Perbandingan antara Unsur Kesengajaan dengan Unsur

Perbandingan antara Unsur Kesengajaan dengan Unsur Kelalaian dalam Perbuatan Melawan Hukum Menurut Hukum Indonesia dan Hukum

Inggris

Fuji Aotari Wahyu Anggreini

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

E-mail: [email protected]

Abstrak

Skripsi ini membahas perbandingan unsur kesengajaan dan unsur kelalaian dalam perbuatan melawan hukum di Indonesia dan di Inggris. Perbuatan melawan hukum di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sedangkan The Law of Tort dalam hukum Inggris tidak diatur dalam suatu kitab undang-undang tersendiri. Unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum dan tort dapat berbentuk kesengajaan dan kelalaian. Namun di dalam perbuatan melawan hukum tidak secara tegas membedakan antara bentuk kesengajaan dan kelalaian. Berbeda dengan tort yang secara tegas membedakan antara kesengajaan (intentional) dan kelalaian (negligence). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui penyebab perbedaan pengaturan perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan dengan perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian di Indonesia dan Inggris. Dalam praktiknya, pembedaan kesengajaan dan kelalaian berakibat pada pembedaan ganti rugi yang akan diterima. Pemberian ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum bertujuan untuk mengembalikan seperti keadaan semula seperti sebelum perbuatan terjadi.

Comparative of Intentional and Negligence in Tort in Indonesia and United Kingdom

Abstract

This thesis discusses about comparative of intent and negligence in tort in Indonesia and in the United Kingdom. Tort in Indonesia arranged in Code of Civil Law (Civil Code). Meanwhile, The Law of Tort in United Kingdom is not regulated in a separate law books. The element of fault in tort may take the form of intentional and negligence. But in tort in Indonesia not explicitly distinguish between forms of intentional and negligence. Tort in United Kingdom that explicitly distinguish between intentional and negligence. The purpose of this study was to identify the cause of the difference regulation of tort with the element of intentional to act against the law with an element of negligence in Indonesian and United Kingdom. In practice, the distinction of intentional and negligence resulted in the differentiation of compensation to be received. Compensation in tort aims to restore the original state as before the act occurs.

Keywords: Comparative, Tort, Tort.

Pendahuluan

Hukum Romawi merupakan cikal bakal dari sistem hukum Civil Law. Namun pengaruh

hukum Romawi tersebut juga kuat terasa dalam perkembangan hukum Common Law. Karena

banyak pencipta kaidah dalam sistem hukum Common Law sudah terlebih dahulu

mempelajari sistem hukum Romawi. Indonesia menganut sistem Civil Law karena menganut

asas konkordansi yang diterapkan oleh Belanda, karena Belanda pernah menjajah Indonesia.

Berbeda dengan Inggris yang menganut sistem Common Law karena sistem tersebut tumbuh

Perbandingan antara ..., Fuji Aotari Wahyu Anggreini, FH UI, 2015

dan berkembang di Inggris. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai perbandingan

perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan dan unsur kelalaian di Indonesia dan

Inggris. Unsur kesengajaan dan unsur kelalaian dalam perbuatan melawan hukum di

Indonesia tidak dibedakan, sementara The Law of Tort di Inggris membedakan antara unsur

kesengajaan (intentional) dan unsur kelalaian (negligence).

Dahulu pengertian perbuatan melawan hukum adalah sempit yaitu sesuai dengan

pandangan legistis pada waktu itu. Perbuatan melawan hukum menurut pandangan legistis

adalah suatu perbuatan yang melanggar undang-undang yang sedang dibuat.1 Pengertian

perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia secara jelas diatur dalam Pasal

1365 KUH Perdata. Lain halnya dengan hukum Inggris yang tidak secara resmi mengatur

mengenai definisi tort. The Law of Tort di Inggris tidak memiliki pengaturan dalam satu kitab

undang-undang, seperti halnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melainkan bersumber

dari yurisprudensi-yurisprudensi dan undang-undang lainnya. Secara luas, The Law of Tort

dapat didefinisikan sebagai kesalahan dalam lapangan hukum sipil sebagai lawan dari

kejahatan (criminal) kecuali menyangkut kontrak dan pengadilan akan menerapkan suatu

remedy.2 Pengertian dari perbuatan melawan hukum yang ada di Indonesia dengan tort yang

ada di Inggris dirasa sesuai karena terdapat kemiripan yaitu merupakan suatu kesalahan

perdata yang menuntut diberikannya ganti rugi, bukan timbul dari pelanggaran suatu kontrak.

Perumusan norma dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang merupakan struktur dari

substansi dalam praktiknya telah membawa implikasi dalam berbagai hal. Pertama, Pasal

1365 KUH Perdata merupakan ketentuan all catches atau dalam bahasa sarkastis disebut

keranjang sampah, karena dapat pula ditemukan dalam ketentuan hukum pidana, yaitu dalam

Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.3 Kedua, Pasal 1365 KUH Perdata

merupakan stimulans di dalam terjadinya penemuan hukum (rechtvinding) secara terus-

menerus.4 Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif merujuk kepada ketentuan

Pasal 1365 KUH Perdata, yang lebih merupakan struktur norma daripada substansi ketentuan

hukum yang sudah lengkap. Karenanya substansi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata selalu

1 Rosa Agustina dan Suharnoko, Kapita Selekta Hukum Perdata Buku A, (Depok: Fakultas Hukum

Universitas Indonesia, 2001), hal.1. 2 Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum Cet.4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),

hal.101. 3 Pasal 335 KUHP ayat (1): “Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling

banyak empat ribu lima ratus rupiah: barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain atau dengan perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman perbuatan lain atau dengan ancaman perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

4 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 1.


memerlukan materialisasi diluar KUH Perdata. Oleh karena itu perbuatan melawan hukum

berkembang melalui putusan-putusan pengadilan dan melalui undang-undang. Perbuatan

melawan hukum dalam KUH Perdata5 diatur dalam Buku III tentang Perikatan. Perbuatan

melawan hukum Indonesia yang berasal dari Eropa Kontinental diatur dalam Pasal 1365 KUH

Perdata sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal-pasal tersebut mengatur bentuk

tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum.

