PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI ...covid19.sumutprov.go.id/content/userfiles/surat_edaran...Perkembangan dan Dampak Covid-19 di Sumut Kasus positif Covid-19 di Sumut terkonfirmasi

Maret-Juni 2020

PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) yang dinyatakan WHO sebagai pandemi sejak

tanggal 11 Maret 2020, telah mendorong berbagai

tingkatan Pemerintahan di seluruh dunia (termasuk

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara) untuk

menetapkan berbagai kebijakan percepatan

penanganan. Tujuannya adalah agar pandemi yang

telah terjadi tidak semakin meluas dan berdampak

pada berbagai aspek kehidupan manusia.

Memperhatikan arahan dari Pemerintah pusat dan

mempedomani aturan perundang-undangan yang

berlaku, sejak Maret 2020 Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara telah menetapkan berbagai

rangkaian kebijakan penanganan. Arah kebijakan

pembangunan daerah harus dirubah melalui

mekanisme refocusing program, untuk merealokasi

anggaran dalam upaya memenuhi kebutuhan yang

ada. Dengan berbagai ketidakpastian yang terjadi,

setiap kebijakan harus diputuskan dan

dilaksanakan. Sembari melakukan koreksi untuk

perbaikan di setiap tahapannya.

AGENDA

a. Perkembangan kasus Covid-19 menurut waktu

b. Dampak terhadap perekonomian, sosial dan budaya

Perkembangan dan Dampak Covid-19 di Sumut

01Kebijakan Percepatan Penanganan Covid-19 di Sumut

a. Rangkaian kebijakan Gubsu dalam upaya percepatan penenganan Covid-

19 di Sumut

b. Anggaran Belanja GTPP Covid-19 Dari Belanja Tidak Terduga (pra-

Refocusing Kegiatan)

c. Refocusing Kegiatan dan Realokasi APBD

d. Kebijakan aspek kesehatan, perlindungan sosial dan penanganan dampak

ekonomi akibat Covid-19 di Sumut

02

a. Pemberlakuan Tatanan Hidup Baru yang Produktif dan Aman Covid-19

b. Kebijakan Penanganan Kesehatan

c. Kebijakan penanganan aspek sosial

d. Kebijakan Perbaikan perekonomian.

Rencana Tindak Lanjut

04

11 maret 2020 16 Maret 2020

Penyebaran Covid-19 dinyatakan sebagai

pandemi

Status siaga daruratbencana nonalam Covid-19; Pembentukan GTPP

Covid-19 Daerah berdasarkan Keppres

7/2020

30 Maret 2020

Status tanggap daruratbencana Covid-19;

Pembentukan GTPP Covid-19 Daerah berdasarkan SE Mendagri No. 440/2622/SJ

29 Mei 2020

Berakhirnya Status tanggap darurat bencana

Covid-19;

29 Mei 2020

Transisi dan persiapanNew Normal;

03 Evaluasi Kebijakan Berjalan

Perkembangan dan Dampak Covid - 19 d i Sumut

Kasus positif Covid-19 di Sumut terkonfirmasi pertama kali pada tanggal 21 Maret 2020, dari masyarakat yang baru pulang

bepergian dari luar negeri. Seiring perjalanan waktu, hingga tanggal 30 Juni 2020 kasus positif telah tercatat sebanyak 1.551

kasus. 405 orang (26,1%) diantaranya telah dinyatakan sembuh, dan 92 orang (5,9%) meninggal dunia. Untuk kasus probable

yang dirawat rata-rata berkisar antara 100 hingga 200 orang, dengan tren berfluktuatif dan cenderung mendatar. Kasus positif

menyebar di 28 Kab/Kota, dan berpusat di 5 daerah. Yaitu Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kota

Pematang Siantar dan Kota Binjai.

Mayoritas kasus positif Covid-19 di Sumut bukan lagi kasus impor, melainkan telah menjadi local transmission antar lingkungan,

hubungan keluarga dan hubungan kerja. Banyak hal yang diduga menjadi penyebab meningkatnya penularan virus. Terutama

pada ketidakdisplinan masyarakat dalam menerapkan tindakan pencegahan penularan. Seperti pemakaian masker, rutin

mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak.

01. PERKEMBANGAN DAN DAMPAK COVID-19 DI SUMUTa. Perkembangan kasus Covid-19 menurut waktu

POSITIF PCR

1551PDP

212MENINGGAL

92SEMBUH

405

0 2 2 2 8 9 9 9 14 14 20 26 31 34 37 37 37 53 55 55 55 64 65 72 76 78 79 79 79 81 83 84 93 95 102

