Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan

Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang

Belajar dari upaya penerapan hunian berimbang yang relatif kurang berhasil, yang ditengarai karena dasar hukumnya yang hanya berupa Surat Keputusan

Bersama 3 Menteri, para pengambil kebijakan kemudian memasukkan konsep hunian berimbang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang (selanjutnya disebut Permenpera 10/2012).

Permenpera 10/2012 ini dimaksud-kan sebagai pedoman bagi pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerin-tah daerah kabupaten/kota dan setiap orang dalam penyelenggaraan peru-mahan dan kawasan permukiman de-ngan hunian berimbang.

Hunian berimbang didefinisikan seba-gai perumahan dan kawasan pemukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial (Pasal 1 Permenpera 10/2012).

Tujuan Hunian Berimbang adalah untuk (i) menjamin tersedianya rumah mewah, rumah menengah dan rumah sederhana bagi masyarakat yang dibangun dalam satu hamparan atau tidak dalam satu hamparan untuk rumah sederhana; (ii) mewujudkan kerukunan antarberbagai golongan masyarakat dari berbagai profesi, tingkat ekonomi dan status sosial dalam perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman; (iii) mewujudkan subsidi silang untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum serta pembiayaan pembangunan perumahan; (iv) menciptakan keserasian tempat bermukim baik secara sosialdan ekonomi; dan (v) mendayagunakan penggunaan lahan yang diperuntukkan bagi perumahan dan kawasan permukiman (pasal 3).

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan Hunian Berimbang dilaksanakan di perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman dengan skala sebagai berikut (i) perumahan dengan jumlah

rumah sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) sampai dengan 1.000 (seribu) rumah; (ii) permukiman dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) rumah; (iii) Lingkungan hunian dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 3.000 (tiga ribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) rumah; dan (iv) kawasan permukiman dengan jumlah rumah lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) rumah (pasal 6 ayat (3)). Namun aturan ini tidak berlaku ketika keseluruhan lokasi diperuntukkan bagi rumah sederhana dan/atau rumah susun umum (pasal 5)

Lokasi untuk hunian berimbang dapat dilaksanakan dalam satu kabupaten/kota pada satu hamparan;

atau tidak dalam satu hamparan. Lokasi Hunian Berimbang dalam satu ham-

paran sekurang-kurangnya menam-pung 1.000 (seribu) rumah dan untuk

lokasi yang tidak dalam satu hamparan sekurang-kurangnya menampung 50 (lima

puluh) rumah (pasal 7 ayat (3) dan (4)).Sementara persyaratan komposisi

atas Hunian Berimbang adalah berdasar-kan: (i) Jumlah rumah; atau (ii) Luasan

lahan.Komposisi berdasarkan jumlah rumah merupa-kan perbandingan jumlah rumah sederhana, jumlah rumah menengah dan jumlah rumah mewah. Perbandingan yang dimaksud adalah dalam skala 3:2:1, yaitu 3 (tiga) atau lebih rumah sederhana berbanding 2 (dua) rumah menengah ber-banding 1 (satu) rumah mewah1 (pasal 9 ayat (2)).

Komposisi berdasarkan luasan lahan merupakan perbandingan luas lahan untuk rumah sederhana, terhadap luas lahan keseluruhan. Luasan lahan tersebut minimal 25% dari luas lahan keseluruhan dengan jumlah rumah sederhana sekurang-kurangnya sama dengan jumlah rumah mewah ditambah jumlah rumah menengah (pasal 10 ayat (2)).

Selain itu, ditetapkan juga adanya Hunian Berimbang rumah susun yang merupakan perumahan atau lingkungan

Info Regulasi

1) Dalam Permenpera No. 10/2012 tercantum rumah komersil sebagai rumah yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan. Rumah mewah sebagai rumah komersial yang diselenggarakan dengan harga jual lebih besar dari 4 (empat) kali harga jual rumah sederhana. Sedangkan rumah sederhana adalah rumah umum yang dibangun di atas tanah dengan luas kavling antara 60 m2 sampai dengan 200 m2 dengan luas lantai bangunan paling sedikit 36 m2 dengan harga jual sesuai ketentuan pemerintah. Selanjutnya, rumah menengah adalah rumah komersial dengan harga jual lebih besar dari 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) kali harga jual rumah sederhana.

80

Edisi 4 - 2013

hunian yang dibangun secara berimbang antara rumah susun komersial dan rumah susun umum. Hunian Berimbang yang dimaksud tersebut minimal 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun adalah berupa rumah susun umum. Rumah susun umum tersebut dapat dibangun pada bangunan terpisah bangunan rumah susun komersial atau dibangun dalam satu hamparan dengan rumah susun komersial (pasal 11).

Perencanaan perumahan dan kawasan permukiman dengan Hunian Berimbang dapat dilaksanakan dalam satu hamparan atau tidak dalam satu hamparan. Perencanaan tidak dalam satu hamparan wajib dilakukan oleh setiap orang yang sama dan perencanaan tersebut tertuang dalam dokumen-dokumen berupa (i) Rencana tapak; (ii) Desain rumah; (iii) Spesifikasi teknis rumah; (iv) Rencana kerja perwujudan hunian berimbang; (v) Rencana kerjasama. Dokumen tersebut harus mendapat pengesahan dari pemerintah daerah kabupaten/kota, khusus DKI Jakarta oleh pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta (pasal 12 ayat (3), (4), (6), (7)).

Selanjutnya, pembangunan pemukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang hanya dilakukan oleh badan hukum bidang perumahan dan kawasan permukiman. Badan hukum tersebut dapat berupa badan hukum yang berdiri sendiri maupun badan hukum dalam bentuk kerjasama. Kerjasama yang dimaksud dapat berbentuk (i) Konsorsium, (ii) Kerjasama operasional; atau (iii) Bentuk kerjasama lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 13 ayat (2), (3, (4)).

Pengendalian atas perumahan dan kawasan permukiman dengan Hunian Berimbang dilakukan melalui (i) Pemberian peringatan tertulis; (ii) Penyegelan lokasi dan penghentian sementara kegiatan pembangunan; (iii) Pembatalan izin mendirikan bangunan; (iv) Pembatalan izin mendirikan bangunan; (v) Pembongkaran bangunan dan/atau; (vi) Pemberian sanksi (pasal 15 ayat (2)).

Pemberian sanksi dimaksud dalam Peraturan ini dapat berupa sanksi administratif atau sanksi pidana dimana ketentuan mengenai sanksi tersebut akan dinyatakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, khusus DKI Jakarta diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi (pasal 15 ayat (3) dan (4)).Sebagai catatan, pada Pasal 150 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 telah dicantumkan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap Hunian Berimbang yang bahkan lebih rinci2.

Permenpera ini juga dilengkapi bagian yang menjelaskan tentang tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab merumuskan dan menetapkan kebijakan, serta melaksanakan pembinaan dan koordinasi. Sementara pemerintah dan pemerintah daerah provinsi melaksanakan pemantauan dan evaluasi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota

melaksanakan pengendalian. Keseluruhan tanggungjawab ini dilaksanakan secara berjenjang sesuai kewenangannya. (pasal 16, 17, dan 18).

Hal yang menarik bahwa insentif dan disinsentif dicantumkan secara rinci dalam bab tersendiri. Insentif diberikan secara berjenjang dari Pemerintah ke pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, dan pemerintah daerah provinsi ke pemerintah daerah kabupaten/kota. Masing-masing tingkatan pemerintahan dapat juga memberikan insentif kepada badan hukum. Bentuk insentif beragam mulai dari bantuan program; bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum; penghargaan; kemudahan berupa dukungan aksesibilitas, perizinan, dan keringanan biaya retribusi. Sementara disinsentif yang diberlakukan hanya normatif (OM).

2) Sanksi dapat berupa (i) Peringatan tertulis; (ii) Pembatasan kegiatan pembangunan; (iii) Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; (iv) Penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan; (v) Penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel); (vi) Kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu; (vii) Pembatasan kegiatan usaha; (viii) Pembekuan izin mendirikan bangunan; (ix) Pencabutan izin mendirikan bangunan; (x) Pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah; (xi) Perintah pembongkaran bangunan rumah; (xii) Pembekuan izin usaha; (xiii) Pencabutan izin usaha; (xiv) Pengawasan; (xv) Pembatalan izin; (xvi) Kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu; (xvii) Pencabutan insentif; (xviii) Pengenaan denda administratif dan/atau Penutupan lokasi.

sumber foto: istimewa

81