PERATURAU DAERAH DABRAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA • … · daerah yang menyangkut penyelenggaraan reklamasi dan penataan kawasan Pantura Jakarta; d. bahwa sehubungan dengan hal torsebut

PERATURAU DAERAH DABRAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

• NOMOR 8 TAHUU 1995

• TENTANG

PEUYELENGGARAAN REKLAHASI DAU RENCAUA TATA RUANG KAWASAN PAUTURA JAKARTA

. •

DENGAN RAHHAT TUHAM YANG MAHA ESA

GUBERAUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Henimbang : a. bahwa Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 17

Tahun 1994 tentang Repelita VI, Kawasan Pantai Utara termasuk kategori kawasan andalan yaitu kawasan yang mempunyai nilai strategis dipandang dari sudut ekonomi:dan perkembangan kota; '

b. bahwa berdasarkan Keputusan PreSiden Republik Indo-nesia Nomor 52 Tahun 1995 kopada Gubernur Kepala

Daerah t Khusus Ibukota Jakarta diberi Wewenang dan tanggung jawab atas penyelenggaraan reklamaoi Kawa-

, san Pantai Utara Jakarta;

c. bahwa sebagai tindak lanjut Koputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 dimaksud huruf b, perlu menetaPkan ketentuan yang lebih operasional dan teknis di daerah yang menyangkut penyelenggaraan reklamasi dan penataan kawasan Pantura Jakarta;

d. bahwa sehubungan dengan hal torsebut pada huruf a, b

c,: perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang PenYelenggaraan Reklamasi dan RenCana Tata Ruang Kawasan_Pantai Utara Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tapbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun •

1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun'1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215)w__

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentpan-ketentuan pokok Pertahanan Keamanan NegaraiRepublik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara' Republik Indonesia Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone-sia Nomor 3386);

7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut; •

8. Undang-Undang •Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indone-sia Tahun 1990 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3430);

9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

10. Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan.Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;

11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone- sia Nomor 3493);

12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293); •

14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1986 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah serta Ruang Udara di sekitar Bandar'Udara;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);xv

„.

3

16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai ;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);

17. Peraturdn Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993_ tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara .Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538); •'

18. Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pe-ngembangan Kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang Bekasi (Jabotab,ek);

19. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1986 tentang • Pengendalian Penggunaan Tanah dan Ruang Udara di sekitar:Bandar Udara Internasional Jakarta'Soekarno • - Hatta;

20. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

21. Keputusan Presiden •Nomor 17 Tahun 1994 tentang Rencana PembangunantLima Tahun VI;

22. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;

'24. Peraturdn Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1984-tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1985 - 2005;

25. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakata Nomor 3 Tahun'1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; •

26. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyertaan Modal Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta,pada Pihak Ketiga;

27. Peraturan Daerah. Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

28. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelo-laan Kepulauan Seribu;

29. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah 'Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1994/1995-1998/1999.

•

•',

4

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS ISUKOTA JAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAMASI DAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN PANTURA JAKARTA.

BAS I

KETENTUAN UMUM

Pasal J.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

a. Daerah adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. Pemerintah Oaerah adalah Pemerintah Daerah Khusus 'Ibukota Jakarta:

c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

e. Kawasan Pantai Utara Jakarta selanjutnya disebut Kawasan Pantura Jakarta adalah sebaglan wilayah Kota-madya Jakarta Utara • yang meliputi areal daratan Pantai Utara Jakarta yang ada dan areal Reklamasi Pantai Utara Jakarta;

f. Reklamasi Pantai Utara Jakarta selanjutnya disebut Reklamasi Pantura Jakarta adalah kegiatan penimbunan dan pengeringan laut di bagian perairan laut Jakarta;

g. Penyelenggaraan reklamasi adalah kegiatan reklamasi dari mulai perencanaan, pelaksanaan (termasuk penga-wasan) dan pengelolaan hasil' reklamasi;

h. Ruang adalah wadah yang meliputi'ruang daratan, ruang lautan 'dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan' kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;

i. Tata ruang adalah wujud struktural dan poIa pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak; •

j. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;

5

k. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan p

•6rairan di sekitarnya dengan batas-batas ter-

tentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegaiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;

1. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan yang diperguna-kan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan;

m. Garis Sempadan Pantai adalah garis yang membatasi kawasan tertentu sepanjang pantai dengan jarak tertentu dari titik pasang tertinggi ke arah daratan dan mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestrian fungsi pantai; •

n. Garis Pantai adalah garis yang membatasi sempadan pantai dengan muka atau titik pasang laut terendah;

o. Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alam hutan bakau (mangrove), berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan;

p. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian ling-kungan hidup, yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan;

q. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber • daya manusia •dan sumber daya buatan;

r. Sub-Kawasan adalah pembagian Kawasan Pantura Jakarta atas dasar pertimbangan geografis yang digunakan sebagai batas perencanaan di dalam Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan reklamasi dan penataan ruang Kawasan Pantura Jakarta berasaskan:

a. pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, b‘rdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan",__;

b. keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.'

Bagian Xedua

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan reklamasi dan penataan ruang Kawasan Pantura Jakarta bertujuan:

a. tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan kota Jakarta sebagai kota pelayanan yang strategis dan memiliki daya saing yang tinggi dalam perkembangan dunia;

b. tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan kmseimbangan'kepentingan kesejahteraan dan keainanan;

c. terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan pemanfaatan ruang kawasan' lindung dan kawasan budidaya serta kele-starian bangunan dan lingkungan• bersejarah;,

d. mengendalikan pertumbuhan dkota Jakarta ke arah Selatan untuk melindungi wilayah Selatan Jakarta sebagai daerah resapan air.

RAB IIT

ARAH XEBIJAKSABAAN

Pasal 4

Penyelenggaraan reklamasi Pantura Jakarta• diarahkan ca, bagi terwujudnya tanah hasil lreklamasi siap bangun dan pemanfaatannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah yang terpadu dengan penataan kembali kawasan daratan pantai •Utara Jakarta.l.

Pasal 5

Penataan kembali kawasan daratan pantai Utara Jakarta sebagaimana dimaksud dalam , Pasal diarahkan bagi tercapainya penataan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna, peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan, pelestarian daerah bangunan bersejarah dan kelancaran lalu lintas, serta peningkatan fungsi sistem pengendalian banjir.

Pasal 6

Penyelenggaraan reklamasi serta pengelolaan tanah hasil reklamasi dan penataan kembali kawasan daratan pantai Utara Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan secara terpadu melalui kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

BAB IV

RENCANA TATA RUANG

Bagian Pnrtama

Jenis Rencana

Pasal 7

(1) Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta disusun sebagal bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta.

(2) Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta sebagai-mana dimaksud pada.ayat (1) pasal ini merupakan pedoman pengembangan Kawasan Pantura Jakarta yang dijabarkan dalam Rencana Terinci Kota yang dite-tapkan oleh Gubernur Kepala Daorah.

Bagian Kedua.

Batas Wilayab Peroncanaaa

Pasal 8 •

(1) Batas wilayah Perencanaan Kawasan Pantura Jakarta meliputi areal reklamasi yang meliputi bagian perairan laut Jakarta yang diukur dari garis pantai utara Jakarta secara tegak lurus kearah laut sampai garis yang menghubungkan titik-titik terluar

•-•

yang menunjukkan kedalaman laut 8(delapan) meter, dan daratan pantai di dalam batas wilayah adminis-trasi 'Daerah Khusus Ibukota Jakarta, di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kelapa Gading wilayah Kotamadya Jakarta Utara, wilayah Kotamadya Jakarta Barat, wilayah Kotamadya Jakarta Pusat dan wilayah Kotamadya Jakarta Timur.

(2) Berdasarkan batas wilayah administrasi, perencanaan Kawasan Pantura Jakarta meliputi 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok, Koja dan Cilincing.

(3) Batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dinyatakan pada peta lampiran I Peraturan Daerah

5L P, 74

- 8

Bagian Ketiga

Kebijaksanaan Pokok Tata Ruang

Pasal 9

(1) Pengembangan Kawasan Pantura Jakarta adalah pengem-bangan areal reklamasi dan kawasan daratan pantai secara terpadu yang bersama-sama ditetapkan seba-gai satu kawasan perencanaan.

(2) Pengembangan Kawasan Pantura Jakarta harus menjamin terpeliharanya ekosistem dan kelestarian kawasan hutan lindung, hutan bakau, cagar alam dan biota laut.

(3) Pengembangan Kawasan Pantura Jakarta harus menjamin pemanfaatan pantai untuk kepentingan umum.

(4) Pengembangan Kawasan Pantura Jakarta harus menja-min kepentingan perikehidupan nelayan.

(5) Pengembangan Kawasan Pantura Jakarta harus menja-min kelestarian bangunan dan lingkungan bersejarah.

(6) Pengembangan Kawasan Pantura Jakarta harus menjamin kepentingan dan terselenggaranya • kegiatan perta-hanan keamanan negara,

(7) Pengembangan Kawasan Pantura Jakarta harus menjamin terselenggaranya pengembangan tata air dan tata pengairan secara terpadu. '

(8) Pengembangan Kawasan Pantura Jakarta harus menjamin terselenggaranya/berfungsinya proyek-proyek vital di Kawasan Pantura Jakarta•sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(9) Pengembangan Kawasan Pantura Jakarta harus menjamin:

a. peningkatan fungsi pelabuhan Tanjung Priok;

b. pengembangan areal pelabuhan Sunda Kelapa dan sekitarnya untuk Pusat Wisata, Pusat Perda-gangan/Jasa serta pelayaran rakyat secara terbatas.

(10) Pengembangan Kawasan Pantura Jakarta dilaksanakan serasi dengan penataan dan pengelolaan Kepulauan Seribu.

(11) Pengembangan Kawasan Pantura Jakarta dikaitkan dengan pemanfaatan ruang rekreasi dan wisata dengan memperhatikan konservasi nilai budaya bangsa serta kebutuhan wisata nasional dan internasional.

(12) Pengembangan Kawasan Pantura Jakarta didukung oleh pengembangan prasarana dan sarana perkotaan secara terpadu."--

•

- 9

Bagian Keempat

Rencana Sub-Kawasan

Pasal 10

Kawasan Pantura Jakarta dibagi atas 3 (tiga) sub-kawasan yaitu :

a. Sub-Kawasan Barat meliputi sebagian daratan Kecama-tan Penjaringan dan areal reklamasi bagian Barat; -

b. Sub-Kawasan Tengah meliputi sobagaian daratan Keca-matan Penjaringan, daratan Kecamatan Pademangan, sebagian daratan Kecamatan Tanjung Priok dan areal reklamasi bagian Tengah;

c. Sub-Kawasan Timur meliputi sebagian daratan Kecama-tan Tanjung Priok, Kecamatan Koja, Kecamatan Ci-lincing dan areal reklamasi bagian Timur.

Pasal 11

(1) Sub-kawasan Barat dikembangkan dengan fungsi utama sebagai • kawasan permukiman dan kegiatan komersial secaraterbatas, dikembangkan serasi dengan kawasan .lindung dan hutan bakau yang ada.

(2) Pemanfaatan ruang sub-kawasan • Barat pada areal reklamasi adalah untuk perumahan dengan fasilitas-nya, perdagangan/jasa, pemerintahan, dan • ruang terbuka hijau.

(3) Pemanfaatan ruang sub-kawasan Barat pada daratan pantai adalah untuk perumahan dengan fasilitasnya termasuk perumahan nelayan dengan fasilitasnya, campuran perumahan/bangunan .umum, perdagangan/ jasa, pemerintahan, industri/pergudangan, bangunan umum dengan Roefisien Dasar, Bangunan (RDB) rendah dan ruang terbuka hijau.

