Perbandingan Antara UU NO. 23 TAHUN 1997 (UUPLH) dengan UU NO. 32 TAHUN 2009 (UUPPLH)PERBANDINGAN ANTARA

UU NO. 23 TAHUN 1997 DENGAN UU NO. 32 TAHUN 2009

Didalam suatu proses membandingkan tentunya akan ditemukan perbedaan antara

keduanya, dan dalam hal ini, saya (penulis) mencoba membandingkan antara UUPLH dengan

UUPPLH dengan menelaah lebih lanjut perbedaan dalam pasal-pasalnya. Namun sebelum masuk

pada analisa perbedaannya, terlebih dahulu perlu diketahui bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun

1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau dapat disingkat UUPLH, sejak tanggal 3 Oktober

2009, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yang kemudian digantikan oleh Undang-

Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Berbeda dengan UU sebelumnya, UUPPLH memberikan suatu prinsip-prinsip perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik dan

Undang-Undang ini pun mengatur keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup, kejelasan

kewenangan antara pusat dan daerah serta penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup.

Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium. Adapun

sistematika UUPPLH ini yaitu terdiri dari 17 bab dan 127 pasal yang mengatur secara lebih

menyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Begitu banyak ketentuan pasal yang ditemukan dalam UUPPLH, namun tidak ditemukan

dalam UUPLH, atau dengan kata lain terdapat penambahan pengaturan dalam UU No.32 tahun 2009

terhadap UU sebelumnya. Beberapa ketentuan yang disebutkan dalam UUPPLH namun tidak

disebutkan / diatur dalam UUPLH (UU No.23 tahun 1997) yaitu:

         Dalam Pasal 1 Ketentuan Umum, UU No. 32 tahun 2009 (UUPPLH) menyebutkan   diantaranya

pengertian tentang Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), Upaya pengelolaan lingkungan hidup

dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, Perubahan iklim,

Pengelolaan Limbah B3, Ekoregion, Kearifan lokal, Masyarakat hukum adat, Instrumen ekonomi

lingkungan hidup, Izin lingkungan, dsb. Dari yang telah disebutkan, Secara tidak langsung menurut

analisa penulis, bila dalam Pasal 1 Ketentuan Umum tidak disebutkan hal-hal diatas, maka

otomatis tidak akan ada pasal-pasal selanjutnya yang mengatur tentang hal ini khususnya

didalam UU No. 23 tahun 1997.

         Dalam UU No. 32 tahun 2009 mengatur mengenai perencanaan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup sedangkan dalam UU sebelumnya tidak mengatur hal itu. UUPPLH mengatur pula

tentang pemanfaatan sedangkan UU sebelumnya tidak mengatur tentang itu. Begitu halnya

untukAnggaran Berbasis Lingkungan Hidup, Analisis Risiko Lingkungan Hidup, Kewajiban setiap

orang dalam hal penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, kewajiban

Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dalam hal

pemulihan fungsi lingkungan hidup, system informasi, Gugatan Administratif, Penyidik terpadu, Tugas

dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah,   dsb .  Semua yang telah disebutkan

itu tidak ditemukan dalam UU. No.23 tahun 1997.

         Dalam hal Pembuktian, UUPPLH menyebutkan Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana

lingkungan hidup yang terdiri atas: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e.

keterangan terdakwa; dan/atau f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan. Sedangkan UU sebelumnya tidak diatur mengenai alat bukti.

Setelah mengetahui hal tersebut, maka selanjutnya penulis mencoba membandingkan serta

menemukan perbedaan ketentuan dalam kedua undang-undang ini dengan menambahkan juga

komentar terhadap beberapa ketentuan tersebut.

Yang disebutkan pertama merupakan ketentuan pasal dalam UU No. 23 tahun 1997 dan yang

disebut terakhir merupakan ketentuan pasal dalam UU No. 32 tahun 2009

1.    .Pasal 1 Ketentuan Umum mengenai pengertian sumber daya

         Sumber daya adalah unsur lingkungan bidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya

alam, baik hayati maupun nonhayati, dan sumber daya buatan;

         Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan

nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

Komentar   : Dalam UUPPLH tidak lagi disebutkan SDM dan SDA karena menurut asumsi penulis dengan

disebutkannnya sumber daya hayati dan nonhayati saja sudah dinilai mencangkup pula didalamnya

SDA dan SDM.  

