20
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012

  • Upload
    merv

  • View
    73

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012. SWAKELOLA PENGADAAN BARANG/JASA. L K PP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. MODUL 8. 2. DAFTAR ISI. TUJUAN PELATIHAN. KETENTUAN UMUM. PERENCANAAN SWAKELOLA. PELAKSANAAN SWAKELOLA. PENGAWASAN DAN EVALUASI SWAKELOLA. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012

PERATURAN PRESIDEN RINOMOR 70 TAHUN 2012

LKPPLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Page 2: PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012

2

TUJUAN PELATIHAN

KETENTUAN UMUM

PERENCANAAN SWAKELOLA

PELAKSANAAN SWAKELOLA

PENGAWASAN DAN EVALUASI SWAKELOLA

Page 3: PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012

SETELAH MODUL INI SELESAI DIAJARKAN DIHARAPKAN PESERTA MAMPU:

•Memahami ketentuan umum pengadaan barang / jasa dengan swakelola

•Memahami tata cara perencanaan pekerjaan Swakelola

•Memahami tata cara pelaksanaan pekerjaan Swakelola

•Memahami tata cara pengawasan dan evaluasi pekerjaan swakelola

3

Page 4: PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012

Jenis pekerjaan swakelola

Jenis pekerjaan swakelola

4

Page 5: PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012

5

Perencanaan

Pelaksanaan Pengawasan

Penyerahan

Pelaporan & Pertanggung

jawaban

Page 6: PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012

6

Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh :yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh :

1.1. K/L/D/I sebagai penanggungjawab anggaran, atauK/L/D/I sebagai penanggungjawab anggaran, atau

2.2.Instansi pemerintah lain, atauInstansi pemerintah lain, atau

3.3.KKelompok masyarakat pelaksana swakelola elompok masyarakat pelaksana swakelola

Page 7: PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012

7

1. Swakelola oleh K/L/D/I penanggungjawab anggaran :

a. Direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh K/L/D/I

b. Menggunakan pegawai sendiri, pegawai K/L/D/I lain

c. Bila menggunakan tenaga ahli, tidak melebihi 50% dari keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat pekerjaan

2. Swakelola oleh instansi pemerintah lain pelaksana swakelola :

a. Direncanakan, dan diawasi oleh K/L/D/I

b. pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh K/L/D/I lain

3. Swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola :

a. Direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh kelompok masy.

b. Sasaran ditentukan oleh K/L/D/I penanggungjawab anggaran

c. Pekerjaan utama tidak boleh menggunakan subkontrak

Page 8: PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012

8

PA/KPAPA/KPA

PPKPPK

TIM PERENCANATIM PERENCANA TIM PELAKSANATIM PELAKSANA TIM PENGAWASTIM PENGAWAS

Swakelola oleh Instansi Penanggungjawab Anggaran :

ULP/PPULP/PP

Page 9: PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012

9

Swakelola oleh Instansi Pemerintah lain:

PA/KPAPA/KPA PimpinanPimpinan

ULP/PPULP/PPPPKPPK

TIM PERENCANA

TIM PERENCANA

TIM PENGAWAS

TIM PENGAWAS

PPHPPPHP TIM PELAKSANA

TIM PELAKSANA

Page 10: PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012

10

Swakelola oleh Kelompok Masyarakat:

PA/KPAPA/KPA

TIM PELAKSAN

A

TIM PELAKSAN

A

PPKPPK

TIM PERENC

ANA

TIM PERENC

ANA

TIM PENGAW

AS

TIM PENGAW

AS

PPHPPPHP Pimpinan

Pimpinan

Page 11: PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012

11

Ketentuan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat:Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan kepada

Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana

Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh Penanggung Jawab Anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat

Page 12: PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012

12

Swakelola oleh Penanggungjawab Anggaran :

Page 13: PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012

13

Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain :

Perencanaan oleh Instansi Penanggungjawab Anggaran

Page 14: PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012

14

Swakelola oleh Kelompok Masyarakat :

Perencanaan Umum oleh Instansi Penanggungjawab Anggaran.

Perencanaan detil oleh Kelompok Masyarat

Page 15: PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012

15

Page 16: PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012

16

1. Pekerjaan dilaksanakan mengacu pada:

• Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk swakelola yang dilakukan oleh Instansi Penanggungjawab Anggaran dan Kelompok Masyarakat.

• Kontrak/MoU untuk swakelola yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola.

2. Pengadaan barang, peralatan, jasa lainnya, dan/atau Tenaga Ahli perseorangan dilakukan oleh:

• ULP/Pejabat Pengadaan pada Instansi Penanggungjawab Anggaran atau Intansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola.

• Kelompok Masyarakat (dengan memperhatikan prinsip dan etika pengadaan).

3. Pembayaran dilakukan secara berkala.

Page 17: PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012

17

4. Pencairan dana swakelola oleh kelompok masyarakat disalurkan langsung kepada kelompok masyarakat tersebut, dengan tahapan:

• 40% total dana apabila kelompok masyarakat telah siap• 30% total dana apabila pekerjaan selesai 30% • 30% total dana apabila pekerjaan selesai 60%

5. Dibuat laporan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi.

6. Dibuat laporan realisasi pekerjaan.

7. Dilakukan penyerahan hasil pekerjaan.

Page 18: PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012

18

Pengawasan oleh Tim Pengawas.Pengawasan meliputi administrasi, teknis, dan keuangan.Tim Pengawas melakukan evaluasi setiap minggu terhadap

pelaksanaan pekerjaan yang meliputi:

a)Pengadaan dan penggunaan material/bahan;

b)Pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli;

c)Pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang;

d)Realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan;

e)Pelaksanaan fisik; dan

f) Hasil kerja setiap jenis pekerjaan.

Page 19: PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012

19

Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil tindakan.

Dari hasil evaluasi tersebut, Tim Pengawas memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan Swakelola selanjutnya.

Page 20: PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012

Terima Kasih

LKPPLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah