23
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 37 TAHUN 2018 TENTANG BENTUK, UKURAN, DAN TATA CARA PENGISIAN BLANGKO BUKTI PELANGGARAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Bentuk, Ukuran, dan Tata Cara Pengisian Blangko Bukti Pelanggaran oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5025); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK … filepenyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK … filepenyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 37 TAHUN 2018

TENTANG

BENTUK, UKURAN, DAN TATA CARA PENGISIAN BLANGKO BUKTI

PELANGGARAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 26 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan

Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Bentuk,

Ukuran, dan Tata Cara Pengisian Blangko Bukti Pelanggaran

oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran

NegaraRepublik Indonesia Nomor 5025);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang

Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Page 2: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK … filepenyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran

Menetapkan

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5346);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117

Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1891);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

BENTUK, UKURAN, DAN TATA CARA PENGISIAN BLANGKO

BUKTI PELANGGARAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI

SIPIL DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat

PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang

berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk

selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk

melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas

dan angkutan jalan.

2. Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disebut dengan

Tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan format tertentu

yang ditetapkan.

3. Blangko Tilang adalah format isian Tilang yang

digunakan oleh PPNS di bidang Lalu Lintas dan

Page 3: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK … filepenyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran

-3-

Angkutan Jalan dalam melaksanakan penindakan

pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang

digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain

kendaraan yang berjalan di atas rel.

5. Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh

penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu dan

Angkutan Jalan.

6. Rekaman Elektronik adalah bukti hasil re kam peralatan

elektronik yang dapat digunakan untuk membuktikan

adanya pelanggaran tertentu di bidang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan.

7. Bank adalah bank persepsi yang telah ditetapkan oleh

Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan.

8. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di

bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan.

9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan

Darat.

10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola

Transportasi Jabodetabek.

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini merupakan pedoman dalam

pembuatan dan pengisian blangko bukti pelanggaran.

(2) Pembuatan dan pengisian blangko bukti pelanggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk

mewujudkan keseragaman Bentuk, Ukuran, dan Tata

Cara Pengisian Blangko Bukti Pelanggaran oleh Penyidik

Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan.

Page 4: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK … filepenyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran

-4-

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini

meliputi:

a. penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;

b. bentuk dan ukuran blangko tilang;

c. tata cara pengisian blangko tilang; dan

d. penindakan pelanggaran dengan bukti rekaman

elektronik.

BAB II

PENINDAKAN PELANGGARAN

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 4

(1) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

oleh PPNS yang dilaksanakan berdasarkan tata acara

pemeriksaan cepat, digolongkan menjadi:

a. tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana

ringan; dan

b. tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak

pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan tertentu.

(2) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas

hasil:

a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan

Bermotor di Jalan, Terminal, dan Unit Pelaksana

Penimbangan Kendaraan Bermotor;

b. laporan; dan/atau

c. rekaman peralatan elektronik.

(3) Tata acara pemeriksaan tindak pidana ringan atas

pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(4) Tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu

Page 5: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK … filepenyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran

-5-

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang.

(5) Tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) terdiri atas:

a. mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak

dapat memperlihatkan bukti dan tanda lulus uji

kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang

diwajibkan menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan atau dapat memperlihatkannya tetapi masa

berlakunya sudah kadaluwarsa;

b. tidak merrienuhi ketentuan persyaratan teknis dan

laik jalan, pemuatan kendaraan, dan syarat

penggandengan dengan kendaraan lain;

c. pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran

dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan

menurunkan penumpang dan/atau cara memuat

dan membongkar barang;

d. pelanggaran terhadap perizinan angkutan; dan

e. pelanggaran terhadap ketentuan peruntukan

kendaraan.

Pasal 5

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor oleh PPNS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan di:

a. jalan, wajib didampingi petugas Kepolisian Negara

Republik Indonesia; dan

b. tempat tertentu, yaitu:

1. terminal;

2. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor

(UPPKB);

3. tempat wisata; dan

4. tempat keberangkatan.

Page 6: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK … filepenyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran

-6-

BAB III

BENTUK DAN UKURAN BLANGKO TILANG

Pasal 6

(1) Penerbitan Surat Tilang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (4) dilakukan dengan pengisian dan

penandatanganan Blangko Tilang.

(2) Blangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memiliki bentuk persegi panjang dan mempunyai ukuran

panjang 215,9 (dua ratus lima belas koma sembilan)

milimeter dan lebar 190 (seratus sembilan puluh)

milimeter.

Pasal 7

(1) Blangko Tilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (2) terdiri dari 5 (lima) lernbar dengan 5 (lima) warna

yang berbeda meliputi:

a. warna merah, untuk pelanggar yang hadir di sidang

Pengadilan Negeri setempat dengan melampirkan

barang bukti yang disita;

b. warna biru, untuk pelanggar yang tidak dapat hadir

di sidang Pengadilan Negeri setempat dengan

menititipkan denda maksimal di Bank;

c. warna hijau, untuk Kejaksaan Negeri setempat;

d. warna kuning, untuk Kepolisian Negara Republik

Indonesia; dan

e. warna putih, untuk arsip.

(2) Bukti pembayaran titipan denda sebagaimana dimaksud

ayat (1) huruf b dapat ditukar dengan barang bukti yang

disita oleh PPNS.

(3) Setiap lernbar Blangko Tilang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

a. bagian depan; dan

b. bagian belakang.

(4) Bagian depan Blangko Tilang sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a memuat kolom blangko.

Page 7: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK … filepenyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran

-7-

(5) Bagian depan Blangko Tilang sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) memuat paling sedikit:

a. hari, tanggal, dan jam terjadinya pelanggaran, serta

identitas PPNS;

b. tempat terjadinya pelanggaran, identitas pelanggar

dan identitas Kendaraan Bermotor yang digunakan;

c. ketentuan dan pasal yang dilanggar;

d. hari, tanggal, jam, dan tempat untuk menghadiri

sidang Pengadilan Negeri;

e. barang bukti yang disita;

f. tandatangan pelanggar dan PPNS;

g. penyampaian lernbar Blangko Tilang ke instansi

terkait;

h. pernyataan pelanggar; dan

i. jumlah uang titipan denda ke bank, bagi pelanggar

yang tidak menghadiri sidang Pengadilan Negeri.

(6) Bagian belakang Blangko Tilang sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b memuat paling sedikit:

a. berita acara singkat penyerahan surat Tilang kepada

Pengadilan Negeri;

b. pernyataan terdakwa/wakilnya;

c. tanda bukti eksekusi; dan

d. ketentuan pidana.

Pasal 8

(1) Blangko Tilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

dicetak pada kertas khusus yang memiliki logo

perhubungan.

(2) Kertas khusus pada Blangko Tilang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

a. security paper,

b. pita pengaman hologram;

c. watermark logo perhubungan; dan

d. tahan terhadap bahan pelarut kimia.

(3) Blangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipergunakan oleh PPNS.

Page 8: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK … filepenyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran

-8-

(4) Blangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib dibawa PPNS pada saat penindakan pelanggaran

lalu lintas dan angkutan jalan.

(5) Pengadaan Blangko Tilang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan oleh:

a. Direktur Jenderal dan Kepala Badan melalui

Anggaran Pendapatan dan Beianja Negara; dan/atau

b. Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan

dan Beianja Daerah.

(6) Format Blangko Tilang tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

BAB IV

TATA CARA PENGISIAN BLANGKO TILANG

Pasal 9

(1) Pengisian Blangko Tilang dilakukan oleh:

a. PPNS;

b. petugas Kejaksaan Negeri;

c. petugas Pengadilan Negeri;

d. pelanggar; dan

e. petugas Bank.

(2) Pengisian Blangko Tilang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya dan

sesuai lernbar yang ada pada Blangko Tilang.

(3) Pengisian Blangko Tilang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) meliputi:

a. bagian depan:

1. data berita acara pemeriksaan diisi dan

ditandatangani oleh PPNS dan pelanggar;

2. kolom pernyataan pelanggar diisi oleh PPNS dan

ditandatangani oleh pelanggar; dan

3. kolom pihak Bank diisi dan ditandatangani oleh

petugas Bank.

Page 9: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK … filepenyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran

-9-

b. bagian belakang:

1. kolom putusan diisi dan ditandatangani oleh

Panitera dan Hakim;

2. kolom pernyataan terdakwa/wakilnya diisi dan

ditandatangani oleh terdakwa/wakilnya;

3. kolom tanda bukti eksekusi diisi dan

ditandatangani oleh Petugas Kejaksaan Negeri;

dan

4. kolom ketentuan pidana diisi oleh PPNS.

BAB V

PENINDAKAN PELANGGARAN

DENGAN BUKTI REKAMAN ELEKTRONIK

Pasal 10

(1) Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan

yang didasarkan atas hasil Rekaman Elektronik dapat

diterbitkan surat Tilang oleh Petugas Kepolisian Negara

Republik Indonesia atau PPNS.

(2) Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dilampiri dengan bukti Rekaman Elektronik.

(3) Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan

dan panggilan untuk hadir dalam sidang Pengadilan

Negeri.

(4) Dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi panggilan

untuk hadir dalam sidang Pengadilan Negeri, pelanggar

dapat menitipkan uang denda melalui Bank.

(5) Penindakan pelanggaran berdasarkan alat bukti

Rekaman Elektronik mengacu kepada Peraturan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 11

Pembayaran uang denda tilang pelanggaran lalu lintas dan

angkutan jalan dilakukan setelah adanya putusan Pengadilan

Negeri atau dapat dilakukan pada saat pemberian surat Tilang

Page 10: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK … filepenyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran

-10-

dengan cara menitipkan kepada Bank sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini maka

ketentuan mengenai bentuk, ukuran, dan tata cara pengisian

Blangko Tilang wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri

ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

(1) Penerbitan surat Tilang selain dilakukan dengan

pengisian dan penandatanganan Blangko tilang, dapat

dilakukan dengan sistem tilang elektronik.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara sistem tilang

elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Page 11: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK … filepenyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran

-11-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 3 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 593

Salinan sesuai dengan aslinya

IUKUM,

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Mei 2018

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

P I H.. SH. DESS^fama Muda (IV/c) 1023 199203 1 003

Page 12: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK … filepenyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran

LAMPIRANPERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 37 TAHUN 2018TENTANG BENTUK, UKURAN, DAN TATA CARA PENGISIAN BLANGKO BUKTI PELANGGARAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

1 9 0 mm

ROSEnE

HIDDEN IMAGE LENTICULAR 4 ROTARY (TILANG, LOGO KEMENHUB. KEMENHUB. 2317; ROSETTE

" P R O J U S T IT IA ” i

SURAT TILANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN(UU Nc, 8 Tahun 1981 can UU Na 22 Tahun 2009)

Lernbar 1

A A No. .0000000

«atonaii. . ...... .IJT53 w*»'.. ......................................... I__ ___... M*. . ........ ..... ...MM ‘eiaaal■«{««*kc$«ri Stfi UiüMgLLA.

wtasitMHm,*1 «*»H»v he .................. ».ja» .................. ....I 1: Utas« '«war (trennte ■

Xrta ... .Va ..'Irv. pn-gmilCctr»r$IM : ll_A'tjT/SW ....... .Aj«r .........

_____ TRUCK | IWJKTJP I IRLS ! |VR...._ Uiu.

J**.r "n3-Ü b: j l l * « * I V M i • liL'AK JUJVI

11 PAUtrtfetUMtrafcaaaMUJilir • .. Wi«i2C»'H*....... ..... ....

Sdmlrp.i< an j j jdi.n 1 laH. j i jtiPwyi nuget ..

......... .......................... .....

drjsr baanibjil sata» t■ $ IU K 'fc i, '3 * f lil '. in ia - i j i ) ....... _ ........- M N K i e r a l : . ssn-• IOrliiPtt't»M*rilW'! 3eöh.j*n»iäeij'ai ........

Palaijjar, Pl)»WtPPb$,

V. Su.i.*buLlj.pt**. 1 IsToar Plfirtatü 7 i anirz Koos 3 Irw <M38

'Sali » dt»rphmktcciP »»ä»P stii, t.cpai ......

4 cKirpvt' • TM Aris

PERNYATM -LAS «□ Sayaatai fallt »wir lisu. ‘eroa •- tr.n ni,8 tOT.-rc 11» 1* irr» ü ~n( 5, -n

l=aü 213 UU Ns 3 Tal uti !33l"tnb ■ H>,

Aiira ........ ....... ..... ..... .. Utir __TI

* » - » « A M ------elai inem Motiv nästlwj cat 3iis'>jjjr»rs»j: l<MMt<«r iM.J»- ÜHfSBat,

1 inktilikxilär liipar urercru. ssiiig.. -.UH. ....................... ......

U m;lSl

... _J*viril,

Sarabwoli» -naynukw n tr-i *e irs h «au» «*. räVtmi U \ c 2i T|i*r 2035 LJU '-jIs'. Bi y.iro iljrjult pling iartwl 3 lügaj h,:i w ‘r.: vr. I, v i r

Plla'O J»

« jS«6 ctls efciekf:! <t)was- e*M

IMAF GUILLOCHE ARTSCREEN INVISIBLE INK TRIPLE WAVE

2 1 5 , 9 mm

HOLOGRAM STRIPE ALL TEXTIR TRANSPARENT INK

Page 13: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK … filepenyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran

-2-

HIDDEN IMAGE LENTICULAR 4 ROTARY (TILANG, LOGOKEMENHUB, KEMENHUB, 2017)

PUTUSAV‘«nr. . . . . . . . .

ti.Ti ■Katt« Eerawita* 'a lten : « a g '* te t »WMnK'jily leg»............... .......W-jrjUjma»: jtMrtitfikwSw,............ .......

Mcuacili

lw * r ■»:.*»• » • * x k a rR :.... — ................. .... .‘ gecKar . . . . «ft«»prt»a <p , HMrtorlr n rwllr Am*; :*(U.nt.iiy \v n jVKlBdflWnr:»- («:*»;>'.Wfcni:

Farbe.'.arguM H;Wi

PERNYATAAM TERDAKWA ■ WAKILNYA5*i/• •#*4n * *4« ptt*.;«»Niunkillf**ipi*-•

Ti');*!laö»; 'ftibiiys

I »

TANOA BUKTI EKSEKUSI'iarr.:.... .........

U»g«r.i autark............... i .....—........................ ........................ i&M ^rm lAM aflittaiclyf^KfctH:^..... .......................IMrut. b* .4» '*»»• Miim 4t «.itaa i<» w**

& iV ir p fn i :* ’ »;W

Njrj :________ ___ __________— J&ta ................. .................................

KETEttTUAN PIDAM

NO. PASAL JEWS PELANG6ARANSANKSI MAKSVAl

KURUNGAN OENOA1 2 3 4 51 m dtodaban ba irub ’ um jn t im tm k Irak s a n n o femn» l& tto 2530(02 m < M 6 i'iin rcca m o * a a . IMP tü * JlM 3»4 i t e w f t f M gi4 «r te tp i t u a c a fja i. agfigs p s a jre r

a rg k ik [« r liik fl r jla c r p M lM ip to C ig M » ta n a wos k a tia o h i.Ifiü M 253.0(0

3 m <enriaTan h rira b ’ di a tn y it ) d p ts rg i js d trc k w n ym ; i r r t rc rg jn y j. k ss ria iv rjr t e f jl j Irc s 2 Oda« 5330(04 296(2) K M dm n tn irc tc r » > h r w . a n i M b i |aer yang Msk ir iM in fm w a a r m e y a ij t o i jj: karg

spcr <la<sn Srpi* ia w i, lano j a ju lr . tn & landN w as c in rc i b it i i lirc irw r t r p i gsrcw gai. fern* r n . c trp i pcnuni.k araK a ll! p s -w u l c+sya, a lt s r t jtb r ta r .p ln . k n s tn T .dw r t r kxa dspcr s p * tc i burpcr rc rn ia m irrw p m c m w a n ^ i.iim ia fu s k a »

2Bj «r 593.000

5 M dHidatan ba ira b ' N ie ts am » s a l» b ci ater ywn :c«k *« re ru ti «rsvaralai an B ar. 2tsjan 5330(06 292 I f i tB K hw n tuT rab 'd i a fc r,y « j ~cUk n t b la ca& p e e g ja ifc -ia can p sre rad n k tw ksu a sa i la r ’ B jan 253000J 299(3) Vct* p a iro rg am n maul j a , t t « ta w g , <erefls ja a tits r 3ai ka tla arpelan y rc W * olmgkap

« rg a r »Aal «tBwrgan a i ba laa dai Pn® la u j i w tefa2Bj m 3 3 )00

i 239 tM H i’iin b rra b - H aj ja ir p a r j « rg c ilu k ei aa rp fc » f f auu l yaaa U M rtfg w a u r sactA teesiaralan. 1Bj m 2530CCi »1 Kwdman te re tw it in d n baisrg yug ItS k « u tH .iv k i'i y r rw r jafer s ra « «figan b las das yarc

d b itjta n .1 ftaan m m

19 XE diadaym b rrc ts r ir w r ja jb s r «arg ya itj I t tk balunb ^ b n ei i r w yanj tae f t t iu « * , M W rw a ,r /k * i jru rp a a g « la r d fw pa l « rN n w iB T » i, * r o ! .arngan ,a lr saa ii yaag d ü rh ib ir dalar irn ira jb *.

itk ia n 2 5 )00

11 303 '•« rg M iu d kii 'K ö ita a u ir tk ’ ü fg s rfk x c ra ^ k m l eergn assaa iB ja t 2530012 30t dtadanan aogu.bR tasrg acogai lai.au tererb, yang ne ra iika i i n - t r u r k n y e v y a rg Lin di s tfa n jrc

p rra lrv r abu otüonjvfcao «fdaiaar aogubR bdsk «saa cengw a tic u b i a n jt L fftr uan ein.iDdaa 253.000

13 306 dMdaraan y n m yaitg rK gangb ! b a ro j <b»9A *m j !ta k ir w r n tfttftu a i » sy ra ä n k a s d a w « rk tn a o ta ro t« < rg taA r. w iW ' can maa!. wadu ap j t * dan T k rn -ca s tan rs taw » ta l

2Bj m 53300

1t 306 dtodabsn n ju la n b«ng »arg l i t i i d fe ijö fi u ia t tc L r t r muals'i p e r^ in 1Bj ib 25300'15 307 <Mda,aaR b trc ttr msAulai im n la n g psrg idak w c r tN bw n fc jfi rc ig s -« s s cm puraatax day?

argka! d n m i Irrc a ra r2 Oda« 53300

16 2(9161 K tid im n bairab-u iM T .aog leck w ilk an ja^e le rsga r^r a rg tw ciarg d a lr jj*» k 2 Odin 533001? 3t« (bi dcndib in bstrsb* um ai fang te k iw ilk ian ae’ynltrcgsr.ar a rg l.a r ciarg IM daar teys t 2Bj m 53300U 3C6fcj dM dnan ba irab1 um « ,b m l« k i« n ik ia i ja W c g a ia r a rg trs r ta w e b A us car «lar bccar 2 0 jjr 5330019 3<*(0 dM dm n b a ird b ' umjm fjog ’im fmc£rg If lt is rg d te r lla i 26 j m 533000

GUILLOCHE ART SCREEN

Page 14: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK … filepenyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran

‘ P R O J U S T IT IA ” Lernbar 1

SURAT T1LANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN J ALAN(UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 22 Tahun 2009)

l 3adahar n i---------------- ta ro x l__________ p t x u L „ ____ Saya t e a _______________________________

P a w a l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seiak. ?eaoal Penyid < Pega*a Nege- Svd 3dang ILAi,bercasato SK (to ter Ib w . dan HAI', No.: . . . . . .

I. TeaH -neakJta' xmsnksar can penyidKan di: _ _ _N o w te a a n

\'gn3 Pemilk Nanapercxnudl Gcicngan SIW

to ic rS ft’

_ _ _ _ _ _ _ _ lertiada? nenöaraan berrräoi sbb. J rs : f TRUCK T b CKUP Ilß U S T MPU

AJanai .......................................................... . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I h r Th

J A ’l BI j 82 Ü D K A O A C U IM /M IA U I)

ffi Petanggar teffcukt Mlakiaan Sndak [*)ana Uroang l'daoglau Lntas osn M w ton jä te Nc 71 Tahx £09 P a s a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sdanjutnyo pelanggar c oe^ tahkan un(,< -nenghadtn sidang c Pengadilan Negeri .....................

Hafi-'Tanoga , , J ..................... Pjkul .................

denganBaongBukfisebagaioe'AU

• STUKNc' Berta*. H T ipa i«ro r• STNKNo •BertahvSc'npaioe' an

• Kanu Perprasan Nero-' Berlaku sanpai ce'can

Pdanggar Pejabat PPNS,

IV SuratT a*g lab lite s dan Angfcteit Jalan ini dumpa <an <epada1 lesbar Peiama P e a w2 Leitbar to :.a PetgaSa' Kege"_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3 LenbarKsfiga K e a « a rN e g r__ _ _ _ _ __ _

iSl LambafKetona . Arsip.

