PERATURAN MENTERI PERTAHANANhukum.unsrat.ac.id/men/menhan2005_1.pdfUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : PER / 01 / M / VIII / 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DEPARTEMEN PERTAHANAN

MENTERI PERTAHANAN Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan

nasional dan evaluasi efektivitas kinerja aparatur negara, dipandang perlu adanya penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 10, Pasal 17 dan Pasal 30 Undang-

Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI;

5. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : Kep/19/M/XII/2000

tanggal 29 Desember 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan;

6. Perubahan-1 Keputusan Menteri Pertahanan Nomor :

Kep/19.a/M/XII/ 2000 tanggal 24 Januari 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : PER / 01 / M / VIII / 2005 TANGGAL : 25 AGUSTUS 2005

2

Memperhatikan : Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor B/1438/M.PAN/8/2005 tanggal 3 Agustus 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SUSUNAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN PERTAHANAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Departemen Pertahanan selanjutnya dalam peraturan ini disebut Departemen, adalah

unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Departemen Pertahanan mempunyai tugas membantu Presiden dalam

menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dephan

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di

bidang pertahanan;

b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertahanan;

c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara di bidang pertahanan;

d. pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pertahanan;

e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang

pertahanan kepada Presiden.


3

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4 Departemen terdiri dari :

1. Menteri;

2. Sekretariat Jenderal;

3. Staf Ahli;

4. Inspektorat Jenderal;

5. Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan;

6. Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan;

7. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan;

8. Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan;

9. Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan;

10. Badan Penelitian dan Pengembangan;

11. Badan Pendidikan dan Pelatihan.


4

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

(1) Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan selanjutnya disebut Setjen adalah

unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Menteri. (2) Setjen dipimpin oleh Sekretaris Jenderal selanjutnya disebut Sekjen.

Pasal 6

Setjen mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan

dan pemberian dukungan administrasi Departemen.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Setjen


a. koordinasi kegiatan Departemen;

b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen;

c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Kementerian

Koordinator, Kementerian Negara, Departemen lain, Lembaga Pemerintah Non

Departemen, dan lembaga lain yang terkait;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Menteri.


5

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

Setjen terdiri dari :

a. Biro Kepegawaian; b. Biro Perencanaan; c. Biro Hukum; d. Biro Hubungan Masyarakat; e. Biro Tata Usaha; f. Biro Umum; g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Biro Kepegawaian

Pasal 9

Biro Kepegawaian selanjutnya disebut Ro Peg adalah unsur pelaksana sebagian tugas Setjen dipimpin oleh Kepala Biro Kepegawaian disebut Karopeg, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian Departemen serta pembinaan PNS Departemen.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Ro Peg menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rumusan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembinaan

PNS Departemen; b. pengadaan dan pengembangan PNS Departemen; c perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan

Biro; d. penyiapan pembinaan karier, pemisahan, penyaluran kerja dan mutasi pegawai; e. perawatan pegawai.


6

Pasal 11

Ro Peg terdiri dari : a. Bagian Induk PNS; b. Bagian Pengadaan dan Pengembangan Pegawai; c. Bagian Karier Pegawai; d. Bagian Perawatan Pegawai; e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

Bagian Induk PNS selanjutnya disebut Bag In PNS dipimpin oleh Kepala Bagian Induk PNS disebut Kabag In PNS, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan PNS Departemen.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bag In PNS menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan PNS

Departemen; b. penyiapan bahan pengelolaan data PNS Departemen; c. penyiapan bahan perencanaan pengadaan PNS Departemen dan administrasi

Diklat Prajab; d. penyiapan bahan administrasi pemindahan PNS Departemen; e. penyiapan bahan administrasi pembinaan karier dan kepangkatan PNS

Departemen; f. penyiapan bahan administrasi perawatan dan pemisahan PNS Departemen.

Pasal 14

Bag In PNS terdiri dari : a. Sub Bagian Pengolahan Data dan Pengadaan; b. Sub Bagian Mutasi; c. Sub Bagian Perawatan dan Pemisahan.

Pasal 15

Sub Bagian Pengolahan Data dan Pengadaan selanjutnya disebut Subbag Lahtada dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Pengadaan disebut Kasubbag Lahtada, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data PNS Departemen, meliputi perencanaan kebutuhan pengadaan PNS Departemen serta administrasi Diklat Prajab.


7

Pasal 16

Sub Bagian Mutasi selanjutnya disebut Subbag Mutasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Mutasi disebut Kasubbag Mutasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan karier PNS yang meliputi urusan kepangkatan PNS Gol. IV/a ke atas dan Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis dan Diklat setingkat serta administrasi pemindahan PNS Departemen.

Pasal 17 Sub Bagian Perawatan dan Pemisahan selanjutnya disebut Subbag Watsah dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perawatan dan Pemisahan disebut Kasubbag Watsah, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perawatan dan pemisahan PNS termasuk pemberian tanda jasa kehormatan dan pemberhentian sebagai PNS Departemen.

Pasal 18

Bagian Pengadaan dan Pengembangan Pegawai selanjutnya disebut Bag Adabangpeg dipimpin oleh Kepala Bagian Pengadaan dan Pengembangan Pegawai disebut Kabag Adabangpeg mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi pengadaan dan pengembangan PNS Departemen, perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bag Adabangpeg menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan administrasi pengadaan PNS Departemen; b. penyiapan bahan administrasi Diklat Prajab serta ujian dinas penyesuaian

pangkat dan golongan PNS Departemen; c. penyiapan bahan administrasi pendidikan pengembangan umum dan

spesialisasi pegawai Departemen di dalam dan di luar kedinasan; d. penyiapan bahan administrasi perjalanan dinas dan perizinan ke luar negeri; e. penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan dan

kerumahtanggaan Biro.

Pasal 20

Bag Adabangpeg terdiri dari : a. Sub Bagian Pengadaan; b. Sub Bagian Pengembangan; c. Sub Bagian Administrasi Biro.


8

Pasal 21

Sub Bagian Pengadaan selanjutnya disebut Subbag Ada dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Pengadaan disebut Kasubbag Ada mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan PNS Departemen meliputi perencanaan kebutuhan, seleksi, pembekalan, administrasi Diklat Prajab, pengangkatan dan penyumpahan menjadi PNS serta administrasi perjalanan dinas dan izin ke luar negeri.

Pasal 22

Sub Bagian Pengembangan selanjutnya disebut Subbag Bang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Pengembangan disebut Kasubbag Bang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi pengembangan pegawai meliputi Diklat penjenjangan dan Diklat Fungsional, baik di luar maupun di dalam negeri serta ujian dinas kepangkatan dan golongan.

Pasal 23

Sub Bagian Administrasi Biro selanjutnya disebut Subbag Minro dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Administrasi Biro disebut Kasubbag Minro, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi perencanaan serta pelaporan pelaksanaan program kerja dan anggaran, laporan kinerja, urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.

Pasal 24

Bagian Karier Pegawai selanjutnya disebut Bag Karpeg dipimpin oleh Kepala Bagian Karier Pegawai disebut Kabag Karpeg, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan karier, pemisahan, penyaluran kerja dan mutasi pegawai Departemen.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Bag Karpeg menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan administrasi penempatan pegawai Departemen; b. penyiapan bahan administrasi kepangkatan pegawai Departemen; c. penyiapan bahan administrasi pemisahan pegawai Departemen, administrasi

pensiun dan penyaluran kerja.

Pasal 26

Bag Karpeg terdiri dari : a. Sub Bagian Jabatan; b. Sub Bagian Kepangkatan; c. Sub Bagian Pemisahan dan Penyaluran Kerja.


9

Pasal 27

Sub Bagian Jabatan selanjutnya disebut Subbag Jab dipimpin oleh Kepala Sub Bagian

Jabatan disebut Kasubbag Jab, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

administrasi penempatan jabatan struktural dan fungsional pegawai Departemen.

Pasal 28

Sub Bagian Kepangkatan selanjutnya disebut Subbag Kat dipimpin oleh Kepala Sub

Bagian Kepangkatan disebut Kasubbag Kat, mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan administrasi kepangkatan serta peninjauan masa kerja pegawai Departemen.

Pasal 29

Sub Bagian Pemisahan dan Penyaluran Kerja selanjutnya disebut Subbag Sahlurja

dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Pemisahan dan Penyaluran Kerja disebut Kasubbag

Sahlurja, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi pemisahan

meliputi pemberhentian dengan hormat serta penyaluran kerja pegawai Departemen.

Pasal 30

Bagian Perawatan Pegawai selanjutnya disebut Bag Watpeg dipimpin oleh Kepala

Bagian Perawatan Pegawai disebut Kabag Watpeg mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan penyelenggaraan perawatan pegawai Departemen.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, Bag Watpeg


a. penyiapan bahan pembinaan mental dan peningkatan disiplin pegawai.

b. penyiapan bahan pembinaan jasmani pegawai;

c. penyiapan bahan pembinaan kesejahteraan pegawai.

Pasal 32

Bag Watpeg terdiri dari :

a. Sub Bagian Mental;

b. Sub Bagian Jasmani;

c. Sub Bagian Kesejahteraan.


10

Pasal 33

Sub Bagian Mental selanjutnya disebut Subbag Tal dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Mental disebut Kasubbag Tal, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan mental meliputi ideologi, rohani dan disiplin pegawai Departemen.

Pasal 34

Sub Bagian Jasmani selanjutnya disebut Subbag Jas dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Jasmani disebut Kasubbag Jas, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan jasmani meliputi kebugaran jasmani, kesamaptaan dan olah raga umum bagi pegawai Departemen.

Pasal 35

Sub Bagian Kesejahteraan selanjutnya disebut Subbag Jah dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Kesejahteraan disebut Kasubbag Jah, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan kesejahteraan pegawai meliputi urusan penggajian, tunjangan jabatan, perumahan, pengurusan serta pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan negara.

Bagian Keempat

Biro Perencanaan

Pasal 36

Biro Perencanaan selanjutnya disebut Ro Ren adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Setjen dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan disebut Karo Ren, mempunyai tugas melaksanakan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pengelolaan program dan anggaran Departemen.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Ro Ren menyelenggarakan fungsi :

a. pemantauan dan pengendalian perumusan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan dengan pendekatan perencanaan;

b. penyiapan penataan kelembagaan Departemen; c. perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan

Biro; d. penyiapan pengelolaan program dan anggaran Departemen; e. penyiapan penataan ketatalaksanaan, profesi jabatan dan akuntabilitas kinerja

Departemen.


11

Pasal 38

Ro Ren terdiri dari :

a. Bagian Kelembagaan;

b. Bagian Perencanaan Anggaran;

c. Bagian Pelaksanaan Anggaran;

d. Bagian Ketatalaksanaan;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 39

Bagian Kelembagaan selanjutnya disebut Bag Lem dipimpin oleh Kepala Bagian

Kelembagaan disebut Kabag Lem, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

penataan kelembagaan Departemen, perencanaan program dan anggaran serta

ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bag Lem


a. penyiapan bahan pemantauan perumusan peraturan perundang-undangan

pertahanan di bidang kelembagaan Departemen;

b. penyiapan bahan penataan kelembagaan Departemen;

c. penyiapan bahan analisis, standardisasi dan kualifikasi jabatan dalam struktur

Departemen;

d. penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan dan


Pasal 41

Bag Lem terdiri dari :

a. Sub Bagian Analisis Kelembagaan;

b. Sub Bagian Analisis Jabatan;

c. Sub Bagian Administrasi Biro.

Pasal 42

Sub Bagian Analisis Kelembagaan selanjutnya disebut Subbag Anlem dipimpin oleh

Kepala Sub Bagian Analisis Kelembagaan disebut Kasubbag Anlem, mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan analisis dan penyusunan kelembagaan serta

pengawakannya dan pemantauan perumusan peraturan perundang-undangan

pertahanan.


12

Pasal 43

Sub Bagian Analisis Jabatan selanjutnya disebut Subbag Anjab dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan disebut Kasubbag Anjab, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, standardisasi dan kualifikasi jabatan dalam struktur Departemen.

Pasal 44 Sub Bagian Administrasi Biro selanjutnya disebut Subbag Minro dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Administrasi Biro disebut Kasubbag Minro, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi perencanaan serta pelaporan pelaksanaan program kerja dan anggaran, laporan kinerja, urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.

Pasal 45 Bagian Perencanaan Anggaran selanjutnya disebut Bag Rengar dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan Anggaran disebut Kabag Rengar, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan program dan anggaran Departemen.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bag Rengar menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan pembinaan sistem dan metode serta petunjuk perencanaan

program dan anggaran Departemen; b. penyiapan bahan perencanaan strategi, penetapan dan rencana kinerja

Departemen; c. penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran Departemen.

Pasal 47

Bag Rengar terdiri dari :

a. Sub Bagian Sistem dan Metode; b. Sub Bagian Perencanaan Kinerja; c. Sub Bagian Program dan Anggaran.

Pasal 48

Sub Bagian Sistem dan Metode selanjutnya disebut Subbag Sismet dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Sistem dan Metode disebut Kasubbag Sismet, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan sistem dan metode serta petunjuk perencanaan program dan anggaran Departemen.


13

Pasal 49

Sub Bagian Perencanaan Kinerja selanjutnya disebut Subbag Renja dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan Kinerja disebut Kasubbag Renja, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan strategi, penetapan dan rencana kinerja Departemen.

Pasal 50

Sub Bagian Program dan Anggaran selanjutnya disebut Subbag Progar dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran disebut Kasubbag Progar, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran Departemen.

Pasal 51

Bagian Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disebut Bag Lakgar dipimpin oleh Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran disebut Kabag Lakgar, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pengendalian program dan anggaran Departemen.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 51, Bag Lakgar menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan pengurusan administrasi pelaksanaan anggaran Departemen; b. penyiapan bahan penyusunan evaluasi serta laporan program kerja dan

anggaran Departemen.

Pasal 53 Bag Lakgar terdiri dari : a. Sub Bagian Administrasi; b. Sub Bagian Evaluasi Program dan Anggaran.

Pasal 54

Sub Bagian Administrasi selanjutnya disebut Subbag Min dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Administrasi disebut Kasubbag Min, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan administrasi dan pengurusan otorisasi anggaran Departemen.

Pasal 55

Sub Bagian Evaluasi Program dan Anggaran selanjutnya disebut Subbag Evprogar dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Evaluasi Program dan Anggaran disebut Kasubbag Evprogar, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan evaluasi serta laporan program kerja dan anggaran Departemen.


14

Pasal 56

Bagian Ketatalaksanaan selanjutnya disebut Bag Tala dipimpin oleh Kepala Bagian Ketatalaksanaan disebut Kabag Tala, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penataan ketatalaksanaan, profesi jabatan dan evaluasi akuntabilitas kinerja Departemen.

Pasal 57 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Bag Tala menyelenggarakan fungsi:

a. pemantauan perumusan peraturan perundang-undangan pertahanan di bidang ketatalaksanaan, profesi jabatan dan akuntabilitas kinerja Departemen;

b. penyiapan bahan penataan ketatalaksanaan Departemen; c. penyiapan bahan penataan profesi jabatan dalam kelembagaan Departemen; d. penyiapan bahan penyusunan evaluasi akuntabilitas kinerja Departemen.

Pasal 58

Bag Tala terdiri dari : a. Sub Bagian Sistem Ketatalaksanaan; b. Sub Bagian Profesi Jabatan; c. Sub Bagian Evaluasi dan Laporan Kinerja.

Pasal 59

Sub Bagian Sistem Ketatalaksanaan selanjutnya disebut Subbag Sistala dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Sistem Ketatalaksanaan disebut Kasubbag Sistala, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan ketatalaksanaan meliputi hubungan internal dan eksternal, prosedur dan tata kerja serta pembakuan sarana dan prasarana kerja Departemen.

Pasal 60

Sub Bagian Profesi Jabatan selanjutnya disebut Subbag Profjab dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Profesi Jabatan disebut Kasubbag Profjab, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan profesi jabatan dan pemantauan perumusan peraturan perundang-undangan pertahanan dari aspek ketatalaksanaan.

Pasal 61 Sub Bagian Evaluasi dan Laporan Kinerja selanjutnya disebut Subbag Evlapja dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Laporan Kinerja disebut Kasubbag Evlapja, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan akuntabilitas kinerja Departemen.


15

Bagian Kelima

Biro Hukum

Pasal 62 Biro Hukum selanjutnya disebut Ro Kum adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan

fungsi Setjen dipimpin oleh Kepala Biro Hukum disebut Karo Kum, mempunyai tugas

melaksanakan pelayanan dan bantuan hukum serta pengelolaan badan hukum

Departemen.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 62, Ro Kum


a. penyiapan teknis administrasi, penerapan dan koordinasi perumusan peraturan

perundang-undangan pertahanan;

b. penyiapan pengelolaan dokumentasi dan kepustakaan serta informasi dan

publikasi hukum bidang pertahanan;

c. penyiapan pelayanan dan bantuan penerapan hukum;

d. penyiapan pelayanan, bantuan, nasehat dan penyuluhan hukum Departemen;

e. perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan

Biro;

f. penyiapan pelayanan dan bantuan penerapan hukum internasional;

g. penyiapan pelayanan administrasi dan pengawasan Badan Hukum.

Pasal 64

Ro Kum terdiri dari :

a. Bagian Perundang-undangan;

b. Bagian Pelayanan Hukum;

c. Bagian Hukum Internasional;

d. Bagian Badan Hukum;


Pasal 65

Bagian Perundang-undangan selanjutnya disebut Bag Undang dipimpin oleh Kepala

Bagian Perundang-undangan disebut Kabag Undang, mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan teknis administrasi, penerapan dan koordinasi perumusan peraturan

perundang-undangan pertahanan, pengelolaan dokumentasi dan kepustakaan serta

informasi dan publikasi hukum.


16

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 65, Bag Undang


a. penyiapan bahan administrasi teknis perundang-undangan pertahanan;

b. penyiapan bahan koordinasi penyempurnaan rancangan perundang-undangan

Departemen lain ditinjau dari aspek pertahanan;

c. penyiapan bahan penyusunan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan

pertahanan, pengelolaan perpustakaan dan pemberian informasi hukum;

d. penyiapan bahan pelayanan dan bantuan penerapan hukum.

Pasal 67

Bag Undang terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan Perundang-undangan;

b. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;

c. Sub Bagian Penerapan Hukum.

Pasal 68

Sub Bagian Perencanaan Perundang-undangan selanjutnya disebut Subbag Ren

Undang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan Perundang-undangan disebut

Kasubbag Ren Undang, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi

teknis perundang-undangan pertahanan serta koordinasi penyempurnaan rancangan

produk hukum Departemen lain ditinjau dari aspek pertahanan.

Pasal 69

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum selanjutnya disebut Subbag

Dokinfokum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum

disebut Kasubbag Dokinfokum, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan pertahanan,

pengelolaan perpustakaan dan pemberian informasi hukum.

Pasal 70

Sub Bagian Penerapan Hukum selanjutnya disebut Subbag Rapkum dipimpin oleh

Kepala Sub Bagian Penerapan Hukum disebut Kasubbag Rapkum, mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan pelayanan dan bantuan penerapan hukum positif di

bidang pertahanan dan hukum lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas

Departemen.


17

Pasal 71

Bagian Pelayanan Hukum selanjutnya disebut Bag Yankum dipimpin oleh Kepala Bagian Pelayanan Hukum disebut Kabag Yankum, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelayanan, bantuan, nasehat dan penyuluhan hukum Departemen serta pembuatan dokumen kontrak, perencanaan program kerja dan anggaran, laporan kinerja, serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.

Pasal 72 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Bag Yankum menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan pelayanan dan pemberian bantuan hukum serta pembuatan

dokumen kontrak; b. penyiapan bahan dan pemberian nasehat serta penyuluhan hukum serta

permasalahan kontrak; c. perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan

Biro.

Pasal 73 Bag Yankum terdiri dari : a. Sub Bagian Bantuan Hukum; b. Sub Bagian Nasehat dan Penyuluhan Hukum; c. Sub Bagian Administrasi Biro.

Pasal 74

Sub Bagian Bantuan Hukum selanjutnya disebut Subbag Bankum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum disebut Kasubbag Bankum, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pemberian bantuan hukum serta pembuatan dokumen kontrak.

Pasal 75

Sub Bagian Nasehat dan Penyuluhan Hukum selanjutnya disebut Subbag Hatluhkum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Nasehat dan Penyuluhan Hukum disebut Kasubbag Hatluhkum, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pemberian nasehat serta penyuluhan hukum dan permasalahan kontrak.


18

Pasal 76


Pasal 77

Bagian Hukum Internasional selanjutnya disebut Bag Kumint dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum Internasional disebut Kabag Kumint, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelayanan dan bantuan penerapan hukum internasional.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bag Kumint menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan pelayanan dan bantuan penerapan hukum humaniter, HAM

dan hukum pidana internasional; b. penyiapan bahan pelayanan dan bantuan penerapan hukum organisasi

internasional dan perjanjian internasional; c. penyiapan bahan pelayanan dan bantuan penerapan hukum laut dan udara.

Pasal 79 Bag Kumint terdiri dari : a. Sub Bagian Hukum Humaniter; b. Sub Bagian Hukum Organisasi Internasional; c. Sub Bagian Hukum Laut dan Hukum Udara.

Pasal 80

Sub Bagian Hukum Humaniter selanjutnya disebut Subbag Kum Humaniter dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Hukum Humaniter disebut Kasubbag Kum Humaniter, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan dan bantuan penerapan hukum humaniter, HAM dan hukum pidana internasional.

Pasal 81

Sub Bagian Hukum Organisasi Internasional selanjutnya disebut Kasubbag Kum Orgint dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Hukum Organisasi Internasional disebut Kasubbag Kum Orgint, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan dan bantuan penerapan hukum organisasi internasional dan perjanjian internasional.


19

Pasal 82

Sub Bagian Hukum Laut dan Hukum Udara selanjutnya disebut Subbag Kum Lautdara dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Hukum Laut dan Hukum Udara disebut Kasubbag Kum Lautdara, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan dan bantuan penerapan hukum laut dan udara.

Pasal 83

Bagian Badan Hukum selanjutnya disebut Bag Bakum dipimpin oleh Kepala Bagian Badan Hukum disebut Kabag Bakum, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi dan pengawasan Badan Hukum.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Bag Bakum menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan pelayanan administrasi Badan Hukum; b. penyiapan bahan pemantauan dan pengawasan Badan Hukum; c. penyiapan bahan evaluasi dan pengembangan Badan Hukum.

Pasal 85

Bag Bakum terdiri dari :

a. Sub Bagian Pelayanan Administrasi; b. Sub Bagian Pengawasan; c. Sub Bagian Evaluasi dan Pengembangan.

Pasal 86

Sub Bagian Pelayanan Administrasi selanjutnya disebut Subbag Yanmin dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Pelayanan Administrasi disebut Kasubbag Yanmin, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan administrasi Badan Hukum.

Pasal 87

Sub Bagian Pengawasan selanjutnya disebut Subbag Was dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Pengawasan disebut Kasubbag Was, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan pengawasan serta laporan pelaksanaan Badan Hukum.


20

Pasal 88

Sub Bagian Evaluasi dan Pengembangan selanjutnya disebut Subbag Evbang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pengembangan disebut Kasubbag Evbang, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan evaluasi serta saran pengembangan usaha Badan Hukum.

Bagian Keenam

Biro Hubungan Masyarakat

Pasal 89

Biro Hubungan Masyarakat selanjutnya disebut Ro Humas adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Setjen dipimpin oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat disebut Karo Humas, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kehumasan Departemen.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Ro Humas menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan dan penyampaian informasi pertahanan serta hubungan kerja sama dengan media massa;

b. pelaksanaan analisis dan evaluasi opini/pendapat umum masalah pertahanan; c. pelaksanaan dokumentasi, penyusunan dan penerbitan informasi pertahanan

serta pengelolaan perpustakaan Departemen; d. pelaksanaan administrasi hubungan antar lembaga dan organisasi terkait; e. perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan

Biro.

Pasal 91 Ro Humas terdiri dari :

a. Bagian Pemberitaan; b. Bagian Opini; c. Bagian Dokumentasi, Penerbitan dan Perpustakaan; d. Bagian Hubungan Kelembagaan; e. Kelompok Jabatan Fungsional.


21

Pasal 92

Bagian Pemberitaan selanjutnya disebut Bag Bra dipimpin oleh Kepala Bagian Pemberitaan disebut Kabag Bra, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyampaian informasi pertahanan serta hubungan kerja sama dengan media massa.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bag Bra menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan peliputan dan publikasi informasi pertahanan; b. penyiapan bahan produksi informasi pertahanan; c. penyiapan bahan hubungan kerja sama dengan media massa.

Pasal 94

Bag Bra terdiri dari : a. Sub Bagian Peliputan dan Publikasi; b. Sub Bagian Produksi; c. Sub Bagian Hubungan Media Massa.

Pasal 95 Sub Bagian Peliputan dan Publikasi selanjutnya disebut Subbag Liputpub dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Peliputan dan Publikasi disebut Kasubbag Liputpub, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peliputan dan publikasi informasi pertahanan.

Pasal 96 Sub Bagian Produksi selanjutnya disebut Subbag Prod dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Produksi disebut Kasubbag Prod, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan produksi informasi pertahanan.

Pasal 97

Sub Bagian Hubungan Media Massa selanjutnya disebut Subbag Hubmedmas dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Hubungan Media Massa disebut Kasubbag Hubmedmas, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan hubungan kerja sama dengan media massa.


22

Pasal 98

Bagian Opini selanjutnya disebut Bag Opini dipimpin oleh Kepala Bagian Opini disebut Kabag Opini, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan opini pertahanan.

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Bag Opini menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan opini pertahanan; b. penyiapan bahan analisis dan evaluasi opini pertahanan; c. penyiapan bahan pembentukan opini pertahanan.

Pasal 100

Bag Opini terdiri dari : a. Sub Bagian Penyiapan; b. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; c. Sub Bagian Pembentukan.

Pasal 101

Sub Bagian Penyiapan selanjutnya disebut Subbag Siap dipimpin oleh Kepala Sub

Bagian Penyiapan disebut Kasubbag Siap, mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan opini pertahanan.

Pasal 102

Sub Bagian Analisis dan Evaluasi selanjutnya disebut Subbag Anev dipimpin oleh

Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi disebut Kasubbag Anev, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan evaluasi opini pertahanan.

Pasal 103

Sub Bagian Pembentukan selanjutnya disebut Subbag Tuk dipimpin oleh Kepala Sub

Bagian Pembentukan disebut Kasubbag Tuk, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembentukan opini pertahanan.


23

Pasal 104

Bagian Dokumentasi, Penerbitan dan Perpustakaan selanjutnya disebut Bag Dokbitaka

dipimpin oleh Kepala Bagian Dokumentasi, Penerbitan dan Perpustakaan disebut Kabag Dokbitaka, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dokumentasi,

pengumpulan, penyusunan dan penerbitan informasi pertahanan serta pengelolaan

perpustakaan Departemen.

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Bag Dokbitaka


a. penyiapan bahan dokumentasi dan data audiovisual informasi pertahanan; b. penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan informasi pertahanan;

c. penyiapan bahan pengelolaan perpustakaan Departemen.

Pasal 106

Bag Dokbitaka terdiri dari :

a. Sub Bagian Dokumentasi;

b. Sub Bagian Penerbitan; c. Sub Bagian Perpustakaan.

Pasal 107

Sub Bagian Dokumentasi selanjutnya disebut Subbag Dok dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Dokumentasi disebut Kasubbag Dok, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, penyusunan dan penyimpanan data serta arsip yang mempunyai nilai dokumenter.

Pasal 108

Sub Bagian Penerbitan selanjutnya disebut Subbag Terbit dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Penerbitan disebut Kasubbag Terbit, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan naskah sebagai bahan publikasi berikut penerbitannya.

Pasal 109

Sub Bagian Perpustakaan selanjutnya disebut Subbag Pustaka dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perpustakaan disebut Kasubbag Pustaka, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan perpustakaan Departemen.


24

Pasal 110

Bagian Hubungan Kelembagaan selanjutnya disebut Bag Hublem dipimpin oleh Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan disebut Kabag Hublem, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan hubungan kelembagaan dengan organisasi pemerintah dan non pemerintah serta administrasi, perencanaan program dan anggaran, urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Bag Hublem menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan pembinaan hubungan kelembagaan dengan organisasi

pemerintah; b. penyiapan bahan pembinaan hubungan kelembagaan dengan organisasi non

pemerintah; c. perencanaan program dan anggaran serta urusan ketatausahaan dan


Pasal 112

Bag Hublem terdiri dari : a. Sub Bagian Hubungan Organisasi Pemerintah; b. Sub Bagian Hubungan Organisasi Non Pemerintah; c. Sub Bagian Administrasi Biro.

Pasal 113

Sub Bagian Hubungan Organisasi Pemerintah selanjutnya disebut Subbag Huborgpem dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Hubungan Organisasi Pemerintah disebut Kasubbag Huborgpem, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan hubungan kelembagaan dengan organisasi pemerintah.

Pasal 114

Sub Bagian Hubungan Organisasi Non Pemerintah selanjutnya disebut Subbag Hubornop dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Hubungan Organisasi Non Pemerintah disebut Kasubbag Hubornop, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan hubungan kelembagaan organisasi non pemerintah.

Pasal 115



25

Bagian Ketujuh

Biro Tata Usaha

Pasal 116

Biro Tata Usaha selanjutnya disebut Ro TU adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Setjen dipimpin oleh Kepala Biro Tata Usaha disebut Karo TU, mempunyai

tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum Departemen dan tata usaha serta

pelayanan administrasi pimpinan Departemen.

Pasal 117

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Ro TU


a. penyiapan administrasi umum dan ketatausahaan Departemen;

b. penyiapan produksi dan penggandaan naskah Departemen; c. penyiapan administrasi dan ketatausahaan pimpinan;

d. penyiapan bantuan umum dan kerumahtanggaan pimpinan;

e. perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.

Pasal 118

Ro TU terdiri dari :

a. Bagian Administrasi Umum; b. Bagian Bantuan Administrasi Pimpinan;

c. Bagian Administrasi Sekretaris Jenderal;

d. Bagian Bantuan Umum Pimpinan;


Pasal 119

Bagian Administrasi Umum selanjutnya disebut Bag Minu dipimpin oleh Kepala Bagian Administrasi Umum disebut Kabag Minu, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi umum dan ketatausahaan serta produksi dan penggandaan naskah Departemen.


26

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Bag Minu menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan Departemen; b. penyiapan bahan pengelolaan produksi dan penggandaan surat dan naskah

Departemen; c. penyiapan bahan pengelolaan arsip dan dokumentasi Departemen.

Pasal 121

Bag Minu terdiri dari : a. Sub Bagian Administrasi Umum; b. Sub Bagian Produksi dan Penggandaan; c. Sub Bagian Arsip dan Dokumentasi.

Pasal 122

Sub Bagian Administrasi Umum selanjutnya disebut Subbag Minu dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Administrasi Umum disebut Kasubbag Minu, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan ketatausahaan dan naskah Departemen.

Pasal 123

Sub Bagian Produksi dan Penggandaan selanjutnya disebut Subbag Prod dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Produksi dan Penggandaan disebut Kasubbag Prod, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan produksi dan penggandaan surat, naskah dan dokumen Departemen.