(4) Pemanfaatan ruang sub-kawasan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini, Koefisian Lantai Bangunan (KLB) ditetapkan maksimal 4 (empat) • dengan ketentuan tinggi bangunan dan rencana pe-manfaatan ruang disesuaikan dengan batas keselama-tan oporasi penerbangan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.

Pasal 12

(1) Sub-kawasan Tengah dikembangkan dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan/jasa skala interna-sional, pusat rekreasi/wisata dan permukiman dengan intensitas tinggi.

- 10 -

(2) Pemanfaatan ruang sub-kawasan Tengah pada areal reklamasi adalah untuk perumahan dan fasilitasnya, perdagdngan/jasa, pemerintahan, bangunan umum dengan j Koefisien Dasar Bangunan (KDB) rendah dan ruang terbuka hijau.

Pemanfaatan ruang sub-kawasan Tengah pada daratan pantai 'adalah untuk perumahan dengan fasilitasnya, perdagangan/jasa, pemerintahan, bangunan umum dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) rendah dan ruang terbuka hijau.

(4) Pemanfaatan ruang sub-kawasan Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) ditetaPkan maksimal 10 (sepuluh).

Pasal 13

(1) Sub-kawasan Timur dikembangkan dengan fungsi utama sebagai pusat distribusi barang, pelabuhan, industri/pergudangan serta permukiman sebagai penun-jang.

(2) Pemanfaatan ruang'-sub-kawasan Timur pada areal reklamasi adalah untuk industri/pergudangan, dan campuran perumahan/bangunan umum.

(3) Pemanfaatan ruang sub-kawasan Timur pada daratan pantai adalah untuk perumahan dengan fasilitasnya, perdagangan/jasa, pemerintahan, industri/pergu-dangan, campuran industri/bangunan umum, bangunan dengani Koefisien Dasar Bangunan (KDB) rendah dan ruang terbuka hijau.

(4) Pemanfaatan ruang sub-kawasan Timur pada areal reklamasi dan daratan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) ditetapkan maksimal 5 (lima).

Pasal 14

Pengecualiaan terhadap ketentuan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daprah.

Pasal 15

(1) Ketiga sub kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 merupakan'satu kesatuan perencanaan yang dikembangkan dengan sistem ja-ringan transportasi terpadut_

gr-

(3)

(2) Jaringan transportasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas jaringan jalan raya, jaringan angkutan umum masal kereta api, dan jaringan angkutan di atas air.

Pasal 16

Rencana Sub-kawasan berupa rencana struktur ruang, rencana pemanfaatan ruang dan intensitas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dinyatakan pada peta lampiran II, peta lampi-ran III, dan peta lampiran IV Poraturan Daerah ini.

Pasal 17

(1) Pemanfaatan ruang di Kawasan Pantura Jakarta dilak-sanakan melalui rencana pembangunan secara terpadu.

(2) Rencana pemanfaatan ruang yang lebih rinci pada lokasi strategis diatur dalam Panduan Rancang Kota yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Kelima

Rencana Pengembangan sarana dan Prasarana

Pasal 18

(1) Untuk mendukung kegiatan hunian di daerah permuki-man, disediakan sarana lingkungan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak terbatas pada areal reklamasi tetapi juga pada kawasan daratan pantai, yang pembiayaannya dibantu dari pengelolaan tanah hasil reklamasi.

(2) Sarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi sarana pendidikan, keseha-tan, perbelanjaan/niaga, pemerintahan dan pelaya-nan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, serta taman pemaka- man umum.

(3) Jenis, jumlah dan lokasi sarana lingkungan pada setiap jenis pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, penetapannya mengacu pada ketentuan dan atau standar perencanaan yang berlaku.

(4) Ponetapan kriteria lokasi sarana lingkungan seba-gaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dijabarkan dalam Panduan Rancang Kota yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daeray,

- .12 -

Pasal 19

(1) Rencana pengembangan Kawasan Pantura Jakarta di-lengkapi dengan sistem jaringan jalan dan angkutan umum untuk penumpang dan barang secara terpadu.

(2) Sistem jaringan jalan dan angkutan umum untuk penumpang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi:

a. Jaringan Jalan Lingkar Arteri Primer yang paralel dengan pantai pada lokasi sebagian besar berada di areal reklamasi, berperan dan berfungsi sebagai prasarana penghubung pergera-kan regional, antar kota, Jabotabek dan seki-tarnya;

b. Jaringan Jalan Arteri Sekunder yang merupakan perpanjangan jalan-jalan yang ada • merupakan keterpaduan dalam sistem jaringan jalan DKI Jakarta;

c. Jaringan Jalan Kolektor Sekunder yang memben-tang dari arah Timur ke arah Barat untuk menghubungkan ,pusat-pusat kegiatan di dalam Kawasan Pantura Jakarta;

d. Jaringan Angkutan Lokal termasuk Jaringan Angkutan Air yang berfungsi sebagai pelayanan dalam kawasan;

e. Jaringan Angkutan Umum Masal Kota merupakan perpanjangan Jalur Blok M - Kota ke kawasan Pantura Jakarta;

f. Jaringan Angkutan Umum Masal yang membentang dari kawasan Pantura Jakarta Bagian Tengah ke Bagian Barat dan Bandar Udara Sopkarno-Hatta serta Kota Baru Kemayoran;

g. Jaringan Angkutan Rereta Api yang menghubungkan Stasiun Kota sebagai simpul distribusi jaringan kereta api dalam kota dan antar kota dengan kawasan Tcanjung Priok.

Pasal 20

(1) Pomanfaatan ruang pantai digunakan untuk kepen-tingan umum kecuali ditentukan lain oleh Gubernur Repala Daerah.

(2) Penentuan garis sempadan pantai yang membentuk ruang pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Repala Daerah.

(3) Sebagian garis pantai yang ada tetap dipertahankan sosuai dengan penetapan rencana pemanfaatan ruang.