Terminologi melawan pada perbuatan melawan hukum mengandung arti aktif dan arti

pasif.6 Penggolongan aktif dan pasif ini berdasarkan pada pemahaman bahwa perbuatan

melawan hukum dapat dilakukan dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang

menimbulkan kerugian pada orang lain ataupun jika seseorang dengan sengaja diam saja,

padahal diketahuinya bahwa ia seharusnya melakukan suatu perbuatan untuk mencegah agar

tidak terjadi kerugian pada orang lain. Rachmat Setiawan mengatakan bahwa perbuatan

melawan hukum yaitu tidak hanya jika melawan kewajiban hukum tertulis, tetapi juga jika

melanggar itikad baik yang berlaku di masyarakat.7

Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam perbuatan

melawan hukum. Dengan mensyaratkan adanya kesalahan (schuld) dalam pasal ini, pembuat

undang-undang berkehendak menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah

bertanggung gugat untuk kerugian yang ditimbulkannya, di mana perbuatan atas kerugian

tersebut dapat dipersalahkan terhadapnya.8 Jadi, dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban

terhadap perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata harus berdasarkan

kesalahan (schuld) atau liability based on fault. Oleh karena itu pada umumnya, dalam

pembuktian perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad), selalu diperlukan adanya unsur

kesalahan (schuld) agar yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan.9

Pasal 1365 KUH Perdata yang bersumber dari hukum perdata Belanda tidak

membedakan hal kesengajaan dengan kelalaian di dalam perbuatan melawan hukum. Pasal

5 Status KUH Perdata ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Tahun 1963 No. 3 yang

ditujukan kepada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia. Mahkamah Agung menyatakan bahwa KUH Perdata tidak berlaku sebagai kodifikasi, akan tetapi hanya merupakan buku hukum (rechtsboek) dan dipergunakan sebagai pedoman. Pada pembukaan Seminar Hukum Nasional ke II di Semarang Tahun 1968, Mahkamah Agung memberikan tanggapan yang memperbaiki Surat Edaran Tahun 1963 No. 3 yang isi pada pokoknya mengakui KUH Perdata tetap sebagai undang-undang dengan memberikan wewenang kepada hakim perdata untuk menguji secara materiil ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang tidak sesuai dengan kebutuhan zaman.

6 M.A. Moegni Djojodihardjo, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1982), hal. 13.

7 Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, (Bandung: Alumni, 1982), hal.54. 8 Ibid, hal. 65. 9 Paulus Effendi Lotulung, Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Perdata, (Bandung: Citra Aditya

Bakti, 1993), hal. 30.


1365 KUH Perdata hanya mensyaratkan bahwa harus ada kesalahan (schuld) dari pihak yang

melakukan perbuatan melawan hukum. Berbeda dengan hukum pidana yang membedakan

antara kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa).10

Lain halnya dengan The Law of Tort yang dianut oleh negara-negara dengan sistem

Common Law yang membedakan hal kesengajaan (intention) dengan kelalaian (negligence).

Di dalam perbandingan internasional, perbuatan melawan hukum dalam sistem Common Law

yang banyak berasal dari The Law of Tort di Inggris memiliki perbedaan mendasar dengan

sistem Civil Law yang banyak didasarkan pada Hukum Romawi.11 Bahkan di antara negara-

negara penganut sistem Common Law saja terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Sistem

hukum yang berlaku di Inggris dan Wales adalah sistem hukum Common Law. Perbedaan

penting antara sistem Common Law dan sistem Civil Law (sistem hukum yang dominan di

Eropa) adalah bahwa putusan pengadilan yang mengikat pengadilan yang lebih rendah dan

bidang-bidang yang membuat keputusan.

Tinjauan Teoritis

Batasan pengertian khusus yang terdapat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai

berikut:

1. Perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa

kerugian kepada pihak lain/orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.12

2. Tort adalah suatu kesalahan perdata yang menurut Common Law diberikan ganti rugi yang

tidak dapat diperkirakan, bukan timbul dari pelanggaran suatu kontrak atau trust atau

kewajiban yang patut lainnya.13

3. Strict liability (tanggung jawab mutlak) adalah suatu tanggung jawab hukum yang

dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang

bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan ataupun

tidak, dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secaraa hukum, meskipun

10 Wirjono Projodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, (Bandung: Sumur Bandung, 1992), hal.28. 11 Peter Cane, “Searcing for United States Tort Law in the Antipode,” Pepperdine Law Review, (2012),

hal.5 12 R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha,

2003), hal. 346. 13 R. F. V. Heuston, Salmon On The Law of Torts, (London: Sweet & Maxwell, 1997), hal. 13.


dalam melakukan perbuatannya itu dia tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula

mengandung unsur kelalaian, kekuranghati-hatian, atau ketidakpatutan.14

4. Perikatan adalah hubungan hukum yang dapat bersumber dari perjanjian maupun undang-

undang, perikatan terjadi antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas

suatu prestasi sedangkan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.15

5. Perjanjian adalah peristiwa hukum yang menimbulkan perikatan di mana dua subjek

hukum melakukan hubungan hukum yang bersifat mengikat. Suatu hubungan hukum

antara dua pihak di mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu

hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntuy

pelaksanaan janji itu.16

6. Hak subjektif adalah suatu ketentuan yang dihubungkan dengan orang tertentu dan dengan

cara demikian menjadi suatu kewenangan atau ditinjau dari sudut yang lain, suatu

kewajiban.17

7. Kewajiban hukum adalah semua perilaku yang bertentangan dengan undang-undang

(dalam arti luas) adalah onrechtmatige, karena ada kewajiban hukum bagi setiap orang

untuk mematuhi undang-undang.18

Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan

kontruksi yang dilakukan dengan metode tertentu, bersifat sistematis dan konsisten untuk

mengungkapkan kebenaran.19 Jenis penelitian yang paling tepat digunakan berdasarkan

disiplin ilmu hukum adalah penelitian normatif. Mengingat bahwa rumusan masalah yang

digunakan mengenai tinjauan yuridis dari suatu perjanjian dilihat berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang mengaturnya sehingga digunakan penelitian menarik asas hukum.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam. Untuk

menjawab rumusan masalah pertama dan kedua, metode penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah dengan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan

14 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal.173.

15 Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, (Bandung: Alumni, 1996), hal.147-148.

16 Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal.4. 17 V. Apeldoorn, Inleiding tot de Studie Van Het Nederandse Recht, (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink,

1952), hal.33. 18 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang, (Bandung: Citra Aditya Bakti,

1993), hal.189. 19 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 3


komparatif ini memiliki fokus utama melihat perbedaan dan persamaan yang terdapat di

dalam aneka macam sistem hukum.20 Pendekatan perbandingan juga dilakukan dengan

membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih

negara lain mengenai hal yang sama.21

Sementara untuk menjawab rumusan masalah ketiga, metode yang digunakan adalah

dengan pendekatan perundang undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan

(statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.22 Penelitian ini menelaah seluruh

peraturan terkait dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum Indonesia dan Inggris.

Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah penelitian kepustakaan.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari buku dan literatur-literatur terkait dengan

materi perbuatan melawan hukum dalam ruang lingkup hukum perdata.

Alat pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan

studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen atau bahan pustaka berfungsi untuk

memberikan fakta-fakta yang secara tidak langsung memberikan suatu pemahaman atas

permasalahan yang sedang diteliti.23 Studi dokumen ditujukan pada data yang dijadikan

sumber referensi dalam penelitian ini, antara lain:

a. Sumber hukum primer, yaitu yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan;

b. Sumber hukum sekunder, berupa buku-buku surat kabar, dan sumber-sumber lain yang

berhubungan dengan penelitian ini; dan

c. Sumber hukum tersier, yang berupa artikel, jurnal ilmiah, internet dan sumber-sumber lain

yang berhubungan dengan penelitian ini.

Seluruh data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif, yang

bertujuan untuk memahami gejala yang diteliti, dan disajikan secara deskriptif-analitis, yaitu

suatu metode yang berusaha untuk memaparkan data yang diperoleh oleh penulis dengan

disertai analisa yang mendalam berdasarkan data yang telah dikumpulkan terkait materi

pembahasan. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara mengamati, mengukur dan

menganalisis kategori untuk menarik suatu kesimpulan berdasarkan data sekunder yang telah

dikumpulkan terkait dengan materi perbuatan melawan hukum.

20 Sri Mamudji, et. al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas

Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.68. 21 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet.2, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 93. 22 Ibid. 23 Soerjono Soekanto, Op. Cit., hal.66.


Hasil Penelitian

Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) diatur dalam Buku III Pasal 1365

sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata, termasuk ke dalam Perikatan yang timbul dari

undang-undang. Istilah perbuatan melawan hukum yang digunakan oleh M.A. Moegni

Djojodihardjo menjelaskan bahwa istilah melawan hukum melekat sifat aktif dan pasif. Jika

seseorang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang

lain maka perbuatan tersebut bersifat aktif. Sebaliknya, jika seseorang dengan sengaja diam,

padahal ia mengetahui bahwa ia harus melakukan suatu perbuatan agar tidak merugikan orang

lain, maka perbuatan melawan tersebut bersifat pasif.24

Kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab untuk akibat

yang merugikan yang terjadi dari perbuatannya yang salah. Unsur kesalahan diartikan sebagai

tidak dipenuhinya suatu standar tingkah laku tertentu atau standard of conduct, dan dikaitkan

dengan kerugian yang dapat diperkirakan sebelumnya. Syarat kesalahan ini dapat diukur

secara:

a. Objektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal

dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah

manusia yang baik untu berbuat atau tidak berbuat.

b. Subjektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia

miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.25

Molegraaff menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar

undang-undang akan tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan dan kepatutan. Pada tahun

1919, Hoge Raad mulai menafsirkan perbuatan melawan hukum dalam arti luas pada perkara

Lindenbaum vs Cohen dengan mengatakan perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai

berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan:

a. Hak subjektif orang lain.

b. Kewajiban hukum pelaku.

c. Kaedah kesusilaan.

d. Kepatutan dalam masyarakat.26

24 M.A. Moegni Djojodihardjo, Op.Cit., hal.13. 25 Ibid., hal.66. 26 Setiawan, “Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan dalam Yurisprudensi,”

Varia Peradilan No. 16 Tahun II, (Januari 1987), hal.176.


Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan (schuld) terhadap suatu

perbuatan melawan hukum. Unsur kesalahan tersebut harus memenuhi salah satu di antara

tiga syarat berikut, yaitu:

1. Adanya unsur kesengajaan;

2. Adanya unsur kelalaian; atau

3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond), yang terdiri dari:

a. keadaan memaksa.

b. pembelaan terpaksa.

c. melaksanakan undang-undang.

d. perintah atasan.27

Kesalahan mencakup dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas dan kesalahan

dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas yaitu apabila ada kealpaan dan kesengajaan,

sementara kesalahan dalam arti sempit hanya berupa kesengajaan saja. Permasalahan

mengenai kesalahan terletak pada suatu hubungan kerohanian (psychisch verband) antara

alam pikiran dan perasaan si subjek dan suatu perkosaan kepentingan tertentu.28 Artinya,

apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum itu tahu benar bahwa

perbuatannya akan berakibat pada suatu keadaan tertentu yang merugikan pihak lain maka

dapat dikatakan bahwa pada umumnya seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Syarat untuk dapat dikatakan bahwa seseorang tahu benar tentang adanya keadaan-keadaan

sekitar perbuatannya yang tertentu, yaitu keadaan-keadaan yang menyebabkan kemungkinan

akibat itu akan terjadi.29 Dicantumkannya syarat kesalahan dalam Pasal 1365 KUH Perdata,

pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum

hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut

dapat dipersalahkan padanya.

