Upload
sahat
View
189
Download
35
Embed Size (px)
DESCRIPTION
perbup
Citation preview
BUPATI SLEMAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR : 18 /Per.Bup/A/2005
TENTANG
PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
BUPATI SLEMAN,
Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mengendalikan
pemanfaatan ruang suatu lingkungan atau
kawasan serta menindaklanjuti rencana find tata
ruang dan sebagai panduan rancangan kawasan
dalam rangka perwujudan kualitas bangunan
gedung dan lingkungan yang berkelanjutan dari
aspek fungsional sosial, ekonomi, budaya, dan
lingkungan adalah melalui pengaturan
persyaratan tata bangunan dan lingkungan;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. '
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang
Perumahan dan Pemukiman;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;
5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
20/KPTS/1986 tentang Pedoman Teknik
Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak
Bersusun;
6. Keputusan Menteri Permukiman & Prasarana
Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001 tentang
Pedoman Penentuan Standar Pelayanan
Minimal. Bidang Penataan Ruang, Perumahan
dan Permukiman dan Pekerjaan Umum;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1997 tentang
Pengaturan garis Sempadan pada jalan Nasional
dan Jalan Propinsi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Sleman Nomor 12 Tahun 1978 tentang Garis
Sempadan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sleman Nomor:1 Tahun 1990 tentang Peraturan
Bangunan.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Sleman Nomor 23 Tahun 1994 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat
II Sleman;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19
Tahun 2001 tentang lzin Peruntukan
Penggunaan Tanah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor:13 Tahun 1980 tentang
Irigasi;
13. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 1/INSTR/1984 tentang
Perlindungan Benda - benda Peninggalan
Sejarah dan Purbakala Cagar Budaya di Wilayah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG
PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN
LINGKUNGAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan Ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sleman.
5. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu
dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas clan atau
di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan
kegiatannya, balk untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan,
kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
6. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang selanjutnya disebut IPPT adalah
pemberian izin atas penggunaan tanah kepada orang pribadi atau badan dalam
rangka kegiatan pembangunan fisik dan atau untuk keperluan lain yang
berdampak pada struktur ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan sesuai dengan
rencana tata ruang.
7. Surat Keterangan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya
disingkat SKTBL adalah keterangan tentang persyaratan tata bangunan dan
lingkungan yang berlaku untuk suatu lokasi tertentu untuk kegiatan pembangunan
fisik yang tidak termasuk dalam obyek IPPT.
8. Site Plan adalah rencana tapak, suatu lingkungan dengan fungsi tertentu yang
memuat rencana tata bangunan, jaringan sarana dan prasarana fisik dan fasilitas
lingkungan.
9. Persyaratan tata bangunan adalah persyaratan tentang fungsi bangunan, jarak
antar bangunan, kepaclatan bangunan, ketinggian bangunan, penzoningan,
orientasi dan sempadan.
10. Persyaratan lingkungan adalah persyaratan kelerigkapan dasar fisik lingkungan
yang memungkinkan lingkungan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, terdiri
atas persyaratan kepaclatan lingkungan, koefisien dasar bangunan, koefisien
lantal bangunan, koefisien dasar hijau, koefisien tapak basemen, ruang babas
terhadap bencla cagar budaya dan sempadan jalan, sungai, saluran irigasi, rel
kereta api clan jaringan listrik/lampu penerangan jalan tegangan tinggi.
11. Fungsi tertentu adalah kegiatan yang paling dominan dalam pemanfaatan lahan.
12. Pemilik/Pelaksana adalah perorangan, perusahaan atau badan hukum yang
bergerak di bidang pembangunan perumahan, perkantoran, clan atau bangunan
gedung lainnya.
13.Tata bangunan adalah rencana jarak antar bangunan, kepaclatan bangunan,
ketinggian bangunan, pernintakatan/zoning clan orientasi bangunan.
14.Prasarana lingkungan adalah kelengkapan. dasar fisik lingkungan yang
memungkinkan lingkungan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, berupa
jaringan jalan dan utilitas umum.
15.Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan berupa
jaringan air bersih, saluran pembuangan air hujan, sumur peresapan air hujan,
saluran pembuangan air limbah, sumur peresapan air limbah, tempat
pembuangan sampah, jaringan pemadam kebakaran, jaringan listrik/lampu
penerangan jalan dan jaringan telephon.
16. Fasilitas lingkungan adalah. fasilitas fisik penunjang yang berfungsi untuk
penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya,
dapat berupa bangunan perniagaan atau perbelanjaan, pendidikan, kesehatan,
peribadatan, fasilitas pemerintahan, lapangan terbuka/taman bermain, tempat
parkin dan pelayanan umum serta pemakaman.
17. Persyaratan lingkungan adalah persyaratan kelengkapan dasar fisik lingkungan
yang memungkinkan lingkunganodapat berfungsi sebagaimana.mestinya, bebas
terhadap bends cagar budaya dan sempadan jalan, sungai, mata air, saluran
irigasi, rel kereta api dan jaringan listrik/lampu penerangan jalan tegangan tinggi.
18. Kepadatan lingkungan adalah perbandingan antara luas tanah milik pribadi
dengan luas prasarana dan fasilitas lingkungan milik umum.
19. Sempadan adalah jarak bebas bangunan terhadap jalan, sungai, mata air, saluran
irigasi, rel kereta api dan jaringan listrik/lampu penerangan jalan tegangan tinggi.
20. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien
perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan persil/kavling.
21. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien
perbandingan antara . luas keseluruhan lantai bangunan gedung dengan luas
persil/kavling.
22. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah koefisien
perbandingan antara luas lahan hijau dengan luas persil/kavling.
BAB II
BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu
Asas dan Tujuan
Pasal 2
Bangunan gedung diselenggarakan berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan,
keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya.
Pasal 3
Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk:
a. mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tats bangunan
gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan
teknis bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
C. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
Bagian Kedua
Fungsi Bangunan Gedung
Pasal 4
(1) Fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, kantor, pendidikan,
keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus.
(2) Ketentuan fungsi bangunan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Bagian Kedua
Persyaratan Bangunan Gedung
Pasal 5
(1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi clan
persyaratan teknis sesuai dengan fungsinya.
(2) Ketentuan persyaratan bangunan gedung berdasarkan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga
Persyaratan Tata Bangunan clan Lingkungan
Pasal 6
(1) Setiap kegiatan pembangunan gedung, wajib memenuhi persyaratan tata
bangunan dan lingkungan.
(2) Pemenuhan - persyaratan tata bangunan dan lingkungan pada rencana
pembangunan fisik untuk jenis kegiatan yang. termasuk dalam obyek IPPT
dikeluarkan dalam bentuk pengesahan Site Plan.
(3) Pemenuhan persyaratan tata bangunan dan lingkungan pada rencana
pembangunan fisik untuk jenis kegiatan yang ticlak termasuk dalam obyek IPPT
dikeluarkan dalam bentuk Surat Keterangan Tata Bangunan dan Lingkungan.
(4) Pemenuhan persyaratan tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud
pads ayat (1) dan ayat (2) merupakan salah satu persyaratan untuk dapat
diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan.
BAB III
SITE PLAN
Bagian Kesatu
Dasar dan Materi Site Plan
Pasal 7
(1) Pemilik/Pelaksana yang. membangun bangunan gedung bertanggung jawab
menyediakan lahan dan bangunannya untuk pembangunan prasarana
lingkungan dan fasilitas lingkungan dengan memperhatikan persyaratan
lingkungan.
(2) Rencana penyediaan lahan dan bangunannya untuk pembangunan prasarana
lingkungan, dan fasilitas, lingkungan disusun dalam bentuk site plan.
Pasal 8
Materi site plan meliputi rencana pembangunan, terdiri atas:
a. Prasarana lingkungan, meliputi:
1. jaringan jalan;
2. saluran pembuangan air hujan;
3. peresapan air hujan;
4. saluran pembuangan air limbah;
5. peresapan air limbah;
6. instalasi pengolah ,air limbah;
7. bak sampah;
8. alat/jaringan pemadam kebakaran;
9. jaringan listrik/lampu penerangan jalan/lampu penerangan jalan,
b. Fasilitas lingkungan, meliputi:
1. perniagaan atau perbelanjaan;
2. pendidikan;
3. kesehatan;
4. peribadatan;
5. fasilitas pemerintahan;
6. fasilitas olah raga/lapangan terbuka/taman bermain;
7. tempat pemakaman;
8. tempat parkir; dan
9. tempat pedagang kecil/ informal.
c. Fasilitas ruang, minimal meliputi:
1. ruang kegiatan;
2. ruang tamu/ruang tunggu/Iobby;
3. ruang administrasi;
4. ruang makan/ kantin;
5. dapur;
6. kamar mandi/WC.
d. Persyaratan lingkungan, meliputi:
1. kepadatan lingkungan, KDB, KLB, KDH, koefisien.tapak basement;
2. panjang blok bangunan maksimal; ruang bebas terhadap benda cagar budaya,
dan sempadan (jalan, sungai, mata air, saluran irigasi, rel kereta api dan
jaringan listrik/lampu penerangan jalan tegangan tinggi);
3. ketinggian bangunan.
e. Rekomenclasi dari instansi teknis terkait yang harus Oimiliki pemohon, karena:
1. memindah, menutup atau membuat talud pads saluran irigasi dan atau sungai;
2. membangun di. dalam kawasan cagar budaya, jalur/rel kereta api, dan atau
janngan listrik/lampu penerangan jalan tegangan tinggi.
Pasal 9
Site plan disusun dalam bentuk:
a. gambar rencana tapak lingkungan (site plan) berskala 1:200 (satu berbanding
dua ratus) sampai dengan 1:1000 (satu berbanding seribu) sebagai rencana risk
yang dilengkapi notasi atau menyesuaikan dengan format kertas, minimal kertas
A2 yang memuat tentang gambar persil, rencana blok bangunan, rencana jalan,
drainase, sumur resapan air hujan dan air limbah, taman,. sempadan, bak
sampah, dan sebagainya,
b. tabel yang berisi keterangan tentang luas lahan, luas. bangunan, prosentase
prasarana dan fasilitas lingkungan terhadap luas lahan, koefisien dasar
bangunan, sempadan, dan sebagainya; dan
c. untuk bangunan yang berlantai lebih dari satu harus melampirkan gambar denah
tiap lantai yang akan dibangun.
Bagian Kedua
Kewajiban Site Plan
Paragraf 1
Fungsi Tertentu yang Wajib Site Plan
Pasal 10
Fungsi tertentu yang wajib menyusun. site plan adalah:
a. perumahan;
b. asrama/pondokan/rumah kost;
c. fasilitas pendidikan;
d. perkantoran dan sejenisnya;
e. perhotelan/villa/motel/apartemen dan sejenisnya;
f. pasar swalayan/supermarket/pusat perbelanjaan dan sejenisnya;
g. pasar;
h. pertokoan/rumah kantor/rumah toko/pusat perdagangan;.
i. restoran/rumah makan/usaha katering;
j. gedung pertemuan;
k. tempat kebugaran;
l. tempat hiburan;
m. perindustrian;
n. pergudangan;
o. sarana kesehatan;
p. tempat ibadah umum,,
q. sarana olah raga;
r. makam atau perluasan makam;
s. stasiun televisi/radio;
t. rumah produksi/ studio;
u. bioskop;
v. terminal/pool kendaraan/gedung taman parkir,
w. pelabuhan udara/bandara;
x. SPBU;
y. bengkel;
z. salon mobil/pencucian mobil/jasa sejenisnya.
Paragraf 2
Site Plan Perumahan
Pasal 11
Site plan perumahan adalah rencana,tapak untuk kegiatan perumahan yang
dibangun diatas seluruh keluasan lahan yang telah dikuasai.
Pasal 12
Materi site plan perumahan terdiri atas:
a. prasarana lingkungan, meliputi:
1. rencana jaringan jalan;
2. rencana saluran pembuangan air hujan clan peresapan air hujan lingkungan;
3. rencana peresapan air hujan per kapling;
4. rencana perletakan tengki septik per kapling;
5. rencana peresapan air limbah komunal;
6. rencana penempatan bak sampah;
7. rencana penempatan sumur air bersih;
8. rencana jaringan/alat pemadam kebakaran;
9. rencana jaringan listrik/lampu penerangan jalan;
10. rencana jaringan telepon; dan
11. rencana letak lampu penerangan jalan.
b. fasilitas lingkungan, meliputi:
1. perniagaan/perbelanjaan;
2. pendidikan;
3. kesehatan;
4. peribadatan;
5. fasilitas pemerintahan;
6. fasilitas olah raga/lapangan terbuka/taman bermain;
7. pelayanan umum;
8. pos keamanan; clan
9. tempat pemakaman.
c. persyaratan lingkungan, meliputi:
1. kepadatan lingkungan, KDB, KLB, clan KDH;
2. sempadan jalan, sungai, irigasi, kereta api, listrik tegangan tinggi, mata air,
ruang bebas terhqdap cagar budaya, dan ketinggian bangunan.
Paragraf 3
Site Plan Asrama/Pondokan/Rumah Kost
Pasal 13
Site plan asrama/pondokan/rumah kost adalah rencana tapak untuk kegiatan utama
pondokan yang dibangun di atas lahan yang telah dikuasai dengan keluasan minimal
250 m2 atau jumlah kamar tidur minimal 10 buah.
Pasal 14
Mated site plan asrama/pondokan/rumah kost terdid atas:
a. prasarana lingkungan, meliputi:
1. jalan setapak/koridor,
2. saluran pembuangan air hujan;
3. peresapan air hujan;
4. saluran pembuangan air limbah,
5. peresapan air limbah;
6. tempat/bak sampah;
7. alat pemadam kebakaran;
8. rencana penempatan sumur air bersih.
b. Fasilitas lingkungan, minimal meliputi:
1. ruang terbuka hijau/taman;
2. tempat parkir;
c. Fasilitas ruang yang harus ada, minimal meliputi:
1. kamar ponclokan;
2. ruang tamu;
3. ruang pengelola,
4. kamar mandiNVC;
5. tempat jemuran.
d. persyaratan lingkungan meliputi:
1. KDB, KLB clan KDH;
2. sempadan jalan, sungai, irigasi, kereta api, listrik tegangan tinggi, mata air,
ruang bebas terhadap cagar budaya dan ketinggian bangunan.
Paragraf 4
Site Plan Fasilitas Pendidikan
Pasal 15
Site plan fasilitas pendidikan adalah rencana tapak untuk kegiatan utama pendidikan
yang dibangun di atas semua keluasan lahan yang telah dikuasai.
Pasal 16
Mated site plan fasilitas pendidikan terdiri atas:
a. prasarana lingkungan, meliputi minimal:
1. trotoar internal/pedestrian;
2. saluran pembuangan air hujan;
3. peresapan air hujan;
4. saluran pembuangan air limbah;
5. peresapan air limbah;
6. bak sampah;
7. alat pemadam kebakaran;
b. fasilitas lingkungan, minimal meliputi:
1. lapangan olah raga/ lapangan upacara;
2. ruang parkir;
3. ruang terbuka hijau/taman;
4. pedagang kecil/informal;
5. pintu darurat dan tangga darurat apabila bangunan lebih dari 2 lantai.
c. fasilitas ruang, minimal meliputi:
1. ruang kelas/ruang kuliah;
2. kantor;
3. ruang guru/dosen;
4. ruang ibadah;
5. gedung pertemuan/aula;
6. perpustakaan;
7. kantin;
8. kamar mandi/WC;
9. pos keamanan;
d. persyaratan lingkungan meliputi:
1. KDB, KLB, dan KDH;
2. sempadan jalan, sungai, irigasi, kereta api, listrik tegangan tinggi, mata air;
ruang bebas terhadap cagar budaya dan ketinggian bangunan.
Paragraf 5
Site Plan Fasilitas Perkantoran dan sejenisnya
Pasal 17
Site plan perkantoran clan sejenisnya adalah rencana tapak untuk kegiatan utama
perkantoran dan sejenisnya yang dibangun di atas semua keluasan lahan yang telah
dikuasai.
Pasal 18
Mated site plan perkantoran clan-sejenisnya terdiri atas:
a. prasarana lingkungan meliputi minimal :
1. jalan lingkungan/pedestrian;
2. saluran pembuangan air hujan;
3. peresapan air hujan;
4. saluran pembuangan air limbah;
5. peresapan air limbah;
6. tempat/bak sampah;
7. alat pemadam kebakaran;
b. fasilitas lingkungan, minimal meliputi:
1. ruang.terbuka hijau/taman;_
2. tempat parkir;
3. tempat pedagang kecil /informal;
c. fasilitas ruang, minimal meliputi:
1. ruang keda pimpinan clan karyawan;
2. ruang ibadah;
3. ruang rapat;
4. ruang tunggu/lobby;
5. kamar mandiMC;
6. pos keamanan:
d. persyaratan lingkungan:
1. KDB, KLB, KDH;
2. sempadan jalan, sungai, irigasi, kereta api, listrik tegangan tinggi; mata air;
ruang bebas terhadap cagar budaya, dan ketinggian, bangunan;
Paragraf 6
Materi Site Plan PerhotelanNilla/Motel/Apartemen dan.Sejenisnya
Pasal 19
Site..plan perhotelan/villa/motel/apartemen dan sejenisnya adalah rencana tapak
untuk kegiatan perhotelan/villa/motel/apartemen dan sejenisnya yang dibangun di
atas semua lahan yang telah dikuasai.
Pasal 20
Materi site plan perhotelan/villa/motel/apartemen clan sejenisnya terdiri atas:
a. prasarana lingkungan, meliputi:
1. jalan lingkungan pedestrian;
2. saluran pembuangan air hujan;
3. peresapan air hujan;
4. saluran pembuangan air limbah;
5. peresapan air limbah;
6. bak sampah;
7. jaringan/alat pemadam kebakaran;
b. fasilitas lingkungan, minimal meliputi:
1. ruang terbuka/taman;
2. tempat parkir,
3. tempat pedagang kecil;
4. pintu dan tangga.darurat untuk bangunan lebih dari 2 lantai.
c. fasilitas ruang, minimal meliputi:
1. kamar ticlur,
2. ruang tunggu/lobby;
3. ruang ibadah;
4. ruang rapat;
5. kantor pengelola;
6. kamar mandi/WC.
7. pos keamanan.
d. persyaratan lingkungan, meliputi:
1. KDB, KLB, clan KDH;
2. sempaclan jalan, sungai, irigasi, kereta api, listrik tegangan tinggi, mata air;
ruang,bebas terhaclap cagar budaya clan ketinggian bangunan.
Paragraf 7
Site Plan Pasar Swalayan/Supermarket/Pusat Perbelanjaan/ Mall dan Sejenisnya
Pasal 21
Site plan pasar swalayan/supermarket/pusat perbelanjaan/mall dan sejenisnya
adalah rencana tapak untuk kegiatan pasar swalayan/supermarket/pusat
perbelanjaan/mall dan sejenisnya yang dibangun di atas semua keluasan lahan yang
telah dikuasai.
Pasal 22
Materi site plan pasar swalayan/supermarket/pusat perbelanjaan clan sejenisnya,
terdiri atas:
a. prasarana lingkungan, meliputi:
1. trotoar internal/pedestrian;
2. saluran pembuangan air hujan;
3. peresapan air,hujan;
4. salpran pembuangan air limbah;
5. peresapan air limbah;
6. tempat/bak sampah;
7. jaringan pemadam kebakaran/hidrant;
b. Fasilitas lingkungan, minimal meliputi:
1.. tempat parkir;
2. tempat pedagang keciV informal;
3. ruang terbuka hijau/taman;
4. pintu darurat;
5. tangga darurat untuk bangunan lebih clari 2 lantai.
c. Fasilitas ruang clan bangunan, minimal meliputi:
1.bangunan pasar swalayan/supermarket/pusat perbelanjaan/mall dan
sejenisnya;
2. kantor pengelola dan ruang ibadah;
3. kamar mandi/WC;
4. pos jaga/keamanan;
d. persyaratan lingkungan meliputi:
1. KDB, KLB, clan KDH;
2. sempaclan jalan, sungai, irigasi,, kereta api, listrik tegangan tinggi, mata air;
ruang bebas terhadap cagar budaya dan ketinggian bangunan.
Paragraf 8
Site Plan Pasar
Pasal 23
Site Plan Pasar adalah rencana tapak untuk kegiatan pasar yang dibangun di atas
semua keluasan lahan yang telah dikuasai.
Pasal 24
Mated site plan pasar, terdid atas:
a. prasarana lingkungan, meliputi:
1. trotoar internal/pedestrian
2. . saluran pembuangan air hujan;
3. peresapan air hujan;
4. saluran pembuangan air limbah;
5. peresapan air limbah;
6. tempat sampah/ lanclasan container /bak sampah;
b. fasilitas lingkungan, minimal meliputi:
1. tempat parkir;
2. ruang.terbuka hijau/taman;
3. pedagang informal;
c. fasilitas ruang clan bangunan, minimal meliputi.,
1. bangunan kios/los/dasaran;
2. kantor pengelola;
3. ruang ibadah;,
4. kamar mandi/WC;
5. pos jaga/keamanan;
d. persyaratan lingkungan meliputi:
1. KDB, KLB, clan KDH;
2. sempadan jalan, sungai, irigasi, kereta api, listrik tegangan tinggi; ruang bebas
terhadap cagar budaya dan ketinggian bangunan.
Paragraf 9
Site Plan Pertokoan/Rumah Kantor/Rumah Toko/Pusat Perdagangan
Pasal 25
Site plan pertokoan/rumah kantor/rumah toko/pusat perdagangan: adalah rencana
tapak untuk kegiatan utama pertokoan/rumah kantor/rumah toko/pusat perdagangan
yang dibangun di atas semua keluasan lahan yang telah dikuasai.
Pasal 26
Mated site plan pertokoan/rumah kantor/rumah toko/pusat perdagangan, terdiri atas:
a. Prasarana lingkungan, meliputi:
1. trotoar internal/pedestrian;
2. saluran pembuangan air hujan;
3. peresapan air hujan;
4. saluran pembuangan air limbah;
5. peresapan air limbah;
6. bak sampah;
7. alatrjaringan pemadam kebakaran;
8. pintu darurat;
9. tangga darurat untuk bangunan lebih dari 2 lantai;
b. Fasilitas lingkungan, meliputi:
1. tempat parkir;
2. tempat pedagang informal/ kecil;
3. ruang terbuka hijau/taman;
c. Fasilitas ruang, minimal meliputi:
1. bangunan pertokoan/rumah kantor/rumah toko/pusat perdagangan;
2. bangunan rumah tinggal;
3. kantor pengelola;
4. pos jaga/keamanan;
5. ruang ibadah;
6. kamar mandi WC; dan
d. Persyaratan lingkungan, meliputi:
1. KDB, KLB, clan KDH;
2. sempadan jalan, sungai, irigasi, kereta api, listrik tegangan tinggi, mata air;
ruang bebas terhadap cagar budaya dan ketinggian bangunan.
Paragraf 10
Site Plan Restoran/Rumah Makan/Usaha Katering
Pasal 27
Site plan restoran/rumah makan/usaha katering adalah rencana tapak untuk kegiatan
utama restoran/rumah makan/usaha katering yang dibangun di atas lahan yang telah
dikuasai dengan keluasan lahan lebih dari atau sama dengan 500 m2 atau dibangun
dengan luas lantai lebih,dari atau sama dengan 250 m2.
Pasal 28
Materi site plan restoran/rumah makan/usaha katering, terdiri atas:
a. Prasarana lingkungan, meliputi:
1. trotoar internal/pedestrian,,
2. saluran pembuangan air hujan;
3. peresapan air hujan;
4. saluran pembuangan air limbah rumah tangga
5. peresapan air limbah rumah tangga termasuk bak penangkap lemak;
6. tempat cuci peralatan dapur clan makan.
7. bak sampah;
8. alatrjaringan pemadam kebakaran;
9. rencana penempatan sumur air bersih
b. Fasilitas lingkungan, meliputi:
1. tempat parkir;
2. ruang terbuka hijau/taman;
c. Fasilitas ruang dan bangunan, minimal meliputi:
1. bangunan restoran/rumah makan/usaha katering;
2. kantor pengelola;
3. ruang pengolahan/dapur;
4. pos jaga/kemanan;
5. ruang ibadah;
6. gudang;
7. kamar mandUWC; dan
8. ruang cuci;
d. Persyaratan lingkungan, meliputi:
1. KDB, KLB, clan KDH;
2. sempadan jalan, sungai, irigasi, kereta api, listrik tegangan tinggi, mata air;
ruang bebas terhadap cagar budaya dan ketinggian bangunan.
Paragraf 11
Site Plan Gedung Pertemuan
Pasal 29
Site plan gedung pertemuan adalah rencana tapak untuk kegiatan utama sebagai
gedung pertemuan yang dibangun di atas lahan yang telah dikuasai.
Pasal 30
Materi site plan gedung pertemuan, terdiri atas:
a. Prasarana lingkungan, meliputi:
1. trotoar internal/pedestrian;
2. saluran pembuangan air hujan;
3. peresapan air hujan;
4. saluran pembuangan air limbah;
5. peresapan air limbah termasuk bak penangkal lemak.;
6. tempat cuci peralatan makan clan clapur.
7. bak sampah;
8. alat pemadam kebakaran;
9. pinto darurat;
10. tangga darurat bila bangunan lebih 2 lantai;
b. Fasilitas lingkungan, meliputi:
1. tempat parkin,
2. ruang terbuka hijau/taman;
c. Fasilitas ruang clan bangunan, minima? meliputi:
1. ruang pertemuan;
2. ruang tunggu//obby,
1. kantor pengelola;
2. pos jaga/keamanan;
3. ruang ibadah;
4. kamar mandi/WC; dan
d. Persyaratan lingkungan meliputi:
1. KDB, KLB, clan KDH;
2. sempadan jalan, sungai, irigasi, kereta api, listrik tegangan tinggi, mata air;
ruang bebas terhadap cagar budaya dan ketinggian bangunan.
Paragraf 12
Site Plan Tempat Kebugaran
Pasal 31
Site plan tempat kebugaran adalah rencana tapak untuk kegiatan tempat kebugaran
yang dibangun di atas lahan telah dikuasai dengan keluasan minimal 500 m2.
