PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, … fileSarana Kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi

jdih.polkam.go.id

PERATURAN

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: PER-1/MENKO/POLHUKAM/I/2013

TENTANG

STANDAR SARANA DAN PRASARANA KERJA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN

KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan tertib administrasi dalam

penataan dan penggunaan Sarana dan Prasarana Kerja dalam

mendukung terlaksananya penyelenggaraan kegiatan di

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan Republik Indonesia, perlu disusun Standar Sarana

dan Prasarana Kerja, yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik

Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 134, Tambahan Lembar Negara Nomor 4247);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

https://jdih.polkam.go.id/

http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/index.php/web/result?q=Undang-Undang+Nomor+28+Tahun+2002


jdih.polkam.go.id

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4609);

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I

Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;

7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan Nomor: Per-367/Menko/Polhukam/10/2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011

tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang

Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan;




http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/index.php/web/result?q=Peraturan+Pemerintah+Nomor+6+Tahun+2006

http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/index.php/web/result?q=Peraturan+Presiden+Nomor+24+Tahun+2010

jdih.polkam.go.id

10. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah

Nomor 332/KPTS/M/2002 tentang Petunjuk Teknis

Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK,

HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG


KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM,

DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Standar Sarana dan Prasarana Kerja adalah pembakuan Ruangan Kantor,

Perlengkapan Kantor, dan Kendaraan Dinas Kementerian Koordinator

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia.

2. Sarana Kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai

penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

antara lain Ruangan Kantor, Perlengkapan Kantor, dan Kendaraan Dinas.

3. Prasarana Kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi

menunjang terselenggaranya suatu proses kerja seluruh Pejabat dan

Pegawai dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung

jawabnya, seperti Gedung Kantor.

4. Ruangan Kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan

ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan

seta memenuhi persyaratan estetika.


jdih.polkam.go.id

5. Perlengkapan Kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan

kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.

6. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Kementerian Koordinator Bidang

Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia yang dipergunakan

hanya untuk kepentingan dinas.

BAB II

PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 2

Penataan Sarana dan Prasarana Kerja dilakukan berdasarkan asas tertib,

transparan, efisien, efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan,

kepatutan, dan akuntabilitas, serta memperhatikan kemampuan

keuangan negara.

Pasal 3

Penataan Sarana dan Prasarana Kerja Kementerian Koordinator Bidang

Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia dilakukan untuk :

a. kepastian ketentuan penggunaan sarana dan prasarana kerja;

b. keseragaman penggunaan sarana dan prasarana kerja;

c. kelancaran proses pekerjaan;

d. kelancaran komunikasi dan hubungan kerja baik antar

pejabat/pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum,

dan Keamanan Republik Indonesia maupun dengan Instansi terkait;

e. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan

f. kemudahan dalam pengamanan arsip dan dokumentasi.


jdih.polkam.go.id

Pasal 4

Penataan Sarana dan Prasarana Kerja bertujuan untuk

membantu mewujudkan :

a. kesehatan, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan;

b. kesehatan yang memenuhi syarat ventilasi cahaya, baik siang maupun

malam;

c. penataan yang bernilai estetika;

d. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai

dengan perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

BAB III


Pasal 5

Standar Sarana dan Prasarana Kerja meliputi

a. Ruangan Kantor;

b. Perlengkapan Kantor; dan

c. Kendaraan Dinas.

Pasal 6

(1) Ruangan Kantor dan Perlengkapan Kantor yang distandarkan, diatur

bagi seluruh Pejabat dan Pegawai yang melaksanakan kegiatan kerja

di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Republik Indonesia.

