Perbandingan KebijakanDalam Pemberantasan Korupsi

di Singapura, Hongkong dan Indonesia

Perbandingan KebijakanDalam Pemberantasan Korupsi

di Singapura, Hongkong dan Indonesia

Oleh:Katrien Dwie Noor F., S.Hum

PENDAHULUAN Salah satu isu atau masalah yang

paling krusial untuk dipecahkan oleh bangsa dan pemerintah Indonesia adalah masalah korupsi.

korupsi di Indonesia bukan hanya suatu fenomena tetapi sudah menjadi kultur yang sudah mengakar ke seluruh lapisan masyarakat.

Upaya pemerintah (dlm menanggulangi korupsi) diaksanakan melalui berbagai kebijakan yang berupa peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

W. D. Kendal:“Suatu saat manusia / negara berada

dalam situasi tak tahu siapa dirinya, dalam keadaan bagaimana, berada dalam status apa, hilang kontrol dan hilang pedoman (entirely lost)”.

Saat itu manusia / negara harus melakukan perbandingan dengan manusia / negara lain, shg akhirnya mengetahui siapa diri sebenarnya.

Tujuan perbandingan adl untuk mengetahui perbedaan2 kekuatan / faktor apa saja yg melandasi & prinsip2 yg digunakan diantara sistem kebijakan negara2 yg dibandingkan

Alasan Pembanding Laporan Transparency

International menunjukkan Singapura merupakan negara paling bersih korupsi, dengan Corruption Perceptions Index (CPI) paling tinggi di Asia. Sejak 2002-2011, indeks korupsi Singapura senantiasa di atas 8 (CPI 2011: 9,2). CPI Indonesia tahun 2011 hanya 2,8.

Di Hongkong, usaha dalam memberantas korupsi dibantu oleh sejumlah polisi baik yang bermental baja, yang rela mempertaruhkan nyawa berperang melawan mafia pengadilan.

Singapura

Hongkong

Pada awal tahun 1970, Hong Kong mulai mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Aspirasi orang meningkat, dan korupsi adalah salah satu masalah utama mereka. Sampai terjadilah protes publik yang diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat dan berubah menjadi demonstrasi nasional. Dan puncaknya lahirlah Komisi Independen Anti Korupsi (ICAC) yang dibentuk pada tahun 1974.

Singapura

Hongkong

KORUPSIPengertian Korupsi adalah :• Tindakan, yg biasanya pejabat publik lakukan, yg melawan

Hukum• Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,• Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan• Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya,adl:• Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),• Penggelapan dalam jabatan,• Pemerasan dalam jabatan,• ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai

negeri/penyelenggara negara), dan• Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara

negara).

PERMASALAHAN• bagaimana strategi penanganan

korupsi yang dilakukan di Singapura dan Hongkong sehingga dapat memperbaiki IPK yang menjadi tolok ukur pemberantasan korupsi di Indonesia?

Perbandingan Profil Singapura, Hongkong, Indonesia

dalam penanganan korupsiKelembaga

anTahun Perundanga

nCakupan Peringka

t di Asia(2013)

Singapura

CPIB 1952 2 UU Skala kota/ lokal

1

Hongkong

ICAC 1974 3 UU Skala kota/ lokal

3

Indonesia

KPK, Kepolisian, Kejaksaan

2002 7 UU Skala Nasional

14

SINGAPURA• Sejarahnya Singapura mulai menjadi koloni Inggris sejak tahun 1819.

Pada tahun 1963 bergabung dengan Federasi Malaysia, namun dua tahun kemudian memisahkan diri dari Malaysia dan menjadi merdeka. Singapura dikenal sebagai salah satu negara paling sejahtera di dunia dengan jaringan perdagangan internasional yang kuat, terutama didukung oleh adanya aktivitas pelabuhan Singapura yang termasuk pelabuhan paling sibuk di dunia.

• Berdasarkan laporan PERC, Singapura adalah salah satu negara yang secara konsisten sebagai negara paling bersih korupsi di level Asia. Konsistensi ini ditunjukkan oleh Singapura dengan selalu berada di atas skor rata-rata Asia selama kurun waktu 10 tahun terakhir

Kebijakan Pemberantasan Korupsi

di Singapura• Prevention of Corruption Act (PCA) atau

UU Pencegahan Korupsi• The Corruption (Confiscation of Benefits )

Act

• The Corruption Practices Investigation Bureau (CPIB) yaitu lembaga antikorupsi yg independen yg bertugas melakukan pemberantasan korupsi di Singapura. Kepada lembaga ini diberikan wewenang untuk menggunakan semua otoritas dalam memberantas korupsi.

Kebijakan Pemberantasan Korupsi

di SingapuraBeberapa hal penting yg dpt dipelajari dr

PCA: Pengembalian hasil korupsi kepada

negara Ketidaksesuaian antara kekayaan dgn

pendapatan dpt dijadikan bukti di pengadilan

Pernyataan di bwh sumpah atas kekayaan yg dimiliki seseorang (khususnya pejabat publik), pasangan, maupun anak-anaknya.

Menyelidiki kasus korupsi di sektor publik maupun swasta.

The Corruption (Confiscation of Benefits) Act, yg treakhir kali diamandemen th 2001 , memberikan kewenangan kpd pengadilan u/ membekukan & mengambil alih properti dan aset hasil korupsi

HONGKONG• Kinerja pemberantasn korupsi di Hongkong tergolong sangat baik.

Dalam 10 tahun terakhir, skor yang dicapai Hongkong selalu berada di atas skor rata-rata Asia. Capaian ini menempatakan Hongkong sebagai salah satu wilayah yang paling bersih korupsi di Asia.

• pada periode 1974-1978 terjadi resistensi yang hebat dari beberapa pihak terhadap upaya pemberantasan korupsi di Hongkong oleh ICAC (Independent Commission Against Corruption). Akhirnya, karena situasinya menjadi deadlock, maka diputuskan untuk dilakukan pengampunan massal kepada unit dan individu pelaku korupsi, dan mulai melakukan upaya pemberantasan efektif, setelah adanya pengampunan massal itu.

Kebijakan Pemberantasan Korupsi

di Hongkong

• The Independent Commission Against Corruption Ordinance tentang Komisi Independen Anti Korupsi

• The Prevention of Bribery Ordinance tentang Pencegahan Suap Menyuap

• The Elections (Corrupt and Illegal Conduct) Ordinance tentang Korupsi dan Perilaku Ilegal

Kebijakan Pemberantasan Korupsi

di HongkongKode etik yang dikembangkan dalam ICAC adalah:

Menganut prinsip integritas dan fair play Menghormati hak-hak yang diakui secara

hukum bagi semua orang Menjalankan tugas tanpa rasa takut,

praduga atau itikad tidak baik Bertindak sesuai dengan aturan hukum

yang berlaku Tidak mengambil keuntungan dari

kewenangan atau jabatan yang diemban Menjaga rahasia Menerima tanggung jawab atas tindakan

yang dilakukan dan istruksi Menjaga kesopanan dan mengendalikan

ucapan maupun tindakan Berusaha meraih keunggulan pribadi dan

profesional

INDONESIA• kondisi Indonesia dalam peta korupsi dunia maupun regional masih

sangat memprihatinkan, di mata internasional Indonesia seolah identik dengan praktik korupsi.

• Data PERC menunjukkan belum adanya perbaikan signifian dan efektif terhadap pemerantasan korupsi.

• Dari beberapa hasil survei oleh lembaga-lembaga independen, maka World Bank Institute berinisiatif untuk mengagregasi hasil survei untuk menentukan kinerja pemberantasan korupsi beberapa negara. The World Bank Institute melakukan perhitungan dengan metode agreasasi dari berbagai data statistik dan peringkat korupsi yang dikeluarkan beberapa lembaga internasional, menghasilkan kesimpulan bahwa Indonesia bersama Bangladesh dan Nigeria adalah negara-negara dengan kinerja pemberantasan korupsi paling buruk.

Kebijakan Pemberantasan Korupsi

di Indonesia

Berdasarkan catatan dari Indonesian Corruption Watch (ICW) dalam situs resminya, rincian peraturan perundangan tersebut antara lain:1. TAP MPR No. XI Tahun 1998 tentang

penyelenggaraan Negara yang bebas KKN

2. Undang-Undang (UU)3. Peraturan Pemerintah (PP)4. Instruksi Presiden (Inpres)5. Keputusan Presiden (Keppres)6. Surat Edaran7. PERDA

Mengapa Korupsi di Indonesia

Sulit Diberantas?

Menurut Deputi Pemberantasan Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Wizral Yanuar, beberapa hal penyebab korupsi sulit dihilangkan di Indonesia:1. Korupsi adl kejahatan yg teorganisir & melibatkan aparat.

Korupsi mrpk rantai kejahatan yg panjang, akibatnya sulit u/ mencari alat bukti guna mengusut/menuntaskan kasus korupsi

2. Tempat & lokasi kejadian dlm kasus korupsi terkadang bersifat lintas negara. Apalagi, alay/sarana kejahatan semakin canggih.

3. Adanya persepsi masyarakat Indonesia dlm memandang korupsi sebagai suatu “kebiasaan”

4. Kasus korupsi di Indonesia sgt sulit untuk diungkapkan karena terkadang melibatkan banyak pihak & berbelit. Ibarat gunung es, hanya terlihat atasnya saja. Semakin dibongkar, semakin banyak

PENUTUPKesimpulan & Saran

• Upaya pemberantasan korupsi adalah sebuah pekerjaan rumah bagi semua pihak, semua sektor dan seluruh komponen perumus kebijakan baik itu pemerintah dan penyelenggara negara lainnya, tidak terkecuali anggota masyarakat secara umum

• Persoalan mandeknya pemberantasan korupsi di Indonesia pada dasarnya bersifat sangat kompleks, yaitu tidak hanya menyangkut konten kebijakan dan penataan peraturan perundangan yang mengatur mengenai pemberantasan korupsi itu sendiri,namun juga faktor-faktor lain yang berpengaruh langsung pada rantai perumusan kebijakan itu sendiri.

• Implementasi kebijakan yang selalu terhambat juga antara lain menyebabkan wibawa hukum, pranata hukum dan instansi terkati menjadi lemah. Para pelaku tindak pidana korupsi tidak mengalami efek jera setelah melewati proses hukum, karena kewibawaan hukum yang tidak ada.

PENUTUPKesimpulan & Saran

dalam mewujudkan sebuah strategi yang efektif, dibutuhkan pemenuhan prasyarat sebagai berikut:

Didorong oleh keinginan politik (political will) serta komitmen yang kuat dan muncul dari kesadaran sendiri

Menyeluruh dan seimbang Sesuai dengan kebutuhan, ada target, dan berkesinambungan Berdasarkan pada sumber daya dan kapasitas yang tersedia Terukur Transparan dan bebas dari konflik kepentingan

Sumber Penulisan

www.radarbanten.com (Negeri Sorganya Koruptor, 30 Maret 2013)www.asiarisk.com (PERC’s 2013 Report on Corruption in Asia)

www.kompas.com www.hukumonline.com (Tujuh ‘Tips’ Pemberantasan Korupsi ala

Hongkong)m.okezone.com (Mengapa Korupsi di Indonesia Sulit Diberantas?)

LAN. 2007. Strategi Penanganan Korupsi di Negara-negara Asia Pasifik. Jakarta