Perbedaan KPP Besar, KPP Madya, KPP Pratama

5/19/2018 Perbedaan KPP Besar, KPP Madya, KPP Pratama

1/30

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Perpajakan

Pajak merupakan salah satu hal yang tidak dapat dihindarkan di dunia

ini. Pajak adalah kewajiban dari orang atau badan untuk menyerahkan

sebagian daripada kekayaannya, tapi bukan suatu hukuman melainkan telah

ditetapkan dengan peraturan hukum sehingga pelaksanaannya dapat

dipaksakan dan tidak mendapat imbalan jasa. Pajak sendiri merupakan salah

satu pemasukan tertinggi bagi Negara, dan yang paling penting lagi, pajak

diharapkan dapat menggantikan pinjaman ke luar negeri agar ketergantungan

kita kepada Negara luar dapat dikurangi.

2.1.1 Pengertian Pajak

Ada banyak definisi tentang pajak yang di kemukakan oleh para

ahli pajak, namun maksud dan intinya tetap sama. Untuk lebih jelasnya

berikut ini ada beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para

ahlinya :

Pengertian pajak berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 28

tahun 2007 (UU KUP) :

Pajak merupakan kontribusi (sumbangan) wajib kepada Negara

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalansecara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat .

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro yang dikutip oleh

Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan (2008; revisi) :


2/30

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan

undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa

timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang

digunakan untuk membayar pengeluaran umum .

Menurut Sommerfeld Ray M (2007;3) :

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor

pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib

dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih

dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional,

agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk

menjalankan pemerintahan .

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur yang

melekat pada pajak yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.

2. Sifatnya dapat dipaksakan.

3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya

kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.

4. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah.

5.

Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2.1.2 Asas Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa asas yang dipakai oleh Negara sebagai asas

dalam menentukan wewenangnya untuk pengenaan pajak, khususnya

untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering

digunakan oleh Negara sebagai landasan untuk pengenaan pajak adalah :

1.

Asas tempat tinggal (Domisili) :Berlaku bagi wajib pajak dalam negeri artinya bagi orang pribadi yang

bertempat tinggal di Indonesia atau badan yang berkedudukan di

Indonesia dikenakan pajak atas semua penghasilan yang diterima atau

diperolehnya baik dari Indonesia maupun Luar Indonesia (asas world

wide income).


3/30

2. Asas Sumber :

Berlaku bagi wajib pajak yang bertempat tinggal dan berkedudukan di

Indonesia, hanya akan dikenakan pajak atas penghasilan yang di dapat

di Indonesia (asas regional income).

3. Asas Kebangsaan :

Pajak yang dikenakan oleh suatu Negara kepada orang-orang yang

mempunyai kebangsaan bukan berkebangsaan dari Negara tersebut.

2.1.3 Jenis-Jenis Pajak

1)

Menurut Sifatnya :

Pajak Subjektif : pajak yang dalam pemungutannya dan

pengurangannya sangat memperhatikan keadaan diri dari wajib

pajaknya, antara lain besar kecil penghasilannya, banyak tidak

tanggungannya. Contoh : PPh

Pajak Objektif : pajak yang dalam pemungutannya dan

pengenaannya berpangkal pada keadaan objek pajaknya dan tanpa

memperhatikan keadaan diri dari wajib pajak nya. Contoh : PPN

dan PBB

2) Menurut pembebanannya:

Pajak Langsung : jenis pajak yang beban pajaknya oleh subjek

pajak tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau dengan kata

lain harus dipikul sendiri. Contoh : PPh

Pajak tidak Langsung : beban pajak dapat dilimpahkan kepada

pihak lain. Contoh : PPN/PPnBM, Bea materai, PBB.

3) Menurut Pihak Pemungutannya:

Pajak Pusat : pajak yang diolah dan dipungut oleh pemerintah

pusat. Contoh : dispeda (dinas pendapatan daerah), DJP (Direktorat

Jendral Pajak)

Pajak Daerah : pajak yang diolah dan dipungut oleh pemerintah

daerah. Contoh : pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak


4/30

hiburan, pajak hotel, pajak restoran, pajak bahan penggalian dan

pengolahan.

2.1.4 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan

bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak

merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran

termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka fungsi

pajak dapat dibedakan menjadi dua fungsi yaitu :

1.

Fungsi BudgeterFungsinya sebagai alat (sumber) untuk masukan uang sebanyak-

banyaknya dalam kas Negara untuk membiayai pengeluaran Negara baik

pengeluaran rutin maupun pembangunan.

2.

Fungsi Regulered

Fungsinya sebagai alat (tambahan) untuk mencapai tujuan tertentu

dibidang ekonomi dan sosial.

2.1.5

Pemungutan Hukum Pajak

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku

pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada 2 macam hukum

yaitu:

Hukum pajak Materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara

lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek

pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang

dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utangpajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

Contoh: Undang-undang pajak penghasilan.

Hukum pajak Formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan

hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak

materiil). Hukum ini memuat antara lain :


5/30

a) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.

b) Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib

pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan

utang pajak.

c) Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan

pembukuan/pencatatan, dan hak-hak pajak misalnya mengajukan

keberatan dan banding.

