DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Disampaikan pada Acara : Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang

Bengkulu, 4 Mei 2012

Oleh:Dr. H. SJOFJAN BAKAR, M.ScDirektur Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup

merupakan kegiatan yang strategisstrategis dan

bersifat multidimensimultidimensi multifungsi,multifungsi, dan

multisektormultisektor

harus ditangani secara terpadu oleh Lembaga/ Lembaga/

Instansi yang memiliki tupoksi Instansi yang memiliki tupoksi koordinatif koordinatif melalui pendekatan

“pengembangan wilayah” “pengembangan wilayah” bukan pendekatan “sektor”.

sehingga

PENATAAAN RUANG

“KOORDINASI DIPERLUKAN”

Tatanan Kewenangan di bidang Penataan Ruang Penyelenggaraan penataan ruang harus dilakukan secara koordinatif baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. (Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pasal 10)

Sinkronisasi Kelembagaan Penyelenggaraan penataan ruang harus didukung oleh kelembagaan pada masing-masing tingkat pemerintahan secara serasi, selaras, terpadu dan berkelanjutan.(Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang)

Belum terwujudnya kesamaan pola pikir dan cara pola pikir dan cara pandangpandang para aparatur pemerintah aparatur pemerintah (unsur eksekutif) (unsur eksekutif) dan anggota dewan (unsur legislatif) anggota dewan (unsur legislatif) di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Kurangnya komitmen politik Kurangnya komitmen politik dan koordinasi antar koordinasi antar sektor sektor guna mendukung terselenggaranya penataan ruang yang baik.

BKPRD belum efektif dalam melakukan koordinasi dan koordinasi dan pembinaan pembinaan penataan ruang di daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 mengenai Organisasi Perangkat Daerah, terdapat banyak variasi susunan organisasi tata kerjaterdapat banyak variasi susunan organisasi tata kerja.

Lemahnya kapasitas SDM kapasitas SDM penyelenggara penataan ruang.

KEBERADAAN KELEMBAGAAN PENATAAN

RUANG DAERAH

Mengapa Kelembagaan Penataan Ruang diperlukan … ???

Isu Permasalahan Penataan RuangIsu Permasalahan Penataan Ruang Kompleksitas Sifat Penataan Ruang (multifungsi, multidimensi,

dan multisektor)

Tuntutan FungsiTuntutan Fungsi Koordinatif Eksistensi Lembaga Daerah tidak parsial/non-

sektoral

Peran Strategis Kepala Daerah Peran Strategis Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/ Walikota) sebagai penanggungjawab penyelenggaraan sebagai penanggungjawab penyelenggaraan penataan ruang daerahpenataan ruang daerah Persiapan penyusunan Raperda RTR Konsultasi dan Evaluasi Raperda RTR

Penyelenggaraan urusan kewenangan wajib di bidang tata ruang.

Perumusan berbagai kebijakan penataan ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Penyusunan RTRWP, RTR Kawasan strategis Provinsi, RTRWK/K, RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota.

Penanganan dan penyelesaian masalah atau konflik yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam rangka menserasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah dipandang perlu optimalisasi koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi terkait di Daerah.

Koordinasi di PUSAT ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN).

Di DAERAH ditetapkan Permendagri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Implikasi dari Permendagri tersebut adalah penetapan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota di masing-masing daerah.

Inmendagri Nomor 19 Tahun 1996 tentang Pembentukan TKPRD

Tingkat I dan Tingkat II

Kepmendagri No. 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi

Penataan Ruang Daerah

Permendagri No. 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi

Penataan Ruang Daerah

PERMENDAGRI NOMOR 50/2009 Tentang Pedoman Koordinasi

Penataan Ruang Daerah

Perubahan – perubahan antara lain:

• Struktur Organisasi dilakukan reorganisasi terkait dengan PP No.41/2007.

• Tugas BKPRD dirinci berdasarkan aspek perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, proses pengawalan substansi RTR, dan penetapan Raperda RTR.

• Keanggotaan Pokja disesuaikan dengan urusan yang membidangi perencanaan ruang.

• Mekanisme kerja BKPRD dan Pokja.

• Frekuensi pelaporan.

REVISI

KEPKEPMENDAGRI 147/2004

PERMENDAGRI 50/2009

PROVINSI PROVINSIa. Penanggung Jawab

b. Ketua

c. Ketua Harian

d. Sekretaris

e. Wakil Sekretaris

a. Anggota

:

:

:

:

:

:

Gubernur

Wakil Gubernur Sekda

Provinsi Kepala Bappeda

Provinsi

Kepala dinas yang mengurusi

tata ruang

Disesuaikan dengan tingkat

kebutuhan dan potensi

daerah

a. Penanggung Jawab

b. Ketua

c. Sekretaris

d. Anggota:

:

:

:

:

Gubernur dan Wakil

Gubernur

Sekda Provinsi

Kepala Bappeda Provinsi

SKPD disesuaikan dengan

kebutuhan dan

kemampuan daerah

KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTAa. Penanggung Jawab

b. Ketua

c. Ketua Harian

d. Sekretaris

e. Wakil Sekretaris

f. Anggota:

:

:

:

:

:

:

Bupati/Walikota

Wakil Bupati/ Wakil Walikota

Sekda Kabupaten/Kota

Kepala Bappeda Kab/Kota

Kepala dinas yang mengurusi

tata ruang

Disesuaikan dengan tingkat

kebutuhan dan potensi

daerah

a. Penanggung Jawab

b. Ketua

c. Sekretaris

d. Anggota:

:

:

:

:

- Bupati dan Wakil

Bupati

- Walikota dan Wakil

Walikota

Sekda Kab/Kota

Kepala Bappeda Kab/Kota

SKPD disesuaikan dengan

kebutuhan dan

kemampuan daerah

Pembentukan BKPRD sebagai pembantu Gubernur/ Bupati/Walikota dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang daerah (bagi provinsi dan kabupaten/kota yang belum mempunyai BKPRD).

Perlu segera melakukan penyesuaian BKPRD berdasarkan Permendagri Nomor 50 Tahun 2009 (bagi provinsi dan kabupaten/kota yang telah mempunyai BKPRD).

Komitmen semua pihak baik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dalam mendukung eksistensi fungsi dan peran BKPRD.

Adanya fungsi dan peran BKPRD sebagai sarana koordinatif yang efektif sehingga hasilnya dapat operasional.

Sekretariat

Kelompok Kerja

Kelompok KerjaPerencanaan Tata Ruang

Kelompok KerjaPerencanaan Tata Ruang

Kelompok KerjaPemanfaatan dan

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kelompok KerjaPemanfaatan dan

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Sekretariat BKPRD Provinsi dipimpin oleh Sekretaris Bappeda Provinsi

(Pasal 8 ayat 1)

Sekretariat BKPRD Provinsi dipimpin oleh Sekretaris Bappeda Provinsi

(Pasal 8 ayat 1)

Sekretariat BKPRD Kab/Kota dipimpin oleh

Sekretaris Bappeda Kabupaten/Kota(Pasal 18 ayat 1)

Sekretariat BKPRD Kab/Kota dipimpin oleh

Sekretaris Bappeda Kabupaten/Kota(Pasal 18 ayat 1)

Revitalisasi BKPRD sesuai Permendagri 50 tahun 2009, misalnya dengan optimalisasi tugas Kelompok Kerja (Pokja) Perencanaan Tata Ruang dan Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.Peningkatan peran BKPRD Provinsi dalam memfasilitasi konflik pemanfaatan ruang Kabupaten/Kota sebelum BKPRD Kabupaten Kota berkonsultasi ke instansi pusat terkait BKPRNKomitmen semua pihak untuk meningkatkan fungsi dan peran BKPRD.Membangun mekanisme kerja yang efektif.

BKPRD Provinsi menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang (Pasal 4 ayat 2).

BKPRD Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD Provinsi dan rekomendasi secara berkala kepada Gubernur (Pasal 4 ayat 3).

Gubernur memerintahkan SKPD terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BKPRD Provinsi (Pasal 6).

Gubernur melaporkan pelaksanaan koordinasi penataan ruang provinsi dan pembinaan penataan ruang kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali

dalam 1 (satu) tahun pada bulan Mei dan September.

Gubernur melaporkan pelaksanaan koordinasi penataan ruang provinsi dan pembinaan penataan ruang kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali

dalam 1 (satu) tahun pada bulan Mei dan September.

o BKPRD Kabupaten/Kota menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang (Pasal 14 ayat 2).

o BKPRD Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD Kabupaten/Kota dan rekomendasi secara berkala kepada Bupati/Walikota (Pasal 4 ayat 3).

o Bupati/Walikota memerintahkan SKPD terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BKPRD Kabupaten/Kota (Pasal 16).

Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan koordinasi penataan ruang Kabupaten/Kota kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali

dalam 1 (satu) tahun pada bulan April dan Agustus.

Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan koordinasi penataan ruang Kabupaten/Kota kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali

dalam 1 (satu) tahun pada bulan April dan Agustus.

… Lanjutan

RekomendasiRekomendasi

Agenda BKPRD

Kab/Kota

Agenda BKPRD

Kab/Kota

Agenda BKPRD Provinsi

Agenda BKPRD Provinsi

Rakernas

BKPRD

Rakernas

BKPRD

Raker Region

al BKPRN

Raker Region

al BKPRN

Raker Regional BKPRN

Raker Regional BKPRN

Rakernas BKPRN

Rakernas BKPRN

Isu Strategis

Isu Strategis

Program Kerja

Program Kerja

Tindak Lanjut

Kementerian/Lembaga

Tindak Lanjut

Kementerian/Lembaga

GubernurGubernur

Bupati / Walikota

Bupati / Walikota

RekomendasiRekomendasi

Input/masukanInput/masukan

Input/masukanInput/masukan

1 2 3

4a`

4b`

5

6

A. Dalam Perencanaan Tata Ruang

Skala Perencanaan Tata

RuangSubstansi Instansi Mekanisme

RTRWP dan RTRW Kab/Kota

Struktur dan pola

ruangBappeda

Koordinasi (BKPRD)

Rencana Kawasan Strategis (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

Rencana Blok (zoning)

BappedaKoordinasi (BKPRD)

Rencana Detail Tata Ruang Kab/Kota

Rencana Blok (zoning)

Dinas Tata Ruang/ Tata Kota dengan

persetujuan Bappeda

Koordinasi (BKPRD)

Catatan:Apabila Dinas Tata Ruang/Kota belum terbentuk, diserahkan kepada Dinas Teknis yang membidangi urusan tata ruang.

B. Dalam Pemanfaatan Ruang

Skala Perencanaan Tata Ruang

Program Instansi Mekanisme

RTRWP dan RTRW Kab/Kota

Pemanfaatan Ruang Pembiayaan

berdasarkan indikasi program (20 th)

Seluruh Instansi

Koordinasi (BKPRD)

Rencana Kawasan Strategis (Provinsi dan Kabupaten/ Kota)

Pemanfaatan Ruang Pembiayaan

berdasarkan indikasi program (20 th)

Seluruh Instansi

Koordinasi (BKPRD)

Rencana Detail Tata Ruang Kab/Kota

Pemanfaatan Ruang Pembiayaan

berdasarkan indikasi program (20 th)

Seluruh Instansi

Koordinasi (BKPRD)

Catatan:Apabila Dinas Tata Ruang/Kota belum terbentuk, diserahkan kepada Dinas Teknis yang membidangi urusan tata ruang.

… Lanjutan

C. Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Skala Perencanaan

Izin yang dikeluarkan

Instansi Mekanisme

Pola & Struktur Ruang (RTRW)

Ijin Prinsip/fatwa tata ruang

Bappeda Pertimbangan (BKPRD)

Rencana Blok Ijin Site Plan/Rencana Tapak

Dinas Tata Ruang dengan persetujuan Bappeda

Pertimbangan (BKPRD)

Rencana Perpetakan

Ijin Mendirikan Bangunan

Dinas Tata Bangunan (jika dinas ini belum ada, diserahkan pada Dinas Tata Ruang)

Pertimbangan (BKPRD)

Catatan:Apabila Dinas Tata Ruang/Kota belum terbentuk, diserahkan kepada Dinas Teknis yang membidangi urusan tata ruang.

… Lanjutan

INTERNALINTERNAL EKSTERNALEKSTERNAL

Penyusunan RTRWP

Penyusunan RTRWP

RTR KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

(Sesuai amanat dalam Perda)

RTR KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

(Sesuai amanat dalam Perda)

ARAHAN PERATURAN ZONASI PROVINSI

ARAHAN PERATURAN ZONASI PROVINSI

RTRW KAB/KOTA

RTRW KAB/KOTA

PEMBERIAN REKOMENDASI

PEMBERIAN REKOMENDASI

EVALUASIEVALUASI

RTR KAWASAN STRATEGIS KAB/KOTA

RTR KAWASAN STRATEGIS KAB/KOTA

PEMANFAATAN RUANG (kroscek terhadap

pelaksanaan indikasi program dalam Perda)

PEMANFAATAN RUANG (kroscek terhadap

pelaksanaan indikasi program dalam Perda)

PENYUSUNAN PERDA

PENYUSUNAN PERDA

RDTR KAB/KOTA

RDTR KAB/KOTA

PERATURAN ZONASIKAB/KOTA

PERATURAN ZONASIKAB/KOTA

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

(Pokja pengendalian dalam upaya penegakan Perda)

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

(Pokja pengendalian dalam upaya penegakan Perda)

DilakukanDilakukan

DilakukanDilakukan

Melakukan pembahasanMelakukan pembahasan

BKPRD PROV BENGKULU

BKPRD PROV BENGKULU

Terhadap RaperdaTerhadap Raperda

PrioritasPrioritas

SimultanSimultan

PERDA No. ... Th

2012

Legalitas

No Provinsi SK Penetapan

1 Aceh SK No. 050/07/2010

2 Sumatera Utara

SK No. 050/2032/K/2010

3 Sumatera Barat

SK No. 50-219-2012

4 Sumatera Selatan

SK No. 599/KPTS/Bappeda/2010

5 Riau SK No. 759/III/2010

6 Kepulauan Riau

SK No. 245/2010

7 Jambi 117/Kep. Gub/Bappeda/2011

8 Bengkulu SK. No. B.2425.XXVII Tahun 2010

9 Bangka SK No. 24/2009

10 Lampung SK No. G/293/11.01/HK/2010

11 Banten Revisi masih di Biro Hukum

12 DKI Draf

13 Jawa Barat SK No. 120/Kep. 697.Bapp/2010

14 Jawa Tengah SK No. 650/27/2010

15 DIY SK No. 129/Kep/2010

16 Jawa Timur

17 Kalimantan Barat

SK No. 299/Bappeda/2010

No Provinsi SK Penetapan

18 Kalimantan Selatan

SK No. 188.44/0272/KUM/2010

19 Kalimantan Tengah

SK No. 05/2010

20 Kalimantan Timur

SK No. 650/K.397/2010

21 Sulawesi Selatan

Draf

22 Sulawesi Tengah

SK No. 050/565/Bappeda-GTS/2010

23 Sulawesi Tenggara

Draf

24 Sulawesi Utara

SK No. 73 Tahun 2011

25 Sulawesi Barat

Draf

26 Gorontalo SK No. 183/01/VII/2007

27 Bali SK No. 19/02-C/HK/2010

28 NTB SK No. 13 Tahun 2009

29 NTT Draf

30 Maluku Draf

31 Maluku Utara Draf

32 Papua Revisi masih di Biro Hukum

33 Papua Barat Draf

1. BKPRD sebagai wadah koordinasi yang membantu sebagian tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah.

2. BKPRD perlu didayagunakan untuk terselenggaranya penataan ruang di Daerah yang akan berdampak langsung terhadap masyarakat secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.

3. Pemerintah Provinsi memfasilitasi pelaksanaan konsultasi Raperda Rencana Tata Ruang Kabupaten/ Kota dalam forum BKPRD Provinsi, guna memberikan rekomendasi kepada Kabupaten/Kota sebelum dilakukan pembahasan di BKPRN.

4. Menteri Dalam Negeri bersama dengan Menteri terkait BKPRN berkewajiban melakukan pembinaan fungsi dan peran BKPRD dalam penyelenggaraan penataan ruang di daerah.