Jika ditinjau dari segi berat ringannya, derajat kesalahan dari pelaku perbuatan melawan

hukum, maka dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan unsur

kelalaian, perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan unsur kesengajaan derajat

kesalahannya lebih tinggi. Jika seseorang yang dengan sengaja merugikan orang lain (baik

untuk kepentingannya sendiri atau bukan), berarti dia telah melakukan perbuatan yang

27 M.A. Moegni Djojodihardjo, Op.Cit., hal.45. 28 Wirjono Projodikoro, Op. Cit., hal. 28. 29 Ibid., hal. 47.


melanggar hukum dalam arti yang sangat serius bila dibandingkan dengan sekedar kelalaian.30

Unsur kesengajaan dalam suatu tindakan ada jika memenuhi syarat berikut:

a. Adanya kesadaran (state of mind) untuk melakukan.

b. Adanya konsekuensi dari perbuatan. Jadi, bukan hanya perbuatan saja.

c. Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan

juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti menimbulkan

konsekuensi.31

Suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja jika terdapat maksud (intent) dari pihak

pelakunya. Dalam hubungan dengan akibat yang ditimbulkan oleh adanya tindakan

kesengajaan tersebut, rasa keadilan memintakan agar hukum lebih memihak kepada korban

dari tindakan tersebut, sehingga dalam hal ini hukum lebih menerima pendekatan yang

objektif. Artinya, hukum lebih melihat kepada akibat dari tindakan tersebut kepada para

korban, daripada melihat apa maksud yang sesungguhnya dari si pelaku, meskipun masih

dengan tetap mensyaratkan adanya unsur kesengajaan tersebut.

Perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian berbeda dengan perbuatan melawan

hukum dengan unsur kesengajaan. Dengan kesengajaan, ada niat dalam hati dari pihak pelaku

untuk menimbulkan kerugian tertentu bagi korban, atau paling tidak dapat mengetahui secara

pasti bahwa akibat dari perbuatannya tersebut akan terjadi. Akan tetapi, dalam kelalaian tidak

ada niat dalam hati dari pihak pelaku untuk menimbulkan kerugian, bahkan mungkin ada

keinginannya untuk mencegah terjadinya kerugian tersebut. Dengan demikian, dalam

perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan, niat atau sikap mental menjadi faktor

dominan. Tetapi pada kelalaian, niat atau sikap mental tidak menjadi penting, yang penting

dalam kelalaian adalah sikap lahiriah dan perbuatan yang dilakukan, tanpa terlalu

mempertimbangkan apa yang ada dalam pikirannya.32

Agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur

pokok, antara lain:

1. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan.

2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (duty of care).

3. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut.

4. Adanya kerugian bagi orang lain.

30 Munir Fuady, Op.Cit, hal.45-46. 31 Ibid., hal.47. 32 Ibid., hal.72-73.


5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan

kerugian yang timbul.33

Sedangkan pada hukum Inggris, tidak terdapat adanya suatu definisi baku mengenai

tort. The Law of Tort di Inggris tidak memiliki pengaturan dalam satu kitab undang-undang,

seperti halnya KUH Perdata, melainkan bersumber dari yurisprudensi-yurisprudensi dan

undang-undang lainnya. Tort adalah suatu kesalahan perdata yang menurut Common Law

diberikan ganti rugi yang tidak dapat diperkirakan, bukan timbul dari pelanggaran suatu

kontrak atau trust atau kewajiban yang patut lainnya.34 Selain itu, berbeda dengan perbuatan

melawan hukum di Indonesia yang tidak membedakan antara kesengajaan dengan kelalaian,

tort di Inggris membedakan secara strict antara kesengajaan (intention) dengan kelalaian

(negligence).

Unsur kesengajaan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah intention. Dalam

perbuatan melawan hukum, unsur kesengajaan baru dianggap ada apabila perbuatan yang

dilakukan dengan sengaja tersebut menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik/mental

atau properti milik korban, meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik atau

mental) dari korban. Arti dari intention sangat bervariasi, tergantung pada dalam hal apa

intention tersebut dibahas. Intention berkaitan dengan tiga kelompok tort, yaitu:

1. Tort berasal dari perkembangan trespass (penyerobotan). Di sini, intention adalah ketika

seseorang yang memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum

dan ia mengetahuinya, tetapi tetap melakukannya dan mengabaikan akibat hukumnya.

2. Dalam kasus fraud dan injurious falsehood, dalam tort tersebut pelaku harus membuat

pernyataan bahwa ia mengetahui tuduhan atasnya tidak benar.

Dalam kasus conspiracy, jika X dan Y bergabung bersama dan melakukan perbuatan

yang merugikan Z, lalu Z membuktikan bahwa motif utama mereka adalah untuk

menyebabkan kerugian bagi dirinya. Apabila X dan Y selanjutnya dapat membuktikan

kepentingan mereka, walaupun mereka menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak dapat

menghindarkan kerugian bagi Z, mereka tidak perlu bertanggung jawab atas perbuatan

conspiracy tersebut.35

Berbeda dengan negligence dalam tort yang memiliki beberapa istilah, seperti tort of

negligence atau careless behaviour. Istilah tersebut berarti bahwa kelalaian atau perbuatan

tidak hati-hati, yang mana tidak terdapatnya suatu state of mind (kesadaran dalam bertindak).

33 Ibid., hal.73. 34 R. F. V. Heuston, Op. Cit., hal. 13. 35 John Cooke, Law of Tort, (London: Pitman Publising, 1992), hal.9-10.


Seseorang yang telah mencoba usaha terbaiknya untuk mencegah terjadi tort tetapi gagal

mencapai standard of care yang telah ditentukan oleh pengadilan dan menyebabkan kerugian,

maka orang tersebut tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Standar yang

ditentukan adalah bersifat objektif, yang akan diketahui dengan menerapkan tes reasonable

man. Penentuan standar ini bergantung pada apa tujuan diterapkannya negligence tersebut.