PERNYATAAN PEUNGGARJ Saya atan radr sandifl d s da-g Pengad lan.- Saya tw n p jk secra-g unbk m en *! saya * wang

‘Pasal 2* 3 UU Nto 8 Tahun T981 Tentarg KlHAFi

N a n a __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ (h w ..Th

PIHAK BANKTeian dtew n seroran tt san ua g denda Sarg ca': Petonggr tsrseDut

di aös sefcess' Rp. 250000 f ] Rp. KO SO.- Apaa a put an pergadfei i& t- kedl dan t a " uanc de^ca, sisa jang•linafi "Arfla r suhl rti Rsik

Aamal __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ dengan n e ro a a w o ek$ek.$i KejateaanSaya fersedia nenyelo'han t a * uang denda ses.a sanks1 oiaksinal ÜU No 22 Tahun 2M 9 tentang ILAJ irelaltii Ba"k yanq aiundi pal nq lartoal 3 Ibga] •» seselüm lancqal ac-ng

BANK

Pelanggar

Page 15: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK … filepenyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran

-4-

PUTUSANtoro- ........ ................ .

Dan Kwcfen Eacawur w Yn; W a EaK toB n5ijh f% gtn:----- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------- B » ^ J r d ^ lh ^ y a i ; » a i ] lc s x i_ _ _ _ _ _ _____ _ _______

Me nga d l l ll/«wap»2nteiakMya^i*ilil2Sf!falraia'loÄSwtTla^ir.itatuttiriä!aflg}aUUi.LAi'to 22.,20Q5Pjss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ......gfentaruwanniKasAesalb___ ____ _ _ _ _ _ _ _ i'sd tar _____ _ _ _ _ _ _ fkBu>t jtfUfiRp ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utwitsfi-jr nengemMkan tmn( ö itDpjtusws'Bnni . 1»$,. . . . . . . . . . . .. . ofck *te<.r« kwt yit»j Iwtitki» ji* * im n ökaen djr 1««Jafc*a • >VaUrN<i

M a ).';« n p i') Hator

(—.-...... i (■... ...... !

PERNYATAAN TERDAKWA I WAKI LNYAS!-(irenenTaPitjarH*nyiffjleaid(a^«i^rw^3i.iälanita';!-ua»}h«kinljli!iFö5»1iar3f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."mg?*--- - - - - - - - - - - - - - - -

V lb l« Ä M

TANOA B U K T I E K S E K U S ISow . . . . . . . . . . . ......

Larg dcnda xbesar Sp______ jj_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : Setagarara t t » apuUk» skli Pr^iias Negs_ _ _ _ _dMnv«WiJgAs>.‘Ktjari , Urtjji örvisikkan ke <Jsl?n K» No sra . ,

ta b ta g t t a g * : ----------------------- ------- .................... ................ ..... . .........k»a ; . . . . . . . . . . ... .. aftSJr ...... , ..., . ..... .

K E T E N T U A N PI DANA

NO. PASAl JEUS PELANG6ARAN SANKSIIIAKSIMAL KURUNGAN DENDA

1 2 3 4 51 275 Kendaraan bermctoi uir.-n daSam iiayw wlak snggab di ternimai 1 Bulan 250.0002 278 Kenöaraan noda enpa> atau tebih idak tflen^kapi denga" pedcngkapan de^sa tan cacargan. segdiga pengamar.

dongkrak pembuka roda dan peraiatan oertolongan pedama pada «ecaauanIBulan 250.000

3 279 Kendaraan bernctw di $ n yang dipasafig pertengkasan yang dapal nengganggu keseaiHte" bedalu Inas. 2 Bulan 500.0004 285(2) Kooaaraan bomwlcr beroda cenpat atau lobih di jalan yang Idak mcrnenuhi persyaralan M s yang melipui <aca

spion, kiakson, lampu utaraa, lamp; nwndur, iampu tenda talas dimensi badar kendaras', lamcu g^denga*. Iampu ram, iairsu panu^ik a t f , alat pemany cabaya. alat pangukur keoapaän. kadataman alur ban. kaca dapan, soaröof bumper. penggandengan, per«npclan a b , pcnghapus kaca

2 Bulan 500.000

5 285 Kencaraan bermotor beroda empat atau lebii c jalan yang adak memenuh; parsyarata' laik jalan. 2 Bulan 500.000$ 287(8) Kendaraan bemctor di ;aian ya g mfranggar lala cara aenggardergan dar penerrpeian dengan <endaraan lan. IBulan 250.0007 288(3) Mobil pen mpang „mum, toM bis. moN barang. kereb gandengan dar kereta tempelan yang idak dilengka» 2 Bulan 500.000

dengan sura: kelerangan ; | bedbb dan laixb kAis jy berkab8 289 Kendaraan bermotor ab ; penumpa'g yangdudukdi samping pengenudi yang idak mengenakan sabuk keselamatan. IBulan 250.0009 301 Kendaraan bermotor angLtan ba’arg yang idak menggunakan jm p r i jalan sesua dengan keias jalan yang

dileniukan.IBulan 250.000

10 302 Kendaraan bermotor unvn anglüan prang yang idak bertienti selain di tonpal yang tw r rfbnM at, mengeter., menurunkan psnumpang seiam driampst pemberbankan. atau meifiwati yaringan jalan selatn yang düertukar dalam ttitrayek.

IBulan 250.000

11 303 Mengemudikan mobil baranq uvtuk nrergan3<u( orang <ecuai denqari aiasar. IBulan 250.00012 304 Kendaraan angkubn orang dengan kjfan lederi yang menakkan dar m e w a n penumpang lain di separyang

perjaianan atau menqgunakan kenearaan anqkdan idak sesua dengan angkubn uniuk keperluan an.IBulan 250.000

13 305 Kendaraan bemolor yang mengangkul barang khusus yang idak memenuhi kebntian persyaralan keselamatan. pemberian tarda barang. parier, pongkar da", rauat waktu operasi dan rakonendasi dan nstansi terkal

2Butan 500.000

14 306 Kendaraan angkubn barana vana fdak dilenokao sura! dokunen nuabn oerlalanan IBulan 250.00015 307 Kencaraan bermotor angWan jmwn barang yang Wak memenuhi <teterkuan mengenai »ata cara pemuaten daya

angkut dimensi kendaraan.2 Bulan 500.000

16 308(3) Kendaraan bermotor umum yang idak m em ti an penyelenggaraan angkubn orang dalam bayek. 2 Bulan 530.00017 308 (b) Kendaraan bermotor urwn yang idak inemiliki izin penyelenggaraan angkutan orang idak datan trayek 2Buian 500.0GG18 308 (C) Kendaraan bermobor urnm yang idak m e n * izin penydenggaraan angkubn barang ktwsus er M berat. 2 Bulan 500.00019 J U L .Kencaraan bermotor unvn yang •norrympang an yang disntukan. 2 Bulan 500.000

Page 16: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK … filepenyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran

-5-

r\w

o

“PRO JUSTITIA"SURAT TILANG LALU LINTAS DAN AN6KUTAN JALAN

Lernbar 2

(DU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 22 Tahun 2009)

A A No. 0 0 0 0 0 0 0

P a d a h rm .. . . . . . . . . . . . . ..önggal_ _ _ _ _ _ _ _ _pwui. . . . . . . . . . . .. „Says M w a _ _ _ _ __ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ___s3ng<al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N I P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » ta t,P e s a ta lP f yid<Pegau»Nege*:SolBdangILAJ.ije^safka." SK Mente' fc<u r dan HM!. No.: . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I, Tßäh fn w M ar ia n e t e i a n « n ji t e 4 : . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . icttiadap kendaraan bem tof sbbSonor Konewon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ..... . Jons : TRUCK f PlCKUP ! IßüS WPUNanaPemt* • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A M .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\3 ri3P5r’5e’ W .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U w Th .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .G o b ip S ftl J a L b k J 2 Ü T D K A D A (1MJMITIQAKUMUM)

Nonen SB! : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . .

AM .... ......... ...................

I . “ eJanggar terfcukt Tielaku<an ündak pidana Undang W ang la u Ä can Anrufen Jabn No. Ti Tahir W Pasat

Se'aquüiya pelanggardoenmahkao u n i/ nenghajm »dang c P ennata Nagen

Hari.'Taraga .............! ................. .... Puku!

dfganßa'argBüktisebagaiK 'sut:

• STUKNc * Bertaku sanpai ce-ga^• STNKNo .’ Berlakt sa-npai ce^gan

• Karu Pengamsan N e w '• Betlakj sa-npai ce*gan

Polanggar PejabatPPNS.

iV SufatTa^lakilrtasdanAngkjianJalaninidisairjasan<epada: t Lenfcar Pertama Peasgga-2. Unbar Kcea PergaSas Nogen . . . . . . . . . . . . . . . . ...3 Letntar Keliga Kea«aa* Neoe*_ _ _ _ ____ _

PERNYATAAN PEIANGGARSaya akan hadir sen in d sida'g Pengad lar

~ Scja nenunjuk s w rg u lt* re * # saya i sca^a (P»at2t3UUNo BTshun 1881 TentsngKUHAP) ’

N a n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unur ..Thkm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Saya oe'sedia r’enyeltykan to u r uang daroa ses.a sanksi maksinal UU No. a Tohw 2009 »nung LIAJ moialui Bank yang oilun uk pai-g la n a l 5 |tiga| Kan se&alum lancaal sicang

4. lernbar Keenpal Keoctoa'5. Lcnbar <t+<iui Arsip.

PIHAK BANKTcian ditehma setoran i t an uang derda tto 'g dan Pelangga' letseSul

d atas setess* G Rp 25D.000 • G fy Kö Ö00,-Apa& a putuean pengaddan t e ' keeN dari htoa* uang oe-ca, $ i» uang rdipan cerxte c anbii di . . . . . . . .dengan nemoa^a w t eksek.si K e a ^

BANKn.............. .................

A

Page 17: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK … filepenyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran

-6-

PU T U SA Ntoir..... ..... ..

Den Kaufen Brasaw W n » Yn; Mal« Esato n i PeijaJilar 'le g e ti___ ___ ________________ Meijrgat Jrdarg t l » ; .arg tc fS ä n jta ____________ ___ ___ ..

Mengadlll

MeTeapiian teTökata yarq »itttesn.a le feoul -IcaiHi S irr TJaig ri tetuttä n?Uiojäf IIU .LA. Ho 22 ’ 20W asa ................. ............... ....akerakaruw ancerdasitK äfR :.__ __ _________ ../sutsder..... — _ ____ _______ I*BiaysjetüiaRp ................... ........ ’JtranG hor -imjKntiian taw; bitDM**i"Wi«........ .... T**» .oW^.nwaTitogvagWjibaiiijtwgliaötii^ii'ajdartoJakra'iWm«

PM u.'ptnjpafS HatoT

P E RN Y AT AA N TE RO AK WA I W A K I L N Y AScf3 n m ira Pwsan H an yang ton d jx jfe i am nergjtrBkan uaya-naya W in feit in» s e tn * .. . . . . . . . ...■«W*--------- IrtakwWjkinya

_________________________ i--------- j________________T AN DA BU KT l E K S E K U S I

ko wLafgiffttoateJikp.... . . ... J _ _ _ _ _ _ _ . ____ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ sSctogararafeMidpjkatanMtr-fnjftjiMiNcgerM n M J H ü ' M UKidnasitkailieÄnteSogaii .

___ ____ -irgv*......... ..... .. ..ton ......... .......... M» .. . ...

K E T E N T U A N P I DA NA

NO. PASAL JEMS PELAN6GARAN SANK9IIAKSNAL KURUNGAN OENOA

1 2 3 4 J1 276 Kendaraan bemotor v n u m d ta tm k tidak smggah di terminal 1 Buten 2530002 278 Kendaraan roöa enpat atau leMi fd8k (öengkapi de'ga" oedengkapar w '.oa ban cacangan, segoga pengaman,

dongkrak pembuka roda dan pe'aalan pertokingan oedana pada keoeiakaan1 Buten 250.000

3 279 Kendaraan bemotor di säten yang dipasang peitenglapan yang dapal nenqganggu tesettmatan bertalu kn». 2Buten 500.0004 285(2) Kendaraan berntcr teroda empat aiau lebih di jalan yang bdak iremenuhi oersyaraian teknis yang meAptD kaca

snian kJakson lamnu utama terra, nundut lamou tarda batas dimensi badan kendaraa* terrau c « 'd w iantou rem, largo penunjuk aran, alat pemantui cahaya. alat pengukur kectpaian. kadalaoian alut ban, kaca depan, spakbor. bumper. penggandengan, perrenpetan. ata. penghapus kaca.

2 Buten 500.000

5 288 Kei ar3anbefino(orberD(lafinKiataiauleM)d<iaianyanqddai(riM(nanüh.persyaratar,laikialan. 2 Butan 500.0006 287(6) Kendaraan bemotor di ,atar y rg meianggar tata eaia penggandengan dan penerrpetoi dengan kendaiaan lau. 1 Buten 250.0007 288(3) Mobil perumpang jmum, moW bus. mobi barang. w eta gandengan dan kerete tempetan yang tidak dilengkao

dengan surat keterangan uji berkaa dan tanda kjius jf berkaa2Buten 500 000

8 289 Kendaraanberrriotorata^peimpe^yangcluCukiSsampingpengenudiyangtidaknne^enakansabuk keselamatan. 1 Buten 250 0009 301 Kendaraan bemotor angetan ba-ang yang bdak menggunakan ,arnga" jalan sesuai dengan ketes ^alai yang

ddenUran,1 Buten 250.000

10 302 Kendaraan bemotcr unvn angk.tan orang yang tidak bertienti seiam di tenpat yang teiat cient.kan, mengetem, menurunkan penurroang seien dAanpat pembarhenban, atau m alm ti janngan jalan satam yang ddentukan daiam ianiayek.

1 Buten 250000

11 303 Mengemudikan mobil baranq untuk maroaro^ut orang <etuai dengan aiasaa IBulan 250.00012 304 Kendaraan anokulan orano denoari luman tedenL vano menakkan dan menuninkan oenoncano lam di seoanana■v'mM'uyii umwwimi1 viunji w n w " w J iwin< ii.w w w w ii « uii 11% v u nun kruiwi v w iy mm w v«yw *,v ' j

penaianan atau menggunakan kendwar anqkutan tdak sesuai dengan anqkutan untuk kepertuan lam.1 Buten 250 000

13 305 Kendaiaan bemotor yang nengangku! barang khusus yang tidak menenuhi ketentuan persyaralan kesetarratan. pemberian tanda barang. park», bongkar dan m a l waktu operasi dan nekonendasi dan instansi teikait

2Butan 500.000

14 308 Kendaraan angkotan barang yang Uak düengkap turat dokurw nuatan peijalanan. IBulan 25300015 307 Kendaraan bermokx angkutr u w barang yang tidak w e n u tt retentuan rnengenai lata cara pemualan daya

angkuldmensi kendaraan2 Buten 500 000

1« 308(8) Kendaraan bemotor i i m i yang bdak iremUu iw penyelenggaraan angkulan orang daam traye*. 2 Buten 500.00017 308 |» p Kendaraan bemotor um-m yang tidak rremlfc isn penyelenggaraan angkulan orang tdak daiam trayek 28uten 50000018 308 je) Kendaraan bemotor unwn yang idak rrernik izm penyelenggaraan anqkutan barang khusus car. alat berat 2 Buten 500.00019 308(d) Kendaraan bemotor unvn yang nenympang sin yang tantukan. 2Bulan 500.000

Page 18: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK … filepenyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran

-7-

“PRO JUSTITIA" Lernbar 3SURAT TILANG LALU LINTAS DAN ANGKÜTAN JALAN

(Uli No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 22 Tahun 2009)

A A

l t a t o « . . . . . . . . . . . . . . . . l a n p i_ _ _ _ _ _ _ _ M . . . . . . . . . . . . . ..Saya V arn a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mangel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — K P .. se^ak. ^ a b a t Pr»y»< Pegwai Nege" S p l M ang UAJ.berdasarkan SK Wenter Hutum dan HAM. N a : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I Teah neatefer o e m e r te e » pajüat. 1 : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lerhadap rendaraan torotor sottNonorKendaraan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . J trs :p M J C K f P1CKUP (“ I büS ~ mNana P e n # : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alara: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nanapengemudi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U w Th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .ta n g a n S W : D a C IB 1 G B 2 Ü7DKADA (*UMUM/TDAKUUUU)

NoncrSU : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aamal :........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I ®elanggar lertukh ?netak <tan tindak pidana tMsang L -dang Lau bnlas csn Awutar Jäten No 22 T^iir ?009 Pesal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sdaijetnya pelanggar c »niahkan unt.< mentfiadn sdang c Pengadilan Negen .

Harillanggai . . . . . . . . . . I . . . . . Rjkui . . . . . . . . . . . . . .dengan Ba sno Bukh sebagat oe' wt•S TU K N o-'B edakisanpaicqr .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• STNKho .'Bedakiisanpaicrgan .- Kare Penga*a$an Nomy <’ Beriaku sanpai ce*gar . I..... . . .....

Pdanggar PtjabatPPNS.

IV Surat T a*s Lalu üntss dar. Angk,:ar Jalan ini dsarraa ran repada1 lenharPedama Pea'gga-2 lenbarKcc.a Pe'CK ia'hegen..... .... .... . . . . . . .3 Lenfcar Kefga Ke.acaa- K eg e*. . . . . . . . . ..... . . . .

PERNYATAAN PELANGGARSava akan badr s e ta i d sida'g Pengad lan.

~ Saya ■nenunjuk s w rg u i * w a k i « y a d o c rg (Pasal 213 UU No. 8 Tahun T961 Tentang KUHAP)

K a w a : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . U w ..Thtonal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Saya bersedia nenyeto'kan t a ' uang denda ses.ai sanksi ntaksinal UU No. 22 'a t a 2003 rentano LLAJ rretalui Bank yang cilunji* palrg t o a l 3 |lga; I » setetuw lancgal sicang

Pelanggar

UewbwKeampal Kepcfersr S .LcnbaiK m a .Arsip,

PIHAK BANKTela- t a n a se:oran tt aar uang de'da Sarg dan Felangga' bsebut

di aas M b esr Rp 253 000 ■ Rp. 533 000,- Apaoa put.san pcrgadfen t o ' kecd dan Ipnuangdend u isa aangbjpandendacawMiliBank. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dengan nsum xi eksek,si Kearsaa"

BANK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 19: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK … filepenyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran

o

Iii

*

|fi

Page 20: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK … filepenyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran

-9-

r\KJ

r\ iVj j

“PRO JUSTITIA” Lernbar 4! A

SURAT TILANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN(UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 22 Tatiun 2009)

A A No. .0 0 0 0 0 0 0L 5ad a Isrn i.. . ... ._ _ _ _ _ tanggal_ _ _ _ _ _ _ _ puoii..

P a n ja l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NiP _ _ _ _hw asadai SK M ot? Hakin dan Mt. No.: . . . . . . . . . . . . . . .

I Teah neak.ka*' pemeflksaa can MnyrfAafi di; .. . . . . ..... .tarie r K o n o w . . . . . . _ ... . . . . . . . . . . . . . „..... ......N araP em iNsmapengenudi Göcngan SIK-'

NomorSW

km\

.Saya N a n a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _seak. hM Pry»d< Pegawat Nagan S e i 3dang ILA;

. . . . . . . . . . . . . . oaca.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ teftiadap «endaraan bw ctoi söö___ jo « r Truck r rck up riBus r «pu

. . . . . . . . . ... . ... . . . . . . . . . U w : ., . Th.

L ) a L _ b i J b2 ü t d k a d a c u m u u .'H m k im m )

• 'iM'l

I . 5eanggar Ia h # metekuacan lindak pidana Uxang W ang lau Lrtas can A nw tei Jalan Nc u Tahun 2X9 Pasal

tonjutnya pelanggar d penrtahkjn u n i/ m engen sidang e Pengadiian NegeriHan 'Taragö . . . . . . . . . . . /.,... .cengan Ba^ig Bukh sebagai » '«u l •STlIK N c ■' Berlak. sampaidengr• STNKNc 'Bertakusampai Organ• KaruPengawasanNoror

Pclanggar

PuW . . . . . . . .

I . M.U.H

I (• UAH «CHI 14 •«) < I rM>*l (• • ■ .. 11 . . . . . . . . . . .

PtjabalPPNS.

IV SuratT a-glalu Linas dan A n g te Jalan ni dsairoa <an <epada: t Lenfcar Peiama Wsnggar2 LcfTtarKoc^a PengaSa-Nfigan_ _ _ _ _ _ __ __3 U rtarK efga . Keanaar Neger_ _ _ _ _ _ ____

(~

4. lembar Keempal ■ Kepcfear5. LembarKakma . A'ap.

PERNYATAAN PEIANGGARü Sava akan nad*r s n in d s u lr ) PeegadJar.- Sa« ■nenunjuk sw arg «ntj< w *a k i s-sya 4 sosra

iPasal ?13 UU No 8 Tahun W TenlangKUHAP)

N a n a : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Unur „...ThA M : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Sava oersedia nsw lofkan tdipa' uang denda ses-a sankst itiaw inal UU No 22 >ahun 2M 9 temano LIAJ ireialui Bank yang ekun,uk palng t r a t 3 |hga! -ar sabekjm taaggai

Pelanggar

PIHAK BANKWah d i » sewan tt oa- uang denda Uarg dari ^eiangga- loiseoul di aas sebesa' f Rp 2S0000 H Rp. 500.ODO,-Apaci a putsan pengadiian« - keed dan tifpan uang Oroa. sisa uangMipansendacanbiidiBa«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dengan n e rro w W eksek^i K^aksar

BANK. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

u

Page 21: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK … filepenyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran

-10-

P U T U S A NKmor___________ __ -

Dan <«rfcn B « a » u r k e t w Van; Uato Eh

MmPaMtoNtdin . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . k t a M i & c L i a ' K a r c M f t t e .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -M e n g a d i l i

tfattckan fcttha van; ttite sr ta f t i dnäK Sin', iläro in fc titi nteKHäf UU ÜA!II# 22.‘ 2MI Pisa . . . ................... .dtanekrtMiFanwicasebasirRc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ' s j t a f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. HiBUy&SeÜrafty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mtnemtfitan (w gm tefto Im} bjkkC'pjlUSW '01 m gfct Haw c m t > # •) ysn; M tto tH w w ötodri Paic«a dar fojakcj • «Abfcin»

HakiT

« . . ._ ____ 1

PanW.'ptngjadi

i . . . . . . . . . . . . . . . . . I

P E R N Y A T A A N T E R D A K W A 1 W A K I I N Y AS?«a nsncriTa Ptttsin fa<n vsm te n su i neraxiakan UB'.’3-ioa« hbktn bb iras zrkars rt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- ---- -------------- Tuilak*« • Wdtinva

uajM kw IiM rR p i. . . . . . . . . . . . . . . . .