2.    Terdapat kata yang rancu dalam hal pengertian AMDAL

         Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan

penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan

bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan

         Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian

mengenaidampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup

yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau

kegiatan.

Komentar   :   Dalam UU No. 23 tahun 1997 tertulis kata “dampak besar dan penting” menimbulkan asumsi, berarti

ada dua dampak yaitu dampak besar dan dampak penting, sedangkan UU ini tidak mengatur lebih

lanjut dalam pasal-pasal selanjutnya mengenai apa saja dampak besar itu, jadi sulit untuk dimengerti

maksud keberadaan kata “besar” dalam UU ini ataupun terkesan rancu dan mubazir. Selain

ketidakjelasan maksud kata itu, hilangnya kata “besar” dalam UUPPLH menimbulkan asumsi lain dari

penulis yang mungkindampak “besar” itu sudah dikaji atau dimasukkan dalam lingkup suatu

permasalahan yang penting sehingga tidak lagi rancu dan tidak perlu lagi disebutkan kata “besar”

hanya dampak penting saja yang disebutkan dalam UUPPLH dengan penegasan pada ayat (2) pasal

ini mengenai apa saja dampak penting itu.

3.    Dalam hal pengertian mengenai Pencemaran Lingkungan hidup

         Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi,

dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya

turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai

dengan peruntukannya

         Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi,

dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku

mutu lingkungan hidup   yang telah ditetapkan.

 

Komentar   : Menurut asumsi penulis, pengertian pencemaran lingkungan hidup menurut UUPLH yaitu bilamana

terjadi penurunan kualitas atau turun dari standar yang semestinya, sedangkan dalam UUPPLH,

dikatakan pencemaran lingkungan bilamana “melampaui baku mutu lingkungan hidup” atau dapat

dikatakan pencemaran linggkungan terjadi bila ada overlimit dari baku mutu yang sudah ditetapkan.

4.    Pasal 3 UUPLH dengan Pasal 2 UUPPLH Mengenai Asas

         Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas

berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang

berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan

pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa.

         Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: a. tanggung jawab

negara; b. kelestarian dan keberlanjutan; c. keserasian dan keseimbangan; d. keterpaduan; e.

manfaat; f. kehati-hatian; g. keadilan; h. ekoregion; i. keanekaragaman hayati; j. pencemar

membayar; k. partisipatif; l. kearifan lokal; m. tata kelola pemerintahan yang baik. n. otonomi daerah.

Komentar   :      Jelas terlihat bahwa terdapat penambahan Asas dalam hal pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup termasuk asas dalam otonomi daerah, tata kelola pemerintahan yang baik, yang

kesemua asas dalam UUPPLH ini membuat suatu penguatan perlindungan yang menjadi nilai lebih

ketimbang UU sebelumnya.

5.    Pasal 4 UUPLH dengan Pasal 3 UUPPLH Mengenai Tujuan

         Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah : 1). tercapainya keselarasan, keserasian, dan

keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup; 2). terwujudnya manusia Indonesia sebagai

insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup; 3).

terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; 4). tercapainya kelestarian

fungsi lingkungan hidup; 5). terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana; 6).

terlindungnya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar

wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

         Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: a). melindungi wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b). menjamin

keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c). menjamin kelangsungan kehidupan makhluk

hidup dan kelestarian ekosistem; d). menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e). mencapai

keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f). menjamin terpenuhinya keadilan

generasi masa kini dan generasi masa depan; g). menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas

lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h). mengendalikan pemanfaatan sumber

daya alam secara bijaksana; i). mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j). mengantisipasi isu

lingkungan global.

Komentar    : Dapat dilihat bahwa terdapat penambahan tujuan atau sasaran termasuk diantaranya tujuan untuk

mengantisipasi isu lingkungan global.

6.    Pasal 17 ayat (1) UUPLH dan Pasal 58 ayat (1) UUPPLH mengenai Pengelolaan B3

         Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya

dan beracun.

         Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik  Indonesia, 

menghasilkan,  mengangkut,  mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah,

dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.

Komentar  :    Dapat dilihat perbedaannya bahwa dalam pasal 17 ayat (1) UUPLH hanya

menyebutkan “setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan” sedangkan dalam Pasal 58 ayat

(1) UUPPLH menyebutkan “setiap orang” dengan begitu berarti ada perluasan lingkup yang tadinya

hanya untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan saja, kini menjadi setiap orang atau berlaku

untuk setiap orang termasuk diluar wilayah NKRI.

7.    Mengenai Peran Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

         Pasal 7 ayat (1) UU No.23 Tahun 1997 bahwa Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan

seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

         Pasal 70 ayat (1) UU No.32 Tahun 2009 bahwa Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang

sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup.

Komentar      : Terdapat penambahan kata “hak” dengan begitu masyarakat juga memiliki hakyang sama dan seluas-

luasnya untuk berperan aktif.

8.    Mengenai Audit Lingkungan Hidup 

         Pasal 1 Ketentuan Umum angka 23, Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang

dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap

persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan

         Pasal 48 dan Pasal 49 ayat 1-3, Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk

menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan

kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha

dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja

lingkungan hidup. Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisiko tinggi

dilakukan secara berkala.

Komentar :  Dalam UU No.23 tahun 1997, tidak ada ketentuan khusus terhadap perusahaan yang melakukan usaha

beresiko tinggi atau tidak disebutkan mengenai kegiatan tertentu yang beresiko tinggi.

9.    Mengenai Sanksi Administrasi

 

         Pasal 25 ayat (1), bahwa Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan

pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri

terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran,

melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang.

         Pasal 76 ayat (1), bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administrative

kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran

terhadap izin lingkungan.

Komentar    : Dalam UU No.23 tahun 1997, Menteri tidak berwenang memberikan sanksi administratif, sedangkan

sekarang dalam UUPPLH Menteri menjadi berwenang untuk memberikan sanksi administrative. Dan

UU No.32 tahun 2009 lebih lengkap dibanding UU sebelumnya karena menyebutkan sanksi

administrative itu dalam ayat (2) nya.

10.    Mengenai Ketentuan Pidana

         Dalam UU No. 23 tahun 1997 dari Pasal 41-47, Secara keseluruhan sanksi pidana yang di terapkan

dalam undang-undang ini telah tertinggal serta tidak lagi sesuai dengan perkembangan kehidupan

masyarakat Indonesia saat ini. Secara umum,denda yang di ancamkan dalam undang-undang ini

berkisar antara puluhan juta hingga ratusan juta rupiah.

         Dalam UU No. 32 Tahun 2009 dari Pasal 98-117, Sanksi pidana yang di atur dalam undang-undang

ini secara keseluruhan lebih berat di banding undang-undang no 23 tahun 1997, secara umum denda

yang di ancamkan dalam undang-undang ini berkisar antara ratusan juta rupiah sampai puluhan

miliar rupiah.

11.     Mengenai Larangan

         Pasal 20  UU No.23 tahun 1997

(1)  Tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan

hidup. 

(2)  Setiap orang dilarang membuang limbah yang berasal dari luar wilayah Indonesia ke media lingkungan

hidup Indonesia.

         Pasal 69 UU No.32 tahun 2009

Setiap orang dilarang: a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup; b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-

undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. memasukkan limbah yang

berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara

Kesatuan Republik Indonesia; d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia; e. membuang limbah ke media lingkungan hidup; f. membuang B3 dan limbah B3

ke media lingkungan hidup; g.melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau  izin lingkungan; h. melakukan

pembukaan lahan dengan cara membakar; i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi

penyusun amdal; dan/atau j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi,

merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Komentar  :  Larangan yang diatur dalam pasal 20 UUPLH, kurang lengkap dibanding UUPPLH sekarang karena

larangannya terhadap pembuangan limbah saja. Sedangkan dalam UU No.32 tahun 2009 larangan

itu ditambah. Meliputi diantaranya larangan melepaskan produk rekayasa genetik, dsb. Dengan kata

lain lebih detail dan lengkap bila melihat UU. No 32 tahun 2009

12.   Mengenai Hasil Penyidikan PPNS

         Pasal 40 ayat (4) UUPLH, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia.

         Pasal 94 ayat (6) UUPPLH, Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri

sipildisampaikan kepada penuntut umum.

13.  Mengenai Penyidikan

         UU No. 23 Tahun 1997 Pasal 40 ayat (5), Penyidikan tindak pidana lingkungan hidup di perairan

Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif dilakukan oleb penyidik menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

         Sedangkan dalam UU. No.32 Tahun 2009, tidak di atur mengenai Penyidikan tindak pidana

lingkungan hidup di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif.

14.    Mengenai Persyaratan mengajukan gugatan Organisasi Lingkungan Hidup

         Pasal 38 ayat (3) UUPLH, Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan : 1). berbentuk badan hukum atau yayasan;

2). dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan

tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi

lingkungan hidup; 3). telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

         Pasal 92 ayat (3) UUPPLH, Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila

memenuhi persyaratan: a). berbentuk badan hukum; b). menegaskan di dalam anggaran dasarnya

bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan

c). telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua)

tahun.

Komentar   : Pebedaan kedua pasal diatas dapat dilihat pada huruf (c) dimana  menurut UUPPLH disebutkan jangka

waktu “paling singkat 2 tahun”

15.    Mengenai Hak Masyarakat untuk mengajukan gugatan

         UU. No. 23 tahun 1997 Pasal 37 ayat (1) bahwa Masyarakat berhak mengajukan gugatan

perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah

lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat. (2) Jika diketahui bahwa masyarakat

menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa

sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang

bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

         UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 91 ayat (1) bahwa Masyarakat berhak mengajukan gugatan

perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat

apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. (2) Gugatan

dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa,dasar hukum, serta jenis tuntutan di

antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Komentar     : Dalam UU No. 32 Tahun 2009, ternyata gugatan perwakilan kelompok juga dapat dilakukan untuk

kepentingan sendiri, berbeda dengan UU sebelumnya yang diajukan hanya untuk kepentingan

masyarakat bilamana  masalah lingkungan hidup merugikan perikehidupan masyarakat. UU No. 23

Tahun 1997 juga melibatkan instansi pemerintah dalam hal masyarakat menderita karena akibat

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Kelebihan UUPPLH dengan UU sebelumnya

yaitu menyebutkan kriteria untuk dapat diajukan gugatan perwakilan kelompok di ayat (2) nya.

16.     Mengenai Pengawasan

         Pasal 22 ayat 1-3 UU No. 23 Tahun 1997 bahwa Menteri melakukan pengawasan terhadap

penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Untuk melakukan pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan pejabat yang berwenang

melakukan pengawasan. Dalam hal wewenang pengawasan diserahkan kepada Pemerintah Daerah,

Kepala Daerah menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.

         Pasal 71 ayat 1-3 UU No. 32 Tahun 2009 bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai

dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha

dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat

mendelegasikan kewenangannya  dalam  melakukan  pengawasan  kepada pejabat/instansi  teknis 

yang  bertanggung  jawab  di  bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam

melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas

lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional

Komentar   :  Berbeda dengan UU sebelumnya yang hanya menyebutkan bahwa Menteri lah yang semata-mata

berwenang dalam hal pengawasan, UU No.32 tahun 2009 pasal 71 ayat 1-3 dalam hal melakukan

pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan juga menyebutkan

“Gubernur, atau bupati/walikota”. Dengan demikian gubernur atau bupati/walikota kini menurut UU

sekarang berwenang untuk melakukan pengawasan tidak seperti dulu sewaktu mempergunakan UU

No. 23 tahun 1997.

17.     Mengenai AMDAL 

         UU No. 23 Tahun 1997 hanya menyebut secara singkat serta tidak di atur lebih lanjut.

         UU. No.32 Tahun 2009 dari pasal 22-33, diatur dengan detail mengenai Analisis mengenai dampak

lingkungan.