Jika tujuan diterapkannya adalah untuk memberikan ganti rugi pada korban karena kerugian

yang dideritanya, maka standar yang digunakan adalah setinggi mungkin. Tetapi jika

tujuannya adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku, maka standar tersebut terlalu

tinggi untuk diterapkan.36

The Law of Tort memiliki dua tujuan, yaitu ganti rugi (compensation) dan efek jera

(deterrence). Tort tidak memiliki tujuan penghukuman, karena tujuan tersebut terdapat di

dalam criminal law. Untuk mengetahui lebih jelas tujuan tort, terbagi menjadi:

1. Deterrence

Deterrence terbagi lagi menjadi individual deterrence dan general or market deterrence.

Individual deterrence adalah kemungkinan pemberian sanksi publik agar pelaku mengubah

tingkah lakunya untuk mengurangi kerugian yang akan ditimbulkan. Seharusnya hal ini

lebih tepat untuk diterapkan pada criminal law. Karena adanya faktor reputasi seseorang

yang harus dijaga. Sedangkan general deterrence bertujuan untuk mengurangi biaya

kecelakaan.

2. Compensation

Compensation diberikan kepada pihak yang menderita kerugian. Yang bertujuan untuk

mengganti kehilangan yang diderita oleh korban karena terjadinya tort.37

Negligence mengandung arti suatu konsep yang kompleks mengenai suatu kewajiban,

pelanggaran kewajiban dan kerugian yang kemudian ditimbulkannya. Negligence merupakan

bentuk tort yang modern, karena biasanya tort diidentifikasi sebagai bagian dari suatu

kepentingan penggugat yang ingin dilindungi, seperti menjaga nama baik. Pelaku dalam kasus

negligence baru dapat bertanggung jawab apabila sudah ditentukan oleh pengadilan bahwa ia

telah lalai, yang berarti bahwa ia telah melakukan tindakan tidak sesuai dengan standar yang

ada.38

Negligence memiliki tiga unsur penting, yaitu:

1. Duty of Care

36 Ibid., hal.10-11. 37 Ibid., hal.12-13. 38 Ibid., hal.21-22.


Duty of care adalah suatu kewajiban untuk bertindak hati-hati, yang terkadang bertindak

menurut suatu ukuran tingkah laku tertentu, agar tidak menimbulkan kerugian pada orang lain

atau secara nalar kerugian tersebut tidak perlu terjadi. Jadi, di dalam melakukan suatu hal

seseorang harus dapat mempertimbangkan sejauh mana akibat yang dapat ditimbulkan dari

perbuatannya tersebut. Untuk mengajukan gugatan berdasarkan negligence seseorang, tidak

perlu memiliki hubungan kontraktual dengan pihak tergugat yang merugikannya. Jadi, doktrin

privity in contract tidak berlaku secara mutlak.39

2. Breach of Duty of Care

Hal ini merupakan pelanggaran terhadap duty of care, atau pelanggaran terhadap

kewajiban untuk berhati-hati, di mana seseorang tidak mampu atau gagal untuk bertindak

menurut ukuran tingkah laku tertentu (standard of care), yang ditentukan secara objektif

(objective test), yaitu bahwa setiap orang sedapat mungkin sama dalam keadaan yang sama.

Standar yang digunakan adalah the reasonable man test. Karena itu ketidakmampuan dan

kekhususan individu (individual disabilities and pecularities) tidak dapat dijadikan alasan

untuk menghindari kewajiban. Akan tetapi terdapat pengecualian di mana kriteria subjektif

diterapkan yaitu kasus negligence yang melibatkan anak kecil.40

Untuk menentukan kriteria the reasonable man sebagai dasar untuk memutuskan

apakah seseorang telah melakukan tort of negligence, maka hakim akan mempertimbangkan

beberapa faktor, antara lain:

a. Keterampilan atau skill tergugat sesuai dengan standar profesinya.

b. Sampai sejauh mana kemungkinan kerugian akan diderita oleh penggugat atau sejauh

mana kesadaran akan timbulnya kerugian bagi penggugat.

c. Tingkat keseriusan cedera yang diderita oleh penggugat.

d. Tergugat harus melakukan pencegahan terhadap resiko tersebut atau tidak.41

3. Resulting Damage

Sebagai akibat dari pelanggaran kewajiban berhati-hati tersebut, timbul adanya kerugian

yang merupakan akibat langsung dari perbuatan tersebut. Penggugat harus membuktikan

bahwa kerugian itu disebabkan pelanggaran duty of care oleh tergugat, hal ini disebut

causation of fact. Kerugian itu harus kuat kaitannya dengan breach of duty, hal ini disebut

causation of law. Jadi, setelah penggugat membuktikan adanya causation of fact maka yang

selanjutnya harus dibuktikan adalah causation of law. Pengadilan akan mempertimbangkan

39 Rosa Agustina, Op.Cit.,hal.119-120. 40 Ibid., hal.121-122. 41 Ibid., hal.122-125.


apakah kerugian tersebut terlalu jauh hubungannya dengan breach of duty (remoteness of

damage). Jika berdasarkan pertimbangan hukum pengadilan hubungan antara kerugian dan

breach of duty terlalu jauh, maka pengadilan akan mengurangi kewajiban tergugat untuk

membayar ganti rugi, hanya sebatas kerugian yang dekat hubungannya dengan breach of

duty.42 Untuk mengetahui apakah hubungan antara breach of duty dan kerugian itu terlalu

jauh atau tidak, maka pegadilan menerapkan beberapa tes, yaitu the direct consequnce test,

dan the reasonable foreseeability test.

Unsur kesalahan sudah terpenuhi jika perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan

secara sengaja atau karena adanya kelalaian. Negligence atau kelalaian adalah kegagalan

untuk bersikap hati-hati sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat. Ukurannya adalah

bagaimana seorang yang mempunyai kesadaran dan pertimbangan akal sehat berperilaku pada

situasi yang sama. Jika kerugian terjadi dalam situasi yang spesifik maka pengadilan akan

mempertimbangkan apakah tergugat menunjukkan tingkat kehati-hatian seperti rata-rata

anggota masyarakat dalam kelompok yang khusus tersebut.43

Unsur yang penting dalam menilai apakah suatu tindakan dapat dikatakan sebagai

sebuah perbuatan melawan hukum dalam hal negligence, adalah adanya duty of care dan

breach of duty of care. Jika terdapat sebuah keadaan di mana seseorang memiliki kewajiban

melakukan sebuah tindakan atau perbuatan berdasarkan apa yang selayaknya dilakukan

manusia pada umumnya dalam keadaan yang sama, namun orang tersebut tidak

melakukannya atau gagal melakukannya sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain,

pada saat itulah muncul tanggung jawab dari si pelaku perbuatan terhadap pihak yang

menderita kerugian.44

Unsur kesalahan di dalam perbuatan melawan hukum dapat berbentuk kesengajaan atau

kelalaian. Tetapi, di dalam hukum perdata Indonesia tidak membedakan kesengajaan dengan

kelalaian, pembedaan kelalaian dan kesengajaan dapat ditemui dalam hukum pidana. Karena

pembedaan kesengajaan dan kelalaian dalam hukum Indonesia tidak memberikan pengaruh

terhadap putusan hakim. Ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum diberikan untuk

mengembalikan penggugat pada posisi ketika perbuatan melawan hukum itu belum terjadi.

Hal ini berbeda dengan ganti rugi berdasarkan hubungan kontraktual dimana ganti rugi

bertujuan untuk menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut

42 Ibid., hal.129. 43 Konrad Zweigert and Hein Kotz, Introduction to Comparative Law, Translated from German by Tony

Weir, (Oxford: Clarendom Press, 1995), hal.599. 44 Pertimbangan Lord Wilbeforce dalam Kasus Anns vs London Borough of Merton (1978).


terlaksana.45 Berbeda dengan tort yang membedakan antara kesengajaan (intention) dengan

kelalaian (negligence). Meskipun pada awalnya Common Law tidak secara jelas membedakan

antara kerugian yang timbul karena kesengajaan dan karena kelalaian.

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat perbedaan antara unsur kesengajaan dan

kelalaian dengan intentional dan negligence, yakni:

1. Tidak ada pembedaan antara unsur kesengajaan dan unsur kesalahan dalam perbuatan

melawan hukum. Sedangkan dalam tort terdapat perbedaan yang jelas antara intentional

dan negligence karena akan berdampak pada akibat hukumnya.

2. Dalam perbuatan melawan hukum unsur kesengajaan dan unsur kelalaian tidak terdapat

bentuk-bentuk perbuatan khusus yang diatur dalam KUH Perdata. Sedangkan dalam tort

adanya bentuk-bentuk perbuatan yang diatur secara jelas.

Secara umum, KUH Perdata Indonesia hanya mensyaratkan adanya unsur kesalahan

dalam suatu perbuatan melawan hukum. Jadi tidak diatur secara jelas apakah kesalahan

berupa kesengejaan atau kelalaian memiliki akibat hukum yang berbeda. Berdasarkan Pasal

1365 KUH Perdata hanya terdiri dari unsur perbuatan melawan hukum.

Unsur kesengajaan dalam perbuatan melawan hukum memiliki syarat sebagai berikut,

yaitu:

1. Adanya kesadaran (state of mind) untuk melakukan.

2. Adanya konsekuensi dari perbuatan.

3. Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan

juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti menimbulkan

konsekuensi.46

Sedangkan unsur kelalaian dalam perbuatan melawan hukum, haruslah memenuhi

unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan.

2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (duty of care).


4. Adanya kerugian bagi orang lain.

5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan

kerugian yang timbul.47

45 Rosa Agustina, Op. Cit., hal.14. 46 Munir Fuady, Op. Cit., hal.47. 47 Ibid., hal.73.


Pada tort, secara khusus tidak diatur adanya syarat-syarat untuk intentional

(kesengajaan) dan negligence (kelalaian). Unsur-unsur tort secara umum terdiri dari:

1. Adanya perbuatan, yang dikatakan sebagai tort apabila telah ditentukan terlebih dahulu

sebagai tort oleh hukum dan pengadilan.

2. Adanya kesalahan, berupa sengaja (intention) atau kelalaian (negligence).

3. Adanya kerugian.

4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian.

5. Adanya maksud buruk (malice).48

Intetional dalam tort dapat dikategorikan ke dalam bentuk-bentuk tort yang diatur tersendiri.

Maksud buruk (malice) pada tort hanya perlu dibuktikan dalam tort tertentu, seperti injurious

falsehood, malicious prosecutions, conspiracy, defamation, nuisance, dan malicious

inducement of breach of contract.

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, sebuah perbuatan dapat dikatakan

sebagai negligence apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Duty of care.

b. Breach of duty of care.

c. Resulting damage.49

Pembedaan antara kesengajaan dengan kelalaian ini secara umum akan berdampak pada

pembedaan terhadap pemberian ganti rugi. Bentuk ganti rugi yang berlaku dalam hukum

perdata Indonesia dapat berupa:

1. Ganti rugi materiil, yaitu ganti rugi terhadap kerugian yang benar-benar telah dialami

secara nyata.

2. Ganti rugi immateriil (idiil), adalah pemberian sejumlah uang, yang jumlahnya tidak dapat

diperhitungkan secara matematis.50

KUH Perdata Indonesia hanya mengatur ganti kerugian yang bersifat materiil, karena sulitnya

untuk menggambarkan hakekat dan takaran objektif dan konkrit dari suatu kerugian

immateriil. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata sama sekali tidak membedakan dan menilai

sebuah perbuatan dilandasi oleh kesengajaan atau kelalaian.

Sedangkan dalam tort, ganti rugi (remedies) secara umum terbagi menjadi:

1. Compensatory damages, yaitu ganti rugi yang dipakai dalam tort pada umumnya. Ganti

rugi diberikan terhadap kerugian yang diderita akibat tort, dalam arti yang dapat dinilai

48 Clive R. Newton, General Principles of Law, (London: Sweet & Maxwell, 1977), hal.175-181. 49 Rosa Agustina, Op.Cit.,hal.119-129. 50 Munir Fuady, Op. Cit., hal.142-144.


dengan uang. Ganti rugi tersebut sedapat mungkin mengembalikan keadaan seperti semula

sebelum terjadinya tort.

2. Nominal damages, yaitu ganti rugi yang diberikan dalam hal gugatan secara per se. Tidak

perlu dibuktikan adanya kerugian, seperti dalam trespass to the person atau libel. Ganti

rugi ini semata-mata untuk menunjukkan bahwa suatu tort telah terjadi terhadap

penggugat. Jadi, dalam hal ini dapat diberikan sejumlah uang, walau bukan sebagai ganti

rugi seperti dalam compensatory damages.

3. Exemplary damages, yaitu ganti rugi yang diberikan di samping kerugian yang diderita,

yakni ganti rugi yang bersifat hukuman atau pencegahan agar tort tersebut tidak dilakukan

lagi. Hal ini hanya berlaku bagi tort tertentu, yaitu trespass, defamation, dan

intimidation.51

Nominal damages pada tort memiliki esensi yaitu ganti rugi simbolik yang diberikan

pada korban karena korban dapat membuktikan bahwa dirinya menderita kerugian, namun

tidak diketahui berapa besar kerugian yang pasti ia derita. Hal ini dapat dilihat dari contoh

kasus pemain kriket yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Nominal damages ini

pernah diterapkan dalam kasus perbuatan melawan hukum di Indonesia, yaitu pada kasus

David ML Tobing melawan PT. Securindo Packatama Indonesia (Secure Parking) dalam

kasus No. 52/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST. Permasalahannya yaitu perusahaan pengelola parkir

tersebut digugat karena mengenakan tarif parkir yang tidak sesuai aturan.

Dalam The Law of Tort, jika hanya berdasarkan kelalaian, putusan yang dijatuhkan

hakim hanya berupa pengembalian atau penggantian kerugian bagi korban, namun jika

terbukti ada kesengajaan dalam perbuatan tersebut, hukuman bisa ditambahkan dengan

hukuman punitif. Di Indonesia tidak dikenal adanya punitive damages. Selama perbuatan

tersebut bertentangan dengan hukum, dan ada kerugian yang muncul sebagai akibat dari

perbuatan bertentangan dengan hukum tersebut, maka hakim dapat menyatakan pelaku

perbuatan telah melakukan perbuatan melawan hukum, tanpa lebih jauh dilihat apakah

perbuatan tersebut merupakan kesengajaan atau kelalaian. Bentuk lain dari punitive damages

yang berlaku di Indonesia yaitu adanya ganti rugi immateriil.

Dari penjelasan tersebut di atas mengenai perbandingan antara unsur kesengajaan

dengan unsur kelalaian dalam perbuatan melawan hukum yang terdapat di Indonesia dan di

Inggris, untuk memudahkan melihat perbandingannya dalpat melilhat ke dalam tabel berikut:

51 Clive R. Newton, Op. Cit., hal.237-238.


Tabel 1 Perbandingan Unsur Kesengajaan dan Unsur Kelalaian Perbuatan Melawan

Hukum dengan Tort

No. Hal yang Diperbandingkan

PMH Tort Kesengajaan Kelalaian Intentional Negligence

1. Bentuk Tidak dibedakan secara jelas

Tidak dibedakan secara jelas

1. Nuisance 2. Trespass 3. Defamation 4. Deceit atau

fraud 5. Injurious

Falsehood 6. Injurious to

Domsetic Relation

7. Injrious to Economic and Contractual Relations

8. Malicious Prosecution

9. Invasion of Privacy

10. Intentional Infliction of Mental Distress

11. Prima Facie Tort

1. Kelalaian ringan (slight negligence).

2. Kelalaian biasa (ordinary negligence).

3. Kelalaian berat (gross negligence).

2. Syarat 1. Adanya kesadaran untuk melakukan.

2. Adanya konsekuensi dari perbuatan.

1. Adanya suatu perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan.

2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian.


1. Adanya perbuatan.

2. Adanya kesalahan.

3. Adanya kerugian.

4. Adanya hubungan sebab.

5. Adanya maksud buruk (malice).

1. Duty of care. 2. Breach of

duty of care. 3. Resulting

damage.

3. Ganti rugi 1. Ganti rugi materiil

2. Ganti rugi immatriil

1. Ganti rugi materiil

2. Ganti rugi immatriil

1. Compensatory damages

2. Nominal damages

3. Exemplary damages

1. Compensatory damages

2. Nominal damages


Kesimpulan

1. Karena adanya perbedaan dalam sistem hukum yang dianut Indonesia dan Inggris,

berakibat pula perbedaan dalam pengaturan pengaturan perbuatan melawan hukum antara

Indonesia dan Inggris. Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental,

sedangkan Inggris dipengaruhi oleh sistem hukum Anglo Saxon. Indonesia yang

menerapkan asas konkordansi mengatur perbuatan melawan hukum dalam kitab undang-

undang, sedangkan tort di Inggris tidak memiliki suatu rumusan khusus. Berdasarkan

kualifikasi perbuatan melawan hukum di Indonesia dan tort di Inggris, terdapat persamaan

yaitu perbuatan yang melanggar ketentuan menurut hukum, yang bukan diperjanjikan.

Secara umum, perbuatan melawan hukum di Indonesia memiliki kesamaan dengan tort di

Inggris. Persamaan tersebut berupa persamaan dalam hal pengertian, unsur, tanggung

jawab, upaya pembelaan, serta subjek hukum. Perbedaan antara perbuatan melawan hukum

dengan The Law of Tort adalah tort membedakan secara tegas antara bentuk intentional

(kesengajaan) dan negligence (kelalaian).

2. Unsur kesalahan baik di dalam perbuatan melawan hukum di Indonesia maupun dalam tort

di Inggris membedakan antara kesengajaan (intentional) dan kelalaian (negligence).

Perbuatan melawan hukum di Indonesia hanya mensyaratkan adanya kesalahan, tanpa

melihat bentuknya kesengajaan atau kelalaian. Hanya saja derajat kesalahan dengan

kesengajaan lebih berat jika dibandingkan dengn kelalaian. Selama perbuatan tersebut

bertentangan dengan hukum, dan ada kerugian yang muncul sebagai akibat dari perbuatan

bertentangan dengan hukum tersebut, maka hakim dapat menyatakan pelaku perbuatan

telah melakukan perbuatan melawan hukum, tanpa lebih jauh dilihat apakah perbuatan

tersebut merupakan kesengajaan atau kelalaian. Karena perbuatan melawan hukum tidak

mengatur lebih lanjut bentuk-bentuk perbuatannya, jadi dapat diartikan dengan luas.

Sedangkan di dalam The Law of Tort, unsur kesalahan dibedakan secara jelas antara

intentional dan negligence. Tort dalam hukum Inggris memiliki bentuk-bentuk yang

terbatas pada yang telah diakui pengadilan saja.Unsur kesalahan diartikan sebagai tidak

dipenuhinya suatu standar tingkah laku tertentu atau standard of conduct, dan dikaitkan

dengan kerugian yang dapat diperkirakan sebelumnya. Penilaian tanggung jawab dalam

perbuatan melawan hukum dan tort harus dinilai secara objektif, di mana ukuran itu

sedapat mungkin sama berlakunya bagi setiap orang dalam keadaan yang sama. Akan

tetapi dalam pelaksanaannya diperhatikan pula faktor-faktor yang ada pada pelaku tersebut


(subjektif), karena kadar kesanggupan atau kecakapan yang berbeda di antara setiap orang

untuk mencegah terjadinya kerugian yang mungkin timbul, walaupun ukuran yang

dipergunakan adalah sama. Dibedakannya intentional dan negligence memiliki akibat pula

pada pembedaan pemberian ganti rugi (remedies) yang akan diterima oleh korban.

3. Faktor yang mempengaruhi perbedaan pengaturan di dalam perbuatan melawan hukum di

Indonesia dengan di Inggris adalah karakter (sifat), cara berpikir, dan pandangan hidup.

Perbedaan tersebut dapat terlihat di mana KUH Perdata Indonesia dipengaruhi oleh sistem

Civil Law, yang cenderung menggunakan sistem kodifikasi, sedangkan Inggris menganut

sistem Common Law, di mana hukumnya berkembang dari kebiasaan dan yurisprudensi.

Hal ini pulalah yang kemudian berpengaruh terhadap perbedaan pengaturan mengenai

perbuatan melawan hukum di Indonesia dengan The Law of Tort di Inggris. Bentuk-bentuk

perbuatan melawan hukum di Indonesia diartikan secara luas karena tidak adanya

pengaturan mengenai bentuk perbuatan melawan hukum. Berbeda dengan tort di Inggris

yang memiliki bentuk-bentuk perbuatan yang terbatas, yang terbatas pada bentuk-bentuk

perbuatan yang diakui pengadilan saja.

Saran

1. Mengingat bahwa pentingnya masalah perbuatan melawan hukum dan ruang lingkupnya

yang luas, maka perlu kiranya dikembangkan lebih lanjut mengenai pengaturan masalah

perbuatan melawan hukum agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus

berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

2. Diharapkan dengan adanya studi perbandingan ini, dari perbedaan-perbedaan yang ada

antara perbuatan melawan hukum di Indonesia dengan The Law of Tort dalam hukum

Inggris dapat diambil manfaatnya, sehingga dapat memberikan pengertian yang lebih

mendalam mengenai unsur kesengajaan dan unsur kelalaian di dalam perbuatan melawan

hukum.

Daftar Referensi Buku

Agustina, Rosa. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Indonesia, 2003.

Agustina, Rosa dan Suharnoko. Kapita Selekta Hukum Perdata Buku A. Depok: Fakultas

Hukum Universitas Indonesia, 2001.


Apeldoorn, V. Inleiding tot de Studie Van Het Nederandse Recht. Zwolle: W.E.J. Tjeenk

Willink, 1952.

Badrulzaman, Mariam Darus. KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan.

Bandung: Alumni, 1996.

Cooke, John. Law of Tort. London: Pitman Publising, 1992.

Djojodihardjo, M.A. Moegni. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: PT. Pradnya Paramita,

1982.

Fuady, Munir. Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer). Bandung: PT. Citra

Aditya Bakti, 2002.

Heuston, R. F. V. Salmon On The Law of Torts. London: Sweet & Maxwell, 1997.

Lotulung, Paulus Effendi. Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Perdata. Bandung:

Citra Aditya Bakti, 1993.

Mamudji, Sri. Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2008.

Newton, Clive R. General Principles of Law. London: Sweet & Maxwell, 1977.

Prodjodikoro, Wirjono. Azas-Azas Hukum Perjanjian. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Projodikoro, Wirjono. Perbuatan Melanggar Hukum. Bandung: Sumur Bandung, 1992.

Satrio, J. Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang. Bandung: Citra

Aditya Bakti, 1993.

Setiawan, Rachmat. Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum. Bandung: Alumni,

1982.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 1986.

Suherman, Ade Maman. Pengantar Perbandingan Sistem Hukum Cet.4. Jakarta: Rajawali

Pers, 2012.

Zweigert, Konrad and Hein Kotz, Introduction to Comparative Law, Translated from German

by Tony Weir. Oxford: Clarendom Press, 1995.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh Subekti.

Jakarta: Pradnya Paramita. 2009.

Artikel/Jurnal

Cane, Peter. “Searcing for United States Tort Law in the Antipode” Pepperdine Law Review

(2012). Hal.5.


Documents

Perbandingan antara Unsur Kesengajaan dengan Unsur