105

110

111

111

114

116

116

124

124

129

130

142

142

157

179

179

196

198

200

202

202

202

218

225

235

250

273

285

311

311

315

315

332

362 40

040

640

941

741

844

4 488 53

7 605

605

607

619

635 68

0 768 86

287

2 932

957

970

993

1024 10

8210

9511

1512

32 1287 13

5613

70 1447

1467

1480 15

51

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0

20

40

60

80

100

120

140

20

Mar

21

Mar

22

Mar

23

Mar

24

Mar

25

Mar

26

Mar

27

Mar

28

Mar

29

Mar

30

Mar

1 A

pr

2 A

pr

03

Ap

r

04

Ap

r

05

Ap

r

06

Ap

r

07

Ap

r

08

Ap

r

09

Ap

r

10

Ap

r

11

Ap

r

12

Ap

r

13

Ap

r

14

Ap

r

15

Ap

r

16

Ap

r

17

Ap

r

18

Ap

r

19

Ap

r

20

Ap

r

21

Ap

r

22

Ap

r

23

Ap

r

24

Ap

r

25

Ap

r

26

Ap

r

27

Ap

r

28

Ap

r

29

Ap

r

30

Ap

r

01

Mei

02

Mei

03

Mei

04

Mei

05

Mei

06

Mei

07

Mei

08

Mei

09

Mei

10

Mei

11

Mei

12

Mei

13

Mei

14

Mei

15

Mei

16

Mei

17

Mei

18

Mei

19

Mei

20

Mei

21

Mei

22

Mei

23

Mei

24

Mei

25

Mei

26

Mei

27

Mei

28

Mei

29

Mei

30

Mei

31

Mei

01

Ju

n

02

Ju

n

03

Ju

n

04

Ju

n

05

Ju

n

06

Ju

n

07

Ju

n

08

Ju

n

09

Ju

n

10

Ju

n

11

Ju

n

12

Ju

n

13

Ju

n

14

Ju

n

15

Ju

n

16

Ju

n

17

Ju

n

18

Ju

n

19

Ju

n

20

Ju

n

21

Ju

n

22

Ju

n

23

Ju

n

24

Ju

n

25

Ju

n

26

Ju

n

27

Ju

n

28

Ju

n

29

Ju

n

30

Ju

n

PO

SITI

F P

CR

KA

SUS

BA

RU

WAKTU

KASUS COVID-19 MENURUT WAKTUDI SUMATERA UTARA30 JUNI 2020

Positif PCR Kasus Baru

Bertambahnya kasus COVID-19 di seluruh dunia, termasuk Indonesia, menjadi faktor penahan momentum percepatan pertumbuhan ekonomi Nasional 2020, melalui tiga saluran transmisi,

yaitu perdagangan barang & jasa, investasi, dan pendapatan. Menurut laporan BI regional Sumut, kondisi ini telah berdampak pada menurunnya seluruh komponen perekonomian Sumut.

Konsumsi tumbuh negatif, investasi tumbuh negatif, ekspor dan impor juga terkontraksi cukup dalam. Berdasarkan analisis BI, pada triwulan kedua perekonomian Sumuttelah masuk pada

skenario berat dengan prediksi PDRB hanya berkisar 2,2-2,6. Bahkan apabila tidak diintervensi, dapat turun hingga pada skenario sangat berat dengan PDRB pada kisaran 1,2-1,6. Pelaku

usaha mengalami penurunan omset dan sebagian telah banyak merumahkan karyawan bahkan melakukan PHK. Pelemahan ekonomi berpotensi meningkatkan tingkat kemiskinan menjadi

9.7% -12.9%. Jumlah orang miskin diperkirakan bertambah hingga 1,3 -1,8 juta. Estimasi tenaga kerja rentan terkena PHK di 4 sektor utama (PBE, penyediaan akmamin, transortasi dan

pergudangan, serta industri pengolahan) yang terdampak sebanyak 354 ribu orang. Kepulangan pengangguran PMI) juga berpotensi meningkatkan pengangguran hingga 123%.

Inflasi Sumut pada akhir tahun 2020 diprakirakan dalam tren yang meningkat dibandingkan dengan tahun 2019. Mei 2020, inflasi Sumut tercatat 0,43% (mtm). Lebih tinggi dari bulan

sebelumnya yang tercatat deflasi -0,29% (mtm), serta dari Sumatera dan Nasional (0,07% mtm).

Sebagai komponen yang berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan masyarakat, kemerosotan ekonomi ditambah berbagai ketidakpastian yang terjadi, telah berdampak pada

berbagai aspek sosial masyarakat. Antara lain adanya peningkatan keresahan, stigma sosial dan ancaman stabilitas dan kondusifitas keamanan.

01. PERKEMBANGAN DAN DAMPAK COVID-19 DI SUMUTb. Dampak terhadap perekonomian, sosial dan budaya

KONSUMSI RUMAH TANGGA

KONSUMSI PEMDA

INVESTASI

EKSPOR

IMPOR

KINERJA EKONOMI

BI regional Sumut. 2020

• TINGKAT KEMISKINAN MENJADI 9.7% -12.9% (1,3 -1,8 JUTA JIWA)

• TENAGA KERJA RENTAN TERKENA PHK DIESTIMASI SEBANYAK > 400 RIBU;

• KEPULANGAN PEKERJA MIGRAN BERPOTENSI MENINGKATKAN PENGANGGURAN HINGGA 123%

DAMPAK SOSIAL• MENINGKATNYA KERESAHAN

MASYARAKAT AKIBAT

KETIDAKPASTIAN YANGTERJADI;

• MENINGKATNYA STIGMA

SOSIAL;

• ADANYA ANCAMAN STABILITAS

DAN KONDUSIFITAS KEAMANAN

KEBIJAKAN PERCEPATAN PENANGANAN COVID - 19DI SUMATERA UTARA

SIAGA DARURAT BENCANA

Periode sebelum terbitnya SK Gubsu No. 188.44/174/KPTS/2020

tanggal 30 Maret 2020

• SE Gubsu No. 440/2666/2020, tanggal 17 Maret 2020. Tentang

peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penularan infeksi

Covid-19

• SE Gubsu No. 360/2854/2020, tanggal 23 Maret 2020. Tentang

penutupan sementara kegiatan operasional industri pariwisata

dalam upaya kewaspadaan terhadap penularan infeksi Covid-19;

• SE Gubsu No. 800/13978/BKD/2020, tanggal 26 Maret 2020.

tentang penyesuaian sistem kerja ASN di lingkungan Pemprovsu

dalam upaya mensikapi pencegahan penyebaran Covid-19

• SK Gubsu No.. 188.44/171/KPTS/2020, tanggal 26 Maret 2020.

Tentang rujukan rumah sakit darurat pasien covid19 di Provinsi

Sumatera Utara.

• Seruan Gubsu No. 184/TU/III/2020, tanggal 26 Maret 2020.

Tentang Terkait penanganan covid-19 di Provinsi Sumatera

Utara;

TANGGAP DARURAT BENCANA

Masa berlakunya SK Gubsu No.

188.44/174/KPTS/2020. Antara tanggal 30

Maret 2020 s/d 29 Mei 2020

• Ingub No. 188.54/4/INS/2020, tanggal 3 April

2020. tentang prosedur penanganan pasien

Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara;

• SE Gubsu No. 440/3859/2020, tanggal 8 Mei

2020. Tentang Himbauan melakukan doa

bersama secara serentak menghadapi

wabah virus Covid-19;

• SE Gubsu No. 800/16197/BKD/II/2020,

tanggal 15 Mei 2020. Tentang Pembatasan

kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau

mudik dan/atau cuti bagi para ASN di

lingkungan Pemprovsu dalam upaya

pencegahan penyebaran Covid-19;

PASCA TANGGAP

DARURAT BENCANA

Pasca berakhirnya SK Gubsu

No. 188.44/174/KPTS/2020.

Setelah tanggal 29 Mei 2020

• Masa transisi dan persiapan

pemberlakuan tatanan hidup

normal baru. Untuk

mewujudkan masyarakat yang

produktif, aman Covid-19 di

Sumatera Utara

• Pergub Pedoman

Pelaksanaan tatanan Hidup

Nomal Baru yang Produktif

Aman Covid-1Sumatera Utara

02. KEBIJAKAN PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI SUMUTa. Rangkaian kebijakan Gubsu dalam upaya percepatan penenganan Covid-19 di Sumut

Pergub Sumut No. 7/2020 tentang Perubahan Pertama Pergub

Sumut Nomor 47 Tahun 2019 tentang APBD Sumut Tahun Anggaran 2020

Pergub Sumut No. 16/2020 tentang Perubahan Kedua Pergub Sumut

Nomor 47 Tahun 2019 tentang APBD Sumut Tahun Anggaran 2020

PENANGANAN ASPEK KESEHATANJARING PENGAMAN SOSIAL

PENANGANAN DAMPAK EKONOMI


SERUAN GUBERNUR SUMATERA UTARA No. 184/TU/III/2020, tanggal 26 Maret 2020. Terkait Penanganan Covid-19 di Sumatera Utara

KEPADA PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA, DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA :1. Segera Lakukan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Re-alokasi Anggaran, Serta

Percepatan Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penangangan Covid-19;2. Menerapkan sepenuhnya 5 (lima) protokol penanganan Covid-19 (protokol penanganan kesehatan, komunikasi publik, transportasi dan area

publik, institusi pendidikan, dan menjaga pintu masuk ke wilayah sumatera utara);3. Memangkas anggaran kegiatan-kegiatan apbd tahun anggaran 2020 yang manfaatnya tidak langsung menyentuh kepada masyarakat;4. Tidak melaksanakan perjalanan dinas dalam dan luar daerah ataupun ke luar negeri;5. Menunda seluruh kegiatan berupa rapatrapat atau pertemuan yang menghadirkan banyak peserta;6. Meniadakan kegiatan yang menghadirkan orang banyak dan aktifitas-aktifitas yang mengundang keramaian, kecuali pasar atau rumah-rumah

makan untuk penyedia konsumsi, dan toko obat/apotik penyedia obat-obatan serta sarana pemeliharaan kesehatan;7. Kepada instansi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terutama OPD sektor pekerjaan umum, perhubungan, pertanian, kelautan dan

perikanan, dan pengelola dana desa dan program pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota agar mengutamakan program padat karya,dalam rangka membantu masyarakat, membantu para pekerja harian, petani, buruh tani, dan nelayan, namun dengan tetap mengikutiprotokol kesehatan yaitu dalam bekerja harus menjaga jarak yang aman.

8. Kepada tim pengendali inflasi daerah (TPID) agar dapat menjamin ketersediaan bahan pokok, menjaga kesetabilan harga-harga dengan tetap memperhatikan kesejahteraan petani.9. Sekolah-sekolah mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi untuk melakukan belajar dari rumah dengan sistem daring atau belajar online dari rumah;10. Mengatur sistem kerja perkantoran baik swasta maupun pemerintah, melalui sistem kerja dari rumah (work from home). Menyesuaikan sistem kerja aparatur sipil negara dilingkungan

pemerintah provinsi sumatera utara, selama 2 (dua) pekan dari sekarang terhitung mulai hari kamis tanggal 26 maret 2020;11. Percepat realisasi rencana belanja daerah melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan dengan menyesuaikan kondisi yang ada;12. Bulog agar dapat menjaga stok bahan pangan utama cukup sampai dengan juni tahun 2020 terutama beras;13. Menutup sementara tempat-tempat hiburan sampai ada petunjuk leih lanjut ke depan.

KEPADA KALANGAN USAHA MASYARAKAT SUMATERA UTARA :1. Menerapkan Physical Distancing atau menjaga jarak, serta disiplin untuk hidup sehat.2. Menerapkan sistem kerja Work Form Home (WFH) bagi pekerja instansi Pemerintah dan Swasta. Bagi pekerja kalangan industry untuk memberlakukan sistem bekerja bergiliran

semaksimal mungkin dengan tetap memberikan hak pekerja dan jangan sampai melakukan PHK atau pemutusan kontrak kerja;3. Untuk sektor UMKM dan pekerja sektor informal agar dapat memanfaatkan kebijakan penundaan cicilan yang diberikan Pemerintah Pusat, Untuk membeli produk UMKM dengan

memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi


KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARASTATUS TANGGAP DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT

VIRUS COVID-19 DI SUMATERA UTARA


KEPUTUSAN GUBSUTENTANG GUGUS

TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-

19 DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Sesuai arahan Mendagri melalui Permendagri 20

Tahun 2020 tentang Percepatan penanganan

Covid-19 bagi Pemerintah daerah, Pemprovsu

menggunakan Anggaran Belanja Tidak Terduga

(BTT) dalam APBD 2020 untuk membiayai upaya

percepatan penangan Covid-19 sebelum adanya

realokasi anggaran melalui refocusing kegiatan.

Anggaran BTT yang tersedia sebesar 10 milyar,

direalisasikan pada 5 komponen belanja. Yaitu

Biaya Operasional Gugus Tugas; Biaya Mobilisasi

Kendaraan (BBM); Biaya Pencegahan, Sosialisasi

dan Monitoring; Alat Kesehatan dan Obat-obatan

dan Biaya Operasional Rumah Sakit Rujukan

02. KEBIJAKAN PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI SUMUTb. Anggaran Belanja GTPP Covid-19 Dari Belanja Tidak Terduga (Pra Refocusing Kegiatan)

RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA KEGIATAN GUGUS TUGAS COVID-19 DARI BELANJA TIDAK TERDUGA (Rp 10 Milyar)

No. Kegiatan Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.)

1 Biaya Operasional Gugus Tugas 7,005,000,000 714.645.126

2 Biaya Mobilisasi Kendaraan (BBM) 75,000,000 53.806.400

3 Biaya Pencegahan, Sosialisasi dan

Monitoring

2,100,000,000 934.814.587

4 Alat Kesehatan dan Obat-obatan 8,300,000,000 6.927.199.340

5 Biaya Operasional Rumah Sakit Rujukan 6,000,000,000 1.355.311.046

6Biaya Pelatihan Paramedis RS Rujukan

dan Non Rujukan500,000,000 -

7 Makan minum rapat posko 5,655,000,000 -

8 Operasional Satgas Dinas Kesehatan 750,000,000 -

9 Pembuatan Ruang Isolasi 60,000,000,000 -

JUMLAH 90,385,000,000 9.985.776.499

Sumber : Paparan Gubsu kepada Ketua KPK, 24 Juni 2020

Menyusul Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020

dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 20 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 6 Tahun 2020, Pemprovsu

melakukan perubahan alokasi anggaran kegiatan

tertentu (refocusing) APBD 2020 untuk percepatan

penanganan COVID-19 dengan jumlah lebih kurang

sebesar Rp1,5 triliun.

Pada tahap pertama melalui Pergub No. 7/2020

tentang perubahan Pergub 47/2019 tentang

penjabaran APBD Provsu tahun 2020, yang

dtetapkan Gubsu pada tanggal 3 April 2020.

Realokasi anggaran dilakukan dengan efisiensi

belanja yang bersifat rutin, seperti kegiatan rapat,

pertemuan-pertemuan, sosialisasi termasuk juga

kegiatan perjalanan dinas. Dalam hal ini terkumpul

anggaran yang bisa diposisikan sebesar Rp502,1

miliar.

Pada tahap pertama, Anggaran percepatan

penganagan Covid-19 Provsu termasuk 10 daerah

Provinsi dengan anggaran terbesar secara Nasional.

02. KEBIJAKAN PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI SUMUTc. Refocusing Kegiatan dan Realokasi APBD

RENCANA ANGGARAN PENANGANAN COVID-19 DARI HASIL REFOCUSING KEGIATAN DAN REALOKASI APBD TAHUN 2020 (TAHAP I, II & III)

SEBESAR RP.1.502,1TRILYUN


02. KEBIJAKAN PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI SUMUTc. Refocusing Kegiatan dan Realokasi APBD

TAHAP I


Pada tahapan kedua, melalui Pergub No. 16

tahun 2020 tentang tentang perubahan kedua

Pergub 47/2019 tentang penjabaran APBD

Provsu tahun 2020, yang ditetapkan Gubsu

pada tanggal 14 Mei 2020. Pada tahapan

kedua ini, Pemprovsu mengalokasikan

anggaran percepatan penanganan Covid-19

sebesar kurang lebih 500 miliar.

02. KEBIJAKAN PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI SUMUTb. Refocusing Program dan Realokasi APBD

*RENCANA REALOKASI APBD PROVSU TA. 2020UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

TAHAP II

02. KEBIJAKAN PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI SUMUTb. Refocusing Program dan Realokasi APBD

*

Untuk memastikan anggaran Covid-19 dikelola dengan benar, Pemprovsumendapat pendampingan hukum yang ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman Pendampingan Hukum, Pengawalan dan Pengawasan KeuanganPercepatan Penanganan Covid-19 Sumut. Nota kesepahaman ditandatangani oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, KepoldaSumut Irjen Pol Martuani Sormin, KepalaKejaksaan Tinggi Sumut Amir Yanto, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi SumutYono Andi Atmoko, pada tanggal 5 Juni2020.

02. KEBIJAKAN PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI SUMUTc. Kebijakan aspek kesehatan, perlindungan sosial dan penanganan dampak ekonomi akibat Covid-19 di Sumut

Dalam rangka penanganan cepat COVID-19,

langkah penting yang harus segera dilakukan

adalah menyeimbangkan ketersediaan

fasilitas kesehatan dengan jumlah kasus

infeksi yang terjadi. Merespon hal tersebut

Pemprovsu dengan sigap mengambil langkah-

langkah strategis secara gotong-royong

melalui penyiapan dan penguatan kapasitas

sumber daya kesehatan baik di rumah sakit,

laboratorium, dan fasilitas kesehatan lainnya.

Sejak status siaga bencana, Pemprovsu telah

berupaya mempersiapkan berbagai fasilitas

kesehatan rujukan dan/atau darurat. Untuk

segera menyediakan alat pelindung diri (APD)

tenaga medis, Sarana dan peralatan layanan

kepada masyarakat dan Penanganan pasien

Covid-19.

Dengan intervensi yang dilakukan oleh

Pemprovsu dengan penambahan rumah sakit

rujukan cadangan sebanyak 1.392 kamar,

maka kapasitas fasiltas kesehatan rujukan

penanganan covid-19 di Sumut telah

mencapai lebih dari 1500 kamar.

KEBIJAKAN PADA ASPEK KESEHATAN

Laboratorium PCR RS

USU Telah Resmi

Beroperasi sejak 17

April 2020

1. Penambahan kapasitas RS rujukan penanganan Covid-192. Belanja Alkes, APD dan Rapid Test yang diditribusikan ke

Rumah Sakit Rujukan dan Pemerintah Kab/Kota;3. Operasional Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Lainnya

dalam Penanganan Pasien Covid-19 (PDP dan Positif Covid); dan

4. Operasional Isolasi ODP dan/atau OTG


Pandemi Covid-19 yang tengah terjadi telah

melemahkan sendi-sendi kehidupan sosial dan

ekonomi masyarakat. Pembatasan aktifitas

masyarakat telah menghentikan roda

perekonomian.

Program pemerintah untuk menjaga daya beli

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan

hidupnya, adalah program Jaring Pengaman

Sosial (JPS).

Untuk melaksanakan program JPS dengan

sasaran masyarakat kelas bawah yang bekerja di

sektor informal, termasuk para korban PHK,

Pemprovsu telah berkomitmen untuk turut

menyalurkan bantuan sosial dalam tiga tahapan.

Yaitu pada bulan Mei, Juni dan Juli.

Pada tahap pertama, Pemprovsu telah

menyalurkan bantuan senilai +/- 300 miliar

(berbentuk sembako dan uang tunai untuk

kemudian dibelanjakan untuk membeli sembako).

Bantuan diditribusikan kepada Keluarga Penerima

Manfaat (KPM) berbasis Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke 33 Kab/Kota.

KEBIJAKAN JARING PENGAMAN SOSIAL



Merujuk hasil kajian BI regional Sumut, diketahui bahwa dampak

ekonomi COVID-19 utamanya akan dirasakan oleh Sumut pada

periode Triwulan II dan III 2020. untuk menjaga agar pertumbuhan

ekonomi di triwulan paling terdampak agar tidak berada dibawah

3%, dibutuhkan upaya penanganan yang dapat memutar kembali

roda perekonomian yang sempat terhenti.

Salah satu cara untuk mempertahankan pergerakan ekonomi,

adalah memperkuat kinerja UMKM di Sumut yang saat ini dalam

kondisi tidak baik. Upaya yang dapat dilakukan untuk meperkuat

UMKM adalah melalui permodalan, peningkatan SDM dan

perbaikan pemasaran.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provsu, diketahui

bahwa Saat ini terhitung sedikitnya ada 672.000 UMKM dan

7.700 koperasi di Sumatera Utara (Sumut) yang terdampak

pandemi Covid-19. Jumlah tersebut tersebar di seluruh

kabupaten/kota di Sumut. Untuk dapat mengembalikan ke

performa semula, dibutuhkan waktu selama 6 bulan.

Sebagai tahap awal upaya penagangn dampak ekonomi yang

diakibatkan pandemi Covid-19 di Sumut, upaya yang telah

dilakukan adalah memberikan keringanan KUR, keringanan dari

lembaga pengelola dana bergulir, kemudahan dan keringanan

pajak, serta pasar murah UMKM Selanjutnya setelah program

bantuan sosial selesai dilaksanakan, Pemprovsu akan mulai

menyiapkan stimulus ekonomi bagi sektor UMKM untuk mengatasi

dampak Covid-19. Program stimulus ekonomi yang dimaksud

berupa pendampingan terhadap UMKM, program alih usaha,

bantuan alat kerja, maupun fasilitasi UMKM untuk restrukturisasi

kreditnya kepada perbankan.

KEBIJAKAN PENANGANAN DAMPAK EKONOMI


KEBIJAKAN PENANGANAN DAMPAK EKONOMISALAH SATU REKOMENDASI BI PERWAKILAN SUMUT

UNTUK MEWUJUDKAN GOOD AGRICULTURE PRACTICE DI SUMUT

EVALUASI KEBIJAKAN BERJALAN

03. EVALUASI KEBIJAKAN BERJALANEvaluasi Kebijakan Aspek Kesehatan

1. Kebijakan Pemprovsu untuk menambah kapasitas fasilitas dan pelayanan kesehatan rujukan penanganan Covid-19 merupakan langkah tepat untuk menyeimbangkan kemampuan sarana kesehatan untuk menangani jumlah kasusinfeksi yang terjadi;

2. Tugas penting yang menjadi perhatian adalah upaya untuk menekan angka penularan. Jumlah kasus yang terusbertambah, menggambarkan upaya pencegahan melalui tindakan promotif (sosialisasi dan edukasi) kesehatanuntuk mencegah penularan Covid-19 masih belum memberikan dampak yang optimal.

03. EVALUASI KEBIJAKAN BERJALANEvaluasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial

MASALAH

1. Masih adanya 5 (Kab/Kota) yang belum 100% mendistribusikansembako ke KPM;

2. Gudang penampung di Kab/Kota tidak siap menerima paket dalamjumlah yang besar;

3. Terbatasnya ketersediaan bahan pokok tertentu di Kab/Kota;4. Resiko perjalanan dan terdapatnya paket yang rusak menuju

Kab/kota (kemasan minyak yang pecah, beras basah dan terkenahujan)

5. Masih adanya kekurangan kuantitas dan kualitas, namun langsungdiganti dengan jumlah yang sama dan baik (sesuai kesepakatan dan perjanjian awal PBJ)

6. Terbatasnya transportasi penyaluran sampai ke titik bagi (penerima) oleh GTPP Kab/Kota

7. Terbatasnya tenaga SDM penyalur ke penerima manfaat;8. DTKS yang masih memerlukan validasi dan verifikasi9. Tidak terdatanya masyarakat yang terdampak sosial dan ekonomi

akibat Covid-19

SOLUSI

1. Agar Kab/kota mempercepat pendistribusian sembako kepada penerima manfaat baik yang terdata pada DTKS hasil verivikasi/validasi maupun kepada penerima manfaat yang terdampakCovid-19;

2. Pendistribusian dilakukan secara bertahap menyesiuaikan kemampuan kab/Kota dan dibantuoleh TNI/Polri, relawan dan lain-lain;

3. Penyedia memfasilitasi pengantaran paket sampai ke tingkat kecamatan sesuai dengankemampuan peneydia;

4. Beberapa penyedia melakukan packaging langsung di Kab/Kota untuk mempermudah proses distribusi dan penyingkatan waktu serta menghidupkan sosial dan ekonomi masyarakat;

5. Paket yang rusak atau isinya tidak sesuai langsung diganti oleh pihak penyedia dan selanjutnyadiserahterimakan kembali kepada GTPP Kab/Kota atau penerima manfaat;

6. Setiap Kab/kota penerima BLT, wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan, proses PBJ dan pertanggungjawaban pengurus BLT (SPTJM)

7. Jika ada warga calon penerima belum mendapat sembako, maka dilakukan pelaporan padatingkat dusun/desa/kecamatan melalui pengaduan/ pelaporan;

8. Pemberian sembako kepada penerima manfaat, maka secara tak langsung dilakukan validasi dan verifikasi DTKS 2019.

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN SOLUSI PENDISTRIBUSIAN JARING PENGAMAN SOSIAL PEMPROVSU(Rapat evaluasi penyaluran JPS Pemprovsu, 24 Juni 2020)

• Sama seperti di berbagai daerah lainnya di Indonesia, pengimplementasian program Jaring Pengaman Sosial bagi Masyarakat Miskin dan rentan Covid-19 di Sumut dihadapkan pada berbagai masalah yang umumnya diakibatkan oleh 2 (dua) sumber permasalahan. Yaitu terkait Data penerima manfaat yang belumakurat, serta ketidaksiapan daerah (terkait SDM dan sarpras) untuk mendistribusikan bantuan.

• Agar bantuan yang diberikan tepat sasaran pada masyarakat membutuhkan, serta pendistribusian dapat dilaksanakan dengan tertib, cepat dan tepat. Makauntuk selanjutnya dibutuhkan upaya penyediaan data masyarakat miskin dan rentan bencana yang akurat berbasis NIK (by name, by addres), dan perbaikanpada tatakelola pendistribusian bantuan hingga pada penerima manfaat.

03. EVALUASI KEBIJAKAN BERJALANEvaluasi Kebijakan Penanganan Dampak Ekonomi

HASIL SURVEI BANK INDONESIA PERWAKILAN SUMUTTERHADAP KINERJA KOORPORASI TRIWULAN I-II DI SUMUT

• Merujuk hasil survei BI terhadap kinerja koorporasi di Sumut yang mengindikasikan penurunan pada triwulan III di Sumut, sertamemperhatikan peningkatan inflasi pada bulan Mei (mtm dari April 2020). Terlihat bahwa upaya penanganan dampak ekonomiakibat Covid-19 yang dilakukan Pemerintah termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, belum berdampak signifikan untukmenggerakkan roda perekonomian;

• Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara di atas skenario berat, perekonomian Sumut perlu ditopang melaluisektor – sektor padat karya. Terutama pada sektor yang berpengaruh besar pada faktor ketenagakerjaan.

REALISASI INFLASI SUMUT PERIODE MEI 2020

RENCANA TINDAK LANJUT

04. RENCANA TINDAK LANJUTa. Pemberlakuan Tatanan Hidup baru Yang Produktif, Aman Covid-19

Menindaklanjuti berakhirnya masa Tanggap Darurat

Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Covid-19,

Sumut telah memasuki masa transisi. Untuk itu, Gubsu

telah menyampaikan kebijakan strategis daerah untuk

menyikapinya. Pilihannya jatuh pada pemberlakuan

New Normal. Sebagai tindak lanjut, Gubsu telah

menetapkan bahwa Sumut akan mulai

memberlakukan adaptasi kebiasaan baru pada

tanggal 1 Juli 2020 mendatang.

New Normal dalam diksi Adaptasi Kebiasaan Baru

dapat diartikan sebagi sebuah fase dimana kita hidup

dengan norma baru. Beradaptasi dengan perilaku,

aturan atau ketentuan yang baru, agar tetap dapat

melakukan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi

ditengah pandemi yang sedang berlangsung. Dalam

fase ini aktivitas masyarakat akan diatur dalam

berbagai protokol kesehatan. Pemakaian masker, rutin

mencuci tangan dan menjaga jarak bukan lagi sebuah

kebutuhan. Namun telah menjadi kewajiban. New

Normal adalah sebuah keniscayaan untuk dilakukan

agar ekonomi bisa hidup kembali. Mau tidak mau,

suka tidak suka, New Normal harus kita hadapi.

Perubahan ini harus terjadi. “Karena diam bukan lagi

solusi”

04. RENCANA TINDAK LANJUTa. Pemberlakuan Tatanan Hidup baru Yang Produktif, Aman Covid-19

DRAFT PERGUB SUMUT TENTANG PELAKSANAAN NEW NORMAL DI SUMATERA UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM(Penjelasan maksud beberapa istilah)

BAB II PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU(Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dunia Usaha serta masyarakat untukmelakukan kegiatan Produktif dan Aman Covid-19, serta menjadi dasar bagi para stakeholder untuk melaksanakan program dan kegiatan)

BAB III PERSIAPAN PELAKSANAAN(Arahan bagi Bupati/Walikota menerbitkan Perkada tentang Pelaksanaan TatananNormal Baru Produktif dan Aman Covid-19. Sekurang-kurangnya mengatur tentang : 1) Protokol Kesehatan pada masing-masing pelaksanaan aspek penyelenggaraanpemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan 2) Penetapan sanksi danpelaksanaannya)

BAB IV PELAKSANAAN(Arahan bagi Bupati/Walikota untuk melakukan penyesuaian target-target kinerjaPemerintah Kabupaten/Kota masing-masing dan memastikan anggaran yang cukupuntuk penanganan Covid-19 dan anggaran untuk mendorong penguatan danpengembangan usaha ekonomi masyarakat terutama UMKM

BAB V MONITORING DAN EVALUASI(Arahan bagi Bupati/Walikota untuk melakukan pembinaan, evaluasi dan monitoring atas kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati/Walikota yang telah ditetapkan

BAB VI KETENTUAN PENUTUP(pernyataan bahwa Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan)

1. Peningkatan Sarana dan peralatan layanan fasilitas kesehatan Covid-19;

2. Penyediaan peralatan kesehatan penanganan Covid-19 yang bersifat mobile;

3. Meningkatkan upaya mitigasi resiko terhadap tenaga medis dalam penanganan pasien Covid-19

1. Penambahan jumlah dan frekuensi tes melalui instrument Rapid test dan PCR (swab Test);

2. Peningkatan upaya tracing dan tracking terhadapkontak dekat dan lingkungan pasien Covid-19

1. Meningkatkan upayapromotif penerapan 3 M, yakni Memakai masker, Mencuci tangan pakaisabun serta Menjaga jarakinteraksi;

2. Melakukan pembinaan, evaluasi, monitoring ataskepatuhan masyarakatterhadap pelaksanaanprotocol pencegahanpenularan Covid-19

04. RENCANA TINDAK LANJUTb. Kebijakan Aspek Kesehatan

KEBIJAKAN LANJUT BIDANG KESEHATAN YANG AKAN DILAKUKAN PEMPROVSU, DIARAHKAN PADA TIGA TUJUAN UTAMA. YAITU MENEKAN ANGKA PENULARAN VIRUS COVID-19, MENINGKATKAN UPAYA SURVEILANS (test dan Trace) Covid-19 DAN MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK MENANGANI PASIEN COVID-19.

04. RENCANA TINDAK LANJUTc. Kebijakan Jaring Pengaman Sosial

SESUAI PERENCANAAN YANG TELAH DITETAPKAN, PEMPROVSU TETAP MELANJUTKAN KEBIJAKAN JARING PENGAMAN SOSIAL DENGAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT YANG PATUT MENJADI PENERIMA MANFAAT. UPAYA PERBAIKAN PENDISTRIBUSIAN BANTUAN SOSIAL YANG AKAN DILAKUKAN PEMPROVSU AKAN BERFOKUS PADA PERBAIKAN DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT DAN PERBAIKAN TATAKELOLA PENDISTRIBUSIAN BANTUAN SOSIAL

TUJUAN SASARAN STRATEGI

Bantuan yang diberikan tepatsasaran pada masyarakatmembutuhkan

Tersedianya data masyarakatmiskin dan rentan bencanayang akurat berbasis NIK (by name, by addres) di Sumatera Utara

1. Melakukan updating DTKS dan masyarakat rentan bencana denganmencantumkan NIK, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kab/Kota;

2. Mengoptimalkan peran Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota untukmemverifikasi data DTKS dan masyarakat rentan Covid-19 berdasarkan NIK yang terdaftar di data kependudukan;

3. Pemisahan data KPM bantuan sosial reguler dan non-reguler berdasarkan data kependudukan berbasis NIK di Sumatera Utara.

Pendistribusian bantuandilaksanakan dengan tertib, cepat, DAN tepat

Terciptanya tatakelolapendistribusian bantuansosial yang implementif dan sesuai aturan perundang-undangan di Sumatera Utara

1. Mengoptimalkan peran BPBD, Instansi Sosial dan Instansi Yudisial di Tingkat Provinsi dan Kab/Kota, untuk memperbaiki tatakelola pendistribusian bantuansosial;

2. Penyusunan pedoman teknis pendistribusian bantuan sosial (khususnya yang bersifat non reguler) di Sumatera Utara.

04. RENCANA TINDAK LANJUTd. Kebijakan Penanganan Dampak Ekonomi

KEBIJAKAN LANJUT PENANGANAN DAMPAK EKONOMI YANG AKAN DILAKSANAKAN OLEH PEMPROVSU BERFOKUS PADA 3 (TIGA) AKSELERASI EKONOMI. YAITU ALOKASI ANGGARAN UNTUK INDUSTRI PADAT KARYA, PENGUATAN SEKTOR RIIL DAN UMKM, DAN PENGUATAN KETAHAN PANGAN

ALOKASI ANGGARAN UNTUK INDUSTRI PADAT KARYA

PENGUATAN SEKTOR RILL DAN UMKM

PENGUATAN KETAHANAN PANGAN

Refocusing APBD untuk industri padat karya yang memberikan multiplier effect yang besarterhadap perekonomian, terutama pada penyerapan tenaga kerja

• Memberikan insentif fiskal untuk mempercepat pemulihan sektor riil dan UMKM yangterdampak

• Upgrading Skill pelaku UMKM• Mendorong shifting usaha yang sesuai dengan preferensi konsumen pada masa

Adaptasi Kebiasaan Baru;• Mendorong digitalisasi proses bisnis sektor Riil dan UMKM

Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditas strategis, operasi pasar, memotongrantan pasok, dan penguatan serta pemberdayaan perangkat daerah dalam rangkamemastikan ketersediaan bahan pokok dan komoditas strategis

TERIMA KASIH

Documents

PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI ...covid19.sumutprov.go.id/content/userfiles/surat_edaran...Perkembangan dan Dampak Covid-19 di Sumut Kasus positif Covid-19 di Sumut terkonfirmasi