(2) Kendaraan Dinas yang distandarkan, diatur bagi Pejabat dan Pegawai

yang melaksanakan kegiatan kerja di Kementerian Koordinator Bidang

Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia.


jdih.polkam.go.id

Pasal 7

Ruangan Kantor yang distandarkan, meliputi :

a. Ruang Kerja;

b. Ruang Tamu;

c. Ruang Rapat;

d. Ruang Tunggu;

e. Ruang Staf;

f. Ruang Istirahat;

g. Kamar Mandi/Toilet;

h. Lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Perlengkapan Kantor yang distandarkan, meliputi:

a. perabotan kantor;

b. alat-alat bermesin;

c. papan informasi;

d. alat-alat audio visual;

e. perangkat telekomunikasi;

f. perlengkapan kearsipan;

g. lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 9

Kendaraan Dinas, meliputi:

a. kendaraan operasional Menteri;

b. kendaraan operasional Pejabat Eselon I;

c. kendaraan operasional Pejabat Eselon II;

d. kendaraan operasional Unit Organisasi.


jdih.polkam.go.id

Pasal 10

Perlengkapan Kantor dan Kendaraan Operasional para Pejabat Eselon I dan

Pejabat Eselon II disediakan dan dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan

tugas pejabat di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan Republik Indonesia selama yang bersangkutan memangku jabatan

tersebut.

Pasal 11

(1) Kendaraan Operasional Unit Organisasi, terdiri dari Kendaraan Roda

Empat, Kendaraan Roda Empat Pengawal Menteri, Kendaraan Antar

Jemput Pegawai, Ambulance, Kendaraan Pengangkut Barang, dan

Kendaraan Roda Dua.

(2) Kendaraan Operasional Unit Organisasi disediakan dan dipergunakan

untuk kelancaran operasional Unit Organisasi Kementerian Koordinator

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, yang

tanggung jawab penggunaannya dapat diberikan kepada Pejabat yang

ditunjuk oleh Pimpinan Unit Organisasi, selama yang bersangkutan

memangku jabatan pada Unit Organisasi tersebut.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik

Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Menteri Koordinator

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia ini.


jdih.polkam.go.id

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 13

Perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, pengamanan,

pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan,

pengendalian, dan pelaksanaan terhadap Standar Sarana dan Prasarana

Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Republik Indonesia dilaksanakan oleh Bagian Perlengkapan dan Rumah

Tangga, pada Biro Umum Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum,

dan Keamanan Republik Indonesia.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Kementerian Koordinator Bidang

Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia bersumber dari Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Politik,

Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia.

Pasal 15

Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Kerja di Kementerian


didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan anggaran yang ada.


jdih.polkam.go.id

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

(1) Besaran ukuran Sarana dan Prasarana Kerja yang diatur dalam

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Republik Indonesia ini merupakan standar maksimal.

(2) Ukuran Ruang Kerja yang sudah ada dan melebihi ukuran standar

dapat dipertahankan.

(3) Kendaraan Dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar

dapat dipertahankan.

(4) Alokasi jumlah Kendaraan Operasional Unit Organisasi Kementerian


disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada dan

memperhatikan beban kerja serta mobilitas kedinasan dari Unit

Organisasi yang bersangkutan.


jdih.polkam.go.id

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal :

MENTERI KOORDINATOR

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOKO SUYANTO

Diundangkan di : Jakarta

pada tanggal :

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR


jdih.polkam.go.id

STANDAR SARANA DAN PRASARAN KERJA

Standar Sarana dan Prasaran Kerja meliputi Ruang Kantor,

Perlengkapan Kantor, dan Kendaraan Dinas

A. Ruang Kantor

JENIS RUANGAN

NAMA JABATAN

MENTERI SESMENKO DEPUTI STAF

AHLI

KARO/

ASDEP

KABID

/KABAG KASUBBAG PEGAWAI

M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2

RUANG

KERJA 55,8 52,8 44 33 22 16

6

(Berbentuk partisi)

3

(Berbentuk partisi)

RUANG TAMU

29,39 22 22 - - - - -

RUANG RAPAT

13,76 37,5 44 - - - - -

TOILET 8,45 7 11 11 - - - -

RUANG ISTIRAHAT

20,79 21 11 11 - - - -

Keterangan :

Standar luas Ruang di atas merupakan acuan dasar yang dapat

disesuaikan berdasarkan sifat/fungsi setiap Eselon/Jabatan.

LAMPIRAN PERATURAN MENKO POLHUKAM

NOMOR : PER 1 /MENKOPOLHUKAM/I/2013

TANGGAL :

MENTERI KOORDINATOR


REPUBLIK INDONESIA


jdih.polkam.go.id

B. Perlengkapan Kantor

1. Perlengkapan Ruangan Kantor Menteri

a. Dalam Ruang Kerja dan Ruang Tamu Menteri dilengkapi

dengan Perlengkapan Kantor :

1) Meja Kerja : 1 (satu) Unit, dengan spesifikasi:

a) Ukuran : Panjang 250 cm;

Lebar/dalam 130 cm;

Tinggi 75 cm;

b) Model/Tipe : Meja Biro atau menyesuaikan;

Berlapis Kaca Riben setebal 5 mm;

c) Bahan : Kayu;

d) Warna : Disesuaikan dengan komposisi Warna

Ruangan Kerja;

e) Kelengkapan : Writing set;

Almanak meja;

Bak Potlot;

Kotak Memo;

Lembar Disposisi.

2) Meja Telepon : 1 (satu) Unit, dengan spesifikasi:


Lebar/dalam 40 cm;

Tinggi 70 cm;

b) Model/Tipe : Biasa atau menyesuaikan;

c) Bahan : Kayu;

d) Warna : Disesuaikan dengan komposisi

Warna Ruangan Kerja;

-2-


jdih.polkam.go.id

3) Kursi Kerja : 1 (satu) Unit dengan spesifikasi :

a) Model/Type : Kursi Kerja Direktur, sandaran, tangan dan

dudukan beralaskan karet atau busa,

dibungkus kulit;

b) Bahan : Rangka Kayu;

c) Warna : Disesuaikan dengan komposisi warna

Ruangan Kerja

4) Kursi Hadap : 3 (tiga) Unit, dengan spesifikasi :

Kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan

beralas karet atau dibungkus kulit yang warnanya disesuaikan

dengan komposisi warna kerja.

5) Lemari Buku : 1 (satu) Unit, dengan spesifikasi :


Lebar/dalam 70 cm;

Tinggi 300 cm;


c) Bahan : Kayu dan Kaca;


Ruangan Kerja;

6) Foto Presiden dan Wakil Presiden 1 (satu) Set;

7) Lambang Negara 1 (satu) Unit;

8) Jam dinding 1 (satu) unit;

9) Pesawat telepon 2 (dua) Unit, (Pesawat Intern/Pesawat

Langsung);

10) Pendingin Ruangan (AC) sesuai kebutuhan Ruangan;

-3-


jdih.polkam.go.id

11) Komputer dan Printer serta Meja Komputer; 1 (satu) set.

12) Jaringan Internet satu line;

13) Pesawat Televisi satu unit;

14) Cermin Gantung satu unit;

15) Bell satu unit;

16) Kursi Tamu, dengan kapasitas 6 orang, berikut Meja Tamu dan

Meja Samping dengan spesifikasi :

a) Kursi Tamu

(1) Ukuran : -Panjang 150 cm;

-Lebar/dalam 90 cm;

-Tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) Tempat

Duduk;

-Panjang 120 cm;

-Lebar/dalam 80 cm;

-Tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) Tempat

Duduk;

-Panjang 50 cm;

-Lebar/dalam 60 cm;

-Tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) Tempat

Duduk;

(2) Model/Tipe : Kursi Sice atau disesuaikan dengan

kondisi ruangan, sandaran, tangan dan

dudukan beralas karet atau busa,

dibungkus kulit;

(3) Bahan : Rangka Kayu;

