PERATURAN MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIANOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PENDIRIANMADRASAHYANGDISELENGGARAKANOLEH PEMERINTAH DANPENEGERIAN MADRASAHYANGDISELENGGARAKANOLEH MASYARAKAT

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAMENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam upaya meningkatkan akses dan kualitaspendidikan madrasah, pemerintah dapat mendirikanmadrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah ataumenegcrikan madrasah yang diselenggarakan olehmasyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agamatentang Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan olehPemerintah dan Penegerian Madrasah yang Diselenggarakanolch Masyarakat;

Mengingat I. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru danDosen (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentangStandar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan LembaranNegara Republik lndonesia Nomor 4496) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor71, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang WajibBelajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan LembaranNegara Republik lndonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentangPendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (LembaranNegara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4769);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentangPendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4941);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentangPengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LembaranNegara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 23, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor SISO)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 17 Tahun 20 10 tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan LembaranNegara Republik lndonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PresidenNomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima AtasPeraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negarasebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang PerubahanKelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara sertaSusunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I KementerianNegara;

II. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telahdua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri AgamaNomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita NegaraRepublik lndonesia Tahun 2013 Nomor 1202);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2011 tentangPedoman Pembentukan dan Penyempurnaan OrganisasiInstansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis KementerianAgama (Berita Negara Republik lndonesia Nomor 325 Tahun20 II);

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentangPenyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republiklndonesia Nomor 1382); MEMUTUSKAN:...

2

,,,

MEMUTUSKAN:Menetapkan: PERATURANMENTERI AGAMATENTANGPENDIRIANMADRASAH

YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DANPENEGERIAN MADRASAH YANG DISELENGGARAKAN OLEHMASYARAKAT.

BAB IKETENTUANUMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:1. Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah yang selanjutnyadisebut Pendirian Madrasah adalah penetapan pendirian kelembagaanmadrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah.

2. Penegerian Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang selanjutnyadisebut Penegerian Madrasah adalah kegiatan peralihan status RaudlatulAthfal (RA),Madrasah Ibtidaiyah (MI),Madrasah Tsanawiyah (MTs), MadrasahAliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dari status yangdiselenggarakan oleh masyarakat menjadi status yang diselenggarakan olehpemerintah .

3. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan KementerianAgama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengankekhasan agama Islam yang mencakup RA,MI, MTs, MA, dan MAK.

4. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistempendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah adalah Kementerian Agama.6. Menteri adalah Menteri Agama.7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.8. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.9. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian AgamaKabupaten/Kota.

BAB IIPENDIRIANMADRASAH

Pasal 2(1) Pendirian Madrasah ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkanpersetujuan dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparaturnegara.

(2) Pendirian Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan ataspertimbangan:a. kebutuhan masyarakat;b. kebutuhan pembangunan daerah;c. kebutuhan akses pendidikan di daerah pemekaran, perbatasan

antarnegara. terluar. terpencil. dan terisolasi; dand. percepatan pemerataan mutu pendidikan madrasah.

J Pasal 3 ...

3

Pasal 3(1)Pendirian Madrasah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:a. analisis kebutuhan masyarakat;b. rekomendasi pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah provinsi;dan

c. rencana dan tahapan pembangunan serta pengembangan madrasah.(2)Persyaratan Pendirian Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dituangkan dalam bentuk usulan yang disampaikan oleh Direktur Jenderalkepada Menteri.

(3)Rencana dan tahapan pembangunan serta pengembangan madrasahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup antara lainpelaksanaan kurikulum, jumlah peserta didik, jumlah dan kualifikasi pendidikdan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, rencanapembiayaan pendidikan, proses pembelajaran, sistem evaluasi pembelajarandan program pendidikan, serta organisasi dan manajemen madrasah.

(4)Rencana dan tahapan pembangunan serta pengembangan madrasahsebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan pada pencapaian StandarNasional Pendidikan.

(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Pendirian Madrasahsebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 4(1)Dalam hal Pendirian Madrasah belum ditetapkan oleh Menteri, DirekturJenderal menetapkan status madrasah sebagai filial dari madrasah yangdiselenggarakan oleh pemerintah.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai status madrasah filial sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB 1lIPENEGERIANMADRASAH

Pasal 5(1) Penegerian Madrasah ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan

persetujuan dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparaturnegara.

(2) Penegerian Madrasah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:a. kebutuhan masyarakat;b. rekomendasi pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah provinsi;c. rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama; dand. rincian persyaratan teknis meliputi kurikulum, jumlah peserta didik,jumlah dan prosentase kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan,sarana dan prasarana pendidikan, rencana pembiayaan pendidikan, prosespembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran dan program pendidikan, sertaorganisasi dan manajemen madrasah.

(3)Rincian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dtercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Menteri Agama ini.

(4) Penegerian oO.

4

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 18 Juni 2014MENTERIAGAMAREPUBLIKINDONESIA,

ttdLUKMANHAKIMSAIFUDDIN

(4) Penegerian Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan olehKepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal.

(5) Direktur Jenderal melakukan penilaian kelengkapan administrasi danvisitasi lapangan terhadap usulan Kepala Kantor Wilayah sebagaimanadimaksud pada ayat (4).

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kelengkapan administrasi danvisitasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat' (5) ditetapkan olehDirektur Jenderal.

Pasal 6(1) Dalam hal Penegerian Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1) belum ditetapkan olch Menteri, Direktur Jenderal dapatmenetapkan status madrasah lilial dari madrasah yang diselenggarakanoleh pemerintah.

(2) Penetapan madrasah lilial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)didasarkan atas pertimbangan:a. kelayakan pemenuhan persyaratan teknis penegerian madrasah;

dan/ataub. keberadaan madrasah di atas tanah milik pemerintah.

Pasal 7

(1) Penyelenggara madrasah yang akan menyerahkan penyelenggaraanmadrasah nya kepada pemerintah, wajib menyerahkan seluruh asetmadrasah kepada Kementerian Agama.

(2) Pendidik dan tenaga kependidikan madrasah yang akan diserahkanpenyelenggaraannya kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABIVKETENTUANPENUTUP

Pasal 8Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanMenteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republiklndonesia.

Diundangkan di Jakartapada tanggal 18 Juni 2014MENTERIHUKUM DAN HAKASASI MANUSIA

REPUBLIKINDONESIA,ttd

_AMIR SYAMSUDDINBERITANEGARAREPUBLIK INDONESIATAHUN 2014 NOMOR 823

(; salini;ri;'~suai dengan aslinya,rI. ,'-;-.\,Ke,mln~erian Agama RI

Kepala Biro HhkJJh 'dan Kerj sama Luar Negeri;" -,"Jo J ""JJ

~,,("" '/Prpf.Dr.H. Ahmad Gunaryo, M.Soc, Sc'7. NIP. 1962101991031003

LAMPIRANPERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIANOMOR 14 TAHUN 2014TENTANG PENDIRIAN MADRASAH YANGDISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DANPENEGERIAN MADRASAH YANG DISELENGGARAKANOLEH MASYARAKAT

Rincian Persyaratan Teknis Penegerian Madrasah yang Diselenggarakan olehMasyarakat:

A. Kurikulum

Penegerian MadrasahNo Jenis Dokumen

RA MI MTs MA MAK1 Dokumen kurikulum 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set

Catatan: Dokumen kurikulum meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi,standar proses. standar penilaian pendidikan, kerangka dasar kurikulum, dankurikulum tingkat satuan pendidikan.

B. Jumlah Peserta Didik

No Uraian Penegerian MadrasahRA MI MTs MA MAK

1 Jumlah mininal 54 168 192 192 192peserta didik

Jumlah minimal2 rombongan belajar 1 1 1 1 1

per tingkatan kelasCatatan: RA terdiri dari 2 tingkatan kelas A dan Kelas B, MI terdiri dari 6 tingkatankelas 1 sampai dengan kelas 6, MTs terdiri dari 3 tingkatan kelas 7 sampai dengankelas 9, MA dan MAK terdiri dari 3 tingkatan kelas 10 sampai dengan kelas 12.

C. Jumlah dan Prosentase Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No Uraian I Penegerian MadrasahI RA I MI MTs I MA I MAK

a. GuruI Jumlah larang larang 1 orang guru 1 orang • 1 orang guru

minimal guru frombel frombel untuk setiap guru untuk setiapditambah I mata untuk matapelajaranorang guru pelajaran setiap • I (satu) orangPAI dan mata calon instrukturPenjas dan pelajaran sesuai denganOlahraga bidang

kejuruan yangdiselcnpparakan

2 KualifikasipendidikanminimalSarjana 50% 90% 90% 90% 90%

6

.'

b. Kepala MadrasahKualifikasi

I pendidikan Sarjana Sarjana Sarjana Sarjana Sarjanaminimalb. Tenaga Administrasi/Tata Usaha

I JumlahI 1 1 I Iminimal

2 Kualifikasi MA/SMA/ MA/SMA/ DiplomaSarjana Sarjanaminimal Sederaiat Sederaiat Ti2a

D. Sarana dan Prasarana

No Sarana dan Penegerian MadrasahPrasarana RA MI MTs MA MAKLuas

I tanah/lahan 1000 m2 2270 m2 3300 m2 4500 m2 4500 m2minimal2 Gedung

a. Jumlahminimal 2 unit 6 unit 6 unit 6 unit 6 unitruang kelas

b.Jumlahminimal

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unitruangperpustakaan

c. Jumlahminimal

I unit I unit I unit- -ruanglaboratorium

d. Ruang Kepala1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unitMadrasah

e. Ruang guru 1 unit I unit 1 unit 1 unit 1 unitf. Ruang tata

I unit 1 unit 1 unit 1 unit I unitusahag. Tempat

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unitberibadahh.Jumlahminimal tciletpeserta didik 2 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unitdan guru dantenagakependidikan

j. Saranaminimal

300 m2 400 m2 500 m2 500 m2 500 m2bermain/berolah ra"a

3 Koleksi buku perpustakaan/bahan ajara. Buku/bahan 1 set I set I set I seti I setiajar bahan /peserta /peserta peserta peserta didikajari didik didik didikpeserta

didik

7

b. Jumlah 50 judul 100judul 200 judul 200 judul 200 judul bukuminimal buku buku buku buku pengaya-an danbuku pengayaan pengayaan pengayaan pengayaan 20 judul bukupengayaan dan 10 dan 10 dan 20 dan 20 judul referensidan referensi judul buku judul buku judul buku buku

referensi referensi referensi referensi4 Jumlah minimal 1 set alat 1 set peraga 1 set 1 set lengkap 1 set laborato-peralatan peraga IPAdan lengkap laboratorium rium produktifbelajar/ edukatif & bahannya Laborato-

laboratorium I set alat rium IPAbermain diluarruangan

Catatan:a. Satu set alat peraga edukatif RA di dalam ruangan paling sedikit terdiri dari: balokbangunan, mainan konstruksi, permainan palu, menara gelang, kotak menara, alat

pertukangan, dan permainan puzzle.b. Satu set alat bermainan di luar ruangan paling sedikit terdiri dari: papan peluncur, papan

jungkitan, ayunan, dan papan titian.c. Satu set alat peraga IPAdan bahannya paling sedikit terdiri dari: model kerangka manusia,

model tubuh manusia, bola dunia (gIabe),contoh peralatan optic, kit IPAuntuk eksperimendasar, dan poster/ carta IPA.

d. Satu set lengkap peralatan laboratorium MApaling sedikit terdiri dari: Laboratorium Fisika/Laboratorium Biologi/Laboratorium Kimia/Laboratorium Komputer/Laboratorium Bahasa.

e. Satu set peralatan laboratorium produktif MAK terdiri dari peralatan-peralatan yangdigunakan untuk praktik peserta didik sesuai dengan program keahlian yang dipilih.

E. Rencana Pembiayaan Pendidikan

Rencana pembiayaan pendidikan memuat paling sedikit informasi tentang totalkebutuhan pembiayaan madrasah, sumber pembiayaan (pemerintah, pemerintahdaerah, masyarakat, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat), danrincian jenis pengeluaran.

Rencana pembiayaan dimaksud mencakup perencanaan untuk pembiayaanRA/madrasah selama satu tahun pelajaran dan disusun dalam bentuk RencanaAnggaran Pendapatan dan Belanja RA/Madrasah.

F. Organisasi dan Manajemen RA/Madrasah

Dokumen organisasi dan manajemen RA/madrasah memuat paling sedikitstruktur organisasi RA/madrasah, struktur organisasi yayasan sebagaipenyelenggara RA/madrasah, personalia organisasi RA/madrasah dankepengurusan yayasan, mekanisme dan hubungan kerja, dan organisasi, danpersonalia komite RA/madrasah.

AGAMAREPUBLIKA INDONESIA,

HAKIMSAIFUDDIN

8