i��

PERBANDINGAN SISTEM PAJAK PENGHASILAN ANTARA TIMOR LESTE

DAN INDONESIA

Tesis

Diajukan Kepada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Oleh : BERNARDO AMARAL

NPM : 322009902

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

SALATIGA – JAWA TENGAH INDONESIA

2011

ii��

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Bernardo Amaral

NPM : 322009902

Program : Magister Ilmu Hukum

Program Pascasarjana UKSW Salatiga

Alamat : Becora-Becusi Bawah Dili Timor Leste

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam

menulis tesis, yang berjudul : “Perbadingan Sistem Pajak Penghasilan antara Timor Leste dan Indonesia”, saya

tidak melakukan plagiasi atau mengambil alih baik

seluruhnya maupun sebagian besar dari karya tulis orang

lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti

melakukan tindakan demikian, bersediah dicabut hak saya

sebagai mahasiswa atau dicabut kembali gelar yang sudah

diberikan dan akbit hukum lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk

dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun

secara hukum dikemudian hari, jika terdapat kekeliruan.

Salatiga, 2 Agustus 2011

Yang membuat pernyataan

Bernardo Amaral

iii��

MOTTO

Penelitian membuat kita bisa melihat hal yang

sudah dilihat orang lain, sekaligus membuat kita

memikirkannya apa yang sesungguhnya tidak

dipikirkan oleh orang lain

(ALBERT S.G.)

Keadilan akan disingkirkan oleh ketidakadilan,

yang mengatasnamakan kepentingan umum.

(GENHOLTA-SIBA)

“Tundukkanlah hakmu dibawah kewajiban dasar,

agar tidak mencederai hak orang lain”.

( PENULIS )

i��

KATA PENGANTAR

Ketertarikan penulis untuk menulis ”Perbandingan sistem Pajak Penghasilan antara Timor Leste dan Indonesia” adalah berangkat dari pengamatan penulis

terhadap kenyataan pelaksanaan pajak penghasilan di

Timor Leste. Hal ini terutama pada perubahan UU No. 18

tahun 2000 menjadi UU No. 8 tahun 2008, yang

substansinya berdampak pada penurunan drastis

terhadap pada sektor pajak non migas.

Berpijak pada itu maka penulis melakukan

penelitian ini sebagai kontribusi atau sumbangan

pemikiran kepada Pemerintah Timor Leste, melalui Dirjen

Pajak dan Bea Cukai untuk lebih memperhatikan dan

memperbaiki Undang-undang pajak penghasilan yang

sedang berlaku. Hal ini sangat diperlukan, karena pajak

merupakan salah satu sumber keuangan negara, yang

ditarik dari rakyat, sebagai bentuk partisipasi dalam

pembangunan, yang dilakukan secara paksa oleh

pemerintah berdasarkan UU PPh yang ada. Dengan

demikian perlu meninjau kembali UU PPh yang sedang

berlaku, supaya dalam penerapannya tidak merugikan

wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya.

Pada sisi lain penulisan tesis ini merupakan salah

satu syarat yang harus ditempuh untuk memperoleh Gelar

Magister Hukum (S-2), Konsentrasi Hukum Kenegaraan

pada Program Pascasarjana Universitas Kristen Satya

Wacana Salatiga-Jawa Tengah, Indonesia.

Dengan selesainya tesis ini, penulis penyampaikan

rasa syukur dan terima kasih kepada :

ii��

1. Bapak Dr. Tri Budiono, SH.,M.Hum, selaku Dosen

Pembimbing dan Kaprodi Magister Ilmu Hukum

Unversitas Kristen Satya Wacana Salatiga;

2. Bapak Tyas Tri Arsoyo, SH.,MH. Selaku Dosen

Pembimbing dan Dosen pengampu Mata Kuliah

Hukum Pajak dan Keuangan Negara;

3. Bapak Kustadi, SH.,MH. Selaku Dosen penguji dan

Dosen mengampu Mata kuliah pada Program

Pascasarjana MIH UKSW

4. Bapak Drs. Cancio de Jesus Oliveira, selaku Dirjen

Pajak dan Bea Cukai Timor Leste, sebagai atasan

langsung yang memberikan ijin pada penulis untuk

melanjutkan studi pada Program Pascasarjana MIH-

UKSW Salatiga;

5. Bapak Drs. Francisco Borlaku da Silva, Selaku Dirjen

Anggaran dan Perbendaharaan Timor Leste, yang

selalu memberi motivasi kepada penulis untuk

melanjutkan studi pada Program Pascasarjana MIH-

UKSW salatiga;

6. Bapak Drs. Uldarico Maria Rodrigues, selaku Direktur

Pajak Non Migas yang selalu memotivasi dan

mengarahkan penulis untuk melanjutkan studi.

7. Bapak/ibu dan segenap pengelola Program study

Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya

Wacana Salatiga;

8. Teman-teman sealmamaterku, Tubias Fernandes,

Silvia, SE, Faustino dos santos Pires, SH.,MH, Jaime

Xavier, SH, Silvino Augusto Pinto Cabral, SE,

Nominando Martins, S.Sos.,M.Si. yang selalu

berdiskusi dengan penulis, untuk saling memberikan

kritik saran dan penyusunan tesis ini.

iii��

9. Ayahanda (alm) Horacio Fernandes dan Ibunda

Etelvina Lopes yang selalu mendoakan anaknya, dalam

menyelesaikan studi ini;

10. Isteriku Tercinta Olivia C.A.I. Leto, yang selalu setia

dan tabah memberikan dukungannya dalam

penyelesaian studi ini;

11. Anak-anakku tersayang; Genoveva Maria J. Amaral,

Horacio Gabriel Amaral, Titania Olivia Amaral dan

Nolla Siva Amaral, yang selalu mengharapkan

kesuksesan ayahnya.

12. Teman-temanku di Kantor Pajak Timor Leste, bagian

Large Bussines Devision, Dra. Maria Jose D.C

Amaral, Emelia L. Boavida, SE, Sr. Jaime C. Semith,

Dina Fernandes, AMD, Fernando Soares, AMD,

Mateus Soares, S.Sos, Francisco Sufa, S.Sos, Dulciana

Neves, SE, Edmundo Guterres, SE. dan Armindo

Fernandes, SE.,MM. yang selalu menyempatkan

waktunya berdiskusi dengan penulis.

13. Saudara Joao Demetrio, S.Sos. MM, selaku kepala

bagian Penagihan Pajak Migas, yang selalu memberi

motivasi kepada penulis untuk melanjutkan study ke

Magister Ilmu hukum

Akhir kata, penulis berharap semoga hasil penelitian

ini bermanfaat bagi pemerintah Timor Leste, dan mohon

kritikan yang bersifat membangun dari para pembaca

untuk perbaikan tesis ini.

Salatiga, 4 Agustus 2011

Penulis

iv��

ABSTRAK

� Masalah Pajak Penghasilan dalam perspektif sejarah di Indonesia, adalah berawal dari anjloknya harga minyak bumi dan gas alam (migas) di pasar Internasional tahun 1980-an. Keadaan itu menguncangkan ABPN pada sektor pembangunan nasional. Untuk mengatasinya pemerintah mengalihkan pada sektor pajak dengan mereposisi kebijakan pemerintah melalui reformasi perpajakan nasional (National Tax Reform) tahun 1983. Reformasi Pajak pertama pada tahun 1983 dan reformasi kedua pada tahun 1994. Tahapan reformasi pertama dan kedua Timor Leste masih menjadi Propinsi yang ke 27 NKRI. Dengan demikian tentunya ikut mengimplementasikan reformasi tersebut dengan baik sesuai kebijakan Pemerintah Indonesia pada saat itu. Akan tetapi setelah merdeka, melalui amademen UU No 8 tahun 2008 tentang Pajak dan Pabean, substansinya terdapat banyak perbedaan yang berdampak pada penurunan drastis terhadap penerimaan Negara dari sektor pajak non migas. Memperhatikan kondisi tersebut maka untuk menemukan benang merahnya penulis melakukan penelitian terhadap judul “Perbandingan Sistem Pajak Penghasilan antara Timor Leste dan Indonesia”. Melalui penelitian ini dapat menemukkan perbedaan dan persamaan serta kelebihan dan kekurangan dari sub sistem pajak penghasilan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Timor Leste dan Indonesia, kemudian membandingkannya. Pijakan perbedaan dan persamaan tersebut terletak pada Kebijakan Pemerintah Timor Leste dan Indonesia, yang dapat disesuaikan dengan kondisi nyata negara masing-masing. Untuk memperoleh keakuratan bahan penulisan, penulis melakukan penelitian terhadap Undang-Undang Pajak penghasilan Timor Leste dan Indonesia beserta perubahan-perubanhannya. Disamping itu bahan-bahan lain yang relevan seperti buku-buku pajak, Tesis, ensiklopedia perpajakan, dan bahan lain yang mendukung. Tujuan dari hasil temuan tersebut akan di rekomendasikan kepada Dirjen Pajak dan Bea Cukai Timor Leste, dan selanjutnya untuk memperhatikan dan memperbaiki Sistem pajak penghasilan di Timor Leste, melalui peninjauan kembail terhadap substansi Undang-Undang Pajak Penghasilan. Rekomendasi ini ditujukan kepada Dirjen Pajak dan Bea Cukai Timor Leste, karena menurut penelitian penulis terhadap perbandingan pajak penghasilan ini, lebih banyak menemukan kekurangan-kekurangan dalam amandemen Undang-Undang No. 8 tahun 2008. Penelitian ini dilakukan dengan maksud memberikan sumbangan pemikiran penulis kepada Pemerintah Timor Leste untuk memperbaiki Undang-Undang Pajak Penghasilan yang ada, agar kedepan bisa memberikan respon yang positif kepada wajib pajak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan perekonomian nasional kedepannya.

v��

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

PERNYATAAN

MOTTO

KATA PENGANTAR ................................................... i

ABSTRAK ................................................................. ii

DAFTAR ISI .............................................................. v

DAFTAR TABEL ........................................................ viii

BAB I PENDAHULUAN ............................................ 1

A. Latar Belakang ........................................ 1

B. Rumusan Masalah .................................... 1

C. Tujuan Penelitian .................................... 20

D. Manfaat Penelitian .................................... 21

E. Keaslian Penelitian ................................... 21

F. Metodologi Penelitian ................................ 21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...................................... 27

A. Pengertian Pajak dan Penghasilan ........... 27

1. Pengertian Pajak ................................. 27

2. Pengertian Penghasilan ....................... 32

a. Tahun Pajak ................................... 34

b. Subyek Pajak ................................. 35

c. Obyek Pajak ................................... 39

B. Sistem Perpajakan ................................... 45

1. Tax Law .............................................. 46

2. Tax Policy ........................................... 47

3. Tax Administration ............................. 50

vi��

C. Amandemen Undang-Undang Perpajakan . 52

1. Peran Pajak bagi Negara ..................... 54

2. Manfaat Pajak bagi Masyarakat .......... 56

D. Kerangka Teori ........................................ 62

1. Teori Kebijakan .................................. 62

2. Teori Pembangunan ........................... 64

3. Teori Keadilan .................................... 66

a. Teori Gaya Pikul ............................. 66

b. Teori Gaya Beli ................................ 68

c. Teori Kewajiban Mutlak ................... 69

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS ............ 71

A. Gambaran Umum Indonesia dan

Timor Leste .............................................. 71

1. Indonesia ........................................... 71

2. Timor Leste .......................................... 73

B. Landasan Hukum .................................... 75

1. Undang-undang Pajak

Penghasilan Indonesia ........................ 76

2. Undang-undang Pajak

Penghasilan Timor Leste ..................... 78

C. Tata Cara Pemungutan Pajak .................. 83

1. Stelsel Pajak ....................................... 83

a. Stelsel Nyata ................................. 83

b. Stelsel Anggapan ........................... 84

c. Stelsel Campuran .......................... 84

2. Asas Pengenaan Pajak ........................ 87

a. Asas Domisili ................................ 87

b. Asas Sumber ................................. 87

c. Asas Kebangsaan ........................... 88

3. Sistem Pengenaan Pajak .................... 90

vii��

a. Official Assessment System ........... 90

b. Self Assessment System ................ 91

c. Withholding system ....................... 92

D. Timbul dan Hapusnya Hutang Pajak ......... 98

E. Tarif Pajak ............................................... 108

1. Tarif Tetap ......................................... 108

2. Tarif Proporsional ............................... 109

3. Tarif Progresif ..................................... 113

F. Penghasilan Tidak Kena Pajak ................. 119

G. Fungsi Pajak ............................................ 124

1. Fungsi Anggaran ................................ 124

2. Fungsi Mengatur ................................ 125

H. Wajib Pajak ............................................. 131

I. Metode Penyusutan ................................. 139

J. Analisis ................................................... 145

BAB IV PENUTUP .................................................... 157

A. Kesimpulan ............................................. 157

B. Saran ...................................................... 161

DAFTAR PUSTAKA ................................................... 163

viii��

DAFTAR TABEL

1. Perbedaan dan Persamaan Subyek Pajak ............ 37 2. Perbedaan dan Persamaan Sistem Pemungutan Pajak ................................................................. 95 3. Perbedaan dan Persamaan Timbul dan Hapusnya Hutang Pajak .................................................... 106 4. Tarif Pajak Proporsional di Timor Leste .............. 110 5. Tarif Pajak Progresif di Timor Leste .................... 114 6. Tarif Umum Pajak Penghasilan di Indonesia ...... 116 7. Perbedaan dan Persamaan Tarif Pajak ............... 117 8. Penghasilan Tidak Kena Pajak Wajib Pajak orang di Indonesia ...................................................... 119 9. Penghasilan Tidak Kena Pajak di Timor Leste .... 121 10. Perbedaan dan Persamaan Penghasilan Tidak Kena Pajak ....................................................... 122 11. Perbedaan dan Persamaan Fungsi Pajak ............. 128 12. Perbedaan dan Persamaan Wajib Pajak .............. 137 13. Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Harta Berwujud di Indonesia ....................................... 140 14. Kalkulasi Metode Saldo Menurun ...................... 142 15. Perbedaan dan Persamaan Penyusutan ............ 144 16. Ringkasan analisis Perbedaan dan Persamaan Pajak Penghasilan ............................................. 151 17 Pengaturan sub-subsistem pajak Penghasilan antara Timor Leste dan Indonesia dalam UU PPh ..154

1��

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan

negara yang berlaku, baik di Timor Leste maupun di

Indonesia. Peranan pajak pada dasarnya berbeda

antara satu negara dengan negara lainnya. Hal ini

dipengaruhi oleh sistem perpajakan yang dianut,

perkembangan perekonomian Nasional, kebijakan

Politik pemerintah serta jumlah penduduk yang

berdomisili dalam negara tersebut.

Dalam konteks Timor Leste dan Indonesia, untuk

menemukan benang merahnya perbedaan sistem

termaksud, tentunya harus melalui suatu studi

perbandingan. Ruang lingkup studi perbandingan yang

dimaksudkan adalah perbandingan sistem pajak

penghasilan antara Timor Leste dan Indonesia. Studi

ini berawal dari analisis terhadap Undang-Undang

Pajak Penghasilan masing-masing Negara dan sejarah

sebelum Timor Leste merdeka. Oleh karena melalui

pendekatan sejarah, selanjutnya bisa menguraikan

sistem pajak penghasilan yang dianut oleh masing-

masing negara. Seperti telah diketahui bahwa selama

24 tahun Timor Leste menjadi propinsi yang ke 27

negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejarah

masuknya Timor Leste ke Indonesia melalui proses

Integrasi.

Namun proses integrasi itu menimbulkan

penafsiran yang berdampak pada konflik

2��

berkepanjangan antara satu kelompok dengan

kelompok lain pada negara bekas jajahan Portugues

tersebut. Untuk mengakhiri konflik perang saudara itu

adalah melalui proses jajak pendapat (referendum) yang

dimediasi oleh Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

pada tanggal 30 Agustus 1999, yang mana 78,5% dari

masyarakat Timor Leste memilih merdeka, dan 21,5 %,

memilih bergabung dengan Indonesia. Dalam kurun

waktu 24 tahun tersebut, secara otomatis Timor Leste

telah menjalankan program tax reform yang pertama

tahun 1983 dan taxreform kedua tahun 1994.

Secara umum reformasi pajak menurut Gunadi

(dalam Abdul Rahman, hal 207)1 menyatakan bahwa :

pajak itu mengikuti fenomena kehidupan sosial

ekonomi masyarakat. Di setiap perubahan kehidupan

sosial perekonomian masyarakat maka sudah

sepantasnya pajak harus mengadakan reformasi.

Di Indonesia, reformasi perpajakan berawal dari

tahun 1980-an,2 yang merupakan saat dimana terjadi

guncangan dalam anggaran negara. Penyebabnya

adalah terjadi penurunan drastis harga minyak bumi

dan gas alam di pasar internasional. Oleh karena

penerimaan dari minyak bumi dan gas alam, sebagai

sumber utama penerimaan negara saat itu sangat sulit

diprediksi untuk pengamanan penerimaan dan

berkesinambungannya. Dari aspek anggaran, bila

penerimaan andalan dari migas tetap dipertahankan

���������������������������������������� �������������������1 Gunadi (dalam Abdul Rahman) Administrasi Perpajakan, Nuansa, Bandung, 2010, hlm 207 2 Sumihar Petrus Tambunan et all (Editor), Pajak menurut Teologi Kristen, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm 10�

3��

saat itu, maka akan merusak tatanan dan struktur

penerimaan negara pada Anggaran Pendapatan Belanja

Negara (APBN).

Untuk itu pemerintah segera mengambil kebijakan

dengan melakukan reposisi andalan bagi penerimaan

negara dari minyak bumi dan gas alam (migas) menjadi

dari pajak. Untuk mendukung reposisi penerimaan

andalan ini, agar berjalan dengan baik, maka

dilakukan berbagai langkah perubahan pada sektor

perpajakan terutama yang bersifat fundamental. Dalam

rangka membangun fondasi perpajakan yang baik

sebagai sumber penerimaan negara yang layak dan

dapat diandalkan, maka pijakannya adalah melakukan

pembaruan sistem perpajakan nasional melalui

reformasi perpajakan.

Kaitannya dengan kebijakan pemerintah di atas

maka dapat dipastikan, bahwa peran pajak bagi tiap

negara pada dasarnya berbeda antara satu negara

dengan negara lainnya, yang mana dipengaruhi oleh

sistem perpajakan yang dianut, kemajuan,

perekonomian, politik, dan pemerintahan dari negara

yang menerapkannya. Seiring dengan uraian di atas,

dapat digaris bawahi bahwa dari sisi sejarah, Timor

Leste mengadopsi sistem pajak penghasilan yang

dianut oleh Indonesia, namun di lain sisi, dapat

disesuaikan pula dengan perkembangan kemajuan

perekonomian, kebijakan politik, dan sistem

pemrintahan yang ada. Hal ini menyebabkan

pengimplementasian sistem pajak penghasilan, yang

dianut oleh Timor Leste pun, banyak yang sama, tetapi

pasti ada juga perbedaannya.

4��

Dengan pijakan dua sisi tersebut di atas, maka

penulis termotivasi untuk memilih judul” Perbandingan

sistem pajak Penghasilan antara Timor Leste dan

Indonesia. Persamaan dalam sistem pajak penghasilan

dapat dilihat pada Pasal 165 UUD Republik

Demokratika Timor Leste (RDTL), yang menyebutkan

bahwa : “Undang-undang dan peraturan-peraturan yang

berlaku di Timor Leste sebelumnya, akan tetap berlaku

berkaitan dengan semua hal kecuali bila bertentangan

dengan UUD atau asas-asas yang terkandung di

dalamnya”. Artinya ada landasan resmi bagi

pemerintah Timor Leste untuk menggunakan hukum

Pajak Penghasilan Indonesia guna mengisi ke vacuman

hukum pajak di Timor Leste, untuk melakukan

pemungutan pajak, sepanjang masih tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku di Timor Leste, atau sepanjang Timor

Leste belum memiliki UU PPh secara lengkap sesuai

dengan kebutuhan.

Disadari bahwa pada area Perpajakan Timor

Leste, peraturan perundang-undangan yang dirancang

bangun belum cukup untuk dipergunakan dalam

pemungutan pajak beserta aktivitas lain yang

berkaitan. Keterbatasan ini memberi peluang kepada

wajib pajak untuk melakukan penghindaran, terhadap pemenuhan kewajibannya.

Untuk mempertegas alasan memilih judul ini,

berawal dari sumber segala sumber hukum yaitu

berlandaskan pada Pasal-pasal yang mengatur tentang

perpajakan di Indonesia dan Timor Leste, yang

tertuang dalam UUD 1945 dan UUD Republik

5��

Demokratik Timor Leste (RDTL). Di Timor Leste di atur

dalam Pasal 144 UUD RDTL, yang menyebutkan : 1)

negara harus menetapkan suatu sistem perpajakan

yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keuangan

negara serta pembagian penghasilan dan kekayaan

negara secara adil; 2) Sistem Perpajakan akan

ditetapkan dengan undang-undang yang menentukan

kewajiban membayar pajak, keuntungan yang di dapat

dari pajak dan jaminan bagi para wajib pajak. Pada

ayat (2) ini, memberikan amanat bahwa sistem

perpajakan yang dipergunakan harus ditetapkan

dengan undang-undang, agar bisa menjamin

pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak maupun

fiskus.

Sedangkan di Indonesia di atur dalam pasal 23A

UUD 194 menyebutkan bahwa : “Pajak dan pungutan

lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara di

atur dengan undang-undang”.

Berdasarkan Pasal-pasal dalam Undang-Undang

Dasar (UUD) di atas, maka lahirlah undang-undang

perpajakan, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan

dan kondisi real pada masing-masing negara.

Selanjutnya dalam undang-undang tersebut akan

ditentukan sistem pajak penghasilan yang akan

diberlakukan. Berpijak pada itu yang dapat diangkat

sebagai isu utama dalam penelitian ini adalah,

melakukan perbandingan sistem pajak penghasilan.

Sistem adalah suatu rangkaian bagian-bagian

atau sub sistem yang saling berhubungan dan

bergantung sedemikian rupa sehingga interaksi dan

saling pengaruh dari satu bagian akan mempengaruhi

6��

keseluruhan3. Sedangkan sebagai bahan

perbandingannya adalah terfokus pada apa yang

menjadi perbedaan dan persamaan terhadap sub-

subsistem pajak penghasilan antara Timor Leste dan

Indonesia, beserta kelebihan dan kekurangan yang

terkandung di dalamnya. Adapun sub-subsistem

tersebur antara lain; 1) Tata cara pemungutan pajak; 2)

wajib pajak; 3) fungsi pajak; 4) Tarif pajak; 6) Timbul

dan hapusnya utang pajak; 7) Metode penyusutan; 8)

penghasilan tidak kena pajak.

Dapat diuraikan bahwa dalam studi perbandingan

sub-subsistem pada bab III, penulis lebih berlandaskan

pada sistem pajak penghasilan Indonesia sebagai

acuan atau pedoman. Hal ini dikondisikan sedemikian

rupa karena, UU pajak penghasilan Timor Leste materi

muatannya sangat singkat dan abstrak. Oleh karena

itu pendekatan yang digunakan adalah menguraikan

terlebih dahulu sub-sub sistem pajak penghasilan di

Indonesia, kemudian membanding perbedaan dan

persamaannya beserta kelebihan dan kekurangan yang

terkandung di dalam UU PPh masing-masing negara.

Melalui perubahan UU PPh maka dapat

memodernisasikan perpajakan, perubahan pengelolaan

pajak sangat penting dan konstruktif untuk memenuhi

tuntutan berbagai pihak sebagai pemangku

kepentingan. Modernisasi perpajakan yang dilakukan

dalam rangka melaksanakan good governance, clean

governance dan pelayanan prima kepada masyarakat

���������������������������������������� �������������������3 http://ariebrain.wordpress.com/2010/03/06/sistem/ hlm 2

7��

sebagai wajib pajak di dalam pemenuhan

kewajibannya, yang lebih adil dan transparan.

Untuk membangun fondasi perpajakan yang baik

sebagai sumber penerimaan negara yang layak dan

dapat di andalkan, maka sudah menjadi keharusan

pemerintah melalui pembaruan sistem perpajakan

nasional seperti yang dilakukan oleh Indonesia yaitu

dimulai dengan reformasi perpajakan (tax reform).

Adapun perubahan UU PPh tersebut, adalah : (1)

Undang-undang No. 7 Th. 1983 tentang pajak

penghasilan; (2) Undang-undang No. 10 Th. 1994

tentang Pajak penghasilan; (3) Undang-undang No. 17

Th. 2000 tentang pajak penghasilan; dan (4) Undang-

undang No. 36 Th. 2008 tentang Pajak penghasilan.

Penjelasannya sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan

Pembaruan Undang-undang pajak penghasilan

ini dapat dilakukan, karena undang-undang

sebelumnya dipandang sudah tidak akomodatif lagi,

dan tidak sesuai terhadap perkembangan

perekonomian nasional Indonesia. Dilakukan

perubahan atas sistem perpajakan untuk penetapan

dan pemungutan pajak, yakni dari official

assessment ke self assessment yang dalam

implementasinya dilaksanakan bersama-sama

dengan withholding system.4 Official assessment

system adalah suatu sistem pemungutan pajak di ���������������������������������������� �������������������4 Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein, Perpajakan, STIM YKPN, Yogyakarta, 2009, hlm 20

8��

mana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak

yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiscus

(dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif). Sedangkan

self assessment system adalah suatu sistem

pemungutan pajak di mana wewenang sepenuhnya

untuk menghitung besarnya pajak yang terutang

oleh wajib pajak diserahkan oleh fiscus kepada wajib

pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem

baru ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung,

menyetor, dan melaporkan kepada kantor pelayanan

pajak. Sementara withholding system adalah suatu

cara pemungutan pajak yang memberikan wewenang

kepada pihak ketiga untuk memungut/memotong

besarnya pajak yang terutang (wajib pajak dan fiscus

bersifat pasif). Dengan ulasan di atas dapat terlihat

ada pergeseran fungsi dan tugas dari fiscus yang

sebelumnya aktif menjadi pasif. Artinya pada self

assessment system ini fiscus hanya melakukan

pengawasan terhadap segala aktivitas wajib pajak

yang kaitannya dengan kewajiban pemenuhan

membayar pajak.

Adapun beberapa hal penting pada bagian

menimbang undang-undang ini seperti berikut :

a. Sistem perpajakan yang merupakan dasar

pelaksanaan pemungutan pajak tidak sesuai lagi

dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan

kehidupan sosial masyarakat Indonesia, baik

dalam kegotongroyongan nasional maupun dalam

menunjang pembiayaan pembangunan. Ini sejalan

dengan pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yang

disebutkan bahwa : perekonomian disusun

9��

sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas

kekeluargaan. Asas ini di landasi dengan upaya

perberdayaan perekonomian nasional yang

diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

kemandirian, keseimbangan kemajuan dan

kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan

seluruh rakyat Indonesia.

b. Undang-undang tersebut harus perbaharui dan

disesuaikan dengan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. Dapat dimaknai bahwa

sebelum direformasi, UU perpajakan Indonesia,

merupakan peninggalan dari penjajah yang

tentunya tidak sesuai dengan jiwa bangsa

Indonesia. Dengan demikian harus disesuaikan,

terutama dengan Pancasila sebagai falsafah

bangsa dan sekaligus sebagai falsafah pajak.5

Karena negara Indonesia mempunyai falsafah

negara yang disebut Pancasila, maka dengan

sendirinya falsafah pajak bersandar pada

Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan

Pancasila, bahkan Pancasila harus dijabarkan

dalam peraturan perpajakan.6 Pancasila dalam

sila kelima menyebutkan : Keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia. Melalui falsafah hidup

seluruh rakyat Indonesia ini, masyarakat

diharapkan semakin lancar dalam membayar

���������������������������������������� �������������������5 Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, Asas dan Dasar Perpajakan, ( Ed.Rev. 1) PT Refika Aditama, Bandung, 2004 hlm 6. 6 Sumihar Petrus Tambunan et all (Editor), Op.Cit, hlm 189

10��

pajak. Karena yang mereka lakukan adalah untuk

kepentingan seluruh lapisan masyarakat

Indonesia. Artinya pajak hanya ada dalam

masyarakat, dan pajak sudah ada sejak

masyarakat ada, dengan demikian masyarakat

mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk

meningkatkan kesejahteraan bersama.

c. Undang-undang ini belum sepenuhnya dapat

menggerakkan peran serta semua lapisan subyek

pajak dalam peningkatan penerimaan Negara

yang sangat diperlukan guna mewujudkan

kelangsungan dan peningkatan pembangunan

dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional.7

Subyek PPh di atur dalam pasal 2 dan 3 UU PPh.

Yang menjadi subyek pajak :1) orang pribadi dan

warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

mengganti yang berhak; 2) Badan; 3) Bentuk

Usaha Tetap. Subyek pajak dapat dikategorikan

menjadi subyek pajak dalam negeri dan subyek

pajak luar negeri. Subyek pajak dalam negeri

adalah; a) orang pribadi yang bertempat tinggal di

Indonesia lebih dari 183 hari, dalam jangka waktu

12 bulan, atau pribadi yang berniat untuk

bertempat tinggal di Indonesia; b) badan yang

didirikan atau bertempat kedudukan di indonesia;

c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu

kesatuan, menggantikan yang berhak. Sedang

subyek pajak luar negeri adalah ; a) orang pribadi

yang bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih ���������������������������������������� �������������������7 Tri Budiono, Pajak dalam Perspektif Hukum, Fakultas Hukum Universitas Satya Wacana, Salatiga, 2009 hlm 54�

11��

dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan

badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat

kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha

melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; b) orang

pribadi yang tidak betempat tinggal di Indonesia

atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari

dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang

tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di

Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh

penghasilan dari Indonesia bukan dari

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan

melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

d. Pada umumnya pajak perseroan, pajak

pendapatan, dan pajak atas bunga, dividen dan

royalty yang berlaku, perlu diperbaharui dan

disesuaikan sehingga lebih memberikan

kepastian, sederhana, mudah pelaksanaannya,

serta lebih adil dan merata.8 Apabila dilihat dari

sejarah perkembangannya, PPh merupakan hasil

penyederhanaan terhadap berbagai jenis pajak

sejenis yang telah ada pada sebelum tahun 1984,

seperti disebutkan di atas. Kemudian

digabungkan ke dalam pajak penghasilan pada

saat reformasi pertama UU perpajakan Indonesia.

UU ini menyederhanakan struktur pajak, seperti

jenis-jenis pajak, tarif dan cara pemenuhan

kewajiban pajak. Tarif pajak ditetapkan secara

wajar berdasarkan prinsip-prinsip pemerataan

dalam pemungutan pajak dan keadilan dalam

���������������������������������������� �������������������8 Ibid hlm 53

12��

pembebanan pajak. Tujuan dari penyederhanaan

ini adalah untuk mempermudah masyarakat

mempelajari, memahami dan mematuhinya.

Struktur tarif disederhanakan dan bersifat

progresif, artinya semakin tinggi penghasilan

semakin tinggi persentase tarif pajak. Kebaikan-

kebaikan tarif progresif ini adalah; a) Sederhana

artinya bagi wajib pajak mudah untuk

menghitung. Tidak ada lagi perbedaan tarif

dengan wajib pajak badan; b) Keadilan dan

pemerataan beban, yaitu pemberlakuan tarif yang

sama terhadap penghasilan yang sama dari

manapun diperoleh.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1994, tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pada reformasi kedua undang-undang

perpajakan ini, merupakan kelanjutan dan

penyempurnaan reformasi pertama. Hal ini dapat

dicermati pada penjelasan umum UU tersebut,

terutama mengenai prinsip kepastian hukum,

keadilan dan kesederhanaan, maka arah dan tujuan

penyempurnaannya sebagai berikut : a) menuju

kemandirian bangsa dalam pembiayaan

pembangunan yang sumber utamanya berasal dari

penerimaan pajak; b) Lebih memberikan kepastian

hukum dan keadilan bagi masyarakat dalam

berpartisipasi, dalam pembiayaan pembangunan

sesuai dengan kemampuannya; c) menunjang

kebijaksanaan pemerintah dalam rangka

13��

meningkatkan pertumbuhan, pemerataan

pembangunan, dan investasi di seluruh wilayah RI ;

d) menunjang peningkatan usaha ekspor, terutama

ekspor non migas, barang hasil olahan dan jasa-jasa

dalam rangka meningkatkan perolehan devisa; e)

menunjang usaha pengembangan usaha kecil untuk

mengoptimalkan pengembangan potensinya, dalam

rangka mengentaskan kemiskinan; f) Menunjang

usaha pengembangan sumber daya manusia, ilmu

pengetahuan dan teknologi, pelestarian ekosistem,

SDM dan lingkungan hidup; g) menunjang usaha

terciptanya aparat perpajakan makin mampu dan

makin bersih, peningkatan pelayanan kepada wajib

pajak termasuk penyederhanaan dan kemudahan

prosedur dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pada perubahan ketiga ini, berpegang pada

prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara

universal yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi

administrasi dan produktifitas penerimaan negara

dengan tetap mempertahankan self assessment

system. Oleh karena itu, arah dan tujuan

penyempurnaan undang-undang pajak penghasilan

sbb ;

a. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak.

Keadilan yang dimaksudkan disini adalah dilihat

dari dasar pengenaan tarif pajak yang digunakan

adalah tarif progrsif, dimana didasarkan pada

14��

besar-kecilnya penghasilan yang diterima wajib

pajak.

b. Lebih memberikan kemudahan kepada wajib

pajak. Artinya wajib pajak, menghitung, menyetor

dan melaporkan sendiri penghasilannya sesuai

dengan penerimaan riil yang sebenarnya.

Disamping itu wajib pajak juga proaktif

memperoleh informasi yang berkaitan dengan

kewajiban membayar pajak.

c. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam

rangka meningkatkan investasi langsung di

Indonesia baik penanaman modal asing maupun

penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang

usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang

mendapat prioritas. Dengan meningkatkan

investasi seperti itu maka secara tidak langsung,

dapat membantu beban pemerintah mengatasi

masalah penggangurang, dan mengurangi

urbanisasi yang dari waktu ke waktu memadati

kota-kota besar untuk mencari pekerjaan.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pada perubahan keempat ini, tujuan utamanya

adalah upaya mengamankan penerimaan negara

yang semakin meningkat, mewujudkan sistem

perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih

memberikan keadilan dan lebih dapat menciptakan

kepastian hukum serta transparansi. Dengan

15��

berlandaskan pada arah dan tujuan tersebut, maka

dalam penjelasan umum perubahan pajak

penghasilan ini, menguraikan hal-hal pokok meliputi:

a. Dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan

pajak maka dilakukan perluasan subjek dan

obyek pajak dalam hal-hal tetentu dan

pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak

dalam hal lainnya; b. Dalam rangka meningkatkan daya saing dengan

negara-negara lain, mengedepankan prinsip

keadilan dan netralitas dalam penetapan tarif dan

mendorong perkembangan usaha-usaha kecil; c. Untuk lebih memberikan kemudahan kepada

wajib pajak, self assessment system tetap

dipertahankan dan diperbaik, terutama pada

sistem pelaporan dan prosedur pembayaran pajak

dalam tahun berjalan agar tidak menyulitkan

wajib pajak untuk lebih menyesuaikan perkiraan

pajak yang akan terutang. Kebijakan pemerintah melakukan reposisi,

yang pada akhirnya bermuara pada perubahan

undang-undang pajak penghasilan mulai dari

perubahan pertama sampai keempat, adalah

bertujuan untuk meningkatkan penghasilan untuk

kemakmuran rakyat bersama. Hal ini sejalan dengan

fungsi pajak budgeter, yakni sebagai alat utama

untuk memasukkan uang ke dalam kas negara yang

sangat diperlukan untuk membiayai pengeluaran

negara.9 UU No 36 tahun 2008, tentang Pajak

���������������������������������������� �������������������9 Rochmat Soemitro dan Kania Sugiharti (Ed. Rev. 1) ,Op.Cit hlm 129

16��

Penghasilan dibuat terutama dengan maksud untuk

memasukkan uang ke dalam kas negara. Walaupun

di sadari masih ada fungsi pajak lain yakni fungsi

mengatur. Tapi fungsi mengatur itu hanya sebagai

sampingan saja, yaitu sebagai instrumen bagi

pemerintah, seperti untuk menarik modal asing dan

modal domestik dalam investasi yang mendapat

prioritas dalam pembangunan.

Setelah menguraikan perubahan undang-

undang pajak penghasilan Indonesia sampai yang

keempat kalinya, maka langkah berikutnya adalah

menguraikan undang-undang pajak penghasilan

Timor Leste sebagai berikut.

5. Undang-undang No. 18 Tahun 2000 tentang Sistem Perpajakan Timoe Leste Dalam undang-undang ini, sistem pemungutan

pajak yang digunakan di Timor Leste untuk

memungut pajak adalah self assessment system,

yang dalam implementasinya bersama-sama dengan

Withholding system. Secara historis sistem ini

diadopsi dari Indonesia, yang dilandaskan pada pasal

165 UUD RDTL yang disebutkan bahwa : “Undang-

undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di

Timor Leste sebelumnya, akan tetap berlaku berkaitan

dengan semua hal kecuali bila bertentangan dengan

UUD atau asas-asas yang terkandung di dalamnya”.

Oleh karena tidak ada pertentangan yang signifikan,

maka self assessment system dapat

diimplementasikan di Timor Leste, bersamaan

dengan withholding system. Dalam pelaksanaan

17��

undang-undang ini, menggunakan tarif progresif,

sehingga lebih mengarah pada keadilan.

6. Undang-undang RDTL No. 8 tahun 2008 tentang Pajak dan Pabean Undang - undang ini merupakan

penyempurnaan dari UU No. 18 Tahun 2000, tentang

Sistem Perpajakan Timor Leste, yang pada prinsipnya

menyangkut tiga hal pada bagian menimbang

sebagai tujuan perubahan, terutama hanya terfokus

pada tarif pajaknya, seperti berikut :

a. Berupaya memberikan keringanan beban fiscal

kepada pajak Non Migas. Maksudnya adalah

dengan perubahan tersebut, pemerintah telah

mengambil kebijakan untuk merubah ; 1) tarif

dari progresif menjadi proporsional. Ini menganut

asas kesederhanaan, akan tetapi bertentangan

dengan asas keadilan; 2) menghapus bunga bank

dan dividen; 3) menurunkan tarif beberapa jenis

pajak; 4) Tarif pajak progresif berlaku untuk

Migas dan tarif pajak proporsional berlaku untuk

Non migas.

b. Memprioritaskan kenetralan sistem pajak. Pada

point ini, merupakan suatu penetapan tarif

sampai diberlakukan bersifat netral pada semua

wajib pajak, sesuai dengan ketentuan undang-

undang perpajakan yang sedang berlaku, dan

tidak menimbulkan diskrimanasi.

c. Terfokus pada keadilan pajak dan konsensus

antara wajib pajak dan masyarakat secara

18��

menyeluruh.10 Keadilan merupakan bagian

integral dari pengelolaan pajak, yang berarti

keadilan dalam bertindak. Bersikap adil

merupakan elemen yang tampak paling nyata dan

selalu menjadi tolak ukur bagi pembayar pajak

dalam penilaian kualitas dari undang-undang

perpajakan itu sendiri. Berkaitan dengan itu,

proses untuk menentukan perubahan tentunya

melalui Parlemen nasional, yang merupakan wakil

rakyat. Dengan demikian keputusan apapun yang

telah ditetapkan melalui mayoritas anggota

Parlemen Nasional sudah merupakan keputusan

yang adil bagi rakyat. Hanya saja bila dicermati

kembali fokus keadilan yang dimaksud adalah

baru sampai pada perubahan tarif pajak yang

sebelumnya hanya menggunakan tarif progresif,

dirubah menjadi tarif progresif diimplementasikan

pada pajak migas dan tarif proporsional

diimplementasikan untuk pajak Non Migas.

Kaitannya dengan itu, maka peran pajak

dalam keuangan negara, bagi Timor Leste saat ini,

belum menitik beratkan pada sektor pajak

penghasilan sebagai sumber andalan dalam

pembangunan nasional, melainkan hanya sebagai

dana pendukung dalam pelayanan pemerintahan.

Memperhatikan uraian secara detail

perubahan Undang-undang pajak penghasilan kedua

negara di atas terdapat beberapa hal antara lain :

���������������������������������������� �������������������10 Sumihar Petrus Tambunan et all (Editor), Op.Cit hlm 144

19��

1) Untuk Indonesia, pertama kali, pajak dapat

diandalkan pada area minyak bumi dan gas alam,

dalam mengisi APBN setiap tahun. Akan tetapi hal

ini megalami perubahan, beralih ke pajak Non

migas tahun 1983, dan menggunakan tarif

progresif. Sementara Timor Leste juga sebelum

perubahan undang-undang pajak penghasilan

hanya menerapkan tarif progresif.

2) Perubahan undang-undang pajak penghasilan

Indonesia dari waktu ke waktu lebih mengarah ke

penyempurnaan dengan tujuan untuk

meningkatkan penerimaan Negara yang kemudian

memasukkan uang ke dalam kas Negara, guna

dialokasikan kembali untuk pembangunan

nasional. Sedangkan Timor Leste baru sekali ada

perubahan. Dimana perubahan dari tarif progresif

menjadi tarif ganda, yaitu tarif progresif

diberlakukan untuk pajak migas, dan tarif

proporsional dapat diberlakukan untuk pajak non

migas. Dengan demikian perubahan di Timor

Leste bukan mengacu pada penyempurnaan,

melainkan mengacu pada kerumitan, dalam

pelaksanaan.

3) Bagi Indonesia peran pajak adalah sangat penting

untuk diandalkan menjadi sumber pendanaan

dalam pembangunan nasional. Sedangkan bagi

Timor Leste, untuk sementara pajak belum

diandalkan sebagai sumber pembangunan

nasional, melainkan lebih mengandalkan hasil

pembagian minyak bumi dan gas alam antara

Timor Leste dan Australia.

20��

4) Indonesia lebih mengutamakan fungsi pajak

Anggaran, sementara Timor Leste menggunakan

fungsi pajak mengatur.

5) Untuk Indonesia UU PPh adalah hukum material

dipisahkan dari hukum formal (KUP), sedangkan

Timor Leste hukum material dan formalnya

dijadikan satu dalam UU pajak penghasilan.

B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas,

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana perbandingan sistem pajak penghasilan

antara Timor Leste dan Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan utama yang hendak dicapai

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mendeskripsikan Perbedaan dan

persamaan serta kekurangan dan kelebihan sistem

pajak penghasilan antara Indonesia dan Timor Leste,

yaitu meliputi landasan yuridis, tata cara pemungutan

pajak, timbul dan hapusnya utang pajak, tarif yang

dipergunakan, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP),

fungsi pajak, wajib pajak, dan penyusutan yang

digunakan.

Disamping itu hasil penelitian ini akan penulis

rekomendasikan kepada Dirjen Pajak dan Bea Cukai

Timor Leste untuk memperbaiki UU PPh yang dinilai

berdampak pada merugikan penerimaan Negara dari

sektor pajak non migas.

21��

D. Manfaat penelitian Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan

manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan,

khususnya pada bidang perpajakan;

2. Secara praktisnya, hasil penelitian ini, akan penulis

rekomendasikan kepada pemerintah Timor Leste,

terutama pejabat pada Dirjen pajak dan Bea Cukai

Timor Leste untuk memperbaiki sistem pajak

penghasilan.

3. Dapat menginventarisir kelemahan-kelemahan

sistem perpajakan yang belum di ketahui oleh

pemerintah Timor Leste.

E. Keaslian Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian perdana yang

dilakukan oleh penulis. Sejauh ini belum ada peneliti

lain yang meneliti, mengenai perbandingan sistem

pajak penghasilan antara Timor Leste dan Indonesia.

Dengan demikian peneliti menjamin keaslian bahan-

bahan yang berkaitan dengan topik ini tanpa plagiat

dari peneliti pendahulu dalam bidang ini.

F. Metodologi Penelitian 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah yuridis normatif

dengan menggunakan metode perbandingan hukum

yaitu meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan

sistem norma. Sistem norma yang dimaksudkan

adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari

22��

peraturan perundang-undangan, putusan

pengadilan, perjanjian serta doktrin. Menurut Peter Mahmud,11 penelitian hukum normatif adalah suatu

proses untuk menemukan suatu aturan hukum,

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin

hukum untuk menjawab permasalahan yang

dihadapi. Menurut Holland, 12 metode perbandingan

hukum dilakukan dengan mengumpulkan,

menganalisa, menguraikan gagasan-gagasan,

doktrin, peraturan yang ditemukan di setiap sistem

yang berkembang dengan memberikan perhatian

mengenai persamaan dan perbedaan. Menurut

Jolious Stone perbandingan hukum mencoba untuk

melukiskan apa yang sama dan apa yang berbeda

dalam system hukum atau mencari inti kesamaan

dan perbedaan dari sistem hukum tersebut.

Menurut Bartholomew,13 metode perbandingan

adalah lebih menaruh perhatian pada metode studi,

dengan jalan mana dua atau lebih system hukum,

konsep, lembaga atau prinsip diteliti dengan

pengamatan guna mengetahui secara pasti mengenai

perbedaan-perbedaan dan persamaan di antaranya.

Dari pendapat para ahli dapat ditegaskan

bahwa Penelitian perbandingan hukum adalah

suatu penelitian yang dilakukan oleh peniliti dengan

membandingkan undang-undang suatu negara

���������������������������������������� �������������������11 Peter Mahmud (dalam Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad) Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010 hlm 34. 12 http://go.Microsoft.com/ fwlink/? linkId = 69157, Sifat Dasar dan Pengertian mengenai Perbandingan Hukum, Pan Mohamad Faiz hlm 2�13 Ibid. hlm 3

23��

dengan undang-undang dari satu negara atau lebih

untuk menemukan perbedaan dan persamaannya.

Selain itu, Perbandingan hukum, juga merupakan

suatu metode studi dan penelitian di mana hukum

dan lembaga-lembaga dari dua Negara atau lebih di

perbandingkan. Metode ini menaruh perhatian pada

analisis kandungan dari sistem hukum yang

berbeda dalam rangka menemukan perbedaan dan

persamaan, guna menjawab berbagai masalah

hukum. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui

dengan pasti perbedaan dan persamaan di dalam

peraturan hukum pada dua negara atau lebih

dengan cara pandang untuk menyediakan solusi

yang bermanfaat bagi sistem hukum setempat.

Penelitian hukum normatif dilakukan untuk

menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru

sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah

yang dihadapi. Menggunakan penelitian normatif

adalah untuk meneliti, persamaan dan perbedaan,

Landasan hukum, konsep penghasilan, sistem

perpajakan yang dianut, timbul dan hapusnya

hutang pajak, tarif yang dikenakan dan penghasilan

tidak kena pajak (PTKP) antara kedua Negara.

2. Spesifikasi penelitian Spesifikasi penelitian ini adalah menggunakan

metode perbandingan hukum yaitu suatu penelitian

yang dilakukan peneliti khususnya melakukan

perbandingan sistem pajak penghasilan antara

Timor Leste dan Indonesia. Bahan perbandingan

24��

yang digunakan sebagai sub-subsistem pajak

penghasilan dapat dirinci seperti berikut :

a. Landasan Hukum:

1) Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia

2) UU Pajak Penghasilan Timor Leste

b. Tata cara pemungutan Pajak

1) Stelsel Pajak

2) Asas pengenaan Pajak

3) Sistem Pemungutan Pajak

c. Timbul dan Hapusnya Pajak

d. Tarif Pajak

e. Penghasilan Tidak Kena Pajak

f. Fungsi Pajak

g. Wajib Pajak

h. Metode Penyusutan

3. Sumber bahan penelitian a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan

hukum perpajakan, di Timor Leste dan

Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Landasan hukum yang digunakan di Timor

Leste meliputi:

a) UU perpajakan Timor Leste No. 18 Tahun

2000, tentang sistem perpajakan;

b) Undang-udang perpajakan No 8 Tahun

2008, tentang pajak dan kepabean.

2) Landasan hukum yang digunakan di Indonesia

sbb:

a) UU No 7 Tahun 1983 tentang pajak

penghasilan

25��

b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994,

tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor

7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

c) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000,

tentang Peubahan ketiga UU Nomor 7

tentang Pajak Penghasilan

d) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

tentang Perubahan Keempat atas Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang

Pajak Penghasilan;

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan

hukum yang diperoleh melalui studi

kepustakaan, seperti studi terhadap Undang-

undang pajak Penghasilan Timor Leste dan

Indonesia, buku-buku Perpajakan, Tesis-tesis

yang relevan dengan judul tersebut.

Untuk menunjang data sekunder, maka

penulis mendapatkan data primer tambahan,

dengan cara berdiskusi dengan Dirjen Pajak dan

Bea Cukai Timor Leste dan Dirjen Anggaran dan

Perbendaharawan Timor Leste. Disamping itu

berdiskusi dengan Direktur Nasional Pajak Non

Migas serta Migas. Maksud penulis untuk

bertemu dengan para pejabat tersebut untuk

mengklarifikasi, keterlibatan mereka dalam

kebijakan pemerintah mengenai perubahan

undang-undang pajak penghasilan di Timor

Leste.

26��

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum ini meliputi kamus ( Kamus

hukum, kamus bahasa Indonesia, bahasa

Inggris) dan ensiklopedia perpajakan Indonesia.

4. Analisis Data Data yang dipergunakan dalam penelitian ini,

adalah mengumpulkan undang-undang pajak

penghasilan Timor Leste dan Indonesia, beserta

perubahannya masing-masing. Kemudian penulis

mempelajari, mengklasifikasi dan diuraikan,

mengenai perbedaan dan persamaan serta kelebihan

dan kekurangan sistem pajak penghasilan Timor

Leste dan Indonesia.

Selanjutnya menganalisis secara kualitatif,

yaitu menggunakan kata-kata.

27��

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak dan Penghasilan 1. Pengertian Pajak

Definisi hukum pajak, menurut para Ahli

mempunyai pendapat yang berbeda-beda sesuai

dengan perspektifnya masing-masing di antaranya

seperti berikut.

P.J. A. Adriani14

Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sammerfeld Ray M, Anderson Herschel M, dan Brock Horace R15

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib pajak dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

���������������������������������������� ���������������������� Mohammad Zain, Manajemen Perpajakan,Salemba Empat, Jakarta ed. II,

2005, hlm 10����Ibid. hlm 11�

28��

Adam Smith16

Pajak memiliki dua aspek yang berbeda. Pertama, aspek pengambilalihan; hukum pajak menyediakan instrument khusus bagi Negara agar dapat memaksa warga negaranya untuk membayar pajak. Kedua adalah aspek kontribusi, selaku bagian dari komunitas, maka sesama warga negara saling berbagai pengeluaran.

Soeparman Soemahamidjaja17

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejateraan umum.

Rochmat Soemitro18

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut : Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk publik saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai publik investment.

���������������������������������������� ����������������������Yustinus Prastowo, Panduan lengkap pajak, Raih Asa Sukses,Jakarta, 2009,

hlm 8���� Tunggul Anshari Setia Negara, Pengantar Hukum Pajak,Bayumedia

publishing, Malang, 2008, hlm 5�18 Tri Budiono, Op. Cit hlm 2�

29��

B.Usman dan K Subroto19

Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemrintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang hasilnya dipergunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah, yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan kepada pembayarnya, sedangkan pelaksanaannya di mana perlu dapat dipaksakan.

Rismky K. Judiseno 20

Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya di atur dalam undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Oleh karena pajak adalah pungutan paksa

yang dilakukan pemerintah terhadap wajib pajak

yang tidak ada kontraprestasi secara langsung. Atas

tidak ada kontra prestasi secara langsung, maka

suatu pajak harus memenuhi asas-asas sebagai

berikut 21 ;

a. Asas legalitas; yaitu mempunyai makna bahwa

setiap pemungutan harus di dasarkan pada

undang-undang pajak penghasilan sedang

berlaku;

���������������������������������������� �������������������19 Loc.Cit hlm 2 20 Loc.Cit hlm 2�21Zainuddin Dachlan, Efektifitas Pelaksanaan Sistem Self Assessment di Kantor Pelayanan Pajak Kendari, Sulawesi Tenggara, Tesis UNDIP Semarang, 2002, hlm 2

30��

b. Asas kepastian hukum, artinya bahwa ketentuan

perpajakan tidak boleh menimbulkan keragu-

raguan, harus jelas dan mempunyai suatu

pengertian sehingga tidak menimbulkan celah,

untuk menafsirkan makna ganda. Unsur-unsur

yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan

kepastian hukum adalah mengenai materi obyek

pajak, subyek pajak, tempat, waktu,

pendefinisian, penyempitan atau perluasan

makna, penggunaan bahasa hukum dan

penggunaan istilah-istilah baku;

c. Asas efisien, adalah pajak dipungut dari

masyarakat yang kemudian digunakan untuk

membiayai kegiatan-kegiatan administrasi

pemerintahan dan pembangunan, Oleh karena

itu suatu jenis pungutan pajak harus efisien,

artinya biaya yang digunakan dengan pajak yang

masuk minimal harus terjadi keseimbangan,

bahkan diharapkan pemasukkan harus lebih

besar dari pengeluaran biaya.

d. Asas non distorsi, berarti bahwa pajak harus

tidak menimbulkan distorsi dalam masyarakat

sebagai wajib pajak;

e. Asas sederhana, bahwa aturan-aturan pajak

harus sederhana sehingga mudah di mengerti,

baik oleh fiskus, maupun oleh wajib pajak.

Aturan-aturan yang kompleks disamping akan

menyulitkan bagi pelaksanaan perpajakan, juga

dapat ditafsirkan ganda sehingga dapat

menimbulkan celah-celah;

31��

f. Asas adil, terutama berarti bahwa alokasi beban

pajak pada berbagai golongan masyarakat harus

mencerminkan keadilan. Ada dua kriteria yang

lazim digunakan antara lain; pertama, adalah

kemampuan membayar dari wajib pajak (ability

to pay). Berdasarkan kriteria ini maka alokasi

beban pajak di katakan adil apabila seseorang

yang mempunyai kemampuan membayar lebih

tinggi dikenakan proporsi beban pajak yang lebih

tinggi; kedua, prinsip benefit yaitu benefit yang

diperoleh wajib pajak dari jasa-jasa publik yang

diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan kriteria

ini, maka pajak dikatakan adil apabila seseorang

yang memperoleh kenikmatan lebih besar dari

jasa-jasa public yang dihasilkan oleh pemerintah

dikenakan proporsi beban yang lebih besar.

Dari pendapat para pakar di atas dapat

disimpulkan bahwa beberapa hal penting yang

terdapat pada pengertian pajak tersebut, yaitu :

a. Iuran yang dapat dipaksakan, artinya iuran yang

mau tidak mau harus di bayar oleh rakyat yang

dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut.

Kalau rakyat atau badan hukum yang oleh

pemerintah dikenakan kewajiban membayar

iuran tersebut (lazim disebut wajib pajak) tidak

melaksanakan pembayaran tersebut, maka wajib

pajak yang bersangkutan dapat di kenakan

tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan

undang-undang berlaku;

b. Tanpa jasa kontra prestasi/imbalan langsung,

yang dapat ditunjukkan mengandung arti bahwa

32��

wajib pajak yang membayar iuran kepada Negara

tidak ditunjukkan secara langsung imbalan apa

yang diperolehnya dari pemerintah atas

pembayaran iuran tersebut.

c. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah

pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan

atas Undang-Undang serta peraturan

pelaksanaannya

d. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi

keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam

rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik

rutin maupun pembangunan

2. Pengertian penghasilan Menurut Moenaf H. Regar,22 ( dalam Achmad

Tjahjono & Muh. Fakhri Husein 2009 : 166).

Menyebutkan bahwa : penghasilan adalah tambahan

kemampuan ekonomis dapat diartikan sebagai

potensi untuk menambah pemenuhan suatu

kebutuhan, termasuk kemampuan teknis,

kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.

Sementara berdasarkan akuntansi, penghasilan

adalah kenaikkan manfaat ekonomi selama satu

periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau

penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang

mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal

dari kontribusi penanaman modal.

Sedangkan pada pasal 4 ayat (1) UU PPh No.

36 Th. 2008, menyebutkan bahwa : penghasilan

���������������������������������������� �������������������22 Achmad Tjahjonodan Muhammad Fakhri Husein, Op. Cit. hlm 116

33��

adalah setiap tambahan yang diterima atau diperoleh

wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri

maupun luar negeri. Kaitannya dengan itu maka

pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan

terhadap subyek pajak atas penghasilan yang

diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak

adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke

sektor publik berdasarkan undang-undang yang

dipaksakan dan tidak mendapat imbalan secara

langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk

membiayai pengeluaran umum dan dapat digunakan

sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah

untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang

keuangan Negara.23 Dilihat dari segi ekonomi, pajak

dapat dilihat dari sisi mikro ekonomi maupun dari

sisi makro ekonomi. Seperti dikatakan oleh Rochmat

Soemitro, bahwa : Dari segi mikro ekonomi, pajak

mengurangi income individu, yakni mengurangi daya

beli seseorang, mengurangi kesejahteraan individu,

dan mengubah pola hidup wajib pajak.

Secara makro, pajak merupakan income bagi

masyarakat (negara) tanpa menimbulkan kewajiban

pada negara terhadap wajib pajak. Hal ini dapat

ditegaskan bahwa pajak merupakan peralihan uang

(harta) dari sektor swasta/individu ke sektor

pemerintah, yang dapat mengurangi pendapatan

seseorang dan sudah barang tentu mengurangi daya

beli individu dan akan berdampak besar pada

ekonomi keluarga, seperti merubah pola konsumsi ���������������������������������������� �������������������23Y. Sri Pudyatmoko (Ed.Rev), Pengantar Hukum Pajak, Cv. Andi Offset, Yogyakarta, 2006 hlm 27

34��

dan pola hidup individu. Secara makro uang pajak

yang diterima pemerintah dikeluarkan lagi ke

masyarakat untuk membiayai kepentingan umum,

seperti fasilitas jalan umum, sekolah, rumah sakit

dan lain-lain.

Pajak penghasilan merupakan refleksi,24 dari

pernyataan Pasal 1 UU No. 36 tahun 2008 yang

menyebutkan bahwa : pajak penghasilan dikenakan

terhadap : (1) Tahun Pajak; (2) Subyek Pajak; 3)

Obyek Pajak (penghasilan) yang diterima atau di

peroleh; Berikut uraiannya

a. Tahun Pajak Tahun pajak yang dipergunakan untuk

menentukan pajak pada dasarnya adalah tahun

takwim,25 yaitu tahun yang dimulai dari 1 januari

sampai dengan 31 Desember. Namun demikian,

undang-undang memperbolehkan wajib pajak

mempergunakan tahun buku yang tidak sama

dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku

tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan.

Undang-undang tersebut memperbolehkan

wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak

sama dengan tahun takwim. Akan tetapi terlebih

dahulu harus memberitahukan kepada Dirjen

pajak untuk mendapatkan persetujuan lebih

lanjut. Ini sejalan dengan pasal 42 ayat (2) UU

PPh No. 8 Th. 2008 tentang Pajak dan Pabean

���������������������������������������� �������������������24 Soemarso S.R, Perpajakan pendekatan Komprehensip, Salemba Empat, Jakarta, 2007 hlm 192 25 Tri Budiono, Op. Cit. hlm 53 �

35��

yang menyebutkan bahwa : seorang wajib pajak

diberi izin untuk menggunakan suatu tahun pajak

pengganti sesuai dengan permintaan secara

tertulis kepada Dirjen pajak guna merubah tahun

wajib pajak menjadi periode 12 bulan dalam satu

tahun pajak. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa

Dirjen pajak dapat memberikan izin jika

permohonan tersebut disertai dengan alasan-

alasan rasional sesuai dengan keadaan wajib

pajak tersebut.

b. Subyek Pajak Subyek pajak diartikan,26 sebagai orang

yang dituju oleh undang-undang untuk

dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan

terhadap subyek pajak berkenaan dengan

penghasilan yang diterima atau diperolehnya

dalam satu tahun. Pengertian subyek pajak

meliputi orang pribadi, badan dan warisan yang

belum terbagi sebagai satu kesatuan dan Bentuk

Usaha Tetap. Subyek pajak dibedakan menjadi

subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar

negeri.

1) Subyek pajak dalam negeri, terdiri dari ;

a) Orang pribadi yang lahir di Indonesia, orang

yang bertempat tinggal di Indonesia lebih

dari 183 hari dalam waktu 12 bulan, orang

berniat tinggal di Indonesia.

���������������������������������������� �������������������26 Waluyo, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, 2010 hlm 89

36��

b) Badan terdiri dari; badan yang didirikan di

Indonesia, seperti PT, BUMN, BUMD,

perseroan komanditer, dengan nama dan

dalam bentuk apapun, BUT adalah bentuk

usaha yang digunakan orang pribadi atau

badan yang tidak didirikan di Indonesia

untuk menjalankan usaha, seperti, cabang

perusahaan, manajemen, pabrik, bengkel,

pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh

pegawai sepanjang dilakukan lebih dari 60

hari dalam jangka waktu 12 bulan.

c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu

kesatuan menggantikan yang berhak. Oleh

karena warisan adalah kekayaan maka

harus menarik pajak untuk kemakmuran

bersama.

2) Subyek pajak luar negeri, 27 terdiri dari; orang

pribadi yang tinggal di Indonesia tidak lebih

dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan,

badan yang tidak didirikan atau berkedudukan

di Indonesia yang menerima penghasilan dari

Indonesia.

Untuk mempermudah pemahaman

mengenai subyek pajak tersebut dapat diuraikan

dalam tabel berikut:

���������������������������������������� �������������������27 Fidel, Op. Cit hlm 134

37��

Tabel 1 Perbedaan dan Persamaan Subyek Pajak

di Timor Leste dan Indonesia

Perbedaan

Indikator Indonesia Timor Leste

Syarat kuantitatif Subyek

pajak orang

pribadi yg

berada di

Indonesia

lebih

dari183 hari

dalam

waktu 12

bulan

Subyek pada orang

pribadi yang berada

di Timor Leste lebih

dari 180 hari dalam

waktu12 bulan,

dianggap tetap

subyek pajak luar

negeri jika yang

bersangkutan belum

memenuhi syarat

kualitatif.

Definisi subyek

pajak

Diuraikan

secara rinci

Tidak diuraikan

secara sehingga

mempersulit fiskus &

WP

Pasal yang mengatur

subyek

Terinci di

atur dalam

psl 2 UU

PPh No. 36

Th. 2008

Ditemukan dalam psl

27 UU PPh No. 8 Th.

2008, tapi mengenai

wajib pajak, tidak ada

penjelasannya

Persamaan

Indikator Indonesia dan Timor Leste

Syarat kualitatif Subyek pajak yang berniat tinggal.