(4) Warna : Disesuaikan dengan komposisi Warna

Ruangan Kerja;

-4-


jdih.polkam.go.id

b) Meja Tamu

(1) Model/Tipe : Biasa atau menyesuaikan;

(2) Bahan : Kayu;


Ruangan Kerja

c) Meja Samping


-Lebar/dalam 40 cm;

-Tinggi 45 cm;


(3) Bahan : Kayu;


Ruangan Kerja

b. Dalam Ruang Rapat Menteri dilengkapi perlengkapan :

1) Kursi Rapat dengan kapasitas untuk 12 orang, berikut Meja

Rapat, dengan spesifikasi :

a) Kursi Rapat


-Lebar/dalam 50 cm;

-Tinggi 100 cm;




Ruangan Kerja;

-5-


jdih.polkam.go.id

b) Meja Rapat 1 Unit

(1) Ukuran : Panjang 150 cm;

Lebar/dalam 60 cm;

Tinggi 75 cm;


(3) Bahan : Kayu;


Ruangan Kerja;



4) Logo Instansi dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam;

5) Mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;

6) LCD projector (infokus) dan Layar (Screen) satu set, serta meja

kecil untuk dudukan LCD projector;

7) TV Interaktif;

8) Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

9) Jam dinding 1 (satu) Unit;

10) Kalender 1 (satu) Unit;

11) Peta Indonesia 1(satu) Unit.

c. Dalam Ruang Tunggu Menteri, dilengkapi perlengkapan :

1) Kursi Tamu : 1 (satu) Set berikut Meja, dengan spesifikasi :

a) Kursi Tamu

(1) Ukuran : - Panjang 150 cm;

- Lebar/dalam 90 cm;

- Tinggi 35 cm, untuk tiga tempat duduk;

-6-


jdih.polkam.go.id

- Panjang 120 cm;


- Tinggi 35 cm, untuk dua tempat duduk;

- Panjang 50 cm;


- Tinggi 35 cm, untuk satu tempat duduk;

(2) Model/Tipe : Kursi Sice biasa atau Model disesuaikan

dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan

dan dudukan beralas karet atau busa,

dibungkus kulit;



Ruangan Kerja;

b) Meja Tamu


Lebar/dalam 75 cm;

Tinggi 45 cm;


(3) Bahan : Kayu;


Ruangan Kerja;

2) Lemari Rak Kaca 1 (satu) Unit, dengan spesifikasi:


Lebar/dalam 50 cm;

Tinggi 180 cm;




Ruangan Kerja;

-7-


jdih.polkam.go.id

d. Ruang Istirahat dilengkapi Spring Bed lengkap, Sofa, Buffet, Ruang

Ganti Pakaian dan Kamar Mandi;

e. Ruang Makan dilengkapi Meja dan Kursi Makan untuk 4 orang.

2. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon I

a. Dalam Ruang Kerja dan Ruang Tamu Pejabat Eselon I dilengkapi

Perlengkapan Kantor sebagai berikut:

1) Meja Kerja 1 (satu) Unit, dengan spesifikasi:


Lebar/dalam 90 cm;

Tinggi 75 cm;

b) Model/Tipe : Meja Biro atau menyesuaikan, berlapis

Kaca Riben setebal 5 mm;

c) Bahan : Kayu;


Ruangan Kerja;

e) Kelengkapan : Writing Set;

Almanak Meja;

Bak potlot;

Kotak Memo;

Lembar disposisi.

2) Meja Telepon 1 (satu) Unit, dengan spesifikasi:


Lebar/dalam 40 cm;

Tinggi 70 cm;


c) Bahan : Kayu;


Ruangan Kerja;

-8-


jdih.polkam.go.id

3) Kursi Kerja 1 (satu) Unit, dengan spesifikasi:


Lebar/dalam 60 cm;

Tinggi 45 cm;

b) Model/Tipe : Kursi Kerja Direktur, sandaran, tangan

dan dudukan beralaskan karet atau busa,

dibungkus kulit;

c) Bahan : Rangka Kayu dan Stainles Steel;


Ruangan Kerja;

4) Kursi Hadap 2 (dua) Unit, dengan spesifikasi:

Kursi Pakai Tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan

beralas karet atau busa dibungkus kulit yang warnanya

disesuaikan dengan komposisi warna Meja Kerja.

5) Lemari Buku 1 (satu) Unit, dengan spesifikasi:


Lebar/dalam 50 cm;

Tinggi 180 cm;




Ruangan Kerja;




9) Pesawat Telepon 2 (dua) Unit, untuk Pesawat Intern dan untuk

Pesawat Langsung;

-9-


jdih.polkam.go.id

10) Pendingin Rruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

11) Komputerdan Printer 1 (satu) Set, serta Meja Komputer;

12) Jaringan Internet 1 (satu) line:

13) Pesawat Televisi 1 (satu) Unit;

14) Dispenser air minum 1 (satu) Unit;

15) Cermin Gantung 1 (satu) Unit;

16) Bell 1(satu) Unit;

17) Kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang berikut Meja Tamu dan

Meja Samping dengan spesifikasi:

a) Kursi Tamu


-Lebar/dalam 90 cm;

-Tinggi 35 cm; untuk tiga empat duduk;

-Panjang 120 cm;

-Lebar/dalam 80 cm;

-Tinggi 35 cm; untuk dua tempat duduk;

-Panjang 50 cm;

-Lebar/dalam 60 cm;

-Tinggi 35 cm; untuk satu tempat duduk.

(2) Model/Tipe : Kursi Sice atau disesuaikan dengan kondisi

ruangan; sandaran, tangan dan dudukan

beralas karet atau busa, dibungkus kain

atau kulit;



Ruangan Kerja;

-10-


jdih.polkam.go.id

b) Meja Tamu


Lebar/dalam 60 cm;

Tinggi 45 cm;


(3) Bahan : Kayu;

(4) Warna : Disesuaian dengan komposisi Warna

Ruangan Kerja;

c) Meja Samping


Lebar/dalam 40 cm;

Tinggi 45 cm;


(3) Bahan : Kayu;


Ruangan Kerja.

b. Dalam ruang rapat pejabat Eselon I dilengkapi perlengkapan sebagai

berikut:

1) Kursi Rapat kapasitas 6 (enam) orang berikut Meja Rapat, dengan

spesifikasi:

a) Kursi Rapat


Lebar/dalam 50 cm;

Tinggi 100 cm;




Ruangan Kerja;

-11-


jdih.polkam.go.id

b) Meja Rapat 1 (satu) Unit


Lebar/dalam 60 cm;

Tinggi 75 cm;


(3) Bahan : Kayu;


Ruangan Kerja;



4) LCD projectcr (infokus) dan layar (screen) 1 (satu) Set, serta Meja Kecil

untuk dudukan LCD projector;

5) Papan Tulis Putih (white board) 1 (satu) Unit;

6) Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;


8) Kalender 1 (satu) Unit;

9) Peta Indonesia 1 (satu) Unit.

c. Ruang Istirahat dilengkapi Spring Bed lengkap.

3. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon II

Dalam Ruang Kerja Pejabat Eselon II dilengkapi Perlengkapan Kantor

sebagai berikut:

a. Meja Kerja Besar 1 (satu) Unit, dengan spesifikasi:

1) Ukuran : Panjang 190 cm;

Lebar/dalam 100 cm;

Tinggi 75 cm;

-12-


jdih.polkam.go.id

2) Model/Tipe : Meja Biro, berlapis Kaca Riben setebal 5 mm;

3) Bahan : Kayu;

4) Warna : Disesuaikan dengan komposisi Warna

Ruangan Kerja;

5) Kelengkapan : Writing Set;

Almanak Meja;

Bak potlot;

Kotak Memo;

Lembar disposisi.

b. Meja Telepon 1 (satu) Unit, dengan spesifikasi:


Lebar/dalam 40 cm;

Tinggi 70 cm;

2) Model/Tipe : Biasa atau menyesuaikan;

3) Bahan : Kayu;


Ruangan Kerja;

c. Kursi kerja 1 (satu) Unit, dengan spesifikasi:


Lebar/dalam 40 cm;

Tinggi 45 cm;

2) Model/Tipe : Biasa atau menyesuaikan, sandaran, tangan

dan dudukan beralaskan karet atau busa,

dibungkus kulit;

3) Bahan : Rangka Kayu atau Stainless Steel;


Ruangan Kerja;

-13-


jdih.polkam.go.id

d. Kursi Hadap 2 (dua) Unit, dengan spesifikasi:

Kursi Pakai Tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan


disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. Lemari Buku 1 (satu) Unit, dengan spesifikasi:


Lebar/dalam 50 cm;

Tinggi 125 cm;


3) Bahan : Kayu dan Kaca;

4) Warna : Disesuaikan dengan komposisi Warna Ruangan

Kerja;

f. Foto Presiden dan Wakil Presiden 1 (satu) Set;

g. Lambang Negara 1 (satu) Unit;

h. Jam dinding 1 (satu) Unit;

i. Pesawat Telepon 2 (dua) Unit, untuk Pesawat Intern dan untuk

Pesawat Langsung;

j. Pendingin Ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

k. Komputer dan Printer 1 (satu) Set, serta Meja Komputer;

l. Jaringan Internet 1 (satu) line;

m. Pesawat Televisi 1 (satu) Unit;

n. Kursi Tamu kapasitas 6 (enam) orang berikut Meja Tamu dan Meja

Samping dengan spesifikasi:

1) Kursi Tamu

a) Ukuran : -Panjang 150 cm;

-Lebar/dalam 90 cm;

-Tinggi 35 cm, untuk tiga tempat duduk;

-14-


jdih.polkam.go.id

- Panjang 120 cm;


- Tinggi 35 cm, untuk dua tempat duduk;

-Panjang 50 cm;

-Lebar/dalam 60 cm;

-Tinggi 35 cm, untuk satu tempat duduk.

b) Model/Tipe : Kursi Sice atau disesuaikan dengan

kondisi ruangan; sandaran, tangan dan

dudukan beralas karet atau busa,

dibungkus kulit;

c) Bahan : Rangka Kayu;


Ruangan Kerja;

2) Meja Tamu


Lebar/dalam 75 cm;

Tinggi 45 cm;


c) Bahan : Kayu;


Ruangan Kerja;

3) Meja Samping


Lebar/dalam 40 cm;

Tinggi 45 cm;


c) Bahan : Kayu;

d) Warna : Disesuaikan dengan komposisi

Warna Ruangan Kerja.

-15-


jdih.polkam.go.id

4. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon III

Dalam Ruang Kerja Pejabat Eselon III dilengkapi Perlengkapan

Kantor sebagai berikut:

a. Meja 1 (satu) Unit, dengan spesifikasi:


Lebar/dalam 90 cm;

Tinggi 75 cm;

2) Model/Tipe : Meja biro, berlapis kaca riben setebal 5 mm;

3) Bahan : Kayu;


Ruangan Kerja;

5) Kelengkapan : Writing set;

Almanac meja;

Bak potlot;

Bak surat bersusun;

Kotak memo;

Lembar disposisi.

b. Meja telepon 1 (satu) Unit, dengan spesifikasi:


Lebar/dalam 40 cm;

Tinggi 70 cm;


3) Bahan : Kayu;


Ruangan Kerja;

c. Kursi kerja 1 (satu) Unit, dengan spesifikasi:


Lebar/dalam 50 cm;

Tinggi 45 cm;

-16-


jdih.polkam.go.id

2) Model/Tipe : Biasa, sandaran, tangan dan dudukan

beralaskan karet atau busa, dibungkus kulit;

3) Bahan : Rangka kayu atau stainless steel;


Ruangan Kerja;

d. Kursi hadap 2 (dua) Unit, dengan spesifikasi:

Kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan


disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. Lemari buku 1 (satu) Unit, dengan spesifikasi:


Lebar/dalam 50 cm;

Tinggi 125 cm;


3) Bahan : Kayu dan kaca;


Ruangan Kerja;

f. Kursi tamu/kursi sice 1 (satu) Set berikut meja :

1) Ukuran : -Panjang 120cm;

-Lebar/dalam 80 cm;

-Tinggi 35 cm, untuk dua tempat duduk;

-Panjang 50 cm;

-Lebar/dalam 60 cm;

-Tinggi 35 cm, untuk satu tempat duduk;

2) Model/Tipe : Kursi sice atau disesuaikan dengan

kondisi ruangan; sandaran, tangan dan

dudukan beralas karet atau busa, dibungkus

kulit;

3) Bahan : Rangka kayu;

-17-


jdih.polkam.go.id

4) warna : Disesuaikan dengan komposisi Warna

Ruangan Kerja;

g. Meja Tamu :


Lebar/dalam 75 cm;

Tinggi 45 cm;


3) Bahan : Kayu;


Ruangan Kerja;

h. Pesawat telepon 2 (dua) Unit, untuk Pesawat Intern dan untuk

Pesawat Langsung;

i. Jam dinding 1 (satu) Unit;

j. Pendingin Ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

k. Komputer dan printer 1 (satu) Unit;

l. Jaringan internet 1 (satu) line;

5. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon IV

Dalam Ruang Kerja Pejabat Eselon IV dilengkapi Perlengkapan

Kantor sebagai berikut:

a. Meja 1 (satu) Unt, dengan spesifikasi:


Lebar/dalam 75 cm;

Tinggi 75 cm;

2) Model/tipe : Meja Biro Kecil, berlapis Kaca setebal 5 mm;

3) Bahan : Kayu;


Ruangan Kerja;

-18-


jdih.polkam.go.id

5) Kelengkapan : Writing Set;

Almanak meja;

Bak surat bersusun;

Kotak memo;

Lembar disposisi.

b. Kursi Kerja 1 (satu) Unit, dengan spesifikasi:


Lebar/dalam 50 cm;

Tinggi 45 cm;

2) Model/Tipe : Kursi Kerja Staf, sandaran, tangan

dan dudukan beralaskan karet atau

busa, dibungkus kain;

3) Bahan : Rangka Besi atau Stainless Steel;

4) Warna : Disesuaikan dengan komposisi

Warna Ruangan Kerja;

c. Lemari dokumen 1 (satu) Unit;

d. Kursi Hadap 2 (dua) Unit, dengan spesifikasi:

Kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan

dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain

yang warnanya disesuaikan dengan komposisi warna

Meja Kerja.

e. Pesawat telepon 1 (satu) Unit, untuk Pesawat Intern;

f. Komputer dan Printer 1 (satu) Unit;

g. Jaringan Internet 1 (satu) line;

h. Pendingin Ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan untuk satu

Bagian.

-19-


jdih.polkam.go.id

6. Perlengkapan Ruangan Kantor Pegawai

Dalam Ruang Kerja Pegawai dilengkapi Perlengkapan Kantor

sebagai berikut:

a. Meja 1(satu) Unit, dengan spesifikasi:


Lebar/dalam 70 cm;

Tinggi 75 cm;

2) Model/Tipe : Meja Biro Kecil, berlapis Kaca setebal 5 mm;

3) Bahan : Kayu;


Ruangan Kerja;

b. Kursi Kerja 1(satu) Unit, dengan spesifikasi:


