• Home

  • Documents

  • Perda No - jdih.setjen.kemendagri.go.id SELATAN_… · Tahun 1997 Teknik Penyusunan Peraturan...
6

Perda No - jdih.setjen.kemendagri.go.id SELATAN_… · Tahun 1997 Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Berü Rancangan ... PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH KOTA PENJELASAN

  • Upload
    dothuy

  • View
    220

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Perda No - jdih.setjen.kemendagri.go.id SELATAN_… · Tahun 1997 Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Berü Rancangan ... PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH KOTA PENJELASAN
Page 2: Perda No - jdih.setjen.kemendagri.go.id SELATAN_… · Tahun 1997 Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Berü Rancangan ... PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH KOTA PENJELASAN
Page 3: Perda No - jdih.setjen.kemendagri.go.id SELATAN_… · Tahun 1997 Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Berü Rancangan ... PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH KOTA PENJELASAN
Page 4: Perda No - jdih.setjen.kemendagri.go.id SELATAN_… · Tahun 1997 Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Berü Rancangan ... PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH KOTA PENJELASAN
Page 5: Perda No - jdih.setjen.kemendagri.go.id SELATAN_… · Tahun 1997 Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Berü Rancangan ... PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH KOTA PENJELASAN
Page 6: Perda No - jdih.setjen.kemendagri.go.id SELATAN_… · Tahun 1997 Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Berü Rancangan ... PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH KOTA PENJELASAN

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG - jdih.setjen.kemendagri.go.id file1 pemerintah kota singkawang peraturan daerah kot a singkawang nomor 3 tahun 2012 tentang pembentukan badan penanggulangan

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG - jdih.setjen.kemendagri.go.id file1 pemerintah kota singkawang peraturan daerah kot a singkawang nomor 3 tahun 2012 tentang pembentukan badan penanggulangan

Documents
BUPATI SUMBAWA BARAT - jdih.setjen.kemendagri.go.id BARAT_25_2011.pdf · Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

BUPATI SUMBAWA BARAT - jdih.setjen.kemendagri.go.id BARAT_25_2011.pdf · Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Documents
2 · - 3 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

2 · - 3 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

Documents
Pemerintah Kabupaten Banjar · Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar

Pemerintah Kabupaten Banjar · Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar

Documents
PEMERINTAH KABUPATEN BARRU - jdih.setjen.kemendagri.go.id file1 pemerintah kabupaten barru peraturan daerah kabupaten barru nomor 7 tahun 2012 tentang pertambangan mineral dan batubara

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU - jdih.setjen.kemendagri.go.id file1 pemerintah kabupaten barru peraturan daerah kabupaten barru nomor 7 tahun 2012 tentang pertambangan mineral dan batubara

Documents
BUPATI BOMBANA - jdih.setjen.kemendagri.go.id · b. bahwa dengan memperhatikan Surat Pengantar, Surat Rekomendasi Berita Acara Musyawarah Pemerintah Daerah Pemerintah Desa, BPD dan

BUPATI BOMBANA - jdih.setjen.kemendagri.go.id · b. bahwa dengan memperhatikan Surat Pengantar, Surat Rekomendasi Berita Acara Musyawarah Pemerintah Daerah Pemerintah Desa, BPD dan

Documents
DAERAH - jdih.setjen.kemendagri.go.id · Unuai Pemerintahan antsi? Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi ... 3. Bupati adalah Bupati Konav e Selatan; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DAERAH - jdih.setjen.kemendagri.go.id · Unuai Pemerintahan antsi? Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi ... 3. Bupati adalah Bupati Konav e Selatan; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Documents
PEMERINTAH KABUPATEN BONE - jdih.setjen.kemendagri.go.id · tempat tinggal, kegiatan keagamaaan ... Fungsi bangunan gedung di wilayah Kabupaten Bone digolongkan dalam ... perhotelan,

PEMERINTAH KABUPATEN BONE - jdih.setjen.kemendagri.go.id · tempat tinggal, kegiatan keagamaaan ... Fungsi bangunan gedung di wilayah Kabupaten Bone digolongkan dalam ... perhotelan,

Documents
SALINAN - jdih.setjen.kemendagri.go.id file3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

SALINAN - jdih.setjen.kemendagri.go.id file3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

Documents
BUPATI KEPULAUAN MERANTI - jdih.setjen.kemendagri.go.id file11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang di buat oleh BPD bersama Kepala Desa; 12. Anggaran Pendapatan

BUPATI KEPULAUAN MERANTI - jdih.setjen.kemendagri.go.id file11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang di buat oleh BPD bersama Kepala Desa; 12. Anggaran Pendapatan

Documents
PERENCANAAN DESA perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Untuk melaksanakan kewenangan lokal bersakala desa

PERENCANAAN DESA perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Untuk melaksanakan kewenangan lokal bersakala desa

Documents
PEMERINTAH KABUPATEN POSO - jdih.setjen.kemendagri.go.id file1 pemerintah kabupaten poso peraturan daerah kabupaten poso nomor 6 tahun 2010 tentang irigasi dengan rahmat tuhan yang

PEMERINTAH KABUPATEN POSO - jdih.setjen.kemendagri.go.id file1 pemerintah kabupaten poso peraturan daerah kabupaten poso nomor 6 tahun 2010 tentang irigasi dengan rahmat tuhan yang

Documents
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG - … · PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN ... 13/Per/M.KUKM/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program ... peraturan perundang-undangan dan kebijakan

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG - … · PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN ... 13/Per/M.KUKM/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program ... peraturan perundang-undangan dan kebijakan

Documents
DEMOKRATISAS PRODUK HUKUM - core.ac.uk fileoleh Pemerintah Daerah yang dibatalkan oleh Pemerintah Pusat, ka rena bertentangan dengan peraturan perundang-undanganyang lebih tinggi dan

DEMOKRATISAS PRODUK HUKUM - core.ac.uk fileoleh Pemerintah Daerah yang dibatalkan oleh Pemerintah Pusat, ka rena bertentangan dengan peraturan perundang-undanganyang lebih tinggi dan

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN … filec. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 ... peraturan perundang-undangan. 6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah,

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN … filec. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 ... peraturan perundang-undangan. 6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah,

Documents
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO - jdih.setjen.kemendagri.go.id · Dengan nama retribusi tempat pelelangan dipungut retribusi atas pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO - jdih.setjen.kemendagri.go.id · Dengan nama retribusi tempat pelelangan dipungut retribusi atas pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan

Documents
BAB IV A. - eprints.radenfatah.ac.ideprints.radenfatah.ac.id/661/4/BAB IV.pdf · 49 pemerintah. Misalnya tunduk dan patuh terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah

BAB IV A. - eprints.radenfatah.ac.ideprints.radenfatah.ac.id/661/4/BAB IV.pdf · 49 pemerintah. Misalnya tunduk dan patuh terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah

Documents
MENUJU INSTITUSI PEMERINTAH YANG BEKERJA ... Documents/Standards...Perundang-undangan) berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

MENUJU INSTITUSI PEMERINTAH YANG BEKERJA ... Documents/Standards...Perundang-undangan) berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Documents
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG - pangkalpinang.bpk.go.idpangkalpinang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/10/Perda_Kab-Belitung...Peraturan Perundang-undangan ... Peraturan Pemerintah

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG - pangkalpinang.bpk.go.idpangkalpinang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/10/Perda_Kab-Belitung...Peraturan Perundang-undangan ... Peraturan Pemerintah

Documents
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA...pengaturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk perundang- ... tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA...pengaturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk perundang- ... tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Documents
BUPATI BOYOLALI - jdih.setjen.kemendagri.go.id · Pemerintah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah ... Boyolali Nomor 107); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011

BUPATI BOYOLALI - jdih.setjen.kemendagri.go.id · Pemerintah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah ... Boyolali Nomor 107); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA AIR MINUM …hukor.depkes.go.id/uploads/produk_hukum/PP No. 16... · penyediaan air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2)Pemerintah

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA AIR MINUM …hukor.depkes.go.id/uploads/produk_hukum/PP No. 16... · penyediaan air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2)Pemerintah

Documents
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK - jdih.setjen.kemendagri.go.id fileMenimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan serta sebagai upaya melindungi hak

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK - jdih.setjen.kemendagri.go.id fileMenimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan serta sebagai upaya melindungi hak

Documents
PEMERINTAH PROVINSI RIAU - jdih.setjen.kemendagri.go.id · Rakyat dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi ... undangan yang berlaku : c. bahwa dalam rangka terselenggaranya ... (Lembaga

PEMERINTAH PROVINSI RIAU - jdih.setjen.kemendagri.go.id · Rakyat dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi ... undangan yang berlaku : c. bahwa dalam rangka terselenggaranya ... (Lembaga

Documents
PEMERINTAH PROVINSI RIAU - jdih.setjen.kemendagri.go.id filesinkronisasi, pemberian dukungan/bantuan, monitoring dan evaluasi di bidang perangkat pamerintahan daerah dan kependudukan,

PEMERINTAH PROVINSI RIAU - jdih.setjen.kemendagri.go.id filesinkronisasi, pemberian dukungan/bantuan, monitoring dan evaluasi di bidang perangkat pamerintahan daerah dan kependudukan,

Documents
SALINAN - jdih.setjen.kemendagri.go.id filemusyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa

SALINAN - jdih.setjen.kemendagri.go.id filemusyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa

Documents
PEMERINTAH KOTA PASURUAN - jdih.setjen.kemendagri.go.id · pemerintah kota pasuruan s a l i n a n peraturan daerah kota pasuruan nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi pemakaian kekayaan

PEMERINTAH KOTA PASURUAN - jdih.setjen.kemendagri.go.id · pemerintah kota pasuruan s a l i n a n peraturan daerah kota pasuruan nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi pemakaian kekayaan

Documents
GUBERNURLAMPUNG - jdih.setjen.kemendagri.go.id · pemerintahan yang telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kebutuhan organisasi pemerintahan daerah telah ditetapkan struktur

GUBERNURLAMPUNG - jdih.setjen.kemendagri.go.id · pemerintahan yang telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kebutuhan organisasi pemerintahan daerah telah ditetapkan struktur

Documents
·PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO - jdih.setjen.kemendagri.go.id Mojokerto No. 4 Tahun... · KO fA MOJOKl:R . ro . I PENJEI.ASA'.\l UMU1'.! Dalam rncwujudkan penyelenggaraan pemcrintahan

·PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO - jdih.setjen.kemendagri.go.id Mojokerto No. 4 Tahun... · KO fA MOJOKl:R . ro . I PENJEI.ASA'.\l UMU1'.! Dalam rncwujudkan penyelenggaraan pemcrintahan

Documents
BUPATI BOM BAN A - jdih.setjen.kemendagri.go.id · dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

BUPATI BOM BAN A - jdih.setjen.kemendagri.go.id · dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Documents