PERATURAN MENTERI NO. 11 2006

1

Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor :11/M/PER/XII/2006

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGIREPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGINOMOR : 11/M/PER/XII/2006

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINASDl LINGKUNGAN KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri NegaraRiset dan Teknologi Nomor 125/M/Kp/X/2006 TentangPenetapan Logo Ristek Sebagai Logo Kementerian NegaraRiset dan Teknologi Republik Indonesia, pedoman tata naskahdinas di lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologiperlu disempurnakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan PeraturanMenteri Negara Riset dan Teknologi sebagai perubahanKeputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor : 75/M/Kp/XII/2002;

Mengingat : 1. Undang-Undang Rl Nomor 10 Tahun 2004 TentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Keputusan Presiden Rl Nomor 187/M Tahun 2004 TentangKabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhirdengan Keputusan Presiden Rl Nomor 20/M Tahun 2005;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

2


Tata Kerja Kementerian Negara Rl;4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005

Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I KementerianNegara Rl sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPresiden Nomor 15 Tahun 2005;

5. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 02/M/PER/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianNegara Riset dan Teknologi sebagaimana telah diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor06/M/PER/VIII/2006;

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor72/KEP/M.PAN/07/2003 Tentang Pedoman Umum TataNaskah Dinas;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGITENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS Dl LINGKUNGANKEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI.

Pasal 1

Pedoman Tata Naskah Dinas bertujuan untuk memperoleh kesamaan pengertian,bahasa, dan penafsiran guna menunjang kelancaran komunikasi secara tertulisantar unit kerja di lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi, instansipemerintah, swasta, institusi asing di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 2

Pedoman Tata Naskah Dinas merupakan bahan acuan yang berlaku bagi setiapunit kerja di lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, susunan dan isi tata naskah dinas,sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Riset danTeknologi Nomor 75/M/Kp/XII/2002, dinyatakan tidak berlaku.

3


Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak Januari 2007, dan apabila terdapat kekeliruan akandila-kukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t aPada Tanggal : 26 Desember 2006

Menteri Negara Riset dan Teknologi

Ttd

Dr. Kusmayanto Kadiman

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:1. Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi,2. Para Deputi Menteri Negara Riset dan Teknologi,3. Para Staf Ahli Menteri Negara Riset dan Teknologi,4. Inspektur Kementerian Negara Riset dan Teknologi,5. Para Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Kementerian

Negara Riset dan Teknologi.

4


M E M O R A N D U MNomor : 266/Ses/ME/XII/2006

Jakarta, 22 Desember 2006

Kepada Yth. : Menteri Negara Riset dan TeknologiDari : Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi.Lampiran : 1 (satu) berkas.Perihal : Pedoman Tata Naskah Dinas.

Dalam rangka menertibkan penyusunan Tata Naskah Dinas di lingkunganKementerian Negara Riset dan Teknologi, bersama ini disampaikan hal-hal sebagaiberikut:1. Dengan diterbitkannya:

a) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/72/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas,

b) Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 02/M/PER/III/2006tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi,

c) Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi nomor 125/M/Kp/X/2006tentang Penetapan Logo Ristek sebagai Logo Kementerian Negara Risetdan Teknologi,

maka Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 75/M/Kp/XII/2002 tentangPedoman Naskah dinas di Lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi perludisempurnakan.

2. Untuk mengatur penyusunan Tata Naskah Dinas diperlukan Pedoman TataNaskah Dinas dalam bentuk Peraturan Menteri yang direncanakan dapat diimplementasikan mulai bulan Januari 2007.

3. Bersama ini kami sampaikan Rancangan Pedoman Tata Naskah Dinas dalambentuk Peraturan Menteri (terlampir) dan mohon perkenan kesediaan BapakMenteri untuk menandatangani Peraturan Menteri tersebut.

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Menteri/Negara Riset dan Teknologi,

Hudi Hastowo

5


PEDOMAN TATA NASKAH DINAS

KEMENTRIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGIREPUBLIK INDONESIA

Gedung 2 BPPT - Jl. M.H. Thamrin No. 8Jakarta 10340

6


DAFTAR ISI

PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIKINDONESIA NOMOR: 11/M/PER/XII/2006 TENTANG PEDOMANTATA NASKAH DINAS ....................................................................... 1LAMPIRAN I ................................................................................ 7BAB I PENGERTIAN UMUM ......................................................... 7BAB II BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS ........................... 9

1. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi. ............... 92. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi. .............. 93. Kop Jabatan dan Kop Instansi. ....................................... 104. Pedoman. .................................................................... 115. Surat Edaran. ............................................................... 116. Surat Perintah Pelaksana Harian. ................................... 117. Surat Perintah Pelaksana Tugas. .................................... 128. Surat Dinas. ................................................................. 129. Memorandum. .............................................................. 1310. Surat Undangan. ........................................................... 1311. Lembar Pengesahan. .................................................... 1412. Laporan Rapat. ............................................................. 1413. Pengumuman. ............................................................. 15

BAB III KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS ....... 161. Naskah dinas yang ditandatangani oleh Menteri Negara

Riset dan Teknologi ...................................................... 162. Naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris

Menteri / Deputi Menteri. ............................................... 173. Naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala Biro /

Asisten Deputi. ............................................................ 174. Ketentuan lain dalam kewenangan penandatanganan

naskah dinas. .............................................................. 18BAB IV MEDIA/SARANA NASKAH DINAS ........................................ 19

1. Kertas Naskah Dinas. ................................................... 192. Sampul Surat/Amplop Naskah Dinas. ............................. 193. Warna Tinta Naskah Dinas. .......................................... 20

BABV LAMBANG NEGARA, LOGO DAN CAP DINAS KEMENTERIANNEGARA RISET DAN TEKNOLOGI ....................................... 211. Penggunaan Lambang Negara. ...................................... 212. Penggunaan Logo Ristek. .............................................. 213. Penggunaan Lambang Negara dan Logo Ristek dalam

Kerjasama. .................................................................. 214. Penggunaan Cap Dinas. ................................................ 215. Pengawasan. ................................................................ 22

Lampiran II .................................................................................... 23Lampiran III .................................................................................... 24

7


LAMPIRAN IPERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGINOMOR : 11/M/PER/XII/2006TANGGAL : 26 Desember 2006

BAB IPENGERTIAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :1. Administrasi Umum adalah rangkaian kegiatan administrasi yang meliputi

tata naskah dinas (tata persuratan, distribusi, formulir, dan media), penamaanlembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, dan tata ruang perkantoran.

2. Aparatur Pemerintah adalah alat kelengkapan pemerintah untukmenjalankan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, di pusat danderah termasuk aparatur BUMN/BUMD.

3. Cap Instansi adalah cap yang memuat nama instansi. Pejabat yangberwenang menggunakan cap instansi adalah Pejabat yang mendapatwewenang dari pejabat negara untuk menandatangani naskah dinas. Capinstansi juga digunakan dalam jajaran kesekretariatan instansi. Cap instansimenggunakan logo instansi.

