PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 23/PRT/M/2018 TENTANG

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN

17 Desember 2018

Kementrian

Pekerjaan Umun Dan

Perumahan Rakyat

DASAR KEBIJAKAN

1. Kondisi faktual banyak permasalahan pembentukan PPPSRS dan Pengelolaan Rumah susun (banyaknya laporan dan pengaduan masyarakat ke PUPR).

2. Fungsi pemerintah untuk melakukan pembinaan yakni pengawasan terhadap pembentukan PPPSRS. (Pasal 5 jo Pasal 70 ayat (1) dan (5) UU 20/11).

3. Kewenangan pemerintah untuk menetapkan peraturan perundang-undangan, termasuk norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rumah susun. (Pasal 83 UU 20/11)

4. Kepmen Perumahan Rakyat Nomor 06/KPTS/BKP4N/1995 dan Permen Nomor 15 Tahun 2007 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5. Telah dilakukan prencanaan, penyusunan dan pembahasan dari tahun 2015. Dalam penyusunan dan pembahasan dilakukan kajian literatur, Focus group discussion dan Uji Publik kepada Pemerintahan, Akademisi, Notaris, Pengacara, Pelaku Pembangunan, REI, PPPSRS dan asosiasi PPPRS serta pemilik/penghuni rumah susun.

Kementrian

Pekerjaan Umun Dan

Perumahan Rakyat

Pembentukan PPPSRS

Keanggotaan dan Organisasi

Akta Pendirian, AD, dan ART serta Tata Tertib Penghunian

Pengelolaan

Kerjasama dalam Pembangunan Rumah Susun Secara Bertahap

RUANG LINGKUP PENGATURANKementrian

Pekerjaan Umun Dan

Perumahan Rakyat

Tujuan Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2018 tentang Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun

• Memberikan kepastian hukum dalam pembentukan PPPSRS; dan

• Menjamin hak dan kewajiban pemangku kepentingan dalam tata kelola PPPSRS.

Siapa yang membentuk PPPSRS?• Pemilik Sarusun wajib membentuk PPPSRS.

• Pembentukan PPPSRS wajib difasilitasi oleh Pelaku Pembangunan.

Kapan dibentuknya PPPSRS?• Sebelum masa transisi berakhir.

• Masa transisi ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak penyerahan pertama kali Sarusun kepada Pemilik, tanpa dikaitkan dengan belum terjualnya seluruh Sarusun.

Darimana biaya pembentukan PPPSRS?

• Pembiayaannya dibebankan kepada Pelaku Pembangunan.

Bentuk Fasilitasi dari Pelaku Pembangunan

• penyediaan ruang rapat dan kelengkapannya, paling kurang meliputi meja, kursi, papan tulis/alat tulis, pengeras suara, dan penggunaan papan/media informasi kepada warga Pemilik dan/atau Penghuni;

• data kepemilikan dan/atau penghunian serta letak Sarusun berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pelaku Pembangunan; dan

• dukungan administrasi serta penyediaan konsumsi.

Persiapan Pelaksanaan

Tahapan Pembentukan PPPSRS

1. Sosialisasi penghunian2. Pendataan Pemilik dan/atau

Penghuni 3. Pembentukan panitia musyawarah

Melaksanakan Agenda Musyawarah

Persiapan

Sosialisasi penghunian

• wajib melakukan sosialisasi penghunian.

• dilakukan sejak Sarusun mulai dipasarkan kepada calon pembeli dan sebelum pembentukan PPPSRS.

• dilakukan secara langsung atau dilakukan melalui media informasi seperti selebaran (leaflet), papan informasi, brosur dan/atau bentuk informasi tidak langsung lainnya

Pendataan Pemilik dan/atau Penghuni Pembentukan Panitia Musyawarah

• Pendataan Pemilik dan/atau Penghuni wajib dilakukan oleh Pelaku Pembangunan.

• Dilakukan sesuai dengan prinsip kepemilikan atau kepenghunian yang sah.

• Hasil pendataan diserahkan kepada panitia musyawarah yang telah terbentuk untuk data penyelenggaraan musyawarah.

• Pelaku Pembangunan wajib melakukan pembaharuan data dan disampaikan kepada panitia musyawarah.

• Pelaku Pembangunan wajib memfasilitasi Pemilik dalam membentuk panitia musyawarah. (menyelengarakan rapat pembentukan panitia musyawarah).

• Terdiri atas Pemilik dan wakil Pelaku Pembangunan (ketua, sekretaris, bendahara, dan 4 (empat) orang anggota).

• Wakil Pelaku Pembangunan) diusulkan oleh Pelaku Pembangunan sebanyak 2 (dua) orang sebagai anggota panitia musyawarah.

Tugas Panitia Musyawarah

1. menyusun dan menetapkan jadwal musyawarah untuk pembentukan PPPSRS.

2. menyusun rancangan tata tertib, rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan rancangan program kerja pengurus.

3. mensosialisasikan jadwal musyawarah kepada seluruh Pemilik.

4. melakukan konsultasi kepada instansi teknis.

5. menyelenggarakan musyawarah untuk pembentukan PPPSRS.

6. mempertanggungjawabkan hasil musyawarah kepada Pemilik.

7. melaporkan secara tertulis hasil musyawarah kepada kepada instansi teknis.

Panitia musyawarah berakhir masa tugasnya setelah terpilihnya pengurus dan pengawas PPPSRS serta disampaikanya laporan tertulis.

Pamus Pemilik

Undangan musyawarah: • disampaikan paling lambat 7

(tujuh) hari kerja sebelum penyelenggaraan musyawarah.

• dilampirkan dengan rancangan tata tertib musyawarah, rancangan anggaran dasar, dan rancangan anggaran rumah tangga.

Musyawarah

Pimpinan musyawarah (seorang ketua yang didampingi oleh 2 (dua) orang anggota yang dipilih dari dan oleh peserta musyawarah secara musyawarah atau berdasarkan suara terbanyak.Agenda Musyawara:• pembentukan struktur

organisasi;• penyusunan anggaran dasar,

dan anggaran rumah tangga;• pemilihan pengurus PPPSRS;

dan• pemilihan pengawas PPPSRS.

dapat diwakilkan kepada:• istri atau suami;• orang tua kandung perempuan atau

laki-laki;• salah satu saudara kandung;• salah satu anak yang telah dewasa

dari Pemilik; (dibuktikan dengan dokumen kependudukan yang sah dan surat kuasa)

• salah satu anggota pengurus badan hukum yang tercantum dalam akta pendirian apabila Pemilik merupakan badan hukum (dibuktikan dengan akta pendirian untuk Pemilik yang badan hukum)

• atau karyawan (dibuktikan dengan surat pengangkatan karyawan tetap)

Pimpinan Musyawarah

Mekanisme pengambilan keputusan pemilihan pengurus PPPSRS dan pengawas PPPSRS dilakukan dengan suara terbanyak.

Pengambilan keputusan hanya dapat dilakukan oleh Pemilik atau wakil Pemilik.

Pemilik atau wakil Pemilik, hanya memiliki 1 (satu) suara walaupun memiliki lebih dari 1 (satu) Sarusun.

Mekanime pengambilan keputusan lainnya dilakukan secara musyawarah atau berdasarkan suara terbanyak.

Bidang yang terkait dengan pengelolaan dan penghunian

1. Bidang yang terkait dengan pengelolaan dan penghunian mempunyai tugas sebagai berikut:a) melakukan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan

Rumah Susun;b) pembinaan Penghuni dan menyelenggarakan kegiatan administratif

kepemilikan dan penghunian;c) melakukan koordinasi dengan rukun tetangga, rukun warga, dan aparat

pemerintah;d) menjalin hubungan koordinasi dan kemitraan dengan lembaga, institusi, dan

badan hukum; dane) memberikan pelayanan informasi dan komunikasi yang dapat diakses oleh

Pemilik dan Penghuni.

2. Dalam hal Rumah Susun fungsi campuran untuk bidang yang berkaitan dengan pengelolaan dilakukan secara terpisah antara fungsi hunian dan fungsi bukan hunian.

Akta pendirian, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga

1. Akta pendirian, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga dicatatkan kepada instansi teknis.

2. Pencatatan akta pendirian, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga dilakukan oleh ketua PPPSRS atau pengurus lain yang tercantum dalam akta pendirian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan musyawarah.

3. Dalam hal terjadi pengantian atau perubahan kepengurusan, pengurus dan/atau pengawas yang terpilih, wajib dicatat kembali kepada instansi teknis.

PPPSRS(telah

terbentuk)

Penyerahan Pengelolan

Pembentukan/Penunjukan

Pengelola

1. PPPSRS dalam melakukan pengelolaan dapat membentuk atau menunjuk pengelola.

2. Pembentukan atau penunjukan pengelola dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak terbentuk PPPSRS.

3. Pengelola yang dibentuk oleh PPPSRS sebagaimana, organisasi kepengurusan pengelola terpisah dengan organisasi kepengurusan PPPSRS.

4. Pengelola yang ditunjuk oleh PPPSRS merupakan hasil seleksi dari beberapa pengelola yang dilakukan secara transparan.

1. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak terbentuknya PPPSRS, wajib menyerahkan pengelolaan.

2. Sebelum menyerahkan pengelolaan melakukan audit keuangan oleh akuntan publik yang disepakati bersama pengurus PPPSRS.

3. Setelah PPPSRS menerima penyerahan pengelolaan Pelaku Pembangunan berkedudukan sebagai Pemilik atas Sarusun yang belum terjual.

1. Pelaku Pembangunan wajib menyerahkan dokumen teknis kepada PPPSRS berupa:• pertelaan;• akta pemisahan;• data teknis

pembangunan Rumah Susun;

• gambar terbangun (as built drawing); dan

• seluruh dokumen perizinan.

2. Penyimpanan dan pemeliharaan dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada menjadi tanggung jawab PPPSRS.

Catatan

1. Dalam hal PPPSRS yang jangka waktu kepengurusannya belum berakhir pada saat Peraturan Menteri ini berlaku maka penyesuaian dilakukan setelah jangka waktu kepengurusan berakhir.

2. Mengganti (menyatakan tidak berlaku)

• Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Laksana Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Sederhana Milik; dan

• Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Selaku Ketua Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional Nomor 06/KPTS/BKP4N/1995 tentang Pedoman Pembuatan Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun,

TERIMAKASIH