus politik yang sedang mencuat sekarang, seperti Bulog Gate dan PT QSAR (Qurnia

Subur Alam Raya) merupakan puncak dari tidak transparannya pengelolaan keuangan partai politik.

Walaupun ada batasan jumlah dana yang boleh diterima oleh partai politik, namun banyak sekali

celah-celah besar yang dimanfaatkan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang berusaha

mempengaruhi posisi partai politik lewat sumbangan yang mereka berikan ke partai-partai tersebut.

Standar akuntansi keuangan yang diusulkan dalam laporan akan disesuaikan dengan undang-undang

yang baru.

Pengguna Laporan Keuangan Partai Politik

Pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi dalam laporan keuangan partai politik:

1. pengurus;

2. anggota;

3. pemerintah, termasuk Mahkamah Agung dan lembaga pengawas partai politik;

4. penyumbang;

5. kreditur; dan

6. publik atau masyarakat luas, terutama konstituen partai politik

Jenis Laporan Keuangan Partai Politik

1. Laporan Keuangan Tahunan

11

Laporan Keuangan Tahunan partai politik merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan

secara periodik. Laporan ini terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktifitas, dan

laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

2. Laporan Keuangan Pemilu

Laporan keuangan Pemilu merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan pada kegiatan

Pemilu, terutama pertanggungjawaban dana kampanye.

Entitas Laporan Keuangan

1. Tujuan dari entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi yang menjadi

pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan partai politik.

2. Entitas pelaporan keuangan partai politik terdiri dari: (a) pengurus tingkat pusat, (b) pengurus

daerah tingkat I, (c) pengurus daerah tingkat II, (d) pengurus tingkat kecamatan, dan (e)

pengurus tingkat desa/kelurahan.

Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan partai politik merupakan laporan keuangan konsolidasi dari seluruh struktur

organisasi partat politik.

2.6. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

Kerangka ini dibuat dengan berdasarkan pada PSAK 45, UU No. 2 dan No. 3 tahun 1999,

perdebatan pada proses RUU Parpol dan Pemilu yang sedang terjadi pada saat laporan ini dibuat,

serta beberapa standar akuntansi keuangan dari negara-negara lain, terutama Inggris.

Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi

keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu partai politik untuk memenuhi

kepentingan para anggota, penyumbang, pemerintah dan pihak lain yang menyediakan sumber

daya bagi partai politik, serta masyarakat luas. Beberapa informasi yang perlu diberikan dalam

laporan keuangan partai politik adalah mengenai kepatuhan terhadap undang-undang tentang

keuangan partai politik serta indikasi adanya politik uang dan konflik kepentingan.

Secara lebih rinci, tujuan laporan keuangan partai politik adalah memberikan informasi

keuangan untuk :

1. Akuntabilitas

12

Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang

dipercayakan kepada partai politik dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui

laporan keuangan partai politik.

2. Manajerial

Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan

partai politik serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang, dan aktiva

bersih.

3. Menyediakan informasi bagi kepatuhan terhadap undang-undang (compliance) dan bebas dari

konflik kepentingan dan politik uang.

2.7. Ruang Lingkup laporan keuangan partai politik, termasuk catatan atas laporan keuangan,

adalah sebagai berikut:

1. Jumlah, sifat, likuiditas, dan fleksibilitas aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu partai politik,

serta hubungan antara aktiva dan kewajiban.

2. Pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih.

3. Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan

antara keduanya.

4. Cara partai politik mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi

pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya.

5. Pertanggungjawaban keuangan partai politik dalam kegiatan Pemilu.

6. Laporan aktivitas partai politik secara rutin, misalnya kegiatan kongres, munas, rapim, malam

dana, pendidikan politik, kegiatan think tank, ulang tahun partai, dan sebagainya.

7. Analisis mengenai kepatuhan terhadap undang-undang, terutama mengenai batasan jumlah

sumbangan, sumber sumbangan, dan identitas penyumbang, pengelolaan keuangan.

