Perda KLU No 10 Tahun 2014 ( Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 )

BUPATI LOMBOK UTARAPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARANOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANGPERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 183 ayat (2) Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atasUndang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah,Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peratuaran DaerahTentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahdisertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepadaDewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatandan Belanja Darah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja PemerintahDaerah Tahun 2014 yang dijabarkan dalam kebijakan umum APBDserta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersamaantara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Lombok Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentangPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2014.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 TentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran

- 2 -

Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4400 );

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 TentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat,Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentangPembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi NusaTenggara Barat (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4872) ;

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 30 Tahun 2011tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 59), Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentangKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan danAnggota DPRD (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan Peraturan PemerintahNomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga AtasPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentangKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan danAnggota DPRD (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4712) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentangSistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SistemInformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang HibahKepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- 3 -

Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4577);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentangPedoman Penyusunan dan Penerapan Standar PelayananMinimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4585) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4592);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4614) ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang TataCara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta KedudukanKeuangan Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayahProvinsi sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata CaraPelaksanaan Tugas dan Wewenang serta KedudukanKeuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayahProvinsi;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentangStandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 );

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentangPinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5219 );

22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 PengadaanBarang dan Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2011tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa InstansiPemerintah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman EvaluasiRancangan Peraturan Daerah tentang PertanggungjawabanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah danRancangan Peraturan Kepala Daerah tentang PenjabaranPertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah.

- 4 -

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 2Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok UtaraTahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran DaerahTahun 2010 Nomor 2 );

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran DaerahKabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 3, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 4Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010Nomor 4,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten LombokUtara Nomor 4);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 5Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten LombokUtara Nomor 5);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 210Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten LombokUtara Nomor 6);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang MenjadiKewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten LombokUtara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara nomor10 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenLombok Utara Tahun 2010 Nomor 10);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 11Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan PerangkatDaerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran DaerahKabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 11,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok UtaraNomor 11),sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2012tentang Perubahan atas Peraturan Daerah KabupatenLombok Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang PembentukanSusunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten LombokUtara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenLombok Utara Nomor 25).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARAdan

BUPATI LOMBOK UTARA

- 5 -

MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semulaberjumlah Rp. 546.610.951.926,37 bertambah sejumlah Rp. 65.407.723.494,40sehingga menjadi Rp. 612.218.675.420,77 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatana. Semulab. Bertambah/(Berkurang)

Rp.Rp.

508.720.948.365,3765.536.631.239,75

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 574.257.579.605,12

2. Belanjaa. Semulab. Bertambah/(Berkurang)

Rp.Rp.

540.574.951.926,3765.443.723.494,40

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 606.018.675.420,77Surplus/(Defisit) setelah Perubahan (31.761.095.815,65)3. Pembiayaana. Penerimaan1). Semula2). Bertambah/(Berkurang)

Rp.Rp.

37.890.003.561,00(123.907.745,35)

Jumlah pembiayaan penerimaan setelah Perubahan Rp. 37.761.095.815,65b. Pengeluaran1). Semula2). Bertambah/(Berkurang)

Rp.Rp.

6.036.000.000,00(36.000.000,00)

Jumlah pembiayaan pengeluaran setelah Perubahan Rp. 6.000.000.000,00Sisa lebih pembiayaan setelah perubahan Rp. 00,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :a.Pendapatan Asli Daerah1). Semula2). Bertambah/(Berkurang)

Rp.Rp.

50.000.000.000,005.948.698.383,00

Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 55.948.698.383,00b.Dana perimbangan1). Semula2). Bertambah/(Berkurang)

Rp.Rp.

417.394.923.912,00(3.062.769.462,00)

Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 414.332.154.450,00c.Lain-lain Pendapatan daerahyang sah1). Semula2). Bertambah/(Berkurang)

Rp.Rp.

41.326.024.453,3762.650.702.318,75

Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 103.976.726.772,12

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aterdiri dari jenis pendapatan:

- 6 -

a. Pajak Daerah1). Semula2). Bertambah/(Berkurang

Rp.Rp.

28.869.980.987,005.470.000.000,00

Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 34.339.980.987,00b. Retribusi Daerah

1). Semula2). Bertambah/(Berkurang

Rp.Rp.

11.235.000.000,00694.400.234,00

Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 11.929.400.234,00c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan


Rp.Rp.

1.406.334.527,0000,00

Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 1.406.334.527,00d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah


Rp.Rp.

8.488.684.486,00(215.701.851,00)

Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 8.272.982.635,00(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis pendapatan:a. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak


Rp.Rp.

24.232.866.912,00(3.062.769.462,00)

Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 21.170.097.450,00b.Dana Alokasi Umum


Rp.Rp.

339.993.327.000,0000,00

Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 339.993.327.000,00c. Dana Alokasi Khusus


Rp.Rp.

53.168.730.000,0000,00

Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 53.168.730.000,00(4) Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari jenis pendapatan:a.Bagi hasil pajak dari Provinsi


Rp.Rp.

13.734.676.453,3718.992.962.318,75

Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 32.727.638.772,12b.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus


Rp.Rp.

27.591.348.000,0018.187.740.000,00

Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 45.779.088.000,00c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya


Rp.Rp.

00,0025.470.000.000,00

Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 25.470.000.000,00

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- 7 -

(1) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiridari jenis belanja :

a.Belanja Pegawai1). Semula2). Bertambah/(Berkurang

Rp.Rp.

201.708.949.327,8017.849.336.050,44

Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 219.558.285.378,24b.Belanja Hibah


Rp.Rp.

4.815.000.000,002.730.000.000,00

Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 7.545.000.000,00c. Belanja Bantuan Sosial


Rp.Rp.

5.361.000.000,009.614.000.000,00

Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 14.975.000.000,00d.Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa


Rp.Rp.

340.000.000,0000,00

Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 340.000.000,00e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/kab/Kota dan Pemdes dan Parpol


Rp.Rp.

17.163.980.680,00276.750.000,00

Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 17.440.730.680,00f. Belanja Tidak Terduga


Rp.Rp.

1.000.000.000,0000,00

Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00(2) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis belanja :a.Belanja Pegawai


Rp.Rp.

49.133.197.456,0075.611.700,00

Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 49.208.809.156,00b.Belanja Barang dan Jasa


Rp.Rp.

124.370.321.278,538.578.462.848,00


- 8 -

c. Belanja Modal1). Semula2). Bertambah/(Berkurang

Rp.Rp.

136.682.503.184,0426.219.562.895,96


Pasal 4(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :a. Penerimaan Pembiayan


Rp.Rp.

37.890.003.561,00(128.907.745,35)

Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 37.761.095.815,65b.Pengeluaran Pembiayan


Rp.Rp.

6.036.000.000,00(36.000.000,00)

Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 6.000.000.000,00(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis pembiayaan:a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya


Rp.Rp.

37.765.003.561,00(128.907.745,35)

Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 37.636.095.815,65b. Pencairan Dana Cadangan


Rp.Rp.

00,0000,00

Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 00,00c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan


Rp.Rp.

00,0000,00

Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 00,00d. Penerimaan Kembali Dana Bergulir


Rp.Rp.

125.000.000,0000,00

Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 125.000.000,00(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan:a. Pembentukan dana cadangan

- 9 -


Rp.Rp.

00,0000,00

Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 00,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah1). Semula2). Bertambah/(Berkurang

Rp.Rp.

6.000.000.000,0000,00


c. Pembayaran Pokok Utang1). Semula2). Bertambah/(Berkurang

Rp.Rp.

36.000.000,00(36.000.000,00)

Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 00,00d. Pemberian Pinjaman Daerah


Rp.Rp.

00,0000,00

Jumlah Dana setelah Perubahan Rp. 00,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiridari :

- 10 -

1. Lampiran I2. Lampiran II3. Lampiran III4. Lampiran IV5. Lampiran V

6. Lampiran VI7. Lampiran VII8. Lampiran VIII9. Lampiran IX10. Lampiran X11. Lampiran XI

12. Lampiran XII13. Lampiran XIII

:::::

::::::

::

Ringkasan Perubahan APBD.Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan PemerintahanDaerah dan Organisasi.Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,Organisasi, Program dan Kegiatan.Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan danKeterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalamKerangka Pengelolaan Keuangan Negara.Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan.Daftar Piutang Daerah.Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset TetapDaerah;Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asetlainnya;Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yangbelum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahunanggaran ini;Daftar dana cadangan daerah; danDaftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiLandasan Operasional Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2014 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten LombokUtara.

Ditetapkan di Tanjungpada tanggal 2 September 2014BUPATI LOMBOK UTARA,

H. DJOHAN SJAMSUDiundangkan di Tanjungpada tanggal 2 September 2014SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK UTARA,

- 11 -

H. S U A R D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2014 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BAGIAN HUKUMDAN ORGANISASI

MUHADI, SHNIP. 1968420 199303 1 016

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSATENGGARA BARAT NOMOR ..... TAHUN 2014

Documents

Perda KLU No 10 Tahun 2014 ( Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 )