Media yang digunakan untuk

mengukur niat tersebut adalah

kontrak kerja, Izin kerja tenaga kerja

asing, kontrak sewa rumah atau

apartemen

Subyek pajak dalam

negeri

Adalah orang pribadi, badan,

warisan yang belum terbagi dan BUT

38��

Subyek pajak luar

negeri

Orang pribadi yang tidak berada di

Timor Leste dan Indonesia, yang

tidak melebihi syarat kuantitatif dan

badan hukum yang tidak didirikan

di Timor Leste dan Indonesia.

Kategori Subyek

pajak

Subyek pajak dalam negeri dan

subyek pajak luar negeri

Memperhatikan tabel 1 diatas, semua

item dalam kolom tersebut adalah sama,

terkecuali pada subyek pajak orang pribadi

yang di bertempat kedudukan di Timor Leste,

kalaupun sudah lebih dari 180 hari dalam

waktu 12 bulan, tetap di anggap subyek pajak

luar negeri. Efek dari aturan sedemikian

berdampak pada ketidak pastian terhadap

subyek pajak yang berada di Timor Leste yang

sudah lebih dari 180 hari dalam jangka waktu

12 bulan. Bahkan sangat mempengaruhi para

pengusaha asing untuk menanamkan

modalnya di Timor Leste dalam jangka waktu

yang lama.

Sementara subyek pajak orang pribadi

sesuai dengan aturan di Indonesia, bagi orang

pribadi berada di Indonesiayang sudah lebih

dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan,

sudah otomatis sebagai subyek pajak dalam

negeri. Penerapan aturan seperti yang

dilakukan oleh Indonesia, adalah lebih

memberikan kepastian hukum kepada wajib

pajak yang berdomisili di Indonesia, dalam

menjalankan usahanya.

39��

c. Obyek Pajak Obyek pajak adalah sasaran yang akan

dikenakan pajak, dalam hal ini yang menjadi

obyek pajak adalah penghasilan. Dalam arti

sempit penghasilan di artikan sebagai gaji,

keuntungan, honorarium, atau uang lembur.

Sedangkan dalam arti luas, penghasilan

adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis

yang diterima atau di peroleh subyek pajak,

baik yang berasal dari Indonesia maupun yang

berasal dari luar Indonesia, yang dapat dipakai

untuk konsumsi atau untuk menambah

kekayaan wajib pajak yang bersangkutan,

dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pengertian penghasilan di pandang dari

segi mengalirnya tambahan kemampuan

ekonomis kepada wajib pajak, dapat

diklasifikasikan menjadi beberapa jenis obyek

pajak penghasilan seperti berikut:

a) Penggantian atau imbalan berkenaan

dengan pekerjaan atau jasa

Penghasilan yang diterima dalam

hubungan kerja ini mencakup; gaji, upah,

komisi, tunjangan, honorarium, bonus,

gratifikasi, uang pensiun atau imbalan

dalam bentuk lain. Sedangkan pemberian

gaji atau upah dalam bentuk atau

kenikmatan harus ditentukan dengan

undang-undang dan harus memenuhi

kriteria sebagai berikut: 1) diberikan oleh

wajib pajak dalam negeri atau pemerintah;

40��

2)wajib pajak telah di kenakan pajak yang

bersifat final; 3) wajib pajak menggunakan

norma penghitungan pajak dalam

menghitung pajaknya.

b) Hadiah dari undian, pekerjaan, atau

kegiatan dan penghargaan

Dalam pengertian ini mencakup

pemberian hadiah yang diberikan, baik

dengan undian maupun tanpa undian. Ini

kaitan dengan karyawan yang berprestasi

akan diberikan hadiah tanpa di undi.

Demikian juga para atlet olahragawan yang

memperoleh hadiah uang atau dalam

bentuk rumah, kendaraan dan lainya akan

dikenakan pajak.

c) Laba usaha

Ini merupakan penghasilan yang

diperoleh dari melakukan kegiatan usaha,

yang harus dikenakan pajak.

d) Keuntungan karena penjualan atau

pengalihan harta

Ada 5 bentuk keuntungan dari

penjualan atau penghasilan harta antara

lain; 1) keuntungan karena pengalihan

harta kepada perseroan, persekutuan dan

badan lain sebagai pengganti penyertaan

modal; 2) keuntungan karena pengalihan

harta kepada pemegang saham, sekutu dan

badan lainnya; 3) keuntungan karena

likuidasi, pengabungan, peleburan,

pemekaran, pemecahan dan

41��

pengambilalihan usaha; 4) keuntungan

karena pengalihan harta berupa hibah,

bantuan atau sumbangan; dan 5)

keuntungan karena penjualan atau

pengalihan keseluruhan atau sebagian hak

penambangan dan pembiayaan dalam

perusahaan tambang.

e) Penerimaan kembali pembayaran pajak

(restitusi)

Penerimaan kembali restitusi pajak

(kelebihan pembayaran pajak) yang telah

diperhitungkan sebagai biaya pada saat

menentukan PKP.

f) Bunga termasuk premium, diskonto, dan

imbalan karena jaminan pengembalian

hutang.

Bunga adalah imbalan yang diterima

sehubungan peminjaman uang dan

jaminan pengembalian hutang.

g) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk

apapun, termasuk dividen dari perusahaan

asuransi kepada para pemegang polis dan

pembagian sisa hasil usaha.

Termasuk dalam pengertian dividen

adalah: 1) pembagian laba baik secara

langsung maupun tidak langsung, dengan

nama dan dalam bentuk apapun; 2)

pembayaran kembali karena likuidasi yang

melebihi jumlah modal yang disetorkan; 3)

pembayaran kembali seluruhnya atau

sebagian dari modal yang disetorkan; dan

42��

4) pengeluaran perusahaan untuk

keperluan pribadi pemegang saham yang

dibebankan sebagai biaya perusahaan.

h) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak

Royalti adalah pembayarn, baik

dilakukan secara berkala maupun tidak,

atas apapun namanya sehubungan dengan

penggunaan atau pemakaian hak.

Pembayaran royalti ini ada tiga kelompok,

yaitu pembayaran atas penggunaan : 1)

Hak atas harta tak berwujud, misalnya hak

pengarang, hak paten, merek dagang,

formula atau rahasia perusahaan; 2) Hak

atas harta berwujud, seperti hak atas alat-

alat industry, komersial, dan ilmu

pengetahuan; dan 3) Jasa, yaitu pemberian

informasi yang diperlukan mengenai usaha

dan investasi pada umumnya.

i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan

dengan penggunaan harta

Yang termasuk dalam sewa pada

umumnya; 1) hasil sewa dari harta yang

merupakan modal harta perusahaan (sewa

gudang & rumah); 2) hasil penyewaan dari

harta yang tidak merupakan modal harta

perusahaan, sehingga penghasilan itu

merupakan penghasilan dari kegiatan

perusahaan.

43��

j) Penerimaan atau perolehan pembayaran

secara berkala

Adalah tunjangan seumur hidup yang

dibayarkan secara berkala, seperti uang

pension.

k) Keuntungan karena pembebasan hutang

Pembebasan piutang sebagai biayai,

sedangkan pembebasan hutang merupakan

penghasilan bagi pihak semula berhutang

l) Keuntungan selisih kurs mata uang asing

Ini termasuk penghasilan yang

menjadi obyek pajak penghasilan. Dengan

demikian harus dilaporkan di SPT dan

dikenakan pajak tersendiri dengan tarif

progresif (pasal 17 UU PPh 2008)

m) Selisih lebih karena penilaian kembali

aktiva

WP dalam negerei dan BUT dapat

melakukan penilaian kembali aktiva tetap

perusahaan untuk tujuan perpajakan,

dengan syarat telah memnuhi semua

kewajiban pajaknya sampai dengan masa

akhir sebelum dilakukan penilaian kembali.

n) Presmi asuransi

Premi yang diterima oleh perusahaan

asuransi merupakan penghasilan yang

dikenakan pajak (obyek pajak). Premi

dalam asuransi jiwa, beasiswa, kerugian,

kesehatan dan kecelakaan.

o) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari

penhasilan yang belum dikenakan pajak.

44��

p) Imbalan bunga

Imbalan bunga yang diterima oleh

wajib pajak berkenaan dengan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak

berdasarkan surat keputusan keberatan,

atau putusan banding atau penghapusan

sanksi adminidtrasi sebagai akibat adanya

putusan banding.

Pengklasifikasian diatas,28 dapat

digolongkan menjadi 4 golongan besar antara

lain : 1) penghasilan dari pekerjaan, baik dalam

hubungan kerja maupun atas pekerjaan bebas,

seperti gaji, honorarium, penghasilan dari

praktek dokter, notaries, aktuaris, akuntan,

pengacara dan sebagainya; 2) Penghasilan dari

kegiatan usaha, yakni kegiatan melalui sarana

perusahaan; 3) Penghasilan dari modal, dari

harta bergerak, harta tidak bergerak dan harta

yang dikerjakan sendiri, seperti bunga, royalty,

dividen dan sewa; dan 4) penghasilan lain-lain,

misalnya : menang lotre atau hadiah dan

pembebasan hutang.

Dengan memperhatikan uraian di atas

penulis berpendapat bahwa, peraturan

mengenai pajak penghasilan yang telah

diimplementasikan di Indonesia adalah sangat

lengkap dan terinci. Dengan demikian sangat

membantu fiskus dalam menjalankan tugasnya

dan membatasi runag gerak wajib pajak untuk

���������������������������������������� �������������������28 Ibid hal 27

45��

melakukan penafsiran yang bersifat merugikan

penerimaan negara. Dan juga kemungkinan

tidak ada pajak yang terlewatkan dalam

pemungutan yang dilakukan oleh para fiskus.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa

Timor Leste lebih banyak mengadopsi sistem

perpajakan yang di anut oleh Indonesia. Hal

tersebut berlandaskan pasal 165 UUD RDTL,

yang menyebutkan bahwa : “Undang-undang

dan peraturan-peraturan yang berlaku

sebelumnya di Timor Leste akan tetap berlaku

berkaitan dengan semua hak kecuali bila

bertentangan dengan UUD atau asas-asas yang

terkandung di dalamnya”. Atas dasar itu maka

mengenai uraian tentang wajib pajak, seperti

dijelaskan panjang lebar di atas lebih banyak

ada persamaannya. Akan tetap ada juga

beberapa perbedaan, yang menurut penulis

hanya merupakan kekurangan atau

ketidaklengkapan yang dimiliki oleh Timor

Leste dan perlu di lengkapi sesuai dengan

perkembangan kedepannya.

B. Sistem Perpajakan Sistem Perpajakan suatu negara terdiri dari tiga

unsur,29 yakni Tax policy, Tax law dan tax

administration. Ketiga unsur tersebut saling menunjang

satu sama lain, tak bisa dipisahkan. Disamping juga

ketiga unsur tersebut harus sama kuat dan sama stabil

���������������������������������������� �������������������29 Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, Op. Cit. hlm 67

46��

sehingga dapat menopang sistem perpajakan. Ketiga

unsur tersebut juga saling bergantung satu sama lain

untuk mencapai suatu sistem perpajakan yang stabil.

Sistem perpajakan dapat diartikan sebagai

suatu kumpulan atau satu kesatuan yang terdiri dari

unsur tax policy, tax law dan tax administration, yang

saling berhubungan satu sama lain, bekerja sama

secara harmonis untuk mencapai tujuan atau target

perolehan penerimaan pajak bagi negara secara

optimal. Ketiga unsur sistem Perpajakan itu akan

penulis uraian seperti:

1. Tax Law Hukum pajak adalah keseluruhan peraturan

yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah

sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib

pajak. Menurut R.Santoso Brotodihardjo

menyatakan30 : Hukum Pajak adalah keseluruhan

dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang

pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang

dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat

dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan

bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan

hukum antara negara dan orang atau badan yang

berkewajiban membayar pajak, yang selanjutnya

disebut wajib pajak.

Kiranya dapat dikemukakan bahwa hukum

pajak mengatur hubungan hukum antara

pemerintah (fiskus) sebagai pemungut pajak dengan ���������������������������������������� �������������������30 R. Santoso Brotodihardjo ( dalam sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu) Op. Cit hlm 93

47��

rakyat sebagai wajib pajak. Hukum pajak selalu

mengalami perkembangan dan tidak terlepas dari

kepentingan negara dan kepentingan warga negara.

Hukum pajak selain digunakan sebagai dasar

meningkatkan pemasukan uang ke dalam kas

negara, juga dapat difungsikan sebagai alat

meningkatkan pertumbuhan perekonomian.

Secara sistematis dibedakan antara hukum

pajak materil dan hukum pajak formal. Hukum pajak

material adalah hukum pajak yang memuat

ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang

dikenai pajak, dan siapa-siapa dikecualikan dari

pengenaan pajak, apa saja yang dikenakan pajak dan

berapa yang harus di bayar. Dalam artian hukum

pajak material ini menyangkut membuat norma-

norma yang menerangkan keadaan-keadaan,

perbuatan, peristiwa hukum yang harus dikenai

pajak. Sedang Hukum pajak formal adalah memuat

ketentuan-ketentuan bagaimana mewujudkan

hukum pajak material menjadi kenyataan.

Hal ini dapat dirumuskan bahwa hukum pajak

material berisi ketentuan-ketentuan tentang siapa,

apa, berapa dan bagaimana. Sedang hukum pajak

formal merupakan ketentuan-ketentuan yang

mengatur bagaimana mewujudkan hukum pajak

material menjadi kenyataan.

2. Tax Policy Membicarakan mengenai kebijakan pajak,

tentunya tidak terlepas dari kebijakan pemerintah

atau lazimnya disebut kebijakan publik. Pada

48��

dasarnya dapat dipahami ada dua jenis aliran atau

pemahaman,31 yaitu Kontinentalis dan Anglo Saxonis.

Kontinentalis melihat bahwa kebijakan publik adalah

turunan dari hukum, bahkan kadang

mempersamakan antara kebijakan publik dan

hukum, terutama mengenai hukum publik ataupun

hukum tata Negara, sehingga dapat melihat sebagai

proses interaksi. Sedangkan Anglo Saxon memahami

kebijakan publik adalah turunan dari politik-

demokrasi sehingga melihatnya sebagai sebuah

produk interaksi antara negara dan publik.

Landasan berpikir mengenai kebijakan publik,

oleh aliran kontinentalis dan Anglo Saxonis, penulis

berpendapat bahwa pada prinsipnya kedua aliran

tersebut lebih menyesuaikan diri pada tradisi hukum

yang dianutnya sehingga ikut mempengaruhi gaya

kebijakan yang dipergunakan oleh masing-masing

negara. Sementara pada lain sisi dapat dilihat pula

bahwa kebijakan itu berangkat dari kompromi politik

demokratis kemudian di formulasikan dalam hukum.

Oleh karena dengan tertuangnya politik dalam

hukum maka akan mempunyai kekuatan mengikat

secara menyeluruh terhadap masyarakat sebagai

obyeknya dalam suatu wilayah hukum tertentu.

Kaitannya dengan uraian di atas, selanjutnya

ditinjau dari aspek yuridis dan aspek ekonomi

dalam kajian kebijakan publik memenuhi unsur-

unsur tujuan, perencanaan, program, keputusan,

dan evaluasi akhir, yang semuanya itu bermuara ���������������������������������������� �������������������31 Rianto Nugroho, Public Policy, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2008 hlm 22

49��

pada sebuah proses yang disebut dengan koordinasi,

integrasi, sinkronisasi dan simplikasi (KISS). Hal itu

dikemukakan karena pajak mengemban fungsi; 1)

fungsi budgeter; dan 2) fungsi Regulerend. Maka

dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan salah

satu bentuk penerimaan negara adalah aplikasi dari

kebijakan pemerintah, dan antara pajak dengan

kebijakan pemerintah tidak dapat dipisahkan.

Sejalan dengan itu kebijakan perpajakan

dirumuskan oleh Laudin Marsuni, menyatakan

bahwa, 32: 1) Suatu pilihan atau keputusan yang

diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang

penerimaan negara dan menciptakan kondisi

ekonomi yang kondusif; 2) Suatu tindakan

pemerintah dalam rangka memungut pajak, guna

memenuhi kebutuhan dana untuk keperluan negara;

3) Suatu keputusan yang diambil pemerintah dalam

rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor

pajak untuk digunakan menyelesaikan kebutuhan

dana bagi negara.

Kebijakan perpajakan dalam rangka

menunjang penerimaan negara ditempuh dalam

bentuk; 1) Perluasan dan peningkatan wajib pajak; 2)

perluasan obyek pajak; 3) penyempurnaan tarif

pajak; dan 4) penyempurnaan administrasi

perpajakan

Pada uraian di atas penulis berpendapat

bahwa penentuan kebijakan perpajakan sebagai

suatu proses dari suatu aktivitas politik, yaitu ���������������������������������������� �������������������32 Laudin Marsuni (dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu), Op.Cit hlm 68

50��

sebagai suatu rangkaian kegiatan politik yang

berupa: 1) Kebijakan pemerintah mengenai

perpajakan didahului dengan identifikasi

permasalahan akan kebutuban Negara, dan kondisi

real masyarakat; 2) Kebijakan perpajakan

dirumuskan oleh lembaga politik yaitu lembaga

perwakilan dan pemerintah; 3) Kebijakan tersebut

harus ditetapkan dan disahkan dalam bentuk

undang-undang.

3. Tax administration Menurut Sophar Lumbantorun menyatakan

bahwa33 : administrasi perpajakan adalah cara-cara

atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak.

Administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur

dalam self assessment system meliputi tahap-tahap

antara lain, pendaftaran, penetapan dan penagihan

pajak. Menurut Carlos A. Silvani menyebutkan

bahwa34 : administrasi perpajakan di katakan efektif

bila mampu mengatasi masalah-masalah : 1)

menindak dan mendeteksi serta memberikan sanksi

kepada wajib pajak yang telah memenuhi syarat dan

tidak mendaftarkan diri; 2) Harus mengetahui wajib

pajak yang tidak melaporkan SPT tahunan; 3) harus

mendeteksi wajib pajak yang melakukan

penghindaran terhadap kewajibannya; 4) melakukan

penagihan terhadap tunggakan pajak secara

profisional dan lebih efektif.

���������������������������������������� �������������������33 Sophar Lumbantoruan (dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu) Op. Cit hlm 72 34 Carlos A. Silvani Ibid. hlm 72�

51��

Jika dapat dikatakan administrasi perpajakan

sudah memenuhi syarat, kalau pemerintah sudah

berupaya meningkatkan penerimaan negara dengan

cara mengatasi masalah-masalah di atas, sehingga

tujuan utama penerimaan negara pada sektor pajak

akan meningkat. Pelaksanaan administrasi pajak

yang baik, tentunya perlu menerapkan manajemen

yang bernafas modern, yang terdiri dari; 1)

pelaksanaan perencanaan yang baik; 2)

pengorganisasian yang tepat; 3) pelaksanaan

/pengimplementasian yang tepat; dan 4) pengawasan

yang berkesinambungan.

Selain itu perlu adanya kebijakan perpajakan

dari pemerintah yang tepat, peraturan pelaksanaan

perpajakan jelas dan sederhana untuk memudahkan

fiskus dan wajib pajak dalam melaksanakan

kewajibannya. Pada dasarnya sasaran administrasi

perpajakan adalah meningkatkan kepatuhan wajib

pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan

pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam

satu persepsi antara wajib pajak dan fiskus.

Menurut Toshiyuki menyatakan bahwa 35:

untuk mencapai hal-hal tersbut di atas, harus

memenuhi kondisi administrasi perpajakan antara

lain; 1) administrasi negara harus dapat

mengamankan penerimaan negara; 2) harus

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan

transparan; 3) dapat merealisasikan perpajakan yang

adil sesuai ketentuan yang ada; 4) memberikan

���������������������������������������� �������������������35 Toshiyuki (dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu) Op. Cit hlm 73

52��

sanksi yang adil terhadap pelanggaran yang ada; 5)

mampu menyelenggarakan sistem perpajakan yang

efisien dan efektif; dan 6) meningkatkan kepatuhan

pembayar pajak.

C. Amandemen Undang-Undang Perpajakan Langkah ini merupakan hal yang penting dan

fundamental dalam membangun sistem perpajakan

nasional yang baik dan kokoh. Ditinjau dari aspek

hukum tata negara,36 maka pajak memiliki dasar

yuridis yang cukup kuat, mendasar dan strategi.

Dikatakan demikian, karena pajak di atur langsung

dalam masing-masing konstitusi, baik dalam UUD RDTL

maupun dalam UUD 1945. Dalam UUD RDTL di atur

dalam pasal 144 yang menyebutkan bahwa : 1) negara

harus menetapkan suatu sistem perpajakan yang

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keuangan negara

serta pembagian penghasilan dan kekayaan negara

secara adil; 2) Sistem perpajakan akan ditetapkan

dengan undang-undang yang menentukan kewajiban

membayar pajak, keuntungan yang di dapat dari pajak

dan jaminan bagi para wajib pajak. Berdasarkan pada

pasal 144, tersebut maka kemudian lahirlah undang-

undang No. 18 tahun 2000 tentang sistem perpajakan

Timor Leste, yang dikemudian diubah menjadi undang-

undang No. 8 tahun 2008 tentang Pajak dan Pabean.

Perubahan undang-undang pajak penghasilan itu

mengandung tiga hal penting sebagai dasar pemikiran

antara lain : a) pemerintah berupaya memberikan

���������������������������������������� �������������������36 Liberty Pandiangan,Op. Cit hlm 75�

53��

keringanan beban fiscal kepada pajak non migas,

dengan cara memberlakukan tarif yang berbeda ( Tarif

proporsional untuk pajak non migas dan tarif progresif

untuk pajak migas); b) memprioritaskan kenetralan,

yaitu aturan di berlakukan secara sama atau tidak

membeda-bedakan; dan c) terfokus pada keadilan pajak

dan konsensus antara wajib pajak dan masyarakat.

Konsensus dalam artian melalui perwakilan atau

Parlemen Nasional, sebagai lembaga berwenang dalam

memproduksi undang-undang. Kaitannya dengan itu,

proses untuk menentukan perubahan undang-undang

perpajakan tentunya harus melalui Parlemen Nasional.

Sedangkan dalam UUD 1945, di atur dalam pasal

23A yang menyebutkan bahwa : Pajak dan pungutan

lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara di

atur dengan undang-undang. Berdasarkan pasal yang

tertuang dalam UUD 1945 itulah, maka lahirlah

undang-undang pajak penghasilan, yang kemudian

diadakan beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut

dilakukan, sebagai respon terhadap kebutuhan

anggaran negara, yang mana pada saat itu terjadi

merosotnya harga minyak bumi dan gas alam di pasar

dunia internasional turun drastis. Ini merupakan

ancaman yang cukup serius terhadap mata anggaran

pemerintah dalam menjalankan aktivitas pada segala

bidang secara menyeluruh.

Atas keadaan demikian, maka langkah posetif

yang ditempuh oleh pemerintah adalah melakukan

reposisi penerimaan andalan negara yang semula dari

minyak bumi dan gas alam beralih pada sektor pajak.

Untuk membangun fondasi perpajakan yang baik

54��

sebagai sumber penerimaan negara yang layak dan

dapat diandalkan, maka harus dilakukan pembaruan

sistem perpajakan nasional melalui reformasi

perpajakan (tax reform)

Perubahan ini di mulai dari; 1)UU No. 7 Tahun

1983 tentang pajak penghasilan; 2) UU No. 10 Tahun

1994 tentang pajak penghasiln; 3) UU No. 17 Tahun

2000 tentang pajak penghasilan; dan 4) UU No.

36Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Tujuan perubahan tersebut adalah untuk

meningkatkan penghasilan, untuk kemakmuran rakyat

bersama. Untuk menyukseskan tujuan ini maka lebih

mengedepankan fungsi pajak anggaran (budgeter), yakni

sebagai instrument utama untuk memasukkan uang ke

dalam kas negara, yang kemudian dialokasikan kembali

untuk keperluan negara.

Berbicara amandemen terhadap UU Perpajakan,

baik yang telah dilakukan di Timor Leste maupun yang

dilakukan di Indonesia adalah bertujuan untuk

memperbaikai sistem pajak penghasilan yang ada pada

kedua negara, yang bermuara pada pengaturan

terhadap pemerintah sebagai fiskus dan masyarakat

sebagai wajib pajak. Dengan demikian dapat lihat pula

dua hal penting yaitu; bagaimana peran pajak bagi

negara dan manfaat pajak bagi masyarakat.

1. Peran Pajak bagi Negara Pajak merupakan fenomena umum sebagai

sumber penerimaan negara yang berlaku pada

berbagai negara. Hampir semua negara didunia

mengenakan pajak pada warganya. Kecuali negara-

55��

negara yang kaya akan sumber daya alam yang

dijadikan sebagai sumber penerimaan utama negara

yang tidak mengenakan pajak.Hal ini di dasarkan

pada aturan dan ketentuan dalam mengenakan dan

memungut pajak di negaranya, yang umumnya

mengikuti prinsip-prinsip atau kaidah dalam

perpajakan. Peranan pajak bagi tiap negara pada

dasarnya berbeda antara satu negara dengan negara

lainnya.

Bagi Indonesia, penerimaan pajak sangat besar

peranannya dalam mengamankan anggaran negara

dalan APBN setiap tahun. Dengan tersedianya

penerimaan pajak dalam APBN membuat tugas-tugas

pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan baik

sesuai dengan rencana dan program pemerintah.

Pada prinsipnya pajak itu, merupakan salah satu

post anggaran yang di andalkan untuk

pembangunan pada semua bidang.

Sedangkan bagi Timor Leste, seharusnya

adalah sama, akan tetapi terdapat modifikasi dalam

strategi, sehingga tidak terlalu besar menyedot

anggaran dari hasil pemungutan pajak, melainkan

lebih mengutamakan hasil minyak bumi dan gas

alam yang sedang di kelolah oleh Pemerintah

Australia, untuk menjalakan pembangunan di Tmior

Leste. Jadi peran pajak bagi negara dapat dilihat

melalui kebijakan politik pemerintah dalam

menentukan fungsi pajak yang digunakan. Kedua

fungsi pajak ditentukan melalui amandemen

undang-undang pajak penghasilan pada masing-

masing negara.

56��

2. Manfaat pajak bagi masyarakat Secara filosofis pajak adalah uang rakyat.

Dilihat dari sisi ekonomis akan dianggap bahwa

setiap pengeluaran uang yang dilakukan masyarakat

umumnya harus diimbangi dengan diterimanya

sesuatu sebagai timbal balik, baik berupa barang

atau jasa maupun fasilitas. Akan tetapi pada bidang

perpajakan ada dimensi lain dalam memandang

setiap pembayaran pajak yang dilakukan oleh

masyarakat.

Karena pajak mempunyai karakteristik

tersendiri, dengan jenis pembayaran lain kepada

negara. Setiap pembayaran pajak yang dilakukan

oleh masyarakat, pada dasarnya tidak mendapatkan

kontraprestasi secara langsung kepada pembayaran

secara individu. Melainkan, atas pajak yang

dibayarkan, kemudian oleh pemerintah dialokasikan

untuk pembangunan, seperti jalan raya, jembatan,

sekolah-sekolah, PUSKESMAS, dan lain-lain yang

akan digunakan kembali oleh masyarakat.

Demikian juga dalam menangani dan

menangulangi bencana alam, seperti tsunami, gempa

bumi, banjir, tanah longsor dan lain-lain.

D. Kerangka Teori Kerangka Teori dalam penulisan karya ilmiah

hukum mempunyai 4 ciri yaitu 37 : a) Teori-teori hukum;

b) asas-asas hukum; c) doktrin hukum; dan d) ulasan

���������������������������������������� �������������������37 H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 79

57��

pakar hukum berdasarkan pembidangan

kekhususannya. Keempat ciri khas teori hukum

tersebut, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka

Teoritis dan / atau salah satu ciri tersebut.

Kata dan/atau salah satu ciri disini maknanya

adalah bisa memilih salah satu ciri dari keempat ciri

yang ada untuk mengkaji permasalahan yang ada

relevansinya. Dengan demikian maka, kerangka teori

yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah di

bangun dari Teori Perbandingan hukum sebagai Teori

utama (Ground Theory) khususnya perbandingan sistem

pajak penghasilan. Rheinstein menyatakan bahwa38:

Istilah perbandingan hukum adalah mencoba untuk

melukiskan apa yang sama dan apa yang berbeda

dalam sistem hukum atau untuk mencari inti kesamaan

dan perbedaan dalam sistem tersebut. Menurut

Bartholomew,39 metode perbandingan adalah lebih

menaruh perhatian pada metode studi, dengan jalan

mana dua system hukum atau prinsip diteliti dengan

pengamatan guna mengetahui secara pasti mengenai

perbedaan-perbedaan dan persamaan di antaranya.

Pendapat para ahli di atas dapat ditegaskan ,

bahwa perbandingan hukum merupakan suatu study

dan penelitian hukum dari dua negara yang

diperbandingkan. Metode ini menaruh perhatian pada

analisa kandungan dari sistem hukum yang berbeda

dalam rangka menemukan solusi guna menjawab

berbagai masalah hukum. Oleh karena sistem hukum

���������������������������������������� �������������������38 Pan Mohammad Paiz , Sifat Dasar dan pengertian mengenai perbandingan hukum,Http://go.Microsoft.Com/fwlink/?linkId=69157, hlm 3�39 Loc.Cit hlm 3

58��

dibangun dalam konteks realitas tertentu. Ia

mencerminkan situasi atau semangat zaman tertentu,

karena itu setiap analisis terhadap hukum harus

memperhitungkan aspek konteks situasi di belakang

kehadiran hukum itu. Dengan cara demikian maka

hukum itu, sebagai satu instrument yang mempunyai

kekuatan mengikat yang dapat digunakan untuk

mengatur dan memperbaiki sistem yang berlaku pada

suatu negara.

Hukum yang dimaksudkan disini adalah undang-

undang pajak penghasilan Timor Leste dan Indonesia.

Dengan mengadakan perubahan pada undang-undang

pajak penghasilan, maka substansinya akan dapat

disesuaikan dengan perkembangan perekonomian

nasional, juga dapat memperhitungkan irama

persaingan usaha internasional. Disamping itu juga

hanya dengan perubahan undang-undang pajak itu

sendiri, sekaligus sebagai landasan memperbaiki dan

merubah sistem yang akan diimplementasikan dalam

perpajakan sesuai dengan perkembangannya. Kaitannya

dengan penjelasan perbandingan hukum ini, maka yang

di maksud dengan sistem dalam penelitian ini adalah

penghasilan dari sektor pajak.

Sistem adalah,40 suatu kerangka yang terdiri dari

beberapa elemen/sub sistem yang saling berinteraksi

dan berpengaruh. Konsep sistem digunakan untuk

menganalisis berbagai sistem yang lebih luas maupun

dengan sub sistem tercakup di dalamnya. Subekti

���������������������������������������� �������������������40http://tutorialkuliah.blogspot.com/2009/06/teori-tindakan-dan-teori-sistem-talcot.html

59��

mengatakan,41 suatu sistem adalah suatu susunan

ataun tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang

terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama

lain, tersusunan menurut suatu rencana atau pola,

hasil dari pemikiran untuk mencapai tujuan. Ciri-ciri

dari sistem tersebut sebagai berikut :

1. Sistem itu merupakan suatu struktur dari tatanan

yang teratur dan tersusun secara sistematis. Artinya

tatanan yang ada dalam sistem tersebut diletakkan

pada tempatnya sesuai dengan fungsinya.

2. Struktur dari tatanan tersebut yang teratur dan

tersusun merupakan suatu sub sistem yang utuh dari

sistem tersebut

3. Unsur atau bagian yang merupakan subsistem

mempunyai fungsi masing-masing. Artinya dalam

subsistem yang ada di dalam sistem mempunyai

hubungan kait mengait satu sama lain sehingga

terbentuk dalam suatu eksistensi yang utuh

4. Apa yang jalankan oleh sistem tersebut tentunya

berorientasi pada tujuan yang hendak dicapai suatu

sistem.

Sedang penghasilan ialah setiap tambahan

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh

wajib pajak,42 baik yang berasal dari Indonesia maupun

berasal dari luar Indoneia, yang dapat dipakai untuk

konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak

yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk ���������������������������������������� ���������������������� �Rusadi Kartaprawira ( dalam Mohammad Saleh) Penerapan Asas

Peradilan pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Graha Cendikia, Bogor, hlm 22 42 Sophar Lumbantoruan, Ensiklopedia Perpajakan Indonesia, Erlangga, Jakarta, 1990 hlm 384

60��

apapun. Kemudian yang dimaksudkan dengan setiap

kemampuan ekonomis,43 adalah setiap tambahan

kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan

hidup ekonomisnya selama satu periode, sepanjang

kemampuan tersebut berupa uang atau dapat diukur

dengan uang.

Selanjutnya wujud dari tambahan kemampuan

ekonomis dibedakan menjadi 3 bentuk antara lain 44;

1) bentuk uang adalah tambahan kemampuan

ekonomis dalam bentuk uang langsung, seperti

mendapatkan uang tunai, cek, tabungan, deposito dan

saham; 2) bentuk natura adalah tambahan kemampuan

ekonomis dalam bentuk barang bukan uang, seperti

beras, kopi, gula dan rumah; dan 3) bentuk kenikmatan

adalah tambahan kemampuan ekonomis dalam bentuk

secara tidak langsung, seperti berobat ke rumah sakit

dibayar subyek pajak lain, menggunakan kendaraan

yang disewakan oleh majikan/pemberi kerja. Oleh

karena pengertian tambahan kemampuan ekonomis

begitu luas menurut ilmu ekonomi, maka perlu di

batasi. Untuk membatasinya dengan menambahkan

frasa yang diterima atau diperoleh. Penambahan frasa

ini dimaksudkan untuk menentukan saat timbulnya

atau saat pengakuan penghasilan dan beban.

Yang dimaksud dengan istilah diterima atau

diperoleh dalam definisi penghasilan tersebut adalah

tambahan kemampuan ekonomis itu baru diakui

sebagai penghasilan jika telah direalisasikan atau telah

���������������������������������������� �������������������43 Muda Markus, Perpajakan Indonesia, suatu pengatanr, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005 hlm 32 44 Ibid hlm, 33�

61��

dicatat dalam pembukuan wajib pajak berdasarkan

basis kas atau basis akrual. Kata diterima (uang kas),

berkaitan dengan pencatatan berdasarkan basis kas.

Sedangkan kata diperoleh (piutang) berkaitan dengan

pencatatan berdasarkan basis akrual. Dengan

mengetengahkan penghasilan sebagai sistem dalam

kajian penelitian ini, dimaksudkan untuk lebih

memahami perbedaan dan persamaan subsistem-

subsistemnya, beserta kelemahan dan kelebihan yang

terkandung di dalamnya, dan selanjutnya akan di

bahas khusus pada bab 3 bagian pembahasan tesis ini.

Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui

dengan pasti perbedaan dan persamaan di dalam

peraturan hukum yang dianut oleh masing-masing

negara (Timor Leste dan Indonesia), terutama mengenai

perbedaan dan persamaan sistem pajak penghasilan.

Selanjutnya, perbedaan dan persamaan dalam sistem

pajak panghasilan pada masing-masing negara,

merupakan kebijakan politik atau lazimnya disebut

kebijakan publik dengan berbagai pertimbangan dan

pilihan alternatif. Muatan materi dalam kebijakan itu

merupakan suatu keputusan, yang dapat disesuaikan

dengan program politik pemerintah yang berkuasa

dalam kurun waktu tersebut, sebagai implementasi janji

pada waktu kampanye politik.

Dengan demikian maka muatan materi kebijakan

pajak penghasilan, pada masing-masing negara (Timor

Leste dan Indonesia), adalah bagian dari pada

implementasi program pemerintah yang dapat

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Mengingat

pentingnya materi dalam kajian ini, maka perlu

62��

menguraikan beberapa teori yang relevan sebagai

berikut:

1. Teori Kebijakan Menurut Edi Suharto,45 kebijakan adalah

suatu ketetapan yang memuat prinsi-prinsip untuk

mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara

terencana dan konsisten dalam mencapat tujuan

tertentu. Sedangkan menurut Thomas R. Dye,

kebijakan publik adalah segala sesuatu yg dikerjakan

dan tidak dikerjakan pemerintah. Teori kebijakan

Thomas dapat digambarkan antara lain : 1).

berkenaan dengan Segala sesuatu karena

menyangkut aturan main dalam kehidupan

bersama, antar sesama warga, maupun warga dan

pemerintah; 2) Pemakaian istilah dikerjakan karena

sudah merangkum proses pra dan pasca yaitu,

bagaimana pekerjaan tersebut dirumuskan,

diterapkan dan dinilai hasilnya; dan 3) dikerjakan

dan tidak dikerjakan keduanya adalah sama-sama

merupakan keputusan yang diambil oleh pemerintah.

Pada poin nomor 3 ini, lebih mengacu kepada pilihan

alternatif, yang harus dipilih, karena terkandung

didalam pilihan pasti ada konsekuensi, yang

bermuara pada kesuksesan atau kegagalan, yang

menjadi beban Pemerintah pada periode tersebut.

Memperhatikan definisi di atas, dapat

ditegaskan bahwa teori kebijakan itu dasarnya

berangkat dari suatu “pengalaman”, baik itu

���������������������������������������� �������������������45 http://naifu.wordpress.com/2010/08/12/teori-kebijakan

63��

kegagalan maupun keberhasilan yang dilakukan oleh

pemerintah dalam suatu periode tertentu. Berpijak

dari situlah, melakukan analisis kebijakan untuk

selanjutnya, seperti dikatakan oleh Thomas R. Dye”to

do or not to do”.

Berkaitan dengan itu, maka kebijakan yang

diambil oleh pemerintah Indonesia dalam bidang

perpajakan, yaitu melakukan perubahan secara

fundamental terhadap sendi-sendi yang di anggap

sudah kedaluarsa pada era modern. Maksudnya

berdasarkan pengalaman dan dinamisasi

perkembangan perekonomian nasional dan supaya

tidak kalah saing dengan dunia internasional maka

dari waktu ke waktu pemerintah dapat melakukan

perubahan, yaitu mulai dari perubahan UU,

perubahan nama institusi, kewenangan

mengkalkulasikan pajak dan lain-lainnya.

Sementara bagi Timor Leste, tidak sejalan

dengan teori tersebut. Artinya teori tersebut

berangkat dari pengalaman terbaik. Dan ini sangat

seirama untuk menjelaskan keadaan real Timor

Leste, dari sisi historis yang mana selama 24 tahun

menjadi propinsi yang ke 27 NKRI. Kurun waktu 24

tahun tersebut mulai dari 1975 sampai 1999, berarti

Timor Leste telah mempunyai pengalaman ikut

menyukseskan reformasi perpajakan yang pertama

tahun 1983 dan reformasi perpajakan yang kedua

tahun 1994. Muatan materi yang sangat berharga

dalam perubahan reformasi perpajakan tersebut,

salah satunya adalah lebih mengedepankan fungsi

anggaran dan menyederhanakan sistem terutama

64��

mengenai tarif pajak yang ada, agar mempermudah

pelayanan yang lebih efektif dan efisien terhadap

para wajib pajak.

Akan tetapi pengalaman tersebut telah

ditinggalkan oleh Timor Leste, hal ini dapat dilihat

dari kebijakan pemerintah yang kurang

memperhatikan keadaan real masyarakat sebagai

wajib pajak, yaitu dimana pemerintah lebih

mengedepankan fungsi pajak regulereng dan

menerapkan tarif pajak ganda (tarif proporsional dan

tarif progresif). Pada hal negara baru sangat

membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk

mengisi pembangunan dan semua sektor, baik itu

pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik,

disamping membutuhkan penyederhanaan tarif

supaya tidak membinggungkan masyarakat sebagai

wajib pajak. Oleh karena pemungutan pajak ini,

tidak lain akan dialokasikan kembali untuk

pembangunan, maka tentunya mempunyai

relevansinya dengan teori pembangunan.

2. Teori Pembangunan Menurut Safri Nurmantu menyatakan

bahwa,46: justifikasi yang paling tepat adalah

pembangunan. Pajak dipungut negara untuk

pembangunan. Pembangunan merupakan pengertian

tentang tujuan suatu negara, yaitu masyarakat yang

adil, makmur, sejahtera di semua bidang kehidupan.

Karena tujuan utama dari pembangunan adalah

���������������������������������������� �������������������46 Safri Nurmanto (dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu) Op.Cit hlm 52

65��

untuk rakyat, maka sewajarnya rakyat ikut andil

bersama-sama dalam pembiayaan pembangunan

dengan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan

baik dan benar.

Tujuan akhir dari rangkaian kegiatan

pemerintah tersebut di alamatkan kepada

masyarakat sebagai obyeknya, yaitu mengedepankan

keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan pada

semua bidang kehidupan. Akan tetapi parameter

yang dijadikan pijakan untuk mengukur tujuan

pembangunan itu, belum menunjukkan kesuksesan

pada kedua negara. Hal ini terlihat pada masih

banyak pengangguran, tenaga kerja Indonesia masih

banyak yang dipekerjakan di Malasya, Saudi

Arabia,dan Negara-negara lain.

Sementara Timor Leste mengirimkan tenaga

kerjanya kerja di Irlandia, Inggris, Korea, Jerman,

dan Jepang. Keadaan ini mengindikasikan bahwa

tujuan negara tersebut merupakan suatu harapan

hampa, yang mungkin tiba hanya melalui mimpi di

bawah alam sadar. Oleh karena realitas

menunjukkan bahwa dinamisasi perkembangan dari

waktu ke waktu melaju begitu cepat, tentunya tujuan

negarapun akan berubah tak henti-hentinya

mengikuti dinamisasi tersebut. Maka konklusinya

adalah konsep tujuan negara hanya berada pada

harapan setiap individu melalui imajinasi. Faktanya

adalah negara-negara yang sudah maju sekalipun

hingga detik ini belum mencapai tujuan negara, yang

disebut adil, makmur dan sejahtera.

66��

Akan tetapi seiring dengan teori pembangunan,

ada fakta bahwa Indonesia sedang berkonsentrasi

mengarah pada pembangunan. Hal ini terlihat ada

upaya pemerintah dalam memperbanyak subyek

pajak dan obyek pajak, disamping mengedepankan

fungsi anggaran, untuk memasukkan uang ke dalam

kas Negara.

3. Teori keadilan

Dapat dikatakan bahwa, hukum pajak harus

mengabdi dan berdasarkan kepada suatu asas, yaitu

asas keadilan.Keadilan inilah yang dinamakan asas

pemungutan pajak. Untuk memberikan dasar pada

asas keadilan ini maka dijelaskan dengan beberapa

teori yaitu;47 1) teori Asuransi; 2) teori kepentingan;

3) teori bakti atau teori kewajiban pajak mutlak; 4)

Teori gaya pikul; dan 5) Teori gaya beli.

Dari beberapa teori ini, penulis hanya

menguraikan teori-teori tertentu yang ada relevan

dengan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis

ini.

a. Teori Gaya Pikul

Pada prinsipnya teori ini menyatakan bahwa

pemungutan pajak harus di dasarkan pada

kekuatan membayar seseorang atau pada gaya

pikul seseorang.48 Gaya pikul adalah kekuatan

seseorang untuk memikul beban dari apa yang

tersisa, setelah seluruh penghasilannya dikurangi

���������������������������������������� �������������������47 R. Santos Brotodihardjo, Pengantar Ilmu hukum Pajak, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 29 48 Tri Budiono, Op.Cit hlm 11

67��

dengan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak

untuk kehidupan primer diri sendiri wajib pajak

beserta dengan keluarganya.

Mengacu pada teori gaya pikul ini,

senyatanya dalam pelaksanaan dunia

perpajakan, indonesia telah melaksanakannya

dengan baik. Salah satunya adalah

diterapkannya penghasilan tidak kena pajak

(PTKP), yang secara rinci di buatkan pembagian

pendapatan (persentase) mulai dari diri wajib

pajak, wajib pajak yang menikah, dan

mempunyai tanggungan dalam keluarga. Untuk

tanggungan wajib pajak diperboleh oleh undang-

undang maksimal 3 orang. Kondisi ini dilihat dari

kualitas undang-undang tentunya, pemerintah

sudah mempunyai perhatian dan itikad baik

untuk membangun masyarakatnya, walaupun

dari segi kuantitas pendapatan minimum masih

cukup rendah.

Sedangkan Timor Leste, penghasilan tidak

kena pajak ini, memang sudah ditentukan, tetapi

belum serinci seperti yang dilakukan oleh

Indonesia. Mengacu pada keadilan yang di

dambakan oleh wajib pajak, maka diperlukan,

melakukan perincian terhadap upah tersebut

agar anggota keluarga yang menjadi subyek pajak

yang diwakili oleh kepala keluarga mendapatkan

bagian guna memenuhi kebutuhannya sesuai

haknya yang telah diatur dalam peraturan

perpajakan.

68��

b. Teori Gaya beli

Teori ini memandang fungsi pemungutan

pajak sebagai suatu cara memanfaatkan gaya beli

dari masyarakat untuk kepentingan negara

dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan

menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam

bentuk pemberian fasilitas sosial, ekonomi,

pertahanan dan keamanan, dengan maksud

untuk memberikan rasa adil, aman dan sejahtera

bagi masyarakat. Teori ini lebih menekankan

pada efeknya yang baik, yaitu pemungutan pajak

untuk terselenggaranya kepentingan masyarakat.

Negara akan dapat memanfaatkan kekuatan

dan kemampuan beli masyarakat untuk

kepentingan negara yang pada akhirnya akan

dikembali atau disalurkan kembali pada

masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat.

Memperhatikan teori gaya beli ini, penulis

berpendapat bahwa, para pengusaha hanya

sebagai sebuah wadah penitipan uang

masyarakat, yang kemudian pengusaha tersebut

harus menyetorkan kepada bank yang ditunjuk

oleh pemerintah. Jika pengusaha yang

bersangkutan tidak menyetorkan pajak terutang

tersebut, maka tentunya dia adalah pelaku

korupsi terhadap keuangan negara.

Asumsi ini berlandaskan pada filosofis bisnis

bahwa, dalam keadaan apapun, para pebisnis

tetap berada pada wilayah aman. Artinya team

manajemen sudah memperhitungkan secara

komprehensip seluruh biaya, keuntungan yang

69��

akan diperoleh dan pajak yang akan di bayar.

Jadi naik turunnya harga barang sudah

termasuk dalam semua kalkulasi itu. Akan tetapi

masyarakat sebagai konsumen terakhir, banyak

yang kurang paham mengenai fluktuasi harga

pasar sumbernya dari mana.

Oleh karena itu, jika pengusaha yang telah

memenuhi syarat menjadi wajip pajak, tidak

melakukan kewajiban membayar pajak, maka itu

dapat diposisikan sebagai pencurian uang

masyarakat.

c. Teori Kewajiban pajak mutlak

Menurut Wolf hukum berbasis kewajiban.49

Tiada hukum tanpa kewajiban yang mendahului

keberadaannya. Hukum berada dan mengalir

dalam kewajibannya. Dengan demikian maka

masyarakat sebagai wajib pajak harus tunduk,

patuh kepada negara, dalam pelaksanann

pemenuhan kewajibannya.

Hal ini sejalan dengan semboyangnya John

F. kennedy,”50 yakni jangan bertanya, apa yang

negara berikan kepadamu, tetapi sadarlah apa

yang sudah kamu berikan kepada negara”.

Makna termenologi ini menganjurkan bahwa

untuk membayar pajak kepada negara dengan

���������������������������������������� �������������������49 Bernard L. Tanya et all, Teori Hukum, Strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi, Genta publishing, Yogyakarta, 2010 hlm 80 50 Zainuddin HM, Golden Words, Kutipan lengkap pikiran dan ucapan terbaik Tokoh-tokoh penting dunia, PT. Tamaprint Indonesia, Jakarta, 2009 hlm 295

70��

tidak mempermasalahkan apa yang menjadi basic

atau dasar bagi negara untuk memungut pajak.

Teori kewajiban pajak mutlak, merupakan

tekanan realistis terhadap wajib pajak. Oleh

karena, aturan perpajakan ini sudah ditetapkan

oleh representative rakyat di Parlemen. Dalam

artian hak rakyat telah didepositokan kepada

Parlemen, yang kemudian memutuskan dan

menentukan kewajiban apa saja yang harus

diikuti oleh rakyat. Irama demokrasi ini

menunjukkan bahwa segala aktivitas, prosedur,

mekanisme yang ada kaitannya dengan pajak

harus dilaksanakan oleh para wajib pajak. Hanya

saja pelaksanaan tersebut dapat disesuaikan

dengan kebutuhan masing-masing negara,

berdasarkan peraturan perpajakan yang benar.

71��

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Indonesia dan Timor Leste 1. Indonesia

Indonesia adalah negara kesatuan yang

berbentuk Republik dengan sistem pemerintahan

presidensil. Penduduk pada negara tersebut adalah ±

237.000.000 jiwa, dibagi dalam 33 propinsi. Sebagai

Negara yang berpenduduk besar dan luas wilayah

yang berbentang dari Sabang sampai Merauke yang

terdiri dari 17.508 pulau, Indonesia memiliki banyak

potensi sumber daya alam yang dapat memberikan

kesejahteraan bagi negaranya. Potensi SDM itu

hingga saat ini masih belum maksimal dieksplorasi

untuk memberikan kesejahteraan kepada warga

negaranya, bahkan sebagian di kuasai oleh

perusahaan asing. Kendati demikian sebagai negara

berkembang, maka yang menjadi prioritas adalah,

mengakselerasi pembangunan pada semua lini dan

bidang, melalui program perencanaan, yang dikenal

dengan rencana pembangunan, jangka pendek,

jangka menengah dan jangka panjang. Untuk

menyukseskan pembangunan tersebut tidak terlepas

pula dengan strategi perencanaan yang di sebut ”Top

down planning and Bottom up planning, dengan

berpijak pada Koordinasi Integrasi Sinkronisasi dan

Simplikasi (KISS) sebagai wadah untuk

mempertemukan kepentingan masyarakat dan

pemerintah. Kaitannya dengan pelaksanaan

72��

pembangunan tersebut, tentunya membutuhkan

dana yang tidak sedikit. Salah satu sumber dana

yang diandalkan, tanpa membebani utang pada

negara di kemudian hari adalah penerimaan dari

sektor pajak.

Hal ini, sejalan dengan teori pembangunan

oleh Safri Nurmantu menyatakan,51 untuk Indonesia

justifikasi yang paling tepat adalah pembangunan,

yaitu pajak dipungut oleh negara untuk

pembangunan. Pembangunan merupakan pengertian

tentang tujuan suatu negara, yaitu masyarakat yang

adil, makmur, sejahtera disemua bidang kehidupan.

Untuk mencapai tujuan negara tersebut,52 sumber

keuangan negara yang berasal dari rakyat melalui

pungutan pajak dan/atau dari hasil kekayaan alam

(natural resources) yang terdapat di dalam negara

tersebut merupakan sumber keuangan negara yang

paling aman posisinya bila dibandingkan dengan

sumber keuangan negara yang berasal dari pinjaman

luar negeri.

Dengan memahami lalu lintas keuangan

negara, satu sisi Negara memungut pajak, kepada

rakyat dan sisi lain negara mendesain agenda

pembangunan untuk kepentingan rakyat.53 Uang

rakyat berupa pajak tidak hanya diperuntukkan bagi

kepentingan pengeluaran pemerintah semata-mata,

tetapi juga dialokasikan dalam proyek

���������������������������������������� �������������������51 Safri Nurmantu (dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu),Op. Cit. hlm 52 52 Edi Slamet Irianto, Pajak Negara dan Demokrasi, konsep dan implementasinya di Indonesia, Laks Bang Mediatama, Yogyakarta, 2009 hlm 62 53 Loc. Cit hlm 62�

73��

pembangunan. Dalam konteks ini pajak sebagai

sarana demokratisasi bisa diwujudkan apabila

dimaknai sebagai sarana kontrak politik antara

rakyat dan negara.Pajak harus mendorong

terciptanya kesejahteraan umum warga negara

karena misi utama pajak adalah membangun basis

kesejahteraan rakyat, pemerataan ekonomi, dan

keseimbangan sosial. Sekilas gambaran di atas,

penulis kaitkan dengan pembangunan, oleh karena

penerimaan dari sektor perpajakan di Indonesia

sebagian memang dialokasikan untuk kepentingan

termaksud.

2. Timor Leste Timor Leste adalah Negara kesatuan, yang

berbentuk Republik, yang baru merdeka pada

tanggal 20 Mei 2002, melalui proses referendum

pada 30 Agustus 1999. Sistem pemerintahan yang

dianut adalah parlementer. Jumlah penduduk

sebanyak 1.162.000 jiwa, tersebar pada 13

kabupaten, dan luas wilayah 14.906 km². Hirarki

pemerintahan di bagi menjadi 4 region (setingkat

propinsi), dibagi lagi menjadi 13 distrik,54 kemudian

di bagi menjadi 66 kecamatan. Sebagai Negara baru

yang serba kekurangan, maka langkah utama yang

harus dilakukan adalah mempercepat

pembangunan pada semua bidang yang ada. Ini

���������������������������������������� �������������������54 Region I meliputi, Kabupaten Baucau, Viqueque dan Lospalos; Region II meliputi, kabupaten Manatuto, Same Aileu, Dili; Region III meliputi Kabupaten Ainaro, Ermera, Liquisa, Bobonaro dan Kovalima; dan Region IV meiputi kabupaten Oekusi.

74��

menjadi tugas mulia bagi pemerintah dalam

menentukan kebijakan, terutama dalam bidang

perpajakan, sebagai salah satu sumber keuangan

negara, yang dapat diandalkan.

Konsekuensi dari kebutuhan yang urgen itu

maka sangat diharapkan partisipasi masyarakat

dalam proses kebijakan perpajakan menjadi salah

satu indikator yang di kedepankan dengan dua

alasan;55 (1) dalam pemerintahan yang demokratis

selalu terancang bangun mekanisme konsensus dan

harmoni agar bisa memberikan ruang kepada

masyarakat bagi proses kerjasama termaksud; (2)

Pemerintah yang demokratis tidak hanya

memberikan ruang kepada mayoritas, melainkan

juga diberi ruang yang sama kepada yang minoritas.

Konsep demokrasi yang dikonstruksi oleh Timor

Leste adalah, upaya semaksimal mungkin untuk

menghindari diskriminasi, terhadap agama, ras,

suku, etnis dan lain-lainnya. Dan lebih

mengedepankan martabat manusia untuk menjalin

hubungan kerjasama dalam menciptakan ke

harmonisan dan memberikan kesempatan yang

sama pada semua warga negara yang ada sesuai

dengan amanat konstitusi RDTL.

Gambaran umum diatas, menunjukkan bahwa

ditinjau dari segi hukum internasional, kedua

negara mempunyai kedudukan yang sama yaitu,

disebut Negara Timor Leste dan negara Indonesia.

Namun dari segi jumlah penduduk, luas wilayah

���������������������������������������� �������������������55 Edi Slamet Irianto, Op. Cit hlm 64

75��

serta kekayaan alam yang dikandung oleh kedua

negara adalah sangat jauh berbeda. Perbedaan

demikian itulah akan dijadikan indikator bagi

pemerintahan masing-masing negara untuk

menyusun undang-undangnya sesuai dengan

tuntutan atau kebutuhan termaksud.

Atas dasar perbedaan tersebut, maka

Indonesia akan lebih bekerja keras untuk

membangun pembangunan yang tersebar, baik

pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik.

Begitupun Timor Leste, meskipun wilayahnya kecil

dan jumlah penduduk yang sedikit, tidak dalam arti

harus bersantai-santai untuk membangun agar

percepatan pembangunan tersebut dapat berjalan

dengan baik sesuai dengan perkembangan yang ada

saat ini.

B. Landasan Hukum Berbicara landasan hukum, merupakan upaya

untuk memberikan warna demokrasi dalam sistem

perpajakan nasional, yakni upaya pemerintah dari

waktu ke waktu melakukan perubahan terhadap UU

PPh pada kedua negara. Maksud perubahan tersebut,

adalah menuju pada suatu penyempurnaan. Oleh

karena secara teoritik perpajakan merupakan lahan

yang rawan konflik secara horizontal, yaitu terdapat

dua kutub kepentingan yang berlawanan. Kutub

pertama adalah kepentingan pemerintah yang

menghendaki penerimaan pajak yang sebesar-

besarnya, dan kutub kedua adalah kepentingan

76��

masyarakat pembayar pajak yang menghendaki untuk

membayar pajak yang sekecil-kecilnya.

Mencari titik sentral untuk menyatukan dua

kepentingan itu, maka bermuara pada undang-undang

pajak penghasilan beserta perubahannya, baik di Timor

Leste maupun di Indonesia. Melalui landasan hukum

tersebut maka dijadikan pijakan bagi pemerintah

dalam melakukan pemungutan pajak terhadap

masyarakat sebagai wajib pajak pada masing-masing

negara. Disampin itu sistem perpajakan itu didesain

sesuai dengan kebutuhan yang ada agar bisa merespon

dan seirama dengan perkembangan perekonomian

nasional maupun bisa bersaing secara mendunia.

Berikut uraian UU PPh kedua negara :

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia Lahirnya undang-undang pajak penghasilan

ini, di dasarkan pada pasal 23 A UUD 1945 yang

menyebutkan bahwa: Pajak dan pemungutan lain

yang bersifat memaksa untuk keperluan negara di

atur dengan undang-undang.56 Betapa caranya

rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana

di dapatnya belanja buat hidup, harus ditetapkan

oleh rakyat itu sendiri dengan perantaraan Dewan

Perwakilannya. Rakyat menentukan nasibnya

sendiri, karena itu juga cara hidupnya. Oleh karena

penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk

menentukan nasibnya sendiri, maka segala

tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat,

���������������������������������������� �������������������56 Mohammad Zain, Op.Cit hlm 16

77��

seperti pajak dan lainnya, harus ditetapkan dengan

undang-undang dengan persetujuan Parlemen.57

Menurut Tri Budiono pemungutan pajak tidak

hanya di dasarkan pada pasal 23A tersebut,

melainkan lebih jauh mendasar dan lebih bersifat

filosofis dapat di mulai dari hakekat dari undang-

undang itu sendiri. Undang-undang merupakan

produk lembaga legislatif bersama-sama dengan

eksekutif. Dengan adanya persetujuan dari wakil

rakyat, maka diasumsikan memberikan

persetujuan terhadap apa yang di atur dalam

undang-undang tersebut. Persetujuan wakil rakyat

menjadi dasar legitimasi rakyat harus bersedia

membayar pajak karena mereka telah memberikan

persetujuan terhadap pemungutan itu.

Supaya sistem pajak penghasilan, lebih

mengarah pada efektifitas dan efisiensi dalam

memberi pelayanan kepada masyarakat sebagai

wajib pajak, maka diperlukan perubahan undang-

undang pajak penghasilan itu sendiri. Seperti telah

di ketahui bahwa, UU PPh Indonesia telah

mengalami 4 kali perubahan, yaitu; 1) undang-

undang No. 7 tahun 1983 tentang penghasilan; 2)

undang-undang No. 10 Tahun 1994 tentang pajak

penghasilan; 3) undang-undang pajak penghasilan

nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak Penghasilan;

4) undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang

pajak penghasilan.

���������������������������������������� �������������������57 Tri Budiono, Op.Cit hlm 9�

78��

Tujuan utama dari pada perubahan ini adalah

untuk mengamankan penerimaan negara,

memberikan pelayanan yang netral, adil dan

sederhana serta mengacu kepada penyempurnaan

terhadap undang-undang pajak penghasilan itu

sendiri.

2. Undang-Undang Pajak Penghasilan Timor Leste Aturan pengenaan pajak terhadap masyarakat

sebagai wajib pajak telah di atur dalam pasal 144

UUD RDTL, yang menyebutkan bahwa : 1) negara

harus menetapkan suatu sistem perpajakan yang

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keuangan

negara serta pembagian penghasilan dan kekayaan

negara secara adil; 2) Sistem perpajakan akan

ditetapkan dengan undang-undang yang

menentukan kewajiban membayar pajak,

keuntungan yang di dapat dari pajak dan jaminan

bagi para wajib pajak. Berpijak pada pada pasal

144 tersebut, maka lahirlah undang-undang

perpajakan yang digunakan oleh Timor Leste

adalah undang-undang No. 18 Tahun 2000 tentang

sistem perpajakan Timor Leste, yang telah di ubah

menjadi undang-undang No. 8 Tahun 2008 tentang

pajak dan Pabean.Tujuan utama perubahan

tersebut sebagaimana tertuang dalam bagian

menimbang, menyebutkan bahwa : memberikan

kenetralan, keadilan, kesederhanaan serta lebih

memberikan prioritas kepada pajak non migas.

Memperhatikan tujuan perubahan undang-

undang pajak penghasilan, sebagaimana tertera

79��

dalam perubahan terakhir, baik dalam UU PPh

Indonesia maupun UU PPh Timor Leste adalah

sama, yakni mengarah pada keadilan, kenetralan,

transparansi dan penyederhanaan, akan tetapi

terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Berikut

penulis akan menguraikan perbedaan termaksud.

Untuk menjelaskan keadilan penulis akan

menggunakan “Teori Gaya pikul”58. Pada

prinsipnya bahwa keadilan dan kebenaran negara

dalam memungut pajak dari warganya di dasarkan

pada kemampuan dan kekuatan setiap pribadi

masyarakatnya. Kemampuan pribadi membayar

pajak merupakan kemampuan dan kekuatan untuk

memperoleh penghasilan, harta kekayaan dan

konsumsi dengan tujuan dari itu adalah dapat

menghidupi diri sendiri dan kemampuan untuk

memikul beban kehidupan lainnya.

Terhadap ajaran teori ini penulis berpendapat

bahwa Indonesia telah menerapkan kepada wajib

pajak dengan tidak mengenakan pajak penghasilan

atas seluruh penghasilan brutonya. Tetapi, pajak

dikenakan atas penghasilan kena Pajak (PKP) atau

dengan kata lain dapat dikenakan pada

penghasilan netto fiscal, yakni penghasilan bruto

dikurangi dengan biaya-biaya yang di perkenankan

oleh UU PPh itu sendiri. Salah satu contoh nyata

dalam memberikan makna ganda kepada keadilan

pada area pajak penghasilan adalah, perbedaan

tarif pajak. Berdasarkan UU PPh penghasilan

���������������������������������������� �������������������58 Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, Op.Cit hlm 51

80��

Indonesia, tarif yang adil adalah tarif progresif, yang

diterapkan secara berbeda kepada wajib pajak

perorangan dan wajib pajak badan. Ini kita lihat

sangat jelas, dan tidak menimbulkan diskriminasi.

Sedangkan Timor Leste menginterpretasikan

keadilan dengan menerapkan tarif ganda, yaitu tarif

progresif dan tarif proporsional.