Pasal 32
Mated site plan tempat kebugaran/olah raga, terdiri atas:
a. Prasarana yang harus ada minimal meliputi:
1. trotoar internal/pedestrian;
2. saluran pembuangan air hujan;
3. peresapan air hujan;
4. saluran pembuangan air limbah;
5. peresapan air limbah;
6. bak sampah;
7. alat pemadam kebakaran;
b. Fasilitas lingkungan, minimal meliputi:
1. tempat parlor,
2. ruang terbuka.hijau /taman;
c. Fasilitas ruang clan bangunan, minimal meliputi:
1. ruang kebugaran/olah raga;
2. ruang tunggu/lobby;
3. ruang ganti;
4. kantor pengelola;
5. ruang ibaclah
6. kamar mandi/WC; dan
7. pos jaga/keamanan.
d. Persyaratan lingkungan, meliputi:
1. KDB, KLB, clan KDH;
2. sempaclan jalan, sungai, irigasi, kareta api, listrik tegangan tinggi, mata air,
ruang bebas terhadap cagar budaya dan ketinggian bangunan.,
Paragraf 13
Site Plan Tempat Hiburan
Pasal. 33
Site plan tempat hiburan adalah rencana tapak tempat hiburan yang dibangun di atas
semua keluasan lahan yang telah dikuasai.
Pasal 34
Mated site plan tempat hiburan, terdiri atas:
a. Prasarana lingkungan, minimal meliputi:
1. trotoar internal/pedestrian,
2. saluran pembuangan air hujan;
3. peresapan air hujan;
4. saluran pembuangan air limbah;
5. peresapan air limbah;
6. bak sampah;
7. alat pemadam kebakaran;
b. Fasilitas lingkungan., minimal meliputi:
1. tempat parkin;
2. ruang terbuka hijau/taman;
c. Fasilitas lingkungan, minimal meliputi:
1. ruang hiburan;
2. ruang tunggu/lobby;
3. kantor pengelola,
4. kamar mandi/wc;
5. pintu darurat;
6. pos jaga/keamanan.
d. Persyaratan lingkungan, meliputi:
1. KDB, KLH, clan KDH;
2. sempadan jalan, sungai, irigasi, kereta api, listrik tegangan tinggi, mat.a.air,
ruang bebas terhadap cagar budaya dan ketinggian bangunan.
Paragraf 14
Site Plan Perindustrian
Pasal 35
Site plan perindustrian adalah rencana tapak untuk kegiatan utama perindustrian
(kecuali industri rumah tangga) yang dibangun di atas semua keluasan lahan yang
telah dikuasai.
Pasal 36
Mated site plan Perindustrian, terdiri atas:
a. Prasarana lingkungan, meliputi:
1. trotoar internal/pedestrian;
2. saluran pembuangan air hujan;
3. peresapan air hujan;
4. saluran pembuangan air limbah;
5. peresapan air limbah;
6. tempat kontainer/bak sampah;
7. alat.pemadam kebakaran;
8. alarm dan penangkal petir.
b. Fasilitas lingkungan, minimal meliputi:
1. tempat parkir;
2. ruang terbuka hijau/taman;
c. Fasilitas ruang dan bangunan, minimal meliputi:
1. ruang kegiatan industri;
2. kantor pengelola dan ruang administrasi;
3. ruang tunggu/lobby;
4. kamar mandi/WC;
5. pintu darurat;
6. pos jaga/kemanan; dan
7. ruang ibadah.
8. kantin.
d. Persyaratan lingkungan, meliputi:
1. KDB, KLB, KDH;
2. sempadan jalan, sungai, irigasi, kereta api, listrik tegangan tinggi; mata air
ruang bebas terhadap cagar budaya dan ketinggian bangunan.
Paragraf 15
Site Plan Pergudangan
Pasal 37
Site plan pergudangan adalah rencana tapak untuk kegiatan utama pergudangan
yang dibangun di atas semua keluasan lahan yang telah dikuasai.
Pasal 38
Materi site plan perindustrian, terdiri atas:
a. Prasarana lingkungan, meliputi:
1. trotoar internal/pedestrian;
2. saluran pembuangan air hujan;
3. peresapan air hujan;
4. saluran pembuangan air limbah;
5. peresapan air limbah;
6. tempat bak sampah;
7. alat pemadam kebakaran;
b. Fasilitas lingkungan, minimal meliputi:
1. tempat parkin,
2. tempat bongkar muat
3. ruang terbuka hijau/taman;
c. Fasilitas ruang dan bangunan, minimal meliputi:
1. ruang penyimpanan;
2. kantor pengelola dan ruang administrasi;
3. kamar mandi/WC;
4. pos jaga/kemanan; dan
5. ruang ibadah.
6. kantin.
d. Persyaratan lingkungan, meliputi:
1. KDB, KLB, KDH;
2. Sempadan jalan, sungai, irigasi, kereta api, listrik tegangan tinggi; mata air
ruang bebas terhadap cagar budaya dan ketinggian bangunan.
Paragraf 16
Site Plan Sarana Kesehatan
Pasal 39
Site plan sarana kesehatan adalah rencana tapak untuk kegiatan utama sarana
kesehatan yang dibangun di atas semua luasan lahan kegiatan yang telah dikuasai.
Pasal 40
Materi site plan sarana kesehatan, terdirl atas:
a. Prasarana lingkungan, minimal meliputi:
1. jalan setapak clan koriclor;
2. saluran pembuangan air hujan;
3. peresapan air hujan;
4. saluran pembuangan air limbah;
5. peresapan air limbah;
6. tempat/bak sampah;
7. alat pemadam kebakaran;
8. instalasi pengolah air limbah.
b. Fasilitas lingkungan, minimal meliputi:
1. tempat parkir;
2. tempat pedagang kecil/ informal;
3. ruang terbuka hijau/taman;
c. Fasilitas ruang dan bangunan, minimal meliputi:
1. ruang sarana kesehatan/perawatan;
2. ruang periksa;
3. ruang kantor;
4. ruang dokter;
5. ruang tunggu/lobby;
6. ruang ibadah;
7. kantin;
8. kamar mandi/WC;
9. pos jaga/kemanan;
d. Persyaratan lingkungan, meliputi:
1. KDB, KLB, clan KDH;
2. sempadan jalan, sungal, irigasi, kereta api, listrik tegangan tinggi, mata air.
ruang bebas terhadap cagar budaya dan ketingglan bangunan.
Paragraf 17
Site Plan Peternakan
Pasal 41
Site Plan Peternakan adalah rencana tapak untuk kegiatan utama peternakan yang
dibangun di atas semua keluasan lahan yang telah dikuasai.
Pasal 42
Materi site plan petemakan, terdiri atas:
a. Prasarana lingkungan, minimal meliputi:
1. jalan setapak/koridor;
2. saluran pembuangan air hujan;
3. peresapan air hujan;
4. saluran pembuangan air limbah;
5. peresapan air limbah;
6. bak sampah clan tempat menampung limbah;'
7. alat pemadam kebakaran;
8. instalasi pengolah air limbah.
b. Fasilitas lingkungan, meliputi:
1. tempat parkir;
2. ruang terbuka hijau/taman;
c. Fasilitas ruang clan bangunan, minimal meliputi:
1. tempat pemeliharaan ternak;
2. pos jaga/kemanan;
3. kamar manditwc
4. gudang;
5. ruang ibadah;
d. Persyaratan lingkungan, meliputi:
1. KDB, KLB, clan KDH;
2. sempadan jalan, sungai, irigasi, kereta api, listrik tegangan tinggi, mata air,
ruang bebas terhadap cagar budaya dan ketindgian bangunan.
Paragraf 18
Site Plan Tempat ibadah Umum
Pasal 43
Site .plan tempat ibadah umum adalah rencana tapak untuk keglatan utama ibadah
yang dibangun di atas semua keluasan lahan yang telah dikuasai.
Pasal 44
Materi site plan tempat ibadah umum, terdiri atas:
a. Prasarana lingkungan, minimal meliputi:
1. jalan setapak dan koridor;
2. saluran pembuangan air hujan;
3. peresapan air hujan;
4. saluran pembuangan air limbah;
5. peresapan air limbah;
6. bak sampah;
b. Fasilitas lingkungan, minimal meliputi:
1. tempat parkir;
2. ruang terbuka hijau/taman;
c. Fasilitas ruang dan bangunan; minimal meliputi:
1. ruang ibadah;
2. tempat bersuci;
3. kamar mandi/WC.
4. gudang
d. Persyaratan lingkungan; meliputi:
1. KDB, KLB clan KDH;
2. sempadan jalan, sungai, irigasi, kereta api, listrik tegangan tinggi, mata air,
ruang bebas terhadap cagar budaya dan ketinggian bangunan.
Paragraf 19
Site Plan Sarana Olah Raga
Pasal 45
Site plan sarana olah raga adalah rencana tapak untuk kegiatan utama oleh raga
yang dibangun di atas lahan yang telah dikuasai dengan keluasan lebih dari atau
sama dengan 5000 m2 untuk kegiatan olah raga yang direncanakan.
