PERATURAN

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 002/Peraturan/MWA-UI/2019

TENTANG

TATA TERTIB PEMILIHAN REKTOR

UNIVERSITAS INDONESIA

PERIODE 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang: a.

b.

bahwa masa bakti Rektor periode 2014-2019akan berakhir, maka perlu dilaksanakanpemilihan Rektor untuk masa bakti periode2019-2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan sebagai pelaksanaan ketentuanPasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor68 Tahun 2013 Tentang Statuta UniversitasIndonesia, perlu menetapkan PeraturanMajelis Wali Amanat (MWA) UniversitasIndonesia (UI) tentang Tata Tertib PemilihanRektor Universitas Indonesia (UI) Periode2019-2024

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentangPendidikan Tinggi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 158, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5336);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2012 tentangAparatur Sipil Negara (Lembaran NegaraRepublik Indoneisa Tahun 2014 Nomor 6)

3. Pasal 25 ayat (1) huruf f Peraturan PemerintahNomor 68 tahun 2013 tentang StatutaUniversitas Indonesia

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor11566/M/KP/2019 tentang Pemberhentian

[2]

Memperhatikan:

Anggota Majelis Wali Amanat UniversitasIndonesia Periode 2014-2019 dan

Pengangkatan Anggota Majelis Wali AmanatUniversitas Indonesia periode tahun 2019-2024;

Keputusan Rapat Paripuma MWA UI tanggal 15Mei 2019 tentang Penetapan Tata TertibPemilihan Rektor 2019-2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT

UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TATA

TERTIB PEMILIHAN REKTOR PERIODE 2019-

2024

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

1. Universitas adalah Universitas Indonesia (UI).2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah

organ UI yang menyusun dan menetapkan kebijakan nmum UI.3. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan

pengelolaan UI.4. Pejabat struktural adalah pejabat struktural di UI dari jabatan

rektor hingga jabatan manajer/kepala subdirektorat atauketua/sekretaris program studi.

5. Pemilihan Rektor adalah proses pemilihan rektor mulai danpenjaringan, penyaringan, dan penetapan, serta pelantikan.

6. Bakal Calon Rektor adalah peserta yang mendaftar pemilihanRektor UI.

7. Calon Rektor adalah Bakal Calon Rektor yang telah lolos prosespenjaringan.

8. Penjaringan adalah proses rekrutmen Bakal Calon Rektor yangdilakukan secara terbuka dan/atau proaktif sesuai denganaturan ini.

9. Penyaringan adalah proses seleksi Calon Rektor yang telah lolosdari tahap penjaringan melalui mekanisme yang ditetapkandalam aturan ini.

4

[3]

10. Penetapan adalah hasil proses yang dilakukan dalam RapatParipuma anggota MWA melalui mekanisme Musyawarahuntuk Mufakat atau Pemungutan Suara oleh anggota MWA.

11. Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Rektor (Pilrek) adalahPanitia yang dibentuk oleh MWA dan anggotanya berasal darianggota MWA, yang memiliki Tugas Pokok untuk membuatTata Tertib dan menyelenggarakan serta menjaminterlaksananya proses pemilihan Rektor sesuai ketentuan yangberlaku dan dibantu oleh Tim Pendukung.

12. Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Rektor, yangselanjutnya disingkat P3CR, adalah panitia yang dipersiapkanoleh Pansus Pilrek yang bertugas membantu Tugas MWA danditetapkan Paripurna MWA dalam proses pemilihan Rektor,antara lain dalam mengidentifikasi dan merekomendasi CalonRektor yang berkualitas.

13. Tim Pendukung adalah tim yang ditugaskan untukmendukung kegiatan pemilihan rektor.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas

Pemilihan Rektor dilaksanakan secara efektif dan efisien

berdasarkan asas profesional, non-diskriminatif, akuntabel dantransparan.

Pasal 3

Tujuan

Pemilihan Rektor bertujuan untuk memilih Rektor yang sesuaidengan persyaratan pada Tata Tertib pemilihan Rektor ini.

PROSES PEMILIHAN REKTOR

Pasal 4

Proses pemilihan Rektor melalui tahapan sebagai berikut:

1. Paripuma MWA menetapkan jadwal pemilihan Rektor denganbatas akhir penetapan Rektor terpilih selambat-lambatnya pada25 September 2019. ^

[4]

2. Pansus Pilrek menjriapkan tata tertib dan anggota P3CR untukselanjutnya ditetapkan oleh Rapat Paripuma MWA.

3. P3CR mengupayakan secara optimal agar Bakal Calon Rektortersaring sekurang-kurangnya 20 Bakal Calon Rektorberdasarkan persyaratan Calon Rektor tersaring sesuai denganyang disyaratkan dalam tata tertib ini. P3CR membahas danmenyampaikan laporan berisi daftar nama 20 Bakal CalonRektor tersaring kepada Pansus Pilrek untuk ditetapkanmenjadi Calon Rektor.

4. Pansus Pilrek melakukan penyaringan menjadi 7 Calon Rektorberdasarkan persyaratan Calon Rektor tersaring sesuai denganyang disyaratkan dalam tata tertib ini.

5. Pansus Pilrek membahas, menentukan dan mengusulkandaftar nama 7 Calon Rektor tersaring untuk ditetapkan dalamRapat Paripuma MWA.

6. Paripuma MWA menilai 7 Calon Rektor tersaring, untukkemudian menyaringnya sehingga menjadi 3 Calon Rektor, danmenetapkan satu di antaranya sebagai Rektor terpilih.

BAB III

PERSYARATAN CALON REKTOR

Pasal 5

Syarat Calon Rektor Teijaring

(1) Warga negara Indonesia.(2) Belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik

menjadi Rektor sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.(3) Sehat jasmani dan jiwa berdasarkan surat keterangan dari

Rumah Sakit Pemerintah yang ditentukan oleh Pansus Pilrek.(4) Berpendidikan doktor dari perguman tinggi yang terakreditasi

oleh KEMENRISTEKDIKTI berdasarkan tanda lulus yang sahatau berpendidikan doktor dari perguruan tinggi luar negeriyang telah disetarakan oleh KEMENRISTEKDIKTI.

(5) Menyerahkan Daftar Riwayat Hidup termasuk data tentangpekerjaan, pengalaman, pendidikan dan keluarga serta NPWPdan SPT terakhir.

(6) Membuat makalah maksimal 10 halaman yang berisi:a. Motivasi calon untuk menjadi rektor, pemikiran

mengenai Renstra U1 dan program kerja yangmengacu kepada Kebijakan Umum Ul,

b. Gambaran diri atau uraian tentang diri sendiri.(7) Menandatangani surat kesanggupan untuk menjadi Rektor,

memberikan komitmen bekerja penuh waktu, dievaluasi secaraberkala dalam jabatannya sebagai Rektor, mundur atau

[5]

menerima diberhentikan jika dinilai oleh MWA tidak sanggupmemenuhi tanggungjawabnya.

(8) Menyerahkan surat pemyataan bermaterai bahwa yangbersangkutan bukan anggota partai politik.

(9) Menyerahkan surat pemyataan bermaterai bahwa yangbersangkutan bebas dari kepentingan politik, ekonomi,maupun kepentingan pihak di luar UI lainnya yangbertentangan dengan kepentingan UI.

(10) Menyerahkan surat pemyataan bermaterai, bahwa yangbersangkutan tidak pernah ditetapkan menjadi terdakwadengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Syarat Calon Rektor Tersaring

Calon Rektor tersaring harus memenuhi persyaratan penilaianoleh lembaga asesmen yang ditunjuk oleh MWA dan penulisanmakalah dalam bidang:

1. Integritas, kredibilitas, komitmen dan kepemimpinan yangtinggi untuk Universitas.

2. Komitmen untuk menerapkan 9 nilai UI.3. Kemampuan mewujudkan visi dan misi UI sebagaimana

diamanahkan dalam Kebijakan Umum UI dan RencanaPembangunan Jangka Panjang (RPJP) UI.

4. Wawasan inovatif dan kreativitas untuk pengembanganpotensi UI dan mampu menegakkan otonomi Universitasdan kebebasan akademik sesuai dengan Statuta UI.

5. Kepemimpinan dan kemampuan manajerial dalam bidangpendidikan tinggi dan kemampuan melaksanakan tatakelola universitas yang baik.

6. Jaringan nasional dan internasional yang luas termasukkemampuan menggalang dana dari masyarakat.

7. Kematangan pribadi, keterampilan interpersonal dankemampuan kerjasama yang baik dengan berbagaipemangku kepentingan.

Pasal 7

Ketentuan bagi Anggota MWA, SA dan DGB

(1) Anggota MWA tidak dapat menjadi Calon Rektor.(2) Anggota Senat Akademik (SA) dan anggota Dewan Gum Besar

(DGB) dapat menjadi Calon Rektor dengan terlebih dahulumengundurkan diri sementara dari keanggotaan SA dan DGBhingga proses pemilihan Rektor selesai.

[6]-•♦.A

Pasal 8Ketentuan bagi Pejabat Struktural

Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Sekolah,Direktur Program Vokasi, Direktur Program Pascasarjana danpejabat struktural lainnya di lingkungan UI yang menjadi CalonRektor teijaring, hams berhenti sementara hingga penetapanrektor terpilih.

BAB VPANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Pasal 9Keanggotaan P3CR

(1) Anggota P3CR berjumlah 13 (tiga belas) orang berasal dari:a. dosen : 7 (tujuh) orangb. masyarakat : 2 (dua) orangc. mahasiswa : 2 (dua) orangd. tenaga kependidikan: 2 (dua) orang

(2) Dosen mempakan dosen penuh waktu dengan jabatanfungsional minimal lektor dan bergelar doktor yang berstatusPegawai Negeri Sipil (PNS) di UI atau pegawai UI, bukananggota MWA dan bukan pejabat struktural di lingkungan UI.

(3) Wakil masyarakat terdiri dari satu orang alumni UI dan satuorang wakil masyarakat, yang mempunyai keahlian danberpengalaman dalam rekmtmen pimpinan satu organisasi.

(4) Wakil mahasiswa terdaftar aktif di UI dan terdiri dari satuorang mahasiswa program sarjana yang setidaknya sudahmenyelesaikan semester lima dan satu orang mahasiswaprogram pascasarjana yang setidaknya sudah menyelesaikansemester satu.

(5) Tenaga kependidikan mempakan tenaga kependidikan penuhwaktu, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di UI atau pegawai UIdan bukan pejabat struktural di lingkungan UI.

Pasal 10Syarat anggota P3CR

(1) Syarat Anggota P3CR adalah sebagai berikut:a.berintegritas;b. professional;c. memiHki kompetensi yang diperlukan;d. tidak memiliki konflik kepentingan;e.tidak berafiliasi dan bukan anggota partai poiitik;

vv^ f

[7]

f. memiliki jaringan yang luas;g.berkomitmen untuk kepentingan UL

(2) Syarat-syarat tersebut ditetapkan secara objektif danberdasarkan catatan riwayat hidup calon anggota P3CR, antaralain:

(3) integritas: Tidak pemah terbukti melakukan perbuatan yangmelanggar hukum atau melanggar kode etik entitas di tempatyang bersangkutan bekerja/beraktivitas;

(4) profesional: Menunjukkan mutu, kualitas dan tindakan yangsesuai dengan tuntutan dalam menjalankan tugas;

(5) tidak memiliki konflik kepentingan: Tidak pernah terbuktimelakukan tindakan yang mengandung benturan kepentingan;

(6) tidak berafiliasi dan bukan anggota partai politik: Selama 5tahun terakhir tidak menjabat dalam struktur organisasi partaipolitik;

(7) memiliki jejaring yang luas antara lain terlihat pada sejumlahkegiatan/jabatan di masyarakat di luar pekerjaan utamanya;

(8) berkomitmen untuk kepentingan UI: antara lain pemahmembuat/membantu kerjasama untuk kepentinganpendidikan tinggi;

(9) anggota P3CR dapat diutamakan yang memiliki salah satukompetensi dalam pengelolaan univeritas untuk melaksanakanTridharma Perguman Tinggi yang mencakup:a. manajemen pendidikan tinggi;b. manajemen sumber daya manusia;c. manajemen keuangan;d. kewirausahaan;

e. tata kelola;f. hukum.

(10)anggota P3CR bersedia untuk tidak menduduki jabatanstruktural eksekutif di UI untuk periode lima tahun kedepan;

(11)anggota P3CR mengisi surat kesediaan menjadi anggota P3CRdan menyerahkan CV lengkap.

Pasal 11

Penetapan Anggota P3CR

(1) Penjaringan calon anggota P3CR dilaksanakan secara terbukadan proaktif oleh Pansus Pilrek. Yang dimaksud terbukaadalah adanya pengumuman ke pemangku kepentingan UI danmekanisme untuk menerima usulan nama dan CV. Yangdimaksud dengan proaktif adalah Pansus Pilrek mencari calonyang dianggap sesuai dengan persyaratan anggota P3CR.

(2) Pemilihan anggota P3CR didasarkan pada calon yangmemenuhi persyaratan di pasal 10. ^

VvTV- 'I

[8]

(3) Pansus Pilrek menilai semua calon berdasarkan persyaratandan prinsip penetapan yaitu akuntabilitas, objektifitas,meritokrasi dan transparansi.

(4) MWA menetapkan P3CR dan anggotanya.(5) Anggota P3CR dapat diberhentikan oleh MWA jika tidak lagi

memenuhi syarat sebagai anggota P3CR.(6) Dalam hal anggota P3CR diberhentikan, MWA menetapkan

penggantinya dengan memperhatikan asal kelompokpemangku kepentingan dan kompetensi berdasarkan syaratcalon anggota P3CR, dan dapat diambil dari calon anggotaP3CR yang tidak lolos seleksi dalam seleksi awal.

Pasal 12

Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab P3CR

(1) P3CR memiliki tugas sebagai berikut:a. Membuka pendaftaran Bakal Calon Rektor yang dilakukan

secara terbuka melalui pendaftaran maupun penjaringansecara proaktif.

b. Menetapkan rincian jadwal penjaringan dan penyaringandengan memperhatikan jadwal pemilihan Rektor yangditetapkan MWA.

c. Menjaring sebanyak-banyaknya Bakal Calon Rektor yangmemenuhi persyaratan Calon Rektor teijaring.

d. Menyaring dan mengusulkan sebanyak 20 Bakal CalonRektor yang memenuhi persyaratan Calon Rektor tersaringkepada Pansus Pilrek.

e. Dalam menjalankan tugasnya P3CR didukung oleh TimPendukung dari UI.

(2) P3CR dapat mengajukan lembaga dengan kepakaran yangdiperlukan guna membantu proses penjaringan danpenyaringan Calon Rektor untuk disetujui oleh Pansus Pilrek,

(3) P3CR bertanggungjawab dan melapor kepada Pansus Pilrekatas pelaksanaan tugasnya.

Pasal 13

Pengawasan MWA

(1) MWA melalui Pansus Pilrek akan mengawasi dan memberiarahan kepada P3CR di dalam melaksanakan tugasnya agarsesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Pansus Pilrek yang dibentuk oleh MWA, bertugas untukmelakukan pengawasan dan melaksanakan evaluasi secaraberkala terhadap P3CR, serta memberikan saran.

(3) Sebagai bagian dalam melaksanakan pengawasan, evaluasidan pengarahan, anggota Pansus Pilrek dapat menghadiri

WPr- /j

[9]

rapat-rapat P3CR serta mengakses semua data/informasiterkait pelaksanaan tugas P3CR.

BAB VI

PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN REKTOR

Pasal 14

Pemilihan Rektor dijalankan berdasarkan prinsip akuntabilitas,meritokrasi, objektivitas dan transparansi.

Pasal 15

Proses pemilihan Rektor terdiri dari 8 tahap, yaitu:1. Penjaringan dilakukan oleh P3CR dan Penetapan Bakal

Galon Rektor Terjaring oleh MWA.2. Pengumuman daftar nama Bakal Galon Rektor Terjaring

oleh P3GR.

3. Penyaringan oleh P3GR untuk memperoleh 20 Bakal GalonRektor Tersaring kemudian ditetapkan oleh Pansus Pilrekdan diumumkan kepada publik oleh P3GR.

4. Penyaringan oleh Pansus Pilrek untuk mendapatkan 7Galon Rektor Tersaring.

5. Penetapan 7 Galon Rektor oleh Paripuma MWA dandiumumkan kepada publik oleh MWA.

6. Penyaringan dan Penetapan 7 Galon Rektor untuk menjadi3 Galon Rektor dilakukan oleh Paripuma MWA dandiumumkan kepada publik oleh MWA.

7. Penetapan Rektor terpilih oleh Paripuma MWA dandiumumkan kepada publik oleh MWA.

8. Pelantikan Rektor terpilih oleh Menristekdikti.

Pasal 16

Penjaringan Galon Rektor

(1) Penjaringan mempakan tahap seleksi Galon Rektor yangdilakukan melalui pendaftaran secara terbuka dan penjaringansecara proaktif terhadap calon yang dianggap memenuhisyarat.

(2) Penjaringan proaktif adalah pencarian Galon Rektor secaraaktif antara lain melalui proses penelusuran melalui publikasiumum ataupun metode lainnya.

(3) Penjaringan proaktif dilaksanakan oleh P3GR.

1

[10]

(4) Pendaftar adalah pihak yang telah melakukan pendaftaranuntuk menjadi Calon Rektor dan memenuhi persyaratanadministratif.

(5) Penjaringan Calon Rektor dilaksanakan melalui prosesasesmen terhadap Pendaftar berdasarkan syarat Calon RektorTerjaring.

(6) Penjaringan Calon Rektor menghasilkan sejumlah CalonRektor terjaring, sesuai ketentuan sebagaimana dimaksudpada Pasal 5.

(7) Bakal Calon Rektor terjaring diusulkan kepada Pansus Pilrekuntuk disetujui dan diumumkan kepada publik.

Pasal 17

Penyaringan Calon Rektor oleh P3CR dan Pansus Pilrek

(1) Penyaringan tahap pertama Calon Rektor dilaksanakan olehP3CR terhadap Calon Rektor terjaring melalui proses penilaiankejiwaan, nasionalisme dan kebangsaan, keuangan, kesehatan,dan pandangan publik berdasarkan persyaratan Calon Rektortersaring sehingga diperoleh 20 Bakal Calon Rektor tersaringdengan nilai terbaik.

(2) Penyaringan tahap kedua 20 Bakal Calon Rektor dilaksanakanoleh Pansus Pilrek melalui proses penilaian kepemimpinan,wawasan tentang UI, dan rencana strategis yang mengacupada Kebijakan Umum (KU) dan RPJP UI sehingga terpilih 7Calon Rektor tersaring berdasarkan masukan dari lembagaasesmen profesional.

(3) Calon Rektor tersaring diusulkan kepada MWA untuk disetujuidan diumumkan kepada publik.

Pasal 18

Penyaringan oleh MWA

(1) Calon Rektor tersaring, sebagaimana dimaksud pada Pasal 17ayat 3, menyiapkan dan mempresentasikan kepada MWAperihal rencana strategis yang mengacu kepada ArahPengembangan UI 2020-2025.

(2) Penyaringan dilakukan terhadap Calon Rektor yang telahdiusulkan kepada MWA, sebagaimana dimaksud pada Pasal 17ayat 3, menjadi 3 Calon Rektor tersaring dilakukan olehParipuma MWA.

(3) MWA dapat mengundang para ahli diantaranya di bidangManajeman Pendidikan Tinggi, Tata Kelola Universitas,Manajemen Inovasi/Perubahan untuk turut serta di dalam

\M

[II]

proses presentasi yang mengacu pada Arah Pengembangan UI2020-2025 dan dapat memberikan rekomendasi kepada MWA.

(4) Anggota MWA memberikan penilaian terhadap Calon Rektorsebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas, denganmempertimbangkan rekomendasi para pakar, sebagaimanadimaksud ayat 3 di atas.

(5) Maksimal 3 (tiga) Calon Rektor, sebagaimana dimaksud ayat 1di atas, dengan nilai tertinggi akan terpillh untuk masuk tahappenetapan.

Pa sal 19

Penetapan Rektor Terpilih

(1) Penetapan Rektor terpilih dilakukan melalui proses sebagaiberikut:

a. Maksimal 3 (tiga) Calon Rektor, sebagaimana dimaksudPasal 18 ayat 1 dan ayat 5 di atas, melaksanakan debatpublik yang dilaksanakan oleh MWA.

b. MWA membahas dan mengevaluasi basil debat publiksesuai dengan persyaratan.

c. MWA menetapkan Rektor terpilih melalui mekanismemusyawarah untuk mencapai mufakat atau PemungutanSuara oleh anggota MWA.

d. Jika mufakat tidak tercapai, MWA melakukan pemungutansuara untuk menetapkan Rektor Terpilih.

(2) Pemungutan suara dilakukan secara bebas yaitu setiapanggota MWA (kecuali Rektor, atau Pejabat Rektor yang secaraex-officio menjadi anggota MWA) berhak memberikan suaranyatanpa paksaan dan tekanan oleh atau dari siapapun.

(3) Pada Rapat Paripuma Penetapan Rektor, setiap anggota MWAmemiliki hak 1 (satu) suara kecuali Menteri Riset, Teknologidan Pendidikan Tinggi mempunyai 35% (tiga puluh limapersen) hak suara dari jumlah seluruh hak suara.

(4) Anggota MWA yang tidak hadir dapat diwakili suaranya olehsalah satu anggota MWA lainnya yang hadir dengan syaratmenyerahkan surat kuasa bermaterai;

(5) Pemungutan suara dilakukan secara rahasia, yaitu anggotaMWA memberikan suaranya secara tertulis di atas kertassuara yang berisi nama-nama Calon Rektor yang akan dipilih.Pemilihan dilakukan dengan memberi tanda silang di sampingnama calon Rektor yang dipilih. Kertas suara dimasukkansecara tertutup dalam satu kotak suara yang disiapkan.

(6) Rektor Terpilih adalah:a. Yang terpilih berdasarkan musyawarah mufakat, atau

memperoleh jumlah suara terbanyak.

lAA-

[12]

b. Apabila terdapat jumlah perolehan suara terbanyak yangsama, maka dilakukan pemilihan ulang di antara calonRektor yang memperoleh suara terbanyak yang sama.

(7) MWA membuat berita acara penyelenggaraan pemilihan Rektordan perhitungan suara. Berita acara ini ditandatangani olehsemua anggota MWA yang hadir pada penetapan RektorTerpilih.

(8) MWA mengumumkan secara terbuka hasil penetapan RektorTerpilih.

Pasal 20

Objektiiitas dan Independensi

(1) Dalam proses pemillihan Rektor, anggota MWA dan/atau P3CRmelaksanakan tugasnya dengan objektif, independen,transparan dan mengutamakan kepentingan UniversitasIndonesia.

(2) Calon Rektor dilarang menawarkan atau menjanjikangratifikasi dalam bentuk materi maupun non materi ke anggotaMWA dan/atau P3CR.

(3) Anggota MWA dan/atau P3CR dilarang menerima gratifikasidalam bentuk apapun dari pihak manapun sehubungandengan pelaksanaan tugasnya selama dalam proses PemilihanRektor.

(4) Anggota MWA dan/atau P3CR yang mengetahui adanyapelanggaran terhadap ketentuan pada ayat 2 dan 3 wajibmelaporkannya ke MWA dengan dikuatkan oleh bukti yangcukup.

Pasal 21

Rapat Pemilihan Rektor dan Korum Rapat Pemilihan Rektor

{!) Rapat pemilihan Rektor diadakan di tempat dan pada waktuyang ditentukan oleh MWA.

(2) Rapat Pemilihan Rektor dipimpin oleh Ketua MWA dan dibantuoleh Sekretaris MWA. Jika Ketua MWA berhalangan ataujabatan Ketua MWA kosong, Rapat Pemilihan Rektor memilihseorang Pimpinan Rapat.

(3) Untuk setiap tahapan rapat Pemilihan Rektor hams dihadirioleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota MWA.

[13]

Pasal 22

Kuasa Anggota

(1) Seorang anggota MWA hanya dapat memberikan kuasa kepadasatu anggota MWA lainnya untuk mewakilinya dan bertindakuntuk dan atas namanya di Rapat Pemilihan Rektor.

(2) Setiap anggota MWA hanya dapat menerima kuasa dari satuanggota MWA lainnya.

(3) Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dapat memberikuasa kepada seorang pejabat di lingkungan KementerianRiset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti)untuk mewakilinya dan bertindak untuk dan atas namaMenteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di RapatPemilihan Rektor.

(4) Dalam surat kuasa tersebut, harus dicantumkan namapemberi kuasa dan nama pemegang kuasa.

PENUTUP

(1) Setelah Rektor terpilih, MWA segera men3dapkan suratkeputusan pengangkatan Rektor periode 2019-2024.

(2) MWA menyelenggarakan pelantikan Rektor.(3) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan

ditentukan dalam rapat Paripuma MWA dan dibuat keputusantersendiri.

(4) Apabila ditemukan kekeHruan pada peraturan ini, MWA akanmelakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(5) Tata Tertib ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: JakartaPada Tanggal: 15 Mei 2019

Majelis Wali AmanatUniversitas Indonesia

Ketua,

Saleh Husin