Dicermati lebih jauh tarif ganda itu sendiri

sudah mengandung makna diskriminasi, karena

kedua tarif ini mengandung makna yang berbeda

yakni tarif yang persentasenya tunggal

(proporsional), dan tarif yang persentasenya

meningkat (progresif). Keadilan terutama

mengarahkan kepada pengalokasian beban pajak

pada berbagai golongan masyarakat harus

mencerminkan keadilan. Ada dua kriteria yang

lazim digunakan untuk melihat cerminan aspek

keadilan, antara lain; 1) kemampuan membayar

dari wajib pajak (ability to pay). Kriteria sinkron

dengan tarif progresif; 2) Prinsip benefit, yaitu

benefit yang diperoleh wajib pajak dari jasa-jasa

public yang diberikan oleh pemerintah (cocok

diterapkan pada retribusi).Sedangkan mengenai

kenetralan dan transparansi pada prinsipnya

adalah sama, yakni tarif di berlakukan tanpa

menimbulkan perbedaan. Untuk transparansi,

adalah merupakan proses keterhubungan antara

fiscus dan wajib pajak adalah terbuka, menyangkut

segala hal yang relevan dengan aktivitas hak dan

kewajiban wajib pajak dan fiscus.

81��

Pada tujuan perubahan yang bersifat

penyederhanaan adalah merupakan pertimbangan

dengan karakteristik membentuk suatu sistem

perpajakn yang baik. Akan tetapi sederhana tidak

di maknai sebagai celah untuk mengabaikan UU

PPh yang ada, melainkan hendaknya menjaga

ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut

agar perbedaan yang terjadi antara kepentingan

sosial dan kepentingan ekonomi berada dalam

posisi yang paling minim.

Sederhana juga berkontribusi dalam

mengembangkan keadilan dalam perpajakan,

karena memungkinkan para wajib pajak semuanya

sama, baik itu wajib pajak yang kapasitas

pendapatannya rendah maupun yang berkapasitas.

Jadi asas sederhana disini, berarti bahwa aturan-

aturan pajak harus disederhanakan sehingga

mudah dimengerti baik fiscus, maupun oleh wajib

pajak, oleh karena jika tidak disederhanakan akan

menimbulkan tafsiran ganda, yang akan

berdampak pada penghindaran pajak.

Pada prinsipnya perubahan undang-undang

pajak penghasilan, baik di Timor Leste maupun di

Indonesia, adalah bisa di amati melalui kebutuhan

dan tuntutan, masing-masing negara. Hakekat

perubahan undang-undang pajak penghasilan di

Indonesia berawal dari tahun 1983, dimana

minyak bumi dan gas alam sebagai sumber

penerimaan andalan negara harganya turun sangat

drastis. Keadaan ini merupakan ancaman serius

terhadap anggaran pembangunan dan pengeluaran

82��

pemerintah yang lainnya dalam pelayanan sektor

publik.

Sebagai respon positif terhadap kondisi real

itu, pemerintah segera mengambil kebijakan

dengan melakukan reposisi andalan dari minyak

bumi dan gas alam menjadi dari pajak. Untuk

mendukung reposisi ini maka dilakukan berbagai

langkah perubahan pada sektor pajak, terutama

melakukan reformasi perpajakan.Tujuan utama

perubahan UU PPh Indonesia adalah untuk; 1)

mengamankan dan meningkatkan penerimaan

negara; 2) mewujudkan sistem perpajakan yang

netral, sederhana, stabil dan lebih memberikan

keadilan dan kepastian hukum serta transparansi;

3) lebih memberikan kemudahan dan tanggung

jawab kepada wajib pajak melalui self assessment

system.

Sedangkan amandemen UU pajak penghasilan

di Timor Leste, mempunyai tiga hal penting antara

lain : 1) lebih mengedepankan keadilan dan

konsensus antara masyarakat sebagai wajib pajak

dan pemerintah melalui Parlemen Nasional; 2)

Memberikan keringanan beban fiscal kepada area

pajak non migas, melalui penurunan tarif dan

penghapusan tarif pajak; dan 3) memprioritaskan

sistem kenetralan pajak.

Jadi dapat ditegaskan bahwa pada dasarnya

Indonesia sudah sempurna menjalankan instruksi

undang-undang perpajakannya dengan baik,

melalui implementasinya. Sementara Timor Leste

masih terjadi tumpang tindih antara substansi

83��

undang-undang pajak penghasilan dan

implementasinya. Kondisi ini terjadi karena faktor

kurangnya SDM di Timor Leste yang ahli dalam

bidang perpajakan.

C. Tata Cara Pemungutan Pajak Tata cara pemungutan pajak terdiri dari stelsel

pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan

pajak59.

1. Stelsel Pajak Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan

tiga stelsel, yaitu stelsel nyata, stelsel anggap, dan

stelsel campuran.

a. Stelsel Nyata (stelsel riil)

Stelsel ini di dasarkan pada obyek yang

sesungguhnya terjadi (untuk pajak penghasilan

maka obyeknya adalah penghasilan). Oleh karena

itu, pemungutan pajaknya baru dilakukan pada

akhir tahun pajak, yaitu setelah semua

penghasilan sesungguhnya dalam satu tahun

pajak diketahui. Dari pengertian stelsel nyata,

penulis berpendapat bahwa, pajak penghasilan

tidak hanya dapat diketahui pada akhir tahun,

melainkan melalui penghasilan setiap bulan

sudah bisa di dikenakan pajak dan dikreditkan

pada akhir tahun pajak.

���������������������������������������� �������������������59 Widi Widodo dan Dedy Djefris, Tax Payaer’s Right, Affabet, Bandung, 2008 hlm 33

84��

b. Stelsel Anggapan (fictive stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu

anggapan yang di atur oleh undang-undang.

Misalnya pendapatan suatu tahun di anggap

sama dengan penghasilan tahun sebelumnya

sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun

juga dianggap sama dengan pajak yang terutang

tahun sebelumnya. Kelebihan stelsel ini adalah

pajak dapat dibayar pada tahun berjalan, tanpa

harus menunggu sampai akhir suatu tahun

pajak, misalnya pembayaran pajak di lakukan

pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan

yang tinggi atau mungkin dapat diangsur dalam

tahun berjalan. Kekurangnnya adalah pajak yang

dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang

sesungguhnya, sehingga penentuan pajak

menjadi tidak akurat.

c. Stelsel Campuran

Pada stelsel ini pengenaan pajak di dasarkan

pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel

anggapan. Artinya pada awal suatu tahun pajak,

besarnya pajak dihitung berdasarkan anggapan,

kemudian pada akhir tahun besarnya pajak di

hitung berdasarkan pada keadaan yang

sesungguhnya. Stelsel ini jika wajib pajak kurang

bayar maka harus membayar lagi kekurangannya

(pajak terutang), akan tetapi ada lebih bayar

maka diminta restitusi atau kompensasi.

85��

Dari uraian di atas dapat dipastikan, baik di

Timor Leste maupun di Indonesia menggunakan

stelsel anggapan dan stelsel nyata. Hal ini dapat di

atur dalam UU PPh masing-masing negara. Di Timor

Leste stelsel campuran ini diatur dalam pasal 64

ayat (4) UU PPh No. 8 tahun 2008, yang

menyebutkan bahwa : “angsuran pajak penghasilan

yang dibayar seorang wajib pajak dalam suatu tahun

pajak harus dikreditkan terhadap kewajiban pajak

penghasilan wajib pajak untuk tahun tersebut”.

Besarnya angsuran pajak penghasilan tersebut

adalah 0.5%, dari penghasilan kotor setiap bulan.

Secara administrasi telah dibagi menjadi wajib pajak

yang penghasilan kotor pertahun US $ 1,000,000.-

ke atas dikategorikan sebagai wajib pajak besar,

yang pembayaran angsurannya dilakukan setiap

tanggal 15 bulan berikutnya. Sedangkan wajib pajak

yang penghasilan kotornya pertahun dibawah US $

1,000,000.- dikategorikan sebagai wajib pajak kecil,

yang pembayaran angsurannya diakomulasikan

setiap triwulan.

Pembayaran angsuran tersebut dapat

dikalkulasikan kembali pada akhir tahun pajak,

sebagai pembetulan atau koreksi terhadap angsuran

termaksud. Jika terjadi kelebihan bayar (over

payment) dapat dikompensasikan, baik secara

vertikal maupun secara horizontal. Akan tetapi jika

terjadi kekurangan bayar (under payment) maka

merupakan hutang pajak yang harus di bayar oleh

wajib pajak. Untuk pajak yang dikreditkan pada

akhir tahun, ada dua cara yang digunakan oleh

86��

Timor Leste, yang dikatakan istimewa. Dikatakan

mempunyai hak istimewa karena, ada kebebasan

memilih jumlah penghasilan yang lebih besar yang

dilaporkan oleh wajib pajak pada akhir tahun.

Contohnya pada akhir tahun wajib pajak melaporkan

penghasilannya kepada kantor pajak, jika jumlahnya

lebih besar daripada angsuran setiap bulan, berarti

wajib pajak tersebut dimintakan untuk membayar

tambahan. Jika terjadi kelebihan bayar, tentunya

kompensasi dan terjadi kerugian, maka akan di

bawa ke tahun berikutnya.

Sedang di Indonesia stelsel campuran ini salah

satunya di atur dalam pasal 25 ayat (1) yang

menyebutkan besarnya angsuran pajak dalam tahun

pajak berjalan yang harus di bayar sendiri oleh wajib

pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak

penghasilan yang terutang menurut surat

pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun

pajak yang di kurangi dengan : 1) Pajak penghasilan

yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal

21, dan pasal 23 serta pajak penghasilan yang

dipungut sebagaimana dalam pasal 22.

Artinya angsuran pembayaran yang dilakukan

setiap bulan oleh wajib pajak akan dikreditkan atau

memperhitungkan kembali pada akhir tahun.

Pada stelsel ini, yang menjadi perbedaan di

Timor Leste dan Indonesia antara lain : 1) untuk

stelsel anggapan di Indonesia dapat diterapkan pada

pajak PBB, sedangkan Timor Leste pajak PBB belum

ada.

87��

Sedangkan persamaanya terletak pada ; 1)

angsuran setiap bulan merupakan pajak fiktif yang

dikreditkan pada akhir tahun; 2) Waktu terakhir

laporan SPT tahun pajak jatuh bulan ketiga tahun

pajak berikutnya (tanggal 31 Maret); 3) Laporan

akhir tahun pajak merupakan koreksi terhadap

pembayaran di muka/angsuran setiap bulan.

Jadi konklusinya adalah stelsel fiksi dikoreksi

dengan stelsel riil ini, yang kemudian diberi nama

stelsel camupran, merupakan suatu sarana yang

dapat menghilangkan kelemahan dari stelsel fiksi.

2. Asas Pengenaan Pajak Terdapat tiga asas pengenaan pajak yaitu asas

domisili, asas sumber dan asas kebangsaan. Ketiga

asas ini dapat diuraian berikut :

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak

mengenakan atas pajak seluruh penghasilan wajib

pajak bertempat tinggal diwilayahnya, baik dari

dalam negeri maupun dari luar negeri. Setiap

wajib pajak yang berdomisili dalam negeri (wajib

pajak dalam negeri) di kenakan pajak atas seluruh

penghasilan yang diperoleh dari dalam dan luar

negeri.

b. Asas sumber (Sources Income)

Pada asas ini negara berhak mengenakan

pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayah

tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

88��

Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari

negara sumber dikenakan pajak atas penghasilan

yang diperolehnya.

c. Asas kebangsaan (Nasionality)

Pada asas ini yang menjadi landasan

pengenaan adalah status kewarganegaraan dari

orang atau badan yang memperoleh penghasilan.

Sistem pengenaan pajak berdasarkan asas

nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas

worldwide income.

Di Indonesia asas domisili dan asas

kebangsaan di atur dalam pasal 2 UU PPh No. 36 Th.

2008. Kriteria yang dijadikan,60 landasan

kewenangan negara untuk mengenakan pajak

adalah status subyek yang akan dikenakan pajak,

tanpa memperhatikan yang bersangkutan berstatus

sebagai penduduk (asas domisili) atau berstatus

sebagai warga negara (asas kebangsaan). Yang

penting pada kedua asas ini adalah subyek

pajaknya, baik subyek pajak dalam negeri maupun

subyek pajak luar negeri dapat dikenakan pajak

(worldwide income). Sementara asas sumber di atur

dalam pasal 4 UU PPh No. 36 Th. 2008. Pada asas

sumber yang menjadi landasannya adalah61 status

obyeknya, yaitu apakah obyek yang akan dikenakan

pajak bersumber dari negara itu atau tidak. Jadi

asas sumber ini ruang lingkupnya terbatas pada ���������������������������������������� �������������������60 Tri Budiono, Op.Cit. hlm 21 61 Loc. Cit hlm 21�

89��

penghasilan yang diterima atau diperoleh dari

sumber yang ada pada negara yang bersangkutan.

Negara yang memberi/menyediakan pekerjaan yang

berhak memotong dan memungut pajak penghasilan

wajib pajak.

Sedangkan di Timor Leste asas domisili dan

asas kebangsaan di atur dalam pasal 27 ayat (1) UU

PPh No. 8 tahun 2008, menyebutkan yang disebut

wajib pajak adalah;1) orang perorangan; 2) warisan

yang belum terbagi; dan 3) badan. Kemudian subyek

pajak, menurut domisilinya dibedakan menjadi

subyek pajak luar negeri dan subyek pajak dalam

negeri. Kriteria yang dijadikan dasar pengenaan

pajak adalah status subyek pajak, tanpa

memperhatikan obyeknya. Dengan demikian maka

yang dipentingkan disini adalah subyek pajak yang

menjadi titik tolak pengenaan pajak. Asas sumber

(Source income) di atur dalam pasal 28 UU PPh No. 8

tahun 2008. Dimana akan dikenakan pajak atas

suatu penghasilan yang diterima atau diperolah,

baik oleh orang perorangan maupun oleh badan,

apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu

diperoleh oleh orang perorangan atau badan yang

bersangkutan dari sumber yang ada di negara itu.

Misalnya para konsultan, tenaga ahli dan tenaga

kerja asing yang bekerja di Timor Leste, maka

penghasilan yang diterima di Timor Leste akan

dikenakan pajak sesuai dengan peraturan

perpajakan yang berlaku.

Perbedaan yang ditemukan dalam asas

pengenaan pajak di Timor Leste dan Indonesia

90��

adalah berdasarkan prinsip worldwide income.

Maksudnya di Indonesia worldwide income dalam

artian wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak

penghasilan, baik obyek pajak dalam negeri

maupun obyek pajak yang ada di luar negeri.

Sedangkan Timor Leste tidak menganut prinsip

worldwide income, karena wajib pajak dalam negeri

dikenakan pajak penghasilan hanya atas hasil dari

obyek yang ada dalam negeri. Semenetara

persamaan terletak pada asas sumber (source

income).

3. Sistem Pengenaan Pajak Pada sub sistem ini, akan berpijak pada

reformasi yang berangkat dari perubahan official

assessment ke self assessment system. Pada self

assessment system, wajib pajak mempunyai posisi

ganda, yaitu sebagai obyek pajak sekaligus sebagai

subyek pajak, yang justru aktif. Ini mengandung

maksud bahwa setiap wajib pajak diberi tanggung

jawab untuk menghitung, menyetor dan melaporkan

sendiri pajak terutang dalam satu tahun pajak.

Berikut uraian tiga sistem pemungutan pajak

tersebut.

a. Official assessment system

Adalah suatu sistem pemungutan pajak

yang memberikan wewenang kepada pemerintah

(fiscus) untuk besarnya pajak terutang oleh wajib

pajak; Ciri-cirinya antara lain : a) fiscus

berwewenang untuk menentukan bearnya utang

91��

pajak; b) wajib ajak bersifat pasif; c) utang pajak

timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan

oleh oleh fiscus.

b. Self assessment system

Arti kata Self assessment system,62 adalah

menghitung dan menetapkan sendiri besarnya

pajak yang terutang, dan membayar pajak

tersebut sebelum memasukkan SPT. Dengan

sistem pemungutan pajak yang wewenang

kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri

besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya antara

lain ; a) bahwa pemungutan pajak merupakan

pengabdian dan peran serta wajib pajak untukl

secara langsung dan bersama-sama

melaksanakan kewajiban perpajakan; b)

Tanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan

pajak, sebagai pencerminan kewajiban dibidang

perpajakan berada pada anggota masyarakat

wajib pajak sendiri. Sedangkan pemerintah

hanya berkewajiban melakukan pembinaan,

pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan

kewajiban wajib pajak sesuai dengan peraturan

yang ada; c) Wajib pajak diberi kepercayaan

untuk dapat melaksanakan kewajibannya secara

aktif dengan menghitung, memperhitungkan,

membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang

terutang secara teratur kepada kantor pajak.

���������������������������������������� �������������������62 Rachmad Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan, PT Refika Aditama, Bandung, 1998, hlm 13

92��

Selain ciri-ciri tersebut, self assessment

masih mengandung hal yang penting, yang

diharapkan dipatuhi oleh wajib pajak antara lain;

1) Kesadaran pada wajib pajak; 2) Kejujuran

wajib Pajak; 3) Wajib pajak mempunyai hasrat

untuk membayar pajak; dan 4) Disiplin wajib

pajak terhadap pelaksanaan peraturan pajak.

Apabila wajib pajak sudah patuh memnuhi 4

syarat tersebut, maka pelaksanaan kewajiban

pemenuhan pajak otomatis baik.

c. Withholding system

Sistem pemungutan ini, memberikan

wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang

oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan

undang-undang yang berlaku. Sistem ini

bedakan menjadi dua antara lain;

1) sistem pemotongan, yaitu suatu sistem yang

diterapkan pada pemajakan PPh63 pasal 21,

PPh pasal 26 dan PPh pasal 23 UU PPh No. 36

tahun 2008;

���������������������������������������� �������������������63 Pasal 21 mengatur tentang wewenang pemotong pajak, dalam kapasitas sebagai pemberi kerja yang, tdd orang pribadi, badan yang melakukan pembayaran kepada subyek pajak dalam negeri; pasal 23 mengatur tentang wewenang pemotong pajak wajib pajak dalam negeri atau BUT 15% dan 2% terhadap dividen, bunga, royalty, sewa, hadiah bonus dan lain-lain; pasal 26 mengatur tentang wewenang pemotong pajak wajib pajak luar negri 20 % dari bruto terhadap dividen, bunga, royalty, hadiah penghargaan dan bonus.

93��

2) sistem pemungutan, yaitu suatu sistem yang

diterapkan pada PPh pasal 22. Obyek

pemungutan PPh pasal 22 adalah64;

a) Pembelian barang oleh pemerintah pusat

dan daerah;

b) Impor barang;

c) Pembelian barang yang tergolong mewah.

Tujuan pengenaan PPh pasal 22 ini melalui

pemerintah yaitu pembelian APBN/APDB

oleh pendaharawan dan impor barang

melalui pengawasan direktorat bea cukai.

Yang berwenang memungut pajak adalah;

1) bendahara pemerintah, baik pusat

maupun daerah, serta instansi-

instansi yang ada; dan

2) badan tertentu berkenaan dengan

kegiatan impor, seperti produksi

semen dan otomotif.

Pemungutan pajak dilaksanakan oleh

pemungut Pajak atas nama wajib pajak ke bank

persepsi atau kantor pos dengan cara penyetoran

menggunkan formulir surat setoran pajak (SSP)

yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajak.

Manfaat withholding tax system, antara lain:

1. Dapat meningkatkan kepatuhan secara

sukarela karena pembayar secara tidak

langsung telah membayar pajaknya;

2. Pengumpulan pajak secara otomatis, bagi

pemerintah tanpa mengeluarkan biaya; ���������������������������������������� �������������������64 Rudi Suharto dan Rirawan B. Ilyas, Ensiklopedia perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, 2010, hlm 224�

94��

3. Merupakan penerapan prinsip convenience of

tax system;

4. Meningkatkan penerimaan pajak

(optimalisasikan perluasan obyek pajak)

Setelah terjadi reformasi perpajakan

nasional (tax reform), sejak tahun 1983

merupakan moment berakhirnya masa

berlakunya official assessment system di

Indonesia, karena dinilai tidak sesuai lagi dengan

perkembangan perekonomian nsaional. Sebagai

gantinya adalah self assessment system, yang

dalam implementasinya dilaksanakan bersama-

sama dengan withholding system. Mengenai

sistem tersebut penulis ingin menyatakan bahwa

tidak ada satu pasal pun, baik dalam UU PPh

Indonesia maupun UU PPh Timor Leste yang

secara spesifik menjelaskan tentang self

assessment system tersebut. Dengan demikian

untuk menjelaskan asal muasal self assessment

system dapat dilihat melalui wewenang dari

fiskus yang aktif berdasarkan official assessment

system bergeser menjadi wewenang pasif

berdasarkan self assessment system. Artinya

setelah terjadi tax reform wewenang aktif sudah

bergeser ke tangan wajib pajak berdasarkan self

assessment system. Berawal dari perubahan

pertama UU PPh tahun 1983 hingga saat ini

Indonesia menggunakan self assessment system,

sebagai suatu sistem yang sangat cocok dalam

pemungutan pajak.

95��

Sementara sistem tersebut digunakan di

Timor Leste, didasarkan pada Regulasi United

Nation Transition Administration East Timor

(UNTAET) No. 1 tahun 1999, yang memberikan

wewenang sepenuhnya kepada UNTAET untuk

mempersiapkan segala sesuatunya menuju pada

kemerdekaan total Timor Leste. Seirama dengan

rangkaian proses tersebut, maka UNTAET dapat

menerapkan asas konkordansi di Timor Leste,

pada bidang perpajakan, dengan menggunakan

self assessment system dalam pemungutan

pajak.

Pada sistem pemungutan pajak itu terdapat

perbedaan dan persamaan antara Timor Leste

dan Indonesia seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2 Perbedaan dan persamaan sistem pemungutan

antara Timor Leste dan Indonesia

Perbedaan

Indikator Indonesia Timor Leste

Kesadaran

internal WP

Lebih baik karena

pemahaman WP

tentang pajak

cukup memadai

terhadap aturan

pajak

masih butuh waktu

untuk membina, &

mensosialisasikan

aturan pajak kpd WP

UU PPh Sangat lengkap

dan terinci,

sehingga

membatasi ruang

penafsiran yang

bersifat merugikan penerimaan negara

Sangat abstrak dan

tidak rinci, sehingga

cukup mengundang

penafsiran yang

bersifat penghindaran

pajak

96��

Capacity

building

Lebih efektif,

melalui

pendidikan formal

dan informal

Masih dalam tahap

pendidikan informal

(pelatihan)

Team

accounting

dan hukum

Jauh lebih handal,

sehingga mudah

mendeteksi,

pembukuan dan

laporan WP

Perlu ditingkatkan,

agar kedepan bisa

memberi respon yang

positif pada sistem

tersebut.

Jasa

Konsultan

Tersedia untuk

memberikan

pelayanan kepada

WP

Masih sangat terbatas,

baik kualitas maupun

kuantitas

Persamaan

Indikator Indonesia dan Timor Leste

Wewenang

Wajib pajak

Mutlak ditangan wajib pajak dalam

pemenuhan kewajibannya, mulai dari

menghitung, memperhitungkan, menyetor

dan melaporkan pada kantor pajak

Wewenang

Fikus

Membina, mengawasi, mengsosialisakan

informasi yang kaitan dengan aturan-aturan

baru dan memberi pelayanan yang lebih

prima

Sarana

informasi

Melalui workshop, website, majalah, brosur,

telpon, radio dan tv.

Sistem

pemungutan

pajak

Self assessment system dan withholding

system, disamping official assessment

system secara praktek masih digunakan

pada saat pemeriksa (auditor) melakukan

pemeriksaan terhadap laporan wajib pajak

dan menentukan hasilnya sesuai dengan

hasil temuannya.

Pemungut

pajak

Dilakukan oleh bendahara pemerintah,

badan tertentu, BUMN dan BI

97��

Penyetoran

pemungutan

pajak

Melalui bank persepsi atau kantor pos,

dengan menggunkan surat setoran pajak

(SSP)

Pemenuhan

kewajiban

Wajib pajak harus mengeluarkan uang

untuk membayar konsultan pajak.

Selain perbedaan dan persamaan itu,

penulis akan menguraikan pula kelebihan dan

kekurangannya sistem tersebut antara lain :

1) kelebihannya di Indonesia yakni ; (a)

memberikan wewenang penuh kepada wajib

pajak untuk melakukan pemenuhan

kewajibannya; (b) membatasi wewenang fiskus

yaitu hanya pada tahap pengawasan dan

pembinaan; (c) diberikan kepercayaan oleh UU

kepada pihak ketiga (bukan wajib pajak dan

bukan fiskus) untuk memotong dan

memungut pajak; (d) pemerintah tidak

mengeluarkan biaya untuk melakukan

pemungutan pajak; (e) UU PPh sangat lengkap

sehingga mempermudah wajib pajak maupun

fiskus dalam melaksanakan kewajibannya

masing-masing ;

2) kelebihannya di Timor Leste adalah sama

dengan point a, b, c dan d yang

diimplementasikan oleh Indonesia.

3) kekurangannya di Indonesia adalah; (a)

pengawasan kurang ketat sehingga terjadi

kolusi dan korupsi; (b) perlu lebih intensif

dalam sosialisai melalui berbagai media untuk

98��

mempermudah wajib pajak, memahami self

assessment system.

4) kekurangannya di Timor Leste yakni ; (a) pada

Negara baru self assessment system sangat

membingungkan wajib pajak; (b) wajib pajak

harus mengeluarkan biaya untuk membayar

konsultan pajak; (c) tingkat pelanggaran

cukup tinggi; (d) tingkat penghindaran juga

cukup banyak; (e) UU PPh nya tidak lengkap

akhirnya sulit memberikan petunjuk yang

lebih memadai kepada wajib pajak dan fiskus.

D. Timbul dan Hapusnya Hutang Pajak Ditinjau dari segi hukum, pajak merupakan

sebuah perikatan. Perikatan pajak adalah perikatan

yang timbul karena undang-undang, yang dilingkupi

oleh hukum di mana salah satu memaksa. Menurut

Rochmat Soemitro (dalam Y. Sri Pudyatmoko, 2006 :

62), menyebutkan bahwa:65 utang pajak adalah utang

yang timbul secara khusus, karena negara (kreditur)

terikat dan tidak memilih secara bebas siapa yang akan

dijadikan debiturnya.

Lahirnya utang pajak dikenal adanya dua ajaran,

yakni ajaran formal dan ajaran material. Menurut

ajaran materil utang pajak timbul dengan sendirinya

karena pada saat yang ditentukan oleh undang-undang,

sekaligus dipenuhi syarat subyek dan syarat obyek.

Timbulnya hutang pajak itu tidak perlu campur tangan

���������������������������������������� �������������������65 Rachmat Soemitro (dalam Y. Sri Pudyatmoko), Op.Cit hlm 62

99��

atau perbuatan dari pejabat pajak, asal syarat-syarat

yang ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi.

Di Timor Leste ajaran materiil di atur dalam

pasal 27 ayat (2) yakni mengenai wajib pajak 66. Subyek

pajak adalah Orang pribadi, badan dan warisan yang

belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan

yang berhak, yang memenuhi syarat-syarat subyektif.

Subyek pajak dikategorikan menjadi :

1. Subyek pajak dalam negeri. Syarat menjadi subyek

pajak dalam negeri antara lain;

a. Orang pribadi bertempat tinggal di Timor Leste;

b. Orang pribadi yang berada di Timor Leste lebih

dari 180 hari dalam 12 bulan atau berniat untuk

tinggal di Timor Leste;

c. Badan yang ddirikan di Timor Leste;

d. Warisan yang belum terbagi sebagai satu

kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Subyek pajak luar negeri. Syarat menjadi subyek

pajak luar negeri antara lain ;

a. Orang pribadi bertempat tinggal di Timor Leste;

b. Orang pribadi yang berada di Timor Leste tidak

lebih dari 180 hari dalam waktu 12 bulan;

c. Badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat

kedudukan di Timor Leste, yang melakukan

kegiatan melalui BUT;

d. Badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat

kedudukan di Timor Leste yang dapat menerima

penghasilan dari Timor Leste tidak dari ���������������������������������������� �������������������66 Pasal 27 ayat (2) wajib pajak adalah orang perorangan, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, dan badan.��

100��

menjalankan usaha melalui BUT di Timor Leste.

Jadi subyek pajak itu berubah menjadi wajib

pajak mulai saat menerima atau memperoleh

penghasilan kena pajak, dan sebaliknya subyek

pajak itu berhenti menjadi wajib pajak apabila ;

1) tidak menerima penghasilan kena pajak;

2) meninggal dunia;

3) pergi meninggalkan Timor Leste untuk

selamanya;

4) badan tersebut berhenti menjalankan kegiatan

usahanya.

Sedangkan subyek pajak itu memenuhi syarat

obyektif adalah pada saat menerima atau memperoleh

penghasilan kena pajak (PKP), yang berumber dari;

1. Timor Leste dan luar Timor Leste (berdasarkan asas

domisili);

2. Timor Leste (berdasarkan asas source income).

Mengenai obyek pajak, di Timor Leste diatur

dalam pasal 28 ayat (1) UU PPh No. 8 tahun 2008,

yakni tentang obyek pajak penghasilan yang diperoleh

melalui usaha, modal, properti, pembayaran pajak atas

jasa dan lain-lainnya seperti diatur dalam pasal 53 UU

ayat (1),67 UU PPh No. 8 tahun 2008.

Sedangkan di Indonesia ajaran material ini di atur

dalam pasal 1 UU PPh No. 36 tahun 2008 yang

menyebutkan pajak penghasilan dikenakan terhadap

subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau

���������������������������������������� �������������������671) Penghasilan dari konstruksi; 2) Penghasilan konsultan jasa; 3) Penghasilan transportasi udara dan laut; 4) Penghasilan dari pertambangan; 5) modal, property, Join modal, deposito di bank dll

101��

diperolehnya dalam satu tahun. Artinya subyek pajak

tersebut dikenai pajak apabila menerima atau

memperoleh penghasilan, yang selanjutnya subyek

pajak tersebut disebut wajib pajak. Selanjutnya dalam

pasal 4 UU PPh No. 36 tahun 2008, yang menyebutkan

bahwa yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan,

yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang

diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal

dari dalam maupun luar Indonesia. Dalam artian UU ini

menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam

pengertian yang luas yaitu lebih memperhatikan

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib

pajak sebagai ukuran terbaik.

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa

ajaran materiil mengatur tentang ;

1. Obyek Pajak;

2. Subyek pajak;

3. Dasar pengenaan pajak;

4. Tarif pajak;

5. Cara perhitungan pajak.

Sedang menurut ajaran formal, utang pajak

timbul karena undang-undang pada saat dikeluarkan

surat ketetapan pajak, (perbuatan manusia)

Jadi selama belum ada surat ketetapan pajak

maka belum ada utang dan tidak akan dilakukan

penagihan, walaupun syarat subyek maupun syarat

obyek telah terpenuhi bersamaan.

102��

Di Timor Leste, ajaran formil, di atur dalam68 pasal

64 ayat (2), (3) dan ayat (4) UU PPh No. 8 tahun 2008.