4. Cap Jabatan adalah cap yang memuat nama jabatan penandatangan naskahdinas. Pejabat yang berwenang menggunakan cap jabatan adalah Menteri.

5. Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan bentukredaksional, termasuk tata letak dan penggunaan lambang, logo, dan capdinas.

6. Instansi Pemerintah adalah lembaga kementerian koordinator, departemen,kementerian negara, dan lembaga setingkat menteri (Sekretariat Negara/Sekretariat Kabinet, Kejaksaan Agung, Badan Intelejen Nasional), LembagaPemerintah Non Departemen (BPKP, BKN, ANRI, dsb.), Lembaga Negaralainnya (TNI dan POLRI), sekretariat lembaga tinggi negara, dan sekretariatlembaga negara lainnya (sekretariat KOMNAS-HAM, KPU, dan lainsebagainya), dan Pemerintah Daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota).

7. Keputusan Menteri adalah naskah dinas yang bersifat menetapkan atassuatu hal tertentu.

8. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan kewajibanyang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah sesuai dengantugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.

9. Kop Jabatan adalah kop dengan gambar lambang negara Garuda Pancasila.10. Kop Instansi adalah kop dengan Logo Ristek.11. Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam gambar

Garuda Pancasila sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

12. Laporan adalah uraian dari serangkaian kegiatan yang diikuti sesuaipenugasan/petunjuk pimpinan sehingga dapat menjadikan bahanpertimbangan untuk proses/keg iatan selanjutnya.

13. Logo RISTEK adalah logo yang terdiri atas dua unsur grafis yaitu unsurabstrak sebagai simbol dan unsur aksara sebagai logotype, yang merupakanidentitas Kementerian Negara Riset dan Teknologi.

14. Memorandum adalah surat kedinasan yang merupakan sarana koordinasidan penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan antar unit kerja dalamorganisasi Kementerian Negara Riset dan Teknologi, secara vertikal danhorisontal.

8


15. Menteri adalah Menteri Negara Riset dan Teknologi.16. Naskah Dinas adalah semua informasi tertulis sebagai alat komunikasi

kedinasan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkunganKementerian Negara Riset dan Teknologi dalam rangka penyelenggaraantugas umum pemerintahan dan pembangunan.

17. Pedoman adalah naskah dinas yang mengatur dan memuat carapelaksanaan kegiatan dan tata urutan pelaksanaannya.

18. Pengumuman adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan yangditujukan kepada semua pegawai dalam instansi atau perorangan dangolongan dalam organisasi Kementerian Negara Riset dan Teknologi.

19. Peraturan Menteri adalah naskah dinas yang bersifat mengatur atas suatuhal tertentu.

20. Surat dinas atau surat resmi adalah komunikasi tertulis yang menyangkutkepentingan tugas dan kegiatan dinas instansi untuk menyampaikaninformasi kedinasan yang dilakukan oleh Kementerian Negara Riset danTeknologi dengan pihak lain di luar lingkungan Kementerian Negara Risetdan Teknologi.

21. Surat Edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentanghal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

22. Surat Keterangan adalah adalah naskah dinas yang berisi informasimengenai hal atau seseorang untuk kepentingan kedinasan.

23. Surat Perintah Pelaksana Marian adalah surat yang berisi perintah kepadapejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas oleh karena pejabat definitifyang bersangkutan berhalangan sementara, misalnya melakukan kunjunganke daerah atau ke luar negeri, mengikuti pendidikan dan pelatihan/kursus,cuti ibadah haji, sakit atau alasan lain serupa.

24. Surat Perintah Pelaksana Tugas adalah surat yang berisi perintah kepadapejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas oleh karena pejabat definitifyang bersangkutan berhalangan tetap sehingga menyebabkan kekosongandalam jabatan tersebut dan belum ditunjuk pejabat definitif penggantinya;

25. Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas yang dibuat oleh atasan kepadabawahan dan memuat apa yang harus dilakukan.

26. Surat Undangan adalah surat yang berisi suatu permintaan kehadiranseseorang atau pejabat untuk datang pada waktu, tempat dan acara yangtelah ditentukan.

27. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis (naskah) yangmencakup pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, danpengabsahan kedinasan.

28. Unit Organisasi adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Negara Risetdan Teknologi (Sekretariat Menteri, Deputi, dan Staf Ahli Menteri, Biro,Inspektorat, UPT, dan Unit Penunjang lainnya).

9


BAB IIBENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS

1. Susunan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi (bersifatmengatur), terdiri dari:a. kepala:

1) kopjabatan:2) kata “PERATURAN” dan pejabat yang menetapkan, ditulis dengan

huruf kapital;3) “NOMOR PERATURAN” ditulis dengan huruf kapital;4) kata penghubung “TENTANG” ditulis dengan huruf kapital;5) “JUDUL PERATURAN” ditulis dengan huruf kapital; dan6) nama jabatan pejabat yang menetapkan peraturan, ditulis dengan

huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca “/coma”,b. konsideran:

1) membaca (apabila diperlukan);2) menimbang (uraian yang memuat alasan perlunya peraturan

tersebut);3) mengingat (uraian yang memuat peraturan perundangan yang

menjadi dasar pengeluaran peraturan) dan;4) memperhatikan (apabila diperlukan),

c. tulisan “MEMUTUSKAN” (ditulis di tengah halaman dengan huruf kapital);d. tulisan “Menetapkan” (ditulis di tepi kiri halaman);e. diktum:

1) pasal-pasal;2) ayat-ayat,

f. penutup:1) tempat ditetapkan;2) tanggal, bulan dan tahun ditetapkan;3) nama jabatan dengan huruf awal kapital;4) tanda tangan pejabat;5) nama lengkap pejabat penandatangan dengan huruf awal kapital;6) cap jabatan dan;7) salinan Peraturan (untuk para pejabat/yang berhak menerima).

g. lampiran:1) nama lampiran;2) nomor;3) tanggal;4) bab, bagian materi;5) materi pembahasan.

Bentuk Peraturan Menteri, sesuai lampiran 3.1.