Pasal 46
Materi site plan sarana olah raga, terdiri atas:
a. Prasarana lingkungan, minimal meliputi:
1. jalan setapak dan koridor;
2. saluran pembuangan air hujan;
3. peresapan air hujan;
4. saluran pembuangan air limbah;
5. peresapan air limbah;
6. bak sampah;
7. alat pemadam kebakaran;
b.. Fasilitas lingkungan, minimal meliputi:
1. tempat parkir;
2. tempat pedagang kecil/informal;
3. ruang terbuka hijau/taman;
c. Fasilitas ruang, minimal meliputi:
1. ruang sarana oleh raga;
2. ruang administrasi dan kantor;
3. ruang tunggu/lobby;
4. ruang ganti',
5. ruang ibadah
6. kamar mandi/WC;
7. kantin;
8. pos jaga/keamanan;
d. Persyaratan lingkungan, meliputi:
1. KDB, KLB, clan KDH;
2. sempadan jalan, sungai, irigasi, kereta api, listrik tegangan tinggi, mata air
ruang bebas terhadap cagar budaya dan ketinggian bangunan.
Paragraf 20
Site Plan Makam dan Perluasan Makam
Pasal 47
Site plan makam dan perluasan makam adalah rencana tapak untuk kegiatan utama
pemakaman yang dibangun di atas semua keluasan lahan yang telah dikuasai.
Pasal 48
Materi site plan makam dan perluasan makam, terdiri atas:
a. Prasarana lingkungan, meliputi:
1. jalan setapak dan koridor;
2. saluran pembuangan air hujan;
3. peresapan air hujan;
4. bak sampah;
b. Fasilitas lingkungan, minimal meliputi:
1. tempat parkir;
2. ruang terbuka hijau/taman;
c. Fasilitas ruang dan bangunan, minimal meliputi:
1. lahan untuk makam;
2. kantor pengelola;
3. ruang ibadah;
4. kamar mandi/WC; dan
5. pos jaga/keamanan;
d. Persyaratan lingkungan, meliputi:
1. KDB, KLB, clan KDH;
2. sempadan jalan, sungai, irigasi, kereta api, listrik tegangan tinggi, mata air;
ruang bebas terhadap cagar budaya dan ketinggian bangunan.
Paragraf 21
Site Plan Stasiun Televisi/Radio
Pasal 49
Site plan stasiun televisi/radio adalah rencana tapak untuk kegiatan utama stasiun
televisi/radio yang direncanakan di atas semua, keluasan lahan yang telah dikuasai.
Pasal 50
Materi site plan stasiun televisi/radio, terdiri atas :
a. Prasarana lingkungan, minimal meliputi:
1. jalan setapak dan koridor;
2. saluran pembuangan air hujan;,
3. peresapan air hujan;
4. saluran pembuangan air limbah;
5. peresapan air limbah;
6. bak sampah;
7. alat pemadam kebakaran.
b. Fasilitas lingkungan; minimal meliputi:
1. tempat parkir;
2. tempat Pedagang internal;
3. ruang terbuka hijau/taman.
c. Fasilitas ruang clan bangunan, minimal meliputi:
1. ruang siaran/studio,
2. kantor pengelola;
3. ruang tunggu/lobby;
4. ruang ganti;
5. pos jaga/kemanan;
6. ruang ibadah;
7. kamar mandi/WC;
d. Persyaratan lingkungan; meliputi:
1. KDB, KLB, clan KDH;
2. Sempadan jalan, sungai, irigasi, kereta api, listrik tegangan tinggi, mata air,
ruang bebas terhadap cagar budaya dan ketinggian bangunan.
Paragraf 22
Site Plan Rumah Produksi
Pasal 51
Site plan rumah produksi adalah rencana tapak untuk kegiatan utama rumah
prpduksi yang direncanakan di atas semua keluasan lahan yang telah dikuasai.
Pasal 52
Materi site plan rumah produksi, terdiri atas:
a. Prasarana lingkungan, meliputi:
1. jalan setapak dan koridor,
2. saluran pembuangan air hujan;
3. peresapan air hujan;
4. saluran pembuangan air limbah;
5. peresapan air limbah;
6. bak sampah;
7. alat pemadam kebakaran;
b. Fasilitas lingkungan, minimal meliputi:
1. tempat parkir;
2. ruang terbuka hijau/taman;
c. Fasilitas ruang dan bangunan, minimal meliputi:
1. ruang studio;
2. ruang pengelola;
3. ruang ganti;
4. ruang tunggu/lobby;
5. pos jaga/kemanan;
6. ruang ibadah;
7. kamar mandi/WC;
d. Persyaratan lingkungan; meliputi:
1. KDB, KLB, clan KDH;
2. sempadan jalan, sungai, irigasi, kereta api, listrik tegangan tinggi, mata air
ruang bebas terhadap cagar budaya dan ketinggian bangunan.
Paragraf 23
Site Plan Bioskop
Pasal 53
Site plan bioskop adalah rencana tapak untuk bioskop yang dibangun di atas semua
keluasan lahan yang telah dikuasai.
Pasal 54
Materi site plan bioskop, terdid atas:
a. Prasarana lingkungan meliputi:
1. jalan setapak dan koridor;
2. saluran pembuangan air hujan;
3. peresapan air hujan;
4. saluran pembuangan air limbah;
5. peresapan air limbah;
6. tempat/bak sampah;
7. alai pemadam kebakaran;
8. tangga darurat;
b. Fasilitas lingkungan, minimal meliputi:
1. tempat parkir;
2. tempat pedagang kecil/informal;
3. ruang terbuka hijau/taman;
c. Fasilitas ruang dan bangunan, minimal meliputi : 1. ruang studio dan perlengkapannya;
2. ruang pengelola;
3. ruang tunggu/lobby;
4. pos jaga/kemanan;
5. kamar mandi/WC;
6. ruangibaclah;
7. pintu darurat;
8. tangga darurat untuk bangunan lebih dari 2 lantai.
d. Persyaratan lingkungan, meliputi:
1. KDB, KLB, clan KDH;
2. sempadan jalan, sungai, irigasi, kereta api, listrik tegangan tinggi, mata air;
ruang bebas terhadap cagar budaya dan ketinggian bangunan.
Paragraf 24
Site Plan Terminal/Pool Kendaraan/Gedung Parkir
Pasal 55
Site plan terminal/pool kendaraan/gedung parkir adalah rencana tapak untuk
kegiatan utama terminal/pool kendaraan/gedung parkir yang dibangun di atas semua
keluasan lahan yang telah dikuasai.
Pasal 56
Mated site plan terminal/pool kendaraan/gedung parkir, terdiri atas:
a. Prasarana lingkungan, meliputi:
1. jalan setapak dan koridor;
2. saluran pembuangan air hujan;
3. peresapan air hujan;,
4. saluran pembuangan air limbah;
5. peresapan air limbah;
6. bak sampah;
7. alat pemadam kebakaran;
b. Fasilitas lingkungan, meliputi:
1. tempat parkir;
2. tempat pedagang kecil/informal;
3. tempat cuci;
4. ruang terbuka hijau/taman.
c. Fasilitas ruang, minimal meliputi:
1. area parkir kendaraan;
2. ruang pengelola;
3. ruang tunggu/lobby;
4. pos jaga/kemanan;
5. ruang ibadah;
6. kamar mandi/WC; dan
7. ruang terbuka hijaut/taman.
d. Persyaratan lingkungan, meliputi:
1. KDB, KLB clan KDH;
2. sempadan jalan, sungai, irigasi, kereta api, listrik tegangan tinggi, mata air,
ruang bebas terhadap cagar budaya dan ketinggian bangunan.
Paragraf 25
Site Plan Pelabuhan/Bandara
Pasal 57
Site plan pelabuhan/bandara adalah rencana tapak untuk kegiatan
pelabuhan/bandara yang clibangun di atas semua keluasan lahan yang telah
dikuasai.
Pasal 58
Materi site plan pelabuhan/bandara, terdiri atas:
a. Prasarana lingkungan, meliputi:
1. jalan setapak dan koridor;
2. saluran pembuangan air hujan;
3. peresapan air hujan;
4. saluran pembuangan air limbah;
5. peresapan air limbah,.
6. bak sampah;
7. alat pemadam kebakaran.
b. Fasilitas lingkungan, meliputi:
1. tempat parkir tamu dan karyawan;
2. tempat peclagang kecil/informal;
3. ruang terbuka hijau/taman.
c. Fasilitas ruang, minimal meliputi:
1. area penerbangan/pelabuhan;
2. parlor pesawat;
3. ruang pengelola;
4. ruang tunggu/lobby;
5. pos jaga/keamanan;
6. ruang ibadah
7. kamar mandi/WC;
8. kantin;
d. Persyaratan lingkungan, meliputi:
1. KDB, KLB, dan KDH;
2. sempadan jalan, sungai, irigasi, kereta api, listrik tegangan tinggi; mata air;
ruang bebas terhadap cagar budaya dan ketinggian bangunan.
Paragraf 27
Site Plan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
Pasal 59
Site plan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) adalah rencana tapak untuk
kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dibangun di atas
semua keluasan lahan yang telah dikuasai.