8. Catatan mengenai pencatatan akuntansi partai politik, jangka waktu catatan, apakah ada data yang

dimusnahkan, atau tidak lengkap, penyimpanan data, dan sebagainya.

9. Catatan mengenai hibah dan sumbangan yang berbentuk barang dan jasa yang dinilai berdasarkan

harga pasar. Sumbangan-sumbangan yang bersifat spontan dari masyarakat harus dicatat, tetapi

yang menonjol dalam segi jumlah dari satu kelompok harus diberikan perhatian dan catatan

khusus. Setiap laporan keuangan menyediakan informasi yang berbeda, dan informasi dalam

suatu laporan keuangan biasanya melengkapi informasi dalam laporan keuangan yang berbeda.

13

Laporan Keuangan Pemilu

a. Tujuan laporan keuangan Pemilu:

Laporan keuangan Pemilu yang merupakan pertanggungjawaban keuangan pada

kegiatan Pemilu, terutama pertanggungjawaban dana kampanye. Tujuan utama dari laporan

keuangan Pemilu adalah untuk meyajikan informasi mengenai penerimaan dan penggunaan

dana untuk kegiatan kampanye Pemilu.

b. Klasifikasi pendapatan dan beban Pemilu:

Pendapatan Pemilu yang merupakan penerimaan dana dalam kegiatan Pemilu

diklasifikasikan berdasarkan sifat dan sumber dana. Pengklasifikasian sumber dana tersebut

dapat dilakukan antara lain:

(1) Penerimaan kas dari pinjaman, baik pinjaman dari kas partai politik maupun pihak

ketiga.

(2) Penerimaan kas dari sumbangan, yang dipisahkan dari sumber penyumbang, antara lain

perorangan, perusahaan, dan pemerintah.

(3) Penerimaan kas dari iuran anggota

(4) Penerimaan kas dari bunga dan hasil investasi yang diperkenankan lainnya.

2.8. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan oleh Partai Politik di Indonesia

Pengaturan terhadap pengendalian politik uang sebenarnya dapat dijumpai dalam undang-undang

yang mengatur partai politik yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2008 dan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang

Republik Indonesia No. 2 tahun 2008 tentang partai politik:

1. Pasal 34 ayat 1 dan 2 berbunyi: (1) Keuangan Partai Politik bersumber dari: (a) iuran anggota; (b)

sumbangan yang sah menurut hukum; dan (c) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapat Belanja

Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.

2. Pasal 34A ayat 1, 2 dan 3 dimana ayat tersebut berbunyi: Ayat (1) Partai politik wajib

menyampaikan laporan pertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari

dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf c kepada Badan Pemeriksa

14

Keuangan Secara Berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah

tahun anggaran berakhir. Ayat (2) Audit laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3

(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ayat (3) Hasil audit atas laporan pertanggung

jawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada

Partai Politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit.

3. Pasal 35 ayat 1 dan 2, dimana ayat (1) berbunyi, sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal

34 ayat (1) huruf b yang diterima Partai Politik berasal dari: (a) perseorangan anggota Partai

Politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART; (b) perseorangan bukan anggota Partai

Politik, paling banyak senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1

(satu) tahun anggaran;dan (c) perusahaan dan / atau badan usaha, paling banyak senilai Rp

7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan / atau badan usaha

dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran. Ayat (2) berbunyi, sumbangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta

kedaulatan dan kemandirian partai politik.

4. Pasal 37 dimana pengurus Partai Politik di setiap tingkatan organisasi menyusun laporan

pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan setelah tahun anggaran berakhir.

5. Pasal 38 berbunyi hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran

keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terbuka untuk diketahui

masyarakat.

6. Pasal 39 ayat 1, 2, dan 3 dimana ayat (1) pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara

transparan dan akuntabel. Ayat (2) penelolaan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik.

Ayat (3) Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang

meliputi: (a) laporan realisasi anggaran Partai Politik; (b) laporan neraca; dan (c) laporan arus

kas.