2.1.6

Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan Stelsel :

1. Stelsel nyata (riel stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata),

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak,

yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata

mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel

ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan

kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode(setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel anggapan (fictive stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh

undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama

dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah

dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak

berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun

berjalan, tanpa harus menunggu pajak akhir tahun. Sedangkan

kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada

keadaan yang sesungguhnya.


6/30

3. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel

anggapan (fiktif). Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung

berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya

pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya

pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut

anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih

kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

System pemungutan pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang

oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada

fiskus;b. Wajib pajak bersifat pasif;

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh

fiskus.

2. Self Assessment system

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang

kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang

terutang.

Ciri-cirinya :

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada

Wajib Pajak sendiri;

b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan

melaporkan sendiri pajak yang terutang;

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.


7/30

3. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang

kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh

Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak

ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.8

Timbulnya Utang Pajak

Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak :

1. Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh

fiskus. Ajaran ini diterapkan pada official assessment system.

2. Ajaran Materiil

Utang pajak timbul karena berlakunya Undang-undang. Seseorang

dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini

ditetapkan pada self assessment system.

2.1.9

Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan

antara lain :

a.

Perkembangan intelektual dan moral masyarakat;

b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat;

c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan

baik.


8/30

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara

langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari

pajak. Bentuknya antara lain :

a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak

melanggar undang-undang.

b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara

melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.1.10 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau

perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai

berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-

undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam

perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan

merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang

adil dalam pelaksanaan yakni dengan memberikan hak bagi wajib

pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan

mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, bagi Negara

maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produk

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan

perekonomian masyarakat.


9/30

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansiil)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan

mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.2 Administrasi Perpajakan

Tuntutan pelayanan yang cepat, mudah, murah dan akurat

merupakan harapan masyarakat, demikian pula dengan perpajakan. Untuk

mendukung ini, kondisi sistem administrasi perpajakan yang baik

merupakan suatu syarat.

Administrasi perpajakan memegang peranan yang sangat penting,

karena seharusnya bukan saja sebagai perangkat kekuatan hukum, tetapi

lebih penting daripada sebagai pelayanan yang memberikan pelayanan prima

kepada masyarakat, sekaligus pusat informasi perpajakan. Pada dasarnya,

administrasi perpajakan harus dilakukan dengan baik dan benar tidak asal-

asalan, karena dengan tidak diberlakukan secara benar maka itu akan

merugikan pemerintah sendiri, masyarakat akan kurang percaya lagi akan

administrasi perpajakan yang ada.

Jika telah terjadi hal tersebut maka sudah menjadi tugas pemerintah

pula untuk mencari tahu penyebab utama yang mengakibatkan

ketidakpuasan dari masyarakat, dan pemerintah harus memperbaiki sistem

administrasi perpajakan yang ada. Pemberdayaan administrasi pajak

seharusnya juga dilakukan dengan adanya penelitian terlebih dahulu, untuk

mengetahui hal-hal apa saja yang sebenarnya menjadi inti dari permasalahan

dan apa saja yang akan dilakukan perbaikan serta peningkatan yang

signifikan dan berlangsung lama. Oleh karena itu, reformasi perpajakan

yang hanya terfokus pada penggunaan teknologi yang canggih dengan biaya


10/30

yang besar tidak akan berarti apa-apa jika perbaikan mental sumber daya

manusianya tidak diperbaiki juga.

2.3 Modernisasi Perpajakan Indonesia

Hal yang mendasari modernisasi pajak dikarenakan adanya

perubahan paradigma perpajakan. Dari semula yang berbasis jenis pajak

menjadi berbasis fungsi, yang lebih mengedepankan aspek pelayanan

kepada masyarakat.

Proses modernisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berlangsung sejak

tahun 2006 dulu. Ditandai dengan didirikannya KPP Madya untuk beberapa

wilayah. Sejak 2007, KPP pratamapun didirikan untuk menggantikan KPP

PBB dan Karikpa. Dahulunya KPP mengurusi PPN,PPh potput, PPh badan,

sekarang struktur organisasinya lebih dirampingkan menjadi Seksi

Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) dengan petugasnya yang dinamai

Account Representative (AR) yang bertugas untuk memberikan advise dan

melakukan pengawasan terhadap WP dan Seksi Fungsional yang tugasnya

memeriksa/mengaudit WP (www.pajak.go.id).

Modernisasi perpajakan ini secara nasional dilaksanakan untuk

mencapai 4 sasaran utama yang ditargetkan oleh Ditjen Pajak yaitu:

Optimalisasi penerimaan yang berkeadilan yaitu perluasan tax base,

minimalisasi tax gap, dan stimulus fiskal.

Meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak melalui pemberian

pelayanan prima dan penegakkan hukum yang konsisten.

Efisiensi administrasi yaitu penerapan sistem dan administrasi yanghandal dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

Membentuk citra yang baik dan kepercayaan masyarakat yang tinggi

melalui kapasitas SDM yang profesional, budaya organisasi yang

kondusif dan pelaksanaan good governance.
http://www.pajak.go.id/http://www.pajak.go.id/


11/30

2.3.1 Reformasi Modernisasi

Modernisasimeliputi 3 hal, yakni reformasi kebijakan, administrasi

dan pengawasan.

1. Reformasi kebijakan ditempuh melalui amandemen UU Perpajakan.

Yakni UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU No. 28

Tahun 2007), UU Pajak Penghasilan (dalam proses) dan UU Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (dalam proses).

2. Reformasi administrasi terkait organisasi, teknologi informasi dan

sumber daya manusia. Dalam bidang organisasi, kini telah dilakukan

perubahan struktur organisasi dari berdasarkan per jenis pelayananmenjadi organisasi dengan struktur berdasarkan fungsi dengan

menggabungkan ketiga kantor (KPP, KPPBB dan Karikpa) menjadi

KPP Pratama. Selain KPP Pratama juga terdapat KPP Madya di setiap

kantor wilayah dan 2 KPP WP Besar yang hanya ada di Jakarta. Selain

itu akan terdapat petugas khusus yang disebut AR (account

representative) yang bertugas mengawasi dan melayani wajib pajak.

Kemudian Reformasi teknologi informasi. Konsepnya menuju full

automation, menuju administrasi internal yang paperless, efisiensi,

customer orienteddan fungsi built-in control. Adapun tujuannya untuk

mengurangi kontak langsung dengan WP, mudah, hemat dan cepat.

Selain itu, akurat, efektif dan efisien dan pengawasan internal melalui

built-in control system. Dalam bidang SDM dilaksanakan melalui

program mapping pegawai, yakni penempatan pegawai sesuai bidang,

minat dan keahliannya. Sistem grading, yaitu penggolongan jenis

pekerjaan per tingkat risiko. Sistem grading ini juga dijadikan tolok

ukur dalam menentukan jumlah tunjangan yang diterima.

3. Terakhir, reformasi pengawasan yang dilakukan melalui:

a. Komisi Kode Etik. Kode Etik secara tegas mencantumkan

kewajiban dan larangan bagi pegawai, termasuk penerapan sanksi-


12/30

sanksinya yang tegas. Selain itu dibentuk dua Sub-Direktorat yang

menangani pengawasan internal terhadap pelaksanaan kode etik.

b.

Bank Data Nasional. Rencananya ini berfungsi sebagai pusat

penyimpanan arsip yang berisi data wajib pajak seluruh Indonesia.

c. Saluran Pengaduan yang berfungsi sebagai salah satu sarana

mempermudah WP dalam menyampaikan masalah dan

keluhannya.

2.3.1.1 Kode Etik Pegawai

Pelaksanaan Kode Etik Pegawai diawasi berbagai badan

independen. Seperti, Komite Kode Etik Pegawai yang diketuai oleh

Sekjen Departemen Keuangan, Komisi Ombudsman Nasional dengan

desk pajak, maupun Tim Khusus Inspektorat Jenderal. Sehingga, KKN

dapat dihilangkan. Kode Etik Pegawai secara tegas mencantumkan

mengenai kewajiban serta lalarang pegawai.

Adapun Kewajiban pegawai yaitu :

1.

Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat-istiadat oranglain;

2.

Bekerja profesional, transparan, dan akuntabel;

3.

Mengamankan data/informasi milik DJP;

4. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Wajib Pajak,

sesama pegawai, atau pihak lain;

5. Mentaati perintah kedinasan;

6. Bertanggung jawab atas penggunaan barang inventaris milik DJP;

7.

Mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor;

8. Menjadi panutan bagi masyarakat dlm memenuhi kewajiban

perpajakan;

9. Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata sopan.


13/30

Adapun Larangan Pegawai yaitu :

1. Bersikap diskriminatif dlm melaksanakan tugas;

2.

Menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik;

3. Menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak

langsung;

4. Menyalahgunakan fasilitas kantor;

5. Menerima segala pemberian dalam bentuk apapun baik langsung

maupun tidak langsung, dari Wajib Pajak, sesama pegawai atau

pihak lain, yang patut diduga berkaitan dengan pekerjaan atau

jabatannya;

6.

Menyalahgunakan data/informasi perpajaan;

7. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan, kerusakan,

atau perubahan pada sistem informasi milik DJP;

8. Melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma

kesusilaan dan dapat merusak citra dan martabat DJP.

2.3.2 Tujuan Modernisasi pajak

Adapun tujuan modernisasi sistem administrasi perpajakan adalahuntuk menjawab latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan,

yaitu :

1. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (tax compliance) yang tinggi;

2. Tercapainya tingkat kepercayaan (trust) terhadap administrasi

perpajakan yang tinggi; dan

3. Tercapainya tingkat produktifitas pegawai pajak yang tinggi.

Guna melaksanakan serta mewujudkan tujuan modernisasi sistem

administrasi perpajakan tersebut, dengan keputusan Mentri Keuangan

Nomor 85/KMK.03/2003 dibentuk Tim Jangka Menengah . Tugas atau

kegiatan pokok Tim ini adalah :

a. Memodernisasi kelembagaan termasuk struktur organisasi, sistem dan

prosedur, dan kebijakan di bidang sumber daya manusia.


14/30

b. Memodernisasi peraturan yang terdiri dari penyederhanaan prosedur

administratifdan ketentuan perpajakan lainnya.

c.

Memodernisasi teknologi informasi termasuk pemanfaatan teknologi

informasi untuk mempermudah Wajib Pajak dan administrasi

perpajakan. Yakni, sesuai dengan konsep modernisasi sistem

administrasi perpajakan yang telah disusun dan ditetapkan. Namun

dalam perjalanannya, konsep yang ada masih terus dikembangkan

dengan masukan dari berbagai pihak yang dipandang dapat

memperbaiki dan menyempurnakan konsep yang ada. Sehingga

konsep modernisasi perpajakan adalah konsep yang dinamis.

2.3.3

Sarana-sarana Modernisasi Perpajakan

Modernisasi yang dilakukan melakukan Direktorat Jendral Pajak

memberikan pelayanan yang prima dengan disediakannya sarana-sarana

sebagai berikut :

1. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)

Tempat pelayanan terpadu (TPT) merupakan tempat pelayanan

terintegrasi dengan menggunakan sistem komputer. Dengan adanya

TPT memudahkan pengawasan terhadap proses pelayanan yang

diberikan kepada wajib pajak.

2. Account Representative(AR)

Account Representative (AR) merupakan pegawai Direktorat Jendral

Pajak yang diberikan wewenang khusus untuk memberikan pelayanan

dan mengawasi wajib pajak secara langsung. Dengan adanya Account

Representative, juga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang

lebih efisien dan akurat.

3. Help Desk

Help Desk diharapkan mampu menghilangkan kebingungan dan

kesulitan wajib pajak secara khusus, fasilitas help desk dengan

teknologi tax knowledge base,menyangkut :


15/30

Peraturan pajak yang komprehensif;

Dikompilasi sesuai standar Q dan A, flowchart dan penjelasan

singkat;

Tersedia dalam komputer sehingga mudah diakses;

Diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan mengenai

pajak.

4.

Complian Center

Complian Center berfungsi untuk menampung berbagai kebutuhan

wajib pajak. Ini merupakan bentuk keterbukaan DJP untuk perbaikan

dan pelaksanaantugas.

5.

Call center.

Adapun alasan dan keuntungan dengan adanya call center ini adalah :

Masyarakat saat ini sangat mementingkan kepraktisan dan efisiensi

penggunaan telepon semakin meningkat untuk urusan bisnis.

Tanpa adanya call center, petugas pajak di kantor operasional

banyak disibukan menjawab telpon.

Dengan sentralisasi penerimaan telepon, pekerjaan yang sama akan

dikerjakan oleh satu unit, sehingga akan lebih efektif dan efisien.

Akurasi dan konsistensi dapat ditingkatkan.

Pelayanan secara keseluruhan dapat ditingkatkan.

KPP bisa lebih fokus pada pekerjaan melayani dan mengawasi

Wajib Pajak (secara langsung) dan

Good Governance dalam penanganan complaints.

6.

Media Informasi Pajak.

Wajib Pajak dapat mengakses segala sesuatu hal yang berhubungan

denganpajak yang dibutuhkan secara gratis di Media Informasi Pajak.

7. Website

Dalam rangka mempermudah akses informasi perpajakan kepada

masyarakat, terlebih lagi dengan iklim yang mengglobal, telah dibuat

website perpajakan yang dikelola oleh DJP. Demikian pula Kantor


16/30

Wilayah dan KPP, telah banyak membuat website masing-masing,

dalam rangka memberikan informasi dan pelayanan bagi Wajib Pajak.

8.

Pojok Pajak

Pokok Pajak merupakan sarana penyuluhan dan pelayanan perpajakakn

bagi masyarakat maupun Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya., yang ditempatkan di pusat-pusat perbelanjaan, pusat-

pusat bisnis atau tempat-tempat tertentu lainnya. Pelayanan yang

diberikan Pokok Pajak meliputi :

Penyediaan materi dan sasaran penyuluhan.

Konsultasi Perpajakan.

Pendaftaran NPWP

Penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan.

Pengaduan masyarakat tentang perpajakan.

9. e-Sistem Perpajakan

Merupakan serangkaian alat yang digunakan untuk peningkatan

pelayanan kepada masyarakat maupun Wajib Pajak.

10. e-SPT

Adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara

elektronik atau dengan menggunakan media komputer. Yang dapat

diaplikasikan adalah laporan SPT Masa PPh, SPT Tahunan PPh, dan

SPT Masa PPN.

11.e.-Registration

Adalah sistem pendaftaran, perubahan data wajib pajak dan atau

pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan Pngusaha Kena Pajak

melalui sistem yang terhubung langsung secara onlinedengan DJP.

12.

e-FillingAdalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem

online dan real time.


17/30

13.e-payment

Adalah suatu cara pembayaran yang dapat dilakukan dengan

menggunakan media elektronika online seperti internet, sehingga

memudahkan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak.

2.3.4

Keunggulan Sistem Administrasi Di Kantor Pajak Modern

Sistem administrasi yang diterapkan di kantor-kantor pelayanan

pajak memiliki beberapa keunggulan, yaitu :

1. Adanya pemisahan fungsi yang lebih jelas antara fungsi pelayanan,

pengawasan, pemeriksaan, keberatan dan pembinaan.

2. Fungsi pelayanan pengawasan wajib pajak menjadi lebih efektif karena

dilakukan olehAccount Representatif.

3. Efisien dan meminimalisasi birokrasi dalam proses pelaksanaan

pekerjaan baik untuk pelayanan, pengawasan maupun pemeriksaan

sehingga cost of compliant relative lebih cepat.

4. Menejemen pemeriksaan menjadi lebih efisien dan efektif karena

berada dalam satu unit dan sumber daya manusia juga telah

dispesialisasikan pada sektor-sektor.

2.4 Perlunya Reformasi Perpajakan

Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah

meluncurkan program perubahan (change program) atau reformasi

administrasi perpajakan yang secara singkat biasa disebut Modernisasi.

Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan good

governance, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan

dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang

handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan

prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Jika program

modernisasi ini ditelaah secara mendalam, termasuk perubahan-perubahan


18/30

yang telah, sedang, dan akan dilakukan, maka dapat dilihat bahwa konsep

modernisasi ini merupakan suatu terobosan yang akan membawa perubahan

yang cukup mendasar dan revolusioner.

Untuk mewujudkan itu semua, maka program reformasi adminsitrasi

perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan

komprehensif. Perubahan-perubahan yang dilakukan meliputi bidang-bidang

berikut:

Struktur organisasi

Business process danteknologi informasi dan komunikasi

Manajemen sumber daya manusiaPelaksanaan good governance

1. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan perubahan secara lebih efektif dan efisien,

sekaligus mencapai tujuan organisasi yang diinginkan, penyesuaian

struktur organisasi DJP merupakan suatu langkah yang harus dilakukan

dan sifatnya cukup strategis. Lebih jauh lagi, struktur organisasi harus

juga diberi fleksibilitas yang cukup untuk dapat selalu menyesuaikan

dengan lingkungan eksternal yang sangat dinamis, termasuk

perkembangan dunia bisnis dan teknologi.

Untuk mengimplementasikan konsep administrasi perpajakan

modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, maka

struktur organisasi DJP perlu diubah, baik di level kantor pusat sebagai

pembuat kebijakan maupun di level kantor operasional sebagai

pelaksana implementasi kebijakan. Sebagai langkah pertama, untuk

memudahkan Wajib Pajak, ketiga jenis kantor pajak yang ada, yaitu

Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan

Bangunan (KPPBB), serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak

(Karikpa), dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan

demikian Wajib Pajak cukup datang ke satu kantor saja untuk


19/30

menyelesaikan seluruh masalah perpajakannya. Struktur berbasis fungsi

diterapkan pada KPP dengan system administrasi modern untuk dapat

merealisasikan debirokratisasi pelayanan sekaligus melaksanakan

pengawasan terhadap Wajib Pajak secara lebih sistematis berdasarkan

analisis resiko.

Unit vertikal DJP dibedakan berdasarkan segmentasi Wajib

Pajak, yaitu KPP Wajib Pajak Besar (LTO - Large Taxpayers Office),

KPP Madya (MTO - Medium Taxpayers Office), dan KPP Pratama (STO

-Small Taxpayers Office). Dengan pembagian seperti ini, diharapkan

strategi dan pendekatan terhadap wajib pajakpun dapat disesuaikan

dengan karakteristik Wajib Pajak yang ditangani, sehingga hasil yang

diperoleh dapat lebih optimal. Khusus di kantor operasional, terdapat

posisi baru yang disebutAccount Representative,yang mempunyai tugas

antara lain memberikan bantuan konsultasi perpajakan kepada Wajib

Pajak, memberitahukan peraturan perpajakan yang baru, dan mengawasi

kepatuhan wajib pajak. Untuk lebih memberikan rasa keadilan bagi

Wajib Pajak, seluruh penanganan keberatan dilakukan oleh Kantor

Wilayah yang merupakan unit vertikal di atas KPP yang menerbitkansurat ketetapan pajak sebagai hasil dari pemeriksaan pajak.

2. Business Procesdan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kunci perbaikan birokrasi yang berbeli-belit adalah perbaikan

business process, yang mencakup metode, sistem, dan prosedur kerja.

Untuk itu, perbaikan business processmerupakan pilar penting program

modernisasi DJP, yang diarahkan pada penerapan full automation

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama

untuk pekerjaan yang sifatnya klerikal. Diharapkan dengan full

automation, akan tercipta suatu business processyang efisien dan efektif

karena administrasi menjadi cepat, mudah, akurat, dan paperless,

sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak, baik dari

segi kualitas maupun waktu. Business process dirancang sedemikian


20/30

rupa sehingga dapat mengurangi kontak langsung pegawai DJP dengan

Wajib Pajak untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya KKN. Di

samping itu, fungsi pengawasan internal akan lebih efektif dengan

adanya built-in control system, karena siapapun dapat mengawasi

bergulirnya proses administrasi melalui sistem yang ada.

Manajemen Sumber Daya Manusia

Departemen Keuangan secara keseluruhan telah meluncurkan

program Reformasi Birokrasi sejak akhir tahun 2006. Fokus program

reformasi ini adalah perbaikan sistem dan manajemen SDM, dan

direncanakan perubahan yang dilakukan sifatnya lebih menyeluruh. Hal iniperlu dan mendesak untuk dilakukan, karena disadari bahwa elemen yang

terpenting dari suatu sistem organisasi adalah manusianya. Secanggih

apapun struktur, sistem, teknologi informasi, metode dan alur kerja suatu

organisasi, semua itu tidak akan dapat berjalan dengan optimal tanpa

didukung SDM yang capabledan berintegritas. Harus disadari bahwa yang

perlu dan harus diperbaiki sebenarnya adalah sistem dan manajemen SDM,

bukan semata-mata melakukan rasionalisasi pegawai, karena sistem yang

baik dan terbuka dipercaya akan bisa menghasilkan SDM yang berkualitas.

Diharapkan ke depannya DJP dengan sistem administrasi perpajakan

modern akan dapat didukung oleh sistem SDM yang berbasis kompetensi

dan kinerja.

Pelaksanaan Good Governance

Elemen terakhir adalah pelaksanaan good governance, yang

seringkali dihubungkan dengan integritas pegawai dan institusi. Suatu

organisasi berikut sistemnya akan berjalan dengan baik manakala terdapatrambu-rambu yang jelas untuk memandu pelaksanaan tugas dan

pekerjaannya, serta yang lebih penting lagi, konsistensi implementasi

rambu-rambu tersebut. Dalam praktek berorganisasi, good governance

biasanya dikaitkan dengan mekanisme pengawasan internal (internal

control) yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan


21/30

ataupun penyelewengan dalam organisasi, baik itu dilakukan oleh pegawai

maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak.

2.4.1

Jenis KPP Modern

Unit vertikal DJP dibedakan berdasarkan segmentasi Wajib Pajak, yaitu :

1. KPP Wajib Pajak Besar (LTO -Large Taxpayers Office)

2. KPP Madya (MTO -Medium Taxpayers Office)

3. KPP Pratama (STO - Small Taxpayers Office).

Perbedaan mendasardari ketiga model KPP ini adalah menyangkut

level dan jenis Wajib Pajak, jenis pajak yang dikelola, kegiatan dan

organisasinya, wilayah kerjanya, serta kontribusinya bagi penerimaan di

tingkat Kantor Wilayah dan Nasional.

A. KPP Wajib Pajak Besar

KPP Wajib Pajak Besar mengelola Wajib Pajak skala besar secara

nasional dengan jenis beban dan terbatas jumlahnya. Di KPP ini tidak

ada kegiatan ekstensifikasi, karena jumlah Wajib Pajaknya sudah

tetap, yaitu sekitar 200-300 yang ditetapkan dengan Keputusan

Direktur Jendral Pajak. Jika dilakukan penambahan Wajib Pajak,

sumbernya berasal dari seluruh KPP di Tanah Air. Tidak semua jenis

pajak yang dikelola, melainkan hanya PPh, PPN, PPnBM, dan bea

materai. Kedudukannya hanya berada di Jakarta dan hingga kini ada

3 kantor saja.

B. KPP Madya

KPP madya mengelola Wajib Pajak besar jenis badan dalam skala

regional (lingkup Kantor Wilayah) dan juga terbatas jumlahnya. Di

KPP madya juga tidak ada kegiatan ekstensifikasi, jumlah Wajib

Pajaknya sudah tetap sekitar 200-500 yang telah ditetapkan oleh

Direktur Jendral Pajak. Jika suatu saat ditambah, wajib pajaknya

berasal dari seluruh KPP Pratama di wilayah Kantor Wilayah. Sama

seperti KPP wajib Pajak Besar, jenis pajak yang dikelola juga hanya


22/30

PPh, PPN, PPnBM, dan bea materai. Kedudukan berada di beberapa

Kantor Wilayah DJP di Tanah Air, yang hingga saat ini keberadaan

KPP Madya ini ada di Medan, Pekanbaru, Batam, Palembang,

Jakarta, Tanggerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Surabaya,

sidoarjo, Malang, Balikpapan, dan Makasar. Di Jakarta, selain di

wilayah Jakarta pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur,

Jakarta Utara, termasuk KPP Khusus yang melayani Wajib Pajak

penanaman modal asing, badan dan orang asing, serta perusahaan

masuk bursa. Wilayah kerjanya sama dengan Kantor Wilayah DJP

atasannya.

C.

KPP Pratama

Sedangkan KPP Pratama mengelola Wajib Pajak menengah ke bawah

yakni jenis badan di luat yang telah dikelola di KPP Wajib Pajak

besar dan KPP Madya serta orang pribadi. Di KPP Pratama ada

kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak, sehingga jumlah Wajib Pajaknya

dapat selalu bertambah seirama dengan pertambahan orang pribadi

yang memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak

(PTKP) atau melakukan kegiatan usaha di wilayah kerjanya. Dengan

demikian, jenis Wajib pajak yang dikelola terdiri atas orang pribadi,

badan, maupun pemotong atau pemungut pajak (seperti

bendaharawan instansi pemerintah). Jenis pajak yang dikelola

semuanya, yakni PPh, PPN, PPnBM, bea materai, PBB, dan BPHTB.

Kedudukannya berada disemua Kantor Wilayah di Tanah Air, kecuali

di Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta

Khusus.

Berdasarkan kegiatan diatas, karakterKPP Pratama adalah :

1. Merupakan penggabungan dari tiga unit kantor pajak sebelumnya,

yaitu KPP, KPPBB, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan

Pajak.


23/30

2. Struktur organisasi umumnya sama dengan KPP WP Besar dan

KPP Madya, hanya dengan penambahan satu seksi yaitu seksi

Ekstensifikasi Perpajakan.

3. Sistem Administrasi perpajakan yang digunakan merupakan

gabungan Sistem Informasi DJP ( SIDJP) dan Sistem Manajemen

Informasi Objek Pajak (SMIOP).

4.

Mengadministrasikan seluruh jenis pajak yang dikelola DJP (PPh,

PPN, PPnBM, bea materai, PBB, BPHTB).

5. Account Representatif (AR) ditugaskan untuk mengawasi wilayah

tertentu atau Wajib Pajak tertentu yang berada dalam wilayah

kerja KPP yang bersangkutan.

Adapun keunggulan dari KPP Pratama yaitu :

Pelayanan satu atap (peningkatan pelayanan kepada wajib

Pajak).

Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi bias lebih maksimal

(adanya AR yang mengawasi seluruh kegiatan Wajib Pajak

di daerah wilayah tertentu).

Penggalian potensi Wajib Pajak Orang Pribadi bisa

ditingkatkan (strategi DJP ke depan adalah focus ke Wajib

Pajak Orang Pribadi).

2.5

Asas Good Governance

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas Good Governance

diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas

Good Governanceyaitu:

1.

Transparansi : peningkatan keterbukaan atas informasi yang akurat dantepat waktu atas kinerja perusahaan.

2. Akuntabilitas : akuntabilitas manajemen melalui pengawasan efektif

berdasarkan kesetaraan dan keseimbangan kekuasaan


24/30

3. Tanggung Jawab : tanggung jawab perusahaan sebagai anggota

masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang berlaku suatu negara atau

lingkungan masyarakat.

4. Independensi : perusahaan harus dikelola secara independen sehingga

masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak

dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran/ Keadilan : Keadilan bagi semua pihak yang berada dalam

perusahaan dan pendukung-pendukung perusahaan.

Diperlukan asas ini untuk mencapai kesinambungan usaha perusahaan

dengan memperhatikan pemangku kepentingan.

2.6

Transparansi dan Akuntabilitas

Pada masa ini, dimana saja dinegeri ini, ketika berbicara tentang

transparasi dan akuntabilitas, maka itu merupakan bagian dari wacana

mengenai asas pemerintahan yang baik, atau good governance.

Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa transparasi dan akuntabilitas

mempunyai efek ekonomi yang sangat berarti dalam kehidupan masa kini .

Tidak bisa disangkal bahwa secara langsung atau tidak langsung, penyebab

dari krisis finansial Indonesia pada tahun 1997-1998 dan krisis global yang

tengah kita alami saat ini adalah karena gagalnya transparasi dan

akuntabilitas dijalankan dengan cara semestinya, baik dalam dunia usaha

maupun pemerintahan. Dampak kerusakan ekonomi yang parah dan

merugikan bisa timbul akibat pelaku usaha tidak transparan dan tidak

akuntabel. Jika ketidak transparanan dan tiadanya akuntabilitas terjadi pada

regulator dan penegak hukum yang seyogyanya berfungsi menjadi

pengawas, maka akibatnya akan jauh lebih parah lagi karena merusak dan

melumpuhkan sendi-sendi dasar bernegara, bahkan eksistensi dan harga diri

(dignity)suatu negara dapat runtuh sehingga negara tersebut disebut sebagai

negara gagal (fail state).


25/30

Transparansi dan akuntabilitas punya arah, yaitu ditetapkan oleh letak

sumber hak dan kekuasaan dari mana asal mandat kepada aparatur

pemerintah itu diperoleh. Pada sistem otoriter atau kekuasaan absolut,

akuntabilitas hanyalah kepada atasan, yang dianggap sebagai sumber

kekuasaan.

Terdapat 3 (tiga) mekanisme yang dapat dilaksanakan agar lebih

transparan dan akuntabel serta selanjutnya dapat mewujudkan good

governanceyaitu:

1. Mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun

kerjasama pemberdayaan masyarakat.

2.

Memperbaiki internal rulesdan mekanisme pengendalian.

3. Membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap

masyarakat serta marketisasi layanan.

Ketiga mekanisme tersebut saling berkaitan dan saling menunjang untuk

memperbaiki efektivitas pengelolaan pemerintahan daerah.

2.6.1 Transparansi

Definisi transparansi berdasarkan KK, SAP, 2005 :Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka

dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa

masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan

menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan

sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada

peraturan perundang- undangan.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan

bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan

pemerintahan,yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan

pelaksanaanya, serta hasil-hasil yang dicapai atau transparansi yakni

adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan, sedangkan yang dimaksud

dengan informasi adalah mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah

yang dapat dijangkau oleh publik. Pemerintah mengungkapkan hal-hal

yang sifatnya material secara berkala terhadap pihak-pihak yang


26/30

berkepentingan, dalam hal ini adalah masyarakat. Variabel ini sangat

dibutuhkan dalam menciptakan good governance dan clean government

dengan tujuan mengurangi atau bahkan menghapuskan KKN. Transparansi

dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses

pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh

pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus

memadai agar dapat dimengertidan dipantau.

Adapun informasi tersebut berupa: hak dan kewajiban pelaku

bisnis, informasi peraturan, informasi tarif pelayanan, penyebarluasan

informasi yang aktif, adanya media untuk menyebarluaskan informasi,

jaminan transparansi oleh pemerintah, kesesuaian antara informasi dan

fakta.

Prinsip Transparansi ini memiliki 2 aspek, yaitu :

(1)Komunikasi publik oleh pemerintah.

(2)Hak masyarakat terhadap akses informasi.

Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak

menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah

titik awal dari transparansi. Komunikasi publik menuntut usaha alternatif

dari pemerintah untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun

aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus seimbang, juga, dengan

kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang

mempengaruhi hak privasi individu. Karena pemerintahan menghasilkan

data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi professional,

bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk

menyebarluaskan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat

serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut.

Keterbukaan membawa konsekuensi adanya kontrol yang berlebih-

lebihan dari masyarakat dan bahkan oleh media massa. Karena itu,

kewajiban akan keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan,

yang mencakup kriteria yang jelas dari para aparat publik tentang jenis


27/30

informasi apa saja yang mereka berikan dan pada siapa informasi tersebut

diberikan.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance, prinsip

transparasidapat diukur melalui sejumlah indikator seperti :

1. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu,

memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses

oleh pemangkukepentingan sesuai dengan haknya.

2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada,

visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan,

susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali,

kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan

Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan

perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan

pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat

kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi

perusahaan.

3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi

kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak

pribadi.

4. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional

dikomunikasikankepada pemangku kepentingan.

2.6.2 Akuntabilitas

Definisi akuntabilitas berdasarkan KK, SAP, 2005 :

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber

daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas

pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara

periodik.

Akuntabel berarti bahwa setiap tindakan dan kebijakan yang

ditempuh selalu bisa dijelaskan dasarnya dan dipertanggung jawabkan


28/30

sepenuhnya. Artinya, tindakan yang diambil adalah sah sepanjang

memenuhi asas-asas:

(1)

Selalu punya dasar hukum dan dengan tata cara yang sesuai peraturan

yang berlaku;

(2)Tindakan dilakukan dan keputusan diambil hanya oleh pejabat yang

berhak dan diberi wewenang untuk itu;

(3)Tindakan harus bertujuan baik, jelas maksud dan manfaatnya.

Akuntabilitas juga mencakup segi kepantasan, etika, dan

mempertimbangkan rasa keadilan. Yang penting untuk tidak dilupakan

ialah bahwa setiap tindakan yang tidak memenuhi syarat-syarat

akuntabilitas tersebut akan mengakibatkan pejabat yang melakukannya

dijatuhi sanksi yang sepadan dengan kelalaian dan kesalahannya.

Variabel akuntabilitas ini digunakan untuk menilai kinerja

pemerintah yang bertugas dalam pengambilan keputusan dengan

bertanggungjawab kepada masyarakat dan pihak-pihak yang

berkepentingan.Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan

yang lainnya tergantung dari jenis organisasiyang bersangkutan. Selain itu

pemerintah juga berusaha untuk memprioritaskan kepentingan-

kepentingan umum dan berusaha menentukan visi stategi untuk

pembangunan wilayah kedepannya. Akuntabilitas merupakan prasyarat

yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance, prinsip akuntabilitas

dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut ini:

1. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab

masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas

dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate

values), dan strategi perusahaan.

2. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran

perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta

memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment

system).


29/30

3. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal

yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.

4.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ

perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis

dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati.

Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan

pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada

pihak-pihak yang berkepentingan (Schiavo-Campo and Tomasi, 1999).

Prinsip akuntabilitas ini menuntut dua hal,yaitu :

(1) Kemampuan menjawab (answerability).

(2) Konsekuensi (consequences).

Komponen pertama (istilah yang bermula dari responsibilitas)

adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab

secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan

bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya

telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan

sumber daya tersebut.

Akuntabilitas diperoleh melalui :

a. Usaha imperatif untuk membuat para aparat pemerintahan mampu

bertanggung jawab untuk setiap perilaku pemerintahan dan responsif

kepada entitas darimana mereka memperolehkewenangan.

b.

Penetapan criteria untuk mengukur performansi aparat pemerintahan

serta penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah

terpenuhi.

2.6.2.1

Bentuk-Bentuk Akuntabilitas :

a. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan adalah merupakan pertanggungjawaban

integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan.

b. Akuntabilitas Manfaat


30/30

Akuntabilitas manfaat (efektifitas) pada dasarnya memberi perhatian

perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan perusahaan. Efektifitas

yang harus dicapai bukan hanya berupa outputakan tetapi yang lebih

penting adalah efektifitas dari sudut pandang outcame.

c. Akuntabilitas Prosedur

Akuntabilitas Prosedur merupakan pertanggungjawaban mengenai

apakah prosedur penetapan dan palaksanaan suatu kebijakan telah

mempertimbangkan moralitas, etika dan kepastian hukum untuk

mendukung pencapaian tujuan akhir yang ingin dicapai.

d.

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemegang amanah untuk

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan

mengungkap segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi

tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak

dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Documents

Perbedaan KPP Besar, KPP Madya, KPP Pratama