- 13 -

(4) Bentuk dan ukuran garis pantai dan saluran dapat disesuaikan dengan hasil analisis keadaan hydrolo-gis dan hydrografis serta hasil analisis mengena1 dampak lingkungan yang dituangkan dalam Rencana Terinci Kota.

(5) Sistem •tata air dan tata pengairan pada areal reklamasi merupakan bagian dari sistem tata air dan tata Pengairan makro dan merupakan jalur perpan- • jangani saluran dan sungai yang melalui kawasan daratrn pantai.

•(6) Untuk mencegah banjir yang mungkin terjadi dianti-sipasir dengan sistem jaringan drainase dan sistem pengen-dalian banjir yang dironcanakan secara teknis termasuk waduk penampungan air.

Waduk Penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini sekaligus berfungsi sebagai ruang terbuka.

Pasal 21

(1) Limbah cair rumah tangga dan atau limbah cair yang • bersumber dari kegiatan lain wajib memenuhi baku

mutu limbah cair yang ditotapkan oleh Gubernur Kepala Daerah. i •

• (2) Pengolahan limbah cair sebagaimana dimaksud pada • ayat (1) pasal ini dilakukan dengan cara modul dan

atau terpusat.

(3) Limbah cair yang telah memenuhi baku mutu sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disalurkan ke saluran umum sesuai dengan kotentuan yang berlaku.

(4) Pembuangan limbah cair yang berpengaruh pada sistem • perairan di Kawasan Pantura Jakarta yang berakibat

pada penurunan kualitas air laut tidak diperboleh- kan.

Pasal 22

•(1) Utilitas lingkungan yang akan dikembangkan di Kawasan Pantura Jakarta terdiri dari sistem ja-ringani telepon, listrik, air bersih dan gas.

.. (2) Sistem dan jaringan utilitas disediakan secara terpadu mengacu kepada ketentuan atau standar perencanaan yang berlaku.

1 • (3)•Penyediaan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pasal ini dilaksanakan sesuai dengan tahapan prioritas pembangunan.

)

- 14 -

Pasal 23

(1) Penyediaan air bersih di Kawasan Pantura Jakarta dilengkapi dengan sistem jaringan perpipaan secara

terpac4u.

(2) Sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disediakan dengan mengembangkan sistem penyediaan air borsih yang ada dan atau membangun sistem pengolahan teknologi yang baru.

1nr

Pasal 24

Rencana pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dinyatakan pada peta lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Koonam

Rencana Tahap Polaksanaan

Pasal 25

(1) Tahapan pelaksanaan Rencana Tata Ruang dilakukan dengan memPertimbangkan pola pengelolaan pemanfaatan ruang yang meliputi:

a. penetapan rencana tindakan penyediaan lahan, peremajaan, perbaikan lingkungan dan pemuga

-

ran;

b. rencana tindakan pengembangan tata air dan tata pengairan yang berfungsi sebagai drainase dan pembuangan air limbah.

(2) Pola pengelolaan pemanfaatan ruang diselenggarakan dengan menetaPkan prioritas pengembangan dengan memperhatikan• tingkat kepekaan pemanfaatan ruang dalam pencaPaian tujuan pongembangan Kawasan Pantu-

ra Jakarta.

(3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala

Daerah.

Bagian Kotujuh

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 26

Terhadap perkembangan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantu-ra Jaarta dilakukan pemantauan secara terus menerus dan dipergunakan sebagai dasar kegiatan evaluasi pelak-

sanaan pembangunany—

- 15

Pasal 27

(1) Evaluasi Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.'

(2) Evaluasi Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah untuk mengidenti-fikasi tuntutan perkembangan pembangunan dan gejala penyimpangan yang terjadi meliputi kependudukan, perekonomian, pemanfaatan potensi sumber daya alam, struktur tata ruang, peruntukan dan penggunaan tanah, program dan proyek pembangunan.

RAB V

KELEHBAGAAN DAN KERJABAMA USAHA

Bagian Pertama

Kelembagaan

• _..Pasal 28

UDalam rangka mengendalikan Reklamasi Pantura Jakarta, P dibentuk sebuah Badan Pengendali dengan susunan 'keang- E gotaan dan tugasnya sebagaimana ditetapkan dalam T Keputusan presiden Nomor 52 Tahun 1995.

Pasal 29

(1) Untuk menyelenggarakan Reklamasi Pantura Jakarta, Guberrur Kepala Daerah membontuk Badan Pelaksana Reklamasi Pantura Jakarta.

(2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas dan wewenang menyeleng-

'44:a garakan reklamasi, mengelola tanah hasil reklamasi

dan msngkoordinasikan penataan kembali kawasan daratan Pantai Utara Jakarta.

(3) Dalam pengelolaan tanah hasil reklamasi Pantura Jakarta, Badan Pelaksana harus menggunakan nilai tambah dari hasil reklamasi untuk perbaikan prasa-rana di kawasan daratan pantai, penambahan fasili-tas-fasilitas, penyediaan rumah susun murah dan peningkatan kualitas lingkungan di Kawasan Pantura Jakarta.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pelaksana dapat melakukan kerjasSa usaha dengan pihak lain.

(5) Untuk r melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, Badan Pelaksana dapat membentuk Badan Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c,

1n, ez

11( 9c

.- 16 -

(6) Tata cara kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada (4) dan ayat (5) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Repala Daerah.

Pasal 30

(1) Areal tanah hasil'Reklamasi Pantura Jakarta diberi- kan Status Hak Pengelolaan kepada Pemerintah Daerah

(2) Pengusahaan Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dillmpahkan oleh Gubernur Kepalal Daerah kepada Badan Pelaksana dengan batas daerah kerjanya ditetapkan oleh Gubernur Repala Daerah.

(3) Dengan pelimpahan pengusahaan Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Badan Pelaksana berwenang menggunakan tanah hasil rek-lamasi untuk diusahakan sendiri dan atau menyerah-kan hak-hak atas tanah hasil reklamasi kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

(1) Untuk mengelola tanah hasil reklamasi, Badan Pelak- sana dapat membentuk Badan Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mendukung tugas operasional Badan Pelak- sana dan berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah:

(3) Bentuk Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Perseroan Terbatas milik Pemerintah Daerah.

Bagian Redua

Rerjasama Usaha

Pasal 32

(1) Kerjasama usaha antara Badan Pelaksana atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal •29, 30 dan 31 Peraturan Daerah ini• dalam monyelenggarakan reklamasi dan atau mengelola tanah hasil reklamasi dilakukan dengan persetujuan DPRD DKI Jakarta.

(2) KerjasaMa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, khusus yang menyangkut tanah hasil reklamasi dilaksanakan dengan pola bagi hasil secara proporsional dan perolehan lainnya dari nilai tambah atas tanah hasil reklamasi yang dike-lola pihak lain.

17 -

BAB VI

PENYELENGGARAAN REKLAHASI DAN PENGELOLAAN TANAH HASIL REKLANASI

• Bagian Pertama

Penyelenggaraan Reklamasi

Pasal 33 •

Penyelenggaraan reklamasi dilakukan oleh Badan Pelaksana.

(2) Badan Pelaksana bertanggung jawab atas perencanan, perizihan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian teknis.reklamasi.

Pasal 34

Perencanaan reklamasi disusun secara cermat dan terpadu mencakup rencana teknik reklamasi, rencana pemanfaatan ruang hasil reklamasi, rencana rancang bangun, rencana penyediaan prasarana dan sarana, Analisa Dampak Ling-

,kungan, Rfincana Relola Lingkungan, Rencana Pemantauan Lingkungan, • rencana lokasi pengambilan bahan material

' dan rencana pembiayaan.

Pasal 35

• Perizinan• penyelenggaraan reklamasi dilakukan secara • cermat dan terpadu di bawah kcordinasi Badan Pelaksana.

Pasal 36

11

1

(1) Badan Pelaksana bertanggung jawab kualitas'hasil reklamasi.

(2) Pelaksanaan reklamasi dilakukan yang memenuhi persyaratan yang Badan pelaksana.

Pasal 37

atas proses dan

oleh kontraktor ditetapkan oleh

(1) Badan Pelaksana melakukan pengawasan dan pengenda-lian teknis pelaksanaan reklamasi dan pembangunan • prasarana dasar di atas tanah hasil reklamasi.

(2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Badan Pelaksana bekerjasama dengan instansi terkait.

(i)

•

sa

- • 18 -

Bagian Kedua

Pengelolaan Tanah Hasil Reklamasi

Pasal 38

(1) Badan Pelaksana bertanggung jawab atas pengelolaan tanah hasil reklamasi yang dilakukan oleh Badan Pelaksana sendiri dan atau oleh pihak lain.

(2) Pengelolaan tanah hasil reklamasi mencakup kegia-tan:

a. sewa dan jual beli hak atas tanah; b. pembangunan gedung, prasarana.dan sarana; c. pengelolaan gedung, prasarana dan sarana; d. pemeliharaan lingkungan; e. pengendalian pencemaran lingkungan.

Pasal 39

Tata cara penyelenggaraan reklamasi dan pengelolaan tanah hasil reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VII

PEHATAAN KEHBALI KAWABAN DARATAR PARTAI

Pasal 40

(1) Badan Pelaksana mengkoordinasikan penataan kerabali daratan Pantai Utara Jakarta.

(2) Badan Pelaksana dapat mengadakan kerjasama usaha dengan, pihak lain dalam pelaksanaan penataan kembali daratan Pantai Utara Jakarta.

Pasal 41

Penataan kembali daratan Pantai Utara Jakarta mencakup kegiatan :

a. relokasi gudang dan industri; b. revitalisasi lingkungan dan bangunan bersejarah; c. perbaikan lingkungan, pemoliharaan kampung Luar

Batang, dan kampung nelayan; d. peremajaan kota; e. peningkatan sistem pengendalian banjir dan pemeliha-

raan sungai; f. perbaikan manajemen lalu lintas dan penambahan ja-

ringan jalan; g. relokasi perumahan dari bantaran sungai dan lokasi

fasilitas umum; h. pelestarian hutan bakau dan hutan lindung; i. perluasan dan peningkatan fungsi pelabuhan Tanjung

Prick./v--

- 19 -

Pasal 42

Tata cara penataan kembali daratan Pantai Utara Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 43

(1) Badan Pelaksana mengusahakan secara mandiri pem-biayaan yang diperlukan bagi penyelanggaraan rek-lamasi dan pengelolaan tanah hasil reklamasi.

(2) Dalam mengusahakan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Badan Pelaksana dapat mendayagunakan secara langsung dana yang bersumber dari hasil kerjasama dengan dunia usaha, masyara-kat, pinjaman komersil, sumbangan-sumbangan dan sumber-sumber lain yang sah, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 44

Pembiayaan kegiatan penataan kembali daratan Pantai Utara Jakarta berasal dari unit kerja/instansi yang bersangkutan dan dari hasil usaha pengelolaan tanah hasil reklamasi oleh Badan pelaksana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(2) Terhadap perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam suatu ketentuan perundang-undangan diancam pidana seba-gaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

(3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, terhadap pelanggaran dimaksud dapat dibebankan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar.

- 20 -

(4) Gubernur Kepala Daerah menetapkan pelaksanaan dan besarnya biaya dimaksud pada ayat (3) pasal ini.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 46

(1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memerik-sa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah menda-pat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

(3) Dalam melakukan tugasnya, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara setiap tindakan tentang:

- 21 -

a. pemeriksaan tersangka; b. pemasukan rumah; c. penyitaan benda; d. pemeriksaan surat; e. pemeriksaan saksi; f. pemeriksaan di tempat kejadian; dan mengirimkannya kepada Pengadilan Negeri melalui Penyidik POLRI.

BAB XI

RETENTUAN SANRSI ADMINISTRASI

Pasal 47

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 terhadap penyelenggaraan reklamasi yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan tindakan berupa:

a. penghentian kegiatan reklamasi; b. penghentian kegiatan pembangunan; c. penangguhan pemberian izin-izin Daerah; d. pencabutan izin-izin Daerah.

BAB XII

RETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

(1) Tanah-tanah hasil reklamasi yang ada tetapi belum dimanfaatkan dan yang sedang dilaksanakan di Kawa-san Pantura Jakarta sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka izin yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang lama tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

- 22 -

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota untuk Wilayah Kecamatan di DKI Jakarta tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

(1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Rek-lamasi Jakarta

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya ke dalam Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 1995

KEPALA DABRAB KHUSUS 1/4ZBUKOTA JAKARTA,

y ‘7.

I

DEWAR PERWAKILAN RAKYAT DABRAB DAERAH KRUSUS IBUKOTA JAKARTA7

r-KETUA,

• DRS. HA. RITONGA

Disahkan oleh Henteri dengan surat Keputusan Nomor Tanggal

URJADI/SeEDIRDJA

alam Negeri

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tahun Seri Nomor Tanggal

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAR KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 1995

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAMASI DAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN PANTAI UTARA JAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indo-nesia dalam rencana strategis pengembangannya diarahkan sebagai kota jasa dan menjadi salah satu kota penting yang mampu berperan dan berfungsi sebagai pusat informa-si, pusat kegiatan ekonomi, perdagangan serta keuangan dan moneter di kawasan Asia Pasifik pada abad 21. Untuk itu ditempuh berbagai upaya untuk mengarahkan dan mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya.

Salah satu potensi DKI Jakarta yang cukup strategis adalah Kawasan Pantura Jakarta yang merupakan kawasan andalan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden NoMor 17 Tahun 1994 yaitu kawasan yang mempunyai nilai strategis dipandang dari sudut ekonomi dan perkembangan kota.

Perkembangan Kawasan Pantura Jakarta dalam dekade terakhir mengalami penurunan kualitas lingkungan ditandai dengan tingginya kemacetan lalu lintas, rawan banjir, rawan air bersih, kurangnya fasilitas umum dan sistem sanitasi lingkungan serta berkembangnya permukiman tidak layak huni. Di sisi lain di bagian-bagian tertentu Kawa-san Pantura Jakarta berkembang kegiatan permukiman modern, tempat rekreasi dan pusat-pusat perdagangan, baik di kawasan daratan pantai maupun pada areal reklamasi yang berkembang secara tidak terpadu. Sehubungan dengan permasalahan tersebut maka untuk berperan sebagai kawasan andalan diperlukan upaya untuk memadukan pengembangan Kawasan Pantura Jakarta.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi dan peran Kawasan Pantura Jakarta perlu dilakukan penataan ruang dalam rangka mengatur peman-faatan ruang berdasarkan besaran kegiatan, jenis kegia-tan, fungsi lokasi, kualitas ruang, dan estetika ling-kungan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, penataan ruang meliputi ruang daratan, ruang lautan, ruang udara beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Untuk mengembangkan Kawasan Pantura Jakarta, disusun rencana tata ruang kawasan daratan dan ruang lautan sampai batas kedalaman 8 m secara terpadu, sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantura Jakarta.

- 2

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklamsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta dimaksud-kan sebagai kegiatan penataan ruang yang meliputi proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendali-an pemanfaatan ruang Kawasan Pantura Jakarta sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan satu dengan lain-nya.

Perencanaan Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta dengan tingkat yang setara dengan RBWX. Untuk memudahkan pelaksanaan rencana tata ruang, maka di dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan batas wilayah perencanaan mengikuti batas administrasi Kecamatan yang langsung berbatasan dengan pantai Utara yaitu Kecamatan Penja-ringan, Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Koja dan Kecamatan Cilincing.

Sebagai wujud pemanfaatan ruang dari Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta dilakukan 2 kegiatan pokok yaitu :

a. penyelenggaraan reklamasi;

b. penataan kembali kawasan daratan pantai Utara.

Di dalam rencana pengembangan Kawasan Pantura Jakarta dilakukan pendekatan perencanaan tata ruang yang dinamis serta pendekatan pembangunan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha sebagai mitra pembangunan.

Penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta dan pengembangan kawasan daratan pantai Utara dimaksudkan untuk mendorong pengembangan Kota Jakarta ke arah Utara dan untuk mewujudkan kota Jakarta sebagai kota jasa (service city). Dengan tersedianya tanah hasil reklamsi maka tersedia pula kawasan pemukiman yang dapat menampung sejumlah penduduk Jakarta dan kawasan untuk mengembangan perdagangan/jasa dan rekreasi.

Penataan kembali kawasan daratan Pantura Jakarta dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Hal ini diwujudkan melalui upaya relokasi gudang dan industri, penambahan jalan, perbaikan drai-nase, perbaikan lingkungan perumahan, pembangunan rumah susun serta pemugaran lingkungan bangunan bersejarah.

Selain itu pengembangan kawasan daratan pantai Utara dimaksudkan pula sebagai konservasi nilai budaya bangsa yang menggambarkan kebangkitan kembali Jayakarta (rebirth of Jayakarta)

Untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan rek-lamasi dan penataan ruang, Peraturan Daerah ini disusun secara komprehensif integral dengan ciri-ciri sebagai berikut :

a. sederhana tetapi dapat mencakup kemungkinan perkem-bangan pemanfaatan ruang pada masa yang akan datang;

- 3

b. mempunyai keluwesan sehinga mampu menyesuaikan dengan tuntutan pembangunan serta menarik dan lebih mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pem-bangunan;

c. mencakup semua aspek penataan ruang sebagai dasar bagi pengaturan pelaksanaan lebih lanjut;

d. mengandung sejumlah ketentuan proses dan prosedur perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengen-dalian pemanfaatan ruang sebagai dasar bagi pengaturan lebih lanjut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. 5 : Cukup jelas.

: Yang dimaksud dengan penger-tian dunia usaha antara lain BUMN, BUMD, koperasi dan swasta.

: Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta ini menata kembali sebagian tata ruang kawasan di lima Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987, yaitu meliputi Kecamatan Penjaringan, Keca-matan Pademangan, Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Koja, dan Kecamatan Ci-lincing.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Pembangunan Pantai Utara Jakarta dimaksudkan untuk tersedianya fasilitas dan utilitas pantai yang dapat dinikmati masyarakat tanpa membayar.

: Cukup jelas

: Yang dimaksud dengan bangunan/lingkungan bersejarah dalam ayat ini adalah :

Pasal 6

Pasal 7 ayat (1)

ayat (2)

Pasal 8

Pasal 9 ayat (1) dan (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

- 4

1. Pelabuhan bersejarah Sunda Kelapa yang berdiri pada abad 14 yaitu sebagai pelabuhan rakyat yang dikembangkan secara terba-tas dimana terdapat pasar ikan dan gedung-gedung peninggalan VOC abad ke 17.

2. Kampung Luar Batang yang terdiri dari :

a. Kramat Luar Batang;

b. Mesdjid Alaidrus abad ke 18;

c. Permukiman nelayan tra-disional.

3. Daerah Marunda yang ter-diri dari

a. rumah si Pitung; b. Mesdjid Al-Alam abad ke

17;

c. Makam Kapitan Jonker.

4. Daerah Ancol yang terdiri dari :

a. Makam Belanda;• b. Kelenteng.

ayat (6) s.d (8) : Cukup jelas.

ayat (9) huruf a

huruf b

: Peningkatan fungsi Pelabuhan Tanjung Priok dimaksudkan untuk peningkatan fungsi di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan. Peningkatan fungsi dimaksud adalah peningkatan fungsi pelabuhan beserta fasilitas penunjang-nya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas pokok pelabuhan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuahan.

: Areal Pelabuhan Sunda Kelapa dan sekitarnya merupakan bagian Sub-Kawasan Tengah yang sangat strategis untuk mewujudkan pengembangan Kawasan Pantai Utara Jakarta sebagai Kota Pantai (Water-front City).

- 5 -

Pengembangan areal Pelabuhan Sunda Kelapa dan sekitarnya diarahkan untuk Pusat Wisata yang didukung oleh bangunan-bangunan tua bersejarah serta Pusat Perdagangan dan Jasa modern skala Internasional dengan kondisi lingkungan yang kualitas tinggi serta lalu lintas yang lancar. Oleh sebab itu perlu dilakukan relokasi fungsi-fungsi yang menyebabkan kemacetan lalu lintas tinggi di bagian sub kawasan ini, yaitu pergu-dangan dan industri ke Sub-Kawasan Timur. Pelabuhan Sunda Kelapa untuk fungsi Pelabuhan pelayaran rakyat di batasi pengem-bangannya hanya untuk menun-jang fungsi-fungsi pusat wisata dan pusat perdagangan/ jasa.

ayat (10)

ayat (11)

Ayat (12)

Pasal 10 s.d. 12

Pasal 13 ayat (1)

: Cukup jelas.

: Yang dimaksud dengan perlunya dipelihara nilai budaya bangsa berkaitan dengan sejarah berdirinya kota Jakarta yang merupakan penga-laman tentang tapak tilas kota Jakarta dengan pendiri-nya Pangeran Fatahillah. Untuk itu sejarah kota Jakar-ta lama diimplementasikan dalam bentuk proyek peles-tarian nilai-nilai sejarah (urban haritage) Jakarta yang menggambarkan kebangkitan kembali Jayakarta (rebirth of Jayakarta).

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Industri dan pergudangan yang akan dikembangkan sekaligus untuk menampung relokasi industri dan pergudangan dari Sub-Kawasan Barat dan Tengah. Jenis industri yang akan dikembangkan adalah industri terpilih (selektif) yang berteknologi tinggi dan bebas/rendah polusi.

ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

- 6

Pasal 14 s.d. 16 :

Pasal 17 ayat (1) :

ayat (2) :

Pasal 18 dan 19 :

Pasal 20 ayat (1) :

ayat (2) s.d. (7) :

Pasal 21 s.d. 26 :

Pasal 27 ayat (1) :

ayat (2) :

-

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan lokasi strategis adalah lokasi yang berpotensi baik ditinjau dari aspek sosial budaya, ekonomi maupun perkembangan kota yang memberikan mamfaat berarti di dalam pengembangan Kawasan Pantura Jakarta.

Cukup jelas.

Setiap orang pada asasnya berhak menikmati manfaat ruang pantai yang ada. Namun demikian Gubernur Kepala Daerah dapat menentukan pe manfaatan bagian pantai tertentu untuk tujuan terten-tu seperti untuk instalasi vital antara lain instalasi listrik dan KOLINLAMIL. Yang dimaksud dengan ruang pantai dalam ayat ini adalah areal yang dibatasi garis sempadan pantai.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

cukup jelas.

Evaluasi Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta dilakukan dengan mengadakan kajian secara makro, diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta dan Jabotabek.

Pasal 28 dan 29 : Cukup jelas.

Pasal 30 ayat (1) : Status tanah hasil reklamasi Pantura Jakarta adalah tanah Negara yang Hak Pengelolaanya harus dimohon oleh Pemerintah DKI Jakarta c/q Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 31 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.

- 7

ayat (3) :

Pasal 32 ayat (1) :

ayat (2) :

-

Yang dimaksud dengan Perse-roan Terbatas milik Pemerin-tah Daerah adalah perseroan terbatas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan kepemilikan saham mayoritas oleh Pemerintah Daerah.

Persetujuan DPRD dimaksud dalam ayat ini adalah untuk kerjasama usaha antara Badan Pelaksana dengan pihak lain, atau Badan Usaha dengan pihak lain apabila aset Badan Usaha tersebut belum dipisahkan.

Cukup jelas.

Pasal 33 : Cukup jelas.

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36 ayat (1)

: Sesuai dengan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Nomor 11 Tahun 1992, material yang digunakan untuk reklama-si tidak boleh diambil dari wilayah Kepulauan Seribu baik dari darat maupun perairan-nya.

: Yang dimaksud dengan perizinan secara terpadu adalah perizinan reklamasi yang dikeluarkan baik oleh Badan Pelaksana maupun oleh instan-si lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklamasi, dikoordinasikan oleh Badan Pelaksana.

: Proses pelaksanaan reklamasi diatur dengan tata kala (skedul) yang tidak menggangu alur pelayaran dan kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya di perairan laut Jawa.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 37 ayat (1) : Yang dimaksud dengan prasara-na dasar adalah jaringan jalan utama, jaringan utili-tas utama dan jaringan drai-nase utama yang harus disiap-kan sekaligus dengan pelaksa-naan reklamasi untuk menjadi kawasan siap bangun.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 38 dan 39 : Cukup jelas.

- 8

Pasal 40 ayat (1) :

ayat (2) :

Pasal 41 s.d. 43 :

Pasal 44 :

-

Koordinasi penataan kembali areal daratan Pantura Jakarta oleh Badan Pelaksana meliputi kegiatan perencanaan, pelak-sanaan dan pembiayaan.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pada dasarnya penataan kemba- 11 kawasan daratan Pantai Utara Jakarta dilaksa-nakan oleh unit kerja/instan-si terkait, termasuk instan-si-instansi Pemerintah Pusat dengan koordinasi Badan Pelaksana. Untuk proyek- proyek tertentu seperti perbaikan drainase, pembangunan rumah susun pembiayaannya ditanggung oleh Badan Pelaksana.

Pasal 45 : Cukup jelas.

Pasal 46 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) huruf d : Dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun dalam Pasal 38 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat-kan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda berge-rak dan setelah itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna mempero-leh persetujuannya.


Pasal 47 : Yang berwenang mencabut izin izin Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 48 s.d. 51 : Cukup jelas.

1k4RTP. URJADI DIRDJA

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR B TAHUN 1995

*(11/ Ati• fara •IMI.,••WIC•AN PMITYLIT•Jel artallTS

1••••• 1•11, • 7•111

----- M.O.f/0•11.11.1{0.094Bai

Wirlbv•W ----- :41.4.04 SUO .11,1••=1EM•I'

- 14.11%••=431.1. W•••••••SAN tSJR ••04.1.11,L11=1 USIATAII .000

•••

• 1

r•--1. • t '

• < '444/4

^

Ok1ober 1995.- .77-•'.---M"-t n _ 7477

-WEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAER •••.. 4 .‘,4;likRAH KHUSUS IBUKOTA JAKAR•

(I ii a'nni • f• 1 trirETUA i k ii:''. N

• • — _s

-- x.z.-%% "4: --; , ;„.

=

DRS.MEL RITONGA

• R KEPALA DAERAH KH USAV IBUKOTA JPOCARTA

•

z..

i4(1

01'4

0

CL I

C

4

AN PERWAKILAN RAKYAT DA H KHUSUS IBUKOTA JAK

trICETUA

R KEPALA DAER41 /4H KHU UKOTA JAKARTA

kana . 6 Oklober 1995.-

DRS.MH RITONGA 4. RJADI S IRDJA

j•1 NA

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR. TAHUN 1995

t.

•thetiltgiSaAill ,,,,, •MaSi nud mr•c•x• 1•141.111.1041: &&&&&

Pallisi 1,0001.0.401. 1.141 114, • Mell

nionniah NUAln;

ieffila.WIDINGSPI atot IMSNr• fitni•I•lleamari 841.04.J*0

• thlroZr1~DIMS40•11011

P1010110S4IG•14J.0.P0411011.1•104

NOUVRINIGUO.,44.1 Calv».4014/1 1•09,51111110016WIA44

111.11.145 1011101,41.100 41•1 W.C11"

FINTI."01N1414L1.4/.1

mr. 1.04,

•

e

rla . 6 Oktobei 1995.-

o

K I

A / JAY/o

/

Ci

p, A doblo o'

47/1/41. do Z cg;

SURJADI SpFDIRDJA

UR KEPALA DAERAMKHUS IBUKOTA JAKFfITA

AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH AH KH_USUS IBUKOTA JAKARTA

rKETUA

zd DRS.MH.RITONGA

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR. 8 TAHUN 1995

111101.1.11100-1113.31•11/111.~10•34 1111M3M 3314 011.1331131.11MS•13

IAMM.1111113M1/411/1 11 1M • 1•1•

11111MANA 11470•3171$1111130013131

-14

titimp k*) ValatjAtillt~

0 tobel 1995.-

r.

/;<#."-jnE4INA' ,,,• P "-:— AS,JIW LLS N PERWAKILAN RAKYAT DAERA

r KETUA KHO IBUKOTA JAKART

ifl bs JAvk nan t

Y. h r' i 4 ‘ V '; -\

• RS.MH.RITONGA

KEPALA DAERAy KHU‘US OTA JAKARTA

RJAD9,0eDIRDJA

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 6 TAHUN 1995

OlenttINOCallaY111/BUJAYS.DAN 0104.444 U 81,•1,04Am

PS111 lfirMA asUOITA TA.M. I be, • /9.1

' litNr-V411111104~^14 PRAIMANA

1441111.0/11 .1•1,01ANIMPIMEN

•Walaul SlOW11001

asnou.ro•

SALL404 , SACO1 111A1 /4 CIAL141 1.11111~4 ro•mas 5.

01-1

114•14 •

1114.1.01

Documents

PERATURAU DAERAH DABRAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA • … · daerah yang menyangkut penyelenggaraan reklamasi dan penataan kawasan Pantura Jakarta; d. bahwa sehubungan dengan hal torsebut