Pasal 60
Mated site plan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), terdiri atas:
a. Prasarana lingkungan, meliputi:
1. jalan setapak dan koridor;
2. saluran pembuangan air hujan;
3. peresapan.air hujan;
4. saluran pembuangan air limbah;
5. peresapan air limbah;
6. tempat/bak sampah;
7. alai pemadam kebakaran;
b. Fasilitas lingkungan, minimal meliputi:
1. area pengisian bahan bakar roda 4 clan roda 2;
2. pos jaga/kemanan;
3. ruang ibadah;
4. tempat parkir;
5. tempat pedagang kecil/informal;
6. kamar mandi/WC;
7. ruang terbuka hijau/taman.
c. Fasilitas ruang, meliputi;
1. ruang pengelola;
2. pos jaga/keamanan;
3. ruang ibadah;
4. kamar mandi/wc;
5. ruang terbuka hijau/taman;
d. Persyaratan lingkungan, meliputi:
1. KDB, KLB, dan KDH;
2. sempadan jalan, sungai, irigasi, kereta api, listrik tegangan tinggi, mata air
ruang bebas terhadap cagar budaya dan ketinggian bangunan.
Paragraf 27
Site Plan Bengkel
Pasal 61
Site plan bengkel adalah rencana tapak untuk kegiatan bengkel yang dibangun di
atas semua keluasan lahan yang telah dikuasai.
Pasal 62
Materi site plan bengkel, terdiri atas:
a. Prasarana lingkungan meliputi:
1. jalan setapak dan koridor;
2. saluran pembuangan air hujan;
3. peresapan air hujan;
4. saluran pembuangan air limbah;
5. peresapan air limbah;
6. bak sampah;
7. alat pemadam kebakaran;
b. Fasilitas lingkungan, meliputi:
1. area/ruang bengkel;
2. ruang pengelola;
3. pos jaga/kemanan;
4. ruang ibadah;
5. tempat parker;
6. kamar mandi/WC;
7. ruang terbuka hijau/taman;
c. Persyaratan lingkungan meliputi:
1. KDB, KLB clan KDH;
2. sempadan jalan, sungai, irigasi, kereta api, listrik tegangan tinggi, ruang bebas
terhadap cagar budaya dan ketinggian bangunan.
Paragraf 27
Site Plan Salon/Pencucian Kendaraan Bermotor dan Jasa lainnya
Pasal 63
Site Plan Salon/Pencucian Kendaraan Bermotor don Jasa lainnya adalah rencana
tapak untuk kegiatan salon/pencucian kendaraan bermotor dan jasa lainnya yang
dibangun di atas semua keluasan lahan yang telah dikuasai.
Pasal 64
Materi site plan salon/pencucian kendaraan bermotor dan jasa lainnya, terdiri atas:
a. Prasarana, lingkungan meliputi:
1. jalan setapak dan koridor
2. saluran pembuangan air hujan;
3. peresapan air hujan;
4. saluran pembuangan air limbah;
5. peresapan air limbah;
6. tempat/bak sampah;
7. slat pemadam kebakaran;
b. Fasilitas lingkungan, minimal meliputi:
1. tempat parkir,
2. ruang terbuka hijau/taman;
c. fasilitas ruang, meliputi:
1. area salon/pencucian kendaraan bermotor dan jasa lainnya;
2. ruang pengelola;
3. ruang tunggu;
4. pos jaga/kemanan;
5. ruang ibadah;'dan
6. kamar mandi/WC
d. Persyaratan lingkungan meliputi:
1. KDB, KLB, clan KLH;
2. sempadan jalan, sungai, irigasi, kereta api, listrik tegangan tinggi, mata air,
ruang bebas terhadap cagar budaya dan ketinggian bangunan.
BAB IV
PERSYARATAN TEKNIS SITE PLAN
Bagian Kesatu
Prasarana Lingkungan
Paragraf 1
Jaringan Jalan
Pasal 65
(1) Jaringan jalari wajib dibangun dengan perkerasan, dengan ketentuan:
a. untuk jalan lingkungan dengan lebar antara 3,00 meter sampai dengan 5,00
meter,
b. untuk jalan setapak dengan lebar 0,80 meter sampai dengan 2,00 meter.
(2) Lebar jalan khusus untuk perumahan:
a. jalan utama dengan lebar minimal 10,00 meter untuk lingkungan dengan
penduduk febih dari atau sama dengan 300 kepala keluarga;
b. jalan utama dengan lebar minimal 7,00 meter untuk lingkungan dengan
penduduk kurang dari 101atau sama dengan 299 kepala keluarga;
c. jalan utama dengan lebar minimal 6,00 meter untuk lingkungan dengan
penduduk kurang dari 100 kepala keluarga;
d. jalan utama dengan kuldesak lebar minimal 5,00 meter;
e. jalan lingkungan dengan lebar minimal 4,00 meter dan dapat diakses ke
semua lingkungan permukiman serta mobil pemeclarn kebakaran;
f. jalan setapak kolektor dengan lebar minimal 2,00 meter,
g. jalan setapak dengan lebar minimal 1,50 meter;
h. tidak diperkenankan ada jalan yang mengecil dan atau jalan yang buntu pads
satu ruas jalan.
Paragraf 2
Jaringan Air Bersih
Pasal 66
Persyaratan pembuatan Jaringan air bersih:
a. dalam hal tidak memanfaatkan. jasa perusahaan daerah air minum harus dibuat
sumur dengan kedalaman sesuai kondisi setempat dan kualitas airnya
memenuhi standar kesehatan clan bedarak lebih dari 10,00 m dari sumur
peresapan limbah,
b. mempunyai kelengkapan berupa kran air atau hidran kebakaran dengan jarak
penempatan titik-titik krannya dapat menjangkau seluruh lingkungan kawasan
baik secara tegak maupun mendatar.
Paragraf 3
Saluran Pembuangan Air Hujan
Pasal 67
(1) Penyediaan saluran pembuangan air hujan harus disertai dengan sistem
peresapannya.
(2) Saluran pembuangan air hujan harus direncanakan secara menyeluruh sehingga
dapat mengalirkan air hujan secara lancar dan tidak mengganggu lingkungan
sekitarnya.
(3) Ketentuan perencanaan pembuatan saluran pembuangan air hujan:
a. limpasan air hujan dari daerah di atas lingkungan kawasan perencanaan,
yaitu daerah yang mempunyai kontur lebih tinggi, harus dibuatkan saluran
tersendiri menuju sungai namun tidak merusak lingkungan sungai, saluran
irigasi primer, sekunder atau tersier yang tersedia,
b. dimensi dan kemiringan saluran harus diperhitungkan dapat menampung
kapasitas air hujan yang ada.
c. saluran pembuangan resapan air hujan sebagai usaha konservasi air,.-
d. 1 (satu) resapan air hujan dengan diameter 0,80m dan kedalaman 3,00 meter
minimal untuk setiap 60,00 m2 lahan tertutup,
e. kemiringan aliran pads saluran drainase minimal 2% (dua persen), sehingga
air dapat meresap ke tanah sebelum melimpah ke sungai, dengan kedalaman
minimal 40 cm lebar 30 cm dengan bak kontrol setiap 50,00 m,
f. sebelum masuk ke tempat pembuangan akhir (sungai) harus. melalui bak.
pengendapan terlebih dahulu,
g. apabila telah ada sistem jaringan pembuangan air hujan kota, maka saluran
dapat dihubungkan dengan sistem jaringan tersebut.
Paragraf 4
Saluran Pembuangan Air Limbah
Pasal 68
(1) Penyediaan saluran pembuangan air limbah meliputi saluran pembuangan air
limbah dari kakus, kamar mandi, dapur dan tempat cuci atau pengolahan
industri.
(2) Ketentuan penyediaan saluran pembuangan air limbah adalah:
a. air limbah dibuang ke jaringan pembuangan air limbah kota atau bila belum
ada dibuang ke tengki septik komunal dengan ukuran minimal days
tampungnya untuk 2 tahun dengan ukuran minimal panjang 5,00 meter,
lebar 2,50 meter dan tinggi 1,80 meter,
b. air limbah untuk kegiatan industri, rumah sakit, catering, bengkel, salon
mobil/cuci mobil harus melalui Instalasi pengolahan. air Limbah terlebih
dahulu;
c. air limbah dari tengki ;septik disalurkan ke sumur peresapan air limbah
dengan jarak minimal 10,00 meter dari sumur air bersih dengan ukuran -
minimal panjang 10,00 meter, lebar 9,00 meter dan tinggi 0,70 meter,
d. air limbah dilarang dibuang ke saluran pembuangan air hujan, parit, sungai,
jalan atau ke saluran air hujan kota.
Paragraf 5
Tempat Pembuangan Sampah
Pasal 69
(1) Penyediaan tempat pembuangan sampah dilakukan dengan menyediakan
tanah sebagai fasilitas tempat pembuangan sampah sementara (container).
(2) Ketentuan penyediaan fasilitas pembuangan sampah khusus untuk perumahan:
a. satu bak sampah untuk setiap rumah tinggal dengan ukuran minimal 0,02
m3;
b. satu tempat pembuangan sampah sementara (container) untuk setiap 200
KK yang letaknya diusahakan tidaR mengganggu penghuni tetapi dapat
dijangkau oleh truk pengangkut sampah dengan ukuran minimal 2 m3;
c. untuk jumlah penduduk kurang dari 200 KK menggunakan fasilitas tempat
pembuangan sampah sementara (container) di luar kawasan perumahan
sepanjang belum melebihi kapasitas tampung desa tersebut dengan
mendapat persetujuan dari lurch desa dengan diketahui badan perwakilan
desa;
d. pengambilan sampah diatur bersama penghuni dalam kawasan tersebut.
Paragraf 6
Tempat Parkir
Pasal 70
(1) Perencanaan tempat parkir disusun agar sirkulasi kendaraan tidak menganggu
kelancaran lalu lintas.
(2) Pada perencanaan bangunan tipe tunggal, kewajiban penyediaan fasilitas
parkir diterapkan pada:
a. bagian halaman/pelataran di dalam daerah perencanaan;
b. bangunan (sebagai bangunan utama, bangunan khusus parkir dan atau
basement).
Pasal 71
Standar jumlah parkir yang wajib disediakan sebagai berikut:
NO PENGGUNAAN TINGKAT/PREDIKAT STANDAR PARKIR
1 (SATU) MOBIL
1. Perkantoran Setiap 100 m2 It brutto
2. Jasa perdagangan Setiap 60 M2, It brutto
3. Bioskop Kelas A-1 Setiap 7 kursi
Kelas A-11 Setiap 10 kursi
Kelas A-111 Setiap 15 kursi
4. Hotel Kelas I (Bintang 4-5) Setiap 5 unit kamar
Kelas II (Bintang 2-3) Setiap 7 unit karnar.
Kelas III (Bintang I ke bawah) Setiap 10 unit kamar
5. Restoran/Hiburan Kelas I Setiap 10 m2 It brutto
Kelas 11 Setiap 20 m2 It brutto
6. Pasar Kota Setiap 100 m2 It brutto
Wilayah Setiap 200 m2 It brutto
Lingkungan Setiap 300 m2 It brutto
7. Gedung Pertemuan Padat Setiap 4 m2 It brutto
Non Padat Setiap 10 m2 It brutto
8. Bangunan Olah Raga Setiap 15 penonton/
9. Rumah Sakit VIP Setiap 1 tempat tidur
Kelas I Setiap 5 tempat tidur
Kelas II Setiap 10 tempat tidur
10. Perguruan Tinggi Setiap 200 M2 It brutto
11. Sekolah (kecuali inpres) Setiap 100 m2 It brutto
Pasal 72
(1) Satuan ruang parkir ditentukan sebagai berikut:
Jenis Kendaraan Peruntukan SRP (m')
1. Mobil penumpang
a. Golongan I Perkantoran dan pendidikan 2,304,00
b. Golongan 11
c. Golongan III
Fasilitas olahraga, pusat
hiburan/rekreasi, hotel/tempat
penginapan, pusat perdagang-an,
rumah sakit, bioskop.
2,50x5,00
3,00x5,00
2. Bus/truk Orang cacat 3,40x12,50
3. Sepeda motor 0,75x2,00
(2) Ketentuan lebih lanjut penghitungan kebutuhan ruang parkir diatur olah Kepala
Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah, dan Perhubungan.
Paragraf 7
Jaringan Listrik/Lampu Penerangan Jalan
Pasal 73
Setiap perencanaan dan pelaksanaan prasarana listrik untuk lingkungan, harus
memperhatikan ketentuan sebagii berikut:
c. sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. sumber daya dari PLN atau diusahakan sendiri;
e. pada jarak atau tempat tertentu yang dipandang perlu harus diberi lampu
penerangan jalan umum.
Paragraf 8
Jaringan Telepon
Pasal 74
Jaringan telepon sebaiknya disediakan dan harus dibuat sedernikian rupa sehingga
dimungkinkan pemasangannya dikemudian hari tanpa merugikan pemakai.
Paragraf 9
Fasilitas Pemakaman dan Lingkungan Untuk Perumahan
Pasal 75
(1) Lokasi fasilitas makam dibangun berdampingan dengan lokasi makam yang
sudah ada.
(2) Apabila penyediaan lokasi makam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
dapat dilaksanakan, maka diganti dengan lokasi lain sesuai ketentuan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku clan atau menggunakan tempat
pemakaman umum milik Pemerintah Daerah.
(3) Jumlah minimal petak makam yang wajib disediakan adalah 5 x jumlah kapling
rumah yang akan dibangun.
(4) Keluasan setiap petak tanah makam adalah 3,75 m2.
Pasal 76
Dalam hal fasilitas lingkungan yang dibutuhkan masih dapat dilayani oleh fasilitas
yang berada diluar site plan, pemenuhan kebutuhannya disesuaikan dengan
keadaan ekitamya sesuai dengan ketentuan yang berlaku clan disertai dengan surat
persetujuan dari penduduk/desa setempat yang dibuktikan dengan berita acara
persetujuan warga' disetujui oleh dukuh dan atau BPD serta diketahui oleh lurah
desa dan camat.
Bagian Ketiga
Persyaratan Lingkungan
Paragraf 1
Kepadatan Lingkungan
Pasal 77
Ketentuan kepadatan lingkungan pada fungsi perumahan dan kelompok rumah:
a. perumahan dengan jumlah sampai dengan 50 rumah:
1. prasarana dan saran lingkungan minimal 30 % (tiga puluh persen) dengan
ketentuan sebagai berikut:
a) lebar jalan minimal 4 meter, tidak dibuat mengecil atau buntu;
b) open space komunal wajib dialokasikan di lingkungan lokasi tersebut
dengan standar 1 kapling menyediakan seluas'5 m2 dengan luas minimal
sama dengan 1 kapling.
2. alokasi untuk kapling maksimal 70% (tujuh puluh persen)
3. luas kapling minimal menyesuaikan dengan fungsi kawasan;
4. panjang blok bangunan koppel maksimal 60 m.
b. perumahan dengan jumlah antara 51 sampai dengan 200 rumah:
1. prasarana dan sarana lingkungan minimal 35% (tiga puluh lima persen)
2. alokasi untuk kapling maksimal 65% (enam puluh lima persen);
3. luas kapling minimal menyesuaikan dengan fungsi kawasan;
4. panjang blok bangunan koppel maksimal 60 m.
c. perumahan dan kelompok rumah dengan jumlah lebih dad 200 rumah:
1. prasarana dan sarana lingkungan minimal 40% (empat puluh persen)
2. alokasi untuk kapling maksimal 60% (enam puluh persen);
3. luas kapling minimal menyesuaikan dengan fungsi kawasan;
4. panjang blok bangunan koppel maksimal 60 M.
Paragraf 2
KDB dan KDH
Pasal 78
Ketentuan KDB. dan KDH ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Paragraf 3
Ruang Bebas clan Ketinggian Bangunan
Terhadap Benda Cagar Budaya
Pasal 79
Ketentuan jarak clan ketinggian bangunan terhadap benda cagar budaya diatur
dengan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 4
Ketinggian Bangunan
Pasal 80
Ketentuan ketinggian bangunan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku
BAB V
SURAT KETERANGAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
Pasal 81
(1) SKTBL didasarkan pada pertimbangan aspek tats ruang dan intensitas
bangunan gedung.
(2) Materi SKTBL meliputi:
a. Fungsi bangunanyang boleh dibangun pada lokasi bersangkutan;
b. Ketinggian maksimum bangunan yang diizinkan;
c. Jumlah lantai/lapis bangunan di bawah permukaan tanah yang diizinkan;
d. Garis sempaclan clan jarak babas minimum bangunan yang diizinkan;
e. Jarak antar bangunan minimal yang diizinkan;
f. Panjang blok bangunan maksimal yang diizinkan,,
g. Ruang bebas dan ketinggian bangunan terhadap cagar budaya;
h. KDB, maksimum yang diizinkan;
i. KLB maksimum yang diizinkan;
j. KDH minimum yang diwajibkan;
k. Jaringan utilitas yang harus disediakan;
l. RekoMendasi dan instansi teknis yang, harus dimiliki pemohon karena
memindah, menutup atau membuat talud pada saluran irigasi dan atau
sungai;
m. Tempat parkir;
n. Tempat PKL.
BAB VI
KETENTUAN PERIZINAN
Bagian Kesatu
Pengesahan Site Plan
Paragraf 1
Pengesahan Site Plan dan Perubahan Site Plan
Pasal 82
(1) Setiap Pemilik/Pelaksana yang melakukan perubahan atas site plan yang telah
disahkan wajib mengajukan pengesahan perubahan site plan kepada Kepala
Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah, dan Perhubungan.
(2) Setiap Pemilik/Pelaksana wajib mengajukan permohonan perubahan atas site
plan yang telah disahkan sebelum pelaksanaan pembangunan yang akan
diubah disertai alasan perubahan secara tertulis.
Paragraf 2
Prosedur Pengesahan Site Plan.
Pasal 83
(1) Site plan disusun dan ditandatangani oleh Pemilik/Pelaksana sesuai yang
tercantum dalam Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
(2) Permohonan pengesahan site plan atau perubahan site plan disampaikan
kepada Kepala Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah, dan Perhubungan
dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
(3) Persyaratan permohonan pengesahan site plan:
a. fotokopi surat izin peruntukan penggunaan tanah (sesuai dengan jenis izin
yang dimiliki);
b. foto kopi tanda pembayaran retribusi IPT;
c. fotokopi kartu tanda penduduk pemilik/pelaksana yang masih bedaku.
d. Surat kuasa di atas kertas bermeterai 6.000 -apabila yang mengurus bukan,
Pemilik/Pelaksana atau surat tugas apabila Pemilik/Pelaksana melimpahkan
kepada orang lain;
e. fotokopi surat bukti kepemilikan tanah/ sertipikat; dan atau apabila sertifikat
bukan milik pemohon dilampiri surat kerelaan bermeterai Rp 6.000,00 yang
menyebutkan bentuk kerjasama dan jangka waktunya dan atau disertai akte
perikatan yang dikeluarkan oleh notaris.
f. gambar site plan di atas kertas minimal A2 pads skala 1:200 s/d 1:1000
dilengkapi dengan tabel, data kop pengesahan site plan, jika bangunan yang
dipersyaratkan terletak di lantai 2 atau lebih maka denah lantai 2 dan
selanjutnya harus dilampirkan, khusus, untuk perumahan dilengkapi dengan
gambar potongan dan detail disertai spesifikasi ukuran dan bahan sarana dan
prasarana lingkungan perumahan.
g. denah letak lokasi bangunan sampai ke jalan kabupaten terdekat;
h. peta batas kepemilikan tanah dan kontur tanah yang diukur dengan peralatan
yang memenuhi persyaratan teknis;
i. jika memindah, menutup atau membuat talud pads saluran'irigasi make harus
melampirkan surat rekomendasi dari Dinas Pengairan, P6rtarnbangan dan
Penanggulangan Bencana Alam;
j. surat rekomendasi dari Dinas Kimpraswil Propinsi jika membangun bangunan
dan atau talud di tepi sungai atau membuat jembatan di atas sungai.
(4) Persyaratan permohonan perubahan site plan:
a. fotokopi surat izin peruntukan penggunaan tanah (sesuai dengan jenis izin
yang dimiliki);
b. site plan lama yang telah disahkan;
c. site plan baru yang telah disesuaikan.
Pasal 84
(1) Terhadap setiap permohonan site plan dilakukan pengkajian oleh Bidang
Permukiman Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah, dan Perhubungan.
(2) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mehjadi bahan
pertimbangan Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam mengesahkan site plan.
Pasal 85
(1) Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah, dan Perhubungan
melakukan'pengkajlan clan penilaian atas berkas permohonan pengesahan site
plan dan perubahan site plan yang telah lengkap dan benar.
(2) Pelaksanaan pengkajian clan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak tanggal
diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.
(3) Kepala Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah, dan Perhubungan atas dasar
hasil pengkajian dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
memberikan keputusan.
(4) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan selambat-
lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas
permohonan yang telah dikaji dan dinilai.
Bagian Kedua
SKTBL
Pasal 86
(1) Pemohon mengajukan surat permohonan SKTBL secara tertulis kepada Bupati
melalui Kepala Dinas Kimpraswilhub. Kab. Sleman.
(2) Persyaratan permohonan SKTBL:
a. Fotokopi KTP Pemilik/Pelaksana atau Surat Kuasa di atas kertas bermeterai
apabila yang mengurus bukan Pemilik/Pelaksana;
b. Fotokopi surat bukti kePemilik/Pelaksanaan tanah;
c. Peta orientasi (denah) letak lokasi tanah yang di mohon sampai ke jalan
kabupaten terdekat;
d. Alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
(3) Berkas permohonan SKTBL dilakukan pengkajian olah Dinas Kimpraswilhub
selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya berkas secara
lengkap dan benar.
(4) Keputusan permohonan SKTBL diberikan selambat-lambatnya 18 (delapan
belas) hari keda sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.
BAB VII
SANKSI
Pasal 87
Pemilik/Pelaksana yang melaksanakan kegiatan pembangunan fisik yang tidak
mematuhi ketentuan persyaratan tats bangunan dan lingkungan dikenakan sanksi
administrasi berupa Benda dengan rumusan sebagai berikut:
No Jenis Pelanggaran Besaran Sanksi Administrasi 1 2 3 1 Sempadan jalan kabupaten,
propinsi, Negara: a. pagar
{(Luas lahan yang dilanggar, x NOW Jual ObyekPajak + (panjang bangunan pagar yangmelanggar x harga bangunan pagar per meterpanjang sesuai dengan standar harga
yang ditetapkan pemerintah)} x 10% b. bangunan ((Luas lahan yang dilanggar x Nilai Jual Obyek
Pajak +(Iuas bangunan gedung yang melanggar x harga bangunan gedung per meter persegi sesuai dengan standar harga yang ditetapkan pemerintah)} x 10%
Sempadan jalan lingkungan: p a. pagar
{(Luas lahan yang dilanggar x Nilai Jual ObyekPajak + (panjang bangunan pagar yang melanggar x harga bangunan pagar per meter panjang sesuaidengan standar harga yang ditetapkan pemerintah)} x 10%
2.
b. bangunan {(Luas lahan yang dilanggar x NOW Jual Obyek Pajak + (panjang. bangunan gedung yangmelanggar x harga bangunan gedung per meterpersegi sesuai dengan standar harga barang yangditetapkan pemprintah)) x 10%
Sempadan irigasi: a. pagar
((Luas lahan yang dilanggar x NOW Jual Obyek Pajak + (panjang bangunan pagar yang melanggar x harga bangunan pagar per meter panjang sesuai dengan standar harga yang ditetapkan pemerintah)) x 10%
3.
b. bangunan (Luas lahan yang dilanggar x Nilai Jual Obyek Pajak+ (panjang bangunan gedung yang melanggar x harga bangunan gedung per meterpersegi , sesuai dengan standar hargayang ditetapkan pemerintah)) x 10%
4. Sempadan sungai Bongkar 5. Fasilitas parkir untuk toko,
gudang; dan sejenisnya 0,25 x Nilai Jual Obyek Pajak x luas kekurangan lahan parkir yang dipersyaratkan
6. Lahan untuk pedagang informal pada lokasi yang dimohon
0,25 x Nilai Jual Obyek Pajak x luas kekurangan lahan untuk pedagang informal yang dipersyaratkan
7. Koefisien Dasar Bangunan (Luas lahan yang dilanggar x Nilai Jual Obyek Pajak + (luas bangunan gedung yang melanggar x harga bangunan gedung per meter persegi sesuai dengan standar harga yang ditetapkan pernerintah) ) x 10%
8. Resapan air hujan 2,5 x harga bangunan peresapan sesuai dengan standar harga barang yang ditetapkan pemerintah x jumlah resapan- air hujan yang wajib dibangun
9. Tanah makam Jumlah unit kapling rumah x 5 x harga kapling, tanah makam x 35%
10. Open space. Luas open space yang harus disediakan x Nilai Jual Obyek Pajak pads lokasi yang dimohonkan
Pasal 88 Pengganti open space ditetapkan sebagai berikut:
a. nilai obyek pajak untuk NJOP RpI00.000,00 = 4x b. nilai obyek pajak untuk NJOP antara Rp101.000,00 s/d Rp200.000,00 = 3x
c. nilai obyek pajak untuk NJOP > Rp200.000,00 = 2,5x
Pasal 89
Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88
dibayarkan pada saat pembayaran retribusi. lzin Mendirikan Bangunan.
Pasal 90
(1) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87
angka 1, angka 2, dan angka 3 berlaku untuk 3 (tiga) tahun.
(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pads ayat (1) tidak disertai
dengan upaya perbaikan oleh Pemilik/Pelaksana, maka terhadap bangunan
yang telah terbangun dilakukan pembongkaran oleh Pemedntah Daerah atau
pejabat yang ditunjuk.
Pasal 91
Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 angka 7,
angka 8, dan atau angka 9 dikelola oleh Pemerintah Kabupaten untuk pengadaan
tanah pengganti atau penyediaan fasilitas pendukung sebagai bentuk pemenuhan
ketentuan persyaratan tata bangunan dan lingkungan.
BAB VIII
PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 92
Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan clan pengendalian atas pelaksanaan
Peraturan ini dilakukan oleh Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah, dan
Perhubungan.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 93 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.
Ditetapkan di Sleman,
Pada tanggal 11 Nopember 2005
BUPATI SLEMAN,
ttd
IBNU SUBIYANTO
Diundangkan di Sleman
Pada tanggal 14 Nopember 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN,
ttd
SUTRISNO BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2005 NOMOR 12 SERI E