T AN DA BUKT I E K S E K U S Ito w „ . . . . . . . . ....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |b tA ^ n iw l« « i(^ tü » r» h n g » ta n N (9 > f. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ärtvM iM M lK tjari . ü rti dnasittan kt dalan K« Vogara .......................... .................. ..............................

iwite '.V5Jr billig» . .m : Jsöt*

K E T E N T U A N P I D A N A

NO, PASAL J E W 5 PELANGGARAN SANKSI MAKSiMAL KURUNG AN DENDA

1 2 3 4 $1 276 Kendaraan bermotor umum (S an 1raye< ‘jöak smggatr di terminal IBulai 250.0002 278 Kendaraan roda cnpat atau iebii tidak dilengkapi d e ^ " pedengkapar bempa bau caca^ar, sc^'tca pencaman,

dcngktak pentbuka roda dan pe^atan peftolongan se»lama pada keoetakaan.1 Butan 259.000

3 279 Kendaraan bermotor di jalan yang (Spasaig periengkapan yang dapal nengganggu keseanatar bedatu l»ras 2Bulan 500.0004 285(2) Kendaraan ocmctcr boroda cmpal aiau ktbih di jalan yang tidak rremonuhi pcrsyaratan lefats yang rnelpub rata

spor, kwaon, lampu nama, lamp. munaur, «mpu tanoa batas iwnensi oaoan ken oa ia , larou ganxnga. enp j ram. lartou penunjuk ara", atat pama-tul cahaya, alat pengukur «cepatan, kedalanan aiur bau. kaca dapar. spakbor, fcumper. penggandenpan, penempelan. ata. penghapus kaca.

2 Butan 500.000

5 286 Kendaraan termotor beroda enpat ata. lobth c lalan m tidak memerü: periyaratan laik lalan. 2 Butan SOO.CCO6 287(6) Kendaraan bermotor di jalan yang metanggar t a caia penggandengan oan penerrpelan dengan kendaraan iam. IButan 250.0007 288(3) Mobil peflampang .n u r, ncM bus mobil Darang, kereta gandengan dar kereta lempelan 'yang tidak dilengto

dengan ara: keleranganuj berkaa dan tanda kius * b e te2 Butan SOO.OGO

8 289 Kendaraan bermotor ata. penurja-q yang duduk di sampng pengenudi yang Mak me"qeaakan sabuk keselamatan 1 Butan 259.0009 301 Kendaraan bennotor angk.tan barang yang tdak menggurtakan jamgain jalan sesuai dengan keias ater yang

ditenlukan.IButan 250.000

10 302 Kendaraan bermotor urwn angk.tan orang yang tidak beriwiti eelain di tenpai yang M ctenuan, mengetem, m erm kan penumpang seia n ditenpat aanbeitianban, atau nelawab jamgan jalan selam yang rktantukan dalarr izintrayek.

1 Butan 250.000

11 303 MengemudAart mobö baranq unMr rre'gangkut oranq <ecui deoqan aiasan. IButan 25000012 304 Kendaraan angMan orang dengan hguan ledert yang rrenairkan dan m ew kan penrpang lam di sepan^

pegaianan atau manqqun^an kencaraar anqkutan tidak sesuai dengan anqlutan untuk keperiuan a nIButan 259.000

13 305 Kendaraan bemctor yang nengangM barang khusus yang bdak mernenubr ketenluan persyaialan keseiamalan. pemberian tanda barang. parier, boogkat rar muai #a<tu operas dan rekonendasi dari mstarsi terkait

2Bulan 500.000

14 306 Kendaraan angkutan barang yang bdak düengkap surat (toteren nuatan pegaianan IBulan 250.00015 307 Kendaraan bermotor angkutan umiir barang yang bdak memenuhi re te n ta mengen lata care pemuatan daya

angkutrfmena kendaraan?8ulan 500.000

16 308 (a) Kendaraan bemotoi unvn yang tidak m enie im penyelenggaraan angkutan orang e m trayek. 2 Butan 500.00017 308 (b) Kendaraan benrnnor umum yang bdak iw m ie ton penyelenpraan angkutan orang bdak dalaritrayek 2 Butan 500.00018 308 (c) Kendaraan bermotor n u n yang bdak m einii izsn penyelenggaraan angkutan barang khusus car alat berat 2 Butan 5G0.C0C19 308 (d) Kendaraan bermotor urmm yar^ -nonympang nn yar^ (ttcrd iaa 2Bulan 500X00

0

Page 22: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK … filepenyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran

-11-

A Yj “PRO JUSTITIA” Lernbar 5

SURAT TILANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN(UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 22 Tahun 2009)

A A No. .0000000

0

I. t t a ha' i ...- . . . . . . . . ..... tangcal . . . . . . . . . . . . . . pw iii . . . . . . . . . . . . . , Saya Mama . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .?3w a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. NIP , selaL Pejsbat Pesyttr P e g m ilie p ife i S to g lU U .te c a s a to i SK to te r Ho<urr. dan HAN. füa.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — . . . . . . . . . . . . . m _ _ _ _ _ _

I. T ^h m&akJtar Kmenksaar can p«r>yidikart di__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _fester K o re a s : .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jens ! RUCKfe s ta P e n i ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....fenapengestudi • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U v Th

Göcngart SW : Ü A L Bl J B2 UTDKADA ( KMUM ITCAK UMUM j

fester SIV : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ffl 3eianggar lertukh -ri«laki.<«t ündaK prfana Ur>3ang U*dang Lau Litite can Ancwttan Jalan Nc 2 Tahtr 2009 Passl ...

___ __ terhadap kendaraan berrotoi sto

f Pick up FIbus f wpu

Seiasjutnya p e la n p d »ssaltkan tn ta menghadm sitteng $ Pengarflan Negen

Hari-'Tartgga' . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W . . . . . . . . . . . . . . .(Jengan Barartg ftakt sebagai oe' «ut:• STUKNo .‘BedaLsastpaice^a.s• SINK No .'B Ä s a s ip a ic e ^ a n• Kate ?enga,.vasan Nemo.' ■' Berlak, rastpai ce-gan

Pclanggar, PejihatPPNS,

IV S o« T a-g Laie Lrtas dan Angkotar Jalan ini jisarrparan <epada; I Lestbar Pertana Pea'gaa-2. Lernbar Koc^a . P c x a c ^ N e g e r..... . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Lenbar Keltga : K e .a ca a rN e g r....... ........ .

4. Lestbar Keempat Kepciisiar5. lembar <c ma A-sip.

/\

PERNYATAAN PELANGGAR□ Saya akan ttadr sendiri d. s x lrg Pengad.br.1 Seva stenunjuk » 7 r g untok Ttew k* »na i sdang

|Pasal2!3UüNo 8Tahtin!»1!enlaigKUHAP)

M a m a ; ................................ ........... ....Ustur .. .Th

t o t a l : ............... ........ . .......... ....... ........ ......... ....

Saya oersedia nenyelo'kan t o t r uang denda ses,.a sanksi Ttaksittai UU No 22 'ahun 2003 tentano LLAJ iro ia lii Bark yans atunjuk pal.rg lanoal 3 !l>ga; ’ w seoetjm iartega siesng

Pelanggar

PIHAK BANKTelah diteriitta setoran Ü M M iarg denda bla-g car Pelangga' terseool

diatassebesa': ” Rp 253000- H Rd. 500 ODD,-ApaO a putsan p e r lte n t e ' ked dan f e - oasg ce-ca, m uangsbpancerdacanbüdiBa’ k . . . . . . ...........................dengan n e ra < a x < t ek$ek„$i Kea<saas

BANK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A

Page 23: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK … filepenyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran

-12-

r ■\ J

HakinPsi^asaarSegen: ...ras®;

PUTUSANKoto" ................ . ........

Dwi Kjscfoi Betautrer K e tu w Yanj H# j Ea_______ MoijngatJrdsrg Uiiang yarg £ersar>jki.tan

Mcnaadlll»/ant-jpMnton»al*a ysnj i3&-imafn,i9 »-swot dossmSuk T targ iri »tukli fr*!anggaf UU JlA,' No 22 ’ 200$ Pis» ........ — ..........................- ...... ...sksralap ukuTan cerda ssbsssr Rg -------------------------------------’ tJ ü ä * ----------------------------------------- 1*BIsyenattlRp ....«... .... •*... - « y w * - . . . . •« ........ UtnsfWilH»rnw^ffPliiShift fcfliwj jwkkOpak«*» tat«' T*W>: Ofck Hwn M » i ’Jsnj ;mg lemlia Muk tmn tSatbi PMN» to taMwj •"•Wwj

(._

im t *

~ - ....-* -—2

Hlhf

I. ......

PERNYATAAN TEROAKWA I WAKILNYASiya rsnatra Paisan Hain m hak dpiMei Kan rwggursbn iw /m w j hatin laiu NM -M n r i ..

M ih n iy w w

TANDA BUKII EKSEKUSiNOW - , ■ - . ■

UmgdmtevtettrBp................... i . . ------ --- -------- ----------------- ---------_ ; S»L»3»>nwv.Wsfiftpitu-DumrJ«nPm^Han«h^ s

dihrrna sfati JaksiK«jari . ...................................... UKokdnhHUwnthsbbniKwtea»» ........................

rw h ttc s s rP ih )» ......................................... .................. i 'V f K k i .........................................................Mira ................................................ M U t ................................

KETENTUAN PIDANA

nV-/

NO. PASAL JENBPELANGGARAN SANKSI MAKSIHAL KURUNGAN OENOA

1 2 3 4 51 276 Kencaraan betwuor umum dsäwilreyt* tidak sinqqah di toishäl IBulan 250.0002 278 Kendaraan roda enps aiau Icbih «03k däengkapl dengan pedengkapan bwoa ban odangan, segitiga pengaman,

dcnqkrak pembuka roda dan peraiatan pertfongan p*iana pada kecelakaan.IBulan 250.000

3 279 Xendaraan bermciordijaSan yang Spasaf® pedengkapan yang dapal nenggangqu AaseSaaiMan berfelu fcUM. 2 Bulan 50Ü.Ü0C4 285(2) Kendaraan bermslor teroda empat aiau loWi di Jalan yarg tidak nwim M pwsyaraün tekm jang meipd «ata

Spion, «laloon, lampu t4ama, lairpa inundur, tenpu tanda balas dimens badan kenäarean, tenw gadangan, lampu rem. lampu penuniuk an*, alai pemanbJl cahaya. alat pengukur kooepaian. kadataman atur ban. kaca depan. spatbor. bumpcr, ponggarrfengan, pcrempelan. ataa pcnghapus kaca.

28uto SOO.COG

5 286 Kendaraan boriMat baroda ampal ataa lebih tu jalan yang tidak memefiuhi panyaralan taik jalan. 2 Butan 500C006 287(6) Kendaraan bwmotor dl jsAan m nwanggar tda care panggandengan «n panempelan dengan «endaoan Wn. IBulan 250.0007 288(3) MoM penumpang umun, irabt bus. mobil öarang. kerela gandengan dan kercla tempelan yang Sdak däengkapt

dengan sura! keteiangan ul berkaia dan landa Uus 4 beika,a2 Buian 500.000

8 289 Kendaraan bemoior ataa penumpang yang duduk di aamphg pwgenutS yang Sdak mengartakan labt* kewlamalan. IBulan 250.0008 301 Kendaraan bennotor angMm barang yang Sdak menggunakan pngan jalan sesua dengan keias jalan yang

drtertokan,IBulan 250.000

10 302 Kendaraan fcermptor unw angkulan orang yang Sdak babemi setat di lempat ysng te». tttentukan, mengetem, manutunkan penumpang attem dtenpat pentberhenban, aiau mületnrati jatkvgag jalan setaln yang dilartukan dalarr izinirayek.

IBulan 250.000

11 303 Mengwiudlkan mobb barang untuk nwoanokul orang «oral dongan Hasan IBulan 250,00012 304 Kendamsn angkulan orang dengan byguan tedenlu ysng nwakkan dan memrarlwi penumpang laut dl sepwiang

penaianan stau mtmggunakan kendaraan angkuian Sdak sesuai dengan angkulan u m kapeduan ram.IBulan 250.000

13 »5 Kendaraan bermoka yang mangangkul baraog khusus yang Sdak menenuhi keMuan pareyaratan keselarraian. pwnberian landa barang. partw. bongkardan muai, aaklu operasi dan rekonendasi dan «önsi terttak

2 Wan 500.000

14 306 Kendaraan angkulan barang yang Sdak dilengkap. surai dokumen nuaian pujatanan. IBulan 250.00015 307 Kendaraan berrnohy angkulan jtmut. öargng yang tidak memenutk <etentuan rrengen$ tata cara pemuatan. daya

anßkut.dimensi kendaraan.2 Bulen 500.0«)

16 308 (a) Kendaraan bewoi« umom yang Sdak memiSki izm penyelanggaraan angkulan orang daiam Vayek 2 Bulart 50000017 308 (b) Kendaraan bermotor umumyang Sdak memiSks iät penyöengga,-aan angkulan orang Sdak daiam trayek 2 Butan 500.00018 308(c) Kendaraan bemotor umum yang Sdak m en* ian penyelenggaraan angkulan barang khusus dan alat berat 2 Bulan 500.00019 308 (d) Kendaraan bormetor umsm yang menympang tzin yang dttmUtan. 2 Bulan 500.000

5 V

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

dengan aslinya HUKUM '

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19651022 199203 1 001

BUDI KARYA SUMADI