Dapat dijelaskan bahwa pada ayat (2) itu menentukan

untuk pajak penghasilan yang diangsur, sebesar 0.5 %

dari gross income, baik omzet pertahun $ 1 juta keatas

maupun omzet pertahun di bawah $ 1 juta, di bayar

setiap tanggal 15 bulan berikutnya maupun setiap

tanggal 15 pada triwulan ketiga sebagaimana di

tentukan dalam ayat (3). Pada ayat (4) menjelaskan

mengenai pembayaran yang merupakan angsuran

setiap bulan dan triwulan akan dikredit pada akhir

tahun. Selain pajak anggsuran (installment tax atau

minimum tax) penagihan terhadap pajak pemotongan

(withholding tax), di atur dalam pasal 53, 54, 55 dan

56,69 UU PPh No. 8 tahun 2008, yang menyebutkan,

pajak pemotongan ini diberlakukan pada setiap orang

yang membayar suatu jumlah penghasilan sumber jasa

kepada orang pribadi atau badan harus memotong

pajak sesuai ketentuan yang ada. Kemudian

pembayaran tersebut dilaksanakan pada setiap tanggal

15 bulan berikutnya. Untuk pajak tahunan ditentukan

tanggal akhir pemasukan surat pemberitahuan tanggal

31 Maret. Jika ada terjadi sesuatu lain hal bisa minta

perpanjangan waktu, dengan catatan harus membayar

���������������������������������������� �������������������68 Ayat (2) Seorang wajib pajak yang jumlah penghasilan omzetnyauntuk 1 tahun lebih dari $ 1 juta harus membayar angsuran setiap bulan dari gross income 0.5%. Jika kurang dari $ 1 juta harus membayar angsuran per triwulan 0.5%. Ayat (3) Angsuran pajak penghasilan selambat-lambatnya setiap tanggal 15 bulan berikutnya atau tanggal 15 triwulan ketiga. Ayat (4) Angsuran pajak penghasilan yang dibayar seorang wajib pajak pada setiap bulan/triwulan dapat dikreditkan terhadap kewajiban tersebut pada akhir tahun, yaitu pelaporan SPT pada tanggal 31 maret tahun berikutnya. 69 1. Pasal 53 mengenai pembayaran atas jasa; 2) pasal 54 Royalti; 3) pasal 55 sewa dan Pasal 56 tentang hadiah dan undian.

103��

terlebih dahulu sejumlah uang, agar tidak dapat

dikenakan sanksi administrasi atas permintaan

perpanjangan waktu tersebut.

Wilayah pendaftaran Kantor Pajak Pelayanan di

Timor Leste ada 3 yakni Dili, Baucau dan Maliana. Tiga

kantor pajak pelayanan ini melakukan pelayanan

terhadap wajib pajak di seluruh wilayah Timor Leste70.

Selanjutnya menyangkut penyelesaian sengketa pajak

di atur dalam pasal 69 ayat (1)71 UU PPh No. 18 tahun

2000. Amanat pasal 69 ayat (1) dijelaskan bahwa

menyelesaikan sengketa pajak terhadap keputusan

komisaris yang dirasa oleh wajib pajak tidak benar atau

bertentangan dengan aturan perpajakan perlu

diselesaikan melalui lembaga independen yang disebut

kantor banding. Akan tetapi dalam kenyataan sampai

saat ini di Timor Leste hanya ada unit banding yang

tetap di bawa kendali komisaris. Hal seperti ini dalam

penyelesaian sengketa juga tidak ada peluang yang

cukup pengambil keputusan dalam unit tersebut secara

independen.

Sementara di Indonesia ajaran formil diatur dalam

pasal pasal 25 UU PPh No. 36 tahun 200872. Pada

���������������������������������������� �������������������70 1)Kantor pajak pelayanan Dili meliputi kabupaten Dili, Aileu, Liquisa dan Ermera; 2)Kantor Pajak pelayanan Baucau meliputi : Kabupaten Baucau, Manatuto, Viqueque dan Lospalos; dan 3) Kantor Pajak Pelayanan Maliana meliputi: Kabupaten Maliana, Kovalima, Same, Ainaro dan Oekusi. 71 Komisaris harus membentuk suatu kantor banding yang bertanggungjawab untuk mempertimbangkan banding dari orang-orang yang membatah suatu hutang pajak atau penalty yang diatur didalam satu penilain atau yang mengira bahwa satu keputusan atau penilaian komisaris tidak benar. 72 Pasal 25 tentang besarnya pajak angsuran dalam tahun pajak berjalan yang harus di bayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah besarnya penghasilan yang terutang menurut SPT pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong seperti pada pasal 21, 23 serta PPh yang dipungut dalam pasal 22.

104��

ketentuan ini mengatur tentang perhitungan besarnya

angsuran bulanan yang harus dibayar oleh wajib pajak

sendiri dalam tahun berjalan. Secara garis besar ajaran

formil terdiri dari ;

1. Pendaftaran;

2. Pembayaran;

3. Pelaporan;

4. Penetapan;

5. Penagihan; penyelesaian sengketa dan tindakan

pidana.

Selain timbulnya hutang pajak karena undang-

undang, maka hutang pajak timbul karena perbuatan

manusia, yakni setelah administrator pajak

menerbitkan surat pemberitahuan pajak. Misalnya

pajak pemotongan yang tidak dipotong oleh pihak ketiga

atau pemberi kerja, jasa konstruksi, sewa rumah dan

tanah serta upah/gaji.

Selain kapan saat timbulnya hutang pajak, harus

diketahui dengan baik kapan hapusnya hutang pajak.

Utang pajak dapat hapus karena hal-hal sebagai

berikut :

1. Karena telah dilakukan pembayaran. Artinya wajib

pajak yang terkena utang sudah melakukan

pembayaran, pada bank yang ditunjuk oleh

pemerintah

2. Karena kompensasi hutang. Kompensasi itu sendiri

muncul karena over payment, dan untuk melakukan

kompensasi atau restitusi hanya, atas permitaan

wajib pajak. Kompensasi boleh dilakukan secara

vertikal maupun horizontal

105��

3. Karena daluarsa. Daluarsa adalah hapusnya,73

suatu hak untuk dapat dimintakan pemenuhan

prestasinya oleh kreditur atau kewajiban debitur

untuk menunaikan suatu prestasi karena

lampaunya suatu waktu, yaitu setelah 10 tahun.

4. Karena peniadaan hutang pajak. Ini mengakibatkan

kreditur dibebaskan dari kewajiban untuk

membayar pajak. Peniadaan hutang pajak menjadi

sah hanya dapat didasarkan pada surat keputusan

administrator perpajakan, didasarkan antara lain :

a. Dasar penetapan pajak tidak benar;

b. Karena penghapusan;

c. Karena penghapusan sebagian;

d. Karena pembebasan hutang pajak, karena

musnahnya obyek pajak; dan karena bencana

alam.

Hutang pajak itu timbul oleh karena undang-

undang di tambah perbuatan manusia. Dua cara

tersebut selanjutnya melahirkan ajaran timbulnya

hutang pajak yang masing-masing mempunyai

kelebihan dan kekurangan

Perbedaan dan persamaan ajaran Material dan

Formil tentang timbul dan hapusnya hutang pajak di

Timor Leste dan Indonesia seperti tabel berikut :

���������������������������������������� �������������������73 Tri Budiono, Op. Cit hlm 27

106��

Tabel 3 Perbedaan dan persamaan Timbul dan hapusnya hutang

pajak menurut ajaran Material dan formil

Perbedaan

Indikator Indonesia

Timor Leste Ajaran Materiil

Syarat wajib

pajak dalam

negeri

Subyek pajak yang

berada di indonesia lebih

dari 183 dalam jangka

waktu 12 bulan

Subyek pajak yang

berada di Timor

Leste lebih dari 180

hari dalam janka

waktu 12 bulan

Obyek pajak Pusat dan daerah pusat

Tax kredit Sudah diberlakukan Belum berlaku

TPKP Dirinci Tidak dirinci

Ajaran Formil

Tempat

pendaftaran

Lebih banyak Hanya 3 KPP

Penyelesaian

sengketa

Lewat pengadilan pajak Masih pada bagian

keberatan

Penagihan

pajak dengan

surat paksa

Pencegahan dan

penyanderaan

Belum ada

Pengembalian

over pyament

Kompensasi dan restitusi Hanya kompensasi

Penggunaan

bahasa asing

dalam

pembukuan

Harus mendapat izin

terlebih dahulu dari

menteri keuangan

Diperbolehkan

menggunakan 4

bahasa (UUD RDTL

psl 159)

Persamaan

Indikator

Indonesia danTimor Leste Ajaran Materil

Subyek pajak Pada prinsipnya sama, dalam pelaksanaan Dasar pengenaan

pajak

dikenakan pada netto dan bruto penghasilan yang

diterima atau diperoleh oleh wajib pajak

107��

Ajaran formil

Syarat

pendaftaran

memenuhi syata obyektif dan subyektif untuk

memperoleh NPWP

Pembayaran

pajak

Bisa menggunakan cek. Tunai, giro dan transfer

lewat eletronik.

Dasar

timbulnya

sengketa

sengketa antara wajib pajak dan pejabat yang

berwenang mengeluarkan keputusan

Hapusnya

hutang pajak

Juga sama, setelah melewati beberapa langkah

penyelesaian

Kelebihan dan kekurangan yang terkandung di

dalam kedua ajaran seperti berikut:

Ajaran materil kekurangannya adalah bahwa pada

saat utang pajak itu timbul tidak diketahui dengan

pasti, atau belum diketahui dengan pasti, berapa

besarnya utang, karena kebanyakan wajib pajak tidak

menguasai ketentuan undang-undang pajak, sehingga

kurang mampu menerapkannya. Sementara

kelebihannya adalah manusia tidak ikut campur tangan

dalam menetapkan utang tidak ada rekayasa terhadap

besarnya hutang bagi wajib pajak.

Ajaran Formil, kelebihannya adalah pada saat

hutang pajak timbul, sekaligus dapat diketahui dengan

pasti berapa besarnya utang pajak, karena yang

menentukan adalah fiskus. Dengan demikian langsung

memberikan tahukan hutang pajak tersebut kepada

wajib pajak. Sedangkan kekurangannya adalah besar

kemungkinan utang pajak ditetapkan tidak sesuai

dengan keadaan sebenarnya.

108��

E. Tarif Pajak Pemungutan pajak tidak terlepas dari keadilan.74

Dengan keadilan dapat menciptakan keseimbangan

sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan

masyarakat. Hal ini dapat dilihat melalui tarif pajak

yang diterapkan oleh pemerintah. Tarif pajak adalah

tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak

yang harus dibayar), yang dinyatakan dalam

persentase. Secara garis besar tarif dapat dibedakan

menjadi tiga.

Untuk menentukan masalah tarif pajak, kebijakan

pemerintah memegang peranan yang sangat penting.

Sudah barang tentu pajak adalah alat utama untuk

memasukkan uang ke dalam kas negara yang sangat

diperlukan untuk membiayai pengeluaran negara.

selain tujuan fungsi budgeter tersebut, ada pula tujuan

untuk mengatur roda perekonomian, dengan

menggunakan tarif sebagai senjata pemungkas, baik

menaikkan, menurunkan maupun menghapuskannya

sama sekali. Berikut penjelasan macam-macam tarif

termaksud al 75:

1. Tarif Tetap

Adalah tarif yang besarnya merupakan jumlah

tetap, tidak berubah, jika jumlah yang dijadikan

dasar perhitungan perubah. Contoh tarif tetap, yaitu

meterai umum untuk tanda yang memuat perjanjian

atau kontrak, dan ini tidak tergantung kepada

���������������������������������������� �������������������74 Waluyo, Op. Cit hlm 17 75 Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, Op.Cit hlm 121��

109��

besarnya jumlah uang yang diterima. Untuk tarif

tetap ini, yang dipersoalkan bukan masalah adil dan

tidak adil melainkan menyangkut legalitas pada

dokumen-dokumen tertentu yang harus

menggunakan meterai yang sejenis, yang dapat

dibedakan dengan dokumen lainnya. Dan ini sudah

menjadi ketentuan pihak yang berwenang, tanpa

mengkaitkan dengan kaya atau miskin, ekonomi

lemah atau kuat.

2. Tarif Proporsional

Tarif proporsional atau tarif sepadan adalah

tarif yang berupa Suatu persentase tetap yang tidak

berubah-ubah. Tetapi jika jumlah yang dijadikan

dasar perhitungan berubah, maka jumlah uang yang

harus di bayar berubah juga. Tarif ini kurang

memperhatikan sisi keadilan, karena semua orang

dikenakan pajak dengan tarif yang sama, tanpa

memperhatikan kenyataan keadaan dan kemampuan

orang yang satu dengan yang lain, yang mempunyai

pendapatan dan tanggungan yang berbeda. Timor

Leste menggunakan tarif proporsional ini, khusus di

implementasikan pada area non migas. Tarif tersebut

dapat diuraikan pada tabel berikut:

110��

Tabel 4 Tarif proporsional yang berlaku di Timor Leste pada area

Non Migas

Indikator Jumlah Penghasilan kena pajak Tarif

PPH Upah (di

atur dalam

pasal 20 UU

PPh No.8

tahun. 2008)

a) Untuk WP Resident/bulan

$ 0 - $ 500

$ 500 ke atas

b) Untuk WP Non Resident

Pajak dikenakan pada gross

income (total penerimaan)

0 %

10 %

10 %

Pajak

pemotongan

(diatur dalam

pasal 53 UU

PPh No. 8

tahun 2008)

Untuk area Non Migas

1. Hadiah, undian, sewa rumah

dan tanah, baik resident

maupun non resident

2. Konstruksi

3. Jasa Konsultan konstruksi

4. Transportasi udara dan laut

5. Pengeboran pertambangan

10 %

2 %

4 %

2.64 %

4.5 %

Pajak

pelayanan

(Diatur dalam

psl 7 UU PPh

No.8 Th. 2008)

1. Hotel, bar dan restaurant

2. Pelayanan telekomunikasi

5 %

Pajak

penghasilan

angsuran

(diatur dalam

psl 64 UU

PPhNo.8

Th.2008)

1. Untuk WP yang kategori

pendapatan kotor $

1,000,000.00 ke atas

bayar/bulan dari gross

income (dikreditkan)

2. Untuk WP yang pendapatan

kotornya di bawah $

1,000,000.00/ triwulan bayar

dari gross income

(dikreditkan)

0.5 %

0.5 %

PPh tahunan

(diatur dalam

psl 26 UU PPh

1. Untuk wajib pajak orang

pribadi resident

$ 0 - $ 6,000

0 %

111��

No. 8 Th.

2008)

$ 6,000 ke atas

2. Untuk orang pribadi Non

resident dikenakan pada

pendapatan kotor (gross

income)

3. Untuk badan di area non

migas dikenakan pada

pendapatan kotor

4. Untuk badan pada area Migas

di kenakan pada pendapatan

bersih

10 %

10 %

10 %

30 %

Memperhatikan tabel 4 diatas adalah Tarif

pajak proporsional murni. Tarif ini diterapkan pada

pajak non migas, dengan pendekatan asas

kesederhanaan. Asas ini menjadi pilihan untuk

diterapkan di Timor Leste, dengan asumsi akan lebih

mempermudah wajib pajak untuk melakukan

pemenuhan kewajiban perpajakannya. Oleh karena

wajib pajak pada area tersebut tingkat pemahaman

pajak masih rendah, sehingga tanpa dipermudah

maka akan berdampak pada penghindaran

membayar pajak.

Konsep kebijakan pemerintah menerapkan

tarif ini, tertuang dalam UU PPh No. 8 tahun 2008,

pada alinea pertama bagian menimbang,

menyebutkan bahwa : “Undang-undang ini berupaya

memberikan keringanan beban fiscal yang dianggap

tidak sepadan kepada wajib pajak dalam negeri”.

Pada prinsipnya tarif proporsional ini, memiliki

kelebihan pada kondisi seperti Timor Leste karena

sistem admnistrasi dan kalkulasi pajaknya

112��

sederhana, akan tetapi sisi kekurangannya lebih

besar yaitu tidak berorientasi pada memasukkan

uang ke dalam kas negara, dan tidak ada makna

keadilan di antara sesama wajib pajak. Ini lihat dari

dasar pengenaan pajak tidak melihat pada besar

kecilnya penghasilan, melainkan hanya didasarkan

pada tarif yang sudah ditentukan secara sepadan.

Salah satu contoh tarif proporsional ini,

menimbulkan ketidakadilan seperti;

a. Penghasilan tidak kena pajak untuk upah/gaji.

Tidak dapat membedakan wajib pajak yang

menikah, dan mempunyai tanggungan dengan

wajib pajak yang belum menikah dan tidak

mempunyai tanggungan, (sama-sama menerima

PTKP $ 500/bulan). Pada hal di lihat dari sisi

pemenuhan kebutuhan setiap hari tidak

seimbang.

b. Untuk pajak penghasilan pukul rata 10% dari

pendapatan bersih, tanpa memperhatikan besar-

kecilnya penghasilan yang diterima atau diperoleh

masing-masing wajib pajak;

c. Membebaskan pajak bunga bank dan dividen,

serta menurunkan beberapa tarif pajak serendah

mungkin, sangat tidak bermanfaat bagi wajib

pajak orang pribadi dalam negeri. Karena

kebijakan tersebut hanya bermaksud ingin

menarik investor asing untuk tanam modal Timor

Leste, tapi sampai saat ini belum ada investor

asing yang masuk ke Timor Leste.

113��

Dengan keadaan real seperti itu, maka

kebijakan tersebut lebih menguntungkan pengusaha

yang sedang beroperasi di Timor Leste saat ini, dan

makna keringanan dalam undang-undang tersebut,

subtansinya hanya mengarah pada penyederhanaan

sistem administrasi dan kalkulasi pajak, tetapi tidak

mengarah pada memberikan keringanan kepada

masyarakat ekonomi lemah dalam negeri.

3. Tarif Progresif

Tarif ini berupa persentase yang meningkat,

seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai

pajak.76 Penerapan suatu tarif progresif yang tinggi

untuk tujuan peningkatan penerimaan di satu pihak

dan pertimbangan keadilan di lain pihak, mungkin

sekali berakibat kemunduran yang berarti dalam

tingkat tabungan, investasi dan pertumbuhana

ekonomi serta dapat pula berakibat administrasi

dan pelaksanaan yang rumit, sehingga meninggalkan

sisi kesederhanaan, akan tetapi lebih meningkatkan

penerimaan Negara. Jadi tarif pajak jenis ini terdiri

dari beberapa persentase dan bukan persentase

tunggal. Tarif ini dinilai paling adil bagi semua wajib

pajak, karena sudah disesuaikan dengan besar-

kecilnya penghasilan yang diterima oleh wajib pajak.

Dengan pertimbangan sisi keadilan dan

mengisi kas negara, maka Inodonsia

mengimplementasikan tarif progresif tersebut. Di

lain sisi Timor Leste juga menggunakan tarif

���������������������������������������� �������������������76 Mohammad Zain, Op.Cit hlm 7

114��

progresif, dengan sasaran diterapkan pada area

migas.Untuk memudahkan pemahaman mengenai

tarif itu lihat tabel berikut :

Tabel 5 Tarif progresif yang berlaku di Timor Leste,

pada area migas

Jenis pajak Jumlah penghasilan pajak upah yang dikenakan pajak

Tarif

Pajak

Penghasilan

upah

Diatur

dalam pasal

72 ayat (2)

UU PPh No.

8 Tahun

2008

a. Karyawan yang bekerja

pada perusahaan Bayu

Undan Australia al :

1. Pajak upah pertahun

untuk resident:

$ 0 - $ 3,367

$ 3,368 – 6,737

$ 6,737 ke atas

2. Pajak upah untuk Non

resident dikenakan pada

gross income

b.Karyawanyang bekerja pada

area Migas yang permanent

di Timor Leste 1. Pajak upah untuk resident:

$ 0 - $ 550

$ 550 ke atas

2. Pajak upah untuk non

resident, dapat dikenakan

pajak pada gross income

10 %

15 %

30 %

20 %

10 %

30 %

20 %

Alasan pemerintah Timor Leste, menerapkan

tarif progresif pada area non migas, karena pada area

tersebut tingkat pemahaman terhadap pemenuhan

kewajiban perpajakannya sudah bagus. Disamping

115��

itu mengimplememtasikan sisi keadilan bagi wajib

pajak melalui pengenaan pajak, dapat disesuaikan

dengan besar kecilnya penghasilan yang diterima

atau diperoleh. Walaupun ada asumsi lain

menyatakan, bahwa tarif progresif ini telah

mengabaikan sisi kesederhanaan dan menimbulkan

kerumitan dalam proses administrasi perpajakan,

karena kalkulasinya cukup rumit. Sebenarnya sisi

keadilan juga merupakan penyederhanaan dengan

asumsi bahwa pada tataran negara yang sumber

daya manusia sudah memadai seperti Indonesia

maka itu tidak dianggap hal yang rumit, melainkan

sudah menjadi sesuatu yang biasa dijalankan

sebagaimana mestinya. Oleh karena tarif ini

berorientasi untuk memasukkan uang ke dalam kas

negara sebanyak mungkin, yang pada gilirannya

akan dialokasikan kembali untuk kemakmuran

bersama. Di Indonesia tarif pajak progresif tersebut di

atur dalam,77 pasal 17 undang-undang Nomor 36

tahun 2008. Pengaturan tersebut dapat dipisahkan

menjadi dua yaitu;

a. tarif pajak untuk wajib pajak orang pribadi dalam

negeri, dengan tarif terendah 5% dan tarif

tertinggi 30%;

b. tarif pajak untuk wajib pajak badan dalam negeri

dan bentuk usaha tetap 25%. Untuk lebih

jelasnya lihat tabel berikut :

���������������������������������������� �������������������77 Ahmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein, Op.Cit hlm 162

116��

Tabel 6 Tarif umum pajak penghasilan yang berlaku

di Indonesia

Penghasilan kena pajak untuk WP

individu/perorangan Tarif

Sampai dengan Rp. 50.000.000,- 5 %

Rp. 50.000.000,-s/d Rp 250.000.000,- 15 %

Rp. 250.000.000,-s/d Rp. 500.000.000,- 25 %

Di atas Rp. 500.000.000,- 30 %

Penghasilan kena Pajak untuk WP badan

Tarif pajak untuk wajib pajak badan dalam

negeri dan bentuk usaha tetap menggunakan

tarif tunggal

25%

WP yang telah go public dengan jumlah 40%

saham yang disetor diperdagankan di bursa

efek indonesia

23-25%

Untuk WP luar negeri 20 %

Tarif progresif dalam pemungutan pajak di

atur dalam undang-undang No. 36 Th. 2008 tentang

pajak penghasilan, khusus untuk wajib pajak badan

dan bentuk usaha tetap, telah diubah menjadi tarif

tunggal atau tarif proporsional yaitu 25%. Dengan

demikian, dapat ditegaskan bahwa, untuk tarif

proporsional juga tetap masih digunakan oleh

Indonesia, terutama untuk wajib pajak badan dalam

negeri dan bentuk usaha tetap dan wajib pajak luar

negeri.

Agar lebih mudah memahami, perbedaan dan

persamaan tarif pajak yang diimplementasikan di

Timor Leste dan Indonesia digambar dalam tabel

berikut :

117��

Tabel 7 Perbedaan dan Persamaan Tarif Pajak

Perbedaan

Indikator Indonesia Timor Leste

Tarif Progresif Proporsional dan

progresif

PTKP Terinci mulai dari diri

wajib pajak sampai

pada tanggungan

Tidak ada rincian

( untuk migas $ 500 dan

non migas 100) perbulan

Asas yang

dianut

Keadilan Keadilan dan

kesederhanaan

Tarif pajak

untuk non

resident

20 % dari gross income 10 % dari gross income

Withholding

tax

15 % 10 %

Bunga

bank dan

dividen

15 % dihapus

Wajib pajak

go publik

23-25 %

Timor Leste belum ada

Persamaan

Indikator Indonesia dan Timor Leste

Tarif Secara teori Indonesia menggunakan tarif progresif,

tapi dalam pelaksanaan masih

mengimplementasikan tarif proporsional terutama

terhadap withholding tax, Sedangkan Timor Leste

menggunakan tarif proporsional dan progresif.

Tabel 7 di atas adalah gambaran perbedaan

dan persamaan tarif pajak pada kedua negara.

Sekilas diperhatikan dalam kolom di atas, bahwa

118��

Timor Leste menerapkan tarif pajak lebih rendah di

bandingkan Indonesia. Ini merupakan strategi

kebijakan pada masing-masing negara dalam

perekonomian dalam negeri. Dari gambarkan

tersebut akan menguraikan kelebihan dan

kekurangannya antara lain :

a. kelebihan Indonesia mengimplementasi tarif

progresif yaitu ; (a) memasukan uang sebanyak

mungkin ke dalam kas negara; (b) sistem

manajemen perpajakan dan SDM sudah

memadai; (c) kaya sumber daya alamnya; (d)

menciptakan keadilan di antara wajib pajak.

b. Kelebihan Timor Leste mengimplementasi tarif

proporsional dan tarif progresif antara lain; (a)

menjaga keseimbangan asas keadilan dan

kesederhanaan; (b) Tarif proporsional murni

diterapkan pada area non migas (asas sederhana),

sedangkan tarif progresif diterapkan pada area

migas (asas keadilan); (c) lebih memprioritaskan

wajib pajak dalam negeri.

c. Kekurangan tarif pajak di Indonesia yaitu; (a)

mengabaikan asas kesederhanaan, yang

seharusnya adalah tepat diterapkan dalam self

assessment system pada negara berkembang; (b)

implementasi tarif progresif cukup rumit sehingga

wajib pajak kecil harus mengeluarkan biaya

untuk konsultasi ke public accounting.

d. Kekurangan tarif pajak di Timor Leste yaitu ; (a)

untuk tarif pajak proporsional pada area domestik

menimbulkan ketidakadilan di antara wajib pajak,

karena tidak disesuaikan dengan besar-kecilnya

119��

penghasilan yang diterima atau diperoleh; (b)

tidak memasukan uang ke dalam kas negara; (c)

lebih menguntungkan wajib pajak tertentu.

F. Penghasilan Tidak Kena Pajak Khusus wajib Pajak orang pribadi,78 untuk

menghitung jumlah penghasilan kena pajak,

penghasilan netonya terlebih dahulu harus dikurangi

dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Pada

penghasilan tidak kena pajak (PTKP) ini, terdapat

perbedaan tarif yang diterapkan di Timor Leste dan

Indonesia. Hal ini disebabkan Timor Leste

menggunakan Tarif ganda yaitu tarif progresif dan tarif

proporsional, sementara Indonesia menggunkan tarif

progresif. Secara mendetailnya akan penulis

menguraikan terlebih dahulu tarif yang digunakan oleh

Indonesia sebagaimana di atur dalam pasal 7 UU No. 36

Th. 2008 tentang pajak penghasilan seperti berikut :

Tabel 8 Penghasilan Tidak Kena Pajak wajib pajak orang pribadi

yang berlaku di Indonesia

Status Wajib Pajak

Besarnya PTKP

Pertahun Perbulan Diri Wajib Pajak Rp. 15.840.000 Rp. 1.320.000

Tambahan untuk wajib

Pajak yg menikah

Rp. 1.320.000

Rp. 110.000

Tambahan untuk

setiap anggota

keluarga (maksimal 3

orang )

Rp. 1.320.000

Rp. 110.000

���������������������������������������� �������������������78 Suryo Dwianto Agung Nugroho, Cara mudah mneghitung pajak pribadi, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2009, hlm 27

120��

Pada tabel 8 di atas, menguraikan mengenai

besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Sementara tambahan untuk setiap anggota keluarga

yang sesuai dengan undang-undang adalah maksimal 3

orang. Yang dapat diperboleh adalah anggota keluarga

sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus

yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah :

1. Anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan

lurus, misalnya:ayah kandung, ibu kandung, anak

kandung, kakek, nenek dan cucu;

2. Anggota keluarga semenda dalam garis keturunan

lurus, misalnya mertua anak tiri;

3. Anggota keluarga yang menjadi tanggungan

sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak

mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya

ditanggung oleh wajib pajak.

Adapun ketentuan lain mengatur mengenai

penghasilan tidak kena pajak;

1. Untuk karyawati kawin, PTKP dikurangkan adalah

hanya untuk diri sendiri. Sedang belum kawin

pengurangan PTKP selain untuk diri sendiri di

tambah dengan PTKP keluarga yang menjadi

tanggungan sepenuhnya;

2. Bagi karyawati yang mendapat surat keterangan dari

pejabat paling rendah kecamatan, bahwa suaminya

tidak kerja maka diberi tambahan PTKP sebesar Rp.

1.320.000/tahun dan RP. 110.000/bulan, ditambah

lagi dengan keluarganya maksimal 3 orang.

Memperhatikan penghasilan tidak kena pajak

(PTKP) yang diberlakukan di Indonesia, berikutnya ini

akan menguraikan pula penghasilan tidak kena pajak

121��

(PTKP), yang diberlakukan di Timor Leste, berdasarkan

pasal 20 ayat (2) UU No. 8 Th. 2008 tentang Pajak dan

Pabean sebagai berikut :

Tabel 9 Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku

di Timor Leste

Jenis pajak Besarnya PTKP

Pertahun Perbulan

PPh Upah pd area non Migas $ 6,000 $ 500

PPh Upah pd area Migas untuk

resident

$ 1,200 $ 100

PPh Upah pada area Migas non

resident

$ 1,200 $ 100

PPh wajib pajak orang pribadi $ 6,000 $ 500

Memperhatikan PTKP pada tabel 9 ini, dapat

dijelaskan, bahwa pemerintah Timor Leste mengambil

kebijakan dengan berlandaskan pada sisi keadilan,

dengan memainkan tarif pada penghasilan tidak kena

pajak. Maksudnya adalah dengan cara sedemikian

menimal tercipta suatu keseimbangan antara wajib

pajak yang bekerja pada area migas dan non migas.

Asumsinya adalah wajib pajak yang bekerja pada area

migas, tentunya menerima atau memperoleh upah atau

gaji yang cukup tinggi, seirama dengan kemampuan

yang dipunyai.

Sementara wajib pajak yang bekerja pada area non

migas, gajinya mayoritas rendah, sesuai dengan skill

yang dimiliki. Ini terlihat bahwa skill wajib pajak

merupakan salah satu, titik tolak pemikiran dalam

menentukan penghasilan tidak kena pajak, disamping

faktor perekonomian dalam negeri dalam pemenuhan

122��

kebutuhan, maka secara rasional untuk mendukung

kebijakan pemerintah itu, bukan hanya cukup pada

menaikkan PTKP upah dan PTKP wajib pajak orang

pribadi sebesar $ 500/bulan, melainkan yang lebih

penting adalah menentukan upah minimum untuk

wajib pajak pada area migas

Penjelasan penghasilan tidak kena pajak di Timor

Leste dan Indonesia diatas, merupakan hasil kebijakan

yang diambil oleh masing-masing pemerintah, sesuai

dengan pertimbangan dan sudut pandang yang berbeda.

Perbedaan dan persamaan tersebut secara singkat

digambar pada tabel berikut :

Tabel 10 Perbedaan dan persamaan Penghasilan Tidak Kena

Pajak di Timor Leste dan Indonesia

Perbedaan PTKP

Indikator Indonesia Timor Leste

PTKP untuk

upah

Dirinci mulai diri WP Rp.

1.320.000,-/bulan, Wajib

pajak menikah Rp.

110.000/bulan dan

tanggungan sampai dengan

3 orang, masing-masing

Rp. 110.000/bulan

Tidak dirinci (hanya

membedakan PTKP

migas $ 100 dan

non migas $

500/bulan

Persamaan PTKP

Indikator Timor Leste dan Indonesia

Cara

pemotongan

Dilakukan oleh pihak ketiga atau

penyedia/pemberi kerja, kemudian disetorkan

pada bank yang ditunjuk pemerintah

123��

Sehubungan dengan perbedaan dan persamaan

penghasilan tidak kena pajak di Timor Leste dan

Indonesia pada tabel 10 di atas, penulis akan mengulas

kelebihan dan kekurangan pada masing-masing Negara.

1. Kelebihan penghasilan tidak kena pajak di Indonesia

antara lain : (a) Penghasilan tidak kena pajak di

jelaskan secara rinci, mulai dari diri wajib pajak,

wajib pajak yang menikah, tanggungan keluarga

maksimal 3 orang sesuai dengan aturan; (b) memberi

kepastian hak yang jelas;(c) tanggungan keluarga

mulai terhitung tanggal 1 Januari; (d) ada tunjangan

hari tua dan biaya jabatan.

2. Kelebihan penghasilan tidak kena pajak di Timor

Leste antara lain; (a) upah/gaji US $ 500/bulan

untuk wajib pajak domestik; (b) memberikan prioritas

kepada wajib pajak domestik; (c) pajak penghasilan

wajib pajak domestik orang pribadi US $ 500/bulan;

3. Kekurangan penghasilan tidak kena pajak di Timor

Leste adalah; (a) wajib pajak minoritas yang gajinya

sampai $ 500/bulan; (b) tidak ada pembagian hak

secara rinci, seperti diri wajib pajak, istrinya dan para

tanggungannya; (c) adanya diskriminasi PTKP wajib

pajak domestik dan non domestik ( $ 500/bulan dan

$100/bulan).

4. Kekurangan PTKP di Indonesia adalah; (a) untuk diri

wajib pajak, penghasilan terlalu rendah

Rp.1.320.000/bulan, dan Rp.110.000 / bulan untuk

tanggungan wajib pajak, juga sangat rendah karena

tidak seimbang dengan harga barang yang ada.

124��

G. Fungsi Pajak Pengertian “fungsi”79 dalam fungsi pajak adalah

pengertian fungsi sebagai kegunaan suatu hal. Maka

fungsi pajak adalah kegunaan pokok atau manfaat

pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik

perekonomian, Pajak memiliki kegunaan dan manfaat

pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum.

Secara teori fungsi pajak dibedakan menjadi dua yaitu

fungsi anggaran (budgeter) dan fungsi mengatur

(regulerend) seperti penjelasan berikut :

1. Fungsi Anggaran (budgeter)

Fungsi anggaran ini merupakan fungsi utama

pajak, atau fungsi fiscal, yaitu suatu fungsi dalam

mana pajak digunakan sebagai alat untuk

memasukkan dana secara optimal ke kas negara

berdasarkan undang-undang perpajakan yang

berlaku. Disebut sebagai fungsi utama, karena fungsi

inilah yang secara historis pertama kali muncul.

Pajak digunakan sebagai alat untuk menghimpun

dana dari masyarakat tanpa ada kontraprestasi

secara langsung dari pemerintah.

Memasukkan dana secara optimal bukan

berarti memasukkan dana secara maksimal, atau

sebesar-besarnya, melainkan usaha memasukkan

dana jangan sampai ada yang terlewatkan, baik wajib

pajak maupun obyek pajaknya. Diharapkan jumlah

pajak yang memang seharusnya diterima kas benar-

���������������������������������������� �������������������79 Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, Op.Cit hlm 25

125��

benar masuk semua sesuai dengan peraturan yang

ada.

Adapun faktor-faktor dalam mempengaruhi

dan menentukan optimalisasi pemungutan pajak

kepada warga negara adalah :

a. Kejelasan dan kepastian peraturan perundang-

undangan perpajakan. Undang-undang yang

jelas, sederhana, mudah dimengerti akan

penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus.

Dengan demikian kesadaran dan kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk

dengan peraturan yang tidak berbelit-belit.

b. Kualitas petugas pajak; adalah ikut menentukan,

yaitu dapat memberikan pelayanan prima kepada

wajib pajak yang lebi efisien, tepat dan adil;

c. Sistem administrasi perpajakan yang tepat. Hal

ini dianggap penting, karena unit-unit/bagian-

bagian dalam kantor pajak itu sendiri sebagai

kunci strategis dalam memberikan pelayanan

yang lebih efektif dan efisien.

2. Fungsi Mengatur (regulerend)

Fungsi mengatur (regulerend) adalah

merupakan alat kebijakan pemerintah untuk

mencapai tujuan tertentu. Yang dimaksud dengan

tujuan tertentu disini adalah sebagai instrumen bagi

Pemerintah dalam mengatur perekonomian dalam

negeri. Misalnya,80 untuk memberikan perlindungan

terhadap industri di dalam negeri, mendorong minat

���������������������������������������� �������������������80 Tri Budiono, Op.Cit hlm 6

126��

investor untuk menanamkan modal di sektor-sektor

dan/atau di daerah tertentu, menghambat

pengkonsumsian suatu produk tertentu, dan lain-

lain.

Selain itu, fungsi mengatur ini juga sebagai

alat penggerak masyarakat dalam sarana

perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan

rakyat agar sejalan dengan rencana dan keinginan

pemerintah. Yang paling lazim digunakan pada

fungsi mengatur (regulerend) adalah menaikkan atau

menurunkan, tarif pajak, bahkan membebaskan tarif

sebagai instrument untuk memberikan proteksi

terhadap produk atau industri tertentu.

Indonesia dipastikan menggunakan fungsi

anggaran, ini searah dengan tujuan perubahan

peraturan perundang-undangan pajak penghasilan,81

yang sudah barang tentu merupakan alat utama

untuk memasukkan uang ke dalam kas negara yang

sangat diperlukan untuk membiayai pengeluaran

negara. Selanjutnya di dalam UU No. 36 Th. 2008,

dibuat terutama dengan maksud untuk

memasukkan uang dalam kas. Ini maknanya adalah

fungsi pajak mengatur (regulerend) hanya merupakan

tujuan sampingan saja. Kalau kembali pada

perjalanan sejarah perpajakan Indonesia, maka

fungsi mengatur ini eksis atau dominan sebelum

terjadi reformasi pajak pertama pada tahun 1983.

Sebelum Timor Leste memisahkan diri, telah

menjalankan fungsi anggaran yang merupakan salah

���������������������������������������� �������������������81 Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, Op. Cit hlm 129�

127��

satu hasil reformasi pajak pertama di Indonesia pada

tahun 1983. Dengan demikian maka setelah

merdeka, Timor Leste juga menggunakan fungsi

anggaran untuk diimplementasikan, berdasarkan UU

PPh No. 18 tahun 2000. Akan tetapi, setelah

amandemen UU No. 18 Th. 2000, menjadi UU No. 8

Tahun 2008 tentang Pajak dan Pabean, maka fungsi

pajak yang digunakan bukan hanya fungsi anggaran

sendiri, melainkan fungsi ganda yaitu anggaran

(budgeter) dan fungsi mengatur (regulerend).

Untuk memahami fungsi pajak tersebut dapat

dilihat dari kebijakan pemerintah dalam menerapkan

tarif pajak. Jika tarif pajak itu dapat dinaikkan,

diturunkan serendah mungkin, sepadan, bahkan

membebaskan beberapa jenis pajak (tidak dikenakan

pajak) maka fungsi pajak yang dipilih adalah fungsi

mengatur (regulerend). Jika tarif pajak itu sepadan,

dan bertingkat sesuai dengan besar kecilnya

penghasilan maka fungsi pajak yang dipilih adalah

fungsi anggaran. Setelah penjelasan tentang fungsi

pajak anggaran dan fungsi pajak mengatur, berikut

akan diuraikan perbedaan dan persamaan masing-

masing fungsi di Timor Leste dan Indonesia dalam

tabel berikut:

128��

Tabel 11 Perbedaan dan persamaan fungsi pajak

Perbedaan

Indikator Indonesia Timor Leste

Fungsi Pajak Menggunakan fungsi

anggaran untuk

memasukan dana

yang sebanyak

mungkin ke dalam

kas Negara.

Menggunakan fungsi

pajak mengatur

(regular), untuk

mengatur

perekonomian dalam

negeri, guna menarik

investor dari luar.

Persamaan

Indikator Indonesia dan Timor Leste

Fungsi

pajak

Merupakan instrument yang pilih oleh masing-

masing negara untuk mengatur perekonomian

dalam negeri sesuai kebutuhannya.

Dari perbedaan dan persamaan fungsi pajak di

atas, untuk berikut ini akan menguraikan kelebihan

dan kekurangan pada masing-masing negera, antara

lain :

a. Di Indonesia mengutamakan fungsi anggaran

dengan mempunyai kelebihan; (a) untuk

memasukan uang ke dalam kas Negara, yang

kemudian akan dialokasikan kembali untuk

pembangunan; (b) untuk mendukung fungsi

anggaran itu, dari waktu ke waktu semakin

menyempurnakan UU PPh yang ada; (c)

menciptakan keadilan bagi semua wajib pajak,

melalui tarif progresif.

b. Di Timor Leste mengutamakan fungsi mengatur

(regulerend) dengan mempunyai kelebihan : (a)

129��

khusus untuk wajib pajak pada area non migas (

domestik) fungsi ini bermanfaat untuk mengatur

perekonomian dalam negeri; (b) menganut asas

kesederhanaan, sehingga mempermudah wajib

pajak untuk melakukan pemenuhan

kewajibannya; (c) untuk wajib pajak pada area

migas di berlakukan asas keadilan dan

kesederhanaan ( dapat lihat melalui tarif pajak

proporsional dan progresif).

c. Kekurangan fungsi pajak di Indonesia; (a) melalui

fungsi anggaran lebih mengutamakan

pembangunan kolektif; (b) mengabaikan asas

kesederhanaan, sementara dalam kenyataan

wajib pajak cukup sulit menghadapi self

assessment system.

d. Kekurangan fungsi pajak di Timor Leste: (a) fungsi

mengatur yang digunakan dengan tarif

proporsional murni sangat mengabaikan asas

keadilan, sehingga tidak memperhatikan besar-

kecinya penghasilan wajib pajak; (b) lebih

menguntungkan para pengusaha; (c) tidak

memasukkan uang ke dalam kas negara.

Uraian fungsi pajak di atas, penulis dapat

simpulkan dari 3 aspek sebagai berikut :

a. Aspek historis. Dapat dijelaskan bahwa,

Indonesia lebih menekankan pada fungsi

budgeter, karena sebelum tax reform, Indonesia

menggunakan fungsi pajak regulerend, dengan

sistem pemungutan pajak official assessment.

Oleh karena pada saat itu Indonesia masih

mengandalkan hasil minyak bumi dan gas alam,

130��

untuk mengisi APBN. Akan tetapi pada tahun

1980-an, harga minyak bumi dan gas alam anjlok

di pasar Internasional. Dengan keadaan demikian

maka Indonesia beralih ke sektor pajak dengan

lebih menekankan pada fungsi pajak anggaran

(budgeter), agar bisa mengumpulkan dana ke

dalam kas negara untuk mengisi APBN. Sedang

Timor Leste sebelum referendum tahun 1999,

ikut mengimplementasikan program reformasi

pajak yang di jalankan oleh Pemerintah Indonesia

tersebut. Akan tetapi merdeka beralih pada

fungsi pajak regulerend. Hal ini dilakukan,

kemungkinan masih mengandalkan hasil minyak

bumi dan gas alam di celah Timor yang sedang

bekerja sama dengan Pemerintah Australia

tersebut.

b. Aspek Politik. Pada aspek ini, Pemerintah

Indonesia lebih mengekstensifikasi dan

mengintensifikasi pajak agar bisa mengisi dana

APBN, yang kemudian akan di alokasikan

kembali untuk menjalankan pembangunan pada

semua sektor untuk kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Timor

Leste politik perpajakan yang dirancang bangun,

adalah menggunakan fungsi pajak regulerend

sebagai alat politik untuk mengatur

perekonomian dalam negeri. Hal ini dimaksudkan

untuk menarik investor asing supaya bisa

menanamkan modal di Timor Leste, agar dapat

merekrut tenaga kerja dan sekaligus memberi

131��

memotivasi kepada pengusaha lokal untuk

bersaing.

c. Aspek Yuridis. Pada aspek ini, di Indonesia dapat

dilihat dari reformasi UU PPh yang dari waktu ke

waktu menuju pada kesempurnaan agar bisa

mempermudah fiskus dalam menerapkan aturan

tersebut. Penyempurnaan UU PPh tersebut

dimaksudkan agar pemungutan pajak tidak

terlewatkan, bagi wajib pajak yang telah

memnuhi syarat menerima / memperoleh

penghasilan kena pajak. Sedang di Timor Leste

dari diperhatikan pada perubahan UU PPh No. 8

tahun 2008, dimana substansinya dapat

mengurangi tarif beberapa jenis pajak, bahkan

menghapuskannya, seperti dividend dan pajak

atas bunga bank.

H. Wajib Pajak Di Timor Leste, materi tentang wajib pajak di atur

dalam pasal 27 ayat (1) UU PPh No. 8 tahun 2008, yang

menyebutkan bahwa : yang dimaksud dengan wajib

pajak antara lain ; 1) orang perorangan; 2) warisan

yang belum terbagi sebagai satu kesatuan ; dan 3)

badan yang didirikan di Timor Leste. Wajib pajak

tersebut di atas, belum dijabarkan secara rinci,

sehingga dalam penerapannya cukup membinggungkan

para wajib pajak dan fiskus itu sendiri.

Kaitannya dengan keadaan demikian, solusi yang

digunakan adalah hanya menguraikan secara singkat

dalam bentuk brosur-brosur yang kemudian di

132��

sosialisasikan kepada wajib pajak, melalui workshop,

media massa maupun media elektronik. Hanya saja

dalam praktek pelaksanaan, penulis menemukan tidak

jauh berbeda seperti yang diuraikan secara detail

dalam UU PPh Indonesia, maupun di dalam reference-

reference yang ada pada perpustakan.

Dengan demikian, problematiknya sekarang

hanya terletak pada belum ada orang atau institusi

yang berniat untuk mengakomulasikan secara rinci

suatu tulisan, yang akan dijadikan pedoman, baik bagi

wajib pajak maupun fiskus. Dari keterbatasan itulah

penulis berpedoman pada uraian penjelasan yang

terkandung dalam UU PPh No. 36 tahun 2008, sebagai

acuan untuk membandingkan kekurangan-kekurangan

yang di jumpai dalam UU PPh Timor Leste.

Di Indonesia Wajib pajak di atur dalam pasal 2 UU

PPh No. 36 tahun 2008. Oleh Fidel wajib pajak 82 adalah

orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai

hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan perpajakan. 83 Wajib pajak adalah

subyek pajak yang memenuhi syarat-syarat obyektif,

yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu menerima

atau memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu

penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena

Pajak (PTKP) bagi wajib pajak dalam negeri. Dengan

kata lain, wajib pajak adalah orang atau badan yang

sekaligus memenuhi syarat-syarat subyektif dan syarat-

syarat obyektif. Orang atau badan yang memenuhi ���������������������������������������� �������������������82 Fidel, Op. Cit. hlm 136 83 . Loc. Cit hlm 136�

133��

syarat-syarat subyektif merupakan subyek pajak, tetapi

belum tentu merupakan wajib pajak. Subyek pajak itu

harus memenuhi syarat-syarat obyektif, yaitu

menerima/ memperoleh penghasilan kena pajak.

Wajib pajak terdiri dari,84 wajib pajak dalam negeri

dan wajib pajak luar negeri.

1. Wajib Pajak Dalam Negeri

Adalah subyek pajak yang memenuhi syarat

antara lain:

a. Orang pribadi yang tinggal di Indonesia;

b. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari

183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;

c. Badan yang didirikan atau bertempat tinggal

dalam sebuah negara;

d. Bentuk usaha tetap yang dipergunakan untuk

menjalankan kegiatan usaha secara teratur di

suatu negara, oleh badan atau perusahaan yang

tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan

di Indonesia.

Subyek pajak dalam negeri dapat berbentuk

orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai

satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan

dan bentuk usaha tetap. Subyek pajak dalam negeri

memiliki ciri-ciri seperti berikut

1) Orang pribadi atau perseorangan. Orang pribadi

akan menjadi subyek pajak dalam negeri apabila

memenuhi ketentuan; a) bertempat tinggal di

indonesia; b) berada di Indonesia lebih dari 183

���������������������������������������� �������������������84 Sophar Lumbantoruan, Op Cit hlm 667

134��

hari dalam kurun waktu 12 bulan; dan c)

mempunyai niat untuk bertempat tinggal di

Indonesia

2) Warisan yang belum terbagi. Warisan belum

terbagi dianggap sebagai subyek pengganti, yaitu

menggantikan pihak yang berhak atas warisan

tersebut. Hal ini terjadi pada saat meninggalnya si

pewaris. Warisan belum terbagi dikenai pajak

penghasilan apabila warisan tersebut memberikan

penghasilan. Misalnya rumah atau tanah pewaris

di kontrakkan, maka akan otomatis dikenakan

pajak.

3) Badan. Dalam arti luas pengertian badan disini

adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang

merupakan kesatuan, baik yang melakukan

usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

Suatu badan di katakan sebagai subyek pajak

dalam negeri pada saat badan tersebut di dirikan

atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Mengenai tempat tinggal orang pribadi atau

tempat kedudukan badan di tetapkan oleh

direktur Jenderal menurut keadaan yang

sebenarnya (pasal 2 ayat (6) UU No. 36 tahun

2008 tentang pajak penghasilan). Hal ini

maksudkan untuk memberikan kepastian

hukum, mengenai badan yang benbentuk PT, CV,

BUMN, dan BUMD, dengan nama dan dalam

bentuk apapun persekutuan, perseroan atau

perkumpulan lainnya.

4) Bentuk usaha tetap (BUT). BUT adalah bentuk

usaha yang dipergunakan untuk menjalankan

135��

kegiatan usaha secara teratur di Indonesia, oleh

orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di

Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia

tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12

bukan, untuk menjalankan usaha atau kegiatan

di Indonesia seperti : tempat kedudukan

manajemen, gedung kantor, cabang perusahaan,

kantor perwakilan, pabrik, bengkel,

pertambangan atau pengalian sumber alam,

wilayah kerja pengeboran yang dipergunakan

untuk eksplorasi pertambangan, perikanan,

peternakan, pertanian, perkebunan, proyek

konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan,

pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh

pegawai atau oleh orang lain sepanjang dilakukan

lebih dari 60 hari hari dalam jangka waktu 12

bulan, atau orang atau badan yang bertindak

selaku agen bebas.

Untuk wajib pajak dalam negeri orang

pribadi,85 yang memiliki usaha atau pekerjaan,

badan, dan Bentuk usaha tetap penghasilan bruto

yang diterima atau diperoleh dapat di kurangkan

dengan biaya-biaya untuk mendapatkan menagih

dan memelihara penghasilan tersebut. Wajib pajak

perseorangan penghasilan bruto yang diterima atau

diperoleh dapat dikurangkan dengan PTKP, seperti

biaya jabatan, tunjangan hari tua dan iuran pension.

Sedangkan wajib pajak badan dan BUT, tidak semua

���������������������������������������� �������������������85 YB. Sigit Hutomo, Op. Cit. hlm 51

136��

biaya-biaya yang terjadi dalam wajib pajak dapat

dipakai sebagai pengurangan penghasilan bruto.

2. Wajib Pajak Luar Negeri

Adalah subyek pajak yang bertempat tinggal di

Indonesia, tidak didirikan atau tidak bertempat

kedudukan di suatu Negara yang dapat memperoleh

penghasilan dari Indonesia. Subyek pajak luar

negeri meliputi, subyek pajak yang bertempat tinggal,

bertempat kedudukan, yang di dirikan di luar

indonesia yang menerima atau memperoleh

penghasilan di Indonesia. Subyek pajak ini

berbentuk orang pribadi ataupun badan.

a. Orang Pribadi

1) Orang pribadi tergolong sebagai subyek pajak

luar negeri bila memenuhi beberapa antara

lain; tidak bertempat tinggal di indonesia;

2) berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari

dalam jangka waktu 12 bulan;

3) menerima atau memperoleh penghasilan dari

Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha

tetap di Indonesia.

b. Badan

Suatu badan di luar negeri dapat menjadi

subyek pajak bila badan tersebut mempunyai

hubungan ekonomis (memperoleh penghasilan)

dari Indonesia. Dalam pengertian badan sebagai

subyek pajak luar negeri adalah badan yang

memperoleh penghasilan dari Indonesia tetapi

tidak dari hasil usaha atau kegiatan yang

137��

dilakukan BUT di Indonesia. Pada prinsipnya

mengenai wajib pajak seperti diuraikan di atas,

tidak ada perbedaan dengan pelaksanaan di Timor

Leste. Hanya saja di Timor Leste, belum diuraikan

secar detail seperti yang diterapkan di Indonesia.

Dari penjelasan diatas subyek pajak dapat di

golongkan menjadi :

a. berdasarkan sifatnya, yang terdiri dari; a) Wajib

pajak orang pribadi; dan b) wajib pajak badan.

b. berdasarkan asalnya terdiri dari; a) Wajib pajak

dalam negeri; dan b) Wajib Pajak luar negeri.

Selanjutkan dapat di klasifikasikan bahwa subyek

pajak warisan yang belum terbagi, adalah sama

dengan wajib pajak orang pribadi, sedangkan

bentuk usaha tetap adalah diklasifikasikan

masuk dalam wajib pajak dalam negeri.

Untuk mempermudah pemahaman mengenai

perbedaan dan persamaan secara singkat diuraikan

pada tabel berikut:

Tabel 12 Perbedaan dan persamaan wajib pajak berdasarkan

UU PPh Timor Leste dan Indonesia

Perbedaan

Indikator Indonesia Timor Leste

Syarat

WP

dalam

Negeri

Secara kuantitatif

(lebih dari 183 hari

dalm waktu 12

bulan)

dan syarat kualitatif

(niat orang yang

bersangkutan)

Syarat kuantitatif melebihi

180 hari, tapi tidak otomatis

sebagai WP dalam negeri

karena ada syarat lain yaitu,

keluarganya harus tinggal,

rekening, rumahnya di Timor

Leste.

138��

Untuk syarat WP

dalam negeri,

Indonesia berlaku

syarat ganda.

( Timor hanya lebih melihat

pada syarat kualitatif)

Definis

Wajib

Pajak

Dapat dijabarkan

secara rinci dalam

UU PPh

Tidak dapat di jabarkan

secara rinci dalam UU PPh

Persamaan

Indikator Indonesia dan Timor Leste

Subyek

pajak

Orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai

satu kesatuan menggantikan yang berhak

Kategori

subyek

pajak

Subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar

negeri

Wajib

pajak

Subyek pajak yang memenuhi syarat obyektif yakni

menerima PKP

Setelah menguraikan perbedaan dan

persamaan mengenai wajib pajak seperti pada tabel

di atas, penulis akan menguraikan pula kekurangan

dan kelebihan antara lain;

1. Kelebihan sistem ini, di Indonesia adalah: (a)

memberikan kepastian hukum mengenai syarat

menjadi subyek pajak dalam negeri kepada wajib

pajak, agar dalam menjalankan segala aktivitas

yang berkaitan dengan perpajakan tidak ada lagi

keragu-raguan; (b) definisi mengenai wajib pajak

dijelaskan secara rinci dalam memori penjelasan

UU PPh sehingga mempermudah fiskus dalam

mengimplementasikannya.

2. Kelebihan mengenai sub pembahasan wajib pajak

ini, untuk Timor Leste penulis menemukan

139��

hanya sebatas, seperti diuraikan pada tabel di

atas pada bagian persamaan.

3. Kekurangan di Timor Leste adalah : (a) Syarat

mengenai subyek pajak dalam negeri tidak

dipastikan secara jelas; (b) Definisi wajib pajak

tidak dijelaskan secara rinci, sehingga dalam

penerapan cukup membingungkan para fiskus.

4. Di Indonesia kekurangan, tidak ditemukan karena

telah diuraikan secara lebih detail.

I. Metode Penyusutan Penyusutan adalah pengeluaran untuk

mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan

yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun

tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan

dibebankan melalui penyusutan.86 Pengertian

penyusutan menurut PSAK adalah alokasi jumlah suatu

asset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat

yang di estimasi. Alokasi harga perolehan,87 harta

berwujud disebut dengan penyusutan. Penyusutan di

atur dalam pasal 11 UU PPh. Metode penyusutan yang

dapat digunakan untuk harta berwujud bukan

bangunan adalah;

1. Metode Garis Lurus (Straight Line Method); dan

2. Metode Saldo Menurun ( Declining Balance Method).

Metode penyusutan yang harus dipakai untuk

harta berwujud berupa bangunan adalah metode garis

lurus. Aset yang disusut antara lain :

���������������������������������������� �������������������86 Waluyo, Op. Cit hlm 161 87 Soemarso. S.R, Op. Cit hlm 236

140��

a. diharapkan untuk digunakan selama lebih dari

satu periode akuntansi;

b. memiliki suatu masa manfaat yang terbatas;

c. ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan

dalam produksi atau memasok barang dan jasa

untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi.

Sesuai dengan pasal 11 ayat (6) UU No. 36

tentang pajak penghasilan, dapat dikelompokkan

penyusutan, harta berwujud sesuai masa manfaat dan

tarif penyusutan sebagai berikut:

Tabel 13 Masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud

Kelompok harta berwujud

Masa

Manfaat

Tarif penyusutan berdasar metode

Garis Lurus

Saldo Menurun

I .Bukan bangunan:

Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV

4 tahun 25% 50%

8 tahun 12,5% 25%

16 tahun 6,25% 12,5%

20 tahun 5% 10%

II. Bangunan:

Permanen Tidak permanen

20 tahun 5% -

10 tahun 10% -

Untuk memperjelas asset apa saja yang masuk

kelompok harta berwujud dalam tabel di atas, secara

berurutan penulis menguraikan sebagai berikut:

141��

a. Kelompok I, adalah jenis harta berwujud yang

masa manfaatnya hanya sampai 4 tahun, dengan

presentase rata-rata 25% (garis lurus) dan 50%

untuk saldo menurun. Jenis harta berwujud yang

termasuk disini adalah mebel dan peralatan dari

kayu dan rotan, seperti meja, kursi, lemari, mesin

ketik, mesin hitung, tv, computer, printer, scanner

dan sejenisnya.

b. Kelompok II, adalah masa manfaat 8 tahun dengan

persentase 12.6% (garis lurus) dan 25 % untuk

saldo menurun. Jenis harta yang termasuk di

dalamnya antara lain, Mebel dan peralatan dari

logam, seperti meja, bangku, kursi, lemari, mobil,

bus truk dan sejenisnya;

c. Kelompok III adalah masa manfaat 16 tahun

dengan persentase 6,25% (garis lurus) dan 12,5%

untuk saldo menurun. Jenis harta yang termasuk

di dalamnya adalah mesin yang menghasilkan

produk-produk tekstil, misaknya kain katun, sutra,

wol, bulu hewan dan sejenisnya.

d. Kelompok IV adalah masa manfaat 20 tahun

dengan persentase 5% (garis lurus) dan 10% untuk

saldo menurun. Jenis harta berwujud yang

termasuk di dalamnya adalah mesin berat untuk

konstruksi.

Metode garis lurus adalah untuk menggambarkan

perhitungan penyusutan dengan menggunakan metode

garis lurus. Anggaplah bahwa sebuah gedung dibeli

dengan harga Rp.50,000.00. Gedung tersebut

mempunyai masa manfaat 20 tahun. Penyusutan tiap

tahun adalah Rp. 5.000.000,- Apabila dibangun sendiri

142��

dan pembayaran dimulai pada bulan 200A serta

selesainya 200B, maka penyusutan dimulai pada bulan

april 200B. Anggaplah harga bangunan itu RP.

150.000.000,- maka penyusutan untuk tahun 200B

akan berjumlah 9/12 x Rp.150.000.000,- =

Rp.5.625.000. Penyusutan tahun berikutnya dihitung

sebesar Rp. 5% x Rp. 150.000.000,- dan seterusnya

sampai 20 tahun.

Setelah memberikan contoh metode garis lurus

seperti di atas, berikut penulis paparkan satu contoh

untuk metode saldo menurun. Contohnya sebuah mesin

di beli dan ditempatkan pada bulam Januari 200A.

Harga perolehan mesin tersebut adalah Rp.

150.000.000,- dan masa manfaat 4 tahun, dengan tarif

penyusutan 50%. Contoh perhitungannya sebagai

berikut :

Tabel 14 Kalkulasi Metode Saldo Menurun

Tahun Tarif Penyusutan Nilai buku

2000 Harga perolehan Rp. 150.000.000

2000 50% Rp. 75.000.000 Rp. 75.000.000

2001 50% Rp. 37.000.000 Rp. 37.000.000

2002 50% Rp. 18.750.000 Rp. 18.750.000

2003 Disusut sekaligus Rp. 18,750.000 0

Penyusutan dalam tahun 2003 adalah sebesar

Rp.18.750.000. Oleh karena masa manfaat mesin

tersebut telah ditetapkan selama 4 tahun, maka pada

akhir tahun keempat seluruh harga perolehan mesin

sudah harus habis disusutkan. Penyusutan pada tahun

2003 adalah sebesar nilai buku pada akhir tahun 2002

143��

yaitu sebesar Rp. 18.750.000,- pada tahun akhir 2003

nilai buku mesin sama dengan nol.

Pada prinsipnya penyusutan di atas adalah asset

yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun,

tidak boleh di bebankan sekaligus, melainkan

dibebankan melalui penyusutan. Oleh karena sudah

ditentukan masa manfaatnya masing-masing dari jenis

harta berwujud yang dipergunakan untuk kegiatan

bisnis.

Di Timor Leste penyusutan di atur dalam pasal 36

UU PPh No. 8 Th. 2008, menyebutkan wajib pajak

berhak mendapatkan pengurangan biaya penyusutan

terhadap aset-aset yang digunakan untuk kegiatan

bisnis, baik keseluruhan maupun sebagian dalam akhir

tahun pajak. Tarif penyusutan tersebut dapat

dibebankan secara sekaligus (100%) pada akhir tahun

pajak betrsangkutan. Dengan demikian semua asset

yang dapat disusut harus disertakan dalam daftar

kemudian dikirim ke kantor pajak, agar bisa diketahui

masa manfaat asset-asset tersebut. Penyusutan yang

diimplementasikan oleh Timor Leste saat ini adalah hasil

perubahan dari UU No. 18 tahun 2000, ke UU PPh No. 8

tahun 2008. Sebelum ada perubahan yaitu pada UU

PPh No. 18 tahun 2000, sistem penyusutan yang dianut

oleh Timor Leste adalah sama dengan yang di

implementasikan oleh Indonesia sekarang ini, yaitu

menggunakan dua metode penyusutan ( metode garis

lurus dan metode saldo menurun). Berikut penulis akan

gambarkan perbedaan dan persamaan penyusutan di

maksud.

144��

Tabel 15 Perbedaan dan persamaan penyusutan

di Timor Leste dan Indonesia

Perbedaan

Indikator Indonesia Timor Leste

Metode Garis lurus dan saldo

menurun

Metode tunggal

Tarif

penyusutan

Bertingkat /berlapis

(dilakukan setiap akhir

tahun pajak sesuai

masa manfaat)

Sepadan (yaitu 100%) di

berlakukan setiap akhir

tahun pajak sampai

selesai, sesuai masa

manfaat.

Manfaat Tidak merugikan

Negara, karena

penyusutan tidak

sekaligus.

Merugikan Negara, karena

perusahaan besar tidak

membayar pajak beberapa

ke depan

Persamaan

Dasar

pengenaan

Sama, yaitu memperhitungkan asset-asset yang

dipergunakan untuk kepentingan bisnis, baik

seluruhnya maupun sebagian sesuai dengan masa

manfaat.

Berdasarkan perbedaan dan persamaan pada tabel

di atas, terdapat beberapa kekurangan dalam UU PPh

Timor Leste yang berdampak pada; 1) hampir semua

perusahaan besar mengalami kerugian untuk beberapa

tahun kedepan atas beban penyusutan tersebut; 2) ada

celah yang cukup signifikan dalam memanipulasi

laporan keuangan perusahaan pada akhir tahun tahun;

3) tidak ada pembatasan terhadap pembelian asset baru

perusahaan, yang akan berdampak pada beban

penyusutan akhir tahun pajak; 4) akan menimbulkan

145��

kerugian terhadap penerimaan negara pada sektor

pajak.

Sementara sistem penyusutan yang di

implementasikan oleh Indonesia betul-betul dapat

disesuaikan dengan standarisasi yang berlaku umum,

yaitu penyusutan dilakukan secara bertahap sesuai

dengan masa manfaat asset tersebut. Disamping itu

memberikan ruang yang cukup leluasa kepada fiskus

untuk lebih efektif mengontrol asset-asset yang akan

disusut. Dengan demikian kelebihan penyusutan di

Indonesia adalah; (a) Penyusutan dilakukan setiap akhir

tahun pajak sesuai dengan lapisan yang ditentukan; (b)

tidak menimbulkan kerugian pada negara.

Uraian sub sistem penyusutan di atas dapat

disimpulkan bahwa, Indonesia mengurangi semua biaya

yang digunakan, seperti pembelian kendaraan untuk

kegiatan bisnis, peralatan-peralatan, mesin, bangunan

dllnya dapat di lakukan melalui penyusutan sesuai

dengan masa manfaat. Sedangkan Timor Leste segala

biaya yang dikeluarkan untuk renofasi gedung untuk

kegiatan bisnis, maupun peralatan yang berkaitan

pemyusutannya hanya dilakukan secara sekaligus

(100%). Kondisi ini menimbulkan kerugian terhadap

penerimaan negara dari sektor pajak non migas.

J. Analisis Pada sub analisis ini penulis hanya

meringkaskan kembali hasil analisis pada masing-

masing subsistem, sebagai bahan perbandingan di

Indonesia dan Timor Leste sebagaimana diuraikan pada

146��

bab III di atas. Yang akan diuraikan, adalah mengenai

kelebihan, kekurangan, perbedaan dan persamaan

dalam sub-subsistem pajak penghasilan pada kedua

negara. Berikut penjelasannya.

1. Kelebihan Sub Sistem Pajak Penghasilan di Indonesia. Kelebihan yang dimaksudkan disini adalah

berawal dari sumber daya manusia sebagai kunci

sukses setiap negara, kemudian disusul dengan

peraturan perundang-undangan sebagai landasan

aktivitas dan terakhir manajemen implementasinya.

Kenyataan menunjukkan bahwa sumber daya

manusia di Indonesia terutama dalam bidang

perpajakan sudah memadai untuk di andalkan.

Faktanya adalah mulai sejak jatuhnya harga minyak

bumi dan gas alam pada tahun 1980-an di pasar

internasional, Indonesia mulai beralih ke sektor

perpajakan, sebagai salah satu sumber dalam

pembangunan. Landasan mengandalkan sektor

perpajakan melalui peruabahan UU PPh, yang

dilakukan secara berturut-turut mulai tahun 1983,

tahun 1994, tahun 2000 sampai dengan perubahan

keempat kalinya yaitu UU PPh No 36 tahun 2008.

Implikasi perubahan itu membawa hal-hal positif

antara lain; (a) menerapakan self assessment system,

dengan maksud memberi wewenang penuh kepada

wajib pajak untuk lebih aktif dalam menjalankan

pemenuhan kewajiban perpajakannya; (b)

menggunakan stelsel campuran untuk mengoreksi

stelsel fiktif yang diterapkan berdasarkan anggapan

147��

terhadap penghasilan wajib pajak setiap bulan

(installment tax atau minimum income tax); (c)

menerapkan tarif progresif, yang berlandaskan pada

asas keadilan pajak. Cara demikian dikatakan adil

karena pengenaan pajak di dasarkan pada besar-

kecilnya penerimaan; (d) penghasilan tidak kena

pajak, dapat dirinci mulai dari diri wajib pajak,

isterinya, serta tanggungannya sebanyak 3 orang. Ini

menunjukkan bahwa hak-hak anggota keluarga

sudah diperhitungkan di dalam penghasilan yang

diterima atau diperoleh oleh kepala keluarga; (e)

fungsi pajak yang digunakan adalah fungsi anggaran.

Ini menjadi pilihan pemerintah, karena sektor pajak

merupakan salah satu sumber keuangan negara,

yang tidak ada beban utang terhadap pemerintah,

baik sekarang maupun pemerintah yang akan

datang. Dengan demikian, diupayakan semaksimal

mungkin untuk memasukkan uang ke dalam kas

negara yang kemudian akan dialokasikan kembali

untuk pembangunan dan pelayanan umum

pemerintah; (f) Penyusutan. Pada penyusutan ini

dapat menerapkan 2 metode sebagai dasar

penyusutan, yaitu metode garis lurus dan metode

saldo menurun. Manfaat kedua metode tersebut

adalah diterapkan untuk mengkalkulasi masa

manfaat asset-asset yang digunakan oleh para

pengusaha, baik dalam pemnggunaannya secara

keseluruhan maupun sebagian; (g) penerapan self

assessment system dilakukan bersama-sama dengan

withholding system. Ini di maksudkan untuk

melakukan penghematan biaya pemungutan pajak

148��

pada pihak ketiga. Atas dasar pemikiran tersebut,

maka pihak ketiga diberi wewenang oleh undang-

undang pajak penghasilan untuk melakukan

pemotongan dan pemungutan pajak, selanjutkan

dapat disetorkan kepada bank yang ditunjuk oleh

pemerintah; (h) mengklasifikasikan wajib pajak

secara jelas, sehingga mempermudah fiskus dalam

pelaksanaan pemungutan pajak; (i) skill sumber daya

manusia sudah memadai untuk merespon keadaan

real yang ada; (j) peraturan perpajakannya sudah

memadai untuk membatasi, celah-celah yang akan

digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan

penghindaran.

2. Kelebihan Sub Sistem Pajak Penghasilan di Timor Leste. Kelebihan self assessment system di Timor

Leste, adalah: (a) wajib pajak disamping memberikan

wewenang penuh secara aktif dalam pemenuhan

kewajibannya dan sekaligus merupakan hal baru

bagi Timor Leste. Dengan demikian wajib pajak dapat

dibiasakan untuk melakukan pemenuhan

kewajibannya secara mandiri, dan tidak dapat

membandingan dengan sistem lain, selain self

assessment system; (b) dilakanakan bersama-sama

dengan withholding system sehingga menghemat

biaya pemerintah dalam melakukan pemungutan

pajak. Oleh karena pihak ketiga diberi wewenang

oleh UU PPh untuk memotong dan memungut pajak,

dan kemudian disetorkan kepada bank yang

ditunjuk oleh pemerintah; (c) lebih mempermudah

149��

pengawasan terhadap wajib pajak, karena negaranya

kecil dan wilayahnya juga kecil; (d) menerapkan tarif

proporsional dan progresif (asas keadilan dan asas

kesederhanaan); (e) lebih memperhatikan wajib

pajak dalam negeri. Hal ini dilakukan dengan asumsi

bahwa mayoritas wajib pajak dalam negeri

ekonominya lemah dan skillnya rendah, sehingga

ditentukan penghasilan tidak kena pajak perbulan

sebesar US $ 500.

3. Kekurangan Sub Sistem Pajak Penghasilan di Timor Leste. Kekurangan yang terdapat disini antara lain:

(a) Sumber daya manusia di Timor Leste pada bidang

perpajakan belum memadai; (b) UU PPh masih belum

memadai untuk melakukan pemungutan secara

detail, serta memberi peluang kepada wajib pajak

untuk menafsirkan sesuai dengan kepentingannya;

(c) penghasilan tidak kena pajak $ 500/bulan hanya

diterima oleh sebagian kecil wajib pajak. Disamping

itu tidak membuat pembagian secara rinci mengenai

hak-hak wajib pajak, isterinya dan tanggungannya;

(d) penyusutan diklaim 100 %, pada setiap akhir

tahun pajak.Hal ini berdampak pada pengusaha

besar tidak membayar pajak beberapa tahun ke

depan, tentunya akan merugikan penerimaan

negara pada sektor pajak non migas; (e) wajib pajak

harus mengeluarkan uang untuk membayar

konsultan pajak, supaya bisa membantu mengisi

formulir pajak yang ada; (f) fungsi pajak yang

digunakan adalah fungsi mengatur, sehingga lebih

150��

dijadikan instrument politik bagi pemerintah dalam

memainkan tarif pajak. Hal ini merugikan

penerimaan negara; (g) tingkat kesadaran wajib pajak

dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak masih

rendah, karena faktor pemahaman terhadap self

assessment system.

4. Kekurangan Sub Sistem Pajak Penghasilan di Indonesia Disadari bahwa, Indonesia memang sudah

cukup sempurna di pandang dari segala sudut di

bidang perpajakan, bila dibanding dengan Timor

Leste. Namun sesempurna apapun pasti tetap ada

kekurangan seperti antara lain : (a) lebih

mengedepankan keadilan (tarif progresif) dan

mengabaikan kesederhanaan (tarif proporsional).

Pada hal dalam kenyataan, negara berkembang lebih

cocok menggunakan tarif proporsional agar tidak

terlalu rumit menghitung pajaknya; (b) PTKP terlalu

rendah, sehingga tidak seimbang dengan harga pasar

sembako yang tidak stabil.

Selain kelebihan dan kekurangan pada sub-

subsistem di atas, dalam tabel berikut akan

diuraikan mengenai ringkasan perbedaan dan

persamaannya.

151��

Tabel 16 Ringkasan perbedaan dan persamaan sub-subsistem

sebagai perbandingan sistem pajak penghasilan antara Timor Leste dan Indonesia

Perbedaan

Indikator Timor Leste Indonesia

UU PPh Material dan formalnya

tidak dipisahkan

Dipisahkan untuk

mempermudah

implementasinya

Fungsi pajak Fungsi mengatur

(regulerend)

Fungsi Anggaran (budgeter)

Tarif Pajak Proporsional dan progresif Progresif

PTKP upah $ 500 untuk non migas

dan $ 100 untuk Migas

baik resident maupun non

resident. Tidak dirinci,

aturan mengenai diri WP

dan tanggungan

Dirinci mengenai diri wajib

pajak, WP yg menikah,

serta tanggungan

maksimal 3 org, sesuai

dengan UU PPh

Tunjangan

Hari Tua

Belum di atur dalam UU

PPh

Sudah di atur 1% dari

penghasilan sebagai PTKP

Biaya

jabatan

Belum di atur dalam UU Sudah di atur 5% dari

penghasilan sebagai PTKP

Syarat

subyek pajak

dalam negeri

Hanya menggunakan

syarat kualitatif saja

183 hari ( syarat

kuantitatif), dan orang

berniat tinggal (syarat

kualitatif)

Konsultan

WP org

pribadi/peru

sahaan

(tidak

berkantor)

Pemotongan 4 % dari

penerimaan oleh yang

membayar dan itu adalah

final

di potong oleh pemberi

kerja, dan tetap laporkan

penghasilan pada akhir

tahun pajak

PPh bunga

dan Dividen

Telah di hapus Sebagai obyek pajak dan

merupakan penghasilan yg

dikenakan pajak

152��

Restitusi Hanya bisa kompensasi

saja, dan tidak

dikembalikan uangnya

secara fisik kepada WP

Bisa kompensasi dan bisa

juga restitusi

Imbalan

bunga dari

restitusi

Hal ini diatur dalam UU

No. 18/2000, tetapi tidak

pernah implementasi

Sebagai obyek pajak, yang

harus di pajaki

Biaya bunga

bank

Bisa diakui, apabila hanya

antara bank, tapi diluar

bank, bunga pinjaman

yang dibayarkan kepada

bank oleh peminjam tidak

diakui sebagai biaya

Biaya bunga ban dapat

diakui sebagai biaya, dalam

laporan tahun pajak.

Penyusutan beban 100% Dibebankan melalui

penyusutan, sesuai masa

manfaat

Kebijakan

pemerintah

dalam

amendeman

UU PPh

Arah perubahan UU PPh

masih cukup

membinggungkan dan

diperlukan perbaikan

kedepan

Mengarah pada

penyempurnaan dari waktu

ke waktu sesuai dengan

perkembangan

perekonomian

Hapusnya

hutang pajak

Khusus untuk daluarsa

belum berlaku di Timor

Leste

Berlaku semuanya tentang

hapus hutang pajak

Persamaan

Indikator Indonesia dan Timor Leste

Sistem

pemungutan

pajak

Self assessment system dan withholding system

Stelsel yang

digunakan

Stelsel anggapan dan stelsel rill

Asas yg

digunakan

Asas keadilan dan kesederhanaan

Subyek pajak Orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagi

dan BUT

153��

Kategori

subyek pajak

Subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar

negeri

Wajib pajak Subyek pajak yang memenuhi syarat obyektif

(menerima PKP)

Wewenang

wajib pajak

Mutlak menghitung, memperhitungkan, menyetor,

dan melaporkan sendiri oleh wajib pajak atas

penghasilannya

Wewenang

fikus

Membina, mengawasi, dan mengoreksi kesalahan

dan memberitahukan kepada wajib pajak untuk

memperbaiki

Akhir tahun

SPT

Adalah 31 maret tahun pajak berikutnya

Pembayaran

bulanan

Dilakukan pada setiap tanggal 15 bulan

berikutnya.

Kompensasi Adalah sama. Salah satunya setelah membayar

utang pajak, dan bisa dilakukan secara vertical

dan horizontal

Timbulnya

hutang pajak

Berdasarkan ajaran materil dan ajaran formil

Memperhatikan tabel 16 di atas, pada kolom

Timor Leste item bunga bank dan dividen di hapus,

dengan maksud untuk menarik para pengusaha luar

agar bisa menanamkan modalnya di Timor Leste,

supaya bisa menyerap tenaga kerja, namun sejauh

ini strategi pemerintah Timor Leste tersebut tidak

tercapai, karena tidak ada pengusaha luar yang

masuk setelah menghapusnya bunga bank dan

dividen tersebut. Kebijakan ini tentunya merugikan

penerimaan negara. Sedangkan perbedaan lainnya

bermuara pada kebijakan politik pemerintah dan

perkembangan perekonomian nasional, serta UU PPh

pada masing-masing negara.

154��

Sedangkan persamaannya adalah Timor Leste

mengadopsi sistem PPh yang diterapkan di Indonesia

berdasarkan pasal 165 UUD RDTL.

Uraian perbedaan dan persamaan serta

kelebihan dan kekurangan sub-subsistem pajak

penghasilan di atas, terdapat dalam UU PPh masing-

masing negara seperti tabel berikut :

Tabel 17 Pengaturan sub-subsistem pajak Penghasilan antara

Timor Leste dan Indonesia dalam UU PPh

Indikator Indonesia Timor Leste

Dasar

Hukum

2. Pasal 23A UUD 1945 3. UUPPh No.7 Th. 1983

tentang pajak penghasilan

4. UU PPh No. 10 Th. 1994 tentang PPh

5. UU PPh No. 17 Th. 2000 tentang PPh

6. UU No. 36 Th. 2008 tentang PPh.

1. Pasal 144 UUD

RDTL

2. UU PPh No. 18 Th.

2000 tentang

sistem perpajakan

3. UU PPh No. 8 Th.

2008 tentang

Pajak dan Pabean

Stelsel Pasal 20 ayat (3) dan pasal 28 UU PPh No. 36 Th. 2008

Pasal 64 ayat (4) dan

pasal 23 ayat (4) UU

PPh No. 8 Th. 2008

Asas

pengenaan

pajak

Pasal 2 dan 4 UU PPh No. 36 Th. 2008

Pasal 27 dan 49

UU PPh No. 8

Th.2008

Sistem

pengenaan

pajak

Pasal 21, 22, 23. 24, 25, 26, UU PPh No. 36 Th. 2008

Pasal 20, 26, 27, 28

dan 49

Timbul dan

hapusnya

hutang pajak

Pasal 2 dan 4 UU PPh No. 36 Th. 2008.

Pasal 27 dan 28 UU

PPh No. 8 Th. 2008

Subyek

Pajak

Pasal 2 UU PPh No. 36 Th. 2008

Pasal 27 UU PPh No.

8 Th. 2008

155��

Obyek Pajak Pasal 4 UU PPh No. 36 Th. 2008

Pasal 28 UU PPh No.

8 Th. 2008

Tarif Pajak Pasal 17 UU PPh No. 36 Th. 2008

Pasal 72 ayat (2)

pasal 53, dan pasal

20

PTKP Pasal 7 UU PPh No. 36 Th. 2008

Pasal 20 ayat (2) UU

PPh No. 8 Th. 2008

Fungsi Pajak - -

Wajib Pajak Pasal 1 UU PPh No. 36 Th. 2008

Pasal 27 UU PPh No.

8 Th.2008

Metode

penuyusutan

Pasal 11 UU PPh No. 36 Th. 2008

Pasal 36 UU PPh No.

8 Th. 2008

Tabel 17 di atas adalah uraian aturan-aturan

yang terdapat dalam undang-undang Pajak

Penghasilan Timor Leste dan Indonesia, yang

digunakan untuk membandingkan sub-subsistem

dalam sistem pajak penghasilan yang sedang

diimplementasikan pada kedua negara tersebut.

Dalam aturan-aturan tersebut terdapat banyak

kekurangan, terutama pada UU PPh Timor Leste,

antara lain pada pasal-pasal tersebut tidak di

uraikan secara detail, sehingga cukup mempersulit

fiskus dalam menerapkannya dan membingungkan

wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya,

berdasarkan self assessment system. Sementara

bagi Indonesia aturan-aturan dalam UU PPh nya,

secara detail ada memori penjelasannya sehingga

mempermudah baik, fiskus dalam menerapkan

maupun wajib pajak dalam pemenuhan

kewajibannya.

156��

Untuk subsistem fungsi pajak, penulis tidak

dapat menemukan dalam Undang-Undang pajak

penghasilan yang menjelaskan secara khusus. Oleh

karena itu penulis dapat menguraikannya melalui

kebijakan pemerintah masing-masing negara dalam

menentukan tarif pajak. Seperti diketahui bahwa

pemerintah Timor Leste menentukan tarif pajak

yang gunakan adalah tarif proporsional, sedang

Indonesia memilih tarif progresif. Melalui tarif pajak

tersebut maka dapat dipastikan bahwa Timor Leste

menggunakan fungsi pajak mengatur (regulerend),

dan Indonesia menggunakan fungsi pajak anggaran

(budgeter).

157��

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Alasan fundamental penelitian ini, berlandaskan

pada pemikiran bahwa penulis ingin memberi

kontribusi kepada pemerintah Timor Leste, terutama

pada bidang perpajakan melalui pengkajian materi

perbandingan sistem pajak penghasilan antara Timor

Leste dan Indonesia. Hal ini dilakukan karena

senyatanya peraturan pajak penghasilan di Timor

Leste, masih cukup membingungkan, baik bagi wajib

pajak maupun fiskus.

Dengan demikian melalui penulisan tesis ini

penulis mencoba untuk memahami, peraturan

perpajakan Indonesia terutama mengenai sistem pajak

penghasilan, yang dinilai sangat lengkap dan terinci,

sehingga mempermudah wajib pajak dalam pemenuhan

kewajibannya dan mempermudah fiskus dalam

melakukan pengawasan. Analisis uraian di atas

menemukan beberapa perbedaan, persamaan,

kelebihan dan kekurangan yang terkandung dalam

Undang-Undang Pajak Penghasilan pada masing-

masing negara, sebagaimana disimpulkan sebagai

berikut :

1. Perbedaan sistem pajak penghasilan.

Pada sisi perbedaan ini dapat menggambarkan

bahwa, itu merupakan strategis yang dirancang

bangun oleh masing-masing pemerintah dengan

158��

pendekatan parameternya adalah kepentingan dalam

negeri, disamping itu membangun sistem yang

memberi peluang kepada penanaman modal asing

untuk masuk. Jadi intinya adalah perbedaan

tersebut didasarkan pada perkembangan

perekonomian nasional, kebijakan politik

pemerintah, luas wilayah, jumlah penduduk pada

masing-masing negara. salah satu contoh seperti

fungsi pajak. Indonesia memilih fungsi anggaran

(budgeter) dan Timor Leste memilih fungsi mengatur

(regulereng). Tentunya masing-masing argumen yang

bersifat fundamental untuk menjatuhkan pilihannya.

2. Persamaan sistem pajak penghasilan

Persamaan yang dimaksudkan disini, bahwa

Timor Leste mengadopsi Sistem pajak penghasilan

yang sedang diimplementasikan di Indonesia. Hal ini

di dasarkan pada pasal 165 UUD Republik

Demokratik Timor Leste (RDTL), yang menyebutkan

bahwa : “Undang-Undang dan Peraturan-peraturan

yang berlaku di Timor Leste sebelumnya akan tetap

berlaku berkaitan dengan semua hal kecuali bila

bertentangan dengan UUD atau asas-asas yang

terkandung di dalamnya”. Atas dasar itulah maka

banyak menemukan persamaan, baik terdapat

dalam UU PPh maupun dalam implementasinya.

Disamping aturan tersebut, dilihat dari segi sejarah,

dimana Timor Leste selama 24 tahun menjadi bagian

dari Indonesia sebelum merdeka, maka sudah

memahami sistem pajak yang ada, sehingga mudah

untuk menyesuaikan dengan sistem termaksud.

159��

3. Kelebihan sistem pajak penghasilan

Simak kelebihan pada masing-masing Negara

antara lain; untuk Indonesia memiliki kelebihannya

adalah penempatan Sumber daya manusia sudah

mengacu pada the right men on the right place,

kelengkapan undang-undang pajak penghasilan

yang dirinci sedemikian rupa sehingga

mempermudah fiskus dan wajib pajak dalam

pemenuhan kewajibannya, sistem manajemen sudah

berjalan dengan baik, serta sarana dan prasarana

sudah lengkap, kesadaran pemenuhan kewajiban

wajib pajak sudah cukup baik. Disamping itu,

perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan

Indonesia semakin menuju pada kesempurnaan

sesuai dengan kebutuhan perkembangan

perekonomian nasional. Sementara Timor leste

kelebihannya adalah kedepannya mudah untuk

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

wajib pajak karena faktor wilayahnya kecil dan

jumlah wajib pajaknya sedikit.

4. Kekurangan sistem pajak penghasilan

Menguraikan masalah kekurangan tersebut

dimulai dari Timor Leste, antara lain; terletak pada

kekurangan tenaga ahli sumber daya manusia

dalam bidang administrasi perpajakan, hukum,

accounting dan manajemen perpajakan, sehingga

secara organisatoris masih tergantung pada tenaga

ahli dari luar negeri. Disamping itu perekrutan

pegawai pajak tidak mengacu pada the men on the

right place. Selain keterbatasn di atas, UU PPh Timor

160��

Leste sangat abstrak dan tidak terinci sehingga

membingungkan wajib pajak dan fiskus dalam

menjalankan kewajibannya masing-masing.

Perubahan UU PPh cukup membingungkan. Salah

satu contohnya seperti penyusutan dilakukan secara

sekaligus (100%). Sedangkan kekurangan sistem

pajak penghasilan di Indonesia, untuk

membandingkan dengan Timor Leste, hanya lebih

pada pengawasan terhadap penerapan aturan

terhadap fiskus agar tidak terjadi kolusi dan korupsi

dengan wajib pajak, yang pada gilirannya akan

merugikan penerimaan uang negara pada sektor

perpajakan. Selain itu, oleh karena wilayah

Indonesia sangat luas, maka proses sosialisasi harus

secara rutin dilakukan agar wajib pajak lebih

menguasai aturan yang cukup kompleks dan cepat

berubah dari waktu ke waktu.

5. Kata kunci perbedaan, persamaan, kelebihan

maupun kekurangan yang terkandung dalam sistem

pajak penghasilan antara Timor Leste dan Indonesia,

adalah terletak pada kebijakan politik pemerintah

masing-masing negara, yang kemudian

diformulasikan dalam Undang-Undang pajak

penghasilan. Untuk Timor Leste perumusan UU PPh

tersebut bisa dilakukan secara sengaja maupun

tidak sengaja oleh para pembuat (Pemerintah &

Parlemen), untuk mengatasnamakan kepentingan

umum murni maupun kepentingan kelompok, partai

dan para konglomerat.

161��

6. Melalui penelitian ini penulis lebih banyak

mengetahui kekurangan-kekurangan yang

terkandung dalam UU PPh Timor Leste beserta

perubahannya. Hal ini merupakan konsekuensi

negara baru yang dihadapkan dengan berbagai

keterbatasan dan sangat berpotensi tingkat

ketergantungan yang cukup tinggi pada staff ahli

dari luar yang saat ini sebagai pendamping para

pengambil kebijakan.

B. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas penulis

menyarankan beberapa hal, antara lain ;

1. Sumber daya manusia adalah kunci sukses bagi

semua sumber daya yang ada. Dengan demikian

penulis menyarankan kepada Dirjen pajak dan Bea

Cukai Timor Leste, agar bisa memprioritaskan hal ini

sebagai respon positif terhadap keadaan yang sedang

berjalan maupun perkembangan yang akan datang;

2. Undang-undang pajak penghasilan, yang sedang

digunakan untuk melakukan aktivitas perpajakan

perlu dilengkapi dan dirinci pasal demi pasal agar

tidak membinggungkan wajib pajak dan fiskus

dalam menerapkannya;

3. Perlu ditinjau kembali hal-hal penting yang tertuang

dalam UU PPh No. 8 tahun 2008, terutama

menyangkut penghapusan pajak bunga dan dividen,

penyusutan dan penurunan beberapa tarif pajak

162��

lainnya. Karena hal ini berdampak pada penurunan

drastis terhadap penerimaan negara pada sektor

perpajakan non migas;

4. Mencari mekanisme yang tepat agar fiskus yang

memiliki pengalaman dan keahlian yang cukup

dapat dilibatkan dalam setiap perubahan UU pajak

penghasilan Timor Leste;

5. Proses kaderisasi harus di mulai sedini mungkin,

agar tidak mendapat kesulitan kedepannya.

Contohnya pegawai pajak yang selesai studi atau

pelatihan dari luar maupun dalam negeri langsung

pindah ke departemen lain.

163��

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman, Administrasi perpajakan, Nuansa, Bandung, 2010 Achmad Tjahjono & Muhammad Fakhri Husein, Perpajakan, STIM

YKPN, Yogyakarta, 2009 Billy Ivan Tansuri, Pajak Penghasilan, Pemotongan & Pemungutan,

Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010 ___________________, Pajak Penghasilan Final, Graha Ilmu, Yogyakarta,

2011 Djoko Muljono, Hukum Pajak, Konsep Aplikasi dan Penuntun Praktis,

CV. Andi, Yogyakarta, 2010 Edi Slamet Irianto dan Syarfuddin Jurdi, Politik Perpajakan, UII Press,

Yoyakarta, 2005 Edi Slamet Irianto, Pajak Negara dan Demokrasi, Laks Bang,

Yogyakarta, 2009 Fidel, Cara Mudah dan Praktis Memahami masalah-masalah

Perpajakan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010 Haula Rosdiana & Rasin Tarigan, Perpajakan, Teori & Aplikasi, PT

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005 Hilarius Abut, Perpajakan, Diadit Media, Jakarta Pusat, 2007 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,

Bayumedia Publishing, Malang-Jawa Timur, 2006 Liberty Pandiangan, Modernisasi dan Reformasi pelayanan Perpajakan,

PT. Gramedia, Jakarta, 2006 Marihot Pahala Siahaan, Hukum Pajak Material, Graha Ilmu, Yogkarta,

2010 _________________________ Hukum Pajak Fromal, Graha Ilmu,

Yogyakarta, 2010 Muda Markus, Perpajakan Indonesia, suatu pengantar, PT. Gramedia

Pustaka Utama, Jakarta, 2005 Muhammad Bakhrun Efendi, Kebijakan Perpajakan di Indonesia,

Alinea Pustaka, Yogyakarta, 2006

164��

M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum

Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Pernada Media Group,

Jakarta, 2006 Rochmat Soemitro & Dewi Kania Sugiharti, Asas dan Dasar

Perpajakan, PT Rafika Aditama, Bandung, 2004, R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar ilmuHukum Pajak, PT. Rafika

Aditama, Bandung, 2003 ________________________ Pengantar Ilmu Hukum Pajak, , PT Rafika

Aditama, Bandung, 2008 Rudi Suhartono dan Wirawan B. Ilyas, Ensiklopedia Perpajakan

Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, 2010 Soemarso S.R, Perpajakan, pendekatan Komprehensif, Salemba Empat,

Jakarta, 2007 Soetandya Wignjosoebroto, Paradigma, Metode dan Dinamika

Masalahnya, ELSAM, Jakarta, 2002 Sony Devano & Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan, Teori, Konsep dan Isu,

Pernada Media Group, Jakarta, 2006 Sophar Lumbantoruan, Ensiklopedia Perpajakan Indonesia, Erlangga,

Jakarta, 1990 Sumihar Petrus Tambunan et. All (editor) Pajak menurut teologi Kristen,

Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 2006 Syofrin Sofyan dan Asyhar Hidayat, Hukum Pajak dan

Permasalahannya, PT Refika Aditama, Bandung, 2004 Thomas Sumarsan, Perpajakan Indonesia, PT indeks, Jakarta, 2010 Tulis S. Meliala dan Francisca Widianti Oetomo, Perpajakan dan

Akuntasi Pajak, Semesta Media, Jakarta, 2010 Tunggul Anshari Setia Negara, Pengartar Hukum Perpajakan,

Bayumedia, Publishing, Jatim, 2008

165��

Tri Budiono, Pajak dalam Perspektif Hukum, Fakultas Hukum Unversitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2009

Waluyo, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, 2010 Widi Widodo & Dedy Djefri, Tax Payer’s Rights, PT Alfabeta, Bandung,

2008 _________________ et all, Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak, PT

Alfabeta, Bandung, 2010 Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton,Hukum Pajak, Salemba Empat,

Jakarta, 2010 YB. Sigit Hutomo, Pajak penghasilan, konsep & aplikasi, Universitas

Atmajaya, Yogyakarta, 2009 Yustinus Prastowo, Panduan Lengkap Pajak, Raih Asa Sukses, Jakarta,

2009 Y.Sri Puddyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, Cv Andi Offset,

Yogyakarta, 2005 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2009 Zainuddin Dachlan, Efektifitas Pelaksanaan Sistem Self Assessment di

Kantor Pelayanan Pajak Kendari Sulawesi Tenggara, Tesis Universitas Diponegoro, Semarang, 2002

PERATURAN-PERATURAN UUD RDTL Undang-undang perpajakan No. 18 tahun 2000 tentang sistem

perpajakan Timor Leste UU Perpajakan No. 8 Tahun 2008, tentang pajak dan pabean Timor

Leste UUD 1945 UU RI No. 7 Th. 1983 tentang pajak penghasilan UU RI No. 10 Th. 1994 tentang pajak penghasilan UU RI No. 17 Th. 2000 tentang pajak penghasilan

166��

UU RI No. 36 Th. 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 7 Th. 1983 tentang pajak penghasilan.

Http :// go.Microsoft.com/fwlink/?linkId = 69157, Pan Mohmmad

Faiz, Sifat Dasar dan Pengertian mengenai Perbandingan Hukum.

Htt:// Ariebrain.worlpress.com/2010/03/06/sistem