Pasal 124 Sub Bagian Arsip dan Dokumentasi selanjutnya disebut Subbag Ardok dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Arsip dan Dokumentasi disebut Kasubbag Ardok, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi Departemen.

Pasal 125

Bagian Bantuan Administrasi Pimpinan selanjutnya disebut Bag Banminpim dipimpin oleh Kepala Bagian Bantuan Administrasi Pimpinan disebut Kabag Banminpim, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi dan pelayanan ketatausahaan pimpinan serta keprotokolan Menteri.


27

Pasal 126

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 125, Bag Banminpim menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan administrasi dan ketatausahaan Menteri; b. penyiapan bahan administrasi dan ketatausahaan Staf Ahli; c. penyiapan bahan keprotokolan Menteri.

Pasal 127

Bag Banminpim terdiri dari :

a. Sub Bagian Administrasi Menteri; b. Sub Bagian Administrasi Staf Ahli; c. Sub Bagian Protokol Menteri.

Pasal 128

Sub Bagian Administrasi Menteri selanjutnya disebut Subbag Min Men dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Administrasi Menteri disebut Kasubbag Min Men, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi dan ketatausahaan Menteri.

Pasal 129 Sub Bagian Administrasi Staf Ahli selanjutnya disebut Subbag Min Sahli dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Administrasi Staf Ahli disebut Kasubbag Min Sahli, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi dan ketatausahaan Staf Ahli.

Pasal 130 Sub Bagian Protokol Menteri selanjutnya disebut Subbag Protmen dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Protokol Menteri disebut Kasubbag Protmen, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan keprotokolan Menteri.

Pasal 131 Bagian Administrasi Sekretaris Jenderal selanjutnya disebut Bag Min Sekjen dipimpin oleh Kepala Bagian Administrasi Sekretaris Jenderal disebut Kabag Min Sekjen, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dukungan administrasi dan ketatausahaan Sekjen.

Pasal 132

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 131, Bag Min Sekjen menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan administrasi ketatausahaan Sekjen; b. penyiapan bahan bantuan umum Sekjen.


28

Pasal 133

Bag Min Sekjen terdiri dari :

a. Sub Bagian Administrasi; b. Sub Bagian Bantuan Umum.

Pasal 134 Sub Bagian Administrasi selanjutnya disebut Subbag Min dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Administrasi Sekjen disebut Kasubbag Min, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi ketatausahaan Sekjen.

Pasal 135 Sub Bagian Bantuan Umum selanjutnya disebut Subbag Banum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Bantuan Umum disebut Kasubbag Banum, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bantuan umum kedinasan Sekjen.

Pasal 136

Bagian Bantuan Umum Pimpinan selanjutnya disebut Bag Banumpim dipimpin oleh Kepala Bagian Bantuan Pimpinan disebut Kabag Banumpim, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bantuan umum pimpinan, perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan serta kerumahtanggaan Biro.

Pasal 137 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 136, Bag Banumpim menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan bantuan umum Menteri; b. penyiapan bahan bantuan umum Staf Ahli. c. perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan

Biro.

Pasal 138

Bag Banumpim terdiri dari : a. Sub Bagian Bantuan Umum Menteri; b. Sub Bagian Bantuan Umum Staf Ahli. c. Sub Bagian Administrasi Biro.


29

Pasal 139

Sub Bagian Bantuan Umum Menteri selanjutnya disebut Subbag Banum Men dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Bantuan Umum Menteri disebut Kasubbag Banum Men, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengurusan bantuan umum serta kerumahtanggaan Menteri.

Pasal 140 Sub Bagian Bantuan Umum Staf Ahli selanjutnya disebut Subbag Banum Sahli dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Bantuan Umum Staf Ahli disebut Kasubbag Banum Sahli, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengurusan bantuan umum Staf Ahli.

Pasal 141 Sub Bagian Administrasi Biro selanjutnya disebut Subbag Minro dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Administrasi Biro disebut Kasubbag Minro, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi perencanaan serta pelaporan pelaksanaan program kerja dan anggaran, laporan kinerja, urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.

Bagian Kedelapan

Biro Umum

Pasal 142

Biro Umum selanjutnya disebut Ro Um adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Setjen dipimpin oleh Kepala Biro Umum disebut Karo Um, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengamanan dan pemberian dukungan umum Departemen.

Pasal 143

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Ro Um menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan pengelolaan pengamanan Departemen; b. perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan

Biro. c. penyiapan pembekalan dan pemeliharaan materiil Departemen; d. penyiapan pemberian dukungan kerumahtanggaan Departemen; e. penyiapan pengelolaan fasilitas bangunan Departemen.


30

Pasal 144

Ro Um terdiri dari ; a. Bagian Pengamanan; b. Bagian Pembekalan dan Pemeliharaan; c. Bagian Rumah Tangga; d. Bagian Fasilitas Bangunan; e. KelompokJabatan Fungsional.

Pasal 145 Bagian Pengamanan selanjutnya disebut Bag Pam dipimpin oleh Kepala Bagian Pengamanan disebut Kabag Pam, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan pengamanan Departemen serta perencanaan dan kerumahtanggaan Biro.

Pasal 146

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Bag Pam menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan pengamanan VIP, kegiatan, informasi dan dokumentasi

Departemen; b. penyiapan bahan pengamanan personel, materiil dan fasilitas Departemen; c. penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan dan


Pasal 147

Bag Pam terdiri dari : a. Sub Bagian Pengamanan VIP; b. Sub Bagian Pengamanan Personel dan Materiil; c. Sub Bagian Administrasi Biro.

Pasal 148

Sub Bagian Pengamanan VIP selanjutnya disebut Subbag Pam VIP dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Pengamanan VIP disebut Kasubbag Pam VIP, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengamanan VIP, kegiatan, informasi dan dokumentasi Departemen.

Pasal 149

Sub Bagian Pengamanan Personel dan Materiil selanjutnya disebut Subbag Pampersmat dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Pengamanan Personel dan Materiil disebut Kasubbag Pampersmat, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengamanan personel, materiil dan fasilitas Departemen.


31

Pasal 150


Pasal 151

Bagian Pembekalan dan Pemeliharaan selanjutnya disebut Bag Bekhar, dipimpin oleh Kepala Bagian Pembekalan dan Pemeliharaan disebut Kabag Bekhar, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembekalan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Departemen.

Pasal 152

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Bag Bekhar menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bekal; b. penyiapan bahan pemeliharaan dan perbaikan bekal serta materiil; c. penyiapan bahan pengadaan, inventarisasi dan penghapusan barang kekayaan

milik negara.

Pasal 153

Bag Bekhar terdiri dari : a. Sub Bagian Penyimpanan dan Pendistribusian; b. Sub Bagian Pemeliharaan; c. Sub Bagian Pengadaan dan Inventarisasi.

Pasal 154 Sub Bagian Penyimpanan dan Pendistribusian selanjutnya disebut Subbag Pandisi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Pandisi disebut Kasubbag Pandisi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bekal Departemen.

Pasal 155 Sub Bagian Pemeliharaan selanjutnya disebut Subbag Har dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Pemeliharaan disebut Kasubbag Har, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemeliharaan dan perbaikan bekal serta materiil Departemen.


32

Pasal 156

Sub Bagian Pengadaan dan Inventarisasi selanjutnya disebut Subbag Adainven dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Pengadaan dan Inventarisasi disebut Kasubbag Adainven, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, inventarisasi dan penghapusan barang kekayaan milik negara Departemen.

Pasal 157

Bagian Rumah Tangga selanjutnya disebut Bag Rumga dipimpin oleh Kepala Bagian Rumah Tangga disebut Kabag Rumga, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelayanan umum, kesehatan dan komunikasi/elektronika serta urusan dalam dan dukungan keprotokolan Departemen.

Pasal 158

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Bag Rumga menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan pelayanan kesehatan; b. penyiapan bahan pelayanan umum, urusan dalam dan keprotokolan; c. penyiapan bahan pelayanan dan pemeliharaan komunikasi/elektronika.

Pasal 159 Bag Rumga terdiri dari : a. Sub Bagian Kesehatan; b. Sub Bagian Pelayanan Umum dan Urusan Dalam; c. Sub Bagian Pelayanan Komunikasi dan Elektronika.

Pasal 160 Sub Bagian Kesehatan selanjutnya disebut Subbag Kes dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Kesehatan disebut Kasubbag Kes, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan kesehatan Departemen.

Pasal 161 Sub Bagian Pelayanan Umum dan Urusan Dalam selanjutnya disebut Subbag Yanum Urdal dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Pelayanan Umum dan Urusan Dalam disebut Kasubbag Yanum Urdal, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dukungan umum, urusan dalam dan keprotokolan Departemen.


33

Pasal 162

Sub Bagian Pelayanan Komunikasi dan Elektronika selanjutnya disebut Subbag Yankomlek dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Pelayanan Komunikasi dan Elektronika disebut Kasubbag Yankomlek, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan dan pemeliharaan komunikasi dan elektronika Departemen.

Pasal 163

Bagian Fasilitas Bangunan selanjutnya disebut Bag Fasbang dipimpin oleh Kepala Bagian Fasilitas Bangunan disebut Kabag Fasbang, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan fasilitas bangunan Departemen.

Pasal 164

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, Bag Fasbang menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan administrasi pengadaan dan pemeliharaan fasilitas bangunan

Departemen; b. penyiapan bahan perencanaan pengadaan dan pemeliharaan fasilitas bangunan

Departemen; c. penyiapan bahan pengawasan pengadaan dan pemeliharaan fasilitas bangunan

Departemen.

Pasal 165

Bag Fasbang terdiri dari : a. Sub Bagian Administrasi Pengadaan; b. Sub Bagian Perencanaan Fasilitas Bangunan; c. Sub Bagian Pengawasan Fasilitas Bangunan.

Pasal 166

Sub Bagian Administrasi Pengadaan selanjutnya disebut Subbag Minada dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Administrasi Pengadaan disebut Kasubbag Minada, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan dan pemeliharaan fasilitas bangunan Departemen.

Pasal 167

Sub Bagian Perencanaan Fasilitas Bangunan selanjutnya disebut Subbag Renfas dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan Fasilitas Bangunan disebut Kasubbag Renfas, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pengadaan dan pemeliharaan fasilitas bangunan Departemen.


34

Pasal 168

Sub Bagian Pengawasan Fasilitas Bangunan selanjutnya disebut Subbag Wasfas

dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Pengawasan Fasilitas Bangunan disebut Kasubbag

Wasfas, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengawasan pengadaan dan

pemeliharaan fasilitas bangunan Departemen.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 169

Kelompok Jabatan Fungsional selanjutnya disebut Pokjabfung, adalah unsur

pelaksana tugas Setjen atau Biro mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai

dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pasal 170

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya yang

diangkat dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1)

dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Sekjen atau

masing-masing Kepala Biro.

(3) Jenis dan jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Pokjabfung adalah pejabat pegawai Setjen yang bertugas membantu Sekjen

dalam mendukung Staf Ahli dan atau membantu memecahkan permasalahan

Biro.


35

BAB IV

STAF AHLI MENTERI

Pasal 171

(1) Staf Ahli Menteri dikoordinir oleh Koordinator Staf Ahli Menteri yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Berdasarkan Keputusan Menteri, Staf Ahli yang ditunjuk bertindak sebagai

koordinator Staf Ahli. (3) Staf Ahli Menteri dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif

dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal. (4) Staf Ahli Menteri mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri

mengenai masalah-masalah tertentu sesuai bidang keahliannya.

Pasal 172 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Staf Ahli Menteri menyelenggarakan fungsi :

a. pemikiran dan pengkajian masalah pertahanan negara aspek industri dan teknologi;

b. pemikiran dan pengkajian masalah pertahanan negara aspek ideologi dan politik; c. pemikiran dan pengkajian masalah pertahanan negara aspek ekonomi; d. pemikiran dan pengkajian masalah pertahanan negara aspek sosial budaya dan

agama; e. pemikiran dan pengkajian masalah pertahanan negara aspek keamanan.

Pasal 173

Staf Ahli Menteri terdiri dari :

a. Staf Ahli Bidang Industri dan Teknologi; b. Staf Ahli Bidang Ideologi dan Politik; c. Staf Ahli Bidang Ekonomi; d. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Agama; e. Staf Ahli Bidang Keamanan.

Pasal 174

Staf Ahli Bidang Industri dan Teknologi selanjutnya disebut Sahli Bid Intek mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian dan memberikan pemikiran serta pertimbangan kepada Menteri berkenaan dengan masalah pertahanan dari aspek industri dan teknologi dalam rangka saran masukan penetapan kebijakan pertahanan negara.


36

Pasal 175

Staf Ahli Bidang Ideologi dan Politik selanjutnya disebut Sahli Bid Idpol mempunyai

tugas menyelenggarakan pengkajian dan memberikan pemikiran serta pertimbangan

kepada Menteri berkenaan dengan masalah pertahanan dari aspek ideologi dan politik

dalam rangka saran masukan penetapan kebijakan pertahanan negara.

Pasal 176

Staf Ahli Bidang Ekonomi selanjutnya disebut Sahli Bid Ekon mempunyai tugas

menyelenggarakan pengkajian dan memberikan pemikiran serta pertimbangan kepada

Menteri berkenaan dengan masalah pertahanan dari aspek ekonomi dalam rangka

saran masukan penetapan kebijakan pertahanan negara.

Pasal 177

Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Agama selanjutnya disebut Sahli Bid Sosbudag

mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian dan memberikan pemikiran serta

pertimbangan kepada Menteri berkenaan dengan masalah pertahanan dari aspek

sosial budaya dan agama dalam rangka saran masukan penetapan kebijakan

pertahanan negara.

Pasal 178

Staf Ahli Bidang Keamanan selanjutnya disebut Sahli Bid Kam mempunyai tugas

menyelenggarakan pengkajian dan memberikan pemikiran serta pertimbangan kepada

Menteri berkenaan dengan masalah pertahanan dari aspek keamanan dalam rangka

saran masukan penetapan kebijakan pertahanan negara.


37

BAB V

INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Pertama


Pasal 179

(1) Inspektorat Jenderal Departemen Pertahanan yang selanjutnya disebut Itjen

adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Menteri.

(2) Itjen dipimpin oleh Inspektur Jenderal yang selanjutnya disebut Irjen.

Pasal 180

Itjen mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas

Departemen.

Pasal 181

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Itjen


a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan dan pengusutan di bidang kepegawaian

dan pengawasan tertentu atas petunjuk Menteri;

c. pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan dan pengusutan di bidang materiil dan

pengawasan tertentu atas petunjuk Menteri;

d pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan dan pengusutan di bidang keuangan

dan pengawasan tertentu atas petunjuk Menteri;

e. pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan dan pengusutan di bidang operasi dan

pengawasan tertentu atas petunjuk Menteri;

f. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal;

g. penyusunan laporan hasil pengawasan.


38

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 182

Itjen terdiri dari :

a. Sekretariat Inspektorat Jenderal; b. Inspektorat Kepegawaian; c. Inspektorat Materiil; d. Inspektorat Keuangan; e. Inspektorat Operasi; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 183

Sekretariat Inspektorat Jenderal selanjutnya disebut Set Itjen adalah unsur pembantu

Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal disebut Ses Itjen,

mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif Itjen.

Pasal 184

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Set Itjen


a. perencanaan dan pengendalian program kerja dan anggaran serta pelaporan

Itjen;

b. penyiapan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Itjen;

c. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, materiil, ketatausahaan dan

kerumahtanggaan Itjen;

d. pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi dan kepustakaan Itjen;

e. koordinasi dan supervisi staf.


39

Pasal 185

Set Itjen terdiri dari :

a. Bagian Program dan Laporan;

b. Bagian Umum;

c. Bagian Analisis dan Evaluasi;

d. Bagian Data dan Informasi.

Pasal 186

Bagian Program dan Laporan selanjutnya disebut Bag Proglap dipimpin oleh Kepala

Bagian Program dan Laporan disebut Kabag Proglap, mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan dan pelaksanaan perencanaan serta pengendalian program kerja dan

anggaran, laporan serta penyiapan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Itjen.

Pasal 187

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Bag Proglap


a. penyiapan bahan perencanaan dan pengendalian program kerja dan anggaran

Itjen;

b. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja

dan anggaran;

c. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Itjen;

d. penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Itjen.

Pasal 188

Bag Proglap terdiri dari :

a. Sub Bagian Program Kerja dan Anggaran;

b. Sub Bagian Evaluasi dan Laporan.

Pasal 189

Sub Bagian Program Kerja dan Anggaran selanjutnya disebut Subbag Progjagar

dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program Kerja dan Anggaran disebut Kasubbag

Progjagar, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan

dan pengendalian program kerja dan anggaran Itjen.


40

Pasal 190

Sub Bagian Evaluasi dan Laporan selanjutnya disebut Subbag Evlap dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Laporan disebut Kasubbag Evlap, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan anggaran, laporan kinerja serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Itjen.

Pasal 191

Bagian Umum selanjutnya disebut Bag Um dipimpin oleh Kepala Bagian Umum disebut Kabag Um, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan materiil dan keuangan serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Itjen.

Pasal 192

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Bag Um menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan penataan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; b. penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan administrasi jabatan fungsional; c. penyiapan bahan pengelolaan keuangan; d. penyiapan bahan pengelolaan materiil.

Pasal 193 Bag Um terdiri dari : a. Sub Bagian Rumah Tangga; b. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian; c. Sub Bagian Perlengkapan.

Pasal 194

Sub Bagian Rumah Tangga selanjutnya disebut Subbag Rumga dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Rumah Tangga disebut Kasubbag Rumga, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Itjen.

Pasal 195

Sub Bagian Administrasi Kepegawaian selanjutnya disebut Subbag Minpeg dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Administrasi Kepegawaian disebut Kasubbag Minpeg, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan administrasi jabatan fungsional serta pengelolaan keuangan Itjen.


41

Pasal 196 Sub Bagian Perlengkapan selanjutnya disebut Subbag Kap dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perlengkapan disebut Kasubbag Kap, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan materiil dan administrasi perbekalan Itjen.

Pasal 197 Bagian Analisa dan Evaluasi selanjutnya disebut Bag Anev dipimpin oleh Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi disebut Kabag Anev, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan analisis, evaluasi serta laporan pengawasan dan pemeriksaan Itjen.

Pasal 198

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Bag Anev menyelenggarakan fungsi : a penyiapan bahan analisis pengawasan dan pemeriksaan serta tindak lanjut; b. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pengawasan dan pemeriksaan serta

tindak lanjut.

Pasal 199

Bag Anev terdiri dari : a. Sub Bagian Analisis; b. Sub Bagian Evaluasi.

Pasal 200

Sub Bagian Analisis selanjutnya disebut Subbag Ansis dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Analisis disebut Kasubbag Ansis, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis pengawasan dan pemeriksaan serta tindak lanjut.

Pasal 201

Sub Bagian Evaluasi dan Laporan selanjutnya disebut Subbag Evlap dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Laporan disebut Kasubbag Evlap , mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan pengawasan dan pemeriksaan, serta tindak lanjut.

Pasal 202 Bagian Data dan Informasi selanjutnya disebut Bag Datin, dipimpin oleh Kepala Bagian Data dan Informasi disebut Kabag Datin, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi dan kepustakaan Itjen.


42

Pasal 203 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Bag Datin menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan pengolahan data dan informasi; b. penyiapan bahan pengelolaan dokumentasi dan kepustakaan.

Pasal 204

Bag Datin terdiri dari : a. Sub Bagian Pengolahan Data; b. Sub Bagian Dokumentasi dan Kepustakaan.

Pasal 205 Sub Bagian Pengolahan Data selanjutnya disebut Subbag Lahta dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Pengolahan Data disebut Kasubbag Lahta, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengolahan, penyimpanan serta penyajian data dan informasi Itjen.

Pasal 206

Sub Bagian Dokumentasi dan Kepustakaan selanjutnya disebut Subbag Doktaka dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Kepustakaan disebut Kasubbag Doktaka, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dokumentasi dan kepustakaan Itjen.

Bagian Keempat

Inspektorat Kepegawaian

Pasal 207

Inspektorat Kepegawaian selanjutnya disebut Itpeg, adalah unsur pelaksana Itjen, dipimpin oleh Inspektur Kepegawaian disebut Irpeg, mempunyai tugas melaksanakan audit yang meliputi pengawasan, pemeriksaan serta pengusutan di bidang kepegawaian serta pendayagunaan sumber daya manusia.


43

Pasal 208

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 207, Itpeg menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan kebijakan, rencana, dan program pengawasan di bidang kepegawaian

dan pendayagunaan sumber daya manusia; b. pelaksanaan audit yang meliputi pengawasan, pemeriksaan serta pengusutan di

bidang kepegawaian dan pendayagunaan sumber daya manusia; c. pengawasan, pemeriksaan serta pengusutan atas pengaduan, penyimpangan

dan penyalahgunaan wewenang di bidang kepegawaian dan pendayagunaan sumber daya manusia;

d. pengawasan, pemeriksaan serta pengusutan di bidang kepegawaian dan pendayagunaan sumber daya manusia;

e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan hasil pengawasan di bidang kepegawaian dan pendayagunaan sumber daya manusia;

f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat.

Pasal 209 Itpeg terdiri dari : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Kelompok Jabatan Auditor.

Pasal 210

(1) Sub Bagian Ketatausahaan Inspektorat Kepegawaian selanjutnya disebut

Subbag TU Itpeg dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Ketatausahaan Inspektorat Kepegawaian disebut Kasubbag TU Itpeg, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pengurusan ketatausahaan Itpeg.

(2) Subbag TU Itpeg secara fungsional bertanggungjawab kepada Inspektur

Kepegawaian dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kabag Um Set Itjen.

Bagian Kelima

Inspektorat Materiil

Pasal 211

Inspektorat Materiil selanjutnya disebut Itmat, adalah unsur pelaksana Itjen, dipimpin oleh Inspektur Materiil disebut Irmat, mempunyai tugas melaksanakan audit yang meliputi pengawasan, pemeriksaan serta pengusutan di bidang pengelolaan materiil pertahanan.


44

Pasal 212

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Itmat menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan kebijakan, rencana, dan program pengawasan di bidang pengelolaan

materiil pertahanan; b. pelaksanaan audit yang meliputi pengawasan, pemeriksaan serta pengusutan di

bidang pengelolaan materiil pertahanan; c. pengawasan, pemeriksaan serta pengusutan atas pengaduan, penyimpangan

dan penyalahgunaan wewenang di bidang pengelolaan materiil pertahanan; d. pengawasan, pemeriksaan serta pengusutan di bidang pengelolaan materiil

pertahanan; e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan hasil pengawasan di bidang

pengelolaan materiil pertahanan; f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat.

Pasal 213 Itmat terdiri dari : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Kelompok Jabatan Auditor.

Pasal 214

(1) Sub Bagian Ketatausahaan Inspektorat Materiil selanjutnya disebut Subbag TU

Itmat dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Ketatausahaan Inspektorat Materiil disebut Kasubbag TU Itmat, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pengurusan ketatausahaan Itmat.

(2) Subbag TU Itmat secara fungsional bertanggungjawab kepada Inspektur Materiil

dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kabag Um Set Itjen.

Bagian Keenam

Inspektorat Keuangan

Pasal 215

Inspektorat Keuangan selanjutnya disebut Itku, adalah unsur pelaksana Itjen, dipimpin oleh Inspektur Keuangan disebut Irku, mempunyai tugas melaksanakan audit yang meliputi pengawasan, pemeriksaan serta pengusutan di bidang pengelolaan keuangan pertahanan.


45

Pasal 216

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, Itku menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan kebijakan, rencana, dan program pengawasan di bidang pengelolaan

keuangan pertahanan; b. pelaksanaan audit yang meliputi pengawasan, pemeriksaan serta pengusutan di

bidang pengelolaan keuangan pertahanan; c. pengawasan, pemeriksaan serta pengusutan atas pengaduan, penyimpangan

dan penyalahgunaan wewenang di bidang pengelolaan keuangan pertahanan; d. pengawasan, pemeriksaan serta pengusutan di bidang pengelolaan keuangan

pertahanan; e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan hasil pengawasan di bidang

pengelolaan keuangan pertahanan; f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat.

Pasal 217 Itku terdiri dari : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Kelompok Jabatan Auditor.

Pasal 218

(1) Sub Bagian Ketatausahaan Inspektorat Keuangan selanjutnya disebut Subbag

TU Itku dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Ketatausahaan Inspektorat Keuangan disebut Kasubbag TU Itku, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pengurusan ketatausahaan Itku.

(2) Subbag TU Itku secara fungsional bertanggungjawab kepada Inspektur

Keuangan dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kabag Um Set Itjen.

Bagian Ketujuh

Inspektorat Operasi

Pasal 219

Inspektorat Operasi selanjutnya disebut Itops, adalah unsur pelaksana Itjen, dipimpin oleh Inspektur Operasi disebut Irops, mempunyai tugas melaksanakan audit yang meliputi pengawasan, pemeriksaan serta pengusutan di bidang operasi pertahanan.


46

Pasal 220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Itops menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan kebijakan, rencana, dan program pengawasan di bidang operasi per-tahanan;

b. pelaksanaan audit yang meliputi pengawasan, pemeriksaan serta pengusutan di bidang operasi pertahanan;

c. pengawasan, pemeriksaan serta pengusutan atas pengaduan, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang di bidang operasi pertahanan;

d. pengawasan, pemeriksaan serta pengusutan di bidang operasi pertahanan; e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan hasil pengawasan di bidang

operasi pertahanan; f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat.

Pasal 221

Itops terdiri dari :

a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Kelompok Jabatan Auditor.

Pasal 222

(1) Sub Bagian Ketatausahaan Inspektorat Operasi selanjutnya disebut Subbag TU

Itops dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Ketatausahaan Inspektorat Operasi disebut Kasubbag TU Itops, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pengurusan ketatausahaan Itops.

(2) Subbag TU Itops secara fungsional bertanggungjawab kepada Inspektur Operasi

dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kabag Um Set Itjen.

Bagian Delapan


Pasal 223

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor selanjutnya disebut Pokauditor, adalah unsur pelaksana tugas Inspektorat mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


47

Pasal 224

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud ayat (1)

dikoordinasikan oleh pejabat fungsional auditor senior yang ditetapkan oleh Irjen. (3) Jumlah Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenjang Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur


Pasal 225 Kelompok Jabatan Fungsional selain auditor selanjutnya disebut Pokjabfung, adalah unsur pelaksana tugas Inspektorat dan Set Itjen mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 226 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1)

dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditetapkan oleh Ses Itjen. (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


48

BAB VI

DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN

Bagian Pertama


Pasal 227

(1) Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan selanjutnya disebut Ditjen Strahan,

adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Departemen, yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Ditjen Strahan dipimpin oleh Direktur Jenderal Strategi Pertahanan disebut Dirjen

Strahan.

Pasal 228

Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan mempunyai tugas merumuskan serta

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang strategi pertahanan.

Pasal 229

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Ditjen Strahan


a. penyiapan perumusan kebijakan departemen di bidang strategi pertahanan;

b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang strategi

pertahanan;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang kebijakan strategi, kerjasama

internasional, analisis lingkungan strategi dan wilayah pertahanan;

d. pemberian bimbingan dan supervisi teknis serta perizinan di bidang strategi

pertahanan;

e. administrasi dan manajemen Ditjen.


49

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 230

Ditjen Strahan terdiri dari :

a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Kebijakan Strategi; c. Direktorat Kerjasama Internasional; d. Direktorat Analisis Lingkungan Strategi; e. Direktorat Wilayah Pertahanan; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 231 Sekretariat Direktorat Jenderal selanjutnya disebut Set Ditjen adalah unsur pembantu Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal disebut Ses Ditjen, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif Ditjen.

Pasal 232

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, Set Ditjen menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan dan pengendalian program kerja dan anggaran serta pelaporan Ditjen;

b. penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Ditjen; c. pembinaan kepegawaian dan pengelolaan keuangan, materiil, ketatausahaan

dan kerumahtanggaan Ditjen; d. pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi dan perpustakaan Ditjen; e. koordinasi dan supervisi staf.


50

Pasal 233

Set Ditjen terdiri dari :

a. Bagian Program dan Laporan; b. Bagian Umum; c. Bagian Data dan Informasi.

Pasal 234 Bagian Program dan Laporan selanjutnya disebut Bag Proglap dipimpin oleh Kepala Bagian Program dan Laporan disebut Kabag Proglap, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan perencanaan serta pengendalian program kerja dan anggaran, laporan serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Ditjen.

Pasal 235 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234, Bag Proglap menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perencanaan dan pengendalian program kerja dan anggaran Ditjen;

b. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan anggaran;

c. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Ditjen; d. penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Ditjen.

Pasal 236

Bag Proglap terdiri dari : a. Sub Bagian Program Kerja dan Anggaran; b. Sub Bagian Evaluasi dan Laporan.

Pasal 237 Sub Bagian Program Kerja dan Anggaran selanjutnya disebut Subbag Progjagar dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program Kerja dan Anggaran disebut Kasubbag Progjagar, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program kerja dan anggaran Ditjen.

Pasal 238 Sub Bagian Evaluasi dan Laporan selanjutnya disebut Subbag Evlap dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Laporan disebut Kasubbag Evlap, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan anggaran, laporan kinerja serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Ditjen.


51

Pasal 239

Bagian Umum selanjutnya disebut Bag Um dipimpin oleh Kepala Bagian Umum

disebut Kabag Um, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan

pembinaan kepegawaian, pengelolaan materiil dan keuangan serta urusan

ketatausahaan dan kerumahtanggaan Ditjen.

Pasal 240

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239, Bag Um


a. penyiapan bahan pembinaan kepegawaian;

b. penyiapan bahan pengelolaan materiil dan keuangan;

c. penyiapan bahan pengurusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Pasal 241

Bag Um terdiri dari :

a. Sub Bagian Rumah Tangga;

b. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian.

Pasal 242

Sub Bagian Rumah Tangga selanjutnya disebut Subbag Rumga dipimpin oleh Kepala

Sub Bagian Rumah Tangga disebut Kasubbag Rumga, mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan pengelolaan materiil serta pengurusan ketatausahaan dan

kerumahtanggaan Ditjen.

Pasal 243

Sub Bagian Administrasi Kepegawaian selanjutnya disebut Subbag Minpeg dipimpin

oleh Kepala Sub Bagian Administrasi Kepegawaian disebut Kasubbag Minpeg,

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan

pengelolaan keuangan Ditjen.

Pasal 244

Bagian Data dan Informasi selanjutnya disebut Bag Datin, dipimpin oleh Kepala Bagian

Data dan Informasi disebut Kabag Datin, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

pengolahan data dan informasi serta pengelolaan dokumentasi dan kepustakaan Ditjen.


52

Pasal 245

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, Bag Datin menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan pengolahan data dan informasi; b. penyiapan bahan pengelolaan dokumentasi dan kepustakaan.

Pasal 246


Pasal 247

Sub Bagian Pengolahan Data selanjutnya disebut Subbag Lahta dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Pengolahan Data disebut Kasubbag Lahta, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pengolahan, penyimpanan serta penyajian data dan informasi Ditjen.

Pasal 248

Sub Bagian Dokumentasi dan Kepustakaan selanjutnya disebut Subbag Doktaka dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Kepustakaan disebut Kasubbag Doktaka, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dokumentasi dan kepustakaan Ditjen.

Bagian Keempat

Direktorat Kebijakan Strategi

Pasal 249

Direktorat Kebijakan Strategi selanjutnya disebut Dit Jakstra adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, dipimpin oleh Direktur Kebijakan Strategi disebut Dir Jakstra, mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan teknis, standardisasi teknis dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang kebijakan strategi pertahanan.


53

Pasal 250

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, Dit Jakstra menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang kebijakan strategi pertahanan; b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang kebijakan

strategi pertahanan; c. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan kebijakan umum, kebijakan

pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategi serta doktrin pertahanan;

d. pemberian bimbingan, supervisi di bidang kebijakan strategi pertahanan; e. ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 251 Dit Jakstra terdiri dari : a. Sub Direktorat Kebijakan Umum; b. Sub Direktorat Kebijakan Pelaksanaan; c. Sub Direktorat Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan; d. Sub Bagian Tata Usaha; e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 252

Sub Direktorat Kebijakan Umum selanjutnya disebut Subdit Jakum dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Kebijakan Umum disebut Kasubdit Jakum, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kebijakan umum pertahanan.

Pasal 253

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Subdit Jakum menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang kebijakan umum pertahanan; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di

bidang kebijakan umum pertahanan; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pembinaan, pembangunan dan

penggunaan kekuatan pertahanan; d. pelaksanaan bimbingan, supervisi di bidang kebijakan umum pertahanan.

Pasal 254

Subdit Jakum terdiri dari : a. Seksi Pembangunan Kekuatan; b. Seksi Penggunaan Kekuatan.


54

Pasal 255

Seksi Pembangunan Kekuatan selanjutnya disebut Si Bangkuat dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan Kekuatan disebut Kasi Bangkuat, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan dan pembangunan kekuatan pertahanan.

Pasal 256

Seksi Penggunaan Kekuatan selanjutnya disebut Si Gunkuat dipimpin oleh Kepala Seksi Penggunaan Kekuatan disebut Kasi Gunkuat, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penggunaan kekuatan pertahanan.

Pasal 257

Sub Direktorat Kebijakan Pelaksanaan Pertahanan Negara selanjutnya disebut Subdit Jaklak dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Kebijakan Pelaksanaan Pertahanan Negara disebut Kasubdit Jaklak, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kebijakan penyelenggaraan pertahanan serta pembinaan doktrin.

Pasal 258

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257, Subdit Jaklak menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pertahanan; b. penyiapan bahan penyusunan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur

di bidang penyelenggaraan pertahanan; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang penyelenggaraan dan pembinaan

doktrin pertahanan; d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang penyelenggaraan

pertahanan.

Pasal 259

Subdit Jaklak terdiri dari : a. Seksi Penyiapan; b. Seksi Doktrin.

Pasal 260

Seksi Penyiapan selanjutnya disebut Si Siap dipimpin oleh Kepala Seksi Penyiapan disebut Kasi Siap, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan dan pembangunan kekuatan pertahanan.


55

Pasal 261

Seksi Doktrin selanjutnya disebut Si Doktrin dipimpin oleh Kepala Seksi Doktrin disebut Kasi Doktrin, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang doktrin.

Pasal 262

Sub Direktorat Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan selanjutnya disebut Subdit Evlakjak dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan disebut Kasubdit Evlakjak, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Pasal 263

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262, Subdit Evlakjak menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang evaluasi pelaksanaan kebijakan

pertahanan; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur

di bidang evaluasi pelaksanaan kebijakan pertahanan; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang analisis sistem dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan pertahanan; d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang evaluasi pelaksanaan

kebijakan pertahanan.

Pasal 264 Subdit Evlakjak terdiri dari : a. Seksi Analisis Sistem; b. Seksi Evaluasi Pelaksanaan.

Pasal 265

Seksi Analisis Sistem selanjutnya disebut Si Ansis dipimpin oleh Kepala Seksi Analisis Sistem disebut Kasi Ansis, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis analisis sistem di bidang strategi pertahanan.

Pasal 266 Seksi Evaluasi Pelaksanaan selanjutnya disebut Si Evlak dipimpin oleh Kepala Seksi Evaluasi Pelaksanaan disebut Kasi Evlak, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan standardisasi tehnis di bidang pengendalian pelaksanaan kebijakan pertahanan.


56

Pasal 267

Sub Bagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha disebut Kasubbag TU, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pengurusan ketatausahaan Direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Kerjasama Internasional

Pasal 268

Direktorat Kerjasama Internasional selanjutnya disebut Dit Kersin, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, dipimpin oleh Direktur Kerjasama Internasional disebut Dir Kersin, mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang kerjasama internasional.

Pasal 269

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, Dit Kersin


a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang kerjasama internasional dan pembinaan

atase pertahanan; b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang

kerjasama internasional dan pembinaan atase pertahanan; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang kerjasama pendidikan dan

materiil, hubungan luar negeri, misi perdamaian dan pembinaan atase pertahanan;

d. pemberian bimbingan, supervisi dan perizinan di bidang kerjasama internasional;

e. ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 270

Ditkersin terdiri dari :

a. Sub Direktorat Kerjasama Pendidikan dan Materiil;

b. Sub Direktorat Hubungan Luar Negeri; c. Sub Direktorat Misi Perdamaian;

d. Sub Direktorat Atase Pertahanan;

e. Sub Bagian Tata Usaha; f. Kelompok Jabatan Fungsional.


57

Pasal 271

Sub Direktorat Kerjasama Pendidikan dan Materiil selanjutnya disebut Subdit Kermadikmat dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Kerjasama Pendidikan dan Materiil disebut Kasubdit Kermadikmat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerjasama pendidikan, latihan dan materiil.

Pasal 272

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271, Subdit Kermadikmat menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang kerjasama pendidikan, latihan dan materiil;

b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang kerjasama pendidikan, latihan dan materiil;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang kerjasama pendidikan, latihan, dan materiil;

d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis serta administrasi perizinan di bidang kerjasama pendidikan, latihan dan materiil.

Pasal 273

Subdit Kermadikmat terdiri dari:

a. Seksi Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan; b. Seksi Kerjasama Materiil.

Pasal 274

Seksi Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Si Kermadiklat dipimpin oleh Kepala Seksi Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan disebut Kasi Kermadiklat, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis kerjasama internasional di bidang pendidikan dan pelatihan.

Pasal 275

Seksi Kerjasama Materiil selanjutnya disebut Si Kermamat dipimpin oleh Kepala Seksi Kerjasama Materiil disebut Kasi Kermamat, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis kerjasama internasional di bidang materiil pertahanan.

Pasal 276

Sub Direktorat Hubungan Luar Negeri selanjutnya disebut Subdit Hublu dipimpin oleh Kepala Subdit Hubungan Luar Negeri disebut Kasubdit Hublu, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan luar negeri dan keprotokolan.


58

Pasal 277

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Subdit Hublu menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang hubungan luar negeri dan

keprotokolan; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di

bidang hubungan luar negeri dan keprotokolan; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang hubungan luar negeri dan

keprotokolan; d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis serta administrasi perizinan di

bidang hubungan luar negeri dan keprotokolan.

Pasal 278 Subdit Hublu terdiri dari : a. Seksi Perjanjian; b. Seksi Protokol.

Pasal 279

Seksi Perjanjian selanjutnya disebut Si Jan dipimpin oleh Kepala Seksi Perjanjian disebut Kasi Jan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis kerjasama internasional di bidang perjanjian kerjasama pertahanan.

Pasal 280

Seksi Protokol selanjutnya disebut Si Prot dipimpin oleh Kepala Seksi Protokol disebut Kasi Prot, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis kerjasama internasional di bidang penerimaan tamu dan kunjungan kenegaraan.

Pasal 281 Sub Direktorat Misi Perdamaian selanjutnya disebut Subdit Misi Damai dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Misi Perdamaian disebut Kasubdit Misi Damai, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pelaksanaan misi perdamaian.


59

Pasal 282

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281, Subdit Misi

Damai menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pelaksanaan misi perdamaian;

b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di

bidang pelaksanaan misi perdamaian;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pelaksanaan misi perdamaian;

d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis serta administrasi perizinan di

bidang pelaksanaan misi perdamaian.

Pasal 283

Subdit Misi Damai terdiri dari:

a. Seksi Penyiapan;

b. Seksi Analisis dan Evaluasi.

Pasal 284

Seksi Penyiapan selanjutnya disebut Si Siap dipimpin oleh Kepala Seksi Penyiapan

disebut Kasi Siap, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan,

pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyiapan

kontingen negara dalam tugas misi perdamaian.

Pasal 285

Seksi Analisis dan Evaluasi selanjutnya disebut Si Anev dipimpin oleh Kepala Seksi

Analisis dan Evaluasi disebut Kasi Anev, mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi tehnis di

bidang analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas misi perdamaian.

Pasal 286

Sub Direktorat Atase Pertahanan selanjutnya disebut Subdit Athan di pimpin oleh

Kepala Sub Direktorat Atase Pertahanan disebut Kasubdit Athan, mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang pembinaan atase pertahanan.


60

Pasal 287

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286, Subdit Athan


a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pembinaan atase pertahanan;


bidang pembinaan atase pertahanan;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pembinaan atase pertahanan;


bidang pembinaan atase pertahanan.

Pasal 288

Subdit Athan terdiri dari :

a. Seksi Penyiapan;


Pasal 289

Seksi Penyiapan selanjutnya disebut Si Siap dipimpin oleh Kepala Seksi Penyiapan

disebut Kasi Siap, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan,

pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan

atase pertahanan.

Pasal 290



bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi dan standardisasi tehnis di bidang analisis

dan evaluasi di bidang pembinaan atase pertahanan.

Pasal 291

Sub Bagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Sub

Bagian Tata Usaha disebut Kasubbag TU, mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan dan pengurusan ketatausahaan Direktorat.


61

Bagian Keenam

Direktorat Analisis Lingkungan Strategi

Pasal 292

Direktorat Analisis Lingkungan Strategi selanjutnya disebut Dit Anlingstra, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, dipimpin oleh Direktur Analisis Lingkungan Strategi disebut Dir Anlingstra, mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang analisis lingkungan strategi.

Pasal 293

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, Dit Anlingstra menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang analisis lingkungan strategi; b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang analisis

lingkungan strategi; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang analisis lingkungan strategi dalam

negeri, Asia Oceania, Amerika, Eropa dan Afrika serta organisasi internasional; d. pemberian bimbingan, supervisi dan perizinan di bidang analisis lingkungan

strategi; e. ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 294

Dit Anlingstra terdiri dari : a. Sub Direktorat A; b. Sub Direktorat B; c. Sub Direktorat C; d. Sub Direktorat D; e. Sub Bagian Tata Usaha; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 295

Sub Direktorat A selanjutnya disebut Subdit A dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat A disebut Kasubdit A, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang analisis lingkungan strategi dalam negeri.


62

Pasal 296

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295, Subdit A menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang analisis lingkungan strategi dalam negeri;

b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang analisis lingkungan strategi dalam negeri;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang analisis lingkungan strategi dalam negeri;

d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis serta administrasi perizinan di bidang analisis lingkungan strategi dalam negeri.

Pasal 297 Subdit A terdiri dari : a. Seksi Kawasan Barat; b. Seksi KawasanTimur.

Pasal 298 Seksi Kawasan Barat selanjutnya disebut Si Kabar dipimpin oleh Kepala Seksi Kawasan Barat disebut Kasi Kabar, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang analisis lingkungan strategi Kawasan Barat Indonesia.

Pasal 299

Seksi Kawasan Timur selanjutnya disebut Si Katim dipimpin oleh Kepala Seksi Kawasan Timur disebut Kasi Katim, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang analisis lingkungan strategi Kawasan Timur Indonesia.

Pasal 300

Sub Direktorat B selanjutnya disebut Subdit B dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat B disebut Kasubdit B, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang analisis lingkungan strategi Asia Oceania.


63

Pasal 301

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, Subdit B


a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang analisis lingkungan strategi

Australia dan Asia;


bidang analisis lingkungan strategi Australia dan Asia;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang analisis lingkungan strategi

Australia dan Asia;


bidang analisis lingkungan strategi Australia dan Asia.

Pasal 302

Subdit B terdiri dari :

a. Seksi Australia;

b. Seksi Asia.

Pasal 303

Seksi Australia selanjutnya disebut Si Aus dipimpin oleh Kepala Seksi Australia disebut

Kasi Aus, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta

evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang analisis lingkungan strategi

Australia.

Pasal 304

Seksi Asia selanjutnya disebut Si Asia dipimpin oleh Kepala Seksi Asia disebut Kasi

Asia, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta

evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang analisis lingkungan strategi Asia.

Pasal 305

Sub Direktorat C selanjutnya disebut Subdit C dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat C

disebut Kasubdit C, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan,

pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang analisis

lingkungan strategi Amerika, Eropa dan Afrika.


64

Pasal 306

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, Subdit C


a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang analisis lingkungan strategi

Amerika, Eropa dan Afrika;


bidang analisis lingkungan strategi Amerika, Eropa dan Afrika;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang analisis lingkungan strategi

Amerika, Eropa dan Afrika;


bidang analisis lingkungan strategi Amerika, Eropa dan Afrika.

Pasal 307

Subdit C terdiri dari :

a. Seksi Amerika;

b. Seksi Eropa dan Afrika.

Pasal 308

Seksi Amerika selanjutnya disebut Si Amer dipimpin oleh Kepala Seksi Amerika

disebut Kasi Amer, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan,


lingkungan strategi Amerika.

Pasal 309

Seksi Eropa dan Afrika selanjutnya disebut Si Eraf dipimpin oleh Kepala Seksi Eropa

dan Afrika disebut Kasi Eraf, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan,


lingkungan strategi Eropa dan Afrika.

Pasal 310

Sub Direktorat D selanjutnya disebut Subdit D dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat D

disebut Kasubdit D, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan,


lingkungan strategi organisasi internasional.


65

Pasal 311

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310, Subdit D menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang analisis lingkungan strategi organisasi keamanan internasional-PBB serta organisasi internasional non PBB dan non Pemerintah;

b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang analisis lingkungan strategi organisasi keamanan internasional-PBB serta organisasi internasional non PBB dan non Pemerintah;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang analisis lingkungan strategi organisasi keamanan internasional-PBB serta organisasi internasional non PBB dan non Pemerintah;

d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis serta administrasi perizinan di bidang analisis lingkungan strategi organisasi keamanan internasional-PBB serta organisasi internasional non PBB dan non Pemerintah.

Pasal 312

Subdit D terdiri dari :

a. Seksi Organisasi Keamanan Internasional-PBB; b. Seksi Organisasi Internasional Non PBB dan Non Pemerintah.

Pasal 313

Seksi Organisasi Keamanan Internasional-PBB selanjutnya disebut Si Orkamin-PBB dipimpin oleh Kepala Seksi Organisasi Keamanan Internasional-PBB disebut Kasi Amer, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang analisis lingkungan strategi Organisasi Keamanan Internasional-PBB.

Pasal 314 Seksi Organisasi Internasional Non PBB dan Non Pemerintah selanjutnya disebut Si OI Non PBB dan NP dipimpin oleh Kepala Seksi Organisasi Internasional Non PBB dan Non Pemerintah disebut Kasi OI Non PBB dan NP, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang analisis lingkungan strategi Organisasi Internasional Non PBB dan Non Pemerintah.

Pasal 315



66

Bagian Ketujuh

Direktorat Wilayah Pertahanan

Pasal 316

Direktorat Wilayah Pertahanan selanjutnya disebut Dit Wilhan, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, dipimpin oleh Direktur Wilayah Pertahanan disebut Dir Wilhan, mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang wilayah pertahanan serta survei dan pemetaan.

Pasal 317

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316, Dit Wilhan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang wilayah pertahanan serta survei dan pemetaan;

b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang wilayah pertahanan, survei dan pemetaan;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang wilayah pertahanan serta survei dan pemetaan, perbatasan wilayah barat, perbatasan wilayah timur dan tata ruang;

d. pemberian bimbingan, supervisi dan perizinan di bidang wilayah pertahanan serta survei dan pemetaan;


Pasal 318

Dit Wilhan terdiri dari : a. Sub Direktorat Administrasi; b. Sub Direktorat Survei dan Pemetaan; c. Sub Direktorat Perbatasan Wilayah Barat; d. Sub Direktorat Perbatasan Wilayah Timur; e. Sub Direktorat Tata Ruang; f. Sub Bagian Tata Usaha; g. Kelompok Jabatan Fungsional.


67

Pasal 319

Sub Direktorat Administrasi selanjutnya disebut Subdit Min dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Administrasi disebut Kasubdit Min, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi wilayah negara, survei dan pemetaan.

Pasal 320

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319, Subdit Min


a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang wilayah negara, survei dan

pemetaan;


bidang administrasi wilayah negara, survei dan pemetaan;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang administrasi wilayah negara,

survei dan pemetaan;


bidang administrasi wilayah negara, survei dan pemetaan.

Pasal 321

Subdit Min terdiri dari :

a. Seksi Administrasi;

b. Seksi Perizinan.

Pasal 322

Seksi Administrasi selanjutnya disebut Si Min dipimpin oleh Kepala Seksi Administrasi

disebut Kasi Min, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan,

pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang

pendayagunaan wilayah negara serta survei dan pemetaan.

Pasal 323

Seksi Perizinan selanjutnya disebut Si Izin dipimpin oleh Kepala Seksi Perizinan

disebut Kasi Izin, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan,

pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis perizinan di bidang

pendayagunaan wilayah negara serta survei dan pemetaan.


68

Pasal 324

Sub Direktorat Survei dan Pemetaan selanjutnya disebut Subdit Surta dipimpin oleh

Kepala Sub Direktorat Survei dan Pemetaan disebut Kasubdit Surta, mempunyai tugas


standardisasi teknis di bidang wilayah negara, survei dan pemetaan

Pasal 325

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324, Subdit Surta


a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang survei dan pemetaan;


bidang administrasi survei dan pemetaan;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang administrasi, sistem dan metoda

survei dan pemetaan;


bidang survei dan pemetaan.

Pasal 326

Subdit Surta terdiri dari :


b. Seksi Sistem dan Metode.

Pasal 327



pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis perizinan di bidang

administrasi survei dan pemetaan.

Pasal 328

Seksi Sistem dan Metode selanjutnya disebut Si Sismet dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi Sistem dan Metode disebut Kasi Sismet, mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di

bidang sistem dan metoda survei dan pemetaan termasuk pengadaan alat peralatan

survei dan pemetaan.


69

Pasal 329

Sub Direktorat Perbatasan Wilayah Barat selanjutnya disebut Subdit Tasbar dipimpin

oleh Kepala Sub Direktorat Perbatasan Wilayah Barat disebut Kasubdit Tasbar,

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbatasan wilayah barat meliputi

perbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura dan Vietnam.

Pasal 330

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329, Subdit Tasbar menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang perbatasan wilayah barat; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di

bidang perbatasan wilayah barat; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang perbatasan wilayah barat meliputi

batas darat, laut dan udara wilayah negara dan kerjasama dalam penegasan batas negara;

d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis serta administrasi perizinan di bidang perbatasan wilayah barat.

Pasal 331

Subdit Tasbar terdiri dari :

a. Seksi Perbatasan Darat; b. Seksi Perbatasan Laut dan Udara.

Pasal 332

Seksi Perbatasan Darat selanjutnya disebut Si Tasrat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perbatasan Darat disebut Kasi Tasrat, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbatasan darat di wilayah barat.

Pasal 333

Seksi Perbatasan Laut dan Udara selanjutnya disebut Si Taslaud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perbatasan Laut dan Udara disebut Kasi Taslaud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbatasan laut dan udara di wilayah barat.


70

Pasal 334

Sub Direktorat Perbatasan Wilayah Timur selanjutnya disebut Subdit Tastim dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Perbatasan Wilayah Timur disebut Kasubdit Tastim, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbatasan wilayah timur meliputi perbatasan dengan Filipina, Palau, PNG, Timor Leste dan Australia.

Pasal 335

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334, Subdit Tastim menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang perbatasan wilayah timur; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di

bidang perbatasan wilayah Timur; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang perbatasan wilayah timur meliputi

batas darat, laut dan udara wilayah negara dan kerjasama dalam penegasan batas negara;

d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis serta administrasi perizinan di bidang perbatasan wilayah timur.

Pasal 336

Subdit Tastim terdiri dari :

a. Seksi Perbatasan Darat; b. Seksi Perbatasan Laut dan Udara.

Pasal 337

Seksi Perbatasan Darat selanjutnya disebut Si Tasrat dipimpin Kepala Seksi Perbatasan Darat disebut Kasi Tasrat, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbatasan darat di wilayah timur.

Pasal 338

Seksi Perbatasan Laut dan Udara selanjutnya disebut Si Taslaud dipimpin Kepala Seksi Perbatasan Laut dan Udara disebut Kasi Taslaud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbatasan laut dan udara di wilayah timur.


71

Pasal 339

Sub Direktorat Tata Ruang selanjutnya disebut Subdit TR, dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Tata Ruang disebut Kasubdit TR, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang tata ruang wilayah pertahanan.

Pasal 340

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339, Subdit TR


a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang tata ruang wilayah pertahanan;


bidang tata ruang wilayah pertahanan;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang tata ruang wilayah pertahanan

dan sistem informasi geografi;


bidang tata ruang wilayah pertahanan.

Pasal 341

Subdit TR terdiri dari :

a. Seksi Tata Ruang Wilayah Pertahanan;

b. Seksi Sistem Informasi Geografi.

Pasal 342

Seksi Tata Ruang Wilayah Pertahanan selanjutnya disebut Si TR Wilhan dipimpin oleh

Kepala Seksi Tata Ruang Wilayah Pertahanan disebut Kasi TR Wilhan, mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan

dan standardisasi teknis di bidang tata ruang wilayah pertahanan.

Pasal 343

Seksi Sistem Informasi Geografi selanjutnya disebut Si SIG dipimpin oleh Kepala Seksi

Sistem Informasi Geografi disebut Kasi SIG, mempunyai tugas melakukan penyiapan


bidang sistem informasi geografi.


72

Pasal 344




Bagian Delapan


Pasal 345


pelaksana tugas di lingkungan Direktorat Jenderal dan atau Direktorat mempunyai

tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing


Pasal 346



diangkat dan diatur berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku.


dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Dirjen dan

atau Dir.






73

BAB VII

DIREKTORAT JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN

Bagian Pertama


Pasal 347 (1) Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan selanjutnya disebut Ditjen Renhan

adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Departemen yang berada di


(2) Ditjen Renhan dipimpin oleh Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan disebut

Dirjen Renhan.

Pasal 348

Ditjen Renhan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang perencanaan pertahanan.

Pasal 349

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, Ditjen Renhan


a. penyiapan perumusan kebijakan departemen di bidang perencanaan

pertahanan;

b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang

perencanaan pertahanan;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, perencanaan

program dan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pengendalian program dan

anggaran pertahanan;

d. pemberian bimbingan, supervisi teknis, perizinan dan evaluasi di bidang

perencanaan pertahanan;



74

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 350

Ditjen Renhan terdiri dari : a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Perencanaan Pembangunan Pertahanan; c. Direktorat Perencanaan Program dan Anggaran; d. Direktorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran; e. Direktorat Pengendalian Program dan Anggaran; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga


Pasal 351

Sekretariat Direktorat Jenderal selanjutnya disebut Set Ditjen adalah unsur pembantu Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal disebut Ses Ditjen, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif Ditjen.

Pasal 352

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351, Set Ditjen menyelenggarakan fungsi : a. perencanaan dan pengendalian program kerja dan anggaran serta pelaporan

Ditjen; b. penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Ditjen; c. pembinaan kepegawaian dan pengelolaan keuangan, materiil, ketatausahaan



75

Pasal 353


a. Bagian Program dan Laporan; b. Bagian Umum; c. Bagian Data dan Informasi.

Pasal 354

Bagian Program dan Laporan selanjutnya disebut Bag Proglap dipimpin oleh Kepala Bagian Program dan Laporan disebut Kabag Proglap, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan perencanaan serta pengendalian program kerja dan anggaran, laporan serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Ditjen.





Pasal 356 Bag Proglap terdiri dari : a. Sub Bagian Program Kerja dan Anggaran; b. Sub Bagian Evaluasi dan Laporan.




76

Pasal 359 Bagian Umum selanjutnya disebut Bag Um dipimpin oleh Kepala Bagian Umum disebut Kabag Um, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan materiil dan keuangan serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Ditjen.

Pasal 360

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359, Bag Um menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan pembinaan kepegawaian; b. penyiapan bahan pengelolaan materiil; c. penyiapan bahan pengelolaan keuangan; d. penyiapan bahan penataan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Pasal 361

Bag Um terdiri dari : a. Sub Bagian Rumah Tangga; b. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian.

Pasal 362 Sub Bagian Rumah Tangga selanjutnya disebut Subbag Rumga dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Rumah Tangga disebut Kasubbag Rumga, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan materiil serta pengurusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Ditjen.

Pasal 363

Sub Bagian Administrasi Kepegawaian selanjutnya disebut Subbag Minpeg dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Administrasi Kepegawaian disebut Kasubbag Minpeg, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan pengelolaan keuangan Ditjen.

Pasal 364 Bagian Data dan Informasi selanjutnya disebut Bag Datin, dipimpin oleh Kepala Bagian Data dan Informasi disebut Kabag Datin, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengolahan data dan informasi serta pengelolaan dokumentasi dan kepustakaan Ditjen.


77

Pasal 365

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, Bag Datin menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan pengolahan data dan informasi; b. penyiapan bahan pengelolaan dokumentasi dan kepustakaan.

Pasal 366

Bag Datin terdiri dari :

a. Sub Bagian Pengolahan Data; b. Sub Bagian Dokumentasi dan Kepustakaan.

Pasal 367

Sub Bagian Pengolahan Data selanjutnya disebut Subbag Lahta dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Pengolahan Data disebut Kasubbag Lahta, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pengolahan, penyimpanan serta penyajian data dan informasi Ditjen.

Pasal 368


Bagian Keempat

Direktorat Perencanaan Pembangunan Pertahanan

Pasal 369

Direktorat Perencanaan Pembangunan Pertahanan selanjutnya disebut Dit Renbanghan, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan, dipimpin oleh Direktur Perencanaan Pembangunan Pertahanan disebut Dir Renbanghan mempunyai tugas menyiapkan rumusan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang perencanaan pembangunan pertahanan.


78

Pasal 370

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369, Dit Renbanghan


a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pertahanan;


perencanaan pembangunan pertahanan; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang rencana pembangunan

pertahanan negara jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek serta postur pertahanan;

d. pemberian bimbingan, supervisi dan perizinan di bidang perencanaan pembangunan pertahanan;


Pasal 371

Dit Renbanghan terdiri dari :

a. Sub Direktorat Sistem dan Metode Perencanaan;

b. Sub Direktorat Perencanaan Pembangunan;

c. Sub Direktorat Analisis dan Evaluasi Pembangunan;

d. Sub Bagian Tata Usaha;


Pasal 372

Sub Direktorat Sistem dan Metoda Perencanaan selanjutnya disebut Subdit Sismetren

dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Sistem dan Metoda Perencanaan disebut Kasubdit

Sismetren, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta

evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem dan metode perencanaan.

Pasal 373 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372, Subdit Sismetren menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang sistem dan metode perencanaan; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di

bidang sistem dan metode perencanaan; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang sistem dan metode perencanaan; d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis serta administrasi perizinan di

bidang sistem dan metode perencanaan.


79

Pasal 374

Subdit Sismetren terdiri dari :

a. Seksi Sistem Perencanaan Pembangunan;

b. Seksi Sistem Perencanaan Program dan Anggaran.

Pasal 375

Seksi Sistem Perencanaan Pembangunan selanjutnya disebut Si Sisrenbang dipimpin

oleh Kepala Seksi Sistem Perencanaan Pembangunan disebut Kasi Sisrenbang,

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem perencanaan pembangunan.

Pasal 376

Seksi Sistem Perencanaan Program dan Anggaran selanjutnya disebut Si Sisrenprogar

dipimpin oleh Kepala Seksi Sistem Perencanaan Program dan Anggaran disebut Kasi

Sisrenprogar, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan

serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem perencanaan

program dan anggaran.

Pasal 377

Sub Direktorat Perencanaan Pembangunan selanjutnya disebut Subdit Renbang

dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pembangunan disebut Kasubdit

Renbang, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta

evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 378

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377, Subdit Renbang


a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan;


bidang perencanaan pembangunan jangka panjang dan sedang serta

perencanaan pembangunan jangka pendek;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang perencanaan pembangunan;


bidang perencanaan pembangunan.


80

Pasal 379

Subdit Renbang terdiri dari :

a. Seksi Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Sedang;

b. Seksi Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek. Pasal 380

Seksi Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Sedang selanjutnya disebut Si Renbang Kajangdang dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan

Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Sedang disebut Kasi Renbang

Kajangdang, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan

serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka sedang.

Pasal 381

Seksi Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek selanjutnya disebut Si Renbang Kadek dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek disebut

Kasi Renbang Kadek, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan,

pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan

pembangunan jangka pendek.

Pasal 382

Sub Direktorat Analisis dan Evaluasi Pembangunan selanjutnya disebut Subdit Anevbang dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Analisis dan Evaluasi Pembangunan disebut Kasubdit Anevbang, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang analisis dan evaluasi perencanaan pembangunan.

Pasal 383

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382, Subdit Anevbang menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang analisis dan evaluasi

perencanaan pembangunan; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di

bidang analisis dan evaluasi perencanaan pembangunan serta akuntabilitas kinerja pertahanan;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang analisis dan evaluasi perencanaan pembangunan;

d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang analisis dan evaluasi perencanaan pembangunan.


81

Pasal 384

Subdit Anev Bang terdiri dari : a. Seksi Analisis dan Evaluasi Program Pembangunan; b. Seksi Analisis Sistem dan Akuntabilitas Pertahanan.

Pasal 385

Seksi Analisis dan Evaluasi Program Pembangunan selanjutnya disebut Si Anev Progbang dipimpin oleh Kepala Seksi Analisis dan Evaluasi Program Pembangunan disebut Kasi Anev Progbang, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang analisis dan evaluasi perencanaan pembangunan.

Pasal 386

Seksi Analisis Sistem dan Akuntabilitas Pertahanan selanjutnya disebut Si Ansistashan dipimpin oleh Kepala Seksi Analisis Sistem dan Akuntabilitas Pertahanan disebut Kasi Ansistashan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang analisis sistem dan akuntabilitas pertahanan perencanaan pembangunan.

Pasal 387


Bagian Kelima

Direktorat Perencanaan Program dan Anggaran

Pasal 388

Direktorat Perencanaan Program dan Anggaran selanjutnya disebut Dit Renprogar, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan, dipimpin oleh Direktur Perencanaan Program dan Anggaran disebut Dir Renprogar mempunyai tugas menyiapkan rumusan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang perencanaan program dan anggaran pertahanan.