Untuk dasar hukum pelaporan dan audit partai politik, tertera secara khusus didalam:

1. Pasal 15 UU No.2 tahun 1999 tentang partai politik, yang menyatakan:

1) Partai politik wajib melaporkan daftar penyumbang beserta laporan keuangannya.

2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) sewaktu-waktu dapat diaudit oleh akuntan

publik.

15

2. Pasal 49 UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum:

Dana kampanye Pemilihan Umum diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya dilaporkan

oleh partai politik peserta Pemilu kepada KPU.

Dalam Emmy Hafild (2008), dari kedua pasal tersebut, melihat bahwa :

c. Tidak diatur secara jelas maksud dan bentuk laporan keuangan dimaksud, sehingga

walaupun IAI memakai PSAK 45, tetapi Mahkamah Agung mengeluarkan format tersendiri.

d. Format laporan keuangan yang ditetapkan MA tidak memenuhi syarat sebagai laporan

keuangan (hanya melaporkan penerimaan dana, pengeluaran dana, dan sisa dana) bahkan

tidak memenuhi PSAK 45 yang ditetapkan oleh IAI.

Terjadi ketidakseragaman dan ketidakcukupan informasi keuangan dalam laporan keuangan yang

disampaikan oleh partai politik.

2.9. Kendala dan Hambatan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam Emmy Hafild (2008), kendala- kendala yang ditemukan dari laporan-laporan

Keuangan, menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan-laporan tersebut mengikuti Pedoman Akuntansi Keuangan dan Penyusunan

Laporan Keuangan Partai Politik yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yaitu hanya

merupakan laporan penerimaan dan pengeluaran dana. Laporan ini tidak memenuhi syarat

untuk disebut sebagai laporan keuangan, dan tidak sebagaimana lazimnya sebuah laporan

keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan rugi laba, laporan aktivitas,

dan laporan arus kas beserta catatan laporan keuangan yang menyertainya.

2. Ikatan Akuntansi Indonesia menetapkan bahwa untuk laporan keuangan partai politik dapat

dipakai PSAK 45. Maka jika merujuk pada pedoman akuntansi yang dikeluarkan IAI,

laporan-laporan tersebut tidak memenuhi standar yang dikeluarkan IAI.

3. Sistem dan prosedur akuntansi yang digunakan hanya terdiri dari buku kas umum, buku kas

pembantu, dan buku kas.

4. Laporan hanya disusun dengan dasar kas bukan akrual dan tidak akan dapat digunakan

sebagai bahan penyusunan laporan keuangan selayaknya.

5. Laporan itu hanya merupakan laporan keuangan Dewan Pimpinan Pusat Partai, bukan

merupakan laporan konsolidasi partai dari tingkat ranting, cabang, daerah dan wilayah.

16

Berbagai Jenis Peraturan Keuangan Politik

Jenis Peraturan Keuangan

Politik

Keterangan Contoh

1. Kondisi-kondisi ke-

uangan yang mengatur

pencalonan sebagai

pejabat pemerintahan

Peraturan untuk mengurangi

pencalonan yang asal-asalan,

menjamin kelayakan kandidat,

dan menjamin mereka yang

mencalonkan diri sebagai pejabat

pemerintahan tidak terlibat dalam

transaksi keuangan ilegal.

Deposito untuk kandidat pejabat

pemerintahan

Peraturan-peraturan tentang

pelaporan harta kekayaan oleh

kandidat pejabat pemerintahan

2. Meningkatkan

transparansi keuangan

melalui pengungkapan

(laporan keuangan)

Mewajibkan partai-partai politik,

kandidat pemilu, dan terkadang

pihak ketiga untuk melaporkan

transaksi keuangan mereka.

Selain pengungkapan keuangan

kampanye, partai-partai politik

dapat diwajibkan untuk

melaporkan pengelolaan

keuangan operasional mereka.

Kewajiban untuk melaporkan

keuangan biasanya dilandasi

peraturan-peraturan tentang

pembukuan bagi mereka yang

bertugas menyerahkan laporan.

Peraturan-peraturan peng-

ungkapan untuk para kandidat,

partai-partai politik, dan/atau

pihak ketiga (Contohnya Komite

Aktivitas Politik di A.S.)

Pengungkapan selama dan/atau

setelah kampanye pemilu

3. Larangan sebagian bentuk

sumbangan dan

pengeluaran

Ditujukan untuk menghindari

pengaruh dari pihak-pihak yang

tidak diinginkan dan melarang

bentuk-bentuk kampanye tertentu

yang dianggap tidak layak;

ketaatan pada hukum sering kali

susah untuk diawasi.

Larangan-larangan untuk tipe

sumbangan tertentu, seperti

sumbangan asing atau anonim,

atau dari perusahaan-

perusahaan, serikat buruh, atau

kontraktor pemerintah

Larangan-larangan untuk tipe

pengeluaran tertentu

17

4. Batas sumbangan dan

pengeluaran

Ditujukan untuk mengurangi

ketergantungan dan membatasi

pengaruh donatur-donatur

tertentu (batas sumbangan) dan

mengurangi pengeluaran

keseluruhan saat kampanye

pemilu atau menyamaratakan

kesempatan persaingan (batas

pengeluaran); ketaatan pada

hukum sering kali sulit diawasi.

Batas sumbangan (per

sumbangan atau selama suatu

periode seperti kampanye

pemilu atau setahun)

Batas pengeluaran (per partai

politik atau kandidat, biasanya

disesuaikan dengan ukuran

dapil)

5. Ketentuan pembiayaan /

subsidi oleh APBN

Mengatur baik secara langsung

maupun tak langsung dukungan

untuk partai-partai politik

dan/atau para kandidat. Sering

kali ditujukan untuk

menyamaratakan kesempatan

bersaing (bersamaan dengan

batas pengeluaran) atau untuk

memberikan kesempatan

didengar yang sama oleh calon

pemilih; cenderung mudah untuk

dikelola dan diawasi, meskipun

rumit mengawasi penggunaan

uang tersebut.

Subsidi dari pemerintah

Keringanan pajak dan subsidi

dalam bentuk tak langsung

seperti akses media, transportasi,

atau lokasi rapat gratis atau

disubsidi

6. Memastikan fasilitas

negara tidak diperguna-

kan untuk menguntung-

kan atau merugikan partai

politik atau kandidat

mana pun

Ditujukan untuk menghindarkan

administrasi Negara dari nuansa

politik dan mencegah keuntungan

yang tidak semestinya dimiliki

oleh petahana. Peraturan-

peraturan demikian dapat

disertakan dalam peraturan

tentang pemilu dan partai politik;

dapat juga dicakup oleh peraturan

tentang administrasi negara—

Ketentuan-ketentuan umum

yang mewajibkan pejabat publik

untuk memperlakukan aktor-

aktor politik secara adil

Peraturan-peraturan tentang

penggunaan sumber daya

pemerintahan oleh petahana

Tindakan-tindakan pencegahan

untuk mengontrol penggunaan

18

yang terkenal sulit untuk

ditegakkan.

fasilitas publik untuk keperluan

pemilu

Peraturan-peraturan penyiaran

politik yang mengharuskan

media massa untuk netral

Keseluruhan peraturan tentang

kemungkinan konflik

kepentingan

7. Peraturan-peraturan untuk

menghilangkan praktek

jual-beli suara dan hal-hal

sejenis akibat pengaruh

dari orang lain

Hampir semua negara di dunia

melarang praktek jual-beli suara,

meskipun penafsirannya

bervariasi. Beberapa negara juga

menerapkan larangan khusus

untuk usaha memengaruhi pihak-

pihak yang terlibat secara

langsung dalam penyelenggaraan

pemilu.

Larangan pemberian/janji

pemberian hadiah untuk

memengaruhi proses

pemungutan suara

Larangan pemberian hadiah oleh

aktor politik selama periode

prapemilu, apapun maksud atau

dampaknya terhadap proses

pemungutan suara

Sanksi untuk praktek suap

terhadap petugas TPS atau pihak

lain yang terlibat dalam proses

pemilu

19

8. Penegakan bentuk-bentuk

peraturan di atas

Peraturan-peraturan tentang

institusi yang berwenang

menegakkan peraturan-peraturan

di atas, termasuk melakukan

investigasi dan menerapkan

sanksi kepada pelanggar.

Mengatur dan menegakkan

lembaga-lembaga dan

mandatnya

Ketentuan-ketentuan untuk

melindungi lembaga-lembaga

tersebut dari interferensi politik

Peraturan-peraturan tentang

prosedur pengaduan dan sanksi

Peraturan-peraturan lain tentang

kode etik dan konflik

kepentingan

3. BAB III

Penutup

Partai politik yang sehat dan kredibel serta proses Pemilihan Umum yang diselenggarakan secara

demokratis, jujur dan adil merupakan modal dasar membangun demokrasi berkredibilitas. Demokrasi

berkredibilitas ini merupakan modal dasar terciptanya pemerintah yang solid dan berwibawa dengan

pengawasan efektif dari lembaga legislatif. Demokrasi berkredibilitas ini tidak mungkin terwujud tanpa

adanya transparasi dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas atas kegiatan pembiayaan politik, baik

keuangan partai politik maupun pembiayaan kegiatan Pemilihan Umum. Transparasi pertanggungjawaban

keuangan ini mensyaratkan adanya standar akuntansi keuangan bagi partai politik, pedoman audit partai

politik, dan adanya pedoman, peraturan, dan prosedur pelaporan dana kampanye pada kegiatan Pemilihan

Umum bagi partai politik seperti yang dijelaskan oleh Radikun, Muslim, Kuncoro (2008)

20

DAFTAR PUSTAKA

Basri, Seta. 2012. Sistem Politik Indonesia.

Bastian, Indra. 2002 & 2007. Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik. Edisi pertama. Penerbit Erlangga.

Jakarta.

Bawengan, G. A, 1973. Pengantar Psychologi Kriminal, Pradnya Paramita, Jakarta

Budiarjo, Miriam. 1989. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia. Halaman: 59

Darimana Sumber Dana Partai.

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=241030:-darimana-

sumber-dana-partai&catid=77:fokusutama&Itemid=131. 5 April 2012.

Evans, Kevin Raymond. 2003. Sejarah Partai Politik di Indonesia

Ghiselli, Edwin E.; John P. Campbell and Sheldon Zedeck. 1981. Measusurement Theory for the

Behavioral Sciences. New York: W.H. Freeman and Company.

Global Corruption Report, 2009. Kasus-kasus dana kampanye di negara lain dapat dilihat dalam

Transparency International, terutama dalam halaman 144-196.

Gray. R., D. L. Owen, dan C. Adams. 1996. Accounting and Accountability: Changes and Challenges in

Corporate Social and Environmental Reporting. Prentice-Hall, Inc. London

Hafild, Emmy. 2008. Struktur dan Karakteristik. Laporan Studi Standar Akuntansi Keuangan Khusus

Partai Politik. Halaman: 23-28

Hafild, Emmy. 2008. Tinjauan Terhadap Praktek Pelaporan Keuangan Partai Politik. Laporan Studi

Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik. Halaman: 29-36

Hafild, Emmy. Laporan Studi: Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik. Jakarta: Transparency

International Indonesia dan IFES. 2003.

http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik

http://sikluscom.blogspot.com/2011/12/rangkuman-sistem-dan-klasifikasi-partai.html

http://www.academia.edu/4576180/makalah_pengantar_ilmu_politik_tentang_partai_politik

Humaniora vol. 13, No. 2, Desember 2009. 111-116. Depok: Universitas Indonesia. 2009.

ICW, 2009: Mekanisme Keuangan Partai Politik dan Implikasinya Terhadap Proses Demokratisasi di

Indonesia.

ICW: Banyak Parpol Tak Punya Laporan Keuangan. www.hukumonline.com. 13 September 2012.

21

IFES, 2009. Studi Tentang Partai yang Melaporkan Laporan Keuangan Tahun 2009 ke Mahkamah Agung.

IFES .2013. Pelatihan Deteksi dan Penegakan (Tide) “Buku Pedoman Pengawasan Keuangan Politik”.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2003

Kariyoto. 2009 AKUNTANSI PARTAI POLITIK.

Keuangan Parpol Tak Bisa Diaudit.

http://nasional.kompas.com/read/2011/10/10/19355380/Keuangan.Parpol.Tak.Bisa.Diaudit. 10 Oktober

2011.

Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,

Pramono, Sidik. Pengendalian Keuangan Partai Politik. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata

Pemerintahan. 2011.

Radikun, dkk. 2008. Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik.

Rohmah. Lailatur. 2011. Persepsi Mahasiswa Akuntansi Unesa Tentang Pengaruh Transparansi Dan

Akuntabilitas Keuangan Partai Politik Terhadap Kinerja Partai Dan Upaya Pemberantasan Kejahatan

Kerah Putih

Schefold, Dian. 1995. Background and Basic Principles of Financing of Political Parties, dalam Political

Parties in Democracy.

Siaran Pers BPK, 2011.Penguatan Akuntabilitas Keuangan Negara Terkait Dana Politik.

http://www.bpk.go.id/web/?p=10544. 28 November 2011.

Soebagio. Distorsi dalam Transisi Demokrasi di Indonesia, dalam Jurnal Makara, Sosial

Sri Irvana Sari. 2008. Analisis Sistem Pengendalian Intern Partai Politik Dalam Rangka Menghadapi

Pemilihan Umum Legislatif 2009

Sujatmika. Marita. 2014.Laporan Keuangan Partai Politik. Proposal Penelitian Hibah Fundamental.

Kemenristek & Dikti RI.

Supriyanto, Didik. Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Politik: Review terhadap PP No. 5/2009 dalam

Rangka Penyusunan Peraturan Pemerintah Baru Berdasar UU No. 2/2011, dalam “Dana Kampanye:

Pengaturan Tanpa Makna”. Jurnal Perludem vol 3 Mei 2012. Jakarta: Yayasan Perludem. 2012.

Suryaningsum, Sri. 2005. Membangun Komunikasi dan Budaya Organisasi Dengan Meningkatkan

Kecerdasan Emosional ( Penulis ke 2). Jurnal Media Mahardhika Volume 3 nomor 3 Mei 2005

Suryaningsum, Sri. 2008. Perspektif Struktur Organisasi (Tinjauan sebagai Pengubah Perilaku). Jurnal

Pendidikan Akuntansi Indonesia

22

Thesing, Josef. 1995. Transformation, Democracy and Political Parties, The Role and Significance of

Parties, dalam Political Parties in Democracy. Editor: Josef Thesing dann Wilhem Hofmeister.

Konrad Adenauer Stiftung.

Transparansi Akuntabilitas dan Audit Laporan Keuangan Partai Politik

http://www.jtanzilco.com/main/index.php/component/content/article/1-kap-news/394-transparansi

akuntabilitas dan audit laporan keuangan partai politik. 22 Februari 2012.

Undang- Undang No. 2 tahun 2009 tentang Partai Politik. Pasal 14.

Undang- Undang No. 2 tentang 2009 tentang Partai Politik. Pasal 15.

Undang- Undang No. 3 tahun 2009 tentang Pemilu. Pasal 48 dan49

Undang-Undang Dasar 1945 dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 2/2008 Jo UU No.2/2011 Tentang Partai Politik dan Undang-Undang No. 14/2008

Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

Tentang Partai Politik.