2. Susunan Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi (bersifatpenetapan), terdiri dari:a. kepala:

1) kopjabatan;

10


2) kata “KEPUTUSAN” dan “NAMA JABATAN” pejabat yangmenetapkan, ditulis dengan huruf kapital;

3) “NOMOR KEPUTUSAN” ditulis dengan huruf kapital;4) kata penghubung “TENTANG” ditulis dengan huruf kapital;5) “JUDUL KEPUTUSAN” ditulis dengan huruf kapital; dan6) nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan ditulis dengan

huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca “koma”,b. konsideran:

1) membaca (apabila diperlukan);2) menimbang (uraian yang memuat alasan perlunya keputusan

tersebut);3) mengingat (uraian yang memuat peraturan perundangan yang

menjadi dasar pengeluaran keputusan) dan;4) memperhatikan (apabila diperlukan),

c. tulisan “MEMUTUSKAN” (ditulis di tengah halaman dengan huruf kapital);d. tulisan “Menetapkan” (ditulis di tepi kiri halaman);e. diktum terdiri dari uraian tentang sesuatu yang akan ditetapkan, disusun

secara sistematis dengan urutan PERTAMA, KEDUA, KETIGA, dst.f. penutup:

1) tempat ditetapkan;2) tanggal, bulan dan tahun ditetapkan;3) nama jabatan dengan huruf awal kapital;4) tanda tangan pejabat yang membuat keputusan;5) nama lengkap pejabat yang penandatangan dengan huruf awal

kapital;6) cap jabatan dan;7) salinan keputusan (untuk para pejabat/yang berhak menerima).

g. lampiran:1) nama lampiran;2) nomor;3) tanggal;4) judul Kepmen;5) susunan kelompok/panitia/keanggotaan;6) nama jabatan dengan huruf awal capital;7) tanda tangan pejabat yang membuat keputusan;8) nama lengkap pejabat yang penandatangan dengan huruf awal

kapital;Bentuk Keputusan Menteri, sesuai lampiran 3.2 dan 3.2a.

3. Kop Jabatan dan Kop Instansia. Kop Jabatan:

1). gambar lambang negara;2). nama Jabatan “MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI” ditulis

dengan huruf kapital dan;3). tulisan “REPUBLIK INDONESIA”;

Bentuk Kop Jabatan, sesuai lampiran 3.1.

11


b. Kop Instansi:1). Logo Ristek, berwarna untuk surat dinas keluar instansi dan hitam

putih untuk memorandum terletak di sebelah kiri atas;2). nama instansi “KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA” terletak di sebelah kanan logo Ristek ;3). alamat, kode pos, nomor telepon, faximile, email dan website Ristek

dan;4). garis pembatas kop;

Bentuk Kop Instansi, sesuai lampiran 3.7.4. Susunan Pedoman disusun dan diketik sebagaimana Peraturan Menteri

yang bersifat mengatur. Contoh sesuai lampiran 3.1.

5. Susunan Surat Edaran, terdiri dari:a. kepala:

1) kop instansi;2) kepada siapa ditujukan3) tulisan “SURAT EDARAN” dengan huruf kapital, di tengah halaman;4) nomor dicantumkan dibawah “SURAT EDARAN”;5) “TENTANG”, dicantumkan di bawah “SURAT EDARAN” ditulis

dengan huruf kapital;6) judul surat edaran ditulis dengan huruf kapital simetris di bawah

tulisan “TENTANG”;b. isi surat:

1) memuat alasan tentang perlunya dibuat surat edaran;2) memuat peraturan yang menjadi dasar pembuatan surat edaran

dan;3) memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap

mendesak;c. penutup:

1) tempat, tanggal, bulan dan tahun penetapan;2) nama Jabatan dengan huruf awal kapital;4) tanda tangan pejabat;5) nama lengkap pejabat dengan huruf awal kapital;6) cap instansi;7) salinan/tembusan.

Bentuk Surat Edaran, sesuai lampiran 3.3.

6. Susunan Surat Perintah Pelaksana Marian, terdiri dari:a. kepala:

1) kop jabatan untuk Menteri;2) kop instansi untuk Pejabat Eselon I, II, dan III;3) tulisan “SURAT PERINTAH PELAKSANA MARIAN” ditulis dengan

huruf kapital;4) nomor dicantumkan dibawah “SURAT PERINTAH PELAKSANA

MARIAN”,

12


b. konsideran:1) dasar : uraian tentang peraturan perundangan dikeluarkannya surat

perintah tersebut dan;2) pertimbangan : uraian tentang maksud dan tujuan penugasan

tersebut;c. diktum:

1) diawali tulisan “DIPERINTAHKAN” dengan huruf kapital;2) kepada siapa ditujukan dan;3) isi perintah,

d. penutup:1) tempat, tanggal, bulan dan tahun ditetapkan;2) nama jabatan dengan huruf awal kapital;3) tanda tangan pejabat;4) nama lengkap pejabat dengan huruf awal kapital;5) cap dinas dan;6) tembusan (jika perlu).

Bentuk Surat Perintah Pelaksana Harian, sesuai lampiran 3.4.

7. Susunan Surat Perintah Pelaksana Tugas, terdiri dari:a. kepala:

1) kop jabatan;2) tulisan “SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS” dengan huruf

kapital;3) Nomor dicantumkan dibawah tulisan “SURAT PERINTAH

PELAKSANA TUGAS”,b. konsideran:

1) dasar : uraian tentang peraturan perundangan dikeluarkannya suratperintah dan;

2) pertimbangan : uraian tentang maksud dan tujuan penugasantersebut,

c. diktum:1) diawali dengan tulisan “DIPERINTAHKAN” dengan huruf kapital;2) kepada siapa ditujukan dan;3) isi perintah,

d. penutup:1) tempat, tanggal, bulan dan tahun ditetapkan;2) nama jabatan dengan huruf awal kapital;3) tanda tangan;4) nama lengkap dengan huruf awal kapital;5) cap dinas dan;6) tembusan jika perlu).

Bentuk Surat Perintah Pelaksana Tugas, sesuai lampiran 3.5.8. Susunan Surat Dinas, terdiri dari:

a. kepala:1) kop jabatan untuk menteri;2) kop instansi untuk pejabat setingkat eselon I, dan II;3) tempat, tanggal, bulan dan tahun;

13


4) nomor surat;5) perihal;6) lampiran dan;7) alamat yang dituju,

b. isi surat:1) pendahuluan;2) uraian/maksud dan;3) kalimat penutup,

c. penutup:1) nama jabatan dengan huruf awal kapital;2) tanda tangan pejabat;3) nama lengkap pejabat dengan huruf awal kapital;4) cap dinas dan;5) Tembusan.

Bentuk Surat Dinas, sesuai lampiran 3.6 dan 3.6a.9. Susunan Memorandum, terdiri dari:

a. kepala:1) kop instansi;2) kata “MEMORANDUM” di tengah atas dan bergaris bawah;3) nomor surat;4) tempat, tanggal, bulan dan tahun;5) “Kepada Yth.”;6) dari;7) perihal;8) Lampiran dan;9) garis pembatas,

b. isi surat:1) pendahuluan;2) uraian/maksud;3) kalimat penutup dan;4) tembusan jika perlu.

c. penutup:1) nama jabatan dengan huruf awal kapital;2) tanda tangan pejabat;3) nama lengkap pejabat dengan huruf awal kapital dan;4) tembusan, jika perlu.

Bentuk Memorandum, sesuai lampiran 3.7.

10. Susunan Surat Undangan, terdiri dari:a. kepala:

1) kop jabatan untuk menteri;2) kop instansi untuk pejabat setingkat eselon I,II, dan 111;3) tempat, tanggal, bulan dan tahun;4) nomor surat;5) klaslfikasi;6) perihal;

14


7) lampiran dan;8) alamat yang dituju,

b. isi surat:1) maksud;2) hari, tanggal, bulan dan tahun3) waktu awal dan akhir pelaksanaan4) tempat;5) pimpinan acara dan;6) acara,

c. penutup:1) nama jabatan dengan huruf awal kapital;2) tanda tangan pejabat;3) nama lengkap pejabat dengan huruf awal kapital;4) cap dinas untuk surat undangan keluar dan;5) tembusan, jika perlu.

Bentuk Surat Undangan, sesuai lampiran 3.8 dan 3.8a.

11. Lembar Pengesahan (yang ditujukan kepada Menteri)Susunan sebagaimana pada Surat Dinas (butir no. 8), berada dalam lembaryang sama dicantumkan dibawah tembusan diberi tabel paraf yang terdiridari 5 (lima) kolom :a. kolom nomor;b. kolom alur (konsep-diperiksa-mengetahui-disetujui);c. kolom nama (urut dari eselon/jabatan terendah);d. kolom jabatan;e. kolom tanggal dan;d. kolom paraf.

Bentuk Lembar Pengesahan, sesuai lampiran 3.9.

12. Susunan Laporan Rapat, terdiri dari:a. kepala:

1) kop instansi;2) kata “MEMORANDUM” (di tengah atas dan bergaris bawah);3) nomor surat dibawah “MEMORANDUM”;4) tempat, tanggal, bulan dan tahun;5) “Kepada Yth.”;6) dari;7) perihal;8) lampiran;9) garis pembatas dan,

b. isi laporan:1) Bab I : Pendahuluan (uraian pimpinan rapat tentang maksud

diadakan rapat);2) Bab II : Pembahasan (uraian tentang hal-hal yang dibahas dalam

rapat, tanggapan masukan peserta rapat.dll) dan;3) Bab III : Kesimpulan/Penutup (uraian tentang hal-hal yang

disepakati),

15


c. penutup:1) nama jabatan dengan huruf awal kapital;2) tanda tangan;3) nama lengkap pejabat dengan huruf awal kapital.

Bentuk Laporan Rapat, sesuai lampiran 3.10.

13. Susunan Pengumuman, terdiri dari:a. kepala:

1) kop instansi;2) tulisan “PENGUMUMAN” di bawah kop surat dan;3) nomor dicantumkan dibawah “PENGUMUMAN”;4) tulisan “TENTANG” di bawah “nomor”, ditulis dengan huruf kapital,

b. isi pengumuman:1) alasan tentang perlunya dibuat pengumuman;2) peraturan yang menjadi dasar pembuatan pengumuman, dan3) pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak,

c. penutup:1) tempat ditetapkan;2) tanggal, bulan dan tahun ditetapkan;3 nama jabatan ditulis dengan huruf awal kapital;4) tanda tangan pejabat;5) nama lengkap pejabat ditulis dengan huruf awal kapital dan;6) cap Instansi;

Bentuk Pengumuman, sesuai lampiran 3.11.

16


BAB IIIKEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS

1. Naskah dinas yang ditandatangani oleh Menteri Negara Riset dan Teknologiadalah:a. Naskah dinas yang dialamatkan kepada:

1) Presiden / Wakil Presiden Rl;2) Ketua/ Wakil Ketua MPR / DPR Rl;3) Ketua / Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada

Mahkamah Agung, serta Ketua / Wakil Ketua dan Hakim padasemua Badan Peradilan;

4) Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;5) Para Menteri dan Jabatan setingkat Menteri;6) Para Duta Besar/Ketua Perwakilan Organisasi Internasional di

Indonesia;7) Gubernur Kepala Daerah;8) Para Pimpinan Unit Organisas dani;9) Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang,

b. Dalam hal Menteri Negara Riset dan Teknologi berhalanganmenandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf adi atas, penandatanganannya dilakukan oleh Menteri Negara Riset danTeknologi ad interim;

c. Naskah dinas yang ditandatangani oleh Menteri Negara Riset danTeknologi, disiapkan oleh masing-masing unit organisasi sesuai dengantugas atau fungsinya, diketahui Sekretaris Menteri Negara Riset danTeknologi dan diketik bersih dalam rangkap 2 (dua) yaitu :1) asli ditandatangani oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi dan

dibubuhi cap jabatan;2) duplikat dengan tabel paraf, diparaf oleh Kepala Unit organisasi

yang bersangkutan dan diketahui Sekretaris Menteri, sertaditandatangani oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi;

d. Dalam hal alamat naskah dinas terdapat lebih dari satu. Lembar aslidibuat sebanyak alamat tersebut dan seluruhnya ditandatangani olehMenteri Negara Riset dan Teknologi dan dibubuhi cap jabatan;

e. Naskah dinas yang berupa Peraturan, Keputusan, Instruksi, dan SuratPerintah Menteri Negara Riset dan Teknologi setelah asli ditandatanganioleh Menteri Negara Riset dan Teknologi, dibubuhi cap jabatan MenteriNegara Riset dan Teknologi serta digandakan sejumlah yang diperlukan;

f. Naskah dinas yang berupa sambutan tertulis Menteri Negara Riset danTeknologi baik yang dibacakan sendiri oleh Menteri Negara Riset danTeknologi atau yang mewakili pada waktu upacara atau tidak dibacakanharus ditandatangani oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi;

g. Naskah dinas yang ditandatangani oleh Menteri Negara Riset danTeknologi dan dialamatkan kepada para Pejabat Eselon I, Eselon II, danKetua LPND dalam koordinasi Kementerian Negara Riset dan Teknologi,berisi hal-hal yang menyangkut kebijakan di bidang Riset dan Teknologi;

17


h. Naskah dinas yang seharusnya ditandatangani oleh Menteri Negara Risetdan Teknologi dan dialamatkan kepada para Menteri, Sekretaris JenderalDPR, Kepala Lembaga Non Departemen, Gubernur Kepala Daerah, sertapara pimpinan unit organisasi lain baik dalam maupun luar lingkunganKementerian Negara Riset dan Teknologi, dapat dilimpahkan sesuaikedudukan Sekretaris Menteri sebagai unsur pembantu Menteri;

i. Sekretaris Menteri dapat menandatangani naskah dinas sebagaimanadimaksud dalam huruf h di atas, yaitu : atas nama Menteri Negara Risetdan Teknologi;

j. Deputi Menteri dapat menandatangani naskah dinas atas nama MenteriNegara Riset dan Teknologi berdasarkan surat kuasa.

2. Naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Menteri/Deputi Menteriadalah:a. Naskah dinas yang dialamatkan kepada:

1) Wakil Gubernur;2) Kepala LPND;3) Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota;4) Pejabat setingkat eselon I dan II;5) Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;6) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) / Badan Layanan Umum (BLU)

dan Unit Penunjang lainnya;7) Pejabat setingkat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang

b. Apabila Sekretaris Menteri/Deputi Menteri berhalangan, yang berhakmenandatangani naskah dinas adalah pejabat setingkat yang ditunjuksecara tertulis sebagai Pejabat Pelaksana Harian;

c. Naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Menteri/DeputiMenteri, dibuat oleh masing-masing unit organisasi sesuai dengan tugasfungsinya di atas kertas surat dan diketik bersih dalam rangkap 2 (dua),yaitu:1) asli ditandatangani oleh Sekretaris Menteri/Deputi Menteri dan

dibubuhi cap instansi;2) duplikat dengan tabel paraf, diparaf oleh Kepala Biro/Asisten Deputi

yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Sekretaris Menteri/Deputi Menteri.

d. Dalam hal alamat naskah dinas terdapat lebih dari satu lembar, aslidibuat sebanyak alamat tersebut dan seluruhnya ditandatangani olehSekretaris Menteri/Deputi Menteri.

e. Naskah dinas yang berupa Surat Edaran, Pengumuman atau SuratPerintah, asli ditandatangani oleh Sekretaris Menteri, digandakansejumlah yang diperlukan dan dibubuhi cap instansi.

3. Naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala Biro/Asisten Deputi adalah:a. Naskah dinas yang dialamatkan kepada:

1) Sekretaris Utama LPND Ristek;2) Bupati / Walikota dan Wakil Bupati / Walikota3) Pejabat setingkat eselon II dan III;4) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) / Badan Layanan Umum (BLU)

dan Unit Penunjang lainnya;

18


5) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan;6) Pejabat setingkat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang,

b. Apabila Kepala Biro/Asisten Deputi berhalangan, yang berhakmenandatangani naskah dinas serendah-rendahnya pejabat eselon IIIyang ditunjuk secara tertulis sebagai Pejabat Pelaksana Harian KepalaBiro/Asisten Deputi;

c. Naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala Biro/Asisten Deputidisiapkan oleh masing-masing Bagian/Bidang, sesuai dengan tugas ataufungsinya di atas kertas naskah dan diketik bersih dalam rangkap 2(dua) yaitu :1) asli ditandatangani oleh Kepala Biro/Asisten Deputi dan dibubuhi

cap instansi;2) duplikat diparaf oleh Kepala Bagian yang bersangkutan.

d. Dalam hal alamat naskah dinas tersebut lebih dari satu, lembar aslidibuat sebanyak alamat tersebut dan seluruhnya ditandatangani olehKepala Biro/Asisten Deputi.

e. Naskah dinas yang berupa Pengumuman (oleh Kepala Biro), Laporan(Kepala Biro/Asisten Deputi) yang diberlakukan sebagai asliditandatangani oleh Kepala Biro/Asisten Deputi, digandakan sejumlahyang diperlukan dan dibubuhi cap instansi.

4. Ketentuan lain dalam kewenangan penandatanganan naskah dinas.a. Penandatanganan naskah dinas yang menyangkut Kepegawaian dan

Keuangan, yang dialamatkan kepada pejabat yang lebih tinggi (hubunganvertikal dari bawah ke atas) pada unit organisasi, ditandatangani dandisampaikan melalui atasan langsung yang bersangkutan;

b. Kewenangan menandatangani naskah dinas1) Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh pejabat yang menugaskan

bawahan baik perorangan atau kelompok untuk melaksanakan suatutugas tertentu;

2) Surat Kuasa ditandatangani oleh pejabat pemberi dan penerimakuasa;

3) Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, piagam penghargaandan tanda penghargaan lainnya ditandatangani oleh pejabat yangmempunyai wewenang sesuai bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya;

4) Berita acara, serah terima jabatan dan kewenangan berita acarapengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkanketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidangkepegawaian.

19


BAB IVMEDIA/SARANA NASKAH DINAS

Media/Sarana Naskah Dinas adalah alat untuk merekam informasi yangdikomunikasi-kan dalam bentuk media konvensional (kertas).1. Kertas Naskah Dinas

a. Penggunaan kertas dan huruf1). Kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah A4 maksimal

80 gram, antara lain untuk kegiatan surat-menyurat, penggandaandan dokumen pelaporan;

2). Penggunaan kertas A4 di atas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatasuntuk jenis naskah dinas dengan jangka waktu simpan 10 tahunatau lebih (bernilai guna permanen) menggunakan kertas serendah-rendahnya dengan nilai keasaman (pH) 7;

3). Penyediaan kertas naskah dinas dengan kop jabatan dan kopinstansi, dicetak di atas kertas 80 gram;

5). Kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah A4 yangberukuran (297 x 210) mm - (8 1/4 x 11 3/4 inci).Di samping kertas A4 untuk kepentingan tertentu korespondensidapat menggunakan kertas dengan ukuran berikut:A3 kuarto ganda (297 x 420) mmA5 setengah kuarto (210 x 330) mm

6). Huruf untuk pengetikan naskah dinasa). Menggunakan jenis huruf Arial;b). Ukuran 11 atau 12;c). Spasi 1 atau 1,5 (sesuai kebutuhan);

b. Warna dan kualitasNaskah dinas yang asli menggunakan kertas berwarna putih dengankualitas terbaik (white bond), untuk kopi naskah dinas menggunakankertas berkualitas biasa. Tembusan dibuat pada kertas minimal HVS70 gram dengan menggu-nakan mesin fotokopi.

2. Sampul Surat/Amplop Naskah DinasSampul Surat/amplop naskah dinas untuk penyampaian naskah dinas keluar instansi dicetak sesuai kop naskah dinas.a. Ukuran

Ukuran sampul yang digunakan menurut Keputusan Direktur JenderalPos dan Telekomunikasi Nomor 43/DIRJEN/1987 tentang standar kertassampul surat dan bentuk sampul surat adalah:1). Naskah dinas ukuran A4 menggunakan sampul nomor 6, dengan

ukuran (105 x 227) mm (amplop kabinet);

20


2). Naskah dinas yang mempunyai lampiran cukup tebal (tidak dapatdilipat) menggunakan sampul/amplop dengan ukuran disesuaikandengan tebal naskah dinas tersebut dan pada setiap sisi sampuldiberi ruang maksimal 13mm;Untuk menentukan ukuran minimum sampul yang tepat bagi suratdinas yang cukup tebal dan tidak dapat dilipat, dapat digunakanrumus sebagai berikut:

b. Warna dan kualitasSampul naskah dinas menggunakan kertas tahan lama (bond) berwarnaputih atau coklat muda sesuai dengan ukuran dan berat naskah dinasyang dikirim.

c. Penulisan Alamat Pengirim dan Tujuan1) Alamat pengirim dicetak atau dituliskan pada bagian kiri atas atau

tengah atas pada sampul/amplop dengan susunan dan bentuk hurufsama dengan yang tercetak/tertulis pada kop naskah dinas;

2) Alamat tujuan diketik pada bagian kanan tengah, sama denganalamat tujuan yang tercantum pada kepala naskah dinas;

3. Warna Tinta Naskah Dinasa. Warna tinta untuk penulisan naskah dinas adalah warna hitam;b. Penandatanganan menggunakan warna biru tua;c. Warna tinta merah hanya digunakan untuk penulisan tingkat keamanan

yaitu kata Sangat Rahasia dan Rahasia;

Nomor Lebar (mm) Panjang (mm)1. 90 1522. 100 1603. 110 2204. 114 1625. 125 1766. 105 2277. 115 2458. 120 2709. 176 25010. 229 32411. 250 25312. 270 400

Panjang = Panjang + 1/2 “ + Tebalsampul surat/naskah surat/naskahLebar = Lebar surat/naskah + 1/4 “ + Tebalsampul surat/naskah

21


BAB VLAMBANG NEGARA, LOGO, DAN CAP DINAS KEMENTERIAN

NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI

Lambang Negara, logo, dan cap dinas digunakan dalam naskah dinas sebagaitanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi, dan penggunaannyadiletakkan pada kertas naskah dinas (sebagai kop surat) dan sampul/amplopnaskah dinas.1. Penggunaan Lambang Negara

Ketentuan penggunaan lambang Negara untuk naskah dinas adalah sebagaiberikut:a. Lambang negara digunakan dalam naskah dinas sebagai tanda pengenal

atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi;b. Lambang Negara berwarna emas digunakan pada kertas naskah

dinas Menteri Negara Riset dan Teknologi;2. Penggunaan Logo Ristek

Logo Ristek untuk penggunaan naskah dinas dan sampul/amplop suratdiletakkan di sebelah kiri atas, sedangkan pada naskah pengaturan/penetapan diletakkan simetris di bagian tengah atas kertas naskah/suratdinas.

3. Penggunaan Lambang Negara dan Logo Ristek dalam Kerjasamaa. Penggunaan Lambang Negara digunakan dalam kerjasama antar

pemerintah (kerjasama luar negeri), kertas yang digunakan jenisconcorde dengan lambang negara/kedua negara dan diletakan pada mapnaskah dinas dengan Lambang Negara;

b. Penggunaan Logo Ristek digunakan dalam perjanjian kerjasama sektoralbaik antar Departemen/Kabupaten/Kota (di dalam negeri) dan diletakandi atas map naskah dinas dengan Logo Ristek;

4. Penggunaan Cap Dinasa. Macam Cap Dinas

Macam Cap Dinas adalah:a). Cap jabatan yang memuat nama jabatan,b). Cap instansi yang memuat nama instansi.

b. Ukuran dan warnaTinta cap dinas berwarna ungu dengan ukuran diameter sebagai berkut:(gambar: A)

c. Wewenang penggunaan1). Pejabat yang berwenang menggunakan cap jabatan adalah

Pejabat Negara.(gambar: B)

2). Pejabat yang berwenang menggunakan cap instansi adalah pejabatyang mendapat pelimpahan/penyerahan wewenang dari MenteriNegara Riset dan Teknologi untuk menetapkan/menandatanganinaskah dinas. Cap instansi juga digunakan dalam jajaran

22


kesekretariatan Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Dalamcap instansi menggunakan Logo Ristek.

3). Bentuk cap instansi / Logo Ristek seperti pada gambar C.d. Kekhususan Penggunaan

1). Naskah kerjasama pemerintah (dengan luar negeri), tidakmenggunakan cap;

2). Naskah kerjasama antar instansi pemerintah (kementerian,departemen, lembaga pemerintah non departemen, propinsi,kabupaten dan kota) di dalam negeri, menggunakan cap jabatanmasing-masing instansi.

5. PengawasanPimpinan instansi/Lembaga Unit Organisasi/Pejabat Eselon l/Pimpinan UnitPela-yanan Teknis/Unit Penunjang Lainnya, bertanggung jawab ataspelaksanaan ke-tentuan ini.

23


LAMPIRAN IIPeraturan Menteri Negara Riset dan TeknologiNomor :Tanggal :

Gambar : A

40 mm39 mm

30 mm

Gambar : B

MENTERI

LAMBANG NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Gambar : C

NAMA INSTANSI

LOGO INSTANSI

24


LAMPIRAN IIIPeraturan Menteri Negara Riset dan TeknologiNomor : ......../M/PER/XII/2006Tanggal :

(Lampiran 3.1)


PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGINOMOR : /M/PER/XII/2006

TENTANG..................................................................

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI,

Menimbang : a. bahwa ..........................................................................;b. bahwa ...........................................................................;

Mengingat : 1. ....................................................................................;2. ....................................................................................;

MEMUTUSKANMenetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG

..........................................................................................BAB I

Pasal I ........................................................................ :

(1) .......................................a..................................;b..................................;(2) ....................................... dst;

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapatkekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : J a k a r t aPada Tanggal :

Menteri Negara Riset dan Teknologi,(tandatangan dan cap jabatan)

Kusmayanto KadimanSalinan Peraturan ini disampaikan kepada:1. ............................... dst

25



PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGINOMOR : ..................

TENTANG..................................................................

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI,

Menimbang : a. bahwa ..........................................................................;b. bahwa ...........................................................................;

Mengingat : 1. ....................................................................................;2. ....................................................................................;

MEMUTUSKANMenetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG

..........................................................................................PERTAMA : ..........................................................................................

KEDUA : ..........................................................................................

KETIGA : ..........................................................................................

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabilaterdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikansebagaimana mestinya



Kusmayanto KadimanSalinan Keputusan ini disampaikan kepada:1. ....................................2. ............................... dst

(Lampiran 3.2)

26


(Lampiran 3.2a)

Lampiran Keputusan Menteri Negara Riset dan TeknologiNomor :Tanggal :

(Untuk Lampiran bentuk Kepmen yang bersifat menetapkan (Tim Pokja, Panitia,Tim lain-lain)

(Judul Kepmen)

I. PENGARAH : (nama pejabat) (nama instansi/unit kerja)

II. PELAKSANA

Ketua : (nama pejabat) (nama instansi/unit kerja)Wk. Ketua : (nama pejabat) (nama instansi/unit kerja)

Anggota : 1. (nama pejabat/staf) (nama instansi/unit kerja)2. (nama pejabat/staf) (nama instansi/unit kerja)

III. SEKRETARIAT : 1. (nama pejabat/staf) (nama instansi/unit kerja)2. (nama pejabat/staf) (nama instansi/unit kerja)


Kusmayanto Kadiman

27


(Lampiran 3.2a)

Lampiran Keputusan Menteri Negara Riset dan TeknologiNomor :Tanggal :

(Untuk Lampiran bentuk Kepmen yang bersifat menetapkan (Tim Pokja, Panitia,Tim lain-lain)

(Judul Kepmen)

I. PENGARAH : (nama pejabat) (nama instansi/unit kerja)

II. PELAKSANA

Ketua : (nama pejabat) (nama instansi/unit kerja)Wk. Ketua : (nama pejabat) (nama instansi/unit kerja)

Anggota : 1. (nama pejabat/staf) (nama instansi/unit kerja)2. (nama pejabat/staf) (nama instansi/unit kerja)

III. SEKRETARIAT : 1. (nama pejabat/staf) (nama instansi/unit kerja)2. (nama pejabat/staf) (nama instansi/unit kerja)


Kusmayanto Kadiman

Salinan sesuai dengan aslinya,Kepala Biro Umum

(tanda tangan dan cap Ristek)Nama lengkap

(dicantumkan dan dicap asli setelah dicopy, untuk duplikat)

28


(Lampiran 3.3)

Yang Terhormat1. ........................2. ....................dst

SURAT EDARANNomor : /SE/Ses/Bln/Thn

TENTANG.........................................

1. Alasan tentang perlunya dibuat surat edaran....................................................................................................................................................................................................................

2. Peraturan yang menjadi dasar pembuatan surat edaran....................................................................................................................................................................................................................

3. Pemberitahuan hal-hal tertentu yang dianggap mendesak....................................................................................................................................................................................................................


SekretarisMenteri Negara Riset dan Teknologi,

(tandatangan dan cap jabatan)Hudi Hastowo

Tembusan Yth.1. ........................2. ........................

KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGIREPUBLIK INDONESIA

Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - Gedung 2 BPPT, Lantai 23Telepon (021) 316-9902/9919. Faksimil (021) 3102674

Homepage : www.ristek.go.id. Email: [email protected]

29



SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIANNOMOR : /SPPH/M/Bln/Th

Dasar : 1. ...................................... (Uraian alasan/pertimbangan);2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-3/V-10/

99 tanggal 18 Januari 2002, perihal Penunjukan Pejabat PelaksanaHarian;

DIPERINTAHKAN :Kepada : Nama : ....................................................

NIP : ....................................................Pangkat/Gol. : ....................................................Jabatan : ....................................................

Untuk : 1. Selama ................................... (diisi nama jabatan yangberhalangan) sedang melaksanakan ........................... (diisialasan ketidakhadiran), bertindak sebagai Pelaksana Harian........................... (nama jabatan dari yang berhalangan), mulaitanggal ..................... Sampai dengan tanggal ........................

2. Sebagai Pelaksana Harian ....................... (diisi nama jabatanyang berhalangan) diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas (rutin, ...)

3. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pelaksana Harian tidakmemiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkankeputusan yang mengikat.

4. Melaporkan semua penugasan kepada ............... (pejabat yangberhalangan), sekembalinya dari ................... (alasanberhalangan).

Demikian Surat Perintah sebagai Pelaksana Harian ini agar dilaksanakan denganpenuh rasa tanggung jawab.



Kusmayanto KadimanTembusan Yth.1. ................2. ................

(Lampiran 3.4)

30


KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGASNOMOR : /SPPT/.../Bln/Th

Dasar : 1. ...................................... (Uraian alasan/pertimbangan);2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-20/V-24-

25/99 tanggal 10 Desember 2001, perihal Tata Cara PengangkatanPNS sebagai Pelaksana Tugas;

DIPERINTAHKAN :Kepada : Nama : ....................................................

NIP : ....................................................Pangkat/Gol. : ....................................................Jabatan : ....................................................

Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal ...... disamping Jabatannya sebagai............(yang sedang dipangku), ditunjuk sebagai PelaksanaTugas ........(jabatan yang kosong) pada .............(instansi/unitkerja jabatan yang kosong).

2. Dalam melaksanakan tugas tersebut, pelaksana tugas tidakmemiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkankeputusan-keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3,penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin ataukeputusan yang berupa kebijakan strategis (atau dapatdisesuaikan kondisi unit kerja yang bersangkutan).

Demikian Surat Perintah sebagai Pelaksana Tugas ini agar dilaksanakan denganpenuh rasa tanggung jawab.



Kusmayanto KadimanTembusan Yth.1. ................2. ................

(Lampiran 3.5)

31


MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGIREPUBLIKA INDONESIA

Nomor : /M/Bln/Thn Jakarta, Tgl/Bln/ThnLamp :Perihal :

KepadaYth. ......................Di

......................

.................................(alinea pembuka) ...................................

.............................................................................................

......................................(alinea isi) ........................................

.............................................................................................

..................................(alinea penutup) ...................................

.............................................................................................


Kusmayanto Kadiman

Tembusan Yth.1. ................2. ................

(Lampiran 3.5)(Contoh Surat Dinas Mentri)

32


(Lampiran 3.6a)




Nomor : /Ses/Bln/Thn Jakarta, Tgl/Bln/ThnLamp :Perihal :

KepadaYth. ...................................................di .........................

.................................(alinea pembuka) ...................................

.............................................................................................

......................................(alinea isi) ........................................

.............................................................................................

..................................(alinea penutup) ...................................

.............................................................................................



Tembusan Yth.1. ......................2. .....................

(Contoh Surat Dinas Instansi)

33


(Lampiran 3.7)




M E M O R A N D U MNomor : /.../ME/Bln/Thn

Jakarta, .....................

Kepada Yth. : .......................................................................................Dari : .......................................................................................Perihal : .......................................................................................

.............................................(alinea pembuka) ...........................................

.......................................................................................................................

....................................................(alinea isi) .................................................

...................................................................................................................

................................................(alinea penutup) ...............................................

...................................................................................................................



Tembusan Yth.1. ......................2. .....................

34


(Lampiran 3.8)


Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - Gedung 2 BPPT, Lantai 5Telepon : (021) 316-9153 Faksimil : (021) 3102565


Nomor : /RoUm/Und/Bln/Thn Jakarta, .................Lamp :Perihal : Undangan

Kepada Yth.Bapak/Ibu/Sdr ......................di

......................

.................................(alinea pembuka) ...................................

.............................................................................................

Hari/Tanggal : ..............................Pukul : ..............................Tempat : ..............................Acara : 1. ..........................

2. ..........................

..................................(alinea penutup) ...................................

.............................................................................................

Kepala Biro Umum,(tandatangan dan cap jabatan)

Mujianto

Tembusan Yth.1. .....................2. .....................

35


(Lampiran 3.8a)

Lampiran UndanganNomor : /RoUm/Und/Bln/ThnTanggal :

Kepada Yth.:

1. (.........nama jabatan Eselon I.............)

2. (.........nama jabatan Eselon II............)

3. (.........nama jabatan Eselon III...........)

4. (.........nama jabatan Eselon IV..........)

5. (.........nama jabatan lainnya..............)

6. (.........nama pejabat.........................)

36


(Lampiran 3.9)




Nomor : /Ses/Bln/Thn Jakarta, ...................Lamp :Perihal :

Kepada Yth..............................di .........................

.................................(alinea pembuka) ...................................

.............................................................................................

......................................(alinea isi) ........................................

.............................................................................................

..................................(alinea penutup) ...................................

.............................................................................................

Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi,(tandatangan dan cap jabatan)

Hudi Hastowo

Tembusan Yth.1. ......................2. .....................

(Contoh Lembar Pengesahan)

No. Alur Nama Jabatan Tanggal ParafDikonsepDiperiksaDiketahuiDisetujui

37


(Lampiran 3.10)




M E M O R A N D U MNomor : /Ses/ME/Bln/Thn

Jakarta, .....................

Kepada Yth. : .......................................................................................Dari : .......................................................................................Perihal : Laporan Rapat tentang ....... pada tanggal .............. di ........

1. Bersama ini dengan hormat disampaikan bahwa sesuai penugasan, telahdihadiri Rapat ........di .......... pada tanggal .......... yang dipimpin oleh .......

2. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami laporkan hal-hal sebagaiberikut:a. rapat diadakan dalam rangka .....................

1) ................................................2) ................................................. dst.

b. pada kesempatan tersebut, peserta rapat mengemukakan masukan/tanggapan sebagai berikut :1) ................................................2) ................................................. dst.

c. disepakati dalam rapat antara lain :1) ................................................2) ................................................. dst.

3. Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.1. ......................2. .....................

38


(Contoh 3.11)


Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - Gedung 2 BPPT, Lantai 5Telepon : (021) 316-9153 Faksimil : (021) 3102565


PENGUMUMANNomor : ......./RoUm/Bln/Thn

TENTANG

...................................................................

.....................(alasan tentang perlunya dibuat pengumuman)..............................................................................................................................................................................................................................................................

.......(memuat peraturan yang menjadi dasar pembuatan pengumuman).....................................................................................................................................................................................................................................................

................................(isi pengumuman dan penutup)............................................................................................................................................................................................................................................................................

Ditetapkan di : J a k a r t aPada Tanggal : ............................

Kepala Biro Umum,(tandatangan dan cap jabatan)

Mujianto

39


(Contoh Kop Surat untuk Deputi)


Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - Gedung 2 BPPT, Lantai 8Telepon : (021) .................... Faksimil : (021) .......................

Homepage : www.ristek.go.id. Email : .............................

40


Contoh format kop surat dicetak (tanpa alamat dan garis bawah)


41


1. Penomoran surat sesuai jabatana) Menteri : .........../M/Bln/Thnb) Sesmen : .........../SM/Bln/Thnc) Deputi : .........../D-..../Bln/Thnd) Staf Ahli Menteri : .........../SAM....../Bln/Thne) Biro : .........../B-.../..(Und)../Bln/Thnf) Asisten Deputi : .........../AD-.../Dep..../Bln/Thn

2. Penomoran Memoranduma) Sesmen : .........../SM/ME/Bln/Thnb) Deputi : .........../D-..../ME/Bln/Thnc) Staf Ahli Menteri : .........../SAM....../ME/Bln/Thnd) Biro : .........../B-.../ME/Bln/Thne) Asisten Deputi : .........../AD-.../Dep..../ME/Bln/Thn

3. Penomoran lain-laina) Peraturan Menteri : ......./M/PER/bulan/tahunb) Keputusan Menteri : ......./M/Kp/bulan/tahunc) Keputusan Bersama/MoLJ : ......./M/SKB/bulan/tahund) Surat Perintah : ......./M/SPRIN/bulan/tahune) Surat Kuasa : ......./M/Sku/bulan/tahunf) Surat Edaran : ......./M/SE/bulan/tahun

42


KODE PENOMORAN SURATNo NAMA JABATAN KODE

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI MSEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI S M

DEPUTI BIDANG PERKEMBANGAN RISET ILMU PENGETAHUAN DAN PRIPTTEKNOLOGIAsdep Urusan Perkembangan llmu-llmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan P I I P S KAsdep Urusan Perkembangan Matematika dan llmu Alam P M I AAsdep Urusan Perkembangan llmu Hayati P I HAsdep Urusan Perkembangan Rekayasa P RAsdep Urusan Perkembangan llmu Kedokteran dan Kesehatan P I K K

DEPUTI BIDANG DINAMIKA MASYARAKAT D MAsdep Urusan Penyelarasan Dukungan llmu Pengetahuan dan Teknologi PDIPTAsdep Urusan Analisis Kebijakan Publik llmu Pengetahuan dan Teknologi AKPIPTAsdep Urusan Pengembangan Budaya llmu Pengetahuan dan Teknologi PBIPTAsdep Urusan Etika dan Harmonisasi llmu Pengetahuan dan Teknologi EHIPTAsdep Urusan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia llmu Pengetahuan dan Teknologi PSMIPT

DEPUTI BIDANG PROGRAM RISET ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Prog.RIPTAsdep Urusan Program Riset llmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional PRIPTNAsdep Urusan Program Riset llmu Pengetahuan dan Teknologi Unggulan dan Strategis PRIPTUSAsdep Urusan Program Riset llmu Pengetahuan dan Teknologi Intemasional PRIPTIAsdep Urusan Program Riset llmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah PRIPTDAsdep Urusan Program Tekno Ekonomi PTE

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SISTIM ILMU PENGETAHUAN DAN PSIPTNTEKNOLOGI NASIONALAsdep Urusan Perkembangan Sistem llmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional Perk.SIPTNAsdep Urusan Pengembangan Kelembagaan P KAsdep Urusan Sistem Jaringan llmu Pengetahuan dan Teknologi SJIPTAsdep Urusan Pengembangan Sistem Insentif P S IAsdep Urusan Pengembangan Sistem Legislasi llmu Pengetahuan dan Teknologi PSLIPT

DEPUTI BIDANG PENDAYAGUNAAN DAN PEMASYARAKATAN ILMU PPIPTPENGETAHUAN DAN TEKNOLOGIAsdep Urusan Analisis Kebutuhan llmu Pengetahuan dan Teknologi AKIPTAsdep Urusan Difusi dan Diseminasi llmu Pengetahuan dan Teknologi DDIPTAsdep Urusan Promosi dan Komersialiasi llmu Pengetahuan dan Teknologi PKIPTAsdep Urusan Daya Saing llmu Pengetahuan dan Teknologi DSIPTAsdep Urusan Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi PPTI

STAF AHLI BIDANG ENERGI ALTERNATIF DAN TERBARUKAN EATSTAF AHLI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TIKSTAF AHLI BIDANG TEKNOLOGI PERTAHANAN DAN KEAMANAN TPKSTAF AHLI BIDANG TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN TRANSPORTASI TMTSTAF AHLI BIDANG PANGAN DAN KESEHATAN P K

Biro Umum UBiro Perencanaan PBiro Hukum dan Humas H H

Inspektorat Insp.

Documents

PERATURAN MENTERI NO. 11 2006