82

Pasal 389

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 388, Dit Renprogar menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran

pertahanan; b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang

perencanaan program dan anggaran A (Departemen Pertahanan dan Mabes TNI), perencanaan program dan anggaran B (Angkatan) serta perencanaan program dan anggaran C (anggaran khusus);

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran pertahanan;

d. pemberian bimbingan, supervisi dan perizinan di bidang perencanaan program dan anggaran pertahanan;


Pasal 390

Dit Renprogar terdiri dari : a. Sub Direktorat Analisis dan Evaluasi Perencanaan Program dan Anggaran; b. Sub Direktorat Perencanaan Program dan Anggaran A; c. Sub Direktorat Perencanaan Program dan Anggaran B; d. Sub Direktorat Perencanaan Program dan Anggaran C; e. Sub Bagian Tata Usaha; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 391 Sub Direktorat Analisis dan Evaluasi Perencanaan Program dan Anggaran selanjutnya disebut Subdit Anevrenprogar dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Analisis dan Evaluasi Perencanaan Program dan Anggaran disebut Kasubdit Anevrenprogar, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang analisis dan evaluasi perencanaan program dan anggaran pertahanan.

Pasal 392

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, Subdit Anevrenprogar menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan rumusan kebijakan analisis dan evaluasi sumber daya anggaran pertahanan;

b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang analisis dan evaluasi sumber daya anggaran pertahanan;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang analisis dan evaluasi sumber daya anggaran pertahanan;

d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang analisis dan evaluasi sumber daya anggaran pertahanan.


83

Pasal 393

Subdit Anevrenprogar terdiri dari :

a. Seksi Analisis dan Evaluasi Perencanaan; b. Seksi Administrasi Perencanaan.

Pasal 394

Seksi Analisis dan Evaluasi Perencanaan selanjutnya disebut Si Anevren dipimpin oleh Kepala Seksi Analisis dan Evaluasi Perencanaan disebut Kasi Anevren, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang analisis dan evaluasi sumber daya anggaran pertahanan.

Pasal 395 Seksi Administrasi Perencanaan selanjutnya disebut Si Minren dipimpin oleh Kepala Seksi Administrasi Perencanaan disebut Kasi Minren, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi perencanaan program dan anggaran pertahanan.

Pasal 396

Sub Direktorat Perencanaan Program dan Anggaran A selanjutnya disebut Subdit Renprogar A dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Perencanaan Program dan Anggaran A disebut Kasubdit Renprogar A, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan program dan anggaran Dephan dan TNI.

Pasal 397 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396, Subdit Renprogar A menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang perencanaan program dan

anggaran Departemen Pertahanan dan Mabes TNI; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di

bidang perencanaan program dan anggaran Departemen Pertahanan dan Mabes TNI;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran Departemen Pertahanan dan Mabes TNI;

d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis serta administrasi perizinan di bidang perencanaan program dan anggaran Departemen Pertahanan dan Mabes TNI.


84

Pasal 398

Subdit Renprogar A terdiri dari : a. Seksi Anggaran Dephan; b. Seksi Anggaran Mabes TNI.

Pasal 399

Seksi Anggaran Dephan selanjutnya disebut Si Gar Dephan dipimpin oleh Kepala Seksi Anggaran Dephan disebut Kasi Gar Dephan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan program dan anggaran Dephan.

Pasal 400

Seksi Anggaran Mabes TNI selanjutnya disebut Si Gar Mabes TNI dipimpin oleh Kepala Seksi Anggaran Mabes TNI disebut Kasi Gar Mabes TNI, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan program dan anggaran Mabes TNI.

Pasal 401

Sub Direktorat Perencanaan Program dan Anggaran B selanjutnya disebut Subdit Renprogar B dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Perencanaan Program dan Anggaran B disebut Kasubdit Renprogar B, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan program dan anggaran TNI AD, AL dan AU.

Pasal 402 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 401, Subdit Renprogar B menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran TNI AD, TNI AL dan TNI AU;

b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan program dan anggaran TNI AD, TNI AL dan TNI AU;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran TNI AD, TNI AL dan TNI AU;

d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis serta administrasi perizinan di bidang perencanaan program dan anggaran TNI AD, TNI AL dan TNI AU.


85

Pasal 403

Subdit Renprogar B terdiri dari :

a. Seksi Anggaran TNI AD; b. Seksi Anggaran TNI AL dan TNI AU.

Pasal 404

Seksi Anggaran TNI AD selanjutnya disebut Si Gar TNI AD dipimpin oleh Kepala Seksi Anggaran TNI AD disebut Kasi Gar TNI AD, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan program dan anggaran TNI AD.

Pasal 405

Seksi Anggaran TNI AL dan TNI AU selanjutnya disebut Si Gar TNI AL dan TNI AU dipimpin oleh Kepala Seksi Anggaran TNI AL dan TNI AU disebut Kasi Gar TNI AL dan TNI AU, mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan program dan anggaran TNI AL dan TNI AU.

Pasal 406

Sub Direktorat Perencanaan Program dan Anggaran C selanjutnya disebut Subdit Renprogar C dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Perencanaan Program dan Anggaran C disebut Kasubdit Renprogar C, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan program dan anggaran dukungan operasi, industri pertahanan dan bantuan proyek/pinjaman luar negeri.

Pasal 407 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406, Subdit Renprogar C menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang perencanaan program dan

anggaran dukungan operasi, industri pertahanan dan bantuan proyek/pinjaman luar negeri;

b. penyiapan bahan penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan program dan anggaran dukungan operasi, industri pertahanan dan bantuan proyek/pinjaman luar negeri;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran dukungan operasi, industri pertahanan dan bantuan proyek/pinjaman luar negeri;

d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis serta administrasi perizinan di bidang perencanaan program dan anggaran dukungan operasi, industri pertahanan dan bantuan proyek/pinjaman luar negeri.


86

Pasal 408

Subdit Renprogar C terdiri dari : a. Seksi Dukungan Operasi dan Industri Pertahanan; b. Seksi Bantuan Proyek/Pinjaman Luar Negeri.

Pasal 409

Seksi Dukungan Operasi dan Industri Pertahanan selanjutnya disebut Si Dukops Indhan dipimpin oleh Kepala Seksi Dukungan Operasi dan Industri Pertahanan disebut Kasi Dukops Indhan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan program dan anggaran dukungan operasi dan industri pertahanan.

Pasal 410

Seksi Bantuan Proyek/Pinjaman Luar Negeri selanjutnya disebut Si Banyek/PLN dipimpin oleh Kepala Seksi Bantuan Proyek/Pinjaman Luar Negeri disebut Kasi Banyek/PLN, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan program dan anggaran bantuan proyek/pinjaman luar negeri pertahanan.

Pasal 411 Sub Bagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha disebut Kasubbag TU, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pengurusan ketatausahaan Direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran

Pasal 412 Direktorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disebut Dit Minlakgar adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan, dipimpin oleh Direktur Administrasi Pelaksanaan Anggaran disebut Dir Minlakgar, mempunyai tugas menyiapkan rumusan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang administrasi pelaksanaan anggaran.


87

Pasal 413

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 412, Dit Minlakgar menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan;

b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan;

d. pemberian bimbingan, supervisi dan perizinan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan;


Pasal 414 Dit Minlakgar terdiri dari :

a. Sub Direktorat Analisis dan Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Anggaran; b. Sub Direktorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran A; c. Sub Direktorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran B; d. Sub Direktorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran C; e. Sub Bagian Tata Usaha; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 415 Sub Direktorat Analisis dan Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disebut Subdit Anev Minlakgar dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Analisis dan Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Anggaran disebut Kasubdit Anev Minlakgar, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang analisis dan evaluasi administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan.

Pasal 416

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 415, Subdit Anev Minlakgar menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan rumusan kebijakan analisis dan evaluasi administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan;

b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang analisis dan evaluasi administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang analisis dan evaluasi administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan;

d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis serta administrasi perizinan di bidang analisis dan evaluasi administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan.


88

Pasal 417

Subdit Anev Minlakgar terdiri dari :

a. Seksi Analisis dan Evaluasi Laporan Anggaran;

b. Seksi Administrasi Regularisasi.

Pasal 418

Seksi Analisis dan Evaluasi Laporan Anggaran selanjutnya disebut Si Anevlapgar

dipimpin oleh Kepala Seksi Analisis dan Evaluasi Laporan Anggaran disebut Kasi

Anevlapgar, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan serta

pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang analisis dan evaluasi serta

laporan administrasi pelaksanaan anggaran.

Pasal 419

Seksi Administrasi Regularisasi selanjutnya disebut Si Minreg, dipimpin oleh Kepala Seksi Administrasi Regularisasi disebut Kasi Minreg, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi regularisasi pelaksanaan anggaran.

Pasal 420 Sub Direktorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran A selanjutnya disebut Subdit Minlakgar A dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran A disebut Kasubdit Minlakgar A, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi pelaksanaan anggaran Dephan dan Mabes TNI.

Pasal 421 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422, Subdit Minlakgar A menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran Departemen Pertahanan dan Mabes TNI;

b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang administrasi pelaksanaan anggaran dan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran anggaran Departemen Pertahanan dan Mabes TNI;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran Departemen Pertahanan dan Mabes TNI;

d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang administrasi pelaksanaan anggaran Departemen Pertahanan dan Mabes TNI.


89

Pasal 422

Subdit Minlakgar A terdiri dari :

a. Seksi Anggaran Dephan; b. Seksi Anggaran Mabes TNI.

Pasal 423

Seksi Anggaran Dephan selanjutnya disebut Si Gar Dephan dipimpin oleh Kepala Seksi Anggaran Dephan disebut Kasi Gar Dephan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi pelaksanaan anggaran Dephan.

Pasal 424

Seksi Anggaran Mabes TNI selanjutnya disebut Si Gar Mabes TNI dipimpin oleh Kepala Seksi Anggaran Mabes TNI disebut Kasi Gar Mabes TNI, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi pelaksanaan anggaran Mabes TNI.

Pasal 425

Sub Direktorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran B selanjutnya disebut Subdit Minlakgar B dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran B disebut Kasubdit Minlakgar B, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi pelaksanaan anggaran TNI AD, TNI AL dan TNI AU.

Pasal 426

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 425, Subdit Minlakgar B menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan

anggaran TNI AD, TNI AL dan TNI AU; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di

bidang administrasi pelaksanaan anggaran dan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran anggaran TNI AD, TNI AL dan TNI AU;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran TNI AD, TNI AL dan TNI AU;

d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang administrasi pelaksanaan anggaran TNI AD, TNI AL dan TNI AU.


90

Pasal 427

Subdit Minlakgar B terdiri dari : a. Seksi Anggaran TNI AD; b. Seksi Anggaran TNI AL dan TNI AU.

Pasal 428 Seksi Anggaran TNI AD selanjutnya disebut Si Gar TNI AD dipimpin oleh Kepala Seksi Anggaran TNI AD disebut Kasi Gar TNI AD, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi pelaksanaan anggaran TNI AD.

Pasal 429 Seksi Anggaran TNI AL dan TNI AU selanjutnya disebut Si Gar TNI AL dan TNI AU dipimpin oleh Kepala Seksi Anggaran TNI AL dan TNI AU disebut Kasi Gar TNI AL dan TNI AU, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi pelaksanaan anggaran TNI AL dan TNI AU.

Pasal 430

Sub Direktorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran C selanjutnya disebut Subdit

Minlakgar C dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran C

disebut Kasubdit Minlakgar C, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan,

pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi

pelaksanaan anggaran devisa, bantuan proyek dan industri pertahanan.

Pasal 431

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430, Subdit Minlakgar

C menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan

anggaran devisa, bantuan proyek dan industri pertahanan;

b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang administrasi pelaksanaan anggaran devisa, bantuan proyek dan industri pertahanan;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran devisa, bantuan proyek dan industri pertahanan;

d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang administrasi pelaksanaan anggaran devisa, bantuan proyek dan industri pertahanan.


91

Pasal 432

Subdit Minlakgar C terdiri dari :

a. Seksi Anggaran Devisa;

b. Seksi Anggaran Bantuan Proyek dan Industri Pertahanan.

Pasal 433

Seksi Anggaran Devisa selanjutnya disebut Si Gardev dipimpin oleh Kepala Seksi

Anggaran Devisa disebut Kasi Gardev, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang

administrasi pelaksanaan anggaran devisa pertahanan.

Pasal 434 Seksi Anggaran Bantuan Proyek dan Industri Pertahanan selanjutnya disebut Si Garbanyek Indhan dipimpin oleh Kepala Seksi Anggaran Bantuan Proyek dan Industri Pertahanan disebut Kasi Garbanyek Indhan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi pelaksanaan anggaran bantuan proyek dan industri pertahanan.

Pasal 435 Sub Bagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha disebut Kasubbag TU, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pengurusan ketatausahaan Direktorat.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pengendalian Program dan Anggaran

Pasal 436

Direktorat Pengendalian Program dan Anggaran selanjutnya disebut Dit Dalprogar adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan, dipimpin oleh Direktur Pengendalian Program dan Anggaran disebut Dir Dalprogar, mempunyai tugas menyiapkan rumusan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian penyelenggaraan program dan anggaran pertahanan.


92

Pasal 437

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436, Dit Dalprogar menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang pengendalian program dan anggaran

serta sistem keuangan pertahanan; b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang

pengendalian program dan anggaran serta sistem keuangan pertahanan; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pengendalian program dan

anggaran serta sistem keuangan pertahanan; d. pemberian bimbingan, supervisi dan perizinan di bidang pengendalian program

dan anggaran serta sistem keuangan pertahanan; e. ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 438 Dit Dalprogar terdiri dari : a. Sub Direktorat Sistem Pengendalian Program dan Anggaran; b. Sub Direktorat Pengendalian Program dan Anggaran A; c. Sub Direktorat Pengendalian Program dan Anggaran B; d. Sub Direktorat Evaluasi Pelaporan Program dan Anggaran; e. Sub Bagian Tata Usaha; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 439 Sub Direktorat Sistem Pengendalian Program dan Anggaran selanjutnya disebut Subdit Sisdalprogar dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Sistem Pengendalian Program dan Anggaran disebut Kasubdit Sisdalprogar, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem pengendalian program dan anggaran serta sistem keuangan pertahanan.

Pasal 440

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439, Subdit Sisdalprogar menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang sistem pengendalian program

dan anggaran serta sistem keuangan pertahanan; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di

bidang sistem pengendalian program dan anggaran serta sistem keuangan pertahanan;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang sistem pengendalian program dan anggaran serta sistem keuangan pertahanan;

d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang sistem pengendalian program dan anggaran serta sistem keuangan pertahanan.


93

Pasal 441

Subdit Sisdalprogar terdiri dari : a. Seksi Pengumpulan Data; b. Seksi Sistem Pengendalian dan Keuangan.

Pasal 442 Seksi Pengumpulan Data selanjutnya disebut Si Pulta dipimpin oleh Kepala Seksi Pengumpulan Data disebut Kasi Pulta, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengolahan data pengendalian program dan anggaran pertahanan serta sistem keuangan.

Pasal 443 Seksi Sistem Pengendalian dan Keuangan selanjutnya disebut Si Sisdalku dipimpin oleh Kepala Seksi Sistem Pengendalian dan Keuangan disebut Kasi Sisdalku, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem pengendalian program dan anggaran serta sistem keuangan.

Pasal 444 Sub Direktorat Pengendalian Program dan Anggaran A selanjutnya disebut Subdit Dalprogar A dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Pengendalian Program dan Anggaran A disebut Kasubdit Dalprogar A, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengendalian pelaksanaan program dan anggaran Dephan dan Mabes TNI.

Pasal 445 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444, Subdit Dalprogar A menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan

program dan anggaran Departemen Pertahanan dan Mabes TNI; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di

bidang pengendalian pelaksanaan program dan anggaran Departemen Pertahanan dan Mabes TNI;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan program dan anggaran Departemen Pertahanan dan Mabes TNI;

d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang pengendalian pelaksanaan program dan anggaran Departemen Pertahanan dan Mabes TNI.


94

Pasal 446

Subdit Dalprogar A terdiri dari : a. Seksi Pengendalian Anggaran Dephan; b. Seksi Pengendalian Anggaran Mabes TNI.

Pasal 447 Seksi Pengendalian Anggaran Dephan selanjutnya disebut Si Dalgar Dephan dipimpin oleh Kepala Seksi Pengendalian Dephan disebut Kasi Dal Dephan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengendalian pelaksanaan program dan anggaran Dephan.

Pasal 448 Seksi Pengendalian Anggaran Mabes TNI selanjutnya disebut Si Dalgar Mabes TNI dipimpin oleh Kepala Seksi Pengendalian Mabes TNI disebut Kasi Dal Mabes TNI, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengendalian pelaksanaan program dan anggaran Mabes TNI.

Pasal 449 Sub Direktorat Pengendalian Program dan Anggaran B selanjutnya disebut Subdit Dalprogar B dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Pengendalian Program dan Anggaran B disebut Kasubdit Dalprogar B, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengendalian pelaksanaan program dan anggaran TNI AD, TNI AL dan TNI AU.

Pasal 450

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449, Subdit Dalprogar B menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan

program dan anggaran TNI AD, TNI AL dan TNI AU; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di

bidang pengendalian pelaksanaan program dan anggaran TNI AD, TNI AL dan TNI AU;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan program dan anggaran TNI AD, TNI AL dan TNI AU;

d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang pengendalian pelaksanaan program dan anggaran TNI AD, TNI AL dan TNI AU.


95

Pasal 451

Subdit Dalprogar B terdiri dari : a. Seksi Pengendalian Anggaran TNI AD; b. Seksi Pengendalian Anggaran TNI AL dan TNI AU.

Pasal 452

Seksi Pengendalian Anggaran TNI AD selanjutnya disebut Si Dalgar TNI AD dipimpin oleh Kepala Seksi Pengendalian Anggaran TNI AD disebut Kasi Dalgar TNI AD, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengendalian pelaksanaan program dan anggaran TNI AD.

Pasal 453 Seksi Pengendalian Anggaran TNI AL dan TNI AU selanjutnya disebut Si Dalgar TNI AL dan TNI AU dipimpin oleh Kepala Seksi Pengendalian Anggaran TNI AL dan TNI AU disebut Kasi Dalgar TNI AL dan TNI AU, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengendalian pelaksanaan program dan anggaran TNI AL dan TNI AU.

Pasal 454 Sub Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Program dan Anggaran selanjutnya disebut Subdit Evlap Progar dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Program dan Anggaran disebut Kasubdit Evlap Progar, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang evaluasi dan laporan pengendalian pelaksanaan program dan anggaran pertahanan.

Pasal 455

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454, Subdit Evlap Progar menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan anggaran pertahanan;

b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan anggaran pertahanan;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan anggaran pertahanan;

d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan anggaran pertahanan.

Pasal 456

Subdit Evlap Progar terdiri dari : a. Seksi Evaluasi; b. Seksi Laporan.


96

Pasal 457

Seksi Evaluasi selanjutnya disebut Si Eval dipimpin oleh Kepala Seksi Evaluasi disebut Kasi Eval, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang evaluasi pelaksanaan program dan anggaran pertahanan.

Pasal 458 Seksi Laporan selanjutnya disebut Si Lap dipimpin oleh Kepala Seksi Laporan disebut Kasi Lap, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pelaporan pelaksanaan program dan anggaran pertahanan.

Pasal 459

Sub Bagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha selanjutnya disebut Kasubbag TU, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pengurusan ketatausahaan Direktorat.

Bagian Delapan


Pasal 460 Kelompok Jabatan Fungsional selanjutnya disebut Pokjabfung, adalah unsur pelaksana tugas di lingkungan Direktorat Jenderal dan atau Direktorat mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 461


terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Dirjen dan atau Dir.


ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur



97

BAB VIII

DIREKTORAT JENDERAL POTENSI PERTAHANAN

Bagian Pertama


Pasal 462

(1) Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan selanjutnya disebut Ditjen Pothan,



(2) Ditjen Pothan dipimpin oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan disebut Dirjen

Pothan.

Pasal 463

Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan mempunyai tugas merumuskan serta

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi pertahanan.

Pasal 464

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463, Ditjen Pothan .


a. penyiapan perumusan kebijakan departemen di bidang potensi pertahanan;

b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang potensi

pertahanan;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kesadaran bela negara,

potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya alam dan buatan serta

potensi sarana dan prasarana;

d. pemberian bimbingan, supervisi teknis, perizinan dan evaluasi di bidang potensi

pertahanan;



98

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 465

Ditjen Pothan terdiri dari :

a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Pembinaan Kesadaran Bela Negara; c. Direktorat Potensi Sumber Daya Manusia; d. Direktorat Potensi Sumber Daya Alam dan Buatan; e. Direktorat Potensi Sarana dan Prasarana; f. Kelompok jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga


Pasal 466 Sekretariat Direktorat Jenderal selanjutnya disebut Set Ditjen adalah unsur pembantu Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal disebut Ses Ditjen, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif Ditjen.

Pasal 467





Pasal 468



b. Bagian Umum;

c. Bagian Data dan Informasi.


99

Pasal 469

Bagian Program dan Laporan selanjutnya disebut Bag Proglap dipimpin oleh Kepala Bagian Program dan Laporan disebut Kabag Proglap, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan perencanaan serta pengendalian program kerja dan anggaran, laporan serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Ditjen.





Pasal 471 Bag Proglap terdiri dari :

a. Sub Bagian Program Kerja dan Anggaran; b. Sub Bagian Evaluasi dan Laporan.



Pasal 474 Bagian Umum selanjutnya disebut Bag Um dipimpin oleh Kepala Bagian Umum disebut Kabag Um, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan materiil dan keuangan serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Ditjen.


100

Pasal 475


a. penyiapan bahan pembinaan kepegawaian; b. penyiapan bahan pengelolaan materiil dan keuangan; c. penyiapan bahan penataan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Pasal 476


a. Sub Bagian Rumah Tangga; b. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian.

Pasal 477

Sub Bagian Rumah Tangga selanjutnya disebut Subbag Rumga dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Rumah Tangga disebut Kasubbag Rumga, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan materiil serta pengurusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Ditjen.

Pasal 478


Pasal 479

Bagian Data dan Informasi selanjutnya disebut Bag Datin, dipimpin oleh Kepala Bagian Data dan Informasi disebut Kabag Datin, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengolahan data dan informasi serta pengelolaan dokumentasi dan kepustakaan Ditjen.

Pasal 480

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479, Bag Datin menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan pengolahan data; b. penyiapan bahan pengelolaan dokumentasi dan kepustakaan.


101

Pasal 481


Pasal 482 Sub Bagian Pengolahan Data selanjutnya disebut Subbag Lahta dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Pengolahan Data disebut Kasubbag Lahta, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pengolahan, penyimpanan serta penyajian data dan informasi Ditjen.

Pasal 483 Sub Bagian Dokumentasi dan Kepustakaan selanjutnya disebut Subbag Doktaka dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Kepustakaan disebut Kasubbag Doktaka, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dokumentasi dan kepustakaan Ditjen.

Bagian Keempat

Direktorat Pembinaan Kesadaran Bela Negara

Pasal 484

Direktorat Pembinaan Kesadaran Bela Negara selanjutnya disebut Dit PKBN adalah

unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan,

dipimpin oleh Direktur Pembinaan Kesadaran Bela Negara disebut Dir PKBN,

mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan serta

standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan

kesadaran bela negara.

Pasal 485

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484, Dit PKBN menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang pembinaan kesadaran bela negara; b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang

pembinaan kesadaran bela negara; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang lingkungan pendidikan,

lingkungan pemukiman, lingkungan kerja; d. pemberian bimbingan, supervisi dan perizinan di bidang pembinaan kesadaran

bela negara; e. ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.


102

Pasal 486

Dit PKBN terdiri dari : a. Sub Direktorat Lingkungan Pendidikan; b. Sub Direktorat Lingkungan Pemukiman; c. Sub Direktorat Lingkungan Pekerjaan; d. Sub Bagian Tata Usaha; e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 487

Sub Direktorat Lingkungan Pendidikan selanjutnya disebut Subdit Lingdik dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Lingkungan Pendidikan disebut Kasubdit Lingdik, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kesadaran bela negara di lingkungan pendidikan.

Pasal 488

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487, Subdit Lingdik menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pembinaan kesadaran bela negara;

b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan kesadaran bela negara;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pembinaan kesadaran bela negara;

d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang pembinaan kesadaran bela negara.

Pasal 489

Subdit Lingdik terdiri dari : a. Seksi Metode; b. Seksi Materi.

Pasal 490

Seksi Metode selanjutnya disebut Si Met dipimpin oleh Kepala Seksi Metode disebut Kasi Met, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang metode dan sarana pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan pendidikan.


103

Pasal 491

Seksi Materi selanjutnya disebut Si Mat dipimpin oleh Kepala Seksi Materi disebut Kasi

Mat, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan,

pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang materi dan

kurikulum pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan pendidikan.

Pasal 492

Sub Direktorat Lingkungan Pemukiman selanjutnya disebut Subdit Lingkim dipimpin

oleh Kepala Sub Direktorat Lingkungan Pemukiman disebut Kasubdit Lingkim,


kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan kesadaran bela negara di

lingkungan pemukiman.

Pasal 493

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492, Subdit Lingkim


a. penyiapan bahan rumusan kebijakan pembinaan kesadaran bela negara;


bidang pembinaan kesadaran bela negara;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pembinaan kesadaran bela

negara;

d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang pembinaan kesadaran

bela negara.

Pasal 494

Subdit Lingkim terdiri dari :

a. Seksi Metode;

b. Seksi Materi.

Pasal 495

Seksi Metode selanjutnya disebut Si Met dipimpin oleh Kepala Seksi Metode disebut

Kasi Met, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan,

pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang metode dan

sarana pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan pemukiman.


104

Pasal 496


Mat, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan,

pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang materi dan

kurikulum pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan pemukiman.

Pasal 497

Sub Direktorat Lingkungan Pekerjaan selanjutnya disebut Subdit Lingja dipimpin oleh

Kepala Sub Direktorat Lingkungan Pekerjaan disebut Kasubdit Lingja, mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan

pekerjaan.

Pasal 498

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 497, Subdit Lingja


a. penyiapan bahan rumusan kebijakan pembinaan kesadaran bela negara;


bidang pembinaan kesadaran bela negara;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pembinaan kesadaran bela

negara;

d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang pembinaan kesadaran

bela negara.

Pasal 499

Subdit Lingja terdiri dari :

a. Seksi Metode;

b. Seksi Materi.

Pasal 500


Kasi Met, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan,

kebijakan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang metode dan

sarana pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan pekerjaan.


105

Pasal 501

Seksi Materi selanjutnya disebut Si Mat dipimpin Kepala Seksi Materi disebut Kasi Mat,

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan, pelaksanaan

serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang materi dan kurikulum

pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan pekerjaan.

Pasal 502




Bagian Kelima

Direktorat Potensi Sumber Daya Manusia

Pasal 503

Direktorat Potensi Sumber Daya Manusia selanjutnya disebut Dit Pot SDM adalah

unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan,

dipimpin oleh Direktur Potensi Sumber Daya Manusia disebut Dir Pot SDM, mempunyai

tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis,

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan potensi sumber daya

manusia.

Pasal 504

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503, Dit Pot SDM menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang pembinaan sumber daya manusia; b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang

pembinaan sumber daya manusia; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang penyediaan tenaga, pembentukan

komponen cadangan, pembentukan komponen pendukung dan dasar kemiliteran;

d. pemberian bimbingan, supervisi dan perizinan di bidang pembinaan sumber daya manusia;



106

Pasal 505

Dit Pot SDM terdiri dari : a. Sub Direktorat Penyediaan Tenaga; b. Sub Direktorat Pembentukan Komponen Cadangan; c. Sub Direktorat Pembentukan Komponen Pendukung; d. Sub Direktorat Dasar Kemiliteran; e. Sub Bagian Tata Usaha; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 506

Sub Direktorat Penyediaan Tenaga selanjutnya disebut Subdit Diaga dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Penyediaan Tenaga disebut Kasubdit Diaga, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyediaan tenaga manusia pertahanan.

Pasal 507

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506, Subdit Diaga menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang penyediaan tenaga manusia pertahanan;

b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyediaan tenaga manusia pertahanan;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang penyediaan tenaga manusia pertahanan;

d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang penyediaan tenaga manusia pertahanan.

Pasal 508

Subdit Diaga terdiri dari :

a. Seksi Klasifikasi Penyediaan Tenaga; b. Seksi Seleksi Penyediaan Tenaga.

Pasal 509

Seksi Klasifikasi Penyediaan Tenaga selanjutnya disebut Si Klas Diaga dipimpin oleh Kepala Seksi Klasifikasi Penyediaan Tenaga disebut Kasi Klas Diaga, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyelenggaraan klasifikasi penyediaan tenaga manusia komponen pertahanan.


107

Pasal 510

Seksi Seleksi Penyediaan Tenaga selanjutnya disebut Si Sel Diaga dipimpin oleh Kepala Seksi Seleksi Penyediaan Tenaga disebut Kasi Sel Diaga, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyelenggaraan penyediaan tenaga manusia pertahanan.

Pasal 511

Sub Direktorat Pembentukan Komponen Cadangan selanjutnya disebut Subdit Tuk Komcad dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Pembentukan Komponen Cadangan disebut Kasubdit Tuk Komcad, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembentukan komponen cadangan.

Pasal 512

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 511, Subdit Tuk Komcad menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pembentukan komponen cadangan;

b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembentukan komponen cadangan;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pembentukan komponen cadangan;

d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang pembentukan komponen cadangan.

Pasal 513

Subdit Tuk Komcad terdiri dari : a. Seksi Administrasi; b. Seksi Penyelenggaraan.

Pasal 514

Seksi Administrasi selanjutnya disebut Si Min dipimpin oleh Kepala Seksi Administrasi disebut Kasi Min mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan,pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi pembentukan komponen cadangan.


108

Pasal 515

Seksi Penyelenggaraan selanjutnya disebut Si Gara dipimpin oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan disebut Kasi Gara, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembentukan komponen cadangan.

Pasal 516

Sub Direktorat Pembentukan Komponen Pendukung selanjutnya disebut Subdit Tuk

Komduk dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Pembentukan Komponen Pendukung

disebut Kasubdit Tuk Komduk, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan,

pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembentukan

komponen pendukung.

Pasal 517

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 516, Subdit Tuk

Komduk menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pembentukan komponen

pendukung;

b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembentukan komponen pendukung;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pembentukan komponen pendukung;

d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang pembentukan komponen pendukung.

Pasal 518

Subdit Tuk Komduk terdiri dari : a. Seksi Administrasi; b. Seksi Penyelenggaraan.

Pasal 519


disebut Kasi Min mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan

serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi pembentukan

komponen pendukung.


109

Pasal 520

Seksi Penyelenggaraan selanjutnya disebut Si Gara dipimpin oleh Kepala Seksi

Penyelenggaraan disebut Kasi Gara, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan


pembentukan komponen pendukung.

Pasal 521

Sub Direktorat Dasar Kemiliteran selanjutnya disebut Subdit Sarmil dipimpin oleh

Kepala Sub Direktorat Dasar Kemiliteran disebut Kasubdit Sarmil, mempunyai tugas


standardisasi teknis di bidang pembinaan dasar kemiliteran.

Pasal 522

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521, Subdit Sarmil


a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pembinaan dasar kemiliteran;


bidang pembinaan dasar kemiliteran;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pembentukan pembinaan dasar

kemiliteran;

d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang pembinaan dasar

kemiliteran.

Pasal 523

Subdit Sarmil terdiri dari :

a. Seksi Metode;

b. Seksi Materi.

Pasal 524


Kasi Met, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta

evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang metode dan sarana pembinaan

dasar kemiliteran.


110

Pasal 525


Mat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta

evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang materi dan kurikulum pembinaan

dasar kemiliteran.

Pasal 526


Bagian Keenam

Direktorat Potensi Sumber Daya Alam dan Buatan

Pasal 527

Direktorat Potensi Sumber Daya Alam dan Buatan selanjutnya disebut Dit Pot SDAB adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, dipimpin oleh Direktur Potensi Sumber Daya Alam dan Buatan disebut Dir Pot SDAB, mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Pasal 528

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 527, Dit Pot SDAB menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang potensi sumber daya alam dan sumber

daya buatan; b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang potensi

sumber daya alam dan sumber daya buatan; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang inventarisasi, cadangan materiil

strategis dan logistik wilayah; d. pemberian bimbingan, supervisi dan perizinan di bidang potensi sumber daya

alam dan sumber daya buatan; e. ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.


111

Pasal 529

Dit Pot SDAB terdiri dari : a. Sub Direktorat Inventarisasi; b. Sub Direktorat Cadangan Materiil Strategis; c. Sub Direktorat Logistik Wilayah; d. Sub Bagian Tata Usaha; e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 530

Sub Direktorat Inventarisasi selanjutnya disebut Subdit Inven dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Inventarisasi disebut Kasubdit Inven, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang inventarisasi dan klasifikasi sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Pasal 531

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 530, Subdit Inven menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang inventarisasi dan klasifikasi

sumber daya alam dan sumber daya buatan; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di

bidang inventarisasi dan klasifikasi sumber daya alam dan sumber daya buatan; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang inventarisasi dan klasifikasi

sumber daya alam dan sumber daya buatan; d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang inventarisasi dan

klasifikasi sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Pasal 532

Subdit Inven terdiri dari :

a. Seksi Administrasi Sumber Daya Alam; b. Seksi Administrasi Sumber Daya Buatan.

Pasal 533

Seksi Administrasi Sumber Daya Alam selanjutnya disebut Si Min SDA dipimpin oleh Kepala Seksi Administrasi Sumber Daya Alam disebut Kasi Min SDA, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi sumber daya alam.


112

Pasal 534

Seksi Administrasi Sumber Daya Buatan selanjutnya disebut Si Min SDB dipimpin oleh

Kepala Seksi Administrasi Sumber Daya Buatan disebut Kasi Min SDB, mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang administrasi sumber daya buatan.

Pasal 535

Sub Direktorat Cadangan Materiil Strategis selanjutnya disebut Subdit Cadmatstrat

dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Cadangan Materiil Strategis disebut Kasubdit

Cadmatstrat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan

serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan cadangan

materiil strategis.

Pasal 536

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 535, Subdit

Cadmatstrat menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pembinaan cadangan materiil

strategis;


bidang pembinaan cadangan materiil strategis;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pembinaan cadangan materiil

strategis;

d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang pembinaan cadangan

materiil strategis.

Pasal 537

Subdit Cadmatstrat terdiri dari :

a. Seksi Metode;

b. Seksi Materi.

Pasal 538


Kasi Met, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta

evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang metode dan sarana sumber daya

alam dan sumber daya buatan.


113

Pasal 539

Seksi Materi selanjutnya disebut Si Mat dipimpin Kepala Seksi Materi disebut Kasi Mat, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang materi dan kurikulum sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Pasal 540

Sub Direktorat Logistik Wilayah selanjutnya disebut Subdit Logwil dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Logistik Wilayah disebut Kasubdit Logwil, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang logistik wilayah.

Pasal 541

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 540, Subdit Logwil menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang logistik wilayah; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di

bidang logistik wilayah; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang logistik wilayah; d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang logistik wilayah.

Pasal 542

Subdit Logwil terdiri dari : a. Seksi Sistem Logistik Wilayah; b. Seksi Peta Logistik Wilayah.

Pasal 543

Seksi Sistem Logistik Wilayah selanjutnya disebut Si Sislogwil dipimpin oleh Kepala Seksi Sistem Logistik Wilayah disebut Kasi Sislogwil, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem logistik wilayah.

Pasal 544

Seksi Peta Logistik Wilayah selanjutnya disebut Si Talogwil dipimpin oleh Kepala Seksi Peta Logistik Wilayah disebut Kasi Talogwil, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peta logistik wilayah.


114

Pasal 545

Sub Bagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha disebut Kasubbag TU, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan ketatausahaan Direktorat.

Bagian Ketujuh

Direktorat Potensi Sarana dan Prasarana

Pasal 546

Direktorat Potensi Sarana dan Prasarana selanjutnya disebut Dit Potrana adalah unsur

pelaksana sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, dipimpin

oleh Direktur Potensi Sarana dan Prasarana disebut Dir Potrana, mempunyai tugas

menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis,

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang potensi sarana dan prasarana.

Pasal 547

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546, Dit Potrana


a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang potensi sarana dan prasarana menjadi

komponen pertahanan;

b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang potensi

sarana dan prasarana menjadi komponen pertahanan;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang sarana dan prasarana darat,

sarana dan prasarana laut serta sarana dan prasarana udara; d. pemberian bimbingan, supervisi dan perizinan di bidang potensi sarana dan

prasarana menjadi komponen pertahanan; e. ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 548

Dit Potrana terdiri dari :

a. Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Darat;

b. Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Laut;

c. Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Udara;




115

Pasal 549

Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Darat selanjutnya disebut Subdit Rana Darat dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Darat disebut Kasubdit Rana Darat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sarana dan prasarana darat.

Pasal 550

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 549, Subdit Rana Darat menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana darat; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di

bidang sarana dan prasarana darat; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang sarana dan prasarana darat; d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang sarana dan prasarana

darat.

Pasal 551 Subdit Rana Darat terdiri dari : a. Seksi Administrasi; b. Seksi Penyelenggaraan.

Pasal 552

Seksi Administrasi pada Subdit Rana Darat selanjutnya disebut Si Minrana Darat dipimpin oleh Kepala Seksi Administrasi disebut Kasi Minrana Darat, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi sarana dan prasarana darat.

Pasal 553

Seksi Penyelenggaraan pada Subdit Rana Darat selanjutnya disebut Si Garrana Darat dipimpin oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan disebut Kasi Garrana Darat, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyelenggaraan pendayagunaan sarana dan prasarana darat.

Pasal 554 Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Laut selanjutnya disebut Subdit Rana Laut dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Laut disebut Kasubdit Rana Laut, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sarana dan prasarana laut.


116

Pasal 555

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 554, Subdit Rana

Laut menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana laut;


bidang sarana dan prasarana laut;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang sarana dan prasarana laut;

d. pelaksanaan bimbingan, supervisi teknis dan perizinan di bidang sarana dan

prasarana laut.

Pasal 556

Subdit Rana Laut terdiri dari :


b. Seksi Penyelenggaraan.

Pasal 557

Seksi Administrasi pada Subdit Rana Laut selanjutnya disebut Si Minrana Laut dipimpin

oleh Kepala Seksi Administrasi disebut Kasi Minrana Laut, mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang administrasi sarana dan prasarana laut.

Pasal 558

Seksi Penyelenggaraan pada pada Subdit Rana Laut selanjutnya disebut Si Garrana

Laut dipimpin oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan disebut Kasi Garrana Laut,


kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyelenggaraan pendayagunaan sarana

dan prasarana laut.

Pasal 559

Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Udara selanjutnya disebut Subdit Rana Udara

dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Udara disebut Kasubdit

Rana Udara, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan

serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sarana dan prasarana

udara.


117

Pasal 560

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 559, Subdit Rana

Udara menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana udara;


bidang sarana dan prasarana udara;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang sarana dan prasarana udara;

d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang sarana dan prasarana

udara.

Pasal 561

Subdit Rana Udara terdiri dari :


b. Seksi Penyelenggaraan.

Pasal 562

Seksi Administrasi pada Subdit Rana Udara selanjutnya disebut Si Minrana Udara

dipimpin oleh Kepala Seksi Administrasi disebut Kasi Minrana Udara, mempunyai tugas


standardisasi teknis di bidang administrasi sarana dan prasarana udara.

Pasal 563

Seksi Penyelenggaraan pada Subdit Rana Udara selanjutnya disebut Si Garrana Udara

dipimpin oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan disebut Kasi Garrana Udara, mempunyai


standardisasi teknis di bidang penyelenggaraan pendayagunaan sarana dan prasarana

udara.

Pasal 564





118

Bagian Delapan


Pasal 565


pelaksana tugas di lingkungan Direktorat Jenderal dan atau Direktorat mempunyai

tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing


Pasal 566






atau Dir.






119

BAB IX

DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN

Bagian Pertama


Pasal 567

(1) Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan selanjutnya disebut Ditjen Kuathan,



(2) Ditjen Kuathan dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan disebut

Dirjen Kuathan.

Pasal 568

Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan mempunyai tugas merumuskan serta

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekuatan pertahanan.

Pasal 569

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 568, Ditjen Kuathan .


a. penyiapan perumusan kebijakan departemen di bidang kekuatan pertahanan;

b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang kekuatan

pertahanan;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pembinaan personel kekuatan

pertahanan, veteran, materiil, fasilitas dan jasa serta kesehatan pertahanan;

d. pemberian bimbingan, supervisi teknis dan perizinan di bidang kekuatan

pertahanan;



120

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 570 Ditjen Kuathan terdiri dari :

a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Personel dan Veteran; c. Direktorat Materiil; d. Direktorat Fasilitas dan Jasa; e. Direktorat Kesehatan; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga


Pasal 571 Sekretariat Direktorat Jenderal selanjutnya disebut Set Ditjen adalah unsur pembantu Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal disebut Ses Ditjen, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif Ditjen.

Pasal 572





Pasal 573

Set Ditjen terdiri dari : a. Bagian Program dan Laporan;

b. Bagian Umum;

c. Bagian Data dan Informasi.


121

Pasal 574


Bagian Program dan Laporan disebut Kabag Proglap, mempunyai tugas melaksanakan


anggaran, laporan serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Ditjen.

Pasal 575




Ditjen;

b. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja

dan anggaran;

c. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Ditjen;

d. penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Ditjen.

Pasal 576




Pasal 577




dan pengendalian program kerja dan anggaran Ditjen.

Pasal 578

Sub Bagian Evaluasi dan Laporan selanjutnya disebut Subbag Evlap dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Laporan disebut Kasubbag Evlap, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan anggaran, laporan kinerja serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Ditjen.


122

Pasal 579

Bagian Umum selanjutnya disebut Bag Um dipimpin oleh Kepala Bagian Umum disebut Kabag Um, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kepegawaian, pengelolaan materiil dan keuangan serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Ditjen.

Pasal 580



Pasal 581

Bag Um terdiri dari : a. Sub Bagian Rumah Tangga; b. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian.

Pasal 582


Pasal 583 Sub Bagian Administrasi Kepegawaian selanjutnya disebut Subbag Minpeg dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Administrasi Kepegawaian disebut Kasubbag Minpeg, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan pengelolaan keuangan Ditjen.



123

Pasal 585 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 584, Bag Datin menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan pengolahan data dan informasi; b. penyiapan bahan pengelolaan dokumentasi dan kepustakaan.

Pasal 586


a. Sub Bagian Pengolahan Data; b. Sub Bagian Dokumentasi dan Kepustakaan.


Pasal 588


Bagian Keempat

Direktorat Personel dan Veteran

Pasal 589

Direktorat Personel dan Veteran selanjutnya disebut Dit Persvet adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan dipimpin oleh Direktur Personel dan Veteran disebut Dir Persvet, mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang personel komponen pertahanan negara dan veteran.


124

Pasal 590 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 589, Dit Persvet menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang personel komponen pertahanan dan

veteran; b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang personel

komponen pertahanan dan veteran; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang administrasi komponen utama,

komponen cadangan, komponen pendukung, veteran dan gelar kehormatan serta hak veteran;

d. pemberian bimbingan, supervisi di bidang personel komponen pertahanan dan veteran;


Pasal 591

Dit Persvet terdiri dari : a. Sub Direktorat Administrasi Komponen Utama; b. Sub Direktorat Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung; c. Sub Direktorat Veteran dan Gelar Kehormatan; d. Sub Direktorat Administrasi Hak Veteran; e. Sub Bagian Tata Usaha; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 592

Sub Direktorat Administrasi Komponen Utama selanjutnya disebut Subdit Minkomput dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Administrasi Komponen Utama disebut Kasubdit Minkomput, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi komponen utama.

Pasal 593

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592, Subdit Minkomput menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang administrasi personel komponen

utama; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di

bidang administrasi personel komponen utama dan pendidikan pengembangan di luar lembaga pendidikan Departemen dan TNI;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang administrasi personel komponen utama dan pendidikan pengembangan di luar lembaga pendidikan Departemen dan TNI;

d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis serta perizinan di bidang personel komponen utama.


125

Pasal 594

Subdit Minkomput terdiri dari :

a. Seksi Administrasi Personel Komponen Utama; b. Seksi Administrasi Pendidikan.

Pasal 595

Seksi Administrasi Personel Komponen Utama selanjutnya disebut Si Minkomput dipimpin oleh Kepala Seksi Adminitrasi Komponen Utama disebut Kasi Minkomput, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi personel komponen utama.

Pasal 596 Seksi Administrasi Pendidikan selanjutnya disebut Si Mindik dipimpin oleh Kepala Seksi Administrasi Pendidikan disebut Kasi Mindik, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi pendidikan pengembangan di luar lembaga pendidikan Dephan dan TNI bagi komponen utama dan PNS Dephan.

Pasal 597

Sub Direktorat Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung selanjutnya disebut Subdit Kompcadduk dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung disebut Kasubdit Kompcadduk, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan lanjutan komponen cadangan dan komponen pendukung.

Pasal 598

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597, Subdit Kompcadduk menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan lanjutan komponen cadangan dan komponen pendukung;

b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan lanjutan komponen cadangan dan komponen pendukung;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan lanjutan komponen cadangan dan komponen pendukung;

d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis serta perizinan di bidang

pengembangan lanjutan komponen cadangan dan komponen pendukung.


126

Pasal 599

Subdit Kompcadduk terdiri dari :

a. Seksi Komponen Cadangan;

b. Seksi Komponen Pendukung.

Pasal 600

Seksi Komponen Cadangan selanjutnya disebut Si Kompcad dipimpin oleh Kepala

Seksi Komponen Cadangan disebut Kasi Kompcad, mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi

teknis di bidang pengembangan lanjutan komponen cadangan termasuk mobilisasi dan

demobilisasi.

Pasal 601

Seksi Komponen Pendukung selanjutnya disebut Si Kompduk dipimpin oleh Kepala

Seksi Komponen Pendukung disebut Kasi Kompduk, mempunyai tugas melakukan


teknis di bidang pengembangan lanjutan komponen pendukung termasuk mobilisasi

dan demobilisasi.

Pasal 602

Sub Direktorat Veteran dan Gelar Kehormatan selanjutnya disebut Subdit Vetgelhor

dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Veteran dan Gelar Kehormatan disebut Kasubdit

Vetgelhor, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta

evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang veteran dan penganugerahan

gelar kehormatan veteran serta tanda kehormatan negara.

Pasal 603

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 602, Subdit Vetgelhor


a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pembinaan veteran serta

penganugerahan gelar kehormatan veteran dan tanda kehormatan negara;

b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan veteran serta penganugerahan gelar kehormatan veteran dan tanda kehormatan negara;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pembinaan veteran serta penganugerahan gelar kehormatan veteran dan tanda kehormatan negara;


pembinaan veteran serta penganugerahan gelar kehormatan veteran dan tanda kehormatan negara.


127

Pasal 604

Subdit Vetgelhor terdiri dari :

a. Seksi Veteran;

b. Seksi Administrasi Tanda Kehormatan Negara.

Pasal 605

Seksi Veteran selanjutnya disebut Si Vet dipimpin oleh Kepala Seksi Veteran disebut

Kasi Vet, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta

evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan veteran dan

administrasi penganugerahan gelar kehormatan veteran.

Pasal 606

Seksi Administrasi Tanda Kehormatan Negara selanjutnya disebut Si Mintahor dipimpin

oleh Kepala Seksi Administrasi Tanda Kehormatan Negara disebut Kasi Mintahor,


kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi penganugerahan tanda

kehormatan negara.

Pasal 607

Sub Direktorat Administrasi Hak Veteran selanjutnya disebut Subdit Minhakvet dipimpin

oleh Kepala Sub Direktorat Administrasi hak Veteran disebut Kasubdit Minhakvet,


kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi hak veteran.

Pasal 608


Minhakvet menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang administrasi hak veteran;

b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang administrasi hak veteran, tunjangan janda/duda/yatim piatu veteran dan tunjangan cacat veteran;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang administrasi hak veteran, tunjangan janda/duda/yatim piatu veteran dan tunjangan cacat veteran;


administrasi hak veteran, tunjangan janda/duda/yatim piatu veteran dan tunjangan cacat veteran;


128

Pasal 609

Subdit Minhakvet terdiri dari :

a. Seksi Administrasi Tunjangan Veteran;

b. Seksi Administrasi Tunjangan Janda/Duda/Yatim Piatu Veteran.

Pasal 610

Seksi Administrasi Tunjangan Veteran selanjutnya disebut Si Mintuvet dipimpin oleh

Kepala Seksi Administrasi Tunjangan Veteran disebut Kasi Mintuvet, mempunyai tugas


standardisasi teknis di bidang administrasi tunjangan veteran dan tunjangan cacat

veteran.

Pasal 611

Seksi Administrasi Tunjangan Janda/Duda/Yatim Piatu Veteran selanjutnya disebut Si

Mintundayatu dipimpin oleh Kepala Seksi Administrasi Tunjangan Janda/Duda/Yatim

Piatu Veteran disebut Kasi Mintundayatu, mempunyai tugas melakukan penyiapan


bidang administrasi tunjangan janda/duda/yatim piatu dan hak-hak veteran lainnya.

Pasal 612




Bagian Kelima

Direktorat Materiil

Pasal 613

Direktorat Materiil selanjutnya disebut Dit Mat adalah unsur pelaksana sebagian tugas

dan fungsi Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan, dipimpin oleh Direktur Materiil

disebut Dir Mat, mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan

serta standardisasi teknis dan evaluasi di bidang pembinaan materiil pertahanan.


129

Pasal 614

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613, Dit Mat menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang pembinaan materiil pertahanan; b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang

administrasi, pemeliharaan dan inventori materiil pertahanan; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang administrasi, pemeliharaan dan

inventori materiil pertahanan; d. pemberian bimbingan, supervisi dan perizinan di bidang administrasi,

pemeliharaan dan inventori materiil pertahanan; e. ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 615

Dit Mat terdiri dari :

a. Sub Direktorat Administrasi;

b. Sub Direktorat Pemeliharaan; c. Sub Direktorat Inventori;



Pasal 616

Sub Direktorat Administrasi selanjutnya disebut Subdit Min dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Administrasi disebut Kasubdit Min, mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis

di bidang administrasi materiil.

Pasal 617



a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang administrasi materiil;

b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang administrasi, analisis dan evaluasi pembinaan materiil;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang administrasi, analisis dan evaluasi pembinaan materiil;


administrasi, analisis dan evaluasi pembinaan materiil.


130

Pasal 618


a. Seksi Pengendalian;


Pasal 619

Seksi Pengendalian selanjutnya disebut Si Dal dipimpin oleh Kepala Seksi

Pengendalian disebut Kasi Dal, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan


pengendalian materiil termasuk mobilisasi dan demobilisasi.

Pasal 620




bidang analisis dan evaluasi administrasi materiil termasuk mobilisasi dan demobilisasi.

Pasal 621

Sub Direktorat Pemeliharaan selanjutnya disebut Subdit Har dipimpin oleh Kepala Sub

Direktorat Pemeliharaan disebut Kasubdit Har, mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemeliharaan materiil.

Pasal 622

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 621, Subdit Har


a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pemeliharaan materiil;

b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pemeliharaan, analisis dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan materiil;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pemeliharaan, analisis dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan materiil;


pemeliharaan, analisis dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan materiil.


131

Pasal 623

Subdit Har terdiri dari :



Pasal 624




pengendalian pemeliharaan materiil.

Pasal 625




bidang analisis dan evaluasi pembinaan serta pemeliharaan materiil.

Pasal 626

Sub Direktorat Inventori selanjutnya disebut Subdit Inven dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Inventori disebut Kasubdit Inven, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang

pengendalian pemeliharaan materiil.

Pasal 627

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 626, Subdit Inven


a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang inventori materiil;

b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang inventori, penetapan kualifikasi, spesifikasi dan penghapusan serta analisis dan evaluasi pelaksanaan inventori;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang inventori, penetapan kualifikasi, spesifikasi dan penghapusan serta analisis dan evaluasi pelaksanaan inventori;

d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis serta perizinan di bidang inventori, penetapan kualifikasi, spesifikasi dan penghapusan serta analisis dan evaluasi pelaksanaan inventori.


132

Pasal 628




Pasal 629




pengendalian inventori materiil.

Pasal 630




bidang analisis dan evaluasi pembinaan inventori materiil.

Pasal 631




Bagian Keenam

Direktorat Fasilitas Dan Jasa

Pasal 632

Direktorat Fasilitas dan Jasa selanjutnya disebut Dit Fasjas adalah unsur pelaksana

sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan, dipimpin oleh

Direktur Fasilitas dan Jasa disebut Dir Fasjas, mempunyai tugas menyiapkan rumusan

dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis dan evaluasi di bidang

pembinaan fasilitas dan jasa pertahanan.


133

Pasal 633

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632, Dit Fasjas menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan fasilitas dan jasa pertahanan;

b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan fasilitas dan jasa pertahanan;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang administrasi, penyelenggaraan pemeliharaan, pengendalian inventori materiil fasilitas dan jasa pertahanan;

d. pemberian bimbingan, supervisi dan perizinan di bidang pembinaan fasilitas dan jasa pertahanan;


Pasal 634

Dit Fasjas terdiri dari :

a. Sub Direktorat Administrasi;

b. Sub Direktorat Pemeliharaan dan Pengembangan; c. Sub Direktorat Inventori;



Pasal 635

Sub Direktorat Administrasi selanjutnya disebut Subdit Min dipimpin oleh Kepala Sub

Direktorat Administrasi disebut Kasubdit Min, mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis

di bidang administrasi fasilitas dan jasa pertahanan.

Pasal 636



a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang administrasi fasilitas dan jasa;

b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang administrasi fasilitas dan jasa;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang administrasi fasilitas dan jasa pertahanan meliputi prasarana transportasi berupa prasarana labuh/sandar dan penerbangan serta komunikasi, listrik, gas dan air;


administrasi fasilitas dan jasa.


134

Pasal 637


a. Seksi Registrasi dan Inventarisasi;

b. Seksi Sistem dan Metode.

Pasal 638

Seksi Registrasi dan Inventarisasi selanjutnya disebut Si Reginven dipimpin oleh Kepala Seksi Registrasi dan Inventarisasi disebut Kasi Reginven, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang registrasi dan inventarisasi fasilitas dan jasa pertahanan meliputi prasarana transportasi berupa prasarana labuh/sandar dan penerbangan serta komunikasi, listrik, gas dan air;

Pasal 639

Seksi Sistem dan Metode selanjutnya disebut Si Sismet dipimpin oleh Kepala Seksi Sistem dan Metode disebut Kasi Sismet, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem dan metode fasilitas dan jasa pertahanan meliputi prasarana transportasi berupa prasarana labuh/sandar dan penerbangan serta komunikasi, listrik, gas dan air.

Pasal 640

Sub Direktorat Pemeliharaan dan Pengembangan selanjutnya disebut Subdit Harbang

dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Pemeliharaan dan Pengembangan disebut Kasubdit Harbang, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan,

pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemeliharaan

dan pengembangan fasilitas dan jasa pertahanan.

Pasal 641

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 640, Subdit Harbang


a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pemeliharaan dan

pengembangan fasilitas dan jasa pertahanan;

b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur

di bidang pemeliharaan dan pengembangan fasilitas dan jasa pertahanan;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pemeliharaan dan pengembangan

fasilitas dan jasa pertahanan meliputi prasarana transportasi berupa prasarana

labuh/sandar dan penerbangan serta komunikasi, listrik, gas dan air;


pemeliharaan dan pengembangan fasilitas dan jasa pertahanan.


135

Pasal 642

Subdit Harbang terdiri dari :

a. Seksi Pemeliharaan;

b. Seksi Pengembangan.

Pasal 643

Seksi Pemeliharaan selanjutnya disebut Si Har dipimpin oleh Kepala Seksi

Pemeliharaan disebut Kasi Har, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan


pemeliharaan fasilitas dan jasa pertahanan meliputi prasarana transportasi berupa

prasarana labuh/sandar dan penerbangan serta komunikasi, listrik, gas dan air;

Pasal 644

Seksi Pengembangan selanjutnya disebut Si Bang dipimpin oleh Kepala Seksi

Pengembangan disebut Kasi Bang, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan


pengembangan fasilitas dan jasa pertahanan meliputi prasarana transportasi berupa

prasarana labuh/sandar dan penerbangan serta komunikasi, listrik, gas dan air;

Pasal 645

Sub Direktorat Inventori selanjutnya disebut Subdit Inven dipimpin oleh Kepala Sub

Direktorat Inventori disebut Kasubdit Inven, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang

pengendalian inventori fasilitas dan jasa.

Pasal 646

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 645, Subdit Inven


a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang inventori fasilitas dan jasa;

b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang inventori fasilitas dan jasa;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang inventori fasilitas dan jasa meliputi

prasarana transportasi berupa prasarana labuh/sandar dan penerbangan serta

komunikasi, listrik, gas dan air;

d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis serta perizinan di bidang inventori, fasilitas dan jasa.


136

Pasal 647


a. Seksi Analisis dan Evaluasi;

b. Seksi Perencanaan dan Penghapusan.

Pasal 648




bidang analisis dan evaluasi fasilitas dan jasa pengendalian inventori.

Pasal 649

Seksi Perencanaan dan Penghapusan selanjutnya disebut Si Renhapus dipimpin oleh

Kepala Seksi Perencanaan dan Penghapusan disebut Kasi Renhapus, mempunyai


standardisasi teknis di bidang perencanaan kebutuhan dan penghapusan fasilitas dan

jasa.

Pasal 650




Bagian Ketujuh

Direktorat Kesehatan

Pasal 651

Direktorat Kesehatan selanjutnya disebut Dit Kes adalah unsur pelaksana sebagian

tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan, dipimpin oleh Direktur

Kesehatan disebut Dir Kes, mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan

kebijakan serta standardisasi teknis dan evaluasi di bidang kesehatan komponen

pertahanan.


137

Pasal 652

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 651, Dit Kes menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang pembinaan kesehatan komponen per-

tahanan; b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang

pembinaan pembinaan kesehatan komponen pertahanan; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang administrasi kesehatan,

pembinaan kemampuan dan kekuatan tenaga kesehatan, materiil dan fasilitas kesehatan termasuk pengadaan dan pendistribusian alat peralatan kesehatan;

d. pemberian bimbingan, supervisi dan perizinan di bidang pembinaan kesehatan komponen pertahanan;


Pasal 653

Dit Kes terdiri dari :

a. Sub Direktorat Administrasi Kesehatan; b. Sub Direktorat Tenaga Kesehatan;

c. Sub Direktorat Materiil dan Fasilitas Kesehatan;

d. Sub Bagian Tata Usaha; e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 654

Sub Direktorat Administrasi Kesehatan selanjutnya disebut Subdit Minkes dipimpin oleh

Kepala Sub Direktorat Administrasi Kesehatan disebut Kasubdit Minkes, mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengkajian dan administrasi kesehatan komponen

pertahanan serta mobilisasi dan demobilisasi.

Pasal 655

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 654, Subdit Minkes


a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang administrasi kesehatan


b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang administrasi kesehatan komponen pertahanan;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang administrasi kesehatan komponen pertahanan;


administrasi kesehatan komponen pertahanan.


138

Pasal 656

Subdit Minkes terdiri dari :

a. Seksi Penyiapan;

b. Seksi Penyusunan.

Pasal 657

Seksi Penyiapan selanjutnya disebut Si Siap dipimpin oleh Kepala Seksi Penyiapan disebut Kasi Siap, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi kesehatan komponen pertahanan termasuk mobilisasi dan demobilisasi.

Pasal 658

Seksi Penyusunan selanjutnya disebut Si Sun dipimpin oleh Kepala Seksi Penyusunan disebut Kasi Sun, mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi kesehatan komponen pertahanan termasuk mobilisasi dan demobilisasi.

Pasal 659

Sub Direktorat Tenaga Kesehatan selanjutnya disebut Subdit Nakes dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Tenaga Kesehatan disebut Kasubdit Nakes, mempunyai tugas


standardisasi teknis di bidang pembinaan tenaga kesehatan komponen pertahanan.

Pasal 660

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 659, Subdit Nakes


a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga kesehatan



di bidang pembinaan tenaga kesehatan komponen pertahanan;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pembinaan tenaga kesehatan

komponen pertahanan, administrasi pendidikan pengembangan di luar lembaga

pendidikan Departemen dan TNI;


pembinaan tenaga kesehatan komponen pertahanan.


139

Pasal 661

Subdit Nakes terdiri dari :


b. Seksi Pengembangan Kemampuan.

Pasal 662

Seksi Administrasi selanjutnya disebut Si Min dipimpin oleh Kepala Seksi administrasi



tenaga kesehatan komponen pertahanan.

. Pasal 663

Seksi Pengembangan dan Kemampuan selanjutnya disebut Si Bangpuan dipimpin oleh

Kepala Seksi Pengembangan dan Kemampuan disebut Kasi Bangpuan, mempunyai


standardisasi teknis di bidang pengembangan kemampuan tenaga kesehatan

komponen pertahanan.

Pasal 664 Sub Direktorat Materiil dan Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Subdit Matfaskes dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Materiil dan Fasilitas Kesehatan disebut Kasubdit

Matfaskes, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta

evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang materiil dan fasilitas kesehatan komponen pertahanan.

Pasal 665


Matfaskes menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pembinaan materiil dan fasilitas

kesehatan komponen pertahanan;


di bidang pembinaan materiil dan fasilitas kesehatan komponen pertahanan;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pembinaan materiil dan fasilitas

kesehatan komponen pertahanan termasuk pengadaan dan pendistribusian;


pembinaan materiil dan fasilitas kesehatan komponen pertahanan.


140

Pasal 666

Subdit Matfaskes terdiri dari :

c. Seksi Materiil;

d. Seksi Fasilitas.

Pasal 667

Seksi Materiil selanjutnya disebut Si Mat dipimpin oleh Kepala Seksi Materiil disebut

Kasi Mat, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta

evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan dan pengadaan

materiil kesehatan komponen pertahanan serta mobilisasi dan demobilisasi.

Pasal 668

Seksi Fasilitas selanjutnya disebut Si Fas dipimpin oleh Kepala Seksi Fasilitas disebut

Kasi Fas, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta

evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang fasilitas kesehatan komponen

pertahanan serta mobilisasi dan demobilisasi.

Pasal 669




Bagian Kedelapan


Pasal 670

Kelompok Jabatan Fungsional selanjutnya disebut Pokjabfung, adalah unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal dan atau Direktorat mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


141

Pasal 671






atau Dir.






142

BAB X

DIREKTORAT JENDERAL SARANA PERTAHANAN

Bagian Pertama

Kedudukan Tugas dan Fungsi

Pasal 672

(1) Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan selanjutnya disebut Ditjen Ranahan, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Departemen, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Ditjen Ranahan dipimpin oleh Direktur Jenderal Sarana Pertahanan disebut Dirjen Ranahan.

Pasal 673 Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sarana pertahanan.

Pasal 674

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 673, Ditjen Ranahan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan departemen di bidang sarana pertahanan; b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang sarana

pertahanan; c. pelaksanaan kebijakan dan evaluasi di bidang teknologi dan industri,

standardisasi dan kelaikan, konstruksi dan pengadaan sarana pertahanan; d. pemberian bimbingan, supervisi teknis, perizinan dan evaluasi di bidang sarana

pertahanan; e. administrasi dan manajemen Ditjen.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 675

Ditjen Ranahan terdiri dari :

a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Teknologi dan Industri; c. Direktorat Standardisasi dan Kelaikan; d. Direktorat Konstruksi; e. Direktorat Pengadaan; f. Kelompok Jabatan Fungsional.


143

Bagian Ketiga


Pasal 676 Sekretariat Direktorat Jenderal selanjutnya disebut Set Ditjen adalah unsur pembantu Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal disebut Ses Ditjen, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif Ditjen.

Pasal 677





Pasal 678

Set Ditjen terdiri dari : a. Bagian Program dan Laporan; b. Bagian Umum; c. Bagian Data dan Informasi.

Pasal 679 Bagian Program dan Laporan selanjutnya disebut Bag Proglap dipimpin oleh Kepala Bagian Program dan Laporan disebut Kabag Proglap, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan perencanaan serta pengendalian program kerja dan anggaran, laporan serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Ditjen.

Pasal 680

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 679, Bag Proglap menyelenggarakan fungsi :





144

Pasal 681



Pasal 682

Sub Bagian Program Kerja dan Anggaran selanjutnya disebut Subbag Progjagar dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program Kerja dan Anggaran disebut Kasubbag Progjagar, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program kerja dan anggaran Ditjen.

Pasal 683

Sub Bagian Evaluasi dan Laporan selanjutnya disebut Subbag Evlap dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Laporan disebut Kasubbag Evlap, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan anggaran, laporan kinerja serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Ditjen.

Pasal 684 Bagian Umum selanjutnya disebut Bag Um dipimpin oleh Kepala Bagian Umum disebut Kabag Um, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kepegawaian, pengelolaan materiil dan keuangan serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Ditjen.

Pasal 685 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 684, Bag Um menyelenggarakan fungsi :


Pasal 686


a. Sub Bagian Rumah Tangga; b. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian.

Pasal 687



145

Pasal 688



Pasal 690

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 689, Bag Datin menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan pengolahan data dan informasi; b. penyiapan bahan pengelolaan dokumentasi dan kepustakaan.

Pasal 691 Bag Datin terdiri dari : a. Sub Bagian Pengolahan Data; b. Sub Bagian Dokumentasi dan Kepustakaan.


Pasal 693



146

Bagian Keempat

Direktorat Teknologi dan Industri

Pasal 694

Direktorat Teknologi dan Industri selanjutnya disebut Dit Tekind adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan dipimpin oleh Direktur Teknologi dan Industri disebut Dir Tekind, mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pembinaan teknologi dan industri pertahanan.

Pasal 695

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 694, Dit Tekind menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang pembinaan teknologi dan industri

pertahanan; b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang

pembinaan teknologi dan industri pertahanan; c. pemberian bimbingan, supervisi di bidang pengembangan teknologi, industri,

pendayagunaan industri serta administrasi teknologi dan industri pertahanan; d. ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 696

Dit Tekind terdiri dari : a. Sub Direktorat Pengembangan Teknologi; b. Sub Direktorat Industri; c. Sub Direktorat Pendayagunaan Industri; d. Sub Direktorat Administrasi Teknologi dan Industri; e. Sub Bagian Tata Usaha; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 697

Sub Direktorat Pengembangan Teknologi selanjutnya disebut Subdit Bangtek dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Pengembangan Teknologi disebut Kasubdit Bangtek, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan.


147

Pasal 698

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 697, Subdit Bangtek menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan teknologi; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di

bidang pengembangan teknologi; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang penerapan, perkembangan pada

industri manufaktur serta teknologi sistem senjata; d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis serta perizinan di bidang

pengembangan teknologi.

Pasal 699

Subdit Bangtek terdiri dari :

a. Seksi Teknologi; b. Seksi Sistem Senjata.

Pasal 700

Seksi Teknologi selanjutnya disebut Si Tek dipimpin oleh Kepala Seksi Teknologi disebut Kasi Tek, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penerapan perkembangan teknologi pada industri manufaktur.

Pasal 701 Seksi Sistem Senjata selanjutnya disebut Si Sista dipimpin oleh Kepala Seksi Sistem Senjata disebut Kasi Sista, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penerapan perkembangan teknologi sistem senjata.

Pasal 702

Sub Direktorat Industri selanjutnya disebut Subdit Ind dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Industri disebut Kasubdit Ind, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang industri pertahanan.


148

Pasal 703

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 702, Subdit Ind menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang industri pertahanan; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di

di bidang industri pertahanan; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang industri pertahanan, pembinaan

industri nasional dalam kepentingan pertahanan termasuk hak atas kekayaan intelektual (HAKI), serta pengembangan sistem industri pertahanan;

d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis serta perizinan di bidang industri pertahanan.

Pasal 704

Subdit Ind terdiri dari :

a. Seksi Industri;

b. Seksi Pengembangan Sistem.

Pasal 705

Seksi Industri selanjutnya disebut Si Ind dipimpin oleh Kepala Seksi Industri disebut

Kasi Ind, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta

evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang industri nasional dalam

kepentingan pertahanan termasuk HAKI.

Pasal 706

Seksi Pengembangan Sistem selanjutnya disebut Si Bangsis dipimpin oleh Kepala

Seksi Pengembangan Sistem disebut Kasi Bangsis, mempunyai tugas melakukan


teknis di bidang pengembangan sistem dan metode pembinaan industri pertahanan.

Pasal 707

Sub Direktorat Pendayagunaan Industri selanjutnya disebut Subdit Dagunind dipimpin

oleh Kepala Sub Direktorat Pendayagunaan Industri disebut Kasubdit Dagunind,


kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendayagunaan dan pendinamisasian

industri nasional.


149

Pasal 708

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 707, Subdit Dagunind


a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pendayagunaan industri nasional;

b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pendayagunaan industri nasional;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang optimasi dan improvisasi, promosi dan kerjasama industri dalam rangka pengembangan dan pemasaran produk industri nasional;


pendayagunaan industri nasional.

Pasal 709

Subdit Dagunind terdiri dari :

a. Seksi Optimasi dan Improvisasi;

b. Seksi Promosi dan Kerjasama.

Pasal 710

Seksi Optimasi dan Improvisasi selanjutnya disebut Si Optimprov dipimpin oleh Kepala

Seksi Optimasi dan Improvisasi disebut Kasi Optimprov, mempunyai tugas melakukan


teknis di bidang optimasi dan improvisasi kemampuan produksi industri nasional.

Pasal 711

Seksi Promosi dan Kerjasama selanjutnya disebut Si Prokerma dipimpin oleh Kepala

Seksi Promosi dan Kerjasama disebut Kasi Prokerma, mempunyai tugas melakukan


teknis di bidang promosi produksi dan kerjasama industri dalam rangka pengembangan

dan pemasaran produk industri nasional serta koordinasi pameran dan promosi produk

industri nasional guna kemajuan produk industri pertahanan serta peluang pangsa

eksport.

Pasal 712

Sub Direktorat Administrasi Teknologi dan Industri selanjutnya disebut Subdit Mintekind

dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Administrasi Teknologi Industri disebut Kasubdit

Mintekind, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta

evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi teknologi dan

industri pertahanan.


150

Pasal 713

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 712, Subdit Mintekind


a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang administrasi teknologi dan

industri pertahanan;

b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang administrasi teknologi dan industri pertahanan;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang administrasi data teknologi dan industri pertahanan serta analisis dan evaluasi;


administrasi teknologi dan industri pertahanan.

Pasal 714

Subdit Mintekind terdiri dari :



Pasal 715




data teknologi dan industri termasuk perizinan/rekomendasi.

Pasal 716




bidang analisis dan evaluasi administrasi teknologi dan industri pertahanan.

Pasal 717





151

Bagian Kelima

Direktorat Standardisasi dan Kelaikan

Pasal 718

Direktorat Standardisasi dan Kelaikan selanjutnya disebut Dit Standlaik adalah unsur

pelaksana sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan, dipimpin

oleh Direktur Standardisasi dan Kelaikan disebut Dir Standlaik, mempunyai tugas

menyiapkan rumusan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis serta

evaluasi di bidang standardisasi dan kelaikan sarana dan prasarana pertahanan.

Pasal 719

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 718, Dit Standlaik


a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang standardisasi dan kelaikan sarana dan prasarana pertahanan;

b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang standardisasi dan kelaikan sarana dan prasarana pertahanan;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang standardisasi, kelaikan sarana dan prasarana pertahanan darat laut dan udara;

d. pemberian bimbingan, supervisi dan perizinan di bidang standardisasi dan kelaikan sarana dan prasarana pertahanan;


Pasal 720

Dit Standlaik terdiri dari :

a. Sub Direktorat Standardisasi; b. Sub Direktorat Kelaikan Darat;

c. Sub Direktorat Kelaikan Laut;

d. Sub Direktorat Kelaikan Udara; e. Sub Bagian Tata Usaha;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 721

Sub Direktorat Standardisasi selanjutnya disebut Subdit Stand dipimpin oleh Kepala

Sub Direktorat Standardisasi disebut Kasubdit Stand, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis

di bidang standardisasi sarana dan prasarana pertahanan.


152

Pasal 722

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 721, Subdit Stand


a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang standardisasi sarana dan

prasarana pertahanan;


di bidang standardisasi sarana dan prasarana pertahanan;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang rumusan serta penerapan

standardisasi sarana dan prasarana pertahanan;


standardisasi sarana dan prasarana pertahanan.

Pasal 723

Subdit Stand terdiri dari :

a. Seksi Perumusan;

b. Seksi Penerapan.

Pasal 724

Seksi Perumusan selanjutnya disebut Si Mus dipimpin oleh Kepala Seksi Perumusan

disebut Kasi Mus, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan,

pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perumusan

standardisasi sarana dan prasarana pertahanan.

Pasal 725

Seksi Penerapan selanjutnya disebut Si Terap dipimpin oleh Kepala Seksi Penerapan

disebut Kasi Terap, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan,

pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penerapan

standard sarana dan prasarana pertahanan.

Pasal 726

Sub Direktorat Kelaikan Darat selanjutnya disebut Subdit Laik Darat dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Kelaikan Darat disebut Kasubdit Laik Darat, mempunyai tugas


standardisasi teknis di bidang sertifikasi kelaikan sarana dan prasarana pertahanan

darat.


153

Pasal 727

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 726 Subdit Laik Darat


a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang kelaikan sarana dan prasarana

pertahanan darat;


di bidang kelaikan sarana dan prasarana pertahanan darat;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pembinaan dan sertifikasi kelaikan

sarana dan prasarana pertahanan darat sejak proses rancang bangun sampai

dengan “Proto Type” dan produk seri serta hasil pemeliharaan/perbaikan/hibah;

d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis serta perizinan di bidang kelaikan

sarana dan prasarana pertahanan darat.

Pasal 728

Subdit Laik Darat terdiri dari :

a. Seksi Rancang Bangun;

b. Seksi Produksi dan Pemeliharaan.

Pasal 729

Seksi Rancang Bangun selanjutnya disebut Si Ranbang dipimpin oleh Kepala Seksi

Rancang Bangun disebut Kasi Ranbang, mempunyai tugas melakukan penyiapan


bidang sertifikasi sarana dan prasarana pertahanan darat sejak proses rancang bangun

sampai dengan “Proto Type”.

Pasal 730

Seksi Produksi dan Pemeliharaan selanjutnya disebut Si Prodhar dipimpin oleh Kepala

Seksi Produksi dan Pemeliharaan disebut Kasi Prodhar, mempunyai tugas melakukan


teknis di bidang sertifikasi kelaikan barang dan jasa pertahanan darat produk “Seri”

serta hasil pemeliharaan/perbaikan/hibah.

Pasal 731

Sub Direktorat Kelaikan Laut selanjutnya disebut Subdit Laik Laut dipimpin oleh Kepala

Sub Direktorat Kelaikan Laut disebut Kasubdit Laik Laut, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang sertifikasi kelaikan sarana dan prasarana pertahanan

laut.


154

Pasal 732

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 731 Subdit Laik Laut



pertahanan laut;


di bidang kelaikan sarana dan prasarana pertahanan laut;


sarana dan prasarana pertahanan laut sejak proses rancang bangun sampai



sarana dan prasarana pertahanan laut.

Pasal 733

Subdit Laik Laut terdiri dari :



Pasal 734




bidang sertifikasi sarana dan prasarana pertahanan laut sejak proses rancang bangun

sampai dengan “Proto Type”.

Pasal 735




teknis di bidang sertifikasi kelaikan barang dan jasa pertahanan laut produk seri serta

hasil pemeliharaan/perbaikan/hibah.

Pasal 736

Sub Direktorat Kelaikan Udara selanjutnya disebut Subdit Laik Udara dipimpin oleh

Kepala Sub Direktorat Kelaikan Udara disebut Kasubdit Laik Udara, mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sertifikasi kelaikan sarana dan prasarana pertahanan

udara.


155

Pasal 737

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 736 Subdit Laik

Udara menyelenggarakan fungsi :


pertahanan udara;


di bidang kelaikan sarana dan prasarana pertahanan udara;


sarana dan prasarana pertahanan udara sejak proses rancang bangun sampai



sarana dan prasarana pertahanan udara.

Pasal 738

Subdit Laik Udara terdiri dari :



Pasal 739




bidang sertifikasi sarana dan prasarana pertahanan udara sejak proses rancang

bangun sampai dengan “Proto Type”.

Pasal 740




teknis di bidang sertifikasi kelaikan barang dan jasa pertahanan udara produk seri serta

hasil pemeliharaan/perbaikan/hibah.

Pasal 741 Sub Bagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Sub




156

Bagian Keenam

Direktorat Konstruksi

Pasal 742

Direktorat Konstruksi selanjutnya disebut Dit Kon adalah unsur pelaksana sebagian

tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan, dipimpin oleh Direktur

Konstruksi disebut Dir Kon, mempunyai tugas menyiapkan rumusan serta

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis serta evaluasi di bidang konstruksi

pertahanan.

Pasal 743

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 742, Dit Kon menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang konstruksi pertahanan; b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang konstruksi

pertahanan; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang perencanaan teknis konstruksi,

pengadaan konstruksi, pengendalian dan pengawasan konstruksi serta barang tak bergerak;

d. pemberian bimbingan, supervisi dan perizinan di bidang konstruksi pertahanan; e. ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 744

Dit Kon terdiri dari :

a. Sub Direktorat Perencanaan Teknis Konstruksi; b. Sub Direktorat Pengadaan Konstruksi;

c. Sub Direktorat Pengendalian dan Pengawasan Konstruksi;

d. Sub Direktorat Barang Tak Bergerak; e. Sub Bagian Tata Usaha;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 745

Sub Direktorat Perencanaan Teknis Konstruksi selanjutnya disebut Subdit Renkon

dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Perencanaan Teknis Konstruksi disebut Kasubdit Renkon, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta

evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan teknis konstruksi

pertahanan.


157

Pasal 746

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 745, Subdit Renkon


a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang perencanaan teknis konstruksi

pertahanan;


di bidang perencanaan teknis konstruksi pertahanan;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang administrasi, analisis dan evaluasi perencanaan teknis konstruksi pertahanan;


perencanaan teknis konstruksi pertahanan.

Pasal 747

Subdit Renkon terdiri dari :



Pasal 748

Seksi Administrasi selanjutnya disebut Si Min dipimpin oleh Kepala Seksi Administrasi disebut Kasi Min, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi perencanaan teknis konstruksi pertahanan.

Pasal 749

Seksi Analisis dan Evaluasi selanjutnya disebut Si Anev dipimpin oleh Kepala Seksi Analisis dan Evaluasi disebut Kasi Anev, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan teknis konstruksi pertahanan.

Pasal 750

Sub Direktorat Pengadaan Konstruksi selanjutnya disebut Subdit Adakon dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Pengadaan Konstruksi disebut Kasubdit Adakon, mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang pengadaan konstruksi pertahanan.


158

Pasal 751

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 750, Subdit Adakon


a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pembinaan administrasi

pengadaan konstruksi pertahanan;


di bidang pembinaan administrasi pengadaan konstruksi pertahanan;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pembinaan administrasi, penyedia

jasa dan pembinaan dokumen pengadaan konstruksi pertahanan;


pembinaan administrasi pengadaan konstruksi pertahanan.

Pasal 752

Subdit Adakon terdiri dari :


b. Seksi Dokumen.

Pasal 753




penyedia jasa konstruksi pertahanan.

Pasal 754

Seksi Dokumen selanjutnya disebut Si Dok dipimpin oleh Kepala Seksi dokumen

disebut Kasi Dok, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan,


dokumen kontrak kerja dan analisis serta evaluasi administrasi penyelenggaraan

konstruksi pertahanan.

Pasal 755

Sub Direktorat Pengendalian dan Pengawasan Konstruksi selanjutnya disebut Subdit

Dalwaskon dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Pengendalian dan Pengawasan Konstruksi disebut Kasubdit Dalwaskon, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang

pengendalian dan pengawasan konstruksi pertahanan.


159

Pasal 756


Dalwaskon menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pengendalian dan pengawasan

pelaksanaan pengadaan konstruksi pertahanan;


di bidang pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengadaan konstruksi

pertahanan;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pengendalian dan pengawasan

serta analisis dan evaluasi pengadaan konstruksi pertahanan;


pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengadaan konstruksi pertahanan.

Pasal 757

Subdit Dalwaskon terdiri dari :

a. Seksi Pengendalian dan Pengawasan;


Pasal 758

Seksi Pengendalian dan Pengawasan selanjutnya disebut Si Dalwas dipimpin oleh

Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan disebut Kasi Dalwas, mempunyai tugas


standardisasi teknis di bidang pengendalian dan pengawasan pengadaan konstruksi

pertahanan.

Pasal 759




bidang analisis dan evaluasi pengendalian dan pengawasan pengadaan konstruksi.

Pasal 760

Sub Direktorat Barang Tak Bergerak selanjutnya disebut Subdit BTB dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Barang Tak Bergerak disebut Kasubdit BTB, mempunyai tugas


standardisasi teknis di bidang pembinaan barang tak bergerak.


160

Pasal 761

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 760, Subdit BTB


a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pembinaan barang tak bergerak;


di bidang pembinaan barang tak bergerak;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang administrasi pengadaan,

pemanfaatan tanah dan bangunan, inventarisasi serta penghapusan tanah dan

bangunan;


pembinaan barang tak bergerak.

Pasal 762

Subdit BTB terdiri dari :

a. Seksi Administrasi Pengadaan Tanah dan Bangunan;

b. Seksi Administrasi Inventarisasi Tanah dan Bangunan.

Pasal 763

Seksi Administrasi Pengadaan Tanah dan Bangunan selanjutnya disebut Si Minada

Tanah dipimpin oleh Kepala Seksi Administrasi Pengadaan Tanah dan Bangunan

disebut Kasi Minada Tanah, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan,


pengadaan serta pemanfaatan tanah dan bangunan.

Pasal 764

Seksi Administrasi Inventarisasi Tanah dan Bangunan selanjutnya disebut Si Min Inven

Tanah dipimpin oleh Kepala Seksi Administrasi Inventarisasi Tanah dan Bangunan

disebut Kasi Min Inven Tanah, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan


administrasi inventarisasi serta penghapusan tanah dan bangunan.

Pasal 765





161

Bagian Ketujuh

Direktorat Pengadaan

Pasal 766

Direktorat Pengadaan selanjutnya disebut Dit Ada adalah unsur pelaksana sebagian

tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan, dipimpin oleh Direktur

Pengadaan disebut Dir Ada, mempunyai tugas menyiapkan rumusan serta

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis serta evaluasi di bidang pembinaan

sistem dan pelaksanaan pengadaan sarana pertahanan.

Pasal 767

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 766, Dit Ada menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang pembinaan sistem dan pelaksanaan pengadaan sarana pertahanan;

b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan sistem dan pelaksanaan pengadaan sarana pertahanan;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang administrasi pengadaan sarana pertahanan, alat utama sistem senjata dari dalam negeri dan luar negeri termasuk hibah, fasilitas kredit eksport, foreign military sales, devisa dan hibah serta penerimaan dan penyaluran;

d. pemberian bimbingan, supervisi dan perizinan di bidang pelaksanaan pengadaan sarana pertahanan;


Pasal 768

Dit Ada terdiri dari :

a. Sub Direktorat Administrasi Pengadaan; b. Sub Direktorat Pengadaan Dalam Negeri;

c. Sub Direktorat Pengadaan Luar Negeri;

d. Sub Direktorat Penerimaan dan Penyaluran;

e. Sub Bagian Tata Usaha; f. Kelompok Jabatan Fungsional.


162

Pasal 769

Sub Direktorat Administrasi Pengadaan selanjutnya disebut Subdit Minada dipimpin

oleh Kepala Sub Direktorat Administrasi Pengadaan disebut Kasubdit Minada,

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi pengadaan sarana

pertahanan.

Pasal 770

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 769, Subdit Minada


a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang administrasi pengadaan sarana

pertahanan;


di bidang administrasi pengadaan sarana pertahanan;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pembinaan sistem administrasi dan pelaksanaan pengadaan sarana pertahanan;


administrasi pengadaan sarana pertahanan.

Pasal 771

Subdit Minada terdiri dari :

a. Seksi Sistem;

b. Seksi Pelaksanaan.

Pasal 772

Seksi Sistem selanjutnya disebut Si Sis dipimpin oleh Kepala Seksi Sistem disebut Kasi Sis, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan sistem administrasi pengadaan sarana pertahanan.

Pasal 773

Seksi Pelaksanaan selanjutnya disebut Si Lak dipimpin oleh Kepala Seksi Pelaksanaan disebut Kasi Lak, mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi pelaksanaan pengadaan sarana pertahanan.


163

Pasal 774

Sub Direktorat Pengadaan Dalam Negeri selanjutnya disebut Subdit Adadagri dipimpin

oleh Kepala Sub Direktorat Pengadaan Dalam Negeri disebut Kasubdit Adadagri,


kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengadaan alat utama sistem senjata dari dalam negeri termasuk hibah.

Pasal 775

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 774, Subdit Adadagri


a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang administrasi pengadaan alat

utama sistem senjata dari dalam negeri;


di bidang administrasi pengadaan alat utama sistem senjata dari dalam negeri;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang administrasi dan penyelenggaraan

pengadaan alat utama sistem senjata dari dalam negeri termasuk hibah;


administrasi pengadaan alat utama sistem senjata dari dalam negeri.

Pasal 776

Subdit Adadagri terdiri dari :



Pasal 777




pengadaan alat utama sistem senjata dari dalam negeri termasuk hibah.

. Pasal 778

Seksi Pelaksanaan selanjutnya disebut Si Lak dipimpin oleh Kepala Seksi Pelaksanaan

disebut Kasi Lak, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan,

pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang

penyelenggaraan administrasi pengadaan alat utama sistem senjata dari dalam negeri

termasuk hibah.


164

Pasal 779 Sub Direktorat Pengadaan Luar Negeri selanjutnya disebut Subdit Adalugri dipimpin

oleh Kepala Sub Direktorat Pengadaan Luar Negeri disebut Kasubdit Adalugri, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengadaan alat utama sistem senjata dari

luar negeri melalui fasilitas kredit eksport (KE) dan foreign military sales (FMS) termasuk hibah.

Pasal 780

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 779, Subdit Adalugri


a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pengadaan alat utama sistem

senjata dari luar negeri termasuk fasilitas kredit eksport (KE) dan foreign military

sales (FMS);


di bidang pengadaan alat utama sistem senjata dari luar negeri termasuk fasilitas

kredit eksport (KE) dan foreign military sales (FMS);

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang administrasi dan penyelenggaraan

pengadaan alat utama sistem senjata dari luar negeri termasuk termasuk fasilitas

kredit eksport (KE) dan foreign military sales (FMS) serta hibah;


pengadaan alat utama sistem senjata dari luar negeri termasuk fasilitas kredit

eksport (KE) dan foreign military sales (FMS) serta hibah.

Pasal 781

Subdit Adalugri terdiri dari :



Pasal 782




pengadaan alat utama sistem senjata dari luar negeri termasuk hibah.

.


165

Pasal 783

Seksi Pelaksanaan selanjutnya disebut Si Lak dipimpin oleh Kepala Seksi Pelaksanaan

disebut Kasi Lak, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan,

pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pelaksanaan

pengadaan alat utama sistem senjata dari luar negeri termasuk hibah.

Pasal 784 Sub Direktorat Penerimaan dan Penyaluran selanjutnya disebut Subdit Malur dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Penerimaan dan Penyaluran disebut Kasubdit Malur,


kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penerimaan dan penyaluran pengadaan sarana pertahanan.

Pasal 785

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 784, Subdit Malur


a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang penerimaan dan penyaluran

pengadaan sarana pertahanan;


di bidang penerimaan dan penyaluran pengadaan sarana pertahanan;

c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang administrasi penerimaan dan

penyaluran pengadaan serta kepabeanan dan pergudangan transit;


penerimaan dan penyaluran pengadaan sarana pertahanan.

Pasal 786

Subdit Malur terdiri dari :

a. Seksi Administrasi Penerimaan dan Penyaluran;

b. Seksi Kepabeanan dan Pergudangan Transit.

Pasal 787

Seksi Administrasi Penerimaan dan Penyaluran selanjutnya disebut Si Minmalur

dipimpin oleh Kepala Seksi Administrasi Penerimaan dan Penyaluran disebut Kasi

Minmalur, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta

evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penerimaan dan penyaluran

pengadaan sarana pertahanan.


166

Pasal 788

Seksi Kepabeanan dan Pergudangan Transit selanjutnya disebut Si Pab Gudtransit

dipimpin oleh Kepala Seksi Kepabeanan dan Pergudangan Transit disebut Kasi Pab

Gudtransit, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan

serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang urusan dan regulasi biaya

pabean eksport dan import, pergudangan serta penyelesaian penerimaan dan

penyaluran pengadaan sarana pertahanan.

Pasal 789




Bagian Kedelapan


Pasal 790

Kelompok Jabatan Fungsional selanjutnya disebut Pokjabfung, adalah unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal dan atau Direktorat mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 791

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Dirjen dan atau Dir.

(3) Jenis dan jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


167

BAB XI

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kedelapan


Pasal 792

(1) Badan Penelitian dan Pengembangan adalah unsur pelaksana tugas teknis

Departemen Pertahanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Menteri.

(2) Badan Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 793

Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan

pengembangan di bidang pertahanan negara.

Pasal 794

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 793, Balitbang


a. perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penelitian, pengkajian

dan pengembangan pertahanan;


penelitian, pengkajian dan pengembangan pertahanan;

c. pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan di bidang strategi

pertahanan, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan;

dan industri pertahanan;

d. pemberian pelayanan penelitian dan pengembangan serta informasi ilmiah;

e. koordinasi penelitian dan pengembangan di bidang penelitian, pengkajian dan

pengembangan pertahanan;

f. pengelolaan administrasi dan manajemen Badan.


168

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 795

Balitbang terdiri dari : a. Sekretariat Balitbang; b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Strategi Pertahanan; c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pertahanan; e. Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Pertahanan; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 796

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disebut Set Balitbang, adalah unsur pembantu Kepala Badan dipimpin oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan disebut Ses Balitbang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif Badan.

Pasal 797

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 796, Set Balitbang menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perencanaan dan pengendalian program kerja dan anggaran serta pelaporan Badan;

b. penyiapan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan; c. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan keuangan, materiil,

ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan; d. pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi dan kepustakaan Badan; e. pengelolaan fora nasional dan internasional bidang Iptek dan industri; f. koordinasi dan supervisi staf.


169

Pasal 798

Set Balitbang terdiri dari :

a. Bagian Program dan Laporan; b. Bagian Umum; c. Bagian Data dan Informasi; d. Bagian Fora.

Pasal 799

Bagian Program dan Laporan selanjutnya disebut Bag Proglap dipimpin oleh Kepala Bagian Program dan Laporan disebut Kabag Proglap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan perencanaan serta pengendalian program kerja dan anggaran, laporan serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan.


a. penyiapan bahan perencanaan dan pengendalian program kerja dan anggaran Badan;


c. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Badan; d. penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan.

Pasal 801 Bag Proglap terdiri dari :


Pasal 802 Sub Bagian Program Kerja dan Anggaran selanjutnya disebut Subbag Progjagar dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program Kerja dan Anggaran disebut Kasubbag Progjagar, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program kerja dan anggaran Badan.

Pasal 803 Sub Bagian Evaluasi dan Laporan selanjutnya disebut Subbag Evlap dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Laporan disebut Kasubbag Evlap, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan anggaran, laporan kinerja serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan.


170

Pasal 804

Bagian Umum selanjutnya disebut Bag Um dipimpin oleh Kepala Bagian Umum disebut

Kabag Um, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan administrasi

kepegawaian, pengelolaan materiil dan keuangan serta urusan ketatausahaan dan

kerumahtanggaan Badan.

Pasal 805

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 804, Bag Um


a. penyiapan bahan administrasi kepegawaian;

b. penyiapan bahan pengelolaan materiil;

c. penyiapan bahan pengelolaan keuangan;

d. penyiapan bahan penataan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Pasal 806


a. Sub Bagian Kepegawaian;

b. Sub Bagian Rumah Tangga;

c. Sub Bagian Administrasi.

Pasal 807

Sub Bagian Kepegawaian selanjutnya disebut Subbag Peg dipimpin oleh Kepala Sub

Bagian Kepegawaian disebut Kasubbag Peg, mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional Badan.

Pasal 808

Sub Bagian Rumah Tangga selanjutnya disebut Subbag Rumga dipimpin oleh Kepala

Sub Bagian Rumah Tangga disebut Kasubbag Rumga, mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan pengelolaan materiil serta pengurusan ketatausahaan dan

kerumahtanggaan Badan.

Pasal 809

Sub Bagian Administrasi selanjutnya disebut Subbag Min dipimpin oleh Kepala Sub

Bagian Administrasi disebut Kasubbag Min, mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan pengelolaan ketatausahaan dan keuangan Badan.


171

Pasal 810

Bagian Data dan Informasi selanjutnya disebut Bag Datin, dipimpin oleh Kepala Bagian

Data dan Informasi disebut Kabag Datin, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

pengolahan data dan informasi serta pengelolaan dokumentasi dan kepustakaan

Badan.

Pasal 811

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 810, Bag Datin


a. penyiapan bahan pengolahan data dan informasi;

b. penyiapan bahan pengelolaan dokumentasi dan kepustakaan.

Pasal 812


a. Sub Bagian Pengolahan Data;

b. Sub Bagian Dokumentasi dan Kepustakaan.

Pasal 813

Sub Bagian Pengolahan Data selanjutnya disebut Subbag Lahta dipimpin oleh Kepala

Sub Bagian Pengolahan Data disebut Kasubbag Lahta, mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan, pengolahan, penyimpanan serta penyajian data dan informasi

Badan.

Pasal 814

Sub Bagian Dokumentasi dan Kepustakaan selanjutnya disebut Subbag Doktaka

dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Kepustakaan disebut Kasubbag

Doktaka, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dokumentasi dan

kepustakaan Badan.

Pasal 815

Bagian Fora selanjutnya disebut Bag Fora dipimpin oleh Kepala Bagian Fora disebut

Kabag Fora, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan fora nasional dan

internasional bidang Iptek dan industri.


172

Pasal 816

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 815, Bag Fora menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan standardisasi teknis pengelolaan fora nasional dan internasional bidang Iptek dan industri pertahanan;

b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan pertahanan;

c. pengelolaan fora nasional dan internasional di bidang Iptek dan industri pertahanan;

d. bimbingan dan supervisi teknis pengelolaan fora nasional dan internasional bidang Iptek dan industri pertahanan.

Pasal 817

Bag Fora terdiri dari : a. Sub Bagian Fora Nasional; b. Sub Bagian Fora Internasional.

Pasal 818 Sub Bagian Fora Nasional selanjutnya disebut Subbag Foranas dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Fora Nasional disebut Kasubbag Foranas, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan kerjasama fora nasional di bidang Iptek dan industri pertahanan.

Pasal 819

Sub Bagian Fora Internasional selanjutnya disebut Subbag Foraint dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Fora Internasional disebut Kasubbag Foraint, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan kerjasama fora internasional di bidang Iptek dan industri pertahanan.

Bagian Keempat

Pusat Penelitian dan Pengembangan Strategi Pertahanan

Pasal 820

Pusat Penelitian dan Pengembangan Strategi Pertahanan selanjutnya disebut Puslitbang Strahan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan dipimpin oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Strategi Pertahanan disebut Kapuslitbang Strahan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang strategi dan sistem pertahanan serta pendayagunaan sumber daya nasional.


173

Pasal 821

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 820, Puslitbang

Strahan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan rumusan kebijakan dan standardisasi teknis penelitian dan

pengembangan di bidang strategi dan sistem pertahanan;

b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang strategi

dan sistem pertahanan;

c. perencanaan program penelitian dan pengembangan strategi dan sistem

pertahanan;

d. pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan di bidang strategi dan

sistem pertahanan;

e. pemberian pelayanan penelitian dan pengembangan serta informasi ilmiah di

bidang strategi dan sistem pertahanan;

f. koordinasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang strategi dan

sistem pertahanan;

g. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.

Pasal 822

Puslitbang Strahan terdiri dari :

a. Bidang Perencanaan;

b. Bidang Pengendalian;

c. Sub Bagian Tata Usaha;

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 823

Bidang Perencanaan selanjutnya disebut Bid Ren dipimpin oleh Kepala Bidang

Perencanaan disebut Kabid Ren, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

rencana program kerja dan anggaran serta sarana dan prasarana Pusat.

Pasal 824

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 823, Bid Ren


a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran Pusat;

b. penyiapan bahan pengelolaan sarana dan prasarana Pusat;

c. bimbingan dan supervisi teknis di bidang sarana dan prasarana Pusat.


174

Pasal 825

Bid Ren terdiri dari :

a. Sub Bidang Program dan Anggaran;

b. Sub Bidang Penyiapan.

Pasal 826

Sub Bidang Program dan Anggaran selanjutnya disebut Subbid Progar dipimpin Kepala Sub Bidang Program dan Anggaran disebut Kasubbid Progar, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan program dan anggaran Pusat.

Pasal 827

Sub Bidang Penyiapan selanjutnya disebut Subbid Siap dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Penyiapan disebut Kasubbid Siap, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan sarana dan prasarana Pusat.

Pasal 828

Bidang Pengendalian selanjutnya disebut Bid Dal dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian disebut Kabid Dal, mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, analisis dan evaluasi serta informasi dan penerbitan hasil penelitian.

Pasal 829

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 828, Bid Dal menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan pengendalian penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang strategi dan sistem pertahanan;

b. penyiapan bahan analisis, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang strategi dan sistem pertahanan;

c. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan penerbitan, penelitian,

pengkajian dan pengembangan di bidang strategi dan sistem pertahanan.

Pasal 830

Bid Dal terdiri dari :

a. Sub Bidang Analisis dan Evaluasi;

b. Sub Bidang Laporan.


175

Pasal 831

Sub Bidang Analisis dan Evaluasi selanjutnya disebut Subbid Anev dipimpin Kepala Sub Bidang Analisis dan Evaluasi disebut Kasubbid Anev, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian, analisis dan evaluasi penelitian, pengkajian dan pengembangan strategi dan sistem pertahanan.

Pasal 832

Sub Bidang Laporan selanjutnya disebut Subbid Lap dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Laporan disebut Kasubbid Lap, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penerbitan dan pelaporan penelitian, pengkajian dan pengembangan strategi dan sistem pertahanan.

Pasal 833

Sub Bagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha disebut Kasubbag TU, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pengurusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.

Bagian Kelima

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 834

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disebut Puslitbang SDM adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan dipimpin oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disebut Kapuslitbang SDM mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya manusia.

Pasal 835

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 834, Puslitbang SDM menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan rumusan kebijakan dan standardisasi teknis penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya manusia;

b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang sumber daya manusia;

c. perencanaan program penelitian dan pengembangan sumber daya manusia;


176

d. pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya

manusia; e. pemberian pelayanan penelitian dan pengembangan serta informasi ilmiah di

bidang sumber daya manusia; f. koordinasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya

manusia; g. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.

Pasal 836

Puslitbang SDM terdiri dari : a. Bidang Perencanaan; b. Bidang Pengendalian; c. Sub Bagian Tata Usaha; d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 837 Bidang Perencanaan selanjutnya disebut Bid Ren dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan disebut Kabid Ren, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana program kerja dan anggaran serta sarana dan prasarana Pusat.

Pasal 838

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 837, Bid Ren menyelenggarakan fungsi : a penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran Pusat; b. penyiapan bahan pengelolaan sarana dan prasarana Pusat; c. bimbingan dan supervisi teknis di bidang sarana dan prasarana Pusat.

Pasal 839

Bid Ren terdiri dari : a. Sub Bidang Program dan Anggaran; b. Sub Bidang Penyiapan.

Pasal 840

Sub Bidang Program dan Anggaran selanjutnya disebut Subbid Progar dipimpin Kepala Sub Bidang Program dan Anggaran disebut Kasubbid Progar, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan program dan anggaran Pusat.


177

Pasal 841


Pasal 842

Bidang Pengendalian selanjutnya disebut Bid Dal dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian disebut Kabid Dal, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengendalian, analisis dan evaluasi serta informasi dan penerbitan hasil penelitian.

Pasal 843

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 842, Bid Dal menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengendalian penelitian, pengkajian

dan pengembangan di bidang sumber daya manusia; b. penyiapan bahan penyusunan analisis, evaluasi dan laporan penelitian,

pengkajian dan pengembangan di bidang sumber daya manusia; c. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan penerbitan, penelitian,

pengkajian dan pengembangan di bidang sumber daya manusia.

Pasal 844




Pasal 845

Sub Bidang Analisis dan Evaluasi selanjutnya disebut Subbid Anev dipimpin Kepala

Sub Bidang Analisis dan Evaluasi disebut Kasubbid Anev, mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan pembinaan pengendalian, analisis dan evaluasi penelitian, pengkajian

dan pengembangan di bidang sumber daya manusia.

Pasal 846

Sub Bidang Laporan selanjutnya disebut Subbid Lap dipimpin oleh Kepala Sub Bidang

Laporan disebut Kasubbid Lap, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

rumusan penerbitan dan pelaporan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang sumber daya manusia.


178

Pasal 847



bahan dan pengurusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.

Bagian Keenam

Pusat Penelitian dan Pengembangan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertahanan

Pasal 848

Pusat Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertahanan

selanjutnya disebut Puslitbang Iptekhan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan

fungsi Badan dipimpin oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi Pertahanan disebut Kapuslitbang Iptekhan mempunyai

tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan

teknologi pertahanan.

Pasal 849

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 848, Puslitbang

Iptekhan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan rumusan kebijakan dan standardisasi teknis penelitian dan

pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan;

b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang ilmu

pengetahuan dan teknologi pertahanan;

c. perencanaan program penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi pertahanan;

d. pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan di bidang ilmu


e. pemberian pelayanan penelitian dan pengembangan serta informasi ilmiah di

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan;

f. koordinasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang ilmu


g. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.


179

Pasal 850

Puslitbang Iptekhan terdiri dari : a. Bidang Perencanaan; b. Bidang Pengendalian; c. Sub Bagian Tata Usaha; d. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 852

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 851, Bid Ren menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran Pusat; b. penyiapan bahan pengelolaan sarana dan prasarana Pusat; c. bimbingan dan supervisi teknis di bidang sarana dan prasarana Pusat.

Pasal 853


Pasal 854 Sub Bidang Program dan Anggaran selanjutnya disebut Subbid Progar dipimpin Kepala Sub Bidang Program dan Anggaran disebut Kasubbid Progar, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan program dan anggaran Pusat.

Pasal 855



180

Pasal 856


Pasal 857

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 856, Bid Dal menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengendalian penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan;

b. penyiapan bahan penyusunan analisis, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan;

c. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan penerbitan, penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan.

Pasal 858

Bid Dal terdiri dari : a. Sub Bidang Analisis dan Evaluasi; b. Sub Bidang Laporan.

Pasal 859

Sub Bidang Analisis dan Evaluasi selanjutnya disebut Subbid Anev dipimpin Kepala Sub Bidang Analisis dan Evaluasi disebut Kasubbid Anev, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pengendalian, analisis dan evaluasi penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan.

Pasal 860

Sub Bidang Laporan selanjutnya disebut Subbid Lap dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Laporan disebut Kasubbid Lap, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan penerbitan dan pelaporan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan.

Pasal 861



181

Bagian Ketujuh

Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Pertahanan

Pasal 862 Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Pertahanan selanjutnya disebut Puslitbang Indhan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan dipimpin oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Pertahanan disebut Kapuslitbang Indhan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang industri pertahanan.

Pasal 863

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 862, Puslitbang Indhan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rumusan kebijakan dan standardisasi teknis penelitian dan

pengembangan di bidang industri pertahanan; b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang industri

pertahanan; c. perencanaan program penelitian dan pengembangan di bidang industri

pertahanan; d. pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan di bidang industri

pertahanan; e. pemberian pelayanan penelitian dan pengembangan serta informasi ilmiah di

bidang industri pertahanan; f. koordinasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang industri

pertahanan; g. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.

Pasal 864

Puslitbang Indhan terdiri dari : a. Bidang Perencanaan; b. Bidang Pengendalian; c. Sub Bagian Tata Usaha; d. Kelompok Jabatan Fungsional.



182

Pasal 866

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 865, Bid Ren menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran Pusat; b. penyiapan bahan pengelolaan sarana dan prasarana Pusat; c. bimbingan dan supervisi teknis di bidang sarana dan prasarana Pusat.

Pasal 867


Pasal 868 Sub Bidang Program dan Anggaran selanjutnya disebut Subbid Progar dipimpin Kepala Sub Bidang Program dan Anggaran disebut Kasubbid Progar, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan program dan anggaran Pusat.

Pasal 869


Pasal 870


Pasal 871

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 870, Bid Dal menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengendalian penelitian, pengkajian

dan pengembangan di bidang industri pertahanan; b. penyiapan bahan penyusunan analisis, evaluasi dan laporan penelitian,

pengkajian dan pengembangan di bidang industri pertahanan; c. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan penerbitan, penelitian,

pengkajian dan pengembangan di bidang industri pertahanan.


183

Pasal 872




Pasal 873

Sub Bidang Analisis dan Evaluasi selanjutnya disebut Subbid Anev dipimpin Kepala

Sub Bidang Analisis dan Evaluasi disebut Kasubbid Anev, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pengendalian, analisis dan evaluasi penelitian, pengkajian

dan pengembangan di bidang industri pertahanan.

Pasal 874

Sub Bidang Laporan selanjutnya disebut Subbid Lap dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Laporan disebut Kasubbid Lap, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

rumusan penerbitan dan pelaporan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang industri pertahanan.

Pasal 875

Sub Bagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha disebut Kasubbag TU, mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan dan pengurusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.

Bagian Kedelapan


Pasal 876

Kelompok Jabatan Fungsional selanjutnya disebut Pokjabfung, adalah unsur pelaksana tugas Balitbang dan Puslitbang mempunyai tugas melakukan kegiatan

sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.


184

Pasal 877


terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1)

dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditetapkan oleh Ses

Balitbang.

(3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)


(4) Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.


185

BAB XII

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 878 (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Badiklat adalah unsur

pelaksana tugas dan fungsi Departemen, yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Badan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Badan Pendidikan dan

Pelatihan selanjutnya disebut Ka Badiklat.

Pasal 879

Badan Pendidikan dan Pelatihan, mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan

pelatihan di bidang pertahanan.

Pasal 880

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 879, Badiklat


a. perumusan kebijakan dan standadisasi teknis di bidang pendidikan dan

pelatihan;


pendidikan dan pelatihan;

c. pelaksanaan dan evaluasi di bidang pendidikan dan pelatihan manajemen,

pendidikan dan pelatihan bahasa meliputi bahasa daerah, bahasa Indonesia dan

bahasa asing serta pendidikan dan pelatihan teknis fungsional pertahanan;

d. pemberian pelayanan pendidikan dan pelatihan;

e. koordinasi pendidikan dan pelatihan, akreditasi dan sertifikasi sesuai keahlian;

f. pembinaan komponen pendidikan dan pelatihan;

g. pengelolaan administrasi dan manajemen Badan;


186

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 881 Badiklat terdiri dari : a. Sekretariat Badan; b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan; c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bahasa; d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan; e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 882

Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Set Badiklat adalah unsur pembantu Kepala Badan, dipimpin oleh Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan disebut Ses Badiklat, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis manajemen dan administratif pendidikan dan pelatihan, termasuk akreditasi dan sertifikasi sesuai keahlian.

Pasal 883 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 882, Set Badiklat menyelenggarakan fungsi : a. perencanaan dan pengendalian program kerja dan anggaran serta pelaporan

Badan; b. penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan; c. pembinaan kepegawaian dan pengelolaan keuangan, materiil Badan; d. pengelolaan administrasi akreditasi dan sertifikasi keahlian; e. pengolahan data dan informasi serta dokumentasi dan kepustakaan Badan; f. pengelolaan komponen pendidikan, penyelenggaraan serta pengembangan

pendidikan dan pelatihan; g. pembinaan alih bahasa dan juru bahasa; h. koordinasi dan supervisi staf; i. ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan.


187

Pasal 884

Sekretariat Badan terdiri dari :


b. Bagian Umum;

c. Bagian Materi Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 885


Bagian Program dan Laporan disebut Kabag Proglap mempunyai tugas melaksanakan


anggaran, laporan serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan.

Pasal 886




Badan;

b. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja dan

anggaran Badan;

c. penyiapan bahan penyusunan pelaporan kinerja Badan;

d. penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan.

Pasal 887




Pasal 888




dan pengendalian program kerja dan anggaran Badan.


188

Pasal 889

Sub Bagian Evaluasi dan Laporan selanjutnya disebut Subbag Evlap dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Laporan disebut Kasubbag Evlap, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran, laporan kinerja serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan.

Pasal 890

Bagian Umum selanjutnya disebut Bag Um dipimpin oleh Kepala Bagian Umum disebut Kabag Um, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan materiil dan keuangan serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan.

Pasal 891

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 890, Bag Um menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan pembinaan kepegawaian; b. penyiapan bahan pengelolaan materiil dan keuangan; c. penyiapan bahan penngurusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Pasal 892

Bag Um terdiri dari : a. Sub Bagian Kepegawaian; b. Sub Bagian Rumah Tangga; c. Sub Bagian Administrasi.

Pasal 893

Sub Bagian Kepegawaian selanjutnya disebut Subbag Peg dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian disebut Kasubbag Peg, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian serta jabatan fungsional Badan.

Pasal 894

Sub Bagian Rumah Tangga selanjutnya disebut Subbag Rumga dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Rumah Tangga disebut Kasubbag Rumga, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan materiil dan urusan kerumahtanggaan Badan.


189

Pasal 895

Sub Bagian Administrasi selanjutnya disebut Subbag Min dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Administrasi, disebut Kasubbag Min, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pengurusan ketatausahaan dan administrasi keuangan Badan.

Pasal 896 Bagian Materi Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Bag Matdiklat dipimpin oleh Kepala Bagian Materi Pendidikan dan Pelatihan disebut Kabag Matdiklat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan pembinaan komponen pendidikan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pembinaan data dan informasi Badan.

Pasal 897

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 896, Bag Matdiklat menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan rumusan pengolahan data dan informasi Badan; b. penyiapan bahan rumusan pembinaan komponen pendidikan, penyelenggaraan

dan pengembangan pendidikan dan pelatihan; c. penyiapan bahan rumusan evaluasi dan laporan pelaksanaan pendidikan dan

pelatihan; d. penyiapan bahan rumusan pembinaan alih bahasa dan juru bahasa; e. koordinasi dan bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan.

Pasal 898 Bag Matdiklat terdiri dari : a. Sub Bagian Data dan Informasi; b. Sub Bagian Dukungan.

Pasal 899

Sub Bagian Data dan Informasi selanjutnya disebut Subbag Datin dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Data dan Informasi disebut Kasubbag Datin, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pengelolaan data dan informasi, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi pendidikan dan pelatihan serta dokumentasi dan pengelolaan kepustakaan Badan.

Pasal 900

Sub Bagian Dukungan selanjutnya disebut Subbag Duk dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Dukungan disebut Kasubbag Duk, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pengurusan administrasi, alih dan juru bahasa serta bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan.


190

Bagian Keempat

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen

Pasal 901 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen selanjutnya disebut Pusdiklat Jemen adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan, dipimpin oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen disebut Kapusdiklat Jemen, mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen serta pendidikan dan pelatihan penelitian dan pengembangan pertahanan.

Pasal 902 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 901, Pusdiklat Jemen menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rumusan kebijakan dan standardisasi teknis pendidikan dan pelatihan

di bidang manajemen pertahanan; b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang

pendidikan dan pelatihan serta pendidikan manajemen serta penelitian dan pengembangan pertahanan;

c. perencanaan program pendidikan dan pelatihan manajemen serta penelitian dan pengembangan pertahanan;

d. pelaksanaan dan evaluasi serta administrasi pendidikan dan pelatihan, akreditasi dan sertifikasi;

e. pengelolaan komponen pendidikan dan pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

f. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.

Pasal 903 Pusdiklat Jemen terdiri dari : a. Bidang Perencanaan dan Administrasi; b. Bidang Operasi Pendidikan dan Pelatihan; c. Bidang Evaluasi dan Laporan; d. Sub Bagian Tata Usaha; e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 904 Bidang Perencanaan dan Administrasi selanjutnya disebut Bid Renmin dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Administrasi disebut Kabid Renmin, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana, pelaksanaan dan evaluasi program kerja dan anggaran Pusat serta pembinaan kurikulum pendidikan.


191

Pasal 905

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 904, Bid Renmin


a. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan standardisasi teknis pendidikan dan

pelatihan manajemen serta penelitian dan pengembangan pertahanan;

b. penyiapan bahan rencana, pelaksanaan dan evaluasi program dan anggaran

Pusat;

c. penyiapan bahan rencana, pelaksanaan dan evaluasi program dan anggaran

pendidikan dan pelatihan;

d. penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan pembinaan kurikulum pendidikan;

e. pemberian pelayanan di bidang kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan.

Pasal 906

Bid Renmin terdiri dari :

a. Sub Bidang Program, Anggaran dan Laporan;

b. Sub Bidang Program Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 907

Sub Bidang Program, Anggaran dan Laporan selanjutnya disebut Subbid Proggarlap

dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Program, Anggaran dan Laporan disebut Kasubbid

Proggarlap, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan,

pelaksanaan serta evaluasi program dan anggaran Pusat.

Pasal 908

Sub Bidang Program Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Subbid Progdiklat

dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Program Pendidikan dan Pelatihan disebut Kasubbid

Progdiklat, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan,

pelaksanaan serta evaluasi program dan anggaran pendidikan dan pelatihan serta

penyiapan komponen pendidikan.

Pasal 909

Bidang Operasi Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Bid Opsdiklat dipimpin

oleh Kepala Bidang Operasi Pendidikan dan Pelatihan disebut Kabid Opsdiklat,

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi

kebijakan pendidikan dan pelatihan, operasional serta pembinaan komponen

pendidikan.


192

Pasal 910

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 909, Bid Opsdiklat


a. penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan

standardisasi teknis penyelenggaraan administrasi serta operasional pendidikan

dan pelatihan, pembinaan komponen pendidikan;

b. penyiapan bahan dukungan administrasi pendidikan dan pelatihan;

c. penyiapan bahan pengendalian operasi pendidikan dan pelatihan;

d. penyiapan bahan pembinaan komponen pendidikan.

e. pemberian pelayanan penyelenggaraan administrasi serta operasional

pendidikan dan pelatihan, pembinaan komponen pendidikan.

Pasal 911

Bid Opsdiklat terdiri dari :

a. Sub Bidang Administrasi dan Operasi Pendidikan;

b. Sub Bidang Komponen Pendidikan.

Pasal 912

Sub Bidang Administrasi dan Operasi Pendidikan selanjutnya disebut Subbid Min

Opsdik dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Administrasi dan Operasi Pendidikan disebut

Kasubbid Min Opsdik, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan

rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan urusan administrasi dan operasi

pendidikan.

Pasal 913

Sub Bidang Komponen Pendidikan selanjutnya disebut Subbid Komdik dipimpin oleh

Kepala Sub Bidang Komponen Pendidikan disebut Kasubbid Komdik, mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi

kebijakan di bidang paket instruksi, tenaga pendidik dan kependidikan, alins alongins,

fasilitas pendidikan, perpustakaan serta pelayanan pendidikan.

Pasal 914

Bidang Evaluasi dan Laporan selanjutnya disebut Bid Evlap dipimpin oleh Kepala

Bidang Evaluasi dan Laporan disebut Kabid Evlap, mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan rumusan evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan serta

pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan.


193

Pasal 915

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 914, Bid Evlap menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan;

b. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta laporan hasil pendidikan;

c. pengelolaan dokumentasi dan informasi pendidikan; d. pemberian pelayanan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan pendidikan dan

pelatihan serta pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan.

Pasal 916 Bid Evlap terdiri dari : a. Sub Bidang Evaluasi Pendidikan; b. Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi.

Pasal 917 Sub Bidang Evaluasi Pendidikan selanjutnya disebut Subbid Evdik dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Evaluasi Pendidikan disebut Kasubbid Evdik, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan di bidang evaluasi pelaksanaan pendidikan dan hasil didik serta pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 918 Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi selanjutnya disebut Subbid Dokinfo dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi disebut Kasubbid Dokinfo, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan di bidang pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi dan kepustakaan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 919 Sub Bagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha disebut Kasubbag TU, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pengurusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.


194

Pasal 920

(1) Di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dapat dibentuk Kursus dipimpin oleh Kepala Kursus selanjutnya disebut Ka Kursus dari pejabat yang ditunjuk oleh Kapusdiklat, mempunyai tugas melaksanakan pengajaran dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan manajemen serta pendidikan dan pelatihan penelitian dan pengembangan.

(2) Kursus meliputi pendidikan dan pelatihan manajemen sumber daya pertahanan

tingkat taktikal, operasional dan strategik, serta pendidikan dan pelatihan fungsional manajemen pertahanan negara yang jumlah pendidikan dan pelatihannya ditentukan sesuai kebutuhan.

Bagian Kelima

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bahasa

Pasal 921

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bahasa selanjutnya disebut Pusdiklat Bahasa adalah

unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan, dipimpin oleh Kepala Pusat

Pendidikan dan Pelatihan Bahasa disebut Kapusdiklat Bahasa, mempunyai tugas

melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang bahasa daerah, Indonesia dan

bahasa asing.

Pasal 922

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 921, Pusdiklat Bahasa menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan rumusan kebijakan dan standardisasi teknis pendidikan dan pelatihan

di bidang bahasa daerah, Indonesia dan bahasa asing;

b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pendidikan dan pelatihan bahasa daerah, Indonesia dan bahasa asing;

c. perencanaan program pendidikan dan pelatihan serta pengujian penguasaan

bahasa daerah, Indonesia dan bahasa asing;

d. pelaksanaan dan evaluasi serta administrasi pendidikan dan pelatihan, akreditasi dan sertifikasi;

e. pengelolaan komponen pendidikan dan pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

f. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.


195

Pasal 923

Pusdiklat Bahasa terdiri dari : a. Bidang Perencanaan dan Administrasi; b. Bidang Operasi Pendidikan dan Pelatihan; c. Bidang Evaluasi dan Laporan; d. Sub Bagian Tata Usaha; e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 924

Bidang Perencanaan dan Administrasi selanjutnya disebut Bid Renmin dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Administrasi disebut Kabid Renmin, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana, pelaksanaan dan evaluasi program kerja dan anggaran Pusat serta pembinaan kurikulum pendidikan.

Pasal 925

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 924, Bid Renmin menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan standardisasi teknis pendidikan dan

pelatihan bahasa daerah, Indonesia dan bahasa asing; b. penyiapan bahan rencana, pelaksanaan dan evaluasi program dan anggaran

Pusat; c. penyiapan bahan rencana, pelaksanaan dan evaluasi program dan anggaran

pendidikan dan pelatihan; d. penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan pembinaan kurikulum pendidikan; e. pemberian pelayanan di bidang kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan.

Pasal 926

Bid Renmin terdiri dari : a. Sub Bidang Program, Anggaran dan Laporan; b. Sub Bidang Program Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 927

Sub Bidang Program, Anggaran dan Laporan selanjutnya disebut Subbid Proggarlap dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Program, Anggaran dan Laporan disebut Kasubbid Proggarlap, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi program dan anggaran Pusat.


196

Pasal 928

Sub Bidang Program Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Subbid Progdiklat dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Program Pendidikan dan Pelatihan disebut Kasubbid Progdiklat, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi program dan anggaran pendidikan dan pelatihan serta penyiapan komponen pendidikan.

Pasal 929

Bidang Operasi Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Bid Opsdiklat dipimpin oleh Kepala Bidang Operasi Pendidikan dan Pelatihan disebut Kabid Opsdiklat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan pendidikan dan pelatihan, operasional serta pembinaan komponen pendidikan.

Pasal 930








d. penyiapan bahan pembinaan komponen pendidikan;



Pasal 931




Pasal 932





pendidikan.


197

Pasal 933






Pasal 934





Pasal 935 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 934, Bid Evlap menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan; b. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta

laporan hasil pendidikan; c. pengelolaan dokumentasi dan informasi pendidikan; d. pemberian pelayanan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan pendidikan dan


Pasal 936 Bid Evlap terdiri dari : a. Sub Bidang Evaluasi Pendidikan; b. Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi.



198

Pasal 938

Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi selanjutnya disebut Subbid Dokinfo dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi disebut Kasubbid Dokinfo, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan di bidang pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi dan kepustakaan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 939


Pasal 940 (1) Di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bahasa dapat dibentuk Kursus

dipimpin oleh Kepala Kursus selanjutnya disebut Ka Kursus dari pejabat yang ditunjuk oleh Kapusdiklat, mempunyai tugas melaksanakan pengajaran dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bahasa.

(2) Kursus meliputi pendidikan dan pelatihan bahasa asing, bahasa Indonesia dan

bahasa daerah bagi personel pertahanan dan bahasa Indonesia bagi personel manca negara yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan atau bertugas di lingkungan Dephan dan TNI yang jumlah pendidikan dan pelatihannya ditentukan sesuai kebutuhan.

Bagian Keenam

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan

Pasal 941 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan selanjutnya disebut Pusdiklat Tekfunghan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan, dipimpin oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan disebut Kapusdiklat Tekfunghan, mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang teknis fungsional pertahanan.


199

Pasal 942

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 941, Pusdiklat Tekfunghan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rumusan kebijakan dan standardisasi teknis pendidikan dan pelatihan

di bidang teknis fungsional pertahanan; b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang

pendidikan dan pelatihan teknis fungsional pertahanan; c. perencanaan program pendidikan dan pelatihan teknis fungsional pertahanan; d. pelaksanaan dan evaluasi serta administrasi pendidikan dan pelatihan, akreditasi

dan sertifikasi; e. pengelolaan komponen pendidikan dan pelayanan penyelenggaraan pendidikan

dan pelatihan; f. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.

Pasal 943

Pusdiklat Tekfunghan terdiri dari : a. Bidang Perencanaan dan Administrasi; b. Bidang Operasi Pendidikan dan Pelatihan; c. Bidang Evaluasi dan Laporan; d. Sub Bagian Tata Usaha; e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 944 Bidang Perencanaan dan Administrasi selanjutnya disebut Bid Renmin dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Administrasi disebut Kabid Renmin, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana, pelaksanaan dan evaluasi program kerja dan anggaran Pusat serta pembinaan kurikulum pendidikan.

Pasal 945 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 944, Bid Renmin menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan standardisasi teknis pendidikan dan

pelatihan teknis fungsional pertahanan; b. penyiapan bahan rencana, pelaksanaan dan evaluasi program dan anggaran

Pusat; c. penyiapan bahan rencana, pelaksanaan dan evaluasi program dan anggaran

pendidikan dan pelatihan; d. penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan pembinaan kurikulum pendidikan; e. pemberian pelayanan di bidang kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan.


200

Pasal 946

Bid Renmin terdiri dari :

a. Sub Bidang Program, Anggaran dan Laporan;

b. Sub Bidang Program Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 947

Sub Bidang Program, Anggaran dan Laporan selanjutnya disebut Subbid Proggarlap

dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Program, Anggaran dan Laporan disebut Kasubbid

Proggarlap, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan,

pelaksanaan serta evaluasi program dan anggaran Pusat.

Pasal 948

Sub Bidang Program Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Subbid Progdiklat

dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Program Pendidikan dan Pelatihan disebut Kasubbid

Progdiklat, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan,

pelaksanaan serta evaluasi program dan anggaran pendidikan dan pelatihan serta

penyiapan komponen pendidikan.

Pasal 949

Bidang Operasi Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Bid Opsdiklat dipimpin

oleh Kepala Bidang Operasi Pendidikan dan Pelatihan disebut Kabid Opsdiklat,

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi

kebijakan pendidikan dan pelatihan, operasional serta pembinaan komponen

pendidikan.

Pasal 950








d. penyiapan bahan pembinaan komponen pendidikan.




201

Pasal 951




Pasal 952





pendidikan.

Pasal 953






Pasal 954





Pasal 955 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 954, Bid Evlap menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan;

b. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta laporan hasil pendidikan;

c. pengelolaan dokumentasi dan informasi pendidikan; d. pemberian pelayanan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan pendidikan dan



202

Pasal 956

Bid Evlap terdiri dari : a. Sub Bidang Evaluasi Pendidikan; b. Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi.


Pasal 958

Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi selanjutnya disebut Subbid Dokinfo dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi disebut Kasubbid Dokinfo, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan di bidang pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi dan kepustakaan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 959


Pasal 960

(1) Di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan

dapat dibentuk Kursus dipimpin oleh Kepala Kursus selanjutnya disebut Ka Kursus dari pejabat yang ditunjuk oleh Kapusdiklat, mempunyai tugas melaksanakan pengajaran dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional pertahanan.

(2) Kursus meliputi pendidikan dan pelatihan teknis fungsional pertahanan yang

jumlah pendidikan dan pelatihannya ditentukan sesuai kebutuhan.


203

Bagian Ketujuh


Pasal 961

Kelompok Jabatan Fungsional selanjutnya disebut Pokjabfung, adalah unsur pelaksana tugas Badiklat dan Pusdiklat mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 962

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.


dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditetapkan oleh Ses Badiklat.

(3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur berdasarkan



204

BAB XIII

P U S A T

Bagian Pertama

Pusat Data dan Informasi

Pasal 963 (1) Pusat Data dan Informasi selanjutnya disebut Pusdatin adalah unsur pelaksana

tugas tertentu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekjen.

(2) Pusat Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat Data dan Informasi disebut

Kapusdatin.

Pasal 964

Pusdatin mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan standardisasi teknis serta evaluasi kebijakan di bidang sistem informasi dan persandian serta teknologi informasi Departemen.

Pasal 965

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 964, Pusdatin menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan

sistem informasi dan persandian serta teknologi informasi Departemen; b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang

pengembangan sistem informasi dan persandian serta teknologi informasi Departemen;

c. pelaksanaan dan evaluasi pengembangan sistem informasi dan persandian serta teknologi informasi Departemen;

d. pemberian pelayanan sistem komputer dan sistem komunikasi data serta sistem persandian Departemen;

e. pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi dan kepustakaan Pusat; f. pembinaan keahlian pranata komputer dan persandian Departemen; g. perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan

Pusat.


205

Pasal 966

Pusdatin terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pengembangan Sistem; c. Bidang Dukungan Teknis; d. Bidang Persandian; e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 967

Bagian Tata Usaha selanjutnya disebut Bag TU dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha disebut Kabag TU, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan anggaran, pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat serta administrasi pranata komputer dan persandian Departemen.

Pasal 968 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 967, Bag TU menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perencanaan program kerja dan anggaran Pusat; b. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja serta laporan

kinerja Pusat; c. penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Pusat; d. penyiapan bahan pembinaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, sarana dan

prasarana Pusat; e. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat; f. penyiapan bahan administrasi jabatan fungsional meliputi keahlian pranata

komputer dan keahlian persandian Departemen.

Pasal 969 Bag TU terdiri dari : a. Sub Bagian Program dan Laporan; b. Sub Bagian Umum; c. Sub Bagian Administrasi Jabatan Fungsional.

Pasal 970 Sub Bagian Program dan Laporan selanjutnya disebut Subbag Proglap dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program dan Laporan disebut Kasubbag Proglap, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi program kerja dan anggaran, pelaporan kinerja serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Pusat.


206

Pasal 971

Sub Bagian Umum selanjutnya disebut Subbag Um dipimpin oleh Kepala Sub Bagian

Umum disebut Kasubbag Um, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pembinaan kepegawaian, pengelolaan

keuangan, sarana dan prasarana serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.

Pasal 972

Sub Bagian Administrasi Jabatan Fungsional selanjutnya disebut Subbag Minjabfung

dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Administrasi Jabatan Fungsional disebut Kasubbag

Minjabfung, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan evaluasi

kebijakan di bidang administrasi jabatan fungsional meliputi keahlian pranata komputer

dan persandian Departemen.

Pasal 973

Bidang Pengembangan Sistem selanjutnya disebut Bid Bangsis dipimpin oleh Kepala

Bidang Pengembangan Sistem disebut Kabid Bangsis, mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan sistem aplikasi

informasi, sistem komputer dan komunikasi data serta sistem persandian Departemen.

Pasal 974

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 973, Bid Bangsis



standardisasi teknis di bidang pengembangan sistem persandian, aplikasi

informasi, komputer dan komunikasi data Departemen;

b. penyiapan bahan pengembangan aplikasi perencanaan anggaran, keuangan,

kepegawaian, sarana dan prasarana serta situs internet dan persandian;

c. penyiapan bahan pembinaan manajemen basis data;

d. penyiapan bahan pengolahan, perekaman, penyimpanan serta pendistribusian

data dan informasi;

e. pemberian pelayanan sistem informasi dan persandian Departemen.

Pasal 975

Bid Bangsis terdiri dari :

a. Sub Bidang Aplikasi;

b. Sub Bidang Data.


207

Pasal 976

Sub Bidang Aplikasi selanjutnya disebut Subbid Aplikasi dipimpin oleh Kepala Sub

Bidang Aplikasi disebut Kasubbid Aplikasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan pelaksanaan serta evaluasi kebijakan di bidang pengembangan sistem aplikasi

informasi, komputer dan komunikasi data Departemen meliputi aplikasi perencanaan

anggaran, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana serta situs internet dan

persandian.

Pasal 977

Sub Bidang Data selanjutnya disebut Subbid Data dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Data disebut Kasubbid Data, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pengelolaan data dan informasi meliputi pengumpulan, penyiapan, pengolahan, perekaman, penyimpanan dan pendistribusian.

Pasal 978

Bidang Dukungan Teknis selanjutnya disebut Bid Duknis dipimpin oleh Kepala Bidang Dukungan Teknis disebut Kabid Duknis, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pelaksanaan serta evaluasi dukungan teknis sistem komputer dan komunikasi data Departemen.

Pasal 979 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 978, Bid Duknis menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang dukungan teknis sistem komputer dan komunikasi data Departemen;

b. penyiapan bahan penginstalasian, pengintegrasian, pengoperasian, pengendalian dan pemeliharaan sistem komputer;

c. penyiapan bahan penginstalasian, pengintegrasian, pengoperasian, pengendalian dan pemeliharaan komunikasi data dan persandian termasuk jaringannya;

d. pemberian dukungan teknis sistem komputer dan komunikasi data Departemen.

Pasal 980 Bid Duknis terdiri dari : a. Sub Bidang Sistem Komputer; b. Sub Bidang Sistem Komunikasi Data.


208

Pasal 981

Sub Bidang Sistem Komputer selanjutnya disebut Subbid Siskomp dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Sistem Komputer disebut Kasubbid Siskomp, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis sistem komputer meliputi penginstalasian, pengoperasian, pengintegrasian, pengendalian dan pemeliharaan.

Pasal 982

Sub Bidang Sistem Komunikasi Data selanjutnya disebut Subbid Siskomta dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Sistem Komunikasi Data disebut Kasubbid Siskomta, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang sistem persandian dan sistem komunikasi data meliputi penginstalasian, pengoperasian, pengintegrasian, pengendalian dan pemeliharaan.

Pasal 983

Bidang Persandian selanjutnya disebut Bid Sandi dipimpin oleh Kepala Bidang Persandian disebut Kabid Sandi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi di bidang sistem persandian Departemen.

Pasal 984

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 983, Bid Sandi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan sistem

persandian Departemen; b. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan sistem persandian

Departemen; c. penyiapan bahan dukungan sarana dan prasarana persandian Departemen; d. pemberian dukungan teknis sistem persandian Departemen.

Pasal 985 Bid Sandi terdiri dari : a. Sub Bidang Sistem Persandian; b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana.

Pasal 986 Sub Bidang Sistem Persandian selanjutnya disebut Subbid Sissan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Sistem Persandian disebut Kasubbid Sissan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan sistem dan aplikasi persandian Departemen.


209

Pasal 987

Sub Bidang Sarana dan Prasarana selanjutnya disebut Subbid Sarpras dipimpin oleh

Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana disebut Kasubbid Sarpras, mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan

sarana dan prasarana persandian.

Pasal 988


terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.


dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditetapkan oleh Pusat.

(3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)


(4) Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur berdasarkan


Bagian Kedua

Pusat Keuangan

Pasal 989

(1) Pusat Keuangan selanjutnya disebut Pusku adalah unsur pelaksana tugas

tertentu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui

Sekjen.

(2) Pusat Keuangan dipimpin oleh Kepala Pusat Keuangan disebut Kapusku.

Pasal 990

Pusku mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan administrasi keuangan serta

pendayagunaan sumber dana pertahanan.


210

Pasal 991

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 990, Pusku menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi dan pembinaan keuangan pertahanan;

b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang administrasi dan pembinaan keuangan pertahanan;

c. pengelolaan keuangan termasuk devisa dan bantuan proyek pertahanan; d. pencocokan dan penelitian pertanggung jawaban keuangan dan tagihan

regularisasi; e. koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan administrasi keuangan pertahanan; f. pengawasan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan keuangan pertahanan; g. pemberian pelayanan administrasi dan pembinaan keuangan pertahanan; h. pembinaan fungsi keahlian di bidang pengelolaan keuangan pertahanan; i. pembinaan data dan informasi serta dokumentasi dan kepustakaan Pusat; j. perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan

Pusat.

Pasal 992

Pusku terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Keuangan Departemen; c. Bidang Pengendalian dan Administrasi Keuangan; d. Bidang Pelaksanaan Pembiayaan; e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 993

Bagian Tata Usaha selanjutnya disebut Bag TU dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha disebut Kabag TU, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran, pembinaan data dan informasi, dokumentasi dan kepustakaan serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.

Pasal 994

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 993, Bag TU menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perencanaan program kerja dan anggaran Pusat; b. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja serta laporan

kinerja Pusat;


211

c. penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Pusat; d. penyiapan bahan pembinaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, sarana dan

prasarana Pusat; e. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi serta perpustakaan Pusat; f. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat; g. penyiapan bahan administrasi penyelenggaraan pendidikan kecabangan

keuangan.

Pasal 995

Bag TU terdiri dari : a. Sub Bagian Program dan Laporan; b. Sub Bagian Umum; c. Sub Bagian Data dan Informasi.

Pasal 996

Sub Bagian Program dan Laporan selanjutnya disebut Subbag Proglap dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program dan Laporan disebut Kasubbag Proglap, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan di bidang perencanaan dan laporan program kerja dan anggaran, laporan kinerja serta kelembagaan dan ketatalaksanaan Pusat.

Pasal 997

Sub Bagian Umum selanjutnya disebut Subbag Um dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum disebut Kasubbag Um, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan di bidang pembinaan kepegawaian, administrasi keuangan, alat dan peralatan, pendidikan kecabangan keuangan serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.

Pasal 998

Sub Bagian Data dan Informasi selanjutnya disebut Subbag Datin dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Data dan Informasi disebut Kasubbag Datin mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang data dan informasi serta perpustakaan Pusat.

Pasal 999

Bidang Keuangan Departemen selanjutnya disebut Bid Kudep dipimpin oleh Kepala Bidang Keuangan Departemen disebut Kabid Kudep, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pengelolaan dan administrasi keuangan Departemen.


212

Pasal 1000

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 999, Bid Kudep


a. penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan

dan administrasi keuangan Departemen;

b. penyiapan bahan penyaluran dana pelaksanaan program kerja dan anggaran

Departemen termasuk Penyelenggara Tugas dan Fungsi Departemen di daerah;

c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dan penyaluran dana

serta pertanggungjawaban keuangan Departemen;

d. penyiapan bahan pembukuan keuangan serta penilaian dan perhitungan

anggaran Departemen;

e. penyiapan bahan pengendalian keuangan dan pengelolaan perbendaharaan

Departemen;

f. pemberian pelayanan pengelolaan dan administrasi keuangan Departemen.

Pasal 1001

Bid Kudep terdiri dari :

a. Sub Bidang Administrasi Pengendalian Keuangan;

b. Sub Bidang Pembiayaan dan Pembukuan;

c. Sub Bidang Perbendaharaan/Pemegang Kas.

Pasal 1002

Sub Bidang Administrasi Pengendalian Keuangan selanjutnya disebut Subbid Mindalku

dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Administrasi Pengendalian Keuangan disebut

Kasubbid Mindalku, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan,

pelaksanaan serta evaluasi kebijakan di bidang administrasi pengendalian keuangan

serta evaluasi dan pelaporan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan

Departemen.

Pasal 1003

Sub Bidang Pembiayaan dan Pembukuan selanjutnya disebut Subbid Biabuk dipimpin

oleh Kepala Sub Bidang Pembiayaan dan Pembukuan disebut Kasubbid Biabuk,

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi

kebijakan di bidang penyaluran pembiayaan dan pembukuan Departemen.


213

Pasal 1004

Sub Bidang Perbendaharaan/Pemegang Kas Departemen selanjutnya disebut Subbid

Ben/Pekas Dep dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Perbendaharaan/Pemegang Kas

disebut Kasubbid Ben/Pekas Dep, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pelayanan keuangan

Departemen termasuk Penyelenggara Tugas dan Fungsi Departemen di daerah.

Pasal 1005 Bidang Pengendalian dan Administrasi Keuangan selanjutnya disebut Bid Dalminku dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Administrasi Keuangan disebut Kabid Dalminku, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang verifikasi, penyimpanan dokumen pertanggungjawaban keuangan, pencocokan dan penelitian tagihan regularisasi dan penjabaran peraturan keuangan serta pengadministrasian pembukuan keuangan pertahanan.

Pasal 1006

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1005, Bid Dalminku


a. penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang

pengendalian administrasi keuangan;

b. penyiapan bahan pencocokan dan penelitian pertanggungjawaban keuangan

dan tagihan regularisasi pertahanan;

c. penyiapan bahan penerbitan Nota Hasil Pemeriksaan dan pertanggungjawaban

keuangan pertahanan;

d. penyiapan bahan administrasi dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan

pertahanan;

e. penyiapan bahan laporan pengendalian keuangan pertahanan;

f. penyiapan bahan penerimaan, pemeriksaan, pengolahan laporan keuangan

serta penyiapan dan penyusunan data keuangan dalam kepentingan pembuatan

perhitungan anggaran pertahanan; g. pemberian pelayanan pembukuan keuangan pertahanan.

Pasal 1007

Bid Dalminku terdiri dari :

a. Sub Bidang Pengendalian Perbendaharaan;

b. Sub Bidang Administrasi Keuangan;

c. Sub Bidang Peraturan.


214

Pasal 1008

Sub Bidang Pengendalian Perbendaharaan selanjutnya disebut Subbid Dalben dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pengendalian Perbendaharaan disebut Kasubbid Dalben, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang verifikasi, penyimpanan dokumen pertanggungjawaban keuangan, pencocokan dan penelitian tagihan regularisasi serta pembinaan dan penjabaran peraturan keuangan pertahanan.

Pasal 1009 Sub Bidang Administrasi Keuangan selanjutnya disebut Subbid Minku dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Administrasi Keuangan disebut Kasubbid Minku, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang laporan pembukuan keuangan, anggaran dan pembiayaan, laporan pembukuan pertanggungjawaban keuangan pertahanan, serta koordinasi penyelenggaraan sistem pembukuan keuangan pertahanan.

Pasal 1010 Sub Bidang Peraturan selanjutnya disebut Subbid Atur dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Peraturan disebut Kasubbid Atur, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengurusan keuangan negara serta membina dan menjabarkan peraturan keuangan pertahanan.

Pasal 1011

Bidang Pelaksanaan Pembiayaan selanjutnya disebut Bid Lakbia dipimpin oleh Kepala Bidang Pelaksanaan Pembiayaan disebut Kabid Lakbia, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembiayaan pertahanan.

Pasal 1012

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1011, Bid Lakbia menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pembiayaan pertahanan;

b. penyiapan bahan penyediaan dana pertahanan; c. penyiapan bahan penghimpunan dan penelitian kebutuhan biaya pertahanan; d. penyiapan bahan dokumen penyaluran dana pertahanan; e. penyiapan bahan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran anggaran

pertahanan dan kredit ekspor; f. penyiapan bahan administrasi dokumen otorisasi serta pendanaan pertahanan; g. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan pembiayaan pertahanan; h. penyiapan bahan administrasi pembiayaan luar negeri (devisa umum dan

bantuan proyek) pertahanan; i. pemberian pelayanan pembiayaan pertahanan.


215

Pasal 1013

Bid Lakbia terdiri dari :

a. Sub Bidang Pembiayaan Pertahanan;

b. Sub Bidang Pembiayaan Luar Negeri;

c. Sub Bidang Administrasi Pembiayaan.

Pasal 1014

Sub Bidang Pembiayaan Pertahanan selanjutnya disebut Subbid Biahan dipimpin oleh

Kepala Sub Bidang Pembiayaan Pertahanan disebut Kasubbid Biahan, mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di

bidang pembiayaan pertahanan meliputi pengajuan, penyaluran, penatabukuan

anggaran dan pembiayaan, pengawasan, pelaporan serta evaluasi.

Pasal 1015

Sub Bidang Pembiayaan Luar Negeri selanjutnya disebut Subbid Bialugri dipimpin oleh

Kepala Sub Bidang Pembiayaan Luar Negeri disebut Kasubbid Bialugri, mempunyai


bidang administrasi pembiayaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dana

devisa pertahanan.

Pasal 1016

Sub Bidang Administrasi Pembiayaan selanjutnya disebut Subbid Minbia dipimpin oleh

Kepala Sub Bidang Administrasi Pembiayaan disebut Kasubbid Minbia, mempunyai


bidang penatabukuan anggaran dan pembiayaan serta pengawasan pelaksanaan

anggaran dan pembiayaan pertahanan.

Pasal 1017

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.


dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditetapkan oleh Pusat. (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)




216

Bagian Ketiga

Pusat Kodifikasi

Pasal 1018

(1) Pusat Kodifikasi selanjutnya disebut Puskod adalah unsur pelaksana tugas

tertentu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui

Sekjen.

(2) Pusat Kodifikasi dipimpin oleh Kepala Pusat Kodifikasi disebut Kapuskod.

Pasal 1019

Puskod mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan administrasi kodifikasi materiil

pertahanan.

Pasal 1020

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 1019, Puskod


a. penyiapan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi

teknis di bidang kodifikasi materiil pertahanan;

b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang kodofikasi

materiil pertahanan;

c. pemberian pelayanan publikasi informasi katalogisasi kodifikasi materiil

pertahanan;

d. koordinasi penyelenggaraan katalogisasi kodifikasi materiil pertahanan baik

bilateral maupun multilateral;

e. pembinaan katalogisasi materiil dan industri pertahanan;

f. perencanaan program dan anggaran ketatausahaan dan kerumahtanggaan

Pusat.

Pasal 1021

Pusat Kodifikasi terdiri dari :

a. Bagian Tata Usaha;

b. Bidang Operasional Kodifikasi;

c. Bidang Dukungan Teknis;

d. Kelompok Jabatan Fungsional.


217

Pasal 1022

Bagian Tata Usaha selanjutnya disebut Bag TU dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha disebut Kabag TU, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran, pembinaan data dan informasi, dokumentasi dan kepustakaan serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.

Pasal 1023


kinerja Pusat; c. penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Pusat; d. penyiapan bahan pembinaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, sarana dan

prasarana Pusat; e. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat; f. penyiapan bahan administrasi jabatan fungsional meliputi keahlian kodifikasi

pertahanan.

Pasal 1024

Bag TU terdiri dari : a. Sub Bagian Program dan Laporan; b. Sub Bagian Umum; c. Sub Bagian Sistem dan Prosedur.

Pasal 1025

Sub Bagian Program dan Laporan selanjutnya disebut Subbag Proglap dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program dan Laporan disebut Kasubbag Proglap, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang perencanaan dan laporan program kerja dan anggaran, laporan kinerja serta kelembagaan dan ketatalaksanaan Pusat.

Pasal 1026

Sub Bagian Umum selanjutnya disebut Subbag Um dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum disebut Kasubbag Um, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pembinaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.


218

Pasal 1027

Sub Bagian Sistem dan Prosedur selanjutnya disebut Subbag Sisdur dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Sistem dan Prosedur disebut Kasubbag Sisdur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang sistem dan prosedur kerja, kelembagaan dan ketatalaksanaan, data dan informasi serta perpustakaan Pusat.

Pasal 1028

Bidang Operasional Kodifikasi selanjutnya disebut Bid Ops Kod dipimpin oleh Kepala Bidang Operasional Kodifikasi disebut Kabid Ops Kod, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kodifikasi materiil pertahanan.

Pasal 1029

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 1028, Bid Ops Kod menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan kodifikasi

materiil pertahanan; b. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan sistem kodifikasi materiil

pertahanan; c. penyiapan bahan dukungan sarana dan prasarana kodifikasi materiil pertahanan; d. pemberian pelayanan teknis kodifikasi materiil pertahanan.

Pasal 1030

Bid Ops Kod terdiri dari : a. Sub Bidang Nomenklatur dan Identifikasi; b. Sub Bidang Klasifikasi dan Kodifikasi.

Pasal 1031 Sub Bidang Nomenklatur dan Identifikasi selanjutnya disebut Subbid Nomident dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Nomenklatur dan Identifikasi disebut Kasubbid Nomident, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang identifikasi materiil/barang materiil produksi industri nasional.

Pasal 1032

Sub Bidang Klasifikasi dan Kodifikasi selanjutnya disebut Subbid Klaskod dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Klasifikasi dan Kodifikasi disebut Kasubbid Klaskod, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan klasifikasi dan kodifikasi materiil pertahanan produksi industri nasional.


219

Pasal 1033

Bidang Dukungan Teknis selanjutnya disebut Bid Duknis dipimpin oleh Kepala Bidang Dukungan Teknis disebut Kabid Duknis, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan publikasi katalog, menyiapkan data teknik materiil serta kerja sama lembaga katalogisasi nasional dan internasional serta pelatihan katalog.

Pasal 1034

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 1033, Bid Duknis menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang

informasi dan publikasi katalog; b. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan sistem informasi dan publikasi

katalog; c. penyiapan bahan dukungan sarana dan prasarana informasi dan publikasi

katalog; d. pemberian pelayanan teknis informasi dan publikasi katalog.

Pasal 1035 Bid Duknis terdiri dari : a. Sub Bidang Informasi dan Produksi; b. Sub Bidang Kerjasama dan Pelatihan Katalogisasi.

Pasal 1036

Sub Bidang Informasi dan Produksi selanjutnya disebut Subbid Infoprod dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Informasi dan Produksi disebut Kasubbid Infoprod, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang katalogisasi, jasa informasi, produksi, dokumentasi serta penggandaan dan pendistribusian publikasi katalog.

Pasal 1037

Sub Bidang Kerjasama dan Pelatihan Katalogisasi selanjutnya disebut Subbid Kermalatkat dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Kerjasama dan Pelatihan Katalogisasi disebut Kasubbid Kermalatkat, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang koordinasi dan kerja sama lembaga katalogisasi nasional dan internasional serta pendidikan dan pelatihan katalogisasi.


220

Pasal 1038






Bagian Keempat

Pusat Rehabilitasi Cacat

Pasal 1039 (1) Pusat Rehabilitasi Cacat selanjutnya disebut Pusrehabcat adalah unsur

pelaksana tugas tertentu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekjen.

(2) Pusat Rehabilitasi Cacat dipimpin oleh Kepala Pusat Rehabilitasi Cacat disebut

Kapusrehabcat.

Pasal 1040 Pusrehabcat mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi dan pembinaan lanjut penyandang cacat personel pertahanan.

Pasal 1041

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1040, Pusrehabcat menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dan standardisasi

teknis di bidang rehabilitasi dan pembinaan lanjut penyandang cacat personel pertahanan;

b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang rehabilitasi dan pembinaan lanjut penyandang cacat personel pertahanan;

c. pemberian pelayanan teknis di bidang rehabilitasi dan pembinaan lanjut penyandang cacat personel pertahanan;

d. koordinasi penyelenggaraan pembinaan lanjut dan rehabilitasi cacat; e. pembinaan dan pelatihan kerja, rehabilitasi medik dan sosial serta olah raga pe-

nyandang personel pertahanan; f. perencanaan program dan anggaran ketatausahaan dan kerumahtanggaan

Pusat.


221

Pasal 1042

Pusrehabcat terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Rehabilitasi Medik; c. Bidang Latihan Kerja; d. Bidang Rehabilitasi Sosial; e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1043

Bagian Tata Usaha selanjutnya disebut Bag TU dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha disebut Kabag TU, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran, pembinaan data dan informasi, dokumentasi dan kepustakaan serta ketatausahaan dan kerumah-tanggaan Pusat.

Pasal 1044


kinerja Pusat; c. penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Pusat; d. penyiapan bahan pembinaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, sarana dan

prasarana Pusat; e. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat; f. penyiapan bahan rehabilitasi cacat; g. ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.

Pasal 1045 Bag TU terdiri dari : a. Sub Bagian Program dan Laporan; b. Sub Bagian Umum; c. Sub Bagian Data dan Informasi.

Pasal 1046

Sub Bagian Program dan Laporan selanjutnya disebut Subbag Proglap dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program dan Laporan disebut Kasubbag Proglap, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang perencanaan dan laporan program kerja dan anggaran, laporan kinerja serta kelembagaan dan ketatalaksanaan Pusat.


222

Pasal 1047

Sub Bagian Umum selanjutnya disebut Subbag Um dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum disebut Kasubbag Um, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pembinaan kepegawaian, administrasi keuangan, sarana prasarana, serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.

Pasal 1048

Sub Bagian Data dan Informasi selanjutnya disebut Subbag Datin dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Data dan Informasi disebut Kasubbag Datin mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan sistem dan metode rehabilitasi medik, pengumpulan data dan informasi serta perpustakaan Pusat.

Pasal 1049

Bidang Rehabilitasi Medik selanjutnya disebut Bid Rehab Medik dipimpin oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Medik disebut Kabid Rehabmedik, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan.

Pasal 1050

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1049, Bid Rehab Medik menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang

rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan dan revalidasi; b. penyiapan bahan pembinaan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan dan

revalidasi; c. penyiapan bahan dukungan sarana dan prasarana rehabilitasi medik dan

pelayanan kesehatan dan revalidasi; d. pemberian pelayanan teknis rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan dan

revalidasi.

Pasal 1051 Bid Rehab Medik terdiri atas : a. Sub Bidang Kesehatan Umum; b. Sub Bidang Revalidasi.


223

Pasal 1052

Sub Bidang Kesehatan Umum selanjutnya disebut Subbid Kesum dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Kesehatan Umum disebut Kasubbid Kesum, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang penyelenggaraan rawat jalan, rawat inap, instalasi medis, pemeliharaan kesehatan umum dan pembinaan jasmani penyandang cacat personel pertahanan.

Pasal 1053

Sub Bidang Revalidasi selanjutnya disebut Subbid Revalidasi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Revalidasi disebut Kasubbid Revalidasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang penyelenggaraan revalidasi, analisis dan evaluasi serta bimbingan dan supervisi teknis.

Pasal 1054

Bidang Latihan Kerja selanjutnya disebut Bid Latker dipimpin oleh Kepala Bidang Latihan Kerja disebut Kabid Latker, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang latihan kerja.

Pasal 1055 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1054, Bid Latker menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang

pelatihan kerja; b. penyiapan bahan pelatihan kerja; c. penyiapan bahan dukungan pelatihan kerja; d. pemberian pelayanan teknis pelatihan kerja.

Pasal 1056

Bid Latker terdiri atas : a. Sub Bidang Administrasi; b. Sub Bidang Operasional.

Pasal 1057

Sub Bidang Administrasi selanjutnya disebut Subbid Min dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Administrasi disebut Kasubbid Min, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang administrasi latihan kerja.


224

Pasal 1058

Sub Bidang Operasional selanjutnya disebut Subbid Ops dipimpin oleh Kepala Sub

Bidang Operasional disebut Kasubbid Ops, mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pengendalian, analisis

dan evaluasi latihan kerja.

Pasal 1059

Bidang Rehabilitasi Sosial selanjutnya disebut Bid Rehabsos dipimpin oleh Kepala

Bidang Rehabilitasi Sosial disebut Kabid Rehabsos, mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di

bidang rehabilitasi sosial dan pembinaan lanjut.

Pasal 1060

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1059, Bid Rehabsos


a. penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang

rehabilitasi sosial dan pembinaan lanjut;

b. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan serta penyuluhan psikososial;

c. penyiapan bahan dukungan rehabilitasi sosial dan pembinaan lanjut;

d. penyiapan bahan pembinaan olah raga, seni dan rekreasi penyandang cacat;

e. penyiapan bahan pengendalian unit usaha, workshop, dan sheltered workshop;

f. pemberian pelayanan teknis di bidang sosial kemasyarakatan dan penyaluran

kerja penyandang cacat .

Pasal 1061

Bid Rehabsos terdiri atas :

a. Sub Bidang Psikososial;

b. Sub Bidang Fasilitas Lanjut.

Pasal 1062

Sub Bidang Psikososial selanjutnya disebut Subbid Psikosos dipimpin oleh Kepala Sub

Bidang Psikososial disebut Kasubbid Psikosos, mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang

psikososial meliputi seleksi dan klasifikasi, bimbingan dan penyembuhan psikososial

serta analisis dan evaluasi.


225

Pasal 1063

Sub Bidang Fasilitas Lanjut selanjutnya disebut Subbid Fasjut dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Fasilitas Lanjut disebut Kasubbid Fasjut, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang fasilitas lanjut meliputi koordinasi dan pengendalian, penyaluran kerja, bimbingan dan bantuan usaha, pengurusan hak, pemberian fasilitas serta analisis dan evaluasi.

Pasal 1064






BAB XIV

TATA KERJA

Pasal 1065

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik ke dalam maupun ke luar kelembagaan Departemen sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 1066

Setiap pimpinan Departemen wajib mengawasi dan mengendalikan bawahannya serta mengambil langkah konstruktif bila terjadi penyimpangan atas penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1067

Setiap pimpinan Departemen wajib bertanggung jawab atas kepemimpinannya dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.


226

Pasal 1068

Setiap pimpinan Departemen wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan berkala secara tepat.

Pasal 1069

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Departemen wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 1070

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 1071

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan Departemen dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 1072

Para pejabat struktural Inspektorat Jenderal Departemen yang dialihkan ke jabatan fungsional Auditor, tetap mendapatkan tunjangan yang besarnya setara dengan tunjangan jabatan struktural sebelumnya sampai tunjangan jabatan fungsional Auditor ditetapkan dan dibayarkan.

Pasal 1073

(1) Di lingkungan Departemen dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis penunjang Departemen;

(2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Pertahanan setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.


227

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 1074

Instansi Vertikal Departemen beserta jajarannya yang telah ada pada saat diberlakukannya peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku sebelum diubah atau diganti dengan yang baru berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1075

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertahanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 1076

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Jakarta Pada tanggal : 25 AGUSTUS 2005

MENTERI PERTAHANAN

Cap/tertanda

JUWONO SUDARSONO

OTENTIKASI KEPALA BIRO TATA USAHA

SETJEN DEPHAN

BASROWI CHOZIN BRIGADIR JENDERAL TNI


228

Documents

PERATURAN MENTERI PERTAHANANhukum.unsrat.ac.id/men/menhan2005_1.pdfUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia