i

PERCERAIAN DENGAN ALASAN SUAMI PECANDU NARKOBA

DAN TIDAK MENJALANKAN KEWAJIBAN DALAM RUMAH TANGGA

DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN PERUNDANG-UNDANGAN

DI INDONESIA

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor:

/Pdt.G/ /PA.Sal)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Hukum Islam

Oleh :

ANISAH

NIM :

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI’AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SALATIGA

ii

iii

PERCERAIAN DENGAN ALASAN SUAMI PECANDU NARKOBA

DAN TIDAK MENJALANKAN KEWAJIBAN DALAM RUMAH TANGGA

DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN PERUNDANG-UNDANGAN

DI INDONESIA

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor:

/Pdt.G/ /PA.Sal)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh:

Anisah

NIM

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI’AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA (IAIN)

SALATIGA

iv

NOTA PEMBIMBING

Lamp : (empat) eksemplar

Hal : Pengajuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga

Di Salatiga

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Disampaikan dengan hormat, setelah dilaksanakan bimbingan, arahan

dan koreksi, maka naskah skripsi mahasiswa:

Nama : Anisah

NIM : - -

Jurusan : Syari’ah

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyyah

Judul : Perceraian Dengan Alasan Suami

Pecandu Narkoba Dan Tidak

Menjalankan Kewajiban Dalam Rumah

Tangga Dalam Perspektif Fikih Dan

Perundang-Undangan di Indonesia

(Studi Putusan Pengadilan Agama

Salatiga Nomor:

/Pdt.G/ /PA.Sal)

dapat diajukan kepada Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga untuk diujikan dalam

sidang munaqosyah.

Dimikian nota pembimbing ini dibuat, untuk menjadi perhatian dan

digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Salatiga, Desember

Pembimbing,

Drs. Machfudz, M. Ag,

NIP.

v

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)SALATIGA

FAKULTAS SYARI’AH

Jl. NakulaSadewa V No. Telp.( ) Fax Salatiga

Website :www.iainsalatiga.ac.id. E-mail:administrasi@stainsalatiga.ac.id.

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

PERCERAIAN DENGAN ALASAN SUAMI PECANDU

NARKOBA DAN TIDAK MENJALANKAN KEWAJIBAN

DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSEPKTIF FIKIH

DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA NOMOR:

/Pdt.G/ /PA.Sal)

Oleh:

ANISAH

NIM:

Telah dipertahankan di depan sidang Munaqosyah Skripsi Fakultas Syari’ah,

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, pada hari selasa tanggal

Desember dan telah dinyataka nmemenuhi salah satu syarat guna

memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Dewan Sidang Munaqasah

Ketua Sidang : Dr. H. Muh Irfan Helmy, Lc., M.A. :

SekretarisSidang : Drs. Machfudz, M. Ag. :

Penguji I : Drs. Badwan, M. Ag :

Penguji II : Dr. Ilyya Muhsin, M. Si. :

Salatiga, Desember

Dekan Fakultas Syari’ah

Dra. Siti Zumrotun, M. Ag.

NIP.

vi

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anisah

NIM : - -

Jurusan : Ahwal Al Syaksiyyah

Program Studi : Syari’ah

Judul : PERCERAIAN DENGAN ALASAN SUAMI

PECANDU NARKOBA DAN TIDAK

MENJALANKAN KEWAJIBAN DALAM

RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF

FIKIH DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI

INDONESIA (Studi Putusan Pengadilan Agama

Salatiga Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal)

menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya

sendiri, bukan jiplaan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang

lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik

ilmiah.

Salatiga, Desember

Yang menyatakan

Anisah

NIM:

vii

MOTTO

Berangkatlah, baik kamu merasa ringan atau berat dan berjihadlah

dengan harta dan jiwamu... (At-Taubah: ).

SELESAIKAN APA YANG KAMU PILIH !

viii

PERSEMBAHAN

Atas nama cinta dan kasih dari dalam jiwa, skripsi ini penulis persembahkan

untuk,

Bapak,ibu beserta kakak ku tercinta (Rodin, Sumyati Lutfiah, Indro,

Fauzi, dan Zainah serta keponakanku Azka) yang tak henti-hentinya

memberikan dukungan dan semangat sepanjang masa buat saya.

Semua teman seperjuangan di Ahwal AL Syakhsiyyah yang

mendampingi dalam pembuatan skripsi ini, juga selalu memotivasi,

menemani suka dan duka, semoga pertemanan kita akan abadi.

ix

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr. wb.

Segala puji bagi Allah SWT senantiasa peneliti panjatkan kehadiran-Nya,

yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti telah dapat

menyelesaikan skripsi ini.

Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi

Muhammad SAW, sang penerang dari jaman kegelapan yang senantiasa peneliti

usahakan untuk bisa meneladani segala uswah hasanahnya, semoga peneliti

termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya dihari kiamat. Amin.

Atas terselesainya skripsi ini, peneliti menghaturkan terima kasih yang tiada

akhir, kepada:

. Bapak Dr. Rahmat Hariyadi, M.Pd. selaku Rektor IAIN Salatiga.

. Ibu Dra. Siti Zumrotun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah.

. Bapak Sukron Ma’mun, S.Hi.,M.Si. selaku ketua Jurusan Ahwal Al

Syakhsiyyah.

. Bapak Drs. Machfudz, M.Ag. Selaku pembimbing peneliti skripsi ini dan

semoga bimbingan dan perhatianya mendapatkan balasan kemudian hari .

. Seluruh Dosen dan Karyawan IAIN Salatiga.

. Bapak Drs. Moch Rusdi selaku Hakim Pembimbing peneliti ini dan

semoga bimbingan dan perhatianya mendapatkan balasan kemudian hari.

x

. Seluruh Hakim dan Karyawan di lingkungan Pengadilan Agama Salatiga

yang senantiasa telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam

menyelesaikan skripsi ini.

. Ayah danIbukutercintaterimakasihatasdoadanpengorbananselamaini.

. Kepada segenap teman-temanku jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah angkatan

, semoga kebersamaan ini akan terus dapat terjalin dengan baik.

. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu terima kasih

atas kerja sama dan perhatiannya.

Teriring do’a dan harapan semoga amal baik semua pihak tersebut di atas

akan mendapat balasan dari Allah swt.

Wassalamu’alaikumwr.wb

Salatiga, Desember

Peneliti

Anisah

xi

ABSTRAK

Anisah. . Perceraian Dengan Alasan Suami Pecandu Narkoba Dan Tidak

Menjalankan Kewajiban Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Fikih dan

Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga

Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal).Skripsi Fakultas Syari’ah. Jurusan Ahwal Al

Syakhsiyyah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Pembimbing: Drs.

Machfudz, M.Ag.

Kata Kunci: Perceraian, Narkoba, dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga.

Perkawinan adalah sunatullah dan sakral serta agung, untuk itu diaturlah hak

dan kewajiban dalam rumah tangga, sehingga dapat terciptanya rumah tangga

yang sakinah, mawadah dan rahmah. Namun, terkadang suami atau isteri

melalaikan kewajibanya sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran

yang tidak bisa dirukunkan kembali dan mengakibatkan perceraian. Seperti dalam

pengajuan perkara Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal yang menjelaskan bahwa

telah terjadinya pengajuan cerai gugat dengan sebab suami pecandu narkoba dan

tidak menjalankan kewajiban dalam rumah tangga yang menimbulkan

perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa dirukunkan lagi. Permasalahan yang

dikaji dalam penelitian ini, yaitu: . Bagaimana Proses Pengajuan dan

Penyelesaian Perceraian Putusan Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal?. . Apa Dasar

Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Putusan Nomor:

/Pdt.G/ /PA.Sal ?. . Bagaimana Tinjauan Fikih dan Perundang-

Undangan di Indonesia Terhadap Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Dalam

Memutuskan Perkara Putusan Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal?.

Jenis penelitian ini studi putusan Pengadilan Agama yang didukung dengan

penelitian lapangan dengan sifat penelitian kualitatif-analisis dengan pendekatan

normatif-yuridis yang didukung dengan wawancara, observasi dan dokumentasi

yang kemudian dapat digunakan untuk menganalisa proses pengajuan dan

penyelesaian perkara perceraian, apa dasar hukum dan pertimbangan Hakim yang

digunakan untuk menyelesaikan perkara putusan Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal

dan bagaimana tinjauan fikih dan Perundang-Undangan di Indonesia dalam

menganalisis putusan Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal.

Hasil penelitian ini adalah bahwa, . Proses pengajuan dan penyelesaian

perkara Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal diputuskan secara verstek dan dijatuhi

talak ba’in sughro. . Dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan Majlis

Hakim adalah PP No. pasal huruf (f) Tahun dan pasal huruf (f)

KHI. . Dalam tinjauan hukum fikih pertimbangan Majlis Hakim dikenal dengan

shiqaqatau antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak

bisa dirukunkan lagi, sedangkan menurut Perundang-Undangan di Indonesia

dengan PP No. pasal huruf (f) Tahun dan pasal KHI, sehingga

keduanya telah sesuai dengan Peraturan hukum Islam dan Perundang-Undangan

di Indonesia.

xii

DAFTAR ISI

SAMPUL ......................................................................................................... i

LEMBAR BERLOGO ..................................................................................... ii

JUDUL ............................................................................................................. iii

NOTA PEMBIMBING .................................................................................... iv

PENGESAHAN KELULUSAN ...................................................................... v

PERNYATAAN KEASLIAN ......................................................................... vi

MOTTO .......................................................................................................... vii

PERSEMBAHAN ............................................................................................ vii

KATA PENGANTAR ..................................................................................... ix

ABSTRAK ....................................................................................................... xi

DAFTAR ISI .................................................................................................... xii

BAB I PENDAHULUAN ...............................................................................

A. LATAR BELAKANG MASALAH ..........................................

B. RUMUSAN MASALAH ..........................................................

C. TUJUAN PENELITIAN ...........................................................

D. KEGUNAAN PENELITIAN ....................................................

E. PENEGASAN ISTILAH ...........................................................

F. TELAAH PUSTAKA ................................................................

G. METODE PENELITIAN ..........................................................

. Jenis Penelitian ....................................................................

. Pendekatan Penelitian ..........................................................

xiii

. Kehadiran Peneliti ...............................................................

. Lokasi Penelitian .................................................................

. Sumber Data ........................................................................

. Metode Pengumpulan Data ..................................................

. Analisa Data .........................................................................

. Pengecekan Keabsahan Data ...............................................

H. SiSTEMATIKA PENILITIAN..................................................

BAB II TINJAUAN UMUM PERCERAIAN, NARKOBA DAN TIDAK

MENJALANKAN KEWAJIBAN DALAM RUMAH TANGGA .

A. PERCERAIAN ..........................................................................

. PerceraianDalam Fikih ........................................................

a. Pengertian Talak ............................................................

b. Dasar Hukum Talak .......................................................

c. Rukun Dan Syarat Talak ................................................

d. Macam-Macam Talak ....................................................

e. Sebab-Sebab Talak ........................................................

. Perceraian Dalam Undang-Undang Di Indonesia ...............

a. Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan ........

) Pengertian Perceraian ..............................................

) Dasar Hukum Perceraian .........................................

) Bentuk-Bentuk Perceraian .......................................

) Alasan-Alasan Perceraian ........................................

b. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam ...............

) Pengertian Perceraian ..............................................

) Bentuk-Bentuk Perceraian .......................................

) Alasan-Alasan Perceraian ........................................

B. NARKOBA ...............................................................................

. Narkoba Dalam Hukum Islam .............................................

. Narkoba Dalam Undang-Undang di Indonesia ...................

a. Pengertian Narkoba .......................................................

b. Bentuk-Bentuk Narkoba ................................................

xiv

c. Dampak Pengaruh Narkoba ...........................................

C. KEWAJIBAN SUAMI DALAM RUMAH TANGGA ............

. Kewajiban Suami Dalam Rumah Tangga Menurut Fikih ...

a. Pengertian Kewajiban Suami Dalam Rumah Tangga .

b. Bentuk-Bentuk Kewajiban Suami Dalam Rumah Tangga.

) Kewajiban Suami Dalam Bentuk Kebendaan .........

) Kewajiban Suami Balam Bentuk Bukan Kebendaan

. Kewajiban Suami Dalam Rumah Tangga Menurut Perundang-

Undang diIndonesia.................. ...........................................

a. Kewajiban Suami Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-

Undang Perkawinan...... .................................................

b. Kewajiban Suami Dalam Rumah Tangga Menurut

Kompilasi Hukum Islam............ ....................................

BAB III DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM

PERKARA PERCERAIAN PUTUSAN NOMOR:

/Pdt.G/ /PA.Sal .................................................................

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Salatiga ........................

. Profil Pengadilan Agama Salatiga .......................................

a. Sejarah Pengadilan Agama Salatiga ..............................

b. Batas Kewenangan Pengadilan Agama Salatiga ...........

. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Salatiga .........................

. Struktur Dan Organisasi Pengadilan Agama Salatiga .........

. Administrasi Berperkara di Pengadilan Agama Salatiga .....

B. Diskripsi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Dalam Perkara

Perceraian Putusan Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal ............

C. Proses Pengajuan Dan Penyelesaian Perkara Perceraian Putusan

Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal .............................................

D. Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Perceraian

Putusan Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal ...............................

xv

BAB IV DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM

MEMUTUSKAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN PUTUSAN

NOMOR: /Pdt.G/ /PA.Sal DALAM PERSPEKTIF FIKIH

DAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA................................ ..

A. Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan

Perkara Perceraian Putusan Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal

Dalam Fikih ..............................................................................

B. Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan

Perkara Perceraian Putusan Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal

Dalam Undang-Undang Di Indonesia ...................................... ..

. Dasar Hukum Dan pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan

Perkara Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan

. Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan

Perkara Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam ....... ..

BAB V PENUTUP ...........................................................................................

A. KESIMPULAN .........................................................................

B. SARAN-SARAN .......................................................................

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................

LAMPIRAN-LAMPIRAN ...............................................................................

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkawinan adalah sunatullah yang merupakan salah satu perintah

Allah kepada yang mampu untuk segara melaksanakanya, sebab dengan

adanya perkawinan akan menghindarkan dari perbuatan zina (H.

Zainuddin Ali, : ). Selain itu, perkaiwinan bertujuan untuk

mendapatkan ketenangan dan ketentraman, memenuhi kebutuhan

biologis,dan berlatih bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan Firman

Allah Swt bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan kehidupan

rumah tangga yang tenang dan tentram, berikut Firman Allah swt,

Artinya : Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari

jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa

tentram kepadanya dan dia menjadikan diantaramu

rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian

itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran

Allah) bagi kaum yan berfikir. (QS. ar-Rum ayat ).

Dalam pasal Undang-Undang Nomor Tahun Tentang

Perkawinan telah menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

ketuhanan Yang Maha Esa”. Selain itu juga dalam refrensi yang berbeda,

dalam pasal Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan tujuan

pernikahan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan

rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah”. Sehingga Allah Swt

memberikan aturan berupa hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Tujuan pernikahan dapat tercapai dengan baik, apabila suami dan

isteri mau menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung

jawabnya, sehingga terwujudlah rumah tangga yang tenang dan tentram,

sehingga dapat tercapai atau sempurnanya kebahagian dalam rumah

tangga. Kewajiban suami merupakan hak isteri dan sebaliknya, kewajiban

isteri merupakan hak isteri (Amir Syarifuddin, : ).

Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga

yang kedudukanya seimbang baik dalam rumah tangga maupun dalam

pergaulan di masyarakat. Kewajiban suami sebagaimana yang diatur

dalam Undang-Undang Nomor Tahun pasal ayat ( ) dan pasal

Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami berkewajiban memberikan

bimbingan, melindungi, dan dengan kemampuanya berkewajiban untuk

memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal serta memenuhi segala

keperluan keluarganya. Sedangkan kewajiban isteri dalam rumah tangga

sebagaimana dalam pasal ayat ( ) Undang-Undang Nomor Tahun

dan pasal Kompilasi Hukum Islam bahwa isteri harus mentaati

semua perintah suami dan mengatur segala urusan rumah tangga.

Kewajiban suami akan gugur apabila isteri mendurhakainya (Sayyid

Sabiq, : ). Allah berf irman:

...

Artinya : ... Dan kewajiban Ayah menanggung nafkah dan pakaian

mereka dengan cara yang yang patut.... (QS. al-Baqarah

ayat ).

Rumah tangga ideal merupakan dambaan setiap pasangan setiap

suami isteri. Rumah tangga ideal adalah keluarga yang mampu mengatasi

persoalan dalam rumah tangga dengan baik dan bijak, sebab semua rumah

tangga akan mengalami suatu permasalahan yang dapat bermunculan dari

pihak keluarga maupun pihak luar. Sehingga rumah tangga yang

mendapatkan persoalan tidak akan dengan mudah untuk melakukan

perceraian, sebab perceraian dalam hukum Islam merupakan perbuatan

yang halal namun terlarang dan Indonesia mempersempit adanya

perceraian.

Perceraian hanya diperbolehkan sebagai pintu darurat saja, dimana

perkawinan yang apabila tetap dipertahankan yang dikhawatirkan akan

menimbulkan kemadharatan ketimbang kemaslahatanya. Perceraian tidak

hanya berada di hak suami, namun isteri juga berhak untuk bernisiatif

dalam mengajukan perceraian kepada Pengadilan Agama yang disebut

dengan cerai gugat atau khulu’ (Abd. Rahman Ghazaly, : ).

Perkawinan dapat diputuskan dengan mengajukan gugatan yang

disertai dengan alasan perceraian yang kuat kepada Pengadilan. Dalam

pasal ayat ( ) menyebutkan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus

ada cukup alasan, bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai

suami isteri” dan pasal ini dijelaskan dalam Pasal Peraturan Pemerintah

Nomor Tahun Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Tahun Tentang Perkawinan yang mengatur tentang ketentuan

terhadap alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Adapun

alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan putusnya perkawinan adalah:

) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,

penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan;

) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-

turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain

diluar kemampuannya;

) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat

yang membahayakan pihak lain;

) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan

akibat tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai suami/isteri;

) Antara suami isteri terus menerus terjadi perselihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

rumah tangga;

Alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan putusnya perkawinan

serupa yang diatur dalam pasal Kompilasi Hukum Islam yang

menambahkan dua poin alasan putusnya perkawinan, antara lain adalah

sebagai berikut ini:

) Suami melanggar taklik talak;

) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak

rukunan dalam rumah tangga.

Salah satu persoalan yang muncul dalam rumah tangga

adalahapabila suami sebagai kepala keluarga yang melalaikan tanggung

jawabnya yakni dengan kemampuannya tidakmemenuhi segala keperluan

dalam rumah tangga bahkan juga sebagai menjadi pecandu narkoba. Telah

diketahui bahwa narkoba atau obat-obatan terlarang dapat merusak akal

pikiran penggunanya dan narkoba atau obat-obatan terlarangan merupakan

induk dari segala bentuk kejahatan yang dapat mematikan.

Dalam perkara Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal ini merupakan

perkara cerai gugat yang dalam petitumnya untuk mengabulkan gugatan

cerai yang diajukan oleh isteri atau Penggugat kepada Hakim Pengadilan

Agama Salatiga. Dimana dalam positanya, diantara Penggugat dan

Tergugat telah melangsugkan pernikahan di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Sidomukti dan telah berhubungan dengan baik dan telah

memiliki satu orang anak laki-laki. Namun pada tahun ,pernikahan

diantara Penggugat dan Tergugat sering mengalami perselisihan dan

pertengkaran yang tidak bisa dirukunkan lagi yang pada puncaknya pada

tahun dengan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman

bersama. Dan pada tahun , Penggugat mengajukan cerai gugat kepada

Hakim Pengadilan Agama Salatiga dengan alasan utama cerainya adalah

suami pecandu narkoba dan tidak memberikan nafkah sehingga tidak dapat

menjalankan kewajibannya sebagai suami yang kemudian menimbulkan

perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan kembali

sebagai suami dan isteri.

Dalam prosesi hari persidangan, Penggugat hadir dengan kuasanya

dan Tergugat tidak pernah hadir dengan alasan yang sah dan tidak pula

mengirim wakil sebagai kuasanya padahal telah dipanggil secara resmi dan

patut, sehingga prosesi persidangan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya

Tergugat dalam persidangan. Sehingga dalam Putusan Nomor:

/Pdt.G/ /PA.Sal diputuskan dengan putusan verstek. Untuk itu,

dalam petitum gugatan, Penggugat memohon kepada Majlis Hakim

Pengadilan Agama Salatiga, agar:

. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

. Menetapkan jatuh talak satu ba’in sughro Tergugat (Tergugat) kepada

Penggugat (Penggugat).

. Membebankan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada

Penggugat.

. Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Begitu banyaknya pengajuan perceraian yang masuk di Pengadilan

Agama Salatiga, Namun peneliti begitu tertarik dengan persoalan perkara

Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal dengan kasus perceraian suami pecandu

narkoba dan tidak memberikan nafkah yang berdampak kepada

perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan

kembali.Karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak

tercamtum dalam alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian

dan Majlis Hakim memetuskan bahwa alasan perceraian yang diajukan

Penggugat telah cukup beralasan untuk dijadikan sebagai alasan

perceraian.

Berdasarkan fenomena diatas menarik peneliti untuk melakukan

penelitian terkait latar belakang masalah diatas dan mengangkat kedalam

sebuah karya ilmiah yang diskripsikan. Untuk menghindari judul yang

sama dengan tema yang sama juga maka peneliti memberikan judul

penelitian “PERCERAIAN DENGAN ALASAN SUAMI PECANDU

NARKOBA DAN TIDAK MENJALANKAN KEWAJIBAN DALAM

RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN

PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (Studi Putusan Pengadilan

Agama Salatiga Nomor /Pdt.G/ /PA.Sal)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Bertolak kepada uraian-uraian masalah diatas, maka masalah yang

menjadi fokus penelitian ini dengan memberikan tiga rumusan masalah,

sebagai berikut ini:

. Bagaimana Proses pengajuan dan penyelesaian perkara perceraian di

Pengadilan Agama Salatiga dengan alasan Suami pecandu narkoba dan

tidak menjalankan kewajiban dalam rumah tangga putusan

Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal?.

. Apa dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan

perkara perceraian dengan alasan suami pecandu narkoba dan tidak

menjalankan kewajiban dalam rumah tangga di Pengadilan Agama

Salatiga putusanNomor: /Pdt.G/ /PA.Sal?

. Bagaimana tinjauan Fikih dan Perundang-Undangan di Indonesia

terhadap dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam

memutuskanperkara perceraian dengan alasan suami menjadi pecandu

narkoba dan tidak menjalankan kewajiban dalam rumah tangga di

Pengadilan Agama SalatigaputusanNomor: /Pdt.G/ /PA.Sal?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian merupakan suatu pernyataan sasaran dalam

penelitian. Tujuan-tujuan penelitian hasil dari rumusan masalah yang akan

dicapai adalah, sebagai berikut:

. Untuk mengetahui gambaran mengenai proses pengajuan dan

penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Salatiga dengan

alasan suami pecandu narkoba dan tidak menjalankan kewajiban dalam

rumah tangga putusan Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal?

. Untuk mengetahui apa dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam

memutuskanperkara perceraian dengan alasan suami menjadi pecandu

narkoba dan tidak memberikan nafkah di Pengadilan Agama Salatiga

dengan putusan Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal.

. Untuk mengetahui bagaimana tinjuan fikih dan Perundang-Undangan

di Indonesia terhadap dasar hukum dan pertimbangan Hakim di dalam

memutuskan perkara perceraian dengan alasan suami menjadi pecandu

narkoba dan tidak menjalankan kewajiban dalam rumah tangga di

Pengadilan Agama Salatiga dengan perkara Nomor:

/Pdt.G/ /PA.Sal.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan atau manfaat penelitian dalam penelitian ini yaitu

adalah secara teoritis dan secara praktis sebagai berikut ini:

. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis tersebut diharapkan dapat menambahkan

wawasan terhahadap Mahasiswa Hukum dan Pakar Hukum dalam

mendalami perkara perceraian, khususnya dalam perkara cerai gugat

yang beralaskan alasan suami pecandu narkoba dan tidak menjalankan

kewajiban dalam rumah tangga.

. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambahkan

kontribusi dan dapat berguna dalam penerapan suatu ilmu

pengetahuan.

E. PENEGASAN ISTILAH

Untuk mempermudah proses pemahaman dan kejelasan judul

diatas untuk itu peneliti perlu dalam memberikan penegasan dan batasan

terhadap istilah-istilah dalam judul penelitian ini, antara lain sebagai

berikut:

. Perceraian

Kata perceraian berasal dari kata cerai artinya pisah; putus

hubungan sebagai suami isteri; talak (Tim Redaksi, : ). Dalam

hukum Islam talak adalah melepaskan ikatan tali perkawinan (Sayyid

Sabiq, : ).

. Suami

Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang

wanita (Tim Redaksi, : ).

. Pecandu Narkoba

Pecandu adalah pemadat; pengisap candu (Tim Redaksi, :

). Sedangkan narkoba obat yang dapat menenagkan saraf,

menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau

merangsang (Tim Redaksi, : ). Sehingga, pecandu narkoba

adalah orang yang mengisap candu yang bertujuan untuk menenagkan

saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau

merangsang yang kelamaan akan membuat rasa ketergantungan.

. Tidak Menjalankan Kewajiban Dalam Rumah Tangga

Kewajiban berasal dari kata wajib, wajib adalah harus dilakukan

sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib; sesuatu yang harus

dilaksanakan (Tim Redaksi, : ). Rumah Tangga adalah yang

berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah (hal belanja rumah);

berkenaan dengan keluarga (Tim Redaksi, : ).

Maksud dari tidak menjalankan kewajiban dalam rumah tangga

adalah suami yang telah meninggalkan apa yang telah menjadi

kewajibannya sebagai kepala keluarga dengan tidak memberikan

nafkah lahir dan batin sehingga tidak terwujudnya keluraga yang

harmonis.

. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang ataupandangan (Tim

Redaksi, : ). Adapun perspektif yang digunakan dalam

penelitian ini adalah dalam perspektif fikih dan Perundang-Undangan

di Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan atau Undang-Undang

Nomor Tahun Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum

Islam.

. Fikih

Fikih adalah ilmu tentang Hukum Islam (Tim Redaksi, :

). Fikih secara etimologi bermakna mengetahui dan memahaminya

dengan baik, sedangkan secara terminologisnya adalah mengetahui

hukum-hukum syara’ yang sifatnya amaliyah yang dikaji dari dalil-

dalil yang terperinci (Mardani, : ).

. Perundang-Undangan di Indonesia

Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk

oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara

umum yang dibuat untuk dipatuhi oleh seluruh warga negara dalam

lingkung nasional dan berlaku untuk seluruh warga Indonesia (Online),

(http://materisoalppkn.blogspot.com/ /pengertian-perundang-

undangan.html, diakses pada tanggal Desember ).

Perundang-Perundangan di Indonesia yang dipakai dalam

penelitian ini adalah Undang-Undang Perkawinan atau Undang-

Undang Nomor Tahun Tentang Perkawinan dan Kompilasi

Hukum Islam.

F. TELAAN PUSTAKA

Dari hasil penulusuran yang dilakukan peneliti, ternayata cukup

banyak karya ilmiah yang mengangkat tema perceraian dan kewajiban

dalam rumah tangga dan peneliti tiga buah karya ilmiah yang dibentukan

dalam skirpsi oleh peneliti-peneliti lain, antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang diteliti oleh Elia Indriyani NIM

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga yang berjudul

“Cerai Talak Akibat Isteri Tidak Menjalankan Kewajibannya Dalam

Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Nomor

/Pdt.G/ PA.Sal)”. Pembahasan pokok penelitian ini terdapat tiga

rumusan masalah, antara lain: ) Bagaimana konsep kewajiban isteri

dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

) Bagaimana Putusan Hakim terhadap cerai talak akibat isteri tidak

menjalankan kewajiban dalam rumah tangga di Pengadilan Agama

Salatiga. ) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan cerai

talakakibat isteri tidak menjalankan kewajiban dalam rumah tangga.

Dalam penelitian menemukan hasil penelitian, antara lain: ) Kewajiban

isteri menurut hukum Islam adalah taat kepada suami sehingga akan

tercapai kebahagian dan kedamaian dalam rumah tangga yakni kewajiban

dalam memberikan pelayanan dan berbuat baik terhadap suami dan tidak

boleh melawan atau menyakiti hati suami, taat yang dimaksud adalah tidak

kepada yang maksiat, namun apabila isteri telah berbuat nuzyuz maka

langkah yang harus dilakukan oleh suami adalah diberi pelajaran yang

benar dan mengundang hakam dari kedua belah pihak. Kewajiban isteri

menurut Kompilasi Hukum Islam adalah berbakti lahir batin kepada suami

didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. ) Mengabulkan

permohonan Pemohon dan menetapkan memberi izin kepada Pemohon

untuk menjatuhkan talak atas Termohon dihadapan sidang Pengadilan

Agama Salatiga. ) Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai

talak berdasarkan pembuktian dan tuntutan tersebut dikabulkan karena

dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenaranya.

Kedua, skripsi yang diteliti oleh Wiwien Tri Haryono NIM

yang berjudul “Khulu’ Sebagai Penyebab Putusnya Perkawinan

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga - )”. Pembahasan

pokok dalam penelitian ini terdapat empat rumusan masalah, antara lain:

) Bagaimana Tinjuan teoritis tentang khulu’ menurut hukum Islam. )

Bagaimana tinjuan praktis tentang khulu’ di Pengadilan Salatiga. )

Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan permashalahan

khulu’ sebagai penyebab putusnya perkawinan di Pengadilan Agama

Salatiga. ) Bagaimana akibat hukum dari permasalahan tentang khulu’

yang terjadi di Pengadilan Agama Salatiga.Dalam penelitian ini

menemukan hasil penelitian, antara lain: ) Secara teoritis khulu’ (thalaq

tebus) adalag talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari

pihak isteri kepada suami. Haram bagi seorang wanita untuk menuntut

cerai dari suaminya tanpa sebab atau alasan syar’i. Suami tidak boleh

mengambil lebih dari harta yang pernah diberikan kepada isterinya saat

khulu’. ) Secara praktis khulu’ diperbolehkan kalau seseorang isteri

membenci suaminya dan tidak bisa menjalankan kewajiban-kewajiban

kepada suaminya kerana kebencianya, namun dari awal kemunculanya

yang terjadi pada saat sidang berlangsung dan dalam pendaftaran tidak ada

kata khulu’, mungkin sebab ketidakpahaman Penggugat tentang khulu’. )

Menurut tinjauan Pengadilan Agama Salatiga didalam menyelesaikan cerai

gugat (khulu’) berpedoman kepada Undang-Undang Perkawinan dan KHI

serta ilmu-ilmu tentang khulu’ (fiqih). ) Perceraian dengan jalan khulu’

menimbulkan akibat, yaitu: Perkawinan putus dengan talak khul’i,

berkurangnya jumlah talak dan tidak dapat dirujuk (Pasal KHI), isteri

menjalani iddah talak biasa (pasal KHI), bekas suami bebas dari

kewajiban untuk membayar nafkah iddah terhadap isteri (pasal KHI).

Ketiga, skripsi yang diteliti oleh Aang Setiawan NIM

yang berjudul “Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Dalam Kasus

Perceraian (Studi Analisis Terhadap Keputusan Pengadilan Agama

Salatiga Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal). Pembahasan pokok dalam

penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah, antara lain: ) Bagaiamana

alasan Ketidakmampuan suami memberi nafkah kepada isteri dalam kasus

perceraian. ) Apa dasar diputuskanya gugat cerai Ketidakmampuan suami

memberi nafkah isteri. ) Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam

tentang gugatan cerai karena ketidakmampuan suami memberi nafkah

kepada isteri.Dalam penelitian menemukan hasil penelitian, antara lain: )

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, karena a)

Tergugat tidak bekerja dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga

masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat,b) Tergugat telah

pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan sampai sekarang sudah

empat tahun lamanya tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan

kabar dan nafkah kepada Penggugat dan seorang anaknya, c) berdasarkan

fakta-fakta hukum diatas dapat dinyatakan Tergugat telah melalaikan

kewajibannya yaitu tidak memperdulikan dan tidak memberikan nafkah

kepada Penggugat selama tahun bulan. ) Bahwa berdasarkan

pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam memutuskan

perkaranya adalag disesuaikan dengan Nomor: Hakim memberikan

putusan menerima gugatan Penggugat dan memutuskan perceraian

berdasarkan keterangan saksi dan taklik talak dengan alasan telah

memenuhi pasal PP No. . C) Berdasarkan KHI Pasal huruf (f)

dan (g) KHI bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yang telah

diucapkan oleh Tergugat pada awal pernikahan.

Berbagai skripsi-skripsi diatas mempunyai beberapa perbedaan

dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Yaitu penelitian yang

diteliti peneliti ini lebih terfokus kepada perceraian dengan alasan suami

pecandu narkoba dan tidak menjalankan tanggung jawabnya dalam perkara

putusan Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal yang kemudian ditinjau dari segi

hukum Islam dan juga mengkaji tentang dasar hukum serta bagaimana

pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut, padahal alasan

percerain tidak tertuang dalam alasan perceraian yang diatur dalam hukum

positif. Sedangkan penelitian lain hanyalah mengkaji bagaimana putusan

Hakim dapat memutuskan perceraian dengan alasan tersebut dan

bagaimana akibat hukumnya.

G. METODE PENELITIAN

. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap penelitian ini, penulis

menggunakan penelitian pustaka (Library Research), yaitu penelitian

yang dilakukan di Pengadilan Agama Salatiga yang didukung dengan

penelitian lapangan (field research) untuk mendapatkan data yang

diperlukan (Saifuddin Azwar, : ).

Untuk itu, selain peneliti menggunakan buku-buku dan

dokumen-dokumen yang mempunyai kaitan dengan penelitian serta

salinan putusan Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal, peneliti juga

melakukan penelitian lapangan (field research) yakni dengan terjun

langsung ke Pengadilan Agama Salatiga guna melakukan wawancara

dan pengamatan baik langsung atau tidak langsung, sehingga dapat

menunjang kelengkapan data dalam penelitian peneliti ini.

Sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif

analisis yakni sebagai alat analisis dengan melakukan penyelidikan,

penemuan sehingga dapat menggambarkan atau menjelaskan

perceraian dengan sebab suami pecandu narkoba dan tidak

menjalankan kewajiban dalam rumah tangga dalam putusan Nomor:

/Pdt.G/ /PA.Sal ini.

. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam peneliti ini adalah dengan

menggunakan pendekatan normatif dan yuridis, antara lain adalah:

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan Normatif adalah pendekatan yang menuju dan

mengarah kepada persoalan dengan ditetapkanya sesuatu yang

berdasarkan pada hukum Islam, yakni berdasarkan kepada teks-

teks al-Qur’an dan fiqih (Saifuddin Azwar, : ) yakni dengan

menganalisa hasil putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor:

/Pdt.G/ /PA.Sal apakah dasar hukum dan Pertimbangan

Hakim sudah sesuai atau tidak dengan hukum Islam yakni hukum

fikih.

b. Pendekatan Yuridis

Pendekatan Yuridis adalah pendekatan yang dilakukan

dengan Perundang-Undangan yang ada dan disesuaikan dengan

Peraturan yang berlaku di Indonesia(Saifuddin Azwar, : ).

Dalam pendekatan ini dimana lebih mendekati kepada masalah

yang belum diatur dalam Undang-Undang seperti dalam perkara

perceraian dalam suami pecandu narkoba dan tidak menjalankan

kewajiban dalam rumah tangga yang dijadikan sebagai alasan

utama perceraian, sehingga dapat diketahui apakah dasar hukum

dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian

dengan alasan suami pecandu narkoba dan tidak menjalankan

kewajiban dalam rumah tangga telah sesuai atau tidak bertentangan

dengan Undang-Undang di Indonesia yakni dalam Undang-Undang

Perkawinan atau Undang-Undang Nomor Tahun Tentang

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti yang bertindak sebagai pengumpul

data, sehingga data menjadi akurat dan terpercaya. Alat-alat yang dapat

diajadikan sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah alat

tulis, alat perekam, serta dokumen-dokumen seperti, salinan putusan

Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal yang dapat dijadikan sebagai

penunjang dalam penelitian.

. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini dilakukan di Pengadilan

Agama Salatiga yang beralamatkan di Jalan Lingkar Selatan, RT

RW , Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga,

Jawa Tengah. Alasan peneliti memlih lokasi di Pengadilan Agama

Salatiga adalah karena kasus perceraian karena suami pecandu narkoba

dan tidak menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga dalam

putusan Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal ini telah diputus oleh Hakim

Pengadilan Agama Salatiga.

. Sumber Data

Sumber data merupakan faktor terpenting dalam pengumpulan

data. Ada dua sumber data yang digunakan peneliti, antara lain berikut

ini:

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

sumber tambahan yang mencakup seperti: dokumen-dokumen

resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud kedalam laporan

(Soerjono Soekamto, : ).

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh

dari sumber-sumber data secara langsung dari sumbernya yaitu

melalui wawancara maupun observasi baik observasi langsung

mapun tidak langsung (Sutrisno Hadi, : ).

. Metode Pengumpulan Data

a. Interview (wawancara)

Interview (wawancara) adalah suatu dialog atau percakapan

antara pewawancara (orang yang mengajukan pertanyaan) dan

terwawancara (orang yang memberi jawaban pewawancara) yang

mengarah kepada pembicaraan atau persoalan yang berkaitan

dengan suatu permasalahan tertentu (Moeleong, : ).

Cara memperoleh data dalam metode ini adalah dengan

cara melakukan tanya jawabatau wawancara kepada pihak

Pengadilan Agama yaitu, dengan Hakim, Panitera, dan Petugas pra

meja. Wawancara atau tanya jawab tersebut terikaitdengan perkara

perceraian yang beralaskan suami pecandu narkoba dan tidak

menjalankan kewajiban dalam rumah tangga dengan perkara

Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan

melakukan pengamatan mengenai obyek penelitian secara

langsung maupun tidak secara langsung (Burhan Ashshofa: :

).

Cara melakukan pengamatan penelitian ini dilakukan secara

langsung maupun tidak langsung yang dilakukan di lokasi

Pengadilan Agama Salatiga.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang mencakup surat-surat resmi,

buku, hasil penelitian yang terbentuk laporan dan juga sejenisnya

(Moelong, : ). Dalam penelitian ini, dokumen terkait

dengan penelitian ini adalah salinan putusan Pengadilan Agama

Salatiga Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal.

d. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu studi pustaka yang peneliti digunakan

untuk mencari dari data dari bahan-bahan tertulis, khususunya

berupa teori-teori (Tatang M. Amirin, : ).

. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola

pikir induktif – deduktif, antara lain adalah:

a. Induktif, yaitu metode analisis data terkait dengan hal-hal yang

sifatnya khusus yang kemudian disimpulkan secara umum

(Sutrisno Hadi, : ). Dengan begitu dapat teruraikan terlebih

dahulu persoalan perceraian dengan alasan suami pecandu narkoba

dan tidak menjalankan kewajiban dalam rumah tangga yang

kemudian dianalisis dan diintrepretasikan secara obyektif, sehingga

dapat ditemukan kesimpulan mengenai dasar hukum dan

pertimbangan Hakim tentang pecandu narkoba dan tidak

menjalankan kewajiban dalam rumah tangga yang dijadikan

sebagai sebab alasan perceraian.

b. Deduktif, yaitu metode analisis data dari hal-hal yang bersifatnya

itu umum kepada yang hal-hal khusus (Sutrisno Hadi, : ).

Sehingga, dengan metode ini, dapat dianalisiskan perceraian akibat

suami pecandu narkoba dan tidak menjalankan kewajiban dalam

rumah tangga dengan tujuan yuridis normatifnya.

. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan teknik

triangulasi. Trinagulasi adalah suatu teknik pemeriksaan dalam

keabsahan data dengan cara memanfaatkan sumber yang lain diluar

data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap

data tersebut (Moloeng, : ). Teknik triangulasi ini dilakukan

dengan melakukan wawancara, observasi atas beberapa hal yang

dilakukan dan kejadian yang kemudian dapat diambil kesimpulanya

yang dapat menghubungkan diantara keduanya.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar pokok pembahasan penelitian ini tidak keluar dari pokok

pemikiran dan kerangka yang sudah ditentukan, maka penulis

menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Dalam bab pendahuluan

meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

kegunaan penelitian, penegasan istilah, tinjauan pustaka dan metode

penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan bab tinjauan umum dari perceraian, narkoba

dan kewajiban suami dalam rumah tangga dalam hukum fikih dan

Perundang-Undangan di Indonesia.

Bab ketiga adalah hasil penelitian dari putusan Nomor:

/Pdt.G/ /PA.Sal yang memuat gambaran umum Pengadilan

Agama Salatiga, diskripsi putusan Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal,

pengajuan dan penyelesaian putusan Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal,

dan dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor:

/Pdt.G/ /PA.Sal.

Bab keempat merupakan hasil analisa dalam penelitian dari

tinjauan Fikih dan Perundang-Undangan di Indonesia terhadap perceraian

dengan alasan suami pecandu narkoba dan tidak menjalankan kewajiban

dalam rumah tangga putusan Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal.

Bab kelima merupakan penutup dalam penelitian ini yang

didalamnya terdapat kesimpulan penelitian dan saran dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERCERAIAN, NARKOBA DAN KEWAJIBAN

SUAMI DALAM RUMAH TANGGA

A. PERCERAIAN

. Perceraian Dalam Fikih

a. Pengertian Perceraian atau talak

Kata thalaq berasal dari kata ithlaq yang berarti irsal

(melepaskan) dan tark (meninggalkan). Athlaqtu al-asira yang

artinya adalah meninggalkan ikatan tawanan atau pernikahan dan

melepaskan. Sedangkan secara terminologi syariat, thalaq adalah

melepaskan ikatan perkawinan yang bertujuan untuk mengakhiri

hubungan perkawinan (Sulaiman Al-Faifi, : ).

Dalam hukum fiqih, perceraian menurut ahli fiqih dikenal

dengan sebutan talak atau furqah. talak adalah melepaskan atau

meninggalkan, sedangkan furqah adalah bercerai lawan dari

berkumpul (Soemiyati, : ). Kemudian talak atau furqah

tersebut dijadikan oleh ahli fiqih sebagai istilah dalam putusnya

perkawinan.

Menurut hemat penulis, talak adalah suatu hakikat

pernikahan yang dipandag telah rusak dan pecah, sehingga hanya

perceraianlah merupakan jalan yang paling tepat untuk mengakhiri

perkawinan yang sakral dan agung tersebut dan apabila pernikahan

tersebut tetap dijalankan hanyalah suatu perbuatan yang sangat sia-

sia dijalankan.

b. Dasar Hukum Talak

Terkait dengan kebolehan melakukan talak para ahli fiqih

berbeda pendapat, namun pendapat yang paling benar dan kuat

adalah pendapat golongan Hambali dan Hanafi. Menurut mereka

bahwa talak itu dilarang sebab talak termasuk kedalam perbuatan

yang memurkai nikmat Allah, sebab perkawinan merupakan

nikmat Allah yang tidak boleh sembarangan untuk dijalankan

(Sayyid Sabiq, : ). Darurat disini yang dimaksud adalah

apabila sudah tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara

suami dan isteri, Rasullulah bersabda:

) رواه آبو الاال ابغض الحالل الى هللاقل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

داود والحا كم(Artinya : Nabi Saw bersabda: Sesuatu halal yang paling dibenci

Allah adalah talak” (HR. Abu Daud dan al- Hakim).

Meskipun talak itu dilarang atau haram, namun adakalanya

hukum talak tersebut berhukum wajib, adakalanya berhukum

sunnah, adakalanya berhukum haram, dan adakalanya juga

berhukum mubah (Sayyid Sabiq, : ), sebagai berikut ini:

) Talak wajib

Talak wajib dalah talak yang dijatuhkan oleh pihak Hakam

(penengah) karena adanya perpecahan diantara suami dan isteri

yang sudah berat dan talak adalah jalan satu-satunya yang dapat

menyelamatkan perkawinan yang sudah rusak atau pecah

tersebut.

) Talak haram

Talak haram dalah talak yang dijatuhkan tanpa adanya

alasan sedangkan isteri dalam keadaan haid atau suci yang

dalam masa itu telah digauli (Amir Syarifuddin, : ),

sehingga tidak dapat memberikan kemaslahatan dari perbuatan

talak tersebut.

) Talak Sunnah

Talak sunnah adalah talak yang dianjurkan untuk

dilakukan sebab tidak ada kemaslahatan apabila perkawinan

tersebut tetap dilanjutkan dan dikhawatirkan akan menimbulkan

kemdharatan apabila perkawinan tersebut tetap dijalankan.

) Talak Mubah

Talak mubah adalah talak yang diperbolehkan ketika ada

keperluan untuk melakukan perbuatan talak, seperti halnya

dengan jeleknya sikap isteri atau isteri yang tersiksa dengan

lantaran perilaku suami atau suami yang tidak mencapai tujuan

pernikahanya dengan isterinya (Abd. Rahman Ghazaly, :

).

c. Rukun dan Syarat Talak

Terwujudnya talak tergantung dari ada dan kelengkapan

dari unsur-unsur rukun dan syarat perceraian. Rukun talak dalam

fikih, yaitu adanya suami, perempuan atau isteri, sighat talak dan

qasdhu, antara lain sebagai berikut ini:

) Suami

Suami adalah orang yang memiliki hak untuk

menjatuhkan talak. Untuk itu suami disyaratkan dewasa,

berakal dan tidak adanya paksaan atau atas kemuanya sendiri.

) Perempuan atau Isteri

Perempuan atau isteri adalah perempuan yang menjadi

isteri suami dengan akad perkawinan yang sah, dimana

disyaratkan isteri itu masih dalam atau tetap berada dalam

perlindungan kekuasaan suami dan kedudukan isteri itu dengan

akad nikah yang sah.

) Sighat Talak

Sighat talak adalah ucapan tertentu yang diucapkan suami

untuk menjatuhkan talak kepada isterinya baik secara jelas

maupun sindiran serta dengan menggunakan ucapan, tulisan

maupun isyarat, dimana semuanya tersebut mengandung

jatuhnya talak untuk isterinya.

) Qasdhu

Qasdhu adalah kesengajaan suami dalam berucap atau

berkata adalah bermaksud dan berniat untuk menjatuhkan talak

dan bukan kepada maksud yang lainnya, sehingga apabila salah

berucap maka ucapan talak tersebut tidak sah (Abd. Rahman

Ghazaly, : - ). Seperti, suami yang berucap talak,

namun maksudnya adalah salah, maka ucapan talak tidak sah

atau tidak berlaku untuk isterinya.

d. Macam-Macam Talak

Talak itu dapat dibagi-bagi dengan melihat empat keadaan,

yaitu keadaan isteri waktu diucapkan talak, kemungkinan suami

boleh merujuk isterinya, pengucapan suami dalam menjatuhkan

talak dan cara suami menyampaikan talak kepada isterinya. Antara

lain adalah:

) Dengan melihat kepada keadaan isteri waktu talak itu

diucapkan suami

Talak ini ada dua macam yaitu talak sunni dan talak bid’i

(Amir Syarifuddin, : - ), antara lain adalah:

(a) Talak Sunni

Talak sunni adalah talak yang pelaksanaanya sesuai

dengan petunjuk agama dalam al-Qur’an maupun sunnah

Nabi. Bentuk talak sunni yang disekapati oleh ulama adalah

talak yang dijatuhkan kepada isteri oleh suami, dimana

keadaan isteri yang haid atau masa suci yang belum pernah

dicampuri oleh suaminya.

(b) Talak bid’i

Talak bid’i adalah talak yang dijatuhkan suami yang

pelaksanaanya tidak sesuai dengan petunjuk agama dalam

al-Qur’an maupun sunnah Nabi. Bentuk talak bid’i adalah

talak yang dijatuhkan sewaktu isteri dalam keadaan haid

ataupun suci dan dalam keadaan hamil, namun telah digauli

oleh suaminya. Talak bentuk bid’i ini hukumnya haram,

karena akan memberikan mudharat bagi isteri, karena dapat

memperpanjang masa iddahnya.

) Dengan melihat keadaan kemungkinan bolehnya si suami

kembali atau rujuk kepada mantan isterinya

Talak bentuk ini ada dua macam yaitu, talak raj’i dan

talak ba’in (Amir Syarifuddin, : - ), antara lain

adalah:

(a) Talak raj’i

Talak raj’i atau talak satu atau dua adalah talak yang

masih memungkinkan bekas suami untuk merujuk bekas

isterinya tanpa adanya nikah baru yang selama isteri dalam

masa iddah.

(b) Talak bain

Talak bain atau talak tiga adalah talak yang putus

secara penuh, sehingga bekas suami dan bekas isteri tidak

boleh rujuk tanpa dengan nikah baru, selama isteri dalam

masa iddah. Talak ini terbagi kedalam dua macam, yakni

talak bain sughro dan bain kubra.

Talak bain sugrho adalah talak yang masih

memungkinkan bekas suami untuk mengadakan nikah baru

dengan bekas isterinya, baik masih dalam masa iddah atau

masa iddahnya sudah habis (Abd. Rahman Ghazaly, :

).

Talak yang termasuk talak bain sughro adalah:Talak

sebelum berkumpul.Talak yang dilakukan dengan cara

tebusan dari pihak isteri atau khulu’ Perceraian melalui

putusan Hakim Pengadilan atau fasakh (Amir

Syarifuddin, : ).

Talak bain kubhro adalah talak yang membolehkan

bekas suami dan bekas isteri untuk rujuk kembali yakni

apabila bekas isteri melakukan pernikahan dengan laki-laki

lain dan ba’da dukhul dan bercerai dengan suami barunya

dan telah habis masa iddah cerai dengan suami barunya,

setalah itu bekas suami pertama bisa merujuk bekas

isterinya.

) Talak ditinjua dari segi pengucapan suami dalam menjatuhkan

talak kepada isterinya

Talak ini terbagi dalam dua macam yakni talak sharih atau

tegas dan talak kinayah atau sindiran (Abd. Rahman

Ghazaly, : - ), sebagai berikut:

(a) Talak sharih

Talak sharih adalah ucapan talak yang diucapkan

suami secara tegas dan jelas sehingga dapat dengan mudah

dipahami pernyataan cerai suami dengan seketika oleh

isteri. Seperti, “Engkau Tertalak”, kalimat “Engkau

Tertalak” atau kata yang diambil dari dasar kata talak sudah

cukup jelas untuk dipahami isteri yang diucapkan oleh

suaminya dan bukan bermaksud kepada yang lainnya.

(b) Talak kinayah

Talak kinayah adalah ucapan talak yang diucapkan

suami dengan menggunakan kata-kata sindiran atau samar-

samar, sehingga tidak mudah dipahami maksud ucapan

suami, ucapan suami tersebut apakah bermaksud kepada

penjatuhan talak atau bermaksud dengan yang lainnya,

sehingga talak kinayah diperlukan adanya niat suami dalam

berucap.

Seperti, “Perkaramu ada ditanganmu sendiri”.

Kalimat “Perkaramu ada ditanganmu sendiri” bisa

mempunyai maksud dua. Pertama, bahwa suami ingin

isterinya bertanggung jawab akan perbuatannya. Kedua,

bermaksud kepada jatuhnya talak. Sehingga kalimat

“Perkaramu ada ditanganmu sendiri” diperlukan penjelasan

dari suami, apakah ucapan tersebut bermaksud atau berniat

jatuhnya talak atau tidak.

) Talak dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap

isterinya

Talak bentuk ini terbagi menjadi empat yaitu ucapan,

tulisan, isyarat dan utusan (Abd. Rahman Ghazaly, : -

). Antara lain adalah:

(a) Ucapan

Talak dengan ucapan adalah talak yang diucapkan

secara langsung dihapan sang isteri dan didengar secara

baik oleh isteri pengucapan talak suaminya.

(b) Tulisan

Talak dengan tulisan adalah talak yang dijatuhkan

suami dengan menuliskan pernyataan talak yang kemudian

dibaca isi pernyataan talak tersebut oleh suaminya.

(c) Isyarat

Talak dengan isyarat meruapakan alat komunikasi bagi

tuna wicara atau bisu. Apabila isyarat yang digunakan

suami jelas bahwa maksudnya adalah penjatuhan talak

untuk suaminya maka dapat sah jatuhnya talak untuk

suaminya dengan isyarat.

(d) Utusan

Talak dengan utusan adalah suami yang menjatuhkan

talak kepada isterinya dengan melalui utusan untuk

menyampaikan jatuhnya talak kepada isterinya.

e. Sebab-Sebab Talak

Ada empat sebab-sebab yang dapat terjadinya talak, yaitu

sebab nuzyuz-nya isteri, nuzyuz-nya suami, shiqaq dan fakshiyyah,

sebagai berikut ini:

) Nuzyuz-nya isteri

Nuzyuz-nya isteri terjadi apabila telah lalai akan

kewajibanya yakni dengan tidak mau taat akan perintah suami,

tidak mau bertempat tinggal bersama suami, suka menerima

tamu yang tidak disukai suami, dan suka keluar tanpa seijin

suami dan sebagainya (Ahmad Azhar Basyir, : ). Allah

berfirman:

...

Artinya : ... Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan

akan nuzyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada

mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur

(pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka.

Tetapi jika mentaatimu, maka janganlah kamu

mencari alasan-alasan untuk menyusahkanya.

Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar (Q.S an-

Nisa’ayat ).

Dalam hal ini ada tiga cara menghadapi isteri yang

nuzyuz sebagaimana yang telah dinyatakan dalam surah an-

Nisa’ ayat diatas yakni ada tiga cara. Pertama, menasehati

isterinya. Kedua, suami melakukan pisah tidur (pisah ranjang).

Ketiga, apabila kedua cara tersebut tidak berhasil, maka suami

boleh memukul isteri dengan maksud untuk memberi

pengajaran terhadap isterinya.

) Nuzyuz-nya suami

Nuzyuz-nya suami terjadi apabila suami tidak mau

memenuhi kewajibanya terhadap isteri. Sikap yang harus

dilakukan isteri terhadap suaminya yang nuzyuz adalah

hendaknya diberi nasehat yang secukupnya agar mau kembali

dalam menjalankan kewajibanya sebagai suami. Dan apabila

sikap nuzyuz suami itu berasal dari isterinya seperti suami yang

sudah tidak menyukai isterinya sebab isterinya makin tua,

kusut dan sakit yang tidak berkunjung sembuh (Ahmad Azhar

Basyir, : ). Allah Berfirman:

Artinya : Dan jika kamu khawatir suaminya akan nuzyuz

atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat

mengadakan perdamaian itu lebih baik (bagi

mereka) walaupun manusia menurut tabiatnya

kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan

dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari

nuzyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh,

Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu

kerjakan (Q.S. an-Nisa’ : ).

Jalan yang ditempuh apabila suami melakukan perbuatan

nuzyuz, seperti suami yang bersikap acuh tak acuh terhadap

isterinya, tidak mau menggauli isterinya atau tidak mau

menjalankan kewajibanya, maka jalan perlu ditempuh isteri

adalah dengan melakukan perdamaian dengan cara haknya

dikurangi untuk sementara waktu. Hal ini bertujuan supaya

suaminya bersedia kembali dengan isterinya dengan perbuatan

yang baik (Ahmad Rafiq, : ).

) Shiqaq

Shiqaq merupakan perbuatan diantara suami isteri yang

menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa

dirukunkan lagi. Allah memberikan petunjuk untuk

diselesaikan dengan mendatangkan dua orang Hakam yang

bersal dari satu hakam dari pihak suami dan satu pihak hakam

dari isteri (Amir Syarifuddin, : ).

Allah berfiman dalam surah an-Nisa ayat yang artinya

“Jika kamu khawatir akan terjadi pertengkaran diantara suami

isteri, maka utuslah seorang hakam dari pihak suami dan

seorang hakam dari isteri. Bila keduanya menghendaki

perdamaian, maka Allah akan memberi taufik diantara

keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha

Memperhatikan.

) Fakhsiyyah

Fakhsiyyah merupakan salah satu perbuatan zina yang

mengakibatkan suami isteri saling tuduh menuduh. Cara

penyelesaianya adalah dengan membuktikan akan kebenaranya

atau dengan li’an yang harus mendatangkan empat orang saksi

sebagaimana yang diatur dalam surah an-Nur ayat , sampai

yang menjelaskan bahwa apabila suami tidak mampu

membuktikan tuduhanya (isteri berbuat zina), maka suami

akan mendapatkan had qadzaf sebanyak kali (Ahmad

Rafiq, : ).

. Perceraian Dalam Perundang-Undangan di Indonesia

a. Perceraian Dalam Undang-Undang Perkawinan

) Pengertian Perceraian

Dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI kata

perceraian berasal dari kata cerai yang telah mendapatkan

imbuhan kata kerja per dan an yang menjadi kata perceraian,

sehingga perceraian atau cerai berarti pisah, putus hubungan

sebagai suami dan isteri, thalaq (Tim Redaksi, : ).

Dalam Undang-Undang Nomor Tahun Tentang

Perkawinan yang diatur dalam pasal bahwa “Perceraian

hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah

Pengadilan berusaha mendamaikan namun tidak berhasil”.

Putus perkawinan adalah ikatan perkawinan antara

seorang pria dengan seorang wanita yang salah seorangnya

telah meninggal dunia, antara pria dengan seorang wanita sudah

bercerai, salah satu pihak meninggalkan pihak lain atau ghaib

sehingga Pengadilan beranggapan bahwa pihak lain yang ghaib

tersebut telah meninggal (H. Zainuddin Ali, : ).

) Dasar Hukum Perceraian

Dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yang

mengenai perceraian itu diatur dalam Undang-Undang Nomor

Tahun Tentang Perkawinan yang dicantumkan dalam Bab

VIII Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya dalam pasal

sampai pasal .

Dalam pasal Undang-Undang Nomor Tahun

Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan dapat

putus karena; a) kematian, b) perceraian, dan c) atas putusan

Pengadilan”.

Dalam Perundang-Undangan di Indonesia, perceraian

dibedakan antara perceraian atas kehendak suami dan atas

kehendak isteri, sebab karakteristik hukum positif dalam

perceraian memang menghendaki demikian, namun proses

penyelesaian kedua bentuk perceraian ini berbeda (Mukti

Arto, : ).

) Bentuk-Bentuk Perceraian

Menurut tata beracara di Pengadilan Agama perceraian

dibentuk menjadi dua yaitu, cerai talak dan cerai gugat , sebagai

berikut ini:

(a) Cerai talak

Cerai talak adalah cerai yang diajukan atas inisiatif

suami terhadap isterinya kepada Pengadilan guna

melakukan pengucapan ikrar talak. Dimana suami berstatus

sebagai Pemohon, sedangkan isteri berstatus sebagai

Termohon (Adib Bahari, : ).

(b) Cerai gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang didasarkan atas

adanya pengajuan gugatan perceraian oleh isteri terhadap

suaminya kepada Pengadilan guna dapat terputuskanya

perkawinan diantara mereka (Abdul Manan, : ).

) Alasan-Alasan Perceraian

Dalam pasal ayat ( ) Undang-Undang Nomor

Tahun Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Untuk

melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara

suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri”.

Alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal ini telah

dijelaskan dalam pasal Peraturan Pemerintah Nomor

Tahun Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Tahun Tentang Perkawinan, sebagai berikut ini:

(a) “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk,

pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan;

(b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selam dua tahun

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang

sah atau hal lain diluar kemampuannya;

(c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun

atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan

berlangsung;

(d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan

berat yang membahayakan pihak lain;

(e) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit

dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai

suami/isteri;

(f) Antara suami isteri terus menerus terjadi perselihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

dalam rumah tangga;

Keenam alasan perceraian ini telah cukup untuk dijadikan

dalam alasan perceraian bagi suami atau isteri yang berinisiatif

untuk mengajukan perceraian di Pengadilan.

b. Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam

) Pengertian perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam

Arti Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam berarti

membuka ikatan atau mebatalkan perjanjian. Sedangkan talak

secara umum adalah perceraian baik yang dijatuhkan oleh

suami yang ditetapkan oleh Hakim maupun perceraian yang

jatuh dengan sednirinya ataupun perceraian karena sebab

meninggalnya salah satu pihak suami atau isteri. Sedangkan

perceraian secara khusus adalah perceraian yang dijatuhkan

oleh suami .

Dalam pasal Kompilasi Hukum Islam menyebutkan

bahwa “Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan

Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan,

dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal , dan

”.

Dalam pasal Kompilasi Hukum Islam dijelaskan

bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian

hanya bisa dilakukan dihadapan sidang Pengadilan setelah

pihak Pengadilan Agama tidak berhasil mendamaikan kedua

belah pihak. Dan perkawinan dapat terputuskan dengan sebab

perceraian dapat terjadi karena talak dan berdasarkan gugatan

perceraian, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal

Kompilasi Hukum Islam.

) Bentuk-Bentuk Perceraian

Perceraian yang apabila ditinjau dari tata beracara di

Pengadilan Agama terdapat yang diatur dalam pasal

sampai pasal Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa

perceraian ada dua bentuk perceraian, yakni dengan

permohonan talak dan cerai gugat (Abdul Manan, : ),

sebagai berikut ini:

(a) Cerai talak

Dalam pasal dan Kompilasi Hukum Islam

menyatakan bahwa Seorang suami yang akan menjatuhkan

talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan

maupun tertulis kepada Pengadilan Agama Salatiga yang

mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan

serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Dalam hal ini, Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau

menolak permohonan cerai tersebut, dan apabila

permohonan tersebut ditolak dapat mengupayakan hukum

banding atau kasasi.

(b) Cerai gugat

Berdasarkan pasal Kompilasi Hukum Islam, cerai

gugat adalah “Perceraian yang diajukan oleh isteri atau

dengan kuasanya kepada Pengadilan Agama kecuali isteri

meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seijin

suaminya”.

) Alasan-Alasan Perceraian

Alasan-alasan perceraian menurut Kompilasi Hukum

Islam diatur dalam pasal Kompilasi Hukum Islam, sebagai

berikut ini:

(a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk,

pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar

disembuhkan;

(b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua

tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan

yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;

(c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima

tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan

berlangsung;

(d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan

berat yang membahayakan pihak lain;

(e) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit

dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibanya

sebagai suami/isteri;

(f) Antara suami isteri terus menerus terjadi perselihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

dalam rumah tangga;

(g) Suami melanggar taklik talak;

(h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan

terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Alasan-alasan tersebut juga diatur dalam pasal Perauran

Pemerintah Nomor Tahun , namun dalam pasal

Kompilasi Hukum Islam memberikan tambahan dua poin yaitu

pada huruf g dan h.

B. NARKOBA

. Narkoba Dalam Hukum Islam

Istilah narkoba atau narkoba belum dijelaskan dalam hukum

Islam secara rinci dalam al-Qur’an maupun sumber hukum Islam yang

lainnya. Namun, dalam al-Qur’an hanya menyebutkan khamar atau

minuman keras yang kemudian dijadikan persamaan dalam narkoba

atau narkotika.

Secara etimologi, narkotika diterjemahkan kedalam bahasa Arab

dengan kata المخذرات yang berasal dari kata خذر، يخذر، تخذرyang

bermakna hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap

dan mabuk (Mardani, : ).

Islam mengharamkan minuman keras karena dapat merusak

akal. Larangan ini tertuju kepada setiap minuman keras yang

berpotensial yang dapat memabukan. Banyak atau sedikit peminumnya

benar-benar sampai benar mabuk atau tidak, minum-minuman keras

tetap diharamkan (Ahmad Azhar Basyir, : ). Allah berfirman

dalam surah al-Maidah ayat , sebagai berikut ini:

Artinya : Wahai orang-orang yang berimam! Sesungguhnya

minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan

mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan

keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhillah

(perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (QS. al-

Ma’idah ayat ).

Dalam surah al-Ma’idah ini mengajarkan bahwa minuman keras,

perjudian, (berkorban untuk) berhala dan mengadu nasib dengan anak

panah adalah perbuatan yang amat keji termasuk kepada perbuatan

setan. Oleh sebab itu, perbuatan tersebut harus dijauhi sehinggga kamu

akan merasa beruntung (Ahmad Azhar Basyir, : ).

Segala sesuatu yang dimakan atau dimasukan kedalam tubuhnya

yang mengakibatkan memabukan haram hukumnya (Sulaiman al-

Faifi, : ). Dalam sebuah hadist Muslim, Rasulullah bersabda

bahwa “Setiap yang memabukan adalah khamar, sedangkan khamar

adalah haram”, untuk itu setiap minuman atau obat yang dapat

memabukan adalah haram (Abdur Rahman I Doi, : ).

Para Ulama fiqh telah sepakat bahwa menghukum pengosumsi

yang dapat memabukan seperti narkotika dan khamar adalah wajib dan

dihukum dengan bentuk deraan atau cambuk (Mustofa Hasan dan Beni

Ahmad Saebani, : ). Menurut pendapat Madzhab Malik dan

Hanafi dikenai dera atau cambukan sebanyak kali dan menurut

pendapat Syafi’i dikenai hukuman dera atau cambuk hanya sebanyak

kali (Sulaiman Al-Faifi, : ). Dan tambahanya adalah ta’zir. Ta’zir

adalah hukuman tambahan yang diberikan kepada orang yang tidak jera

dengan hadd dera dan telah dijatuhi hadd jera sebelumnya (Ahmad

Azhar Basyir, : ).

Pemberian hukuman ini diberikan dengan bahwa dia mengakui

telah meminumnya atau berdasarkan bukti dari orang saksi yang adil

(Abdur Rahman I Doi, : ) dan hukuman had tidak akan diberikan

kepada anak-anak, orang sakit ingatan atau orang yang dipaksa untuk

meminumnya. Saksi disini adalah orang yang telah melihat dengan

mata kepalanya sendiri bahwa si peminum benar-benar telah meminum

khamar. Dan dengan sekedar yang mulutnya berbau khamar belum

dapat menjadi bukti bahwa ia telah benar-benar meminum khamar yang

dapat dijatuhi hukuman hadd dera (Ahmad Azhar Basyir, : ).

. Narkoba Menurut Perundang-Undangan di Indonesia

a. Pengertian Narkoba

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari

bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti adalah

menidurkan dan pembiusan, sedangkan secara terminologis, dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia narkoba atau narkotika adalah obat

yang dapat menenagkan saraf, menghilangkan rasa sakit,

menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang (Tim

Redaksi, : ).

Narkoba merupakan sekelompok obat, bahan, atau zat yang

apabila dikonsumsi baik ditelan, dihisap atau disuntikan akan

menimbulkan atau berpengaruh kepada kinerja tubuh manusia dan

akan sering menimbulkan ketergantunga. Sehingga narkoba ini

sangat berbahaya jika pemakiannya disalahgunakan, sehingga

peredaranya sangat diawasi oleh Undang-Undang, seperti: candu,

putaw, ganja, heroin dan kokain. Namun, ada juga jenis narkoba

yang tidak diawasi oleh Undang-Undang jenis narkoba ini disebut

dengan zat adiktif lainnya, seperti halnya: nikotin, kafein, alkohol,

inhalansia atau zat yang dihirup dan solven atau zat pelarut.

Narkotika menurut pasal ayat ( ) Undang-Undang Nomor

Tahun Tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Narkotika

adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-

golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

b. Bentuk-Bentuk narkoba

Secara garis besar narkotika dapat dibedakan kedalam

beberapa bentuk, yakni narkotika alami, narkotika semisintesis dan

narkotika sintesis (Subaghyo partodiharjo, : ), sebagai

berikut ini:

) Narkoba Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang diambil dari

bahan-bahan alami atau tanaman. Contoh: ganja, kokainatau

crackdan opium.

) Narkoba Semisintesis

Narkotika semisintesi adalah narkotika yang alami yang

diolah dan diambil zat aktifnya (intisari) memiliki khasiat yang

lebih kuat yang dapat dimanfaatkan untuk dunia Kedokteran.

Contoh: morfin (penghilang rasa sakit dalam operasi), kodein

(penghilang batuk), heroin dan kokain.

) Narkotika Sintesis

Narkotik sintesis adalah narkotika yang bukan alami

yang dibuat dengan campuran bahan kimia. Narkotika jenis ini

digunakan kepada pemakai narkoba yang sedang direhabilitasi

yang dapat berfungsi “pengganti sementara” dan apabila sudah

benar-benar dinyatakan bebas dari narkoba maka pemakainya

pun dikurangi. Contoh: petidin (obat bius lokal, operasi kecil

dan sunat), methadon (pengobatan pecandu narkoba), dan

naltrexon (pengobatan pecandu narkoba).

Zat atau obat yang termasuk bentuk narkotika menurut

Undang-Undang Nomor Tahun Tentang Narkotika,

digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:

a) Narkotika golongan adalah narkotika yang hanya

digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak boleh

digunakan untuk terapi serta mempunyai potensi yang tinggi

mengakibatkan ketergantungan, seperti: ganja, heroin,

kokain, dan opium.

b) Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat

untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau

untuk tujuan penelitian serta mempunyai potensi tinggi

terjadinya ketergantungan, seperti: morfina, petidin, dan

turunanya.

c) Narkotika golongan III adalah narkotika yang mempunyai

khasiat untuk pengobatan yang banyak digunakan untuk

terapi dan untuk penelitian serta berpotensi ringan

mengakibatkan ketergantuangan, seperti: kodein dan

turunanya, metadon, neltrexon dan sebagainya (Juliana Lisa

FR dan Nengah Sutrisna W, : - ).

c. Dampak Pengaruh Narkoba

Obat atau zat yang disalahgunakan oleh penyalahgunaan

narkotika yang kemudian dapat berdampak secara langsung dan

tidak langsung (Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, : -

), sebagai berikut ini:

) Dampak Tidak Langsung

Dampak yang ditimbulkan dari pengaruh buruk

penggunaan narkoba yang secara tidak langsung, yaitu:

(a) Akan banyak uang yang dikeluarkan untuk penyembuhan

dan perawatan kesehatan pecandu yang apabila tubuhnya

telah rusak sebab digerogoti zat beracun.

(b) Dikucilkan oleh orang sekitarnya dan pecandu narkotika

biasanya bersikap anti sosial.

(c) Keluarga merasa malu dengan kedapatan anggota keluarga

yang menjadi pemakai atau penyalahgunaan narkotika.

(d) Hilangnya masa depan.

(e) Tidak adanya rasa percaya diri, sehingga akan gemar

berbohong dan melakukan tindakan kriminal.

(f) Bahkan pemakai atau penyalahguna narkotika bisa

dijebloskan kedalam penjara.

) Dampak Langsung

Dampak dari pengaruh buruk dalam penggunaan narkoba

secara langsung, yaitu:

(a) Gangguan pada sistem saraf (neurologis), seperti: kejang-

kejang, halusinasi, gangguan kesadaran dan kerusakan saraf

tepi.

(b) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah, seperti:

infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah.

(c) Gangguan pada kulit, seperti:penanahan, alergi dan eksim.

(d) Gangguan pada paru-paru, seperti: penekanan fungsi

pernafasan, kesukaran bernafas, dan pergeseran jaringan

paru-paru.

(e) Dapat lebih mudah terkena penyakit yang sukar

disembuhkan, seperti: HIV/AIDS dan hepatitis.

(f) Menyebabkan depresi mental bahkan bisa kepada ganguan

jiwa berat.

C. KEWAJIBAN SUAMI DALAM RUMAH TANGGA

. Kewajiban Suami Dalam Rumah Tangga Menurut Fikih

a. Pengertian Kewajiban Suami Dalam Rumah Tangga

Kewajiban utama seorang suami adalah menjadi pasangan

bagi isterinya dalam hubungan perkawinan serta membantu

tercapainya tujuan pernikahan. Dan kewajiban utama bagi seorang

suami adalah menghindarkan api neraka dari isterinya.

Dalam syari’at Islam, telah mewajibkan seorang suami agar

memnuhi semua hak isterinya, sebab hak isteri merupakan

kewajiban suaminya dan apabila tidak demikian maka suami telah

dianggap dholim.

b. Bentuk-Bentuk Kewajiban Suami Dalam Rumah Tangga

Ada bentuk kewajiban suami dalam rumah tangga yakni

secara kebendaan atau materi dan bukan kebendaan atau non

materi, sebagai berikut ini:

) Kewajiban Suami Dalam Bentuk Kebendaan

(a) Mahar

Mas kawin disebut dengan Shaduqat. Kata

shaduqat berasal dari kata shidiq, shadaq, shadaqah yang

berarti perasaan jujur dan hati yang suci, sehingga mas

kawin atau shaduqat adalah harta yang diperoleh dengan

cara yang halal atau jujur yang kemudian diberikan kepada

calon isteri dengan dasar keikhlasan (H. Zainuddin

Ali, : ). Hal ini berdasarkan Firman Allah dalam

Surah An-Nisa’ ayat , sebagai berikut ini:

Artinya : Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada

perempuan (yang kamu nikahi) sebagai

pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian,

jika menyerahkan kepada kamu sebagian dari

(mas kawin) itu dengan senang hati, maka

terimalah dan nikmatilah pemberian itu

dengan senang hati” (Q.S. an-Nisa’ ayat ).

Untuk itu mahar disyaratkan, seperti: Harta/bendanya

berharga. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya.

Barangnya bukan barang ghasab. Bukan barang yang tidak

jelas keadaanya. Dan Islam tidak memberikan batas

minimal dan maksimal untuk memberikan mahar, sebab

mahar yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan kepada

terhalangnya pemuda untuk menikahi perempuan sebab

mahar yang dimilikinya hanya sedikit, wanita tersebut akan

menjadi hina sebab ia telah dijadikan sebagai barang

dagangan yang dijual belikan oleh walinya, dan akan

semakin banyaknya perbuatan zina, homo seksual, onani

dan lain sebagainya (Sulaiman Al-Mufarraj, : ).

Apabila dalam akad nikah atau sesudahnya ditentukan

tentang wujud dan kadar maharnya, maka mahar tersebut

dinamakan mahar musamma dan apabila tidak ada

ketentuan tentang wujud dan kadar maharnya dalam akad

pernikahan atau sesudahnya maka disebut dengan mahar

sepadan atau mitsil (Ahmad Azhar Basyir, : ).

Kewajiban memberikan mahar akan gugur apabila

suami dan isteri bercerai dan belum berhubungan badan dan

apabila ketika isteri yang belum digauli membebaskan

maharnya dari suaminya atau dihibahkan kepada suaminya

(Sulaiman Al-Faifi, : ).

(b) Nafkah

Nafkah yang dimaksud disini adalah memenuhi

kebutuhan makan, tempat tinggal, pelayanan dan

pengobatan untuk isterinya meskipun ia kaya (Sayyid

Sabiq, : ). Hukum membayar nafkah itu wajib baik

dalam bentuk perbelanjaan maupun dalam bentuk pakaian.

Dalil Allah untuk kewajiban memberikan nafkah dalam al-

Qur’an adalah:

... ...

Artinya : “... Dan kewajiban ayah memberikan makan

dan pakaian kepada para Ibu dengan cara

ma’ruf ...” (Qs. Al-Baqarah ayat ).

Sesuai dengan kemampuanya, suami berkewajiban

untuk memberikan nafkah kepada isterinya dengan

secukupnya. Hal ini golongan Syafi’i sependapat dengan

golongan hanafi, yakni ketetapan suami memberikan nafkah

dengan melihat keadaan atau kemampuan suami (Sayyid

Sabbiq, : ), untuk itu isteri disyaratkan: Dalam

perkawinan yang sah, menyerahkan dirinya kepada

suaminya, suaminya dapat menikmati dirinya, isteri tidak

menolak apabila diajak pindah suaminya dan suami dan

isteri dapat menikmatinya (Sayyid Sabiq, : - ),

kewajiban suami dalam memberikan nafkah akan gugur

apabila isteri tidak memenuhi kelima syarat tersebut.

(c) Tempat Kediaman

Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang

disediakan suami yang layak untuk isteri dan anaknya yang

bertujuan untuk melindungi dari serangan pihak lain atau

binatang buas dan tempat penyimpanan harta bersama dan

suami dengan kemampuan berkewajiban untuk melengkapi

alat perlengkapan yang dibutuhkan dalam rumah tangga

yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar

(Abdul Manan, : ).

) Kewajiban Suami Dalam Bentuk Bukan Kebendaan

Adapun bentuk-bentuk kewajiban suami bukan

kebandaan secara umum yakni dengan menggauli isteri dengan

cara yang makruf, meliputi:

(a) Sikap Menghargai Isteri

Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah

r.a mengajarkan bahwa “Bersikap baiklah kamu terhadap

isteri-isterimu, sebab orang perempuan diciptakan

berkodrat seperti tulang rusuk, yang paling lengkung adalah

tulang rusuk bagian atas, apabila kamu meluruskanya, ia

akan patah dan apabila kamu biarkan akan tetap lengkung,

bersikap baiklah kamu terhadap para isteri” (Ahmad Azhar

Basyir, : ).

(b) Melindungi dan Menjaga Nama Baik Isteri

Maksudnya adalah apabila isteri mempunyai perilaku

yang buruk suami tidak boleh untuk membeberkanya

kepada orang lain. Dan apabila isteri melakukan suatu

perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka

suami harus menasehatinya terutama dalam hal

pergaulanya.

(c) Memenuhi Hajat Biologis Isteri

Ketentraman dan keserasian hidup dalam perkawinan

ditentukan dalam faktor hajat biologis, sebab hajat biologis

merupakan tujuan dalam pernikahan atau meneruskan

keturunannya dan apabila suami atau isteri mengalami

kekecewaan dalam ini akan berdampak kepada keretakan

dalam rumah tangga (Ahmad Azhar Basyir, : ).

. Kewajiban Suami Dalam Rumah Tangga Menurut Perundang-

Undangan di Indonesia

a. Kewajiban Suami Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang

Perkawinan

Sebuah keluarga merupakann unit terkcil dalam masyarakat

yang didalamnya hanya terdapat suami, isteri dan anak-anak.

Dimana didalam perkawinan terdapat hak dan kewajiban yang

harus diemban oeh masing-masing peran dalam rumah tangga,

sehingga akan menimbulkan rumah tangga yang tenang dan

tentram. Sebagaimana yang diatur dalam pasal Undang-Undang

Nomor Tahun Tentang Perkawinan, bahwa “Perkawinan

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa”.

Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengatur

hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga dalam pasal

sampai pasal Undang-Undang Nomor Tahun Tentang

Perkawinan, dalam pasal menyatakan bahwa “Suami isteri

memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga

yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Hak dan kedudukan suami isteri dalam rumah tangga dan

masyarakat telah diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor

Tahun Tentang Perkawinan, diantaranya adalah:

) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan

kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan

pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan

hukum.

) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia telah mengatur

secara tegas bahwa suami adalah kepala keluarga yang harus

ditaati. Kemudian dalam pasal Undang-Undang Nomor Tahun

menerangkan bahwa;

) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat ( ) pasal

ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat ( ) ini adalah

tempat tinggal atau rumah yang disepakati bersama suami isteri

yang dapat dijadikan sebagai tempat tinggal untuk suami dan isteri

beserta anak-anaknya, sehingga akan merasa terlindungi dari

serangan luar serta dapat dijadikan sebagai tempat menyimpan

harta yang diperoleh. Selain suami memberikan rasa kasih sayang

kepada isteri dan anak-anaknya, suami juga berkewajiban dalam

menyediakan keperluan untuk tempat tinggal dengan kemampuan

suami, untuk itu isteri wajib mengatur segala urusan rumah tangga

dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal ini sesuai dengan

pasal dan pasal . Dimana dalam pasal juga menyebutkan

bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, setia dan

memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya”.

Dan dalam pasal menerangkan bahwa, antaranya:

) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya.

) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-

baiknya.

) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibanya masing-masing

dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

b. Kewajiban Suami Dalam Rumah Tangga Menurut Kompilasi

Hukum Islam

Dalam pasal Kompilasi Hukum Islam menyebutkan

bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah

tangga, dimana hak dan kedudukan diantara mereka adalah

seimbang baik dalam pergaulan maupun dalam kehidupan berumah

tangga.

Bila seorang isteri telah mentaatinya dan menjaga

kehormatanya maka dia berhak untuk mendapatkan hak-hak dari

saminya, seperti: mendapatkan perlakuan yang lemah lembuh dari

suaminya, pendidikan dan tuntutan dari suami, pakaian dan

makanan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan ekonomi

suami, perlindungan, pergaulan yang baik serta mendapatkan

pujian dari suaminya.

Sedangkan kewajiban suami dalam Kompilasi Hukum Islam

telah diatur dalam pasal sampai pasal Kompilasi Hukum

Islam, sebagai berikut ini:

Pasal Kompilasi Hukum Islam

) Suami adalah pelindung, terhadap isteri dan rumah tangganya,

akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang

penting-penting diputuskan oleh suami isteri secara bersama.

) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala

sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan

kemampuanya.

) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya

dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang

berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

) Sesuai dengan penghasilanya suami menanggung:

a) nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri.

b) biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya

pengobatan bagi isteri dan anak.

c) biaya pendidikan bagi anak.

) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat

( ) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin

sempurna dari isterinya.

) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap

dirinya sebagaimana tersebut pada ayat ( ) huruf a dan b.

Pasal Kompilasi Hukum Islam

) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan

anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam masa iddah.

) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri

selama ikatan perkawinan,atau dalam iddah talak atau iddah

wafat.

) Tempat kediamandisediakan untuk melindungi isteri dan anak-

anaknya dari ganguan pihak lain, sehingga mereka merasa

aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai

tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan

mengatur alat-alat rumah tangga.

) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan

kemampuanya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan

tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga

maupun sarana penunjang lainnya.

BAB III

DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM

DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERCERAIAN

DENGAN PUTUSAN NOMOR: /Pdt.G/ /PA.Sal

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Salatiga

. Profil Pengadilan Agama Salatiga

Pengadilan Agama Salatiga adalah Peradilan bagi orang-orang

beragama Islam yang berwilayah hukum untuk menyelesaikan suatu

persengkataan antara orang-orang yang agamnya Islam. Dalam

menjalankan tugas dan wewenangnya Pengadilan Agama Salatiga

berbatasan dengan wilayah-wilayah lain dengan Kabupaten Grobogan,

Kabupaten Semarang, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali.

Pengadilan Agama Salatiga dibentuk berdasarkan staatsblad

pada tahun Tentang pembentukan Pengadilan Agama yang ada di

Jawa dan Madura yang disebut dengan nama Raad Agama/Penghulu

Raad dan dalam Keputusan Menteri Agama RI KMA Nomor Tahun

Tentang penetapan perubahan wilayah hukum Pengadilan Agama

Propinsi dan Pengadilan Agama serta Mahkamah Syar’iyah.

a. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Salatiga

Sejarah singkat pembentukan Pengadilan Agama Salatiga,

antara lain adalah:

) Masa Sebelum Penjajah

Pengadilan Agama Salatiga muncul bersamaan dengan

perkembangan kelompok masyarakat yang beragama Islam di

Salatiga dan sebagian Kabupaten Semarang. Pada saat itu

apabila terjadi suatu sengketa mereka menyelesaikan

perkaranya melalui Qodli (Hakim) yang diangkat oleh Sultan

atau Raja yang kekuasaannya merupakan tauliyah dari Waliyul

Amri atau Penguasa tertinggi.

) Masa Penjajahan Belanda sampai Masa Jepang

Untuk perkara peradilan pada masa penjajahan Belanda

diselesaikan kepada Hakim, sehingga sulit bagi Belanda untuk

menghapus pegangan hidup umat Islam di salatiga karena umat

Islam di Salatiga telah berpegangan kepada syariat Islam,

sehingga Kolonial Belanda menerbitkan Pasal ayat

(Indische Staatsregaling) yang dijadikan sebagai landasan

formil dan berdirinya Raad Agama. Disamping itu juga,

Pemerintah Kolonial Belanda juga menginstruksikan kepada

para Bupati yang termuat dalam staatblad pada tahun

Nomor yang menyatakan bahwa perselisihan mengenai

pembagian waris diselesaikan kepada Alim Ulama. Maka

Pengadilan Agama Salatiga pada waktu itu terus berjalan

sampai pada tahun dengan kantor menempati Serambi

Masjid al-Atiq Kauman yang diketuai oleh K. Salim, dengan

Hakim anggota adalah K. Abdul Mukti dan Sidiq sebagai

sekertaris yang merangkap sebagai bendahara dan pesuruh,

dimana semuanya diambil dari Alumnus Pondok Pesantren.

Setelah penjajah Belanda dihempas oleh penjajah

Jepang, sehingga Indonesia telah dikuasai oleh penjajah

Jepang. Dalam masa penjajahan Jepang di Indoensia khususnya

Salatiga belum ada perubahan yang berarti dalam hal

Pengadilan Agama Salatiga atau Raad Agama Salatiga, hal ini

dikarenakan Jepang menjajah Indonesia hanya sebentar yakni

kisaran tahun sampai tahun .

) Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia berhasil mengusir penjajah Jepang dari

tanah air pada tahun yang merupakan tahun kemerdekaan

bagi seluruh rakyat Republik Indonesia. Pengadilan Agama

Salatiga berjalan sebagaimana biasanya, dimana pada tahun

Pengadilan Agama Salatiga diketuai oleh K. Irsyam yang

dibantu tujuh pegawai yang pada waktu itu menempati serambi

Masjid al-Atiq Kauman yang bersebelahan dengan Kantor

Urusan Agama Kecamatan Salatiga.

Pada tahun Pengadilan Agama Salatiga berpindah

ke Kantor baru di Jalan Diponegoro No. sampai dengan

tahun dan berpindah ke Jalan Lingkar Selatan, Jagalan,

Cebongan, Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga dari

pertengahan tahun sampai dengan sekarang ini.

) Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor Tahun

Tentang Perkawinan

Sejak diberlakukanya Undang-Undang Nomor Tahun

kedudukan dan posisi Peradilan Agama semakin jelas dan

juga mandiri termasuk Pengadilan Agama Salatiga. Akan tetapi

Peradilan Agama harus berjuang lagi karena belum mempunyai

Undang-Undang yang mengatur Tentang Keluarga Muslim.

Sehingga pada tahun dimana suhu politik naik, sehingga

dimanfaatkan oleh Peradilan Agama untuk mewujdukan

Undang-Undang Tentang Perkawinan yakni terciptanya

Undang-Undang Nomor Tahun yang diberlakukan pada

Januari dan setelah efektif dengan diterbitkanya Peraturan

Pemerintah Nomor Tahun Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor Tahun Tentang Perkawinan.

Begitu banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan

Agama Salatiga yang berwilayah hukum di Kota Salatiga dan

sebagian Kabupaten Semarang yang menjadi wilayah hukum

Salatiga, maka melalui SK Menteri Agama Nomor Tahun

jo. KMA Nomor Tahun sehingga berdirilah

Pengadilan Agama Ambarawa dan Pengadilan Agama

Ungaran.

) Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor Tahun

Tentang Peradilan Agama

Sejak disahkanya Undang-undang Nomor Tahun

Tentang Peradilan Agama posisi Pengadilan Agama Salatiga

semakin kuat, yakni Pengadilan Agama berwenang untuk

menjalankan keputusannya secara mandiri sehingga tidak perlu

lagi melalui Pengadilan Negeri, selain itu hukum acara yang

berlaku di Pengadilan Agama sama dengan hukum acara yang

berlaku di Pengadilan Negeri.

b. Batas Kewenangan Pengadilan Agama Salatiga

Dalam menjalankan tugas dan kewenanganya Pengadilan

Agama terdapat batas kewenangan dalam memeriksa,

menyelesaikan dan memutuskan suatu perkara yang diajukan

kepadanya. Ada dua batas kewenangan dalam Peradilan Agama

Salatiga, yakni secara relatif dan absolut, antara lain:

) Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif kekuasaan Pengadilan Agama yang

menguasai keadilan berdasarkan wilayah atau daerah

hukumnya (Mardani, : ), berdasarkan pasal ayat ( )

Undang-Undang Nomor. Tahun yang berbunyi :

“Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di Ibu

Kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah

Kotamadya atau Kabupaten. Pengadilan Tinggi Agama

berkedudukan di Ibu Kota Propinsi, dan daerah hukumnya

meliputi wilayah propinsi”.

Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga

terdapat tiga belas Kecamatan diantaranya empat Kecamatan di

Kota Salatiga dan sembilannya merupakan Kabupaten

Semarang yang menjadi wilayah hukum Kota Salatiga, antara

lain adalah:

(a) Wilayah Kota Salatiga

Ada empat Kecamatan Kota Salatiga yang menjadi

wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, meliputi:

Kecamatan Sidorejo, Kecamatan Sidomukti, Kecamatan

Argomulyo dan Kecamatan Tingkir.

(b) Wilayah Kabupeten Semarang

Wilayah sebagian kabupaten Semarang yang

menjadi wilayah hukum Kota Salatiga ada sembilan

Kecamatan, meliputi: Kecamatan Bringin, Kecamatan

Bancak, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Getasan,

Kecamatan Tengaran, Kecamatan Suruh, Kecamatan

Susukan, Kecamatan Pabelan, dan Kecamatan Kaliwungu.

) Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut adalah kewenangan Pengadilan

untuk mengadili berdasarkan materi hukum atau hukum materi

(Mardani, : ).

Berdasarkan tugas pokok Pengadilan Agama sesuai

dengan ketentuan dalam pasal Undang-Undang Nomor

Tahun Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang

Nomor Tahun Tentang Peradilan Agama, bahwa

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa,

menyelesaikan dan memutuskan perkara atau sengketa yang

terjadi diantara orang-orang yang beragama Islam dalam

bidang, antara lain: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf.

zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah” (Mardani, :

).

. Visi dan Misi Pengadilan Agama Salatiga

a. Visi

Visi Pengadilan Agama Salatiga adalah mewujudkan

Pengadilan Agama Salatiga sebagai salah satu pelaku kehakiman

yang mandiri, bersih, bermartabat, dan berwibawa.

b. Misi

Dalam melaksanakan visinya Pengadilan Agama Salatiga

mempunyai lima misi, diantaranya adalah sebagai berikut:

) Mewujudkan rasa keadilan masyarakat sesuai dengan peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku dan jujur sesuai dengan

hati nurani.

) Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas

campur tangan dari pihak lain.

) Meningkatkan pelayanan dibidang peradilan kepada

Masyarakat sehingga tercapai peradilan yang sederhana, cepat

dan biaya ringan.

) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat peradilan

sehingga dapat melakukan tugas dan kewajiban secara

profesional dan proporsional.

) Mewujudkan instutitusi yang efektif, dan bermartabat dalam

melaksanakan tugas.

. Struktur dan Organisasi Pengadilan Agama Salatiga

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Salatiga berdasarkan

hukum PERMA No. Tahun Tentang Organisasi Tata

Kepaniteraan dan Kesekretariatan, terdapat struktur organisasi dalam

Pengadilan Agama Salatiga, berikut struktur dan organisasinya:

Struktur Pengadilan Agama Salatiga

Ketua : Drs. H. Umar Muslich

Wakil Ketua : Drs. Muhdi Kholil, S.H., M.A. M.H.

Hakim : ). Drs. M. Syaifuddin Z, S.H.,

). Drs. Silachuddin.

). Drs. Anwar Rosidi

). Drs.H.Salim,S.H.,M.H

). Drs. Moch Rusdi

. Drs. M. Muslih.

Panitera : Drs. H. Muhdi

Wakil Panitera : Dra. Farkhah

Sekertaris : Siti Khalimah,S.H

. Administrai Berperkara di Pengadilan Agama Salatiga

Sesuai dengan kedudukanya Pengadilan Agama harus dapat

menempatkan dirinya sebagai lembaga peradilan yang sesungguhnya

(court of law). Adapun yang harus dilakukan adalah dengan

melaksanakan hukum acara dengan baik yang sesuai dengan ketentuan

yang berlaku, salah satu yang harus dilakukan adalah dengan

melaksanakan pemanggilan para pihak untuk mengahadiri proses

persidangan (Abdul Manan, : ).

Proses perkara di Pengadilan Agama diawali dengan pengajuan

gugatan atau permohonan baik dengan tertulis atau lisan baik dengan

kuasa hukum atau tanpa kuasa hukum dengan melampirkan

persyaratan-persyaratan yang lengkap. Kemudian barulan calon

Penggugat atau Pemohon membayar biaya panjar perkara sesuai yang

tertera dalam Surat Kuasa Untuk Membayar atau SKUM pada kasir

yang dibut oleh meja yang dibayarkan kepada Bank BRI yang

kemudian diberikan kepada meja kasir untuk menunjukan bukti

pembayaran. Dalam kasir menerima panjar biaya perkara dan

membukukannya, mendatanginya, memberi nomor perkara, dan tanda

tangan lunas dari SKUM.

Surat gugatan atau permohonan yang diterima Pengadilan Agama

Salatiga kemudian diberi nomor perkara dan ddaftarkan dalam buku

register dalam waktu tiga hari kerja, yang kemudian diberikan kepada

Penggugat atau Pemohon yang kemudian oleh panitera menetapkan

Majlis Hakim (PMH) yang kemudian oleh PMH menetapkan hari

persidangan dengan menetapkan hari, jam dan waktu sidang dan

menunjuk panitera pengganti.

Setelah ditetapkan hari, waktu dan tempat persidangan oleh PMH

maka Jurus sita/Juru sita Pengganti melakukan pemanggilan kepada

para pihak Penggugat atau Pemohon, untuk Tergugat atau Termohon

diselipi surat gugatan (Mardani, : - ).

B. Diskripsi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Dalam Perkara

Perceraian Dengan Putusan Nomor: /Pdt/ /PA.Sal

Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya

haruslah dapat mengetahui secara jelas fakta dan peristiwa yang tidak hanya

berasal dari Penggugat atau Pemohon dan Tergugat atau Termohon, namun

harus dengan bukti-bukti dan keterangan saksi.

Berikut adalah gambaran mengenai putusan dengan perkara

perceraian dengan alasan suami pecandu narkoba dan tidak menjalankan

kewajiban dalam rumah tangga putusan Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal,

antara lain adalah:

Perceraian diajukan oleh Juminten (nama samaran) yang berumur

tahun beragama Islam yang berperkerja sebagai Guru dan bertempat tinggal

di Tegalsari RT. RW. Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti

Kota Salatiga dengan memberi kuasa kepada: . Bayu Adi Susetyo, S.H., .

Muhammad Hany Kurniawan, S.H., . Heni Dwi Anggraeni, S.H., .

Wahyuni, S.H., Advokat dan Asisten Advokat beralamat dijalan Imam

Bonjol No. Kota Salatiga, sebagai Penggugat. Yang melawan Paijo

(nama samaran) berumur tahun, agama Islam yang berkerja sebagai

swasta dan Pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Tegalsari RT.

RW. Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga,

sebagai Tergugat.

. Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tahun di Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidomukti dan telah ba’da dukhul.

Namun pada tahun , Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa dirukunkan kembali,

dan puncaknya tahun yang kemudian Tergugat meninggalkan

tempat kediaman bersama.

. Mediasi yang dilakukan Hakim tidak dapat dilaksanakan dan tidak

berhasil dengan sebab Tergugat tidak hadir dalam sidang tersebut.

. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula

mengirimkan wakil sebagai kuasanya, untuk itu persidangan tetap

dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dalam persidangan, sehingga

persidangan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dalam

persidangan.

. Berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau P. yang

diajukan Penggugat, maka berdasarkan ayat ( ) UU No. Tahun

yang dirubah kedalam Undang-Undang Nomor Tahun

dan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun

Tentang Peradilan Agama yakni Pengadilan Agama Salatiga yang

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara

Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal ini.

. Berdasarkan bukti akta autentuk berupa akta nikah atau P. yang

diajukan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan

pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Sidomukti, dimana akta nikah merupakan akta autentik yang

perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, sesuai

dengan pasal HIR dan pasal ayat ( ) Kompilasi Hukum Islam

bahwa akta nikah berkekuatan sempurna selama tidak dibuktikan

kepalsuanya dan perceraian hanya dapat dibuktikan dengan adanya

akta nikah.

. Dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam sidang

telah menerangkan dibawah sumpahnya bahwa telah benar diantara

Pengguat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan telah

ba’da dukhul namun pada tahun Penggugat dan Tergugat telah

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan

kembali dan puncaknya pada tahun yang mengakibatkan

Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama, dari keterangan

saksi-saksi telah dibenarkan oleh Tergugat.

. Berdasarkan kenyataan dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi,

Hakim beranggapan jika rumah tangga diantara Penggugat dan

Tergugat telah pecah dan rusak sehingga tidak dapat mencapai tujuan

pernikahan sebagaimana yang diatur dalam pasal Undang-Undang

Nomor Tahun Tentang Perkawinan, pasal Kompilasi Hukum

Islam serta al-Qur’an surah ar-rum ayat , bahwa pernikahan

bertujuan untuk dapat membentuk rumah tangga yang sakinah,

mawadah dan rahmah.

. Untuk itu, Hakim mempertimbangkan bahwa perceraian dengan

alasan yang diajukan Penggugat dalam perkara

Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal telah sesuai dengan pasal

Undang-Undang Nomor Tahun Tentang Perkawinan, pasal

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun Tentang

Perkawinan dan pasal huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

. Sehingga, pengajuan gugatan dalam cerai gugat dengan perkara

Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal telah cukup beralasan dan tidak

melawan hak, sedang Tergugat telah dipanggil namun tidak juga

menghadiri persidangan dan untuk itu, putusan tersebut diputuskan

secara verstek.

. Biaya perkara dijatuhkan kepada Penggugat.

C. Proses Pengajuan dan Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan

Putusan Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal

Cerai gugat perceraian yang diajukan atau atas inisiatif Isteri

kepada Pengadilan Agama dan perceraian itu terjadi dengan diputuskan

juga oleh Pengadilan Agama setempat. Bagi perkawinan yang didasarkan

akan hukum Islam, maka proses gugatan perceraian dapat diajukan kepada

Pengadilan Agama (Adib Bahari, : ).

Menurut Hakim Pengadilan Agama Salatiga, bahwa pada

umumnya pengajuan perceraian dalam pengajuan cerai gugat hampir sama

pengajuanya dengan cerai talak, yang dalam menyelesaikan perkara semua

pihak (Penggugat dan Tergugat) akan dipanggil ke persidangan. Namun,

Perbedaanya terletak pada proses persidangan, dimana cerai gugat

diputuskan oleh Majlis Hakim sedangkan cerai talak terdapat sidang untuk

pengucapan ikrar talak oleh suami kepada isterinya.

Prosedur atau tata cara cerai gugat dengan alasan suami pecandu

narkoba dan tidak menjalankan kewajiban dalam rumah tangga di

Pengadilan Agama Salatiga, antara lain adalah:

) Daftar Gugatan

Penggugat atau kuasa hukumnya mendatangi Pengadilan Agama

Salatiga untuk mendaftakan gugatan cerai Penggugat (isteri) yang

dilakukan pada tanggal September . Dengan membawa syarat-

syarat umum yang difotokopi, berupa: surat gugatan, surat nikah/

buku nikah, surat keterangan dari Lurah/ Kepala Desa, Kartu Tanda

Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Anak.

) Proses Persidangan

Setelah Majlis Hakim menetapkan Penetapan Hari Sidang atau

PHS maka Juru sita atau Juru sita pengganti akan melakukan

pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri

persidangan. Ada beberapa persidangan yang dijalani dalam putusan

Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal yaitu sidang pertama atau sidang

pembacaan gugatan, sidang jawaban, sidang pembuktian, sidang

kesimpulan dan sidang putusan.

Sidang pertama atau sidang pembacaan gugatan Majlis Hakim

melakukan pemeriksaan identitas Penggugat dan Tergugat. Dalam

sidang ini Majlis Hakim juga menasehati kepada Penggugat untuk

berdamai. Dalam proses sidang pertama Penggugat dengan kuasanya

menghadiri persidangan dan Tergugat tidak menghadiri persidangan

dan tidak pula mengirim wakil sebagai kuasanya, padahal telah

dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru sita Pengadilan Agama

Salatiga.

Dalam sidang mediasi yang dilakukan hanya di hadiri oleh

pihak Penggugat dengan kuasanya saja, sehingga Hakim mediator

tidak berhasil mengupayakan perdamaian diantara Penggugat dan

Tergugat. Ternyata ketidakhadirnya Tergugat dalam sidang disebabkan

dengan alasan yang sah. Sehingga Majlis Hakim berpertimbangan

akan tetap melaksanakan persidangan tanpa hadirnya Tergugat

sehingga dapat tercapainya prinsip persidangan cepat, sederhana dan

biaya cepat. Sehingga dijalankan kepada sidang jawaban Tergugat.

Sidang jawaban merupakan sidang untuk menerima jawaban

atas gugatan cerai yang diajukan oleh isteri (Adib Bahari, : ).

Dalam sidang ini Penggugat menghadiri persidangan dan Tergugat

tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil sebagai kuasanya, sehingga

sidang replik dan duplik. Meskipun demikian, Penggugat tetap

diperintahkan oleh Majlis Hakim untuk memberikan pembuktiannya.

Sidang pembuktian merupakan sidang untuk para pihak

membuktikan akan kebenaranya kepada Majlis Hakim yang dapat

dijadikan sebagai pertimbangan Majlis Hakim dalam memutuskan

suatu perkara (Abdul Manan, : ).

Dalam sidang pembuktian Penggugat memberikan bukti P.

yakni berupa KTP yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Kecamatan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dan bukti P. berupa

akta nikah, dimana perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya

akta nikah. Kedua bukti ini diperkuat dengan adanya keterangan dari

dua orang saksi. Sidang selanjutnya yaitu sidang kesimpulan dari para

pihak.

Dalam agenda sidang kesimpulan para piha Penggugat

menyerahkan surat kesimpulan. Dalam proses sidang ini biasanya

berlangsung hanya menit saja. Dalam agenda sidang ini, Penggugat

berkesimpulan untuk tetap ingin melakukan perceraian dengan

Tergugat. Sehingga sidang dilanjutkan kepada sidang putusan.

Dalam sidang putusan ini dan setelah Hakim melakukan

musyawarah dan membuka persidangan untuk umum, sehingga

putusan tersebut diputuskan secara verstek bahwa ketidakhadirnya

Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut dan Penggugat

dijatuhi talak ba’in sughro.

Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh

Majlis Hakim tanpa melalui proses pemeriksaan baik dengan acara

biasa ataupun acara contradictoire dan tidak adanya bantahan apapun

dari pihak Tergugat.

D. Dasar Hukum dan PertimbanganHakim Dalam Memutus Perkara

Perceraian Dengan Putusan Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal

Dalam usaha menemukan hukum dalam suatu peristiwa Hakim

dapat mencarinya dalam: Kitab Perundang-Undangan Tertulis, Kepala

Adat dan Penasehat Agama, Sumber Yurisprudensi, Tulisan-tulisan ilmiah

dari para pakar hukum dan ilmu pengetahuan yang ada sangkut pautnya

dengan perkara yang disidangkan. Namun, apabila keempat sumber

hukum diatas tidak ditemukan dasar hukumnya, Hakim dapat

menggunakan metode interpretasi dan kontruksi (Abdul Manan, :

).

Metode interpretasi adalah metode penafsiran terhadap suatu teks

Undang-Undang yang masih ada sangkut pautnya dan berpegang teguh

terhadap teks Undang-Undang tersebut, sedangkan metode kontruksi

adalah metode dengan menggunakan penalaran atau logika Hakim dengan

syarat tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.

Majlis Hakim dalam memberikan suatu putusan harus dapat

mempertimbangkan baik buruknya dari penjatuhan putusan tersebut,

sehingga tidak akan memberikan kemadharatan. Dalam putusan Nomor:

/Pdt.G/ /PA.Sal ini merupakan cerai gugat bahwa suami menjadi

pecandu narkoba dan tidak menjalankan kewajiban dalam rumah tangga

yang berdampak kepada terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang

tidak bisa dirukunkan lagi. Dalam hal ini, Majlis Hakim berpusat kepada

isi pasal huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun Tentang Perkawinan

dan pasal huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa “Antara suami

isteri terus menerus terjadi perselihan dan pertengkaran dan tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Dalam hal ini, Majlis Hakim memutuskan perkara ini dengan tiga

pertimbangan, yaitu Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan,

padahal telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengirim

wakil sebagai kuasanya. Kedua, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

diantara Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa dirukukan lagi sebagai

suami isteri yang harmonis yang disebabkan oleh suami pecandu narkoba

dan tidak menjalankan kewajibanya dalam memberikan nafkah. Ketiga,

rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rusak yang

tidak bisa menjalankan tujuan pernikahan yang sakinah, mawadah dan

rahmah.

Didalam perkara ini, Penggugat mengajukan perceraian dengan

alasan utamanya adalah suami menjadi pecandu narkoba dan tidak

menjalankan kewajibanya dalam mencarikan nafkah untuk keluarganya

dan untuk menguatkan dalil gugatanya Penggugat dengan kuasanya

menguatkan dengan bukti P. atau bukti satu berupa fotokopi Kartu Tanda

Penuduk dan P. atau bukti kedua berupa fotokopi akta nikah yang

diperkuat dengan keterangan saksi.

Berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan

Pencatatatan Sipil Kota Salatiga, maka Pengadilan Agama Salatiga yang

berkewenangan untuk menyelesaikan perkara tersebut yang sesuai dengan

isi pasal ayat ( ) Undang-Undang Nomor Tahun jo Undang-

Undang Nomor Tahun dan jo Undang-Undang Nomor Tahun

Tentang Peradilan Agama. Kemudian, bukti P. berupa fotokopi

akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Sidomukti yang mempunyai kekuatan pembuktian hukum sempurna,

sehingga tidak dibuktikan kepalsuanya dan ini sesuai dengan pasal

HIR dan pasal ayat ( ) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan

hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah.

Kedua bukti atau P. dan P. tersebut dengan diperkuat oleh

adanya keterangan saksi dan saksi yang dibawah sumpahnya bahwa

Penggugat dan Tergugat telah menikah dan ba’da dukhul, namun

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa dirukunkan lagi

yang disebabkan karena faktor suami pecandu narkoba dan ekonomi yang

pada puncaknya tahun dengan Tergugat meninggalkan tempat

kediaman bersama, dan selama berpisah Tergugat tidak menemui ataupun

memberikan nafkah untuk anaknya atau isterinya dan untuk memenuhi

kebutuhannya dan anaknya isteri bekerja sendiri.

Pada perkara ini, Majlis Hakim memutuskan secara verstek yaitu

putusan atas ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, dengan

mempertimbangkan bahwa, pertama Tergugat tidak hadir dipersidangan

dengan alasan yang sah padahal telah dipanggil secara resmi dan patut

yakni untuk menyangkal segala tuduhan Penggugat. Kedua, Tergugat yang

dipanggil secara resmi dan patut tidak mengirim wakil sebagai kuasanya,

sehingga persidangan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat. Ketiga,

Majlis Hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil

sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor Tahun Tentang

Proses Mediasi di Persidangan.

Berdasarkan dasar dan pertimbangan, Majlis Hakim berpendapat

bahwa ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan alasan yang

diajukan cukup beralasan untuk melakukan perceraian, sehingga gugatan

Penggugat telah memenuhi pasal ayat ( ) Undang-Undang Nomor

Tahun Tentang Perkawinan jo pasal huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor Tahun Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor Tahun Tentang Perkawinan jo pasal huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat cukup beralasan.

Selain itu juga, bahwa pernikahan diantara Penggugat dan

Tergugat telah rusak dan pecah sehingga tidak dapat lagi mencipatkan

rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana yang

diatur dalam Firman Allah Q.S ar-Rum ayat , pasal Undang-Undang

Nomor Tahun Tentang Perkawinan dan pasal Kompilasi Hukum

Islam, untuk itu apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan akan

menimbulkan kemadharatan yang lebih besar dari kemslahatanya. Dalam

hal ini hakim berpertimbangan dengan kaidah fiqiyah bahwa “Mencegah

hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengambil hal-hal yang

positif”. Untuk itu dengan dasar pertimbangan tersebut dalam putusan

Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal ini dapat dikabulkan dan diputuskan

pada tanggal November , secara putusan verstek dan Tergugat atau

isteri dijatuhi talak satu ba’in sughro.

BAB IV

DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM

MEMUTUSKAN PERKARA PERCERAIAN PUTUSAN

NOMOR: /Pdt.G/ /PA.Sal DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN

UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

A. Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan

Perkara Perceraian Putusan Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal Dalam

Fikih

Fikih adalah ilmu tentang hukum Islam (Tim Redaksi, : ),

sedangkan hukum Islam itu sendiri adalah peraturan-peraturan yang

diambil berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul yang diformulasikan

kedalam empat produk yaitu fiqih, fatwa, Keputusan Pengadilan dan

Undang-Undang yang diberlakukan kepada seluruh umat Islam (Ahmad

Rafiq, : ).

Alasan perceraian yang dikehendaki dalam hukum fikih ada empat

sebab, yaitu terjadinya nuzyuz suami, nuzyuz isteri, terjadinya shiqaq atau

perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa dirukunkan kembali dan

suami atau isteri berbuat zina atau fakshiyah (Ahmad Rafiq, : ).

Perceraian dalam fikih pada prinsipnya adalah terlarang, namun

apabila perkawinan yang sakral dan agung tersebut telah pecah dan rusak

maka barulah perceraian tersebut diperbolehkan, sebab perceraian

merupakan perbuatan yang halal namun dilarang. Sehingga, perceraian

hanya dijadikan sebagai pintu darurat.

Perceraian banyak dilatarbelakangi oleh banyak hal, salah satunya

adalah suami yang lalai akan kewajibanya dengan tidak memberikan

nafkah, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang tidak

bisa untuk dirukunkan kembali yang berdampak kepada perceraian.

Menurut golongan Hanafi dan Syafi’i bahwa sesuai dengan

kemampuanya suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada

isteri dan keluarganya. Hal ini didasarkan kepada Firman Allah dalam

sepenggalan surah al-Baqarah ayat yang menjelaskan bahwa suami

dengan kemampuanya diwajibkan untuk memberikan nafkah kepadanya

isterinya dan suami tidak dibebani diluar akan kemampuanya (Slamet

Abidin dan Aminuddin, : ).

Dalam perkara putusan Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal yang

menjelaskan bahwa diantara rumah tangga yang telah ba’da dukhul dan

telah sering terlibat percecokan yang dimulai pada tahun dan pada

puncuknya pada tahun yang kemudian mengakibatkan Tergugat

pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Percecokan ini dimulai

dari suami yang tidak mau bersungguh-sungguh dalam bekerja sehingga

tidak mampu menjalankan kewajibanya dalam mencarikan nafkah untuk

keluarganya dan ternyata telah menjadi pecandu narkoba, persoalan ini

berdampak kepada terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang

membuat Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan rumah tangga

yang sakinah, mawadah dan rahmah.

Hukum fikih tidak membenarkan bahwa dengan suami menjadi

pecandu narkoba dan tidak menjalankan kewajiban dalam rumah tangga

menjadi sebab terjadinya perceraian, sebab dalam hukum fikih tidak

mengemukakan pendapat bahwa dengan suami pecandu narkoba dan tidak

menjalankan kewajiban dalam rumah tangga untuk melakukan talak,

seperti dalam perkara Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal yang menjelaskan

bahwa perceraian yang disebabkan oleh suami pecandu narkoba dan tidak

menjalankan kewajiban dalam rumah tangga yang kemudian

menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkarang yang tidak bisa

menjalankan tujuan pernikahan yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

Dalam perkara perceraian Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal ini

Hakim memutuskan perceraian dengan pertimbangan bahwa diantara

suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa

untuk dirukunkan kembali. Dan alasan ini Majlis Hakim memutuskan

perkara perceraian tersebut dengan hukum fikih disebut dengan shiqaq.

Namun yang sebenarnya bahwa shiqaq di sini merupakan keadaan yang

terjadi karena adanya perbuatan suami yang menjadi pecandu narkoba dan

tidak menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga dengan tidak

memberikan nafkah.

Nafkah merupakan barang atau harta yang dapat dibelanjakan yang

meliputi papan, pangan dan sandang. Semuanya ini wajib diberikan

kepada isteri yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan nafkah dari

suaminya. Syarat istri untuk mendapatkan nafkah suaminya, yaitu: adanya

perkawinan yang sah, menyerahkan dirinya kepada suaminya, suaminya

dapat menikmati dirinya, tidak menolak apabila diajak pindah ketempat

yang dikehendaki suaminya dan kedua-duanya dapat saling menikmati

(Sayyid Sabiq, : ).

Putusan Hakim dengan perkara Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal

ini tidak semata-mata kepada didasari oleh suami pecandu narkoba dan

tidak sungguh-sungguh dalam bekerja sehingga tidak dapat menjalankan

kewajiban dalam rumah tangga yang menjadi alasan utama perceraian,

akan tetapi karena akibat dari suami pecandu narkoba dan tidak dapat

menjalankan kewajiban dalam rumah tangga itu sendiri yaitu terjadinya

perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa dirukunkan kembali,

sehingga apabila rumah tangga itu tetap dijalankan akan menimbulkan

madharat yang jauh lebih besar dari pada kemaslahatanya, Hakim

berpertimbangan dalam kaidah fiqiyah yang berbunyi “Mencegah hal-hal

negatif lebih didahulukan dari pada mengambil hal-hal positif”. Sehingga

putusan Hakim tersebut dalam putusan ini tidak bertentangan dan telah

sesuai dalam hukum fikih.

Di dalam perkara putusan Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal ini

pihak isteri telah memenuhi kelima syarat tersebut, sehingga ia berhak

untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Sebab kewajiban memberikan

nafkah merupakan tanggung jawab suaminya dan dengan suami

memberikan nafkah yang cukup dapat menimbulkan rumah tangga yang

harmonis. Meskipun isteri ini adalah orang kaya atau mempunyai

penghasilan sendiri, namun suami tetap berkewajiban untuk memberikan

nafkah kepadanya. Namun, dalam perkara putusan ini, suami tidak mau

sungguh-sungguh dalam bekerja atau mencari nafkah sehingga tidak dapat

menjalankan kewajibannya sebagai suami.

B. Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan

Perkara Perceraian Putusan Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal Dalam

Undang-Undang Di Indonesia

. Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan

Perkara Perceraian Nomor: /Pdt.G/ Menurut Undang-

Undang Perkawinan

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor Tahun

Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan

lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Di Indonesia telah mempersempit terjadinya perceraian, untuk

itu dalam pasal ayat ( ) Undang-Undang Nomor Tahun

Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa “Untuk melakukan

perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak

akan hidup rukun sebagai suami isteri”. Ayat ini diperjelas lagi dalam

pasal Peraturan Pemerintah Nomor Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor Tentang Perkawinan yang menjelaskan tentang

alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan dalam perceraian.

Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak membenarkan

bahwa perceraian dengan alasan suami pecandu narkoba dan tidak

bersungguh-sungguh dalam bekerja sehingga tidak dapat menjalankan

kewajiban dalam rumah tangga yang berakibatkan kepada terjadinya

perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa dirukunkan lagi.

Alasan perceraian yang dibenarkan dalam Undang-Undang

Perkawinan, yakni dalam pasal Peraturan Pemerintah Nomor

Tahun Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun

Tentang Perkawinan adalah “Salah satu pihak berbuat zina atau

menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar

disembuhkan; Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua

tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah

atau hal lain diluar kemampuannya; Salah satu pihak mendapatkan

hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah

perkawinan berlangsung; Salah satu pihak melakukan kekejaman atau

penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; Salah satu pihak

mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat

menjalankan kewajibanya sebagai suami/isteri; Antara suami isteri

terus menerus terjadi perselihan dan pertengkaran dan tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Dalam perkara putusan Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal ini

alasan perceraian yang menjadi pertimbangan oleh Majlis Hakim

adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara suami isteri

yang tidak bisa untuk dirukunkan kembali. Benar bahwa alasan yang

menjadi pertimbangan Majlis Hakim ini juga terdapat dalam Undang-

Undang Perkawinan yakni pasal huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor Tahun Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Tahun Tentang Perkawinan yang berbunyi “Antara suami isteri

terus menerus terjadi perselihan dan pertengkaran dan tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dalam hal ini,

Hakim mengabaikan alasan utama yakni suami menjadi pecandu

narkoba dan tidak mau sungguh-sungguh dalam bekerja sehingga tidak

dapat menjalankan kewajibanya dalam rumah tangga, sedangkan

perselisihan dan pertengkaran disini hanya merupakan dampak dari

terjadinya alasan utama tersebut.

Majlis Hakim yang memutuskan perkara Nomor:

/Pdt.G/ /PA.Sal ini menyimpulkan bahwa terjadinya

perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus

(shiqaq) menjadi sebagai alasan utama dalam perceraian bagi

Penggugat dan Tergugat. Selain itu juga, Majlis Hakim juga

berpendapat bahwa pada intinya bahwa keharmonisan dalam rumah

tangga Penggugat dan Tergugat sudah hilang dan perkawinan mereka

telah rusak dan pecah sehingga tidak dapat tercapainya tujuan

perkawinan yang disebutkan dalam pasal Undang-Undang Nomor

Tahun Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa tujuan dari

perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan

sebenarnya terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi

diantara Penggugat dan Tergugat merupakan dampak dari suami yang

menjadi pecandu narkoba dan tidak mau sungguh-sungguh dalam

bekerja sehingga tidak dapat menjalankan kewajibanya dalam rumah

tangga.

Dengan demikian, dalam putusan Nomor:

/Pdt.G/ /PA.Sal ini Majlis Hakim itu tidak berdasarkan

semata-mata kepada terjadinya suami yang menjadi pecandu narkoba

dan tidak mau sungguh-sungguh dalam bekerja sehingga tidak dapat

menjalankan kewajibanya dalam rumah tangga. Melainkan, Hakim

berpertimbangan bahwa alasan utama tersebut adalah sebagai pemicu

dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara

Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa untuk dirukunkan kembali

dalam rumah tangga yang harmonis. Sehingga putusan Majlis Hakim

dengan pertimbangan tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan

dengan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Selain itu juga, Majlis Hakim memberikan tiga pertimbangan,

yaitu: pertama, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan

tidak pula mengirim wakil sebagai kuasanya padahal telah dipanggil

secara resmi dan patut. Kedua, diantara Penggugat dan Tergugat telah

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa dirukunkan lagi

sebagai suami isteri yang harmonis. Ketiga, rumah tangga diantara

Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rusak dan tidak bisa lagi

menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.

Pada awalnya rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat

telah harmonis, namun pada tahun telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang tidak bisa dirukunkan lagi yang pada puncaknya

pada tahun , hal ini dikarenakan suami menjadi pecandu narkoba

dan tidak memberikan nafkah. Dalam pasal ayat ( ) bahwa “Suami

wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya”. Nafkah wajib

diberikan kepada isterinya dengan perkawinan yang sah dan

mentaatinya, sedangkan mengenai batas minimal dan maksimal nafkah

adalah berdasarkan kemampuan suami untuk memberikanya.

Dalam hal ini nafkah yang wajib diberikan berupa papan,

pangan dan sandang. Maka dalam pemberian nafkah itu hendaklah

diperhatikan bahwa jumlah nafkah tersebut telah dapat mencukupi

kebutuhan isteri yang disesuaikan dengan kemampuanya baik yang

berhubungan dengan papan, pangan dan sandang. Meskipun isteri

mempunyai penghasilan sendiri, suami tetap berkewajiban untuk

memberikan nafkah kepadanya.

Suami yang menjadi pecandu narkoba dan tidak memberikan

nafkah merupakan buruknya komunikasi diantaranya, sebab setiap

Pengguna untuk menghentikan kebiasaan dalam bernarkoba dan untuk

sungguh-sungguh dalam bekerja guna dapat memenuhi kebutuhan

rumah tangga, dimana Tergugat selalu marah sehingga terjadilah

perselisihan, percecekcokan dan pertengkaran yang tidak bisa

dirukunkan lagi. Sebab dengan suami memberikan nafkah dapat

terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga.

. Dasar dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Perceraian Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal Menurut Kompilasi

Hukum Islam

Perkawinan yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam

pasal adalah “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan,

yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Perceraian dengan alasan suami pecandu narkoba dan tidak mau

sungguh-sungguh dalam bekerja sehingga tidak dapat menjalankan

kewajibanya dalam rumah tangga dalam putusan Nomor:

/Pdt.G/ /PA.Sal ini tidak dibenarkan dalam Kompilasi Hukum

Islam, sebab alasan perceraian yang dibenarkan dalam Kompilasi

Hukum Islam yakni dalam pasal Kompilasi Hukum Islam, antara

lain adalah:

a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,

penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan;

b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau

hal lain diluar kemampuannya;

c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat

yang membahayakan pihak lain;

e) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan

akibat tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai suami/isteri;

f) Antara suami isteri terus menerus terjadi perselihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

rumah tangga;

g) Suami melanggar taklik talak;

h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya

ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dalam perkara Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal ini yang

digunakan oleh Hakim sebagai pertimbangan Hakim adalah shiqaq atau

perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa dirukunkan lagi sebagai

suami isteri. Dan benar ini sesuai dengan apa yang ada dalam pasal

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Antara suami

isteri terus menerus terjadi perselihan dan pertengkaran dan tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dan dalam hal ini,

Hakim mengabaikan alasan utama yang diajukan Penggugat dalam

surat gugatanya yakni perceraian yang disebabkan oleh suami pecandu

narkoba dan tidak mau sungguh-sunggu bekerja sehingga tidak dapat

menjalankan kewajiban dalam rumah tangga dalam mencarikan atau

memberikan nafkah untuk isterinya, sedangkan adanya perselisihan dan

pertengkaran yang telah terjadi dianatara Penggugat dan Tergugat yang

tidak bisa dirukunkan lagi sebagai suami isteri merupakan dampak dari

alasan utama.

Majlis Hakim dalam putusan Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal ini

memberikan kesimpulan bahwa pernikahan diantara Penggugat dan

Tergugat telah pecah dan rusak, sehingga tidak dapat lagi untuk

mencapai tujuan pernikahan yang sakinah, mawadah dan rahmah.

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal Kompilasi Hukum Islam

bahwa “Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang

sakinah, mawadah dan rahmah”.

Dengan demikian juga bahwa putusan Majlis Hakim tidak

semata-mata kepada alasan utama yaitu suami pecandu narkoba dan

tidak mau sungguh-sungguh dalam bekerja sehingga tidak dapat

menjalankan kewajiban dalam rumah tangga dalam mencarikan nafkah

untuk keluarga akan tetapi Hakim memberikan pertimbangan dengan

dampak alasan utama yaitu perselisihan dan pertengkaran yang tidak

bisa dirukunkan lagi, sehingga pertimbangan Hakim tersebut telah

sesuai dan tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu juga, Majlis memberikan tiga pertimbangan yaitu,

pertama Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak

hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim wakil sebagai

kuasanya, sehingga persidangan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya

Tergugat dalam persidangan, dan kedua bahwa telah terjadi perselisihan

dan pertengkaran yang tidak bisa dirukunkan lagi sebagai suami isteri

atau rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Ketiga,

perkawinan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat telah pecah

dan rusak dan tidak bisa lagi menciptakan rumah tangga yang sakinah,

mawadan dan rahmah.

Suami adalah kepala keluarga dan isteri

adalah ibu rumah tangga yang kedudukanya adalah seimbang baik dalam

rumah tangga maupun dalam masyarakat. Telah dijelaskan bahwa dalam

pasal dan Kompilasi Hukum Islam kalau suami sebagai kepala

keluarga yang wajib untuk memberikan bimbingan, perlindungan, dan

memberikan keperluan isterinya dengan memberikan nafkah baik berupa

pakain dan tempat tinggal, dan kewajiban tersebut akan gugur apabila

isteri tidak mentaatinya atau nuzyuz atau melakukan pendurhakaan

terhadap suaminya. Namun dalam kenyataanya bahwa isteri telah

mentaatinya atau tidak mendurhakai suaminya dan telah memenuhi syarat

untuk mendapatkan nafkah, namun suami telah melalaikan akan

kewajibanya tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang peneliti jelaskan secara

menyeluruh dari bab sampai dengan bab , maka dapat disimpulkan,

bahwa:

. Dalam proses pengajuan dan penyelesaian perceraian. Penggugat hadir

dan Tergugat tidak menghadiri persidangan dan tidak pula mengirim

wakil sebagai kuasanya dan padahal telah dipanggil secara resmi dan

patut sehingga, proses sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya

Tergugat. Untuk itu, Majlis Hakim memutuskan putusan

Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal dengan putusan verstek dan

Penggugat dijatuhi talak ba’in sughro.

. Dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara

perceraian dengan putusan Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal, antara

lain adalah berpusat kepada Peraturan Pemerintah Nomor pasal

huruf (f) Tahun Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Tahun Tentang Perkawinan dan pasal huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perceraian disebabkan oleh

perselisihan dan pertengkaran yang tidak bida dirukunkan lagi.

Pertimbangan Majlis Hakim lainya adalah bahwa perkawinan diantara

Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rusak sehingga tidak dapat

mencapat tujuan pernikahan yang diatur dalam al-Qur’an surah ar-

Rum ayat , pasal Undang-Undang Nomor Tahun Tentang

pernikahan dan pasal Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan

pernikahan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah,

mawadah dan rahmah dan Majlis Hakim mengutip dari kaidah fiqiyah

yang isinya yaitu apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan

dikhawatirkan akan menimbul kemdharatan yang jauh lebih besar dari

kemaslahatannya. Serta, Majlis Hakim berpertimbangan dengan

Tergugat yang tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah

dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengirim wakil

sebagai kuasanya, sehingga persidangan tetap dilanjutkan tanpa

hadirnya Tergugat dan diputuskan secara putusan verstek.

. Tinjauan Fikih dan Perundang-Undangan di Indonesia Terhadap Dasar

hukum dan Pertimbangan Hakim dalam hukum Islam dalam putusan

Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal.

a. Menurut Fikih tidak membenarkan perceraian dengan alasan suami

pecandu narkoba dan tidak menjalankan kewajiban dalam rumah

tangga, sebab dalam fikih tidak ada pendapat yang mengemukakan

bahwa seseorang dapat melakukan talak dengan alasan yang

demikian. Menurut golongan Hanafi dan Syafi’i bahwa suami

dengan kemampuanya berkewajiban untuk memberikan nafkah

kepada isterinya yang mentaatinya. Pada perkara Nomor:

/Pdt.G/ /PA.Sal alasan perceraian yang digunakan oleh

Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya

adalah masalah suami pecandu narkoba dan tidak menjalankan

kewajiban dalam rumah tangga. Pertimbangan Majlis Hakim tidak

semata-mata karena alasan pokok akan tetapi adalah akibat dari

alasan pokok tersebut yaitu perselisihan dan pertengkaran yang

tidak bisa dirukunkan lagi yang dalam fikih disebut dengan shiqaq,

sehingga putusan Majlis Hakim tersebut telah sesuai dan tidak

bertentangan dengan hukum fikih.

b. Menurut Perundang-Undangan di Indonesia

) Undang-Undang Perkawinan atau Undang-Undang Nomor

Tahun Tentang Perkawinan yang tidak membenarkan

perceraian dengan alasan suami pecandu narkoba dan tidak

menjalankan kewajiban dalam rumah tangga sebagaimana yang

ada dalam perkara Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal.

Sedangkan alasan perceraian yang dibenarkan dalam Undang-

Undang Perkawinan adalah yang diatur dalam pasal

Peraturan Pemerintah Nomor Tahun Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun Tentang

Perkawinan. Pada perkara putusan ini, pertimbangan Majlis

Hakim yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa dirukunkan lagi

atau dalam pasal huruf (f) Undang-Undang tersebut.

Namun, sebenarnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi

merupakan dampak dari alasan pokok. Dengan demikian,

Majlis Hakim tidak semata-mata berpertimbangan dengan

alasan pokok akan tetapi dengan akibat dari alasan pokok

tersebut, sehingga putusan Majlis Hakim tersebut telah sesuai

dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan

atau Undang-Undang Nomor Tahun Tentang

Perkawinan.

) Kompilasi Hukum Islam tidak membenarkan perceraian

dengan alasan suami pecandu narkoba dan tidak menjalankan

kewajiban dalam rumah tangga sebagaimana yang ada dalam

perkara Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal. Sedangkan alasan

perceraian yang dibenarkan dalam Undang-Undang

Perkawinan adalah yang diatur dalam pasal Kompilasi

Hukum Islam. Pada perkara putusan ini, pertimbangan Majlis

Hakim yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa dirukunkan lagi

atau dalam pasal huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Namun, sebenarnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi

merupakan dampak dari alasan pokok. Dengan demikian,

Majlis Hakim tidak semata-mata berpertimbangan dengan

alasan pokok akan tetapi dengan akibat dari alasan pokok

tersebut, sehingga putusan Majlis Hakim tersebut telah sesuai

dan tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam.

B. SARAN-SARAN

. Hakim dalam memutuskan perkara dalam putusan Nomor:

/Pdt.G/ /PA.Sal yang diputuskan di Pengadilan Agama

Salatiga dengan mengambil sikap atau pertimbangan dengan

mengambil adanya kemudharatan yang lebih besar apabila perkawinan

tersebut tetap dilanjutkan. Hal ini perlu untuk diperhatikan dan perlu

dijadikan bahan renungan untuk kedepannya bagi Para Hakim di

Pengadilan Agama dalam memutuskan suatu perkara yang sama yaitu

suami pecandu narkoba dan tidak menjalankan kewajiban dalam

rumah tangga yang berdampak kepada terjadinya perselisihan dan

pertengkaran yang tidak bisa dirukunkan lagi.

. Seseorang pasangan suami dan isteri yang telah memutuskan

perkawinan haruslah menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah

tangga dengan bertanggung jawab, sehingga tidak timbul suatu

perselisihan dan pertengkaran yang dapat mengakibatkan kepada

perceraian. Dan apabila, suami dan isteri mengalami suatu persoalan

sebaiknya menjalaninya dengan baik dan bijak. Meskipun perceraian,

namun diperbolehkan dalam keadaan darurat, akan tetapi sebaiknya

perceraian tersebut untuk dihindari oleh setiap pasangan suami dan

isteri.

. Dalam rumah tangga suami dan isteri dan anggota keluarga harus

dapat menjaga komunikasi yang baik serta harus menjalankan

tanggung jawabnya dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Slamet dan H. Aminuddin. . Fiqih Munakahat . Bandung.

CV. Pustaka Setia.

Al-Faifi, Sulaiman. . Mukhtasar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq . Solo:

Aqwam.

______________. . Mukhtasar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq . Solo:

Aqwam.

Al-Mufarraj, Sulaiman. . Bekal Pernikahan. Jakarta: Qisthi Press.

Ali, H Zainuddin. . Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar

Grafika.

Amirin, M. Tatang. . Menyusun Rencana Penelitian. Jakarta: Raja

Wali Press.

Arto, Mukti. . Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama.

Jakarta: Pustaka Pelajar.

Ashshofa, Burhan. . Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Rineka

Cipta.

Azhar, Ahmad Basyir. . Ikhtisar Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam).

Yogyakarta: UII Press.

__________________. . Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta. UII

Press.

Azwar, Saifuddin. . Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bahari, Adib. . Prosedur Gugatan Cerai + Pembagian Harta Gono

Gini + Hak Asuh Anak. Yogyakarta: Pustaka Yustina.

Ghazali, Abdul Rahman. . Fiqh Munakahat. Jakarta: PT. Kencana.

Hasan, Mustofa dan Ahmad, Beni Saebani. . Hukum Pidana Islam

(Fiqih Jinayah). Bandung: Pustaka Setia.

Indra Laksana, Muchaeroni, Syamsu Arramly & Abdul Raup. . Al-

Qur’an dan Terjemah dilengkapi dengan kahjian Ushul Fiqih.

Bandung: Syaamsil quran.

Lisa, Juliana FR dan Sutrisna, Mengah W. . Narkoba, Psitropika Dan

Gangguan JiwaTinjauan Kesehatan Dan Hukum. Yogyakarta: Nuha

Medika.

Manan, Abdul. . Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan

Peradilan Agama. Jakarta: Kencana.

____________. .Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia.

Jakarta: Kencana.

Mardani. . Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah

Syar’iyah. Jakarta: Sinar Grafika.

______. . Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perpektif Hukum Islam

Dan Hukum Pidana Nasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Martono, Lydia Harlina dan Joewana, Satya. .Pencegahan dan

penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah. Jakarta: Balai Pustaka.

J.Moelong Lexy. . Metedologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT.

Remaja Rosdakarya Offset.

Rahman, Abdur I Doi. . Tindak Pidana Dalam Syari’at Islam.

Jakarta: Rineka Cipta.

Partodiharjo, Subagyo. . Kenali Narkoba dan Musuhi

Penyalahgunaanya. Jakarta. Esensi.

Rofiq, Ahmad. . Hukum Islam di Indonesia. Jakarta. PT. Raja

Grafindo Persada.

Sabiq, Sayyid. . Fikih Sunnah . Bandung: PT. Alma’arif.

___________. . Fikih Sunnah . Bandung. PT. Alma’arif.

___________. . Fikih Sunnah . Bandung. PT. Alma’arif.

Soekamto, Soejono. . Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI Press.

Soemiyati. : Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang

Perkawinan (Undang-Undang Nomor Tahun

Tentang Perkawinan). Yogyakarta: Liberty.

Suharsini. . Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta:

Rineka Cipta.

Sutrisno, Hadi. . Metodologi Research II. Yogyakarta: Andi Offset.

Syarifuddin, Amir. . Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara

Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.

Jakarta:Kencana.

Tim Redaksi. . Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai

Pustaka.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun Tentang

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penerbit

Grahamedia Press.

Undang-Undang Nomor Tahun Tentang Peradilan Agama, Depag.

Jakarta. .

Undang-Undang Nomor Tahun Tentang Narkotika, Republik

Indonesia.

W. Karnoto. Arjo. . Pengertain Perundang-Undangan, (Online),

(hhtp://materisoalppkn.blogspot.com/ /pengertian-perundang-

undangan.html?= , diakses pada tanggal Desember ).

www.pa-sal, diakses pada tanggal September .

Salinan Putusan Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Daftar Riwayat Hidup

Lampiran II Daftar Pedoman Wawancara

Lampiran III Salinan Putusan Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal

Lampiran IV Permohonan Izin Penelitian

Lampiran V Rekomendasi Izin Penelitian

Lampiran VI Bukti Hasil Wawancara

Lampiran VII Daftar Nilai SKK

Lampiran VIII Penunjukan Pembimbing Skripsi

Lampiran IX Lembar Konsultasi Skripsi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Anisah

Tempat, Tanggal Lahir : Kab, Grobogan, November

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Desa Deras RT / RW , Kecamatan Kedungjati

Kabupaten Grobogan

Alamat di Salatiga : Kalibening RT /RW , Kecamatan Tingkir

Kota Salatiga Kode Pos

No. Handphone :

Nama Orang Tua

Nama Bapak : Abu Ali

Nama Ibu : Siti Rosiyyanah

Pendidikan : SD N DERAS lulus tahun

SMP N BRINGIN lulus tahun

SMA N BRINGIN lulus tahun

Masuk IAIN Jurusan AS Tahun Angkatan

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

. Menurut bapak, bagaimana definisi dari seorang suami yang tidak

menjalankan kewajiban dalam rumah tangga?

. Bagaimana proses pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan suami

pecandu narkoba dan tidak menjalankan kewajiban dalam rumah tangga

dengan perkara Nomor: /Pdt.G/ /PA,Sal?

. Dasar hukum apa yang dijadikan landasan oleh Hakim dalam memutuskan

dan menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan suami pecandu

narkoba dan tidak menjalankan kewajiban dalam rumah tangga perkara

Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal?

. Mengapa Hakim memutuskan perkara Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal

dengan dasar pertimbangan pasal huruf (f) Peraturan Pemenrintah

Nomor Tahun Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Tahun Tentang Perkawinan serta pasal huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam?

. Bagaiaman tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan dasar hukum dan

dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan suami pecandu

narkoba dan tidak menjalankan kewajiban dalam rumah tangga dengan

perkara Nomor: /Pdt.G/ /PA.Sal?.

. Apakah dasar hukum dan pertimbangan Majlis Hakim dalam hukum Islam

sudah sesuai ?

. Dari keterangan saksi, jenis narkoba apa yang dikonsumsi Terugugat dan

sejak kapan Tergugat mengosusmi narkoba ?

DAFTAR NILAI SKK

Nama : Anisah Jurusan : Syari’ah AS

NIM : - - Dosen PA : Yahya, S.Ag.

NO NAMA KEGIATAN Waktu

Kegiatan

Penyelengara Status Nilai

OPAK STAIN Salatiga

“Progresifitas Kaum

Muda, Kumci Perubahan

Indonesia”

-

September

Dewan

Mahasiswa

(DEMA)

STAIN

Salatiga

Peserta

Orientasi Mahasiswa

Syariah (ORMAS)

“Membangun Pribadi

Mahasiswa Melalui

Analisa Sosial Ke-

Syari’ahan”

-

September

Himpunan

Mahasiswa

Jurusan (HMJ)

Syari’ah

STAIN

Salatiga

Peserta

Orientasi Dasar

Keislaman (ODK) “

Membangun Karakter

Keislaman Bertaraf

Internasional di Era

Globalisasi Bahasa”

September

Orientasi

Dasar

Keislaman

(ODK) STAIN

Salatiga

Peserta

Semibar Penghargaan

Entrepreneurship dan

Perkoperasian

dengan tema “Explore

Your Entrepreneurship

Talent”

September

MAPALA

MITAPASA

dan KSEI

STAIN

Salatiga

Peserta

Seminar“Achicvment

Motivation Training”

dengan AMT, Bangun

Karakter Raih Prestasi”

September

Achicvment

Motivation

Training

(AMT)

STAIN

Salatiga

Peserta

Library User Education

(Pendidikan Pemakai

Perpustakaan)

September

UPT

Perpustakaan

STAIN

Salatiga

Peserta

Seminar Nasional

“Urgensi Media Dalam

Pergaulan Politik”

September

LPM

Dinamika

STAIN

Salatiga

Peserta

. ORMAS “Satu Malam

Meningkatkan Integritas

Mahasiswa Syari’ah”

Oktober

Himpunan

Mahasiwa

Jurusan (HMJ)

Syari’ah

STAIN

Salatiga

Peserta

Seminar “Tafsir Tematik

Dalam Upaya Menjawab

Persoalan Israil dan

Palestina”

Desember

Jam’iyyatul

Qurro’ Wal

Huffadz (JQH)

STAIN

Salatiga

Peserta

Seminar “Peringatan

Maulid Nabi Muhammad

SAW Tahun H”

Januari

KSEI STAIN

Salatiga

Peserta

“Politik Jihad dan

Terorisme”

Mei Progdi Ahwal

Al

Peserta

Syakhsiyyah

Jurusan

Syari’ah

STAIN

Salatiga

Seminar Nasional

Entrepreneurship

“Membuka Jiwa

Entrepreneurship

Generasi Muda”

Mei Koperasi

Mahasiswa

(KOPMA)

“Fatawa”

STAIN

Salatiga

Panitia

Seminar Nasional dan

Dialog Publik

“Penyesuaian Harga

BBM Subsidi”

Juni Himpunan

Mahasiswa

Jurusan (HMJ)

Syari’ah

STAIN

Salatiga

Peserta

Seminar “Komitmen

Politik Islam Dalam

Menata Arah Masa

Depan Bangsa

Indonesia”

Maret

Lembaga

Dakwah

Mahasiswa

(LDK) dan

Himpunan

Mahasiswa

Jurusan (HMJ)

Peserta

Seminar Regional

“Membumikan Peran

dan Tantangan Pemuda

dalam Masyarakat

Ekonomi ASEAN”

April Himpunan

Mahasiwa

Islam (HMI)

Salatiga

Peserta

Seminar “Training September Lembaga Peserta

Makalah dan Motivasi” Dakwah

Kampus

(LDK) Fathir

Ar-Rasyid

IAIN Salatiga

Sertifikat “Workshop

Pelatihan Advokasi Tri

Darma Perguruan Tinggi

Ketiga Sebagai Upaya

untuk Mencapai

Kemaslahatan”

November

Dewan

Mahasiwa

“DEMA”

Fakultas

Syariah

Peserta

Sertifikat IAIN

Bersholawat dan Orasi

Kebangsaan “Menyemai

Nilai-nilai Islam

Indonesia untuk

Memperkokoh NKRI

dalam Mewujudkan

Baldatun Toyyibatun

Warobbun Ghofur”

November

Dewan

Mahasiwa

“DEMA”

IAIN Salatiga

Peserta

Seminar Nasional

“Muslimah Sejati

Bertabur Inspirasi”

November

LDK Fathir

Rasyid IAIN

Salatiga

Peserta

Seminar “Stay Positif !

Can’t Live a Positive life

With Neagtive Mind”

Desember

Komukasi

Penyiaran

Islam (KPI)

IAIN Salatiga

Peserta

Seminar Nasional “

Membentuk Hakim

Progresif dan Profesional

Desember

Dewan

Mahasiwa

“DEMA”

Peserta

Demi Terciptanya

Keadilan”

Fakultas

Syariah

Seminar Nasional “Hak

Gender Difabel Dalam

Perspektif Sosiologi dan

Hukum Islam Himpunan

Mahasiwa Jurusan

Ahwa; Al- Syaksiyyah”

Desember

Himpunan

Mahasiswa

Jurusan (HMJ)

Ahwal Al

Syaksiyyah

IAIN Salatiga

Peserta

Sertifikat Workshop

“Pelatihan Naib dalam

Mengawali Bahtera

Maghligai Rumah

Tangga”

Desember

Himpunan

Mahasiswa

Jurusan (HMJ)

Ahwal Al

Syaksiyyah

IAIN Salatiga

Peserta

Seminar Nasional

“Penguatan Wawasan

Kebangsaan Dan

Nasionalisme”

April Dewan

Mahasiswa

(DEMA)

Institut IAIN

Salatiga

Peserta

Seminar Nasional

“LGBT Dalam Psikologi

dan Kesehatan”

Mei Biro

Konsultasi dan

Psikologi

“TAZKIA”

IAIN Salatiga

Peserta

Sertifikat Seminar

Nasional “Tax Amnesti,

Faktor-faktor yang

melatarbelakangi

Lahirnya Amnesty Pajak

dan Dampaknya

Oktober

Himpunan

Mahasiwa

Jurusan

Ekonomi

Syari’ah

(HMJ-HES)

Peserta

terhadap Perekonomian

di Indonesia”

Seminar Nasional “Peran

Partai Politik Pendukung

dan Oposisi dalam

Mewujudkan

Pemerintahan yang

berdaulat menuju

Kesejahteraan Rakyat”

Oktober

Mahasiwa

Jurusan

Hukum Tata

Negara (HMJ-

HTN)

Peserta

Sertifikat Talkshow

“Satu Jam Lebih Dekat

bersama Kandidat

Walikota dan Wakil

Walikota Salatiga

periode - ”

November

Himpunan

Mahasiwa

Islam (HMI)

Cabang

Salatiga

Peserta

Sertifikat Seminar

Nasional “Kontribusi

Hukum ISLAM terhadap

Pemberantasan Korupsi

di Indonesia”

November

Dewan

Mahasiwa

Fakultas

Syari’ah IAIN

Salatiga

Peserta

Seminar Nasional Sastra

Islam dan Perannya

dalam Pembentuk Moral

Bangsa”

November

Himpunan

Mahasiwa

Jurusan

Bahasa Arab

(HMJ-BSA)

Seminar Nasional

“Reaktualisasi Hadis

dalam Kehidupan

Berbangsa dan

Berbudaya”

November

Himpunan

Mahasiswa

Jurusan Ilmu

Hadis (HMJ-

IH)

Peserta

Jumlah

Jumlah Nilai SKK= Poin

Salatiga, November

a.n. DekanWakil Dekan Jurusan Syariah

Dr. Ilyya Muhsin, S.HI., M.Si.

NIP.