Lebar/dalam 50 cm

Tinggi 45 cm;

2) Model/Tipe : Kursi Kerja Staf, sandaran, tangan dan

dudukan beralaskan karet atau busa,

dibungkus kain;

3) Bahan : Rangka Besi atau Stainless Steel;

4) Warna : Disesuaikan dengan Komposisi Warna

Ruangan Kera;

c. Komputer, Printer 1 (satu) Unit dan Jaringan Internet 1 (satu) line;

d. Pesawat Telepon Intern 1 (satu) untuk seluruh Pegawai pada 1 (satu)

Subbagian.

-20-


jdih.polkam.go.id

C. Kendaraan Dinas

Kendaraan Dinas yang distandarkan meliputi Kendaraan Dinas

Menteri, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, dan Dinas Operasional

Unit Organisasi.

1. Kendaraan Operasional Menteri

Jabatan Jumlah Jenis

Kendaraan

Kapasitas/

Isi Silinder

Harga

(Rp.)

Menteri

Satu Unit

Sedan

3.500 cc/bensin

Sesuai dengan standar harga

yang berlaku

Kendaraan Menteri disediakan oleh Negara melalui Kementerian

Sekretariat Negara.

2. Kendaraan Operasional Pejabat Eselon I


Kendaraan

Kapasitas/

Isi Silinder

Harga

(Rp.)

Pejabat Eselon I

Satu Unit

Sedan atau Minibus

1.800 cc/bensin atau 2.700

cc/Diesel

Sesuai dengan standar harga yang berlaku

3. Kendaraan Operasional Pejabat Eselon II


Kendaraan Kapasitas/ Isi Silinder

Harga (Rp.)

Pejabat

Eselon II

Satu

Unit

Sedan

atau Minibus

1.600

cc/bensin atau 2.500 cc/Diesel

Sesuai dengan

standar harga yang berlaku

-21-


jdih.polkam.go.id

4. Kendaraan Operasional Unit Organisasi

a. Kendaraan Roda Empat


Kendaraan

Kapasitas/

Isi Silinder

Harga

(Rp.)

Pejabat yang ditunjuk

Sesuai dengan kemampuan

anggaran, beban kerja,

dan mobilitas kedinasan

Sedan atau Minibus

1.500 cc/bensin atau 2.300

cc/Diesel

Sesuai dengan standar

harga yang berlaku

b. Kendaraan Roda Empat Pengawal Menteri


Kendaraan

Kapasitas/

Isi Silinder

Harga

(Rp.)



anggaran, beban kerja,


Minibus

5.500 cc/bensin


harga yang berlaku

c. Kendaraan Anter Jemput Pegawai


Kendaraan

Kapasitas/

Isi Silinder

Harga

(Rp.)

Pejabat yang

ditunjuk

Sesuai dengan

kemampuan anggaran, beban kerja,


Bus Kecil

7.000 cc/diesel

Sesuai dengan

standar harga yang berlaku

-22-


jdih.polkam.go.id

d. Ambulance



Harga (Rp.)


Satu Unit

Minibus

1.500 s.d 2.000 cc/bensin,

2.500 cc/diesel

Sesuai dengan standar harga yang berlaku

e. Kendaran Pengangkut Barang



Harga (Rp.)

Pejabat

yang ditunjuk

Sesuai

dengan kemampuan

anggaran, beban kerja, dan

mobilitas kedinasan

Pick

UP/Box

2.000

cc/bensin

Sesuai

dengan standar

harga yang berlaku

f. Kendaraan Roa Dua


Kendaraan

Kapasitas/

Isi Silinder

Harga

(Rp.)



anggaran, beban kerja, dan

mobilitas kedinasan

Sepeda Motor

100 s.d 200 cc/bensin


harga yang berlaku

MENTERI KOORDINATOR


REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOKO SUYANTO

-23-


Documents

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, … fileSarana Kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi