PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PENCALONAN … Peraturan KPU... · beberapa kali diubah, ... 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja ... yaitu sesi pemaparan dan sesi pendalaman

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum, serta ketentuan Pasal 49

ayat (10) dan Pasal 50 ayat (10) Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5246);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran

Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

Draft Rapat Koordinasi Nasional Ancol, 17 Desember 2014

-2-

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5589);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun

2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor xx Tahun

2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG

PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN

WALIKOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang

selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan

kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota

-3-

untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara

langsung dan demokratis.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan

Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat

Provinsi Papua Barat, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DPRD Provinsi,

DPRA, DPRP, DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota

adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU,

adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang

bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas

melaksanakan pemilihan umum.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh, selanjutnya disingkat KPU

Provinsi/KIP Aceh, adalah penyelenggara pemilihan

umum yang bertugas melaksanakan pemilihan umum

di provinsi.

5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat

KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara

pemilihan umum yang bertugas melaksanakan

pemilihan umum dikabupaten/kota.

6. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya

disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara

pemilihan umum yang bertugas mengawasi

penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya

disingkat Bawaslu Provinsi adalah Badan Pengawas

Pemilihan Gubernur yang bertugas untuk mengawasi

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur di wilayah

Provinsi.

8. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang

selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah

panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang

bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan

di wilayah Kabupaten/Kota.

9. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang

selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia

-4-

yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang

bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan

di wilayah Kecamatan.

10. Bakal Calon adalah seseorang yang mendaftarkan atau

didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik atau perseorangan untuk mengikuti uji publik.

11. Uji Publik adalah pengujian kompetensi dan integritas

yang dilaksanakan secara terbuka oleh panitia yang

bersifat mandiri yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan

Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, yang hasilnya tidak menggugurkan

pencalonan.

12. Calon Gubernur adalah peserta Pemilihan yang

diusulkan oleh Partai Politik, Gabungan Partai Politik

atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di

KPU Provinsi/KIP Aceh.

13. Calon Bupati dan Calon Walikota adalah peserta

Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik,

Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang

mendaftar atau didaftarkan di KPU/KIP

Kabupaten/Kota.

14. Partai Politik adalah partai politik nasional peserta

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

terakhir dan partai politik lokal Aceh peserta pemilihan

umum anggota DPRA dan DPRK.

15. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau

lebih partai politik nasional, atau Gabungan Partai

Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan

partai politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota

DPR, DPD dan DPRD terakhir, yang secara bersama-

sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Calon

Gubernur, Calon Bupati atau Calon Walikota.

16. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris

Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris

Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya atau

dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar

(AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik

yang bersangkutan.

-5-

17. Calon Perseorangan adalah peserta Pemilihan yang

didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat

sebagai pemilih berdasarkan Undang-Undang.

18. Tim Kampanye adalah tim pelaksana kampanye yang

dibentuk oleh calon bersama-sama Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Calon atau

oleh Calon Perseorangan yang susunan nama-

namanya didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh

dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersamaan

dengan pendaftaran calon, yang bertugas dan

berwenang membantu penyelenggaraan kampanye

serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis

penyelenggaraan kampanye.

19. Penelitian Administrasi berkenaan dengan persyaratan

calon menjadi peserta Pemilihan adalah pemeriksaan

terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan

keabsahan pemenuhan syarat pengajuan calon dan

persyaratan calon menjadi peserta Pemilihan.

20. Penelitian Faktual berkenaan dengan persyaratan

dukungan Calon Perseorangan adalah penelitian

terhadap keabsahan dan kebenaran dukungan

seseorang kepada Calon Perseorangan.

21. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilihan berpedoman kepada asas:

a. mandiri;

b. jujur;

c. adil;

d. kepastian hukum;

e. tertib penyelenggara Pemilihan;

f. kepentingan umum;

g. keterbukaan;

h. proporsionalitas;

i. profesionalitas;

j. akuntabilitas;

-6-

k. efisiensi; dan

l. efektivitas.

Pasal 3

Peserta Pemilihan adalah:

a. calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik;

b. Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah

orang.

BAB II

PENDAFTARAN BAKAL CALON

Bagian Kesatu

Persyaratan dan Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 4

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan masa

pendaftaran Bakal Calon Gubernur bagi warga negara

Indonesia yang berminat menjadi Bakal Calon

Gubernur yang diusulkan Partai Politik, Gabungan

Partai Politik, atau perseorangan selama 21 (dua

puluh satu) hari.

(2) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan masa

pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon

Walikota bagi warga negara Indonesia yang berminat

menjadi Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Walikota

yang diusulkan Partai Politik, Gabungan Partai Politik,

atau perseorangan selama 21 (dua puluh satu) hari.

(3) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon sebagaimna

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada media

massa dan papan pengumuman dan/atau laman KPU

Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(4) Pendaftaran Bakal Calon Gubernur, Bakal Calon

Bupati, dan Bakal Calon Walikota dilaksanakan 6

(enam) bulan sebelum pembukaan pendaftaran Calon

-7-

Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota.

Pasal 5

Warga negara Indonesia yang dapat didaftarkan atau

mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Gubernur, Bakal

Calon Bupati, dan Bakal Calon Walikota adalah yang

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia;

b. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat

atas atau sederajat;

c. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk

Bakal Calon Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun

untuk Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Walikota;

d. mengundurkan diri sebagai Anggota KPU, KPU

Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota,

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas

Kabupaten/Kota sejak mendaftarkan diri sebagai

Bakal Calon;

e. mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional

Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan

Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai

Bakal Calon;

f. mengundurkan diri dari jabatan pada Badan Usaha

Milik Negara atau Badan Usaha Milik daerah sejak

mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.

Pasal 6

(1) Pendaftaran Bakal Calon Gubernur, Bakal Calon

Bupati dan Bakal Calon Walikota yang telah memenuhi

syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disertai

dengan penyampaian kelengkapan dokumen sebagai

berikut:

a. surat pendaftaran Bakal Calon dari Partai

Politik/Gabungan Partai Politik atau Bakal Calon

Perseorangan;

b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

c. fotokopi ijazah;

-8-

d. daftar riwayat hidup;

e. visi dan misi Bakal Calon;

f. surat keputusan pemberhentian sebagai Anggota

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP

Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,

Panwas Kabupaten/Kota;

g. surat keputusan pemberhentian sebagai Anggota

Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara

Republik Indonesia, atau Pegawai Negeri Sipil;

h. surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat

pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan

Usaha Milik daerah.

(2) Surat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a untuk Bakal Calon yang didaftarkan oleh

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai

tingkatannya.

(3) Surat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a untuk Bakal Calon Perseorangan

ditandatangani oleh Bakal Calon yang bersangkutan.

Pasal 7

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat

mendaftarkan lebih dari 1 (satu) Bakal Calon

Gubernur, Bakal Calon Bupati, dan Bakal Calon

Walikota.

(2) Partai Politik yang sudah mendaftarkan 1 (satu) atau

lebih Bakal Calon, tidak dapat bergabung dengan

partai lain dalam mendaftarkan Bakal Calon.

(3) Partai Politik yang sudah bergabung dengan Partai

Politik lain dalam mendaftarkan 1 (satu) atau lebih

Bakal Calon tidak boleh bergabung dengan Partai

Politik lainnya sehingga membentuk Gabungan Partai

Politik baru dalam mendaftarkan 1 (satu) atau lebih

Bakal Calon.

-9-

Bagian Kedua

Uji Publik

Pasal 8

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

menyelenggarakan uji publik paling lambat 3 (tiga)

bulan sebelum pendaftaran calon.

(2) Uji publik dilaksanakan oleh Panitia Uji Publik yang

bertindak sebagai panelis;

(3) Dalam melaksanakan tahapan uji publik, KPU

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota:

a. mengumumkan daftar Bakal Calon yang akan

mengikuti uji publik pada media massa dan

papan pengumuman dan/atau laman KPU

Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota;

b. menerima tanggapan/masukan dari masyarakat;

c. menindaklanjuti/klarifikasi tanggapan/masukan

masyarakat;

d. menetapkan peserta uji publik, disertai dengan

pengumuman profil, visi dan misi Bakal Calon.

e. melaksanakan uji publik.

(4) Pelaksanaan uji publik sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf e dilakukan secara terbuka dan dipandu

oleh Panitia Uji Publik/panelis dalam 2 (dua) sesi,

yaitu sesi pemaparan dan sesi pendalaman materi.

Pasal 9

(1) KPU Prov/Kab/Kota membentuk panitia uji publik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), paling

lambat 4 (bulan) sebelum pendaftaran calon.

(2) Panitia Uji Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri atas:

a. 2 (dua) orang berasal dari unsur akademisi;

b. 2 (dua) orang berasal dari tokoh masyarakat; dan

-10-

c. 1 (satu) orang anggota KPU Provinsi/KIP Aceh

atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 10

(1) Panitia Uji Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 ayat (2) huruf a dan huruf b diseleksi dan ditetapkan

oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota.

(2) Seleksi Panitia Uji Publik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui proses penjaringan dan

pengumuman calon Panitia Uji Publik untuk

mendapatkan tanggapan masyarakat.

(3) Panitia Uji Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 ayat (2) huruf c dipilih dan diputuskan melalui rapat

pleno KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota.


menetapkan Panitia Uji Publik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (3) melalui Keputusan KPU

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 11

Materi dalam Pelaksanaan Uji Publik, meliputi:

a. pemaparan profil, visi dan misi, serta program Bakal

Calon;

b. pendalaman mengenai integritas Bakal Calon;

c. pendalaman mengenai kompetensi Bakal Calon; dan

d. klarifikasi tanggapan dan masukan masyarakat.

Pasal 12


menerbitkan Surat Keterangan Telah Melakukan Uji

Publik bagi Bakal Calon yang mengikuti Uji Publik.

(2) Surat keterangan Uji Publik sebagimana dimaksud

pada ayat (1) hanya berlaku sebagai pemenuhan syarat

calon pada daerah pemilihan dilaksanakannya Uji

Publik.

-11-

BAB III

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon

Pasal 13

Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon

Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi

Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat

atas atau sederajat;

d. telah mengikuti Uji Publik;

e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk

Calon Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun

untuk Calon Bupati dan Calon Walikota;

f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil

pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;

g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau

lebih;

h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap;

i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara

perseorangan dan/atau secara badan hukum yang

menjadi tanggung jawabnya yang merugikan

-12-

keuangan negara;

k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap;

l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki

laporan pajak pribadi;

m. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati,

dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam

jabatan yang sama;

n. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Bupati, dan

Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;

o. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat

Bupati dan penjabat Walikota;

p. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;

q. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur,

Bupati, dan Walikota kepada Pimpinan Dewan

Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah

bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada

Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD;

r. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional

Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan

Pegawai Negeri Sipil; dan

s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara

atau badan usaha milik daerah.

Pasal 14

Persyaratan Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon dan

Calon Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

dilengkapi dengan bukti:

a. surat pernyataan, sebagai bukti pemenuhan syarat

calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a,

huruf b, huruf d, huruf h, huruf m, huruf n, dan huruf

o;

b. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB),

yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang,

sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 huruf c;

-13-

c. surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani

dan kejiwaan dari Tim Pemeriksa kesehatan yang

ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota, sebagai bukti pemenuhan syarat

calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e;

d. surat keterangan tidak pernah dipidana penjara

berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5

(lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang

wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f;

e. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya


memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan

negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal

calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g;

f. surat tanda terima laporan harta kekayaan

penyelenggara negara dari instansi yang berwenang

memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara

negara untuk keperluan pencalonan dalam Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagai bukti

pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 huruf i;

g. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan

hutang secara perseorangan dan/atau secara badan

hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang

merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri

yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon

sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 huruf j;

h. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit


memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan

niaga/negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat

tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k;

i. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas

nama calon, tanda terima penyampaian Surat

-14-

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib

Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5

(lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib

pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan

pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon

yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti


dalam Pasal 13 huruf l;

j. daftar riwayat hidup sebagai bukti pemenuhan syarat

calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf m;

k. surat keterangan tidak pernah dipidana penjara

karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah

hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti


dalam Pasal 13 huruf b;

l. surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa

atau sebutan lain yang wilayah kerjanya meliputi

tempat tinggal calon;

m. fotokopi KTP; dan

n. pasfoto terbaru Bakal Calon ukuran 4 cm x 6 cm

berwarna 4 (empat) lembar dan hitam putih 4 (empat)

lembar.

Pasal 15

(1) Syarat Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon

Walikota berpendidikan paling rendah Sekolah

Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat sebagaimana

dimaksud pada pasal 13 huruf c, dibuktikan dengan:

a. fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang

bersangkutan; atau

b. fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang

dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau

c. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat

SLTA yang dibuktikan dengan surat tanda tamat

belajar yang dilegalisasi oleh instansi yang

berwenang yaitu Dinas Pendidikan Nasional

-15-

dan/atau Kantor Kementerian Agama di tingkat

Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah lembaga

pendidikan itu berada.

Pasal 16

Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas

Sekolah Menengah Atas atau sederajat, wajib menyertakan:

a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta

yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di

perguruan tinggi yang bersangkutan;

b. legalisasi yang dilakukan oleh pimpinan perguruan

tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan

tinggi negeri atau swasta tempat calon berkuliah telah

berganti nama;

c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan

Tinggi Swasta (KOPERTIS)/Koordinator Perguruan

Tinggi Swasta Agama (KOPERTIS Agama) di wilayah

perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan

tinggi swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi

lagi.

Pasal 17

(1) Dalam hal sekolah telah tidak beroperasi lagi atau

telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi

ijazah/STTB calon yang bersangkutan harus

dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional

Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama

Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah

berdiri.

(2) Dalam hal ijazah/STTB calon yang bersangkutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat

ditemukan atau hilang, maka calon wajib menyertakan

surat keterangan pengganti ijazah/STTB dari sekolah

bersangkutan.

(3) Dalam hal ijazah/STTB calon yang bersangkutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak

dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat

calon bersekolah tidak beroperasi lagi, calon wajib

menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang

-16-

dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional

Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama

Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah

berdiri.

Pasal 18

(1) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari

sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh kepala

sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur

Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.


sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional

dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan

dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan

Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan.


sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat

yang berwenang di Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan.

Pasal 19

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d

bagi Calon Gubernur atau Calon Bupati atau Calon

Walikota yang pernah dipidana penjara 5 (lima) tahun atau

lebih, wajib memenuhi syarat yang bersifat kumulatif,

sebagai berikut:

a. calon yang dijatuhi pidana penjara berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau

lebih, dan yang bersangkutan telah selesai menjalani

pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal

waktu pendaftaran calon dalam waktu paling singkat 5

(lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan

dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang

bersangkutan;

-17-

b. calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur

mengemukakan kepada publik sebagai mantan

narapidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan

dan bukti dimuat pada surat kabar lokal/nasional; dan

c. calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku

kejahatan yang berulang yang dibuktikan dengan surat

keterangan kepolisian paling rendah setingkat

Kepolisian Resort.

Pasal 20

(1) Pemenuhan syarat calon belum pernah menjabat

sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur atau Bupati

atau Wakil Bupati atau Walikota atau Wakil Walikota

selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang

sama dibuktikan dengan keputusan pelantikan dalam

jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur atau Bupati

atau Wakil Bupati atau Walikota atau Wakil Walikota

yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan

belum pernah menjabat secara berturut-turut atau

tidak berturut-turut di daerah yang sama atau

didaerah lain, dengan ketentuan:

a. perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung

berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan

yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5

(lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua

paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun,

dan sebaliknya;

b. dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud

pada huruf a, adalah jabatan gubernur dengan

gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil

gubernur, jabatan bupati/walikota dengan

bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/wakil

walikota dengan wakil bupati/wakil walikota;

c. 2 (dua) kali masa jabatan wakil gubernur, wakil

bupati atau wakil walikota berturut-turut atau

tidak berturut-turut sebagaimana dimaksud pada

huruf b dapat mencalonkan diri sebagai Calon

Gubernur, Calon Bupati atau Calon Walikota;

d. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang

sama, meliputi:

-18-

1. telah dua kali berturut dalam jabatan yang

sama;

2. telah dua kali dalam jabatan yang sama tidak

berturut; atau

3. dua kali dalam jabatan yang sama di daerah

yang berbeda.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berlaku pula untuk:

a. jabatan Gubernur atau Bupati atau Walikota yang

dipilih secara langsung melalui pemilihan umum,

dan yang diangkat oleh DPRD Provinsi atau DPRD

Kabupaten/Kota;

b. jabatan Gubernur atau Bupati atau Walikota/

Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi

atau kabupaten/kota.

(3) Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½

(dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung sejak tanggal

pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan

Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersangkutan.

Pasal 21

Gubernur atau Wakil Gubernur atau Bupati atau Wakil

Bupati atau Walikota atau Wakil Walikota yang masih

menjabat dan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan

menjadi Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota, wajib

menyampaikan surat pemberitahuan kepada:

a. Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk

Gubernur;

b. Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk

Bupati/Walikota.

Pasal 22

(1) Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani

secara menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan bagi

Bakal Calon hanya dapat dilakukan oleh Tim Dokter

Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit

-19-

umum pemerintah berdasarkan rekomendasi pengurus

Ikatan Dokter Indonesia setempat.

(2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mengacu kepada panduan teknis

penilaian kemampuan rohani dan jasmani sesuai nota

kesepahaman antara KPU Provinsi/KIP Aceh atau

KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan pengurus Ikatan

Dokter Indonesia setempat.

Pasal 23

(1) Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani

secara menyeluruh sebagaimana dimaksud Pasal 22

ayat (1) dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus

di rumah sakit umum pemerintah yang ditunjuk oleh

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota, berdasarkan rekomendasi pengurus

Ikatan Dokter Indonesia setempat, selanjutnya menjadi

panduan teknis penilaian kemampuan jasmani dan

rohani sebagaimana nota kesepahaman antara KPU

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat.

(2) Dalam hal rumah sakit umum pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan

penelitian pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat

ternyata kelengkapan instalasi untuk keperluan

pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani

belum lengkap atau tidak lengkap, pengurus Ikatan

Dokter Indonesia setempat dapat merekomendasikan

selain rumah sakit umum pemerintah dengan beban

biaya pemeriksaan oleh APBD.

(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus

kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota sebagai pembuktian kebenaran

kelengkapan persyaratan calon.

(4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk

dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit

yang sama atau di rumah sakit lain sebagai

pembanding.

-20-

(5) Dalam hal pada kabupaten/kota belum terbentuk

pengurus Ikatan Dokter Indonesia, KPU/KIP

Kabupaten/Kota dapat menggunakan pengurus Ikatan

Dokter Indonesia pada kabupaten/kota terdekat atau

pada provinsi yang wilayah kerjanya meliputi

kabupaten/ kota yang bersangkutan.

Pasal 24

(1) Persyaratan laporan harta kekayaan penyelenggara

negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j

dilengkapi dengan bukti yang sah, disampaikan

langsung oleh calon atau melalui pos kepada Komisi

Pemberantasan Korupsi atau kepada KPU Provinsi/KIP

Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, untuk

diteruskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2) Tanda bukti penyampaian laporan harta kekayaan

penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh

dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa

pendaftaran calon dan/atau masa perbaikan syarat

calon.

(3) Calon mengumumkan Laporan Harta Kekayaan

Pribadi/Pejabat Negara hasil verifikasi dan klarifikasi

Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat,

paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal

Pemungutan Suara, dengan difasilitasi oleh KPU

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(4) Dalam hal Calon berhalangan untuk mengumumkan

Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Calon dapat

memberikan surat kuasa kepada KPU Provinsi/KIP

Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk

mengumumkan.

Pasal 25

(1) Calon Gubernur, Calon Bupati atau Calon Walikota

tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah.

(2) Penjabat Kepala Daerah yang dicalonkan oleh Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan

-21-

Gubernur, Bupati atau Walikota wajib mengundurkan

diri.

(3) Sebelum mengajukan pengunduran sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan

mengajukan permohonan berhenti sebagai penjabat

Kepala Daerah kepada pejabat yang berwenang

sebelum masa pendaftaran calon.

Pasal 26

(1) Penjabat Kepala Daerah yang mencalonkan diri secara

perseorangan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati atau

Walikota, wajib mengundurkan diri.

(2) Sebelum mengajukan pengunduran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan

mengajukan permohonan berhenti sebagai penjabat

Kepala Daerah kepada pejabat yang berwenang

sebelum masa penyerahan dukungan calon.

Bagian Kedua

Persyaratan Pencalonan

Paragraf 1

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

Pasal 27

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dapat

mendaftarkan calon, dengan persyaratan:

a. memperoleh kursi pada Pemilihan Umum Anggota

DPR, DPD dan DPRD terakhir paling sedikit 20%

(dua puluh perseratus) dari jumlah kursi DPRD

yang bersangkutan; atau

b. memperoleh suara sah pada Pemilihan Umum

Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir paling

sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari

akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan

Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir di

-22-

daerah yang bersangkutan untuk Partai Politik

yang memperroleh kursi di DPRD.

(2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

sebagaimana pada ayat (1) yang mengajukan calon

adalah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

memiliki kursi di DPRD.

(3) Perolehan jumlah kursi atau suara sah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan

KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Umum

Gubernur dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota

untuk Pemilihan Bupati atau Walikota.

Pasal 28

(1) Dalam hal calon diajukan oleh Gabungan Partai Politik

yang memiliki kursi di DPRD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 ayat 1 huruf a, penghitungan

dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi

Gabungan Partai Politik sehingga diperoleh jumlah

kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari

jumlah kursi DPRD.

(2) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

yang memiliki kursi di DPRD mengusulkan calon

menggunakan perolehan suara sah sebagaimna

dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 huruf b penghitungan

dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara

sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

sehingga diperoleh jumlah suara sah paling sedikit

25% (dua puluh lima persen).

(3) Dalam hal hasil penjumlahan kursi Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi

20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD, maka

penghitungan dilakukan berdasarkan perolehan suara

sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari

akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan

Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir di

daerah yang bersangkutan.

(4) Dalam hal penghitungan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menghasilkan angka

pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.

-23-

Pasal 29

Data perolehan kursi dan suara sah Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik diperoleh dari:

a. data perolehan kursi dalam Pemilihan Umum Anggota

DPR, DPD dan DPRD terakhir yang ditetapkan oleh


Kabupaten/Kota;

b. data perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum

Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir yang ditetapkan

oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota.

Pasal 30

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat

mengusulkan 1 (satu) Calon Gubernur, Calon Bupati

atau Calon Walikota.

(2) Calon Gubernur, Calon Bupati atau Calon Walikota

yang telah diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik lainnya.

(3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sudah

mengajukan calon dan sudah menandatangani

kesepakatan pengajuan calon, tidak dibenarkan

menarik dukungan kepada calon yang bersangkutan,

dengan ketentuan apabila Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik tetap menarik dukungan

terhadap calon yang bersangkutan, Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap

mendukung calon yang telah diajukan.

(4) Proses penjaringan calon oleh Partai Politik, dilakukan

secara demokratis dan transparan sesuai dengan

mekanisme yang berlaku dalam Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.

(5) Proses penetapan nama calon yang diajukan Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik wajib

memerhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

-24-

Paragraf 2

Perseorangan

Pasal 31

(1) Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai

Calon Gubernur, dengan persyaratan dukungan:

a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai

dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus

didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah

persen);

b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari

2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan

6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung

paling sedikit 5% (lima persen);

c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari

6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan

12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus

didukung paling sedikit 4% (empat persen);

d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari

12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus

didukung paling sedikit 3% (tiga persen); dan

(2) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh

perseratus) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang

bersangkutan.

Pasal 32

(1) Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai

Calon Bupati dan Calon Walikota, dengan persyaratan

dukungan:

a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk

sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh

ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5%

(enam koma lima persen);

b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih

dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu)

sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa

harus didukung paling sedikit 5% (lima persen);

-25-

c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih

dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan

1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling

sedikit 4% (empat persen);

d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih

dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung

paling sedikit 3% (tiga persen).

(2) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh

perseratus) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang

bersangkutan.

Pasal 33


menetapkan persyaratan jumlah dukungan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32,

dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau

Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(2) Dalam Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau

Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) KPU Provinsi/KIP Aceh

dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mendasarkan

pada data jumlah penduduk yang disampaikan oleh

Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota

berdasarkan permintaan tertulis KPU Provinsi/KIP

Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota.

Pasal 34

(1) Dukungan penduduk sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 dan Pasal 32 dibuat dalam bentuk surat

dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda

Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

(2) Surat keterangan tanda penduduk sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. kartu keluarga;

b. paspor; atau

c. surat keterangan identitas kependudukan lainnya

yang sah dikeluarkan oleh lurah/kepala desa atau

-26-

instansi yang membidangi urusan kependudukan

dan catatan sipil.

(3) Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah

penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai

pemilih, yaitu telah genap berusia 17 (tujuh belas)

tahun atau lebih pada saat memberikan dukungan

atau sudah/pernah kawin.

Pasal 35

(1) Dokumen dukungan Calon Gubernur dari

perseorangan, meliputi:

a. surat pernyataan memberikan dukungan kepada

Bakal Calon yang ditandatangani atau cap jempol

oleh pendukung secara kolektif atau individu

terhadap Bakal Calon, dan ditandatangani oleh

Bakal Calon di atas kertas bermaterai cukup,

dengan menggunakan formulir Model B1–

KWK.KPU PERSEORANGAN;

b. fotokopi KTP, surat keterangan tanda penduduk,

atau surat keterangan identitas kependudukan

lainnya yang sah dapat dikeluarkan oleh

lurah/kepala desa atau sebutan lainnya dan/atau

instansi yang membidangi urusan kependudukan

dan catatan sipil dari setiap pendukung;

c. dalam hal KTP sedang digunakan untuk

kepentingan administrasi sehingga tidak dikuasai

pemiliknya maka surat keterangan tempat tinggal

dari pihak berwenang dapat digunakan sebagai

bukti identitas kependudukan.

(2) Surat keterangan tanda penduduk atau surat

keterangan identitas kependudukan lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilarang

dikeluarkan secara kolektif.

(3) Pengisian identitas pendukung dalam daftar dukungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri

dari nama pendukung, nomor KTP/NIK atau identitas

lain, umur/tempat tanggal lahir, alamat, dan tanda

tangan atau cap jempol.

-27-

Pasal 36

(1) Dokumen dukungan Bakal Calon Bupati dan Walikota

dari perseorangan, meliputi:

a. surat pernyataan memberikan dukungan kepada

Bakal Calon yang ditandatangani atau cap jempol

oleh pendukung secara kolektif atau individu

terhadap Bakal Calon, dan ditandatangani oleh

Bakal Calon di atas kertas bermaterai cukup atau

kertas segel, dengan menggunakan formulir Model

B1 – KWK.KPU PERSEORANGAN;

b. fotokopi KTP, surat keterangan tanda penduduk

atau surat keterangan identitas kependudukan

lainnya yang sah dikeluarkan oleh lurah/kepala

desa atau sebutan lainnya dan/atau instansi yang

membidangi urusan kependudukan dan catatan

sipil dari setiap pendukung;

c. dalam hal KTP sedang digunakan untuk

kepentingan administrasi sehingga tidak dikuasai

pemiliknya maka surat keterangan tempat tinggal

dari pihak berwenang dapat digunakan sebagai

bukti identitas kependudukan.

(2) Surat keterangan tanda penduduk atau surat


sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilarang

dikeluarkan secara kolektif.

(3) Pengisian identitas pendukung dalam daftar dukungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri

dari nama pendukung, nomor KTP/NIK atau identitas

lain, umur/tempat tanggal lahir, alamat, dan tanda

tangan atau cap jempol.

Pasal 37

(1) Penyerahan dokumen dukungan Bakal Calon

Gubernur dari perseorangan kepada KPU Provinsi/KIP

Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1),

dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

(2) Penyerahan dokumen dukungan Bakal Calon Bupati

atau Walikota oleh Calon Perseorangan kepada

KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud

-28-

dalam Pasal 36 ayat (1), dalam bentuk hardcopy dan

softcopy.

(3) Daftar dukungan Bakal Calon Perseorangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan:

a. satu rangkap asli daftar dukungan Bakal Calon

Perseorangan diserahkan kepada KPU

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;

b. satu rangkap asli daftar dukungan Bakal Calon

Perseorangan dan fotokopi KTP pendukung atau

surat keterangan tanda penduduk atau surat


disampaikan kepada PPS oleh Bakal Calon melalui


Kabupaten/Kota; dan

d. satu rangkap fotokopi daftar dukungan Bakal

Calon Perseorangan untuk arsip Bakal Calon yang

bersangkutan.

Pasal 38

Daftar dukungan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal

37 ayat (3), berisi:

a. identitas pendukung meliputi nama pendukung, nomor

KTP/NIK atau identitas lainnya, umur/tempat dan

tanggal lahir, alamat, dan tandatangan atau cap jempol

pendukung;

b. nama lengkap Bakal Calon;

c. rekapitulasi jumlah dukungan untuk masing-masing

kabupaten/kota atau kecamatan; dan

d. nama desa/kelurahan pada kecamatan dalam

kabupaten/kota atau nama desa/kelurahan dalam

kecamatan yang merupakan wilayah tempat tinggal

pendukung Bakal Calon.

Pasal 39

KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

setelah menerima dokumen dukungan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), memberikan

-29-

tanda bukti penerimaan berkas dukungan kepada Bakal

Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota dari

perseorangan (Model B.TT–KWK.KPU PERSEORANGAN)

dengan membubuhkan paraf dan cap basah.

Pasal 40

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh memberitahukan kepada PPS

di wilayah kerjanya mengenai setiap nama Bakal Calon

yang akan menyerahkan dokumen dukungan paling

lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum

pendaftaran Bakal Calon untuk Pemilihan Gubernur.

(2) KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan kepada

PPS di wilayah kerjanya mengenai setiap nama calon

yang akan menyerahkan dokumen dukungan, paling

lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum pendaftaran

Bakal Calon untuk Pemilihan Bupati atau Walikota.

Bagian Ketiga

Penyerahan dan Penelitian Dukungan Calon Perseorangan

Paragraf 1

Penyerahan Dukungan Calon Perseorangan

Pasal 41


mengumumkan jadwal penyerahan dokumen

dukungan Calon Perseorangan Gubernur atau Bupati

atau Walikota dari perseorangan melalui media massa

dan/atau media elektronik, sebelum penyerahan daftar

dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau

KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(2) Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan:

a. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota tentang jumlah dukungan paling

sedikit dan sebaran dukungan paling sedikit di

setengah jumlah kabupaten/kota pada provinsi

-30-

yang bersangkutan untuk Pemilihan Gubernur

atau tersebar di setengah jumlah kecamatan pada

kabupaten/kota yang bersangkutan untuk

Pemilihan Bupati atau Walikota;

b. tempat dan waktu paling lambat penyerahan

dokumen dukungan calon kepada KPU


dan PPS;

c. tenggat waktu terakhir melengkapi kekurangan

jumlah dukungan calon.

Pasal 42

Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan calon

dan pendaftaran calon sebagaimana dimaksud Pasal 41

ayat (1), dilakukan paling lama 5 (lima) hari melalui media

cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 43

(1) Penyerahan dokumen dukungan calon yang dilakukan

pada batas akhir jadwal waktu penyampaian syarat

dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat

(2), dan jumlah dukungan kurang dari jumlah

dukungan paling sedikit dan/atau tidak memenuhi

ketentuan sebaran dukungan, calon yang

bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan

tidak dapat memperbaiki jumlah dukungan.


menyusun berita acara dan menetapkan hasil

penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan

mencantumkan jumlah dukungan yang diajukan Calon

Perseorangan beserta persebaran dukungannya yang

tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal

32 ayat (2).

Pasal 44

(1) Penyerahan dokumen dukungan Calon Gubernur oleh

Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh,

-31-

dilakukan paling lambat 29 (dua puluh sembilan) hari

sebelum masa pendaftaran calon.

(2) Penyerahan dokumen dukungan calon

Bupati/Walikota oleh Calon Perseorangan kepada

KPU/KIP Kabupaten/Kota, dilakukan paling lambat 22

(dua puluh dua) hari sebelum masa pendaftaran calon.

Pasal 45

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

dalam pelaksanaan penyerahan dokumen dukungan Calon

Gubernur atau calon Bupati atau calon Walikota dari

perseorangan, melakukan kegiatan:

a. bimbingan teknis kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota di

wilayah kerjanya mengenai pelaksanaan verifikasi

daftar dukungan Calon Perseorangan sebelum

penyerahan daftar dukungan kepada PPS untuk

Pemilihan Gubernur;

b. bimbingan teknis kepada PPK, dan PPS di wilayah

kerjanya mengenai pelaksanaan verifikasi dukungan

Calon Perseorangan;

c. verifikasi daftar dukungan Calon Perseorangan

sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS

untuk Pemilihan Bupati, atau Walikota;

d. memberitahukan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota,

PPK dan PPS di wilayah kerjanya mengenai

pelaksanaan verifikasi daftar dukungan Calon

Perseorangan sebelum penyerahan daftar dukungan

kepada PPS untuk Pemilihan Gubernur;

e. memberitahukan kepada PPK dan PPS di wilayah

kerjanya mengenai pelaksanaan verifikasi daftar

dukungan Bakal Calon Perseorangan sebelum

penyerahan daftar dukungan kepada PPS untuk

Pemilihan Bupati, atau Walikota.

-32-

Paragraf 2

Penelitian Dukungan Calon Perseorangan

Pasal 46

Penelitian dukungan Calon Perseorangan terhadap

dokumen dukungan calon dalam Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota terdiri dari Penelitian Administrasi dan

faktual.

Pasal 47

Penelitian Administrasi dan faktual sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 46 dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

a. Penelitian Administrasi dan faktual setelah diterimanya

dokumen dukungan calon;

b. Penelitian Administrasi dan faktual setelah masa

perbaikan dukungan calon.

Pasal 48


menyerahkan daftar dukungan dan fotokopi KTP

pendukung atau surat keterangan tanda penduduk

atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 kepada PPS.


memberikan tanda terima penyerahan dokumen

dukungan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) kepada PPS (Model BTT.2–KWK.KPU

PERSEORANGAN).

Pasal 49

(1) Setelah menerima pemberitahuan dari KPU


sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan daftar

dukungan beserta lampirannya dari calon, PPS

melaksanakan penelitian dokumen dukungan Calon

Perseorangan dan menyusun berita acara penelitian

-33-

paling lama 14 (empat belas) hari sejak dokumen

dukungan diserahkan oleh calon.

(2) Sejak penyerahan dokumen dukungan, pendukung

calon tidak dapat menarik kembali dukungannya

terhadap Calon Perseorangan.

(3) Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik

dukungan sejak penyerahan dokumen dukungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penarikan

dukungan tersebut tidak mempengaruhi terhadap

jumlah dukungan.

Pasal 50

(1) Penelitian dokumen dukungan Calon Perseorangan,

dilakukan melalui Penelitian Administrasi dan faktual.

(2) Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilakukan selama 3 (tiga) hari, dengan

meneliti kebenaran dan keabsahan jumlah dan daftar

nama pendukung, nomor KTP/NIK atau surat

keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang paling

rendah lurah/kepala desa atau sebutan lain, alamat,

tanda tangan atau cap jempol setiap pendukung,

dengan mencocokkan data yang terdapat pada fotokopi

KTP atau dokumen kependudukan lainnya yang

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 51

Dalam pelaksanaan Penelitian Administrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), apabila:

a. ditemukan ketidakbenaran data, nama pendukung

dicoret dari daftar dukungan;

b. pendukung menarik kembali dukungan yang telah

diberikan kepada calon tertentu, nama pendukung

yang bersangkutan dicoret dari daftar dukungan;

c. ditemukan nama seseorang memberi dukungan

kepada lebih dari satu Calon Perseorangan maka

proses verifikasinya dilanjutkan pada verifikasi faktual

-34-

untuk memastikan dukungannya hanya kepada satu

calon;

d. ditemukan bukti satu orang memberi dukungan lebih

dari satu kali pada satu calon maka dihitung satu

dukungan;

e. dalam surat dukungan ditemukan nama dan tanda

tangan pendukung, serta berisi lampiran identitas

kependudukan yang masa berlakunya telah berakhir

sebelum batas akhir penyerahan daftar dukungan,

nama pendukung dicoret dari daftar dukungan;

f. dalam surat dukungan tidak terdapat tanda tangan

atau cap jempol pendukung, nama pendukung dicoret

dari daftar dukungan;

g. ditemukan berulang-ulang nama pendukung yang

berbeda, tetapi menggunakan nomor kartu tanda

penduduk atau dokumen kependudukan yang sama,

nama pendukung tersebut dicoret dari daftar

dukungan;

h. ditemukan surat dukungan kolektif tanpa materai,

surat dukungan tersebut dinyatakan tidak sah;

i. ditemukan surat dukungan kolektif yang tidak berisi

tanda tangan asli calon, seluruh dukungan dalam

dokumen tersebut dinyatakan tidak sah dan seluruh

nama pendukung dicoret dari daftar dukungan;

j. ditemukan surat dukungan yang tidak dilampiri

identitas kependudukan, nama pendukung tersebut


k. ditemukan nama pendukung dalam daftar dukungan

berbeda dengan nama yang tertera dalam fotokopi

identitas kependudukan, nama pendukung tersebut


l. ditemukan fotokopi identitas kependudukan yang

beralamat di desa/kelurahan yang berbeda dengan

lokasi PPS yang bersangkutan, nama pendukung

tersebut dicoret dari daftar dukungan;

m. ditemukan pengisian data pendukung yang tidak

lengkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (3)

dan Pasal 36 ayat (3), nama pendukung tersebut

dicoret dari daftar dukungan.

-35-

Pasal 52

(1) Penelitian faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal

50 ayat (1) dilakukan setelah Penelitian Administrasi

selesai, berupa kegiatan pencocokan dan penelitian

mengenai kebenaran dukungan terhadap Calon

Perseorangan.

(2) Penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dengan mencocokan dan meneliti secara langsung

setiap nama pendukung untuk seluruh pendukung

calon dengan cara mendatangi alamat pendukung,

untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap

calon.

(3) Dalam hal penelitian faktual sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) masih terdapat pendukung yang belum

dapat ditemui maka PPS berkoordinasi dengan calon

dan atau tim kampanye dapat mengumpulkan para

pendukung untuk membuktikan kebenaran dukungan

terhadap calon.

(4) Penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) dilakukan selama 9 (sembilan) hari.

(5) Dalam hal penelitian faktual sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3), terdapat nama pendukung

yang menyatakan tidak memberikan dukungan kepada

calon, pendukung yang bersangkutan mengisi formulir

Model BBB-KWK-KPU PERSEORANGAN, dan namanya

dicoret dari daftar dukungan.

Pasal 53

(1) Dalam melakukan penelitian faktual sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), PPS berkoordinasi

dengan tim kampanye calon, untuk mengundang

seluruh pendukung di desa/kelurahan pada tempat

dan waktu yang telah ditentukan, guna mencocokkan

dan meneliti kebenaran dukungan tersebut.

(2) Dalam hal tim kampanye calon tidak dapat

menghadirkan seluruh pendukung, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), yang diteliti hanya pendukung

yang hadir.

-36-

(3) Bagi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

yang tidak hadir diberi kesempatan untuk datang

langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya

selambat-lambatnya sebelum batas akhir penelitian

faktual.

(4) Dalam hal pendukung sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) sampai dengan batas waktu ditentukan tidak

hadir, maka dukungan kepada calon yang

bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan

nama pendukung tersebut dicoret dari daftar

dukungan kecuali ada pernyataan dari pihak keluarga

pendukung tersebut.

Pasal 54

(1) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan

dukungan kepada calon, dan pendukung yang

bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir Model

BBB-KWK-KPU PERSEORANGAN, dukungan tetap

dinyatakan memenuhi syarat.

(2) PPS dapat meminta kepada pendukung untuk

menunjukkan identitas kependudukan yang asli

apabila terdapat bukti fotokopi identitas yang

disertakan meragukan.

(3) Dalam hal alamat yang dicantumkan fiktif dan tempat

tinggal pendukung tidak ditemukan, dukungan

dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama

pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.

(4) Dalam hal ditemukan seorang pendukung memiliki

lebih dari satu KTP dan memberikan dukungan kepada

satu calon atau lebih, maka dukungan tersebut

dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari

daftar dukungan.

Pasal 55

Dalam pelaksanaan penelitian faktual, PPS dapat

mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga

(RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.

-37-

Pasal 56

(1) Hasil penelitian oleh PPS dibuat berita acara yang

ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS paling

lama 2 (dua) hari setelah batas akhir penelitian

faktual.

(2) Berita Acara hasil penelitian oleh PPS (Model BA-KWK-

KPU PERSEORANGAN) sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan

ketentuan:

a. satu rangkap disampaikan kepada masing-masing

calon;

b. satu rangkap disampaikan kepada PPK untuk

seluruh calon, dengan dilampiri semua berkas

daftar dukungan beserta lampirannya;

c. satu rangkap untuk arsip PPS.

Pasal 57

(1) Setelah menerima berita acara dan lampiran dari PPS

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf

b, PPK melakukan penelitian dan rekapitulasi.

(2) Penelitian oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilakukan terhadap jumlah dukungan calon dan

yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) calon

serta menindaklanjuti terhadap informasi manipulasi

dukungan.

(3) Dalam hal penelitian oleh PPK ditemukan

ketidakbenaran data atau manipulasi dukungan maka

berlaku ketentuan pidana umum yang akan

ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.

(4) Penelitian oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima

Berita Acara dan lampirannya dari PPS.

Pasal 58

(1) Dalam hal ditemukan adanya seseorang yang

memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) calon

dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang

disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, PPK

-38-

membatalkan nama pendukung yang bersangkutan

dengan cara mencoret nama pendukung tersebut

untuk kedua calon.

(2) PPK dapat meneliti kembali syarat administrasi

dukungan yang dilakukan oleh PPS.

(3) Dalam hal PPK menemukan nama pendukung yang

sama, namun nomor KTP atau nomor dokumen

kependudukan berbeda, nama pendukung dimaksud

dapat dinyatakan memenuhi syarat atau tidak

memenuhi syarat, setelah dilakukan pengecekan

dengan bantuan PPS.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berlaku untuk tingkat antar desa/kelurahan yang

dilaksanakan PPK, tingkat antar kecamatan yang

dilaksanakan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan tingkat

antar Kabupaten/Kota yang dilaksanakan KPU

Provinsi/KIP Aceh.

Pasal 59

(1) Setelah melaksanakan penelitian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 57, PPK segera melakukan

rekapitulasi jumlah dukungan calon.

(2) Hasil penelitian dan rekapitulasi dukungan calon

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan

dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua

dan anggota PPK.

Pasal 60

Dalam Pemilihan Bupati atau Walikota Berita Acara hasil

verifikasi dan rekapitulasi oleh PPK (Model BA1-KWK-KPU

PERSEORANGAN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59

ayat (2), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:

a. satu rangkap disampaikan kepada setiap calon;

b. satu rangkap disampaikan kepada KPU/KIP

Kabupaten/Kota untuk setiap calon, dan dilampirkan

semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;

c. satu rangkap untuk arsip PPK.

-39-

Pasal 61

Dalam Pemilihan Gubernur, Berita Acara hasil verifikasi

dan rekapitulasi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota (Model

BA1-KWK-KPU PERSEORANGAN) sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 59 ayat (2), dibuat dalam rangkap 3 (tiga),

yaitu:

a. satu rangkap disampaikan kepada setiap calon;

b. satu rangkap disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP

Aceh untuk setiap calon;

c. satu rangkap untuk arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 62

(1) Dalam Pemilihan Gubernur, KPU/KIP Kabupaten/Kota

setelah menerima berita acara dan lampirannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, segera

melakukan penelitian dan rekapitulasi.

(2) Penelitian oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap jumlah

dukungan calon yang memberikan dukungan lebih

dari 1 (satu) calon dan menindaklanjuti terhadap

informasi manipulasi dukungan.

(3) Dalam hal penelitian oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota

ditemukan ketidakbenaran data atau manipulasi

dukungan maka berlaku ketentuan pidana umum yang

akan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.

Pasal 63

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 62 ayat (1), dapat meneliti kembali syarat

administrasi yang dilakukan oleh PPS atau PPK.

(2) Penelitian dan rekapitulasi oleh KPU/KIP

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima

Berita Acara dan lampirannya dari PPK.

(3) Dalam hal ditemukan seseorang yang memberikan

dukungan kepada lebih dari 1 (satu) calon dan/atau

adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai

bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, KPU/KIP

-40-

Kabupaten/Kota membatalkan nama pendukung yang

bersangkutan dengan cara mencoret nama pendukung

tersebut untuk kedua calon.

Pasal 64

(1) Setelah melaksanakan penelitian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), dalam Pasal 63 ayat

(1), KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi

jumlah dukungan calon.

(2) Hasil penelitian dan rekapitulasi dukungan calon


dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua

dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 65

Berita Acara hasil penelitian oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota

(Model BA2-KWK-KPU PERSEORANGAN) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3

(tiga), dengan ketentuan:

a. satu rangkap disampaikan kepada masing-masing

calon;

b. satu rangkap disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP

Aceh untuk setiap calon;

c. satu rangkap untuk arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 66

(1) Dalam hal Calon Perseorangan atau Calon

Perseorangan mengundurkan diri dalam proses

penelitian dukungan setelah pendaftaran, calon

dimaksud dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan

tidak dapat diganti oleh calon lain, serta tidak dapat

diajukan sebagai calon oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik.

(2) Dalam hal Calon Perseorangan berhalangan tetap dan

atau meninggal dunia dalam proses penelitian

dukungan, maka dapat mengajukan calon baru paling

lama 5 (lima) hari dan diverifikasi paling lama 3 (tiga)

hari.

-41-

(3) Pengajuan pasangan baru atau pasangan pengganti

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan

dengan mengumumkan kepada publik, paling lama 2

(dua) hari dan disediakan waktu bagi pendukung yang

ingin menarik dukungan dan atau memberikan

tanggapan sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum

penetapan.

Pasal 67

Dalam hal Calon Perseorangan yang tidak memenuhi syarat

dukungan pada saat penyerahan dukungan kepada KPU

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten Kota, calon

tersebut dapat dicalonkan oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik sebagai calon.

BAB IV

PENDAFTARAN CALON

Bagian Kesatu

Pendaftaran Calon dari Partai Politik dan Gabungan Partai

Politik atau Calon Perseorangan

Pasal 68


menetapkan persyaratan paling sedikit 20 % (dua

puluh persen) kursi atau 25 % (dua puluh lima persen)

suara sah Partai Politik dengan Keputusan KPU


sebelum pendaftaran calon.

(2) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, dewan

Pimpinan Partai Politik dan Bawaslu Provinsi atau

Panwas Pemilihan Kabupaten/Kota.

Pasal 69


meminta keputusan pimpinan pusat Partai Politik dan/atau

-42-

pimpinan daerah/wilayah Partai Politik atau sebutan lain

kepada Pimpinan Partai Politik setempat mengenai

kepengurusan Partai Politik yang dinyatakan sah, sebelum

masa pendaftaran calon.

Pasal 70

(1) Syarat pengajuan calon paling sedikit 20 % (dua puluh

persen) kursi atau 25% (dua puluh lima persen) suara

sah dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik.

(2) Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) juga menyampaikan kepengurusan Partai

Politik sesuai tingkatannya dengan dibuktikan dengan

keputusan pimpinan pusat Partai Politik dan/atau

pimpinan daerah/wilayah Partai Politik atau sebutan

lain sesuai dengan AD/ART, paling lambat sebelum

masa pendaftaran calon.

(3) Keputusan pimpinan pusat Partai Politik sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), merupakan keputusan

kepengurusan pimpinan pusat Partai Politik yang

dinyatakan sah berdasarkan Keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 71

(1) Keputusan pimpinan daerah/wilayah Partai Politik

atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal

69, merupakan keputusan kepengurusan pimpinan

daerah/wilayah Partai Politik yang dibentuk dan

disahkan oleh pimpinan pusat Partai Politik yang

dinyatakan sah berdasarkan Keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(2) Keputusan pimpinan pusat Partai Politik dan/atau

pimpinan daerah/wilayah Partai Politik atau sebutan

lain mengenai kepengurusan Partai Politik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/

Kota untuk menentukan kepengurusan Partai Politik

yang dinyatakan sah dalam pengajuan calon.

-43-

Pasal 72


mengumumkan pendaftaran calon melalui media cetak

dan/atau media elektronik setempat selama 2 (dua)

hari.

(2) Dalam pengumuman pendaftaran calon sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dicantumkan Keputusan KPU


sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1).

Pasal 73

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon

Perseorangan melakukan pendaftaran Calon Gubernur

atau calon Bupati atau calon Walikota kepada KPU


selama masa pendaftaran.

(2) Masa pendaftaran calon sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak

pengumuman pendaftaran calon.

(3) Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) yang telah diteliti jumlah dukungannya oleh PPS,

PPK, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan telah

memenuhi syarat, tidak dapat mendaftarkan diri

sebagai Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon

Walikota melalui Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik.

(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dapat dilakukan meskipun jumlah dukungan

dinyatakan belum memenuhi syarat paling sedikit

jumlah dukungan yang ditetapkan dan/atau belum

memenuhi jumlah sebaran dukungan paling sedikit

yang ditetapkan akibat tidak dipenuhinya jumlah

dukungan seluruhnya pada satu atau lebih

kecamatan.

Pasal 74

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam

mendaftarkan calon, wajib menyerahkan surat

pencalonan (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK)

-44-

beserta lampirannya yang ditandatangani oleh

Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai

Politik yang bergabung.

(2) Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur atau Bupati

atau Walikota, mendaftarkan diri sebagai calon dengan

menyerahkan surat pencalonan (Model B-KWK.KPU

PERSEORANGAN) beserta lampirannya yang

ditandatangani oleh Calon Perseorangan kepada KPU


dengan menuliskan nama lengkap calon sesuai dengan

Kartu Tanda Penduduk.

(3) Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri dari Ketua dan Sekretaris Partai Politik

atau sebutan lain, menyampaikan nama lengkap calon

dalam formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK

yang ditulis sama dengan nama sebagaimana

tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk.

(4) Tanda tangan Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain

pada surat pencalonan beserta lampirannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tanda

tangan asli dan dibubuhi cap basah Partai Politik

sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai

Politik sehingga memenuhi syarat jabatan sebagai

pengusung calon.

(5) Tanda tangan calon pada surat pencalonan beserta

lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

harus tanda tangan asli.

Pasal 75


dilarang menerima perubahan kepengurusan Partai

Politik sejak pendaftaran calon.


memberi dukungan kepada lebih dari satu calon, KPU


hanya menerima satu calon yang didaftarkan oleh

Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

yang sah, sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1).

-45-

(3) Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik yang sah sebagaimana dimaksud Pasal

71 memberikan dukungan kepada lebih dari satu

calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota hanya menerima satu calon yang

lebih awal didaftarkan.

Pasal 76

(1) Lampiran surat pencalonan untuk calon dari Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), meliputi:

a. surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik

yang bergabung untuk mencalonkan calon (Model

B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK);

b. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan

atas calon yang dicalonkan yang ditandatangani

oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain

Pimpinan Partai Politik yang bergabung (Model

B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK);

c. surat pernyataan kesediaan menjadi Calon

Gubernur atau calon Bupati atau calon Walikota

(Model B3-KWK.KPU PARTAI POLITIK);

d. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri

sebagai calon (Model B4-KWK.KPU PARTAI

POLITIK);

e. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan

diri dari jabatan pimpinan/anggota DPR, DPD dan

DPRD, pengurus perusahaan swasta, perusahaan

milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa

hukum atau profesi bidang lain, apabila terpilih

menjadi Gubernur atau Bupati atau Walikota/

Wakil Walikota sesuai dengan peraturan

perundang-undangan (Model B5-KWK.KPU

PARTAI POLITIK);

f. surat pernyataan bersedia tidak aktif dalam

jabatannya bagi pimpinan DPRD yang

mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur atau

Bupati atau Walikota di wilayah kerjanya sejak

-46-

pendaftaran (Model B6-KWK.KPU PARTAI

POLITIK);

g. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi

Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan

diri sebagai Calon Gubernur atau Bupati atau

Walikota sejak pendaftaran (Model B7-KWK.KPU

PARTAI POLITIK);

h. surat penyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa (Model BB–KWK.KPU PARTAI POLITIK);

i. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai

Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita

Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara

Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah

(Model BB1–KWK.KPU PARTAI POLITIK);

j. surat pernyataan mengenal daerah dan dikenal

oleh masyarakat di daerahnya (Model BB2-

KWK.KPU PARTAI POLITIK);

k. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai

kepala daerah atau wakil kepala daerah selama

dua kali masa jabatan (Model BB3–KWK.KPU

PARTAI POLITIK);

l. surat pernyataan tidak dalam status sebagai

penjabat kepala daerah (Model BB4–KWK.KPU

PARTAI POLITIK);

m. surat keterangan hasil pemeriksaan jasmani dan

rohani (Model BB5–KWK.KPU PARTAI POLITIK);

n. surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB6–


o. surat keterangan tidak memiliki tanggungan

utang (Model BB7–KWK.KPU PARTAI POLITIK);

p. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit

(Model BB8–KWK.KPU PARTAI POLITIK);

q. surat keterangan tidak sedang dicabut hak

pilihnya dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara

5 (lima) tahun atau lebih (Model BB9–KWK.KPU

PARTAI POLITIK);

-47-

r. daftar riwayat hidup Calon Gubernur, Calon

Bupati atau Calon Walikota (Model BB10–


s. surat pernyataan pengunduran diri dari dan tidak

aktif dalam jabatan negeri sejak pendaftaran bagi

calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil,

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu surat

pernyataan yang bersangkutan mengundurkan

diri dan tidak aktif dalam jabatan struktural atau

jabatan fungsional yang disampaikan kepada

atasan langsungnya untuk diketahui (Model

BB11-KWK.KPU PARTAI POLITIK);

t. surat pemberitahuan kepada Presiden/Menteri

Dalam Negeri melalui Menteri Dalam

Negeri/Gubernur bagi Gubernur atau Wakil

Gubernur atau Bupati atau Wakil Bupati atau

Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan

diri sebagai Calon Gubernur atau Bupati atau

Walikota;

u. surat pemberitahuan kepada Bupati/Walikota

melalui Camat bagi kepala desa yang

mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur atau

Bupati atau Walikota;

v. kelengkapan persyaratan Calon Gubernur, Calon

Bupati dan Calon Walikota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, huruf

f, huruf i, huruf k, huruf m dan huruf n; dan

w. naskah visi, misi dan program dari calon secara

tertulis.

(2) Lampiran surat pencalonan dari Calon Perseorangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2),

meliputi:

a. berita acara hasil penelitian dukungan Calon

Perseorangan untuk Pemilihan Bupati atau

Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60

dan Pemilihan Gubernur sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 61;

b. daftar nama setiap pendukung Calon

Perseorangan dalam bentuk pernyataan

-48-

dukungan (Model B1-KWK.KPU PERSEORANGAN)

yang telah dibubuhi cap KPU Provinsi/KIP Aceh

atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;

c. surat pernyataan kesediaan menjadi Calon

Perseorangan Pemilihan Gubernur atau calon

Bupati atau calon Walikota (Model B2-KWK.KPU

PERSEORANGAN);

d. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri

sebagai Calon Perseorangan (Model B3-KWK.KPU

PERSEORANGAN);

e. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan

diri dari pengurus perusahaan swasta,

perusahaan milik negara/daerah, yayasan,

advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang

lain, apabila terpilih menjadi Gubernur atau

Bupati atau Walikota sesuai dengan peraturan

perundang-undangan (Model B4-KWK.KPU

PERSEORANGAN);

f. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa (Model BB–KWK.KPU

PERSEORANGAN);

g. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai

dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita

Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara

Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah

(Model BB1–KWK.KPU PERSEORANGAN);

h. surat pernyataan mengenal daerah dan dikenal

oleh masyarakat di daerahnya (Model BB2 –

KWK.KPU PERSEORANGAN);

i. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai

kepala daerah atau wakil kepala daerah selama

dua kali masa jabatan (Model BB3–KWK.KPU

PERSEORANGAN);

j. surat pernyataan tidak dalam status penjabat

kepala daerah (Model BB4–KWK.KPU

PERSEORANGAN);

-49-

k. surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan

jasmani dan rohani (Model BB5–KWK.KPU

PERSEORANGAN);

l. surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan

negeri sejak pendaftaran bagi Calon Perseorangan

yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota

Tentara Nasional Indonesia dan Anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu surat

pernyataan yang bersangkutan mengundurkan

diri dan tidak aktif dalam jabatan struktural atau

jabatan fungsional yang disampaikan kepada

atasan langsungnya untuk diketahui (Model BB6-

KWK.KPU PERSEORANGAN);

m. surat keterangan tidak memiliki tanggungan

utang (Model BB7–KWK.KPU PERSEORANGAN);

n. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit

(Model BB8–KWK.KPU PERSEORANGAN);

o. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana

penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak sedang

dicabut hak pilihnya (Model BB9–KWK.KPU

PERSEORANGAN);

p. daftar riwayat hidup Calon Perseorangan

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Model

BB10–KWK.KPU PERSEORANGAN);

q. surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model

BB11–KWK.KPU PERSEORANGAN);

r. surat pemberitahuan kepada Presiden/Menteri

Dalam Negeri melalui Menteri Dalam

Negeri/Gubernur bagi Gubernur atau Bupati atau

Walikota yang mencalonkan diri sebagai Calon

Perseorangan Pemilihan Gubernur atau Bupati

atau Walikota;

s. surat pemberitahuan kepada Bupati/Walikota

melalui Camat bagi kepala desa yang

mencalonkan diri sebagai Calon Perseorangan

Pemilihan Gubernur atau Bupati atau Walikota;

t. surat keputusan pemberhentian sebagai Anggota

KPU, Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau

-50-

Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Anggota

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwas

Kabupaten/Kota;

u. kelengkapan persyaratan Calon Gubernur, Calon

Bupati dan Calon Walikota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, huruf

f, huruf i, huruf k, huruf n dan huruf o; dan

v. naskah visi, misi dan program dari Calon

Perseorangan secara tertulis.

(3) Model Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan ini.

Pasal 77

(1) Selain dilampiri surat pernyataan dan surat

keterangan sebagai syarat pengajuan calon dan syarat

calon Pemilihan Gubernur sebagaimana dimaksud

Pasal 76 ayat (1), surat pencalonan dilampiri pula

dengan keputusan pimpinan daerah/wilayah atau

sebutan lainnya setiap Partai Politik.

(2) Selain dilampiri surat pernyataan dan surat

keterangan sebagai syarat pengajuan calon dan syarat

calon Pemilihan Bupati atau Walikota sebagaimana

dimaksud Pasal 76 ayat (1), surat pencalonan dilampiri

pula dengan keputusan pimpinan daerah/cabang atau

sebutan lainnya setiap Partai Politik.

Pasal 78

Dalam pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati dan

Calon Walikota dari Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik atau perseorangan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau

KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas:

a. menerima kelengkapan berkas syarat pengajuan calon

dan syarat calon dari Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik atau Calon Perseorangan.

b. memeriksa pemenuhan jumlah kursi paling sedikit 20

% (dua poluh persen) atau jumlah suara sah paling

-51-

sedikit 25 % (dua puluh lima persen) bagi calon dari

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

c. memeriksa berita acara hasil penelitian dukungan

Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 65.

d. mencatat dalam formulir penerimaan berkas syarat

pengajuan calon dari Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik yang meliputi :

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

mengajukan calon;

2. nomor dan tanggal keputusan pimpinan pusat

Partai Politik beserta nama Ketua Umum dan

Sekretaris Jenderal pimpinan pusat Partai Politik,

yang berwenang mengesahkan kepengurusan

Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau

Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;

3. nomor dan tanggal keputusan pimpinan

wilayah/daerah Partai Politik atau sebutan lain

beserta nama Ketua dan Sekretaris pimpinan

wilayah/daerah Partai Politik, yang berwenang

mengesahkan kepengurusan Pimpinan Partai

Politik tingkat kabupaten/kota;

4. hari, tanggal dan waktu penerimaan berkas syarat

pengajuan calon dan syarat calon;

5. alamat dan nomor telepon calon serta alamat dan

nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau

masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik

yang bergabung mengajukan calon;

6. jumlah kelengkapan administrasi berkas syarat

pengajuan calon dan syarat calon sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 74 ayat (1), Pasal

68.

e. mencatat dalam formulir penerimaan berkas syarat

pengajuan calon dan syarat Calon Perseorangan yang

meliputi:

1. nama lengkap calon;

2. hari, tanggal dan waktu penerimaan berkas syarat

pengajuan calon dan syarat Calon Perseorangan;

-52-

3. alamat dan nomor telepon Calon Perseorangan;

4. jumlah kelengkapan administrasi berkas syarat

pengajuan calon dan syarat Calon Perseorangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 74

ayat (2).

f. menerima daftar nama tim kampanye dan rekening

khusus dana kampanye.

g. memberikan tanda bukti penerimaan berkas syarat


dimaksud pada huruf a dan huruf d, kepada Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan

calon atau kepada Calon Perseorangan.

Pasal 79


menolak pendaftaran calon, yang diusung oleh Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik yang tidak

memenuhi jumlah kursi paling sedikit 20 % (dua puluh

persen) atau jumlah suara sah paling sedikit 25 % (dua

puluh lima persen).

(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disertai pengembalian berkas pendaftaran calon

kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi sampai dengan

berakhirnya masa pendaftaran yang telah ditentukan.

Pasal 80

(1) Pada saat pendaftaran calon sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 73 ayat (1), Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik atau Calon Perseorangan mendaftarkan

daftar nama tim kampanye dan rekening khusus dana

kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank.

(2) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

hadir pada saat pendaftaran.

(3) Dalam hal calon tidak hadir, dalam pendaftaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendaftaran

tidak dapat diterima, kecuali ketidakhadiran yang

bersangkutan disebabkan halangan yang tidak dapat

-53-

dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan

dari pihak yang berwenang.


memberikan tanda terima kepada Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik atau Calon Perseorangan yang

mendaftarkan daftar nama tim kampanye dan rekening

khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

Pasal 81

(1) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80

ayat (1), dapat dibentuk secara berjenjang, di tingkat

Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan

Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya yaitu:

a. tingkat Provinsi, didaftarkan kepada KPU

Provinsi/KIP Aceh;

b. tingkat Kabupaten/Kota, didaftarkan kepada

KPU/KIP Kabupaten/Kota;

c. tingkat Kecamatan, didaftarkan kepada PPK; dan

d. tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya,

didaftarkan kepada PPS.

(2) Dalam Pemilihan Gubernur, KPU/KIP

Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS secara berjenjang

menyampaikan salinan daftar nama tim kampanye

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c,

dan huruf d kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.

(3) Dalam Pemilihan Bupati atau Walikota, PPK, dan PPS

secara berjenjang menyampaikan salinan daftar nama

tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c dan huruf d kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 82

Surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) dimasukkan

ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama calon

dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau nama

Calon Perseorangan.

-54-

Bagian Kedua

Perbaikan Syarat Dukungan Calon Perseorangan

Pasal 83

(1) Calon Perseorangan yang belum memenuhi jumlah dan

sebaran syarat dukungan diberi kesempatan untuk

melengkapi kekurangan jumlah dukungan yaitu:

(1) jumlah dukungan yang diserahkan pada masa

perbaikan paling sedikit dua kali lipat dari jumlah

kekurangan dukungan;

(2) dukungan yang diserahkan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, adalah dukungan baru

yang belum memberikan dukungan sebelumnya

kepada calon manapun;

(3) calon dapat menentukan kelurahan/desa atau

sebutan lain dan kecamatan yang menjadi basis

untuk perbaikan dukungan sebagaimana

dimaksud pada huruf a.

(2) Kekurangan jumlah dukungan Calon Perseorangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi

dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak saat disampaikan

hasil penelitian oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau


Pasal 84

(1) Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota dari

perseorangan menyerahkan kekurangan jumlah

dukungan Calon Perseorangan, dalam bentuk

hardcopy dan softcopy kepada KPU Provinsi/KIP Aceh

atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota.

(2) Kekurangan jumlah dukungan Calon Perseorangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam 3

(tiga) rangkap, yaitu:

a. 1 (satu) rangkap asli jumlah dukungan Calon

Perseorangan diserahkan kepada KPU/KIP

Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi/KIP Aceh;

b. 1 (satu) rangkap fotokopi jumlah dukungan Calon

Perseorangan dan fotokopi KTP pendukung atau

-55-

surat keterangan tanda penduduk atau surat


disampaikan kepada PPS oleh calon; dan

c. 1 (satu) rangkap fotokopi jumlah dukungan Calon

Perseorangan untuk arsip calon yang

bersangkutan.

Pasal 85

Kekurangan jumlah dukungan Calon Perseorangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), berisi:

a. identitas pendukung meliputi nama pendukung, nomor

KTP/NIK atau identitas lainnya, umur/tempat dan

tanggal lahir, alamat, dan tandatangan atau cap jempol

pendukung;

b. nama lengkap calon;

c. rekapitulasi kekurangan jumlah dukungan Calon

Perseorangan untuk masing-masing kabupaten/kota

atau kecamatan; dan

d. nama desa/kelurahan pada kecamatan dalam

kabupaten/kota atau nama desa/kelurahan dalam

kecamatan yang merupakan wilayah tempat tinggal

pendukung.

Pasal 86


setelah menerima kekurangan jumlah dukungan

sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (1), memberikan

tanda bukti penerimaan berkas kekurangan dukungan

kepada Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota

dari perseorangan (Model BTT.1- KWK-KPU

PERSEORANGAN) dengan membubuhkan paraf dan cap

pada masing-masing rangkap, yaitu:

a. rekapitulasi kekurangan jumlah dukungan calon telah

memenuhi paling sedikit dua kali jumlah kekurangan

dukungan;

b. rekapitulasi kekurangan jumlah dukungan calon telah

memenuhi paling sedikit tersebar di 50 % (lima puluh

perseratus) jumlah kabupaten/kota atau kecamatan.

-56-

Pasal 87

(1) Penyampaian perbaikan jumlah dukungan Calon

Perseorangan yang dilakukan setelah batas akhir

jadwal waktu penyampaian perbaikan dukungan atau

setelah dilakukan verifikasi, ternyata jumlah dukungan

tidak mencapai paling sedikit dua kali jumlah

kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi

ketentuan sebaran dukungan, calon yang

bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat

dukungan.

(2) Keputusan penolakan penyampaian kekurangan

jumlah dukungan Bakal Calon Perseorangan


dalam berita acara dengan mencantumkan jumlah

kekurangan dukungan yang diajukan dan kekurangan

jumlah dukungan yang harus dipenuhi untuk

mencapai batas paling sedikit dua kali jumlah

kekurangan dukungan yang ditetapkan dan/atau tidak

memenuhi ketentuan paling sedikit sebaran dukungan.

BAB V

PENELITIAN SYARAT PENCALONAN DAN SYARAT CALON

Bagian Kesatu

Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon

Pasal 88


setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya

segera melakukan penelitian persyaratan administrasi

terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi

syarat pengajuan calon dan persyaratan calon paling lama 7

(tujuh) hari.

Pasal 89

Dalam hal ditemukan keganjilan atau dugaan

ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi/KIP

Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi

-57-

kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut kepada

instansi pemerintah yang berwenang, pengurus Partai

Politik, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap

calon, dengan ketentuan:

a. setiap klarifikasi dibuat berita acara yang

ditandatangani oleh Ketua atau anggota KPU

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang

diberi kewenangan melakukan klarifikasi, pimpinan

instansi yang berwenang, Ketua Umum dan Sekretaris

Jenderal Partai Politik atau Ketua dan Sekretaris Partai

Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan

AD/ART Partai Politik yang bersangkutan;

b. dalam hal ditemukan ketidakbenaran atau keraguan

terhadap bukti pemenuhan syarat calon mengenai

belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau

Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan

dalam jabatan yang sama, KPU Provinsi/KIP Aceh atau

KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi

kebenaran surat pernyataan yang dibuat oleh calon

yang bersangkutan kepada Kementerian Dalam Negeri;

c. setiap klarifikasi dibuat berita acara yang

ditandatangani oleh Ketua atau anggota KPU

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang

diberi kewenangan melakukan klarifikasi dan pejabat

yang diberi wewenang oleh Kementerian Dalam Negeri;

d. dalam hal ditemukan ketidaksesuaian penulisan nama

dan gelar kesarjanaan dengan identitas calon

sebagaimana tercantum pada KTP, KPU Provinsi/KIP

Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan

penelitian dan klarifikasi terhadap daftar riwayat hidup

dan ijazah yang disampaikan oleh calon yang

bersangkutan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 90


wajib memberitahukan secara tertulis kepada Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Calon

Perseorangan mengenai jenis berkas yang belum

lengkap atau tidak memenuhi syarat disertai

alasannya.

-58-

(2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

dinyatakan telah memenuhi syarat pengajuan calon

dengan memenuhi paling sedikit 20% (dua puluh

persen) kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen)

suara sah, dan syarat kepengurusan sah Partai Politik,

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dilarang

mengubah atau memindahkan dukungan kepada calon

lain atau menarik dukungan kepada calon yang telah

diajukan, serta dilarang mengubah komposisi

kepengurusan Partai Politiknya.

(3) Perubahan atau pemindahan dukungan kepada calon

lain atau pencabutan dukungan kepada calon yang

telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

setelah masa pendaftaran, tidak berpengaruh terhadap

pemenuhan syarat pengajuan calon.

Pasal 91

(1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

88, diberitahukan secara tertulis kepada calon dengan

tembusan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik, dan Calon Perseorangan paling lama 7

(tujuh) hari sejak berakhirnya masa penelitian.

(2) Pemberitahuan hasil penelitian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi kelengkapan berkas yang status

berkas apakah lengkap atau tidak, disertai alasan

belum/tidak dipenuhinya syarat berkas sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dinyatakan belum lengkap, Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik atau Calon Perseorangan

diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau

memperbaiki paling lama 14 (empat belas) hari sejak

saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh


Kabupaten/Kota.

-59-

Bagian Kedua

Perbaikan Syarat Pencalonan dan Syarat Calon

Pasal 92

Perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon dari partai

politik atau Gabungan Partai Politik serta perbaikan syarat

calon dari calon peseorangan dilakukan selama 3 (tiga) hari.

Pasal 93

Perbaikan syarat pencalonan Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik

dilarang menambah dukungan Partai Politik yang tidak

menggunakan haknya untuk mengajukan dan/atau

mendukung calon pada masa pendaftaran.

b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

berdasarkan hasil pemeriksaan pada masa penelitian

tidak lagi memenuhi syarat 20% (dua puluh persen)

kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) suara

sah, karena satu atau lebih Partai Politik tidak

memenuhi syarat kepengurusan, tidak dapat

bergabung dengan Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik yang telah dinyatakan memenuhi syarat

pengajuan calon dan syarat calon.

c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

berdasarkan hasil pemeriksaan pada masa penelitian

tidak memenuhi syarat 20% (dua puluh persen) kursi

DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah,

karena satu atau lebih Partai Politik tidak memenuhi

syarat kepengurusan, dapat bergabung dengan Partai

Politik yang memenuhi syarat kepengurusan meskipun

tidak memenuhi syarat 20% (dua puluh persen) kursi

DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah,

karena satu atau lebih Partai Politik yang menjadi

gabungannya tidak memenuhi syarat kepengurusan.

Pasal 94

-60-

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat

mengajukan calon berasal dari calon yang pernah

diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik atau calon baru pada masa perbaikan.

(2) Dalam hal Partai Politik jenjang di atasnya melakukan

penggantian Pimpinan Partai Politik dan Pimpinan

Partai Politik yang sah menurut Keputusan Pimpinan

Pusat/Wilayah melakukan penggantian calon, maka

pengajuan penggantian calon tersebut dapat diterima

dengan menyerahkan syarat pengajuan calon dan

syarat calon.

(3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah

memenuhi syarat pencalonan, dan calon tidak

melengkapi syarat sampai batas akhir masa perbaikan,

atau tidak mengajukan calon baru, maka Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan tidak

dapat mengajukan calon pengganti.

Pasal 95

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat

memindahkan dukungannya kepada calon lain yang

diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

yang telah dinyatakan memenuhi syarat pengajuan calon

dan syarat calon.

Bagian Ketiga

Penelitian Hasil Perbaikan

Paragraf 1

Penelitian Hasil Perbaikan Syarat Pencalonan dan Syarat

Calon

Pasal 96


melakukan penelitian ulang terhadap perbaikan syarat


dimaksud dalam Pasal 92, dan memberitahukan hasil

penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari

-61-

kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik dan Calon Perseorangan.

(2) Penelitian dilakukan terhadap berkas pengajuan calon

dan syarat calon yang dinyatakan belum lengkap/tidak

memenuhi syarat.

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

dilakukan terhadap berkas syarat pengajuan calon dan

syarat calon yang telah dinyatakan lengkap atau

memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi

dari Panwas atau mendapat laporan tertulis dari

masyarakat dengan melampirkan identitas

kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang

mendasari/memperkuat laporannya, serta uraian

mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.

(4) Dalam hal rekomendasi Panwas atau laporan tertulis

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah

dilakukan penelitian dan/atau klarifikasi kepada

instansi yang berwenang atau Pimpinan Partai Politik,


menyatakan calon memenuhi atau tidak memenuhi

syarat.

Pasal 97

(1) Dalam hal hasil penelitian ulang berkas perbaikan

syarat calon tidak memenuhi syarat Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik, atau Calon Perseorangan

tidak dapat mengajukan kembali calon.


mengumumkan hasil penelitian dan hasil penelitian

ulang berkas perbaikan syarat calon kepada

masyarakat.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bersamaan dengan pemberitahuan hasil penelitian

kepada Pimpinan Partai Politik atau gabungan parpol.

Pasal 98

Dalam hal calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik dinyatakan tidak memenuhi syarat calon setelah

penelitian ulang, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

-62-

pengusung tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada

calon lain.

Pasal 99

(1) Dalam hal calon dari Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik berhalangan tetap sebelum penetapan

calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan

calon pengganti.

(2) Surat pencalonan calon pengganti beserta lampirannya

yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau

KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari

sejak calon berhalangan tetap.

Pasal 100

Dalam hal Calon Perseorangan mengundurkan diri pada

masa pendaftaran calon sampai sebelum penetapan calon

peserta Pemilihan, tidak dapat diganti dengan calon baru.

Pasal 101


melakukan penelitian ulang paling lama 3 (tiga) hari

terhadap surat pencalonan beserta lampirannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2).

(2) Dalam hal hasil penelitian ulang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), calon pengganti tidak

memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti dan

tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada calon

lain.


memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang


kepada calon dengan tembusan Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.

-63-

Pasal 102

(1) Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota

dapat dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota oleh KPU

Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, karena:

a. Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon

Walikota dan/atau tim kampanye terbukti

menjanjikan dan/atau memberikan uang atau

materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih


mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari

dan tanggal pemungutan suara;

b. Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon

Walikota terbukti melakukan pelanggaran tindak

pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman

penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih


mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari

dan tanggal pemungutan suara.

(2) Pembatalan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan

Calon Walikota peserta Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tidak mengubah nomor urut pasangan calon peserta

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang lain.

Pasal 103

(1) Dalam hal pembatalan calon sebagai peserta

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

sebagaimana dimaksud Pasal 102 ayat (1) berakibat

jumlah calon kurang dari 2 (dua) orang, KPU


menunda pelaksanaan pemungutan suara dan

membuka kembali pendaftaran calon paling lama 3

(tiga) bulan sejak dibatalkan calon yang bersangkutan.

(2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau


-64-

Paragraf 2

Verifikasi Hasil Perbaikan Dukungan Syarat Calon

Perseorangan

Pasal 104

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dibantu oleh KPU/KIP

Kabupaten/Kota, PPK dan PPS melakukan verifikasi

terhadap perbaikan dukungan dengan metode kolektif

berkoordinasi dengan calon sejak diterimanya

tambahan dukungan.

(2) KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan PPS

melakukan verifikasi terhadap perbaikan dukungan

dengan metode kolektif berkoordinasi dengan calon

sejak diterimanya tambahan dukungan.


melakukan rekapitulasi jumlah dukungan yang

memenuhi syarat administrasi dan faktual dan

dituangkan dalam berita acara.

(4) Hasil rekapitulasi dukungan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) menjadi dasar penetapan pemenuhan

syarat dukungan paling sedikit Calon Perseorangan

sebagai peserta Pemilihan Gubernur atau Pemilihan

Bupati atau Pemilihan Walikota.

Pasal 105

Berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3), Calon Perseorangan

dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan dan tidak

dapat ditetapkan sebagai calon dalam Pemilihan Gubernur

atau Pemilihan Bupati atau Pemilihan Walikota, apabila:

a. jumlah dukungan yang memenuhi syarat tidak

memenuhi paling sedikit jumlah dukungan yang

ditetapkan dan tidak memenuhi paling sedikit sebaran

dukungan yang ditetapkan; atau

b. jumlah dukungan telah memenuhi syarat paling

sedikit jumlah dukungan yang ditetapkan, tetapi tidak

memenuhi paling sedikit sebaran dukungan yang

ditetapkan; atau

-65-

c. jumlah dukungan yang memenuhi syarat tidak

memenuhi paling sedikit jumlah dukungan yang

ditetapkan, tetapi memenuhi paling sedikit sebaran

dukungan yang ditetapkan.

BAB VI

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN CALON

Pasal 106

(1) Berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan

pengajuan calon dan syarat calon, KPU Provinsi/KIP

Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan

nama calon yang memenuhi syarat sebagai peserta

Pemilihan paling sedikit 2 (dua) calon yang dituangkan

dalam Berita Acara penetapan calon.

(2) Penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diumumkan secara luas paling lama 7 (tujuh) hari

sejak penetapan nama calon.

(3) Calon yang telah ditetapkan dan diumumkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan

undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut

calon.

Pasal 107

(1) Pengundian nomor urut calon sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 106 ayat (3), dilaksanakan dalam rapat

pleno KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota, yang dihadiri oleh calon, wakil Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan

calon, Calon Perseorangan, Bawaslu Provinsi atau

Panwas Kabupaten/Kota, media massa, dan tokoh

masyarakat.

(2) Dalam hal terdapat calon yang berhalangan hadir

dalam pengundian nomor urut calon sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), undian nomor urut calon

dilakukan oleh Ketua atau salah satu Anggota KPU

Provinsi/KIP Aceh atau Ketua atau salah satu Anggota


-66-

(3) Calon yang menghadiri rapat pleno KPU Provinsi/KIP

Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), membubuhkan tanda tangan

pada rancangan daftar calon sebagai bukti calon telah

menyetujui penulisan nama lengkap dan foto calon

yang diserahkan.

Pasal 108

(1) Nama lengkap calon pada daftar calon dan surat

suara, merupakan nama calon yang tercantum dalam

Kartu Tanda Penduduk calon yang bersangkutan.

(2) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan

dalam rapat pleno KPU Provinsi/KIP Aceh atau

KPU/KIP Kabupaten/Kota, disusun dalam daftar Calon

Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota yang

ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Berita Acara

penetapan calon.

(3) Berita acara penetapan calon sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) menjadi lampiran yang tidak terpisahkan

dari Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota tentang penetapan nomor urut Calon

Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota.

Pasal 109


mengumumkan secara luas nama dan nomor urut

calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan

paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan nomor urut

calon.

(2) Penetapan dan pengumuman calon sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 110

Nomor urut dan daftar nama calon sebagai peserta

Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan,

digunakan untuk:

a. membuat daftar dan nomor urut nama calon;

-67-

b. membuat surat suara;

c. keperluan kampanye; dan

d. dipasang di tiap TPS pada hari dan tanggal

pemungutan suara.

Pasal 111

(1) Setelah pengumuman calon sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 109, Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik dilarang menarik calon dan/atau calon

dan/atau salah seorang dari calon.

(2) Calon dan/atau salah seorang dari calon sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri

terhitung sejak ditetapkan sebagai calon oleh KPU

Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota.

Pasal 112


menarik calonnya dan/atau calon dan/atau salah

seorang dari calonnya mengundurkan diri, Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan

tidak dapat mengusulkan calon pengganti.


menarik calonnya dan/atau calon, dan/atau salah

seorang dari calonnya mengundurkan diri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan

gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan

kepada calon dengan tembusan Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik, serta diumumkan kepada

masyarakat.

(3) Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), tidak mengubah nomor urut calon yang

telah ditetapkan.

Pasal 113

(1) Calon Perseorangan atau salah seorang diantaranya

dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai

-68-

calon peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh

dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(2) Dalam hal Calon Perseorangan atau salah seorang

mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), yang bersangkutan tidak dapat mencalonkan diri

atau dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik sebagai Calon Gubernur atau calon

Bupati atau calon Walikota untuk selamanya di

seluruh wilayah Republik Indonesia.

(3) Dalam hal Calon Perseorangan atau salah seorang

mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau

KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai calon, yang

berakibat tinggal 1 (satu) calon peserta Pemilihan,

calon dimaksud dikenakan sanksi sebagaimana

dimaksud Pasal 53 ayat (4) Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

1 Tahun 2014.

(4) Dalam hal Calon Perseorangan mengundurkan diri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon

Perseorangan yang bersangkutan dinyatakan gugur

dan tidak dapat diganti oleh calon atau Calon

Perseorangan lain.

Pasal 114

(1) Dalam hal salah seorang calon atau calon meninggal

dunia sejak penetapan calon sampai pada saat

dimulainya hari kampanye, Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik yang calonnya meninggal

dunia dapat mengusulkan calon pengganti paling lama

3 (tiga) hari sejak calon meninggal dunia.


melakukan penelitian persyaratan administrasi calon

atau calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan menetapkan paling lama 4 (empat) hari sejak

diusulkan calon atau calon pengganti.

-69-

Pasal 115

Dalam hal salah seorang calon atau calon meninggal dunia

sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari

kampanye sehingga jumlah calon kurang dari 2 (dua)

pasangan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran calon

paling lama 10 (sepuluh) hari.

Pasal 116

(1) Dalam hal salah seorang calon atau calon meninggal

dunia pada saat dimulainya kampanye sampai dengan

hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua)

calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilihan

dilanjutkan dan calon yang meninggal dunia tidak

dapat diganti serta dinyatakan gugur.

(2) Pasangan yang dinyatakan gugur sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan


Kabupaten/Kota.

Pasal 117

Dalam hal salah seorang atau calon Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik meninggal dunia pada saat

dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan

suara, sehingga calon kurang dari 2 (dua) calon, tahapan

pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan

Walikota ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.

Pasal 118

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calonnya

meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114,

mengusulkan calon atau pasangan pengganti paling lama 7

(tujuh) hari sejak calon atau calon meninggal dunia.

Pasal 119


melakukan penelitian persyaratan administrasi

pengajuan calon atau calon pengganti sebagaimana

-70-

dimaksud dalam Pasal 118 dan menetapkan paling

lama 21 (dua puluh satu) hari sejak pengajuan calon

atau calon pengganti.

(2) Dalam hal Calon Perseorangan berhalangan tetap pada

saat dimulainya kampanye sampai dengan hari

pemungutan suara sehingga jumlah calon kurang dari

2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan Pemilihan

ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.


membuka kembali pengajuan syarat dukungan dan

pandaftaran Calon Perseorangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), paling lama 30 (tiga puluh)

hari.

Pasal 120

(1) Dalam hal calon berhalangan tetap setelah

pemungutan suara putaran pertama sampai dengan

dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua,

tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama

30 (tiga puluh) hari.


calonnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mengajukan calon pengganti paling lama

3 (tiga) hari sejak saat calon berhalangan tetap.


melakukan penelitian persyaratan administrasi dan

menetapkan calon pengganti sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling lama 4 (empat) hari sejak

pengajuan calon pengganti.

Pasal 121

Dalam hal suara putaran kedua yang mengakibatkan

jumlah calon kurang dari 2 (dua) orang, KPU Provinsi/KIP

Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan calon

yang memperoleh suara terbanyak ketiga pada putaran

pertama sebagai calon untuk putaran kedua.

-71-

BAB VII

PENGGANTIAN CALON

Pasal 122

(1) Apabila Calon berhalangan tetap pada masa verifikasi

dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon,

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat

mengusulkan Calon pengganti paling lambat 4 (empat)

hari setelah calon berhalangan tetap.

(2) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan

kebenaran dokumen persyaratan administrasi Calon

Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling

lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya surat pengusulan

Calon pengganti.

(3) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pimpinan

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon

paling lama pada hari keempat sejak diterimanya surat

pengusulan Calon pengganti.

(4) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) Calon atau Calon Pengganti

tidak memenuhi syarat pencalonan, Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan Calon

atau Calon Pengganti dengan menempuh mekanisme

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88.

Pasal 123

(1) Apabila Calon berhalangan tetap pada masa verifikasi

dokumen hasil perbaikan sebelum penetapan Calon

Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota, Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik dapat

mengusulkan Calon pengganti paling lambat 4 (empat)

hari setelah calon atau Calon berhalangan tetap.

(2) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan

kebenaran dokumen persyaratan administrasi Calon

Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling

lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya surat pengusulan

Calon pengganti.

-72-

(3) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pimpinan

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon

paling lama pada hari keempat sejak diterimanya surat

pengusulan Calon pengganti.

(4) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) Calon atau Calon Pengganti

tidak memenuhi syarat pencalonan, Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik tidak dapat melakukan

perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan

syarat calon.

Pasal 124

(1) Dalam hal Calon berhalangan tetap sejak penetapan

Calon sampai pada saat dimulainya kampanye, Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik yang calonnya

atau calon pengganti berhalangan tetap, dapat

mengusulkan calon atau Calon pengganti kepada KPU

paling lama 3 (tiga) hari sejak Calon berhalangan tetap.

(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui

keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan

tugas secara permanen.

(3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) calon atau calon meninggal dunia

dibuktikan dengan surat keterangan dari

Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain atau camat

setempat, tidak diketahui keberadaannya dibuktikan

dengan surat keterangan dari Kepala Kepolisian

Republik Indonesia, tidak mampu melaksanakan tugas

secara permanen dibuktikan dengan surat keterangan

dokter dari rumah sakit pemerintah.

Pasal 125

(1) Pengusulan calon atau Calon pengganti sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1), hanya untuk

pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon.

(2) Dalam pengusulan calon atau Calon pengganti

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik

-73-

atau Gabungan Partai Politik dilarang mencabut

dukungannya kepada Calon pengganti yang diajukan.

(3) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), maka pencabutan dukungan tersebut

dinyatakan tidak sah dan tidak mempengaruhi proses

verifikasi terhadap Calon pengganti.

(4) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Calon

pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling

lama 4 (empat) hari sejak Calon pengganti didaftarkan.

Pasal 126

(1) Dalam hal Calon berhalangan tetap pada saat

dimulainya kampanye sampai dengan hari

pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) Calon

atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota dilanjutkan dan Calon yang

berhalangan tetap dinyatakan gugur dan tidak dapat

diganti.

(2) Dalam hal Calon berhalangan tetap pada saat

dimulainya kampanye sampai dengan hari

pemungutan suara sehingga jumlah Calon kurang dari

2 (dua) Calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota ditunda oleh KPU

paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(3) Dalam masa penundaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

yang calonnya atau Calonnya berhalangan tetap,

mengusulkan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari

sejak calon atau Calon berhalangan tetap.

(4) Pengusulan calon atau Calon pengganti sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), hanya untuk pemenuhan

syarat pengajuan calon dan syarat calon atau Calon

pengganti yang diusulkan.

(5) Dalam pengusulan calon atau Calon pengganti

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik dilarang mencabut

dukungannya kepada Calon pengganti yang diajukan.

-74-







pengganti paling lama 4 (empat) hari sejak Calon

pengganti didaftarkan.

Pasal 127

(1) Dalam hal salah seorang calon atau Calon berhalangan

tetap pada saat dimulainya hari pemungutan suara

putaran kedua, KPU menunda tahapan pelaksanaan

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota paling lama

15 (lima belas) hari sejak Calon berhalangan tetap.

(2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon

atau Calonnya berhalangan tetap sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), mengusulkan calon atau

Calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon

atau Calon berhalangan tetap.


sampai berakhirnya batas waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak mengusulkan calon

pengganti, KPU menetapkan Calon yang memperoleh

suara terbanyak urutan berikutnya pada Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota putaran pertama

sebagai Calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota putaran kedua.

(4) Dalam pengusulan Calon pengganti sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik dilarang mencabut dukungannya kepada

Calon pengganti yang diajukan.






-75-


pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon atau

Calon pengganti didaftarkan.

BAB VIII

TANGGAPAN MASYARAKAT

Pasal 128

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP

Kabupaten/Kota mengumumkan Bakal Calon

Gubernur, Bakal Calon Bupati, dan Bakal Calon

Walikota kepada masyarakat untuk memperoleh

masukan dan tanggapan.

(2) Bakal Calon dapat mengenalkan dirinya kepada

masyarakat sebelum dimulainya pendaftaran Calon

Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota.

Pasal 129

(1) Masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap

pengusulan Bakal Calon yang diajukan oleh Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik.

(2) Tanggapan masyarakat dapat disampaikan kepada

KPU sejak KPU mengumumkan dokumen pendaftaran

Bakal Calon pada laman KPU dan/atau media sampai

dengan masa verifikasi.

(3) Tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada

KPU, dilengkapi dengan identitas yang jelas dan

fotokopi kartu identitas penduduk.

(4) Dalam hal tanggapan masyarakat berkaitan dengan

kelengkapan syarat calon, KPU menindaklanjuti

klarifikasi kepada instansi yang berwenang.

-76-

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Pasal 130

Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan

sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara

Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan

Calon Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau

KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya

Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota.

Pasal 131

(1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif

di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas

Kabupaten/Kota telah dilakukan.

(2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah

dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi

dan/atau Panwas Kabupaten/Kota.

(3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) kurang lengkap, penggugat dapat

memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3

(tiga) hari sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) penggugat belum menyempurnakan

gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan

tidak dapat diterima.

(5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) tidak dapat dilakukan upaya hukum.

(6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan

memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak gugatan

dinyatakan lengkap.

-77-

(7) Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya

dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah

Agung Republik Indonesia.

(8) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (7) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak

putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(9) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib

memberikan putusan atas permohonan kasasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 30

(tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima.

(10) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan

mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum

lain.

(11) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) atau putusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

pada ayat (9) paling lama 7 (tujuh) hari.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 132

(1) Anggota TNI dan Polri, PNS, KPPS, PPS, PPK, KPU, KPU

Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota,

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota,

Panwas Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan

Lapangan dan pegawai kesekretariatan penyelenggara

Pemilihan dan Pengawas Pemilihan dilarang

memberikan dukungan kepada Bakal Calon

Perseorangan.

(2) Dalam hal dukungan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terbukti berdasarkan hasil Penelitian

Administrasi dan/atau faktual, maka status

dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

-78-

Pasal 133

Untuk mempercepat proses Penelitian Administrasi dan

faktual serta untuk menjamin akurasi hasil penelitian

penetapan Calon Perseorangan menjadi peserta Pemilihan,

KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

dapat memanfaatkan sarana teknologi.

Pasal 134

Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau

bergabung menjadi partai baru dengan badan hukum yang

baru, dimintakan pendapat, penjelasan atau keputusan

kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 135

(1) Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara

perseorangan menjadi Bakal Calon Gubernur atau

Bupati atau Walikota, wajib menyampaikan surat

pemberitahuan kepada Bupati atau Walikota melalui

Camat yang dibuktikan dengan tanda terima

pemberitahuan.

(2) Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri

secara perseorangan menjadi Bakal Calon Gubernur

atau Bupati atau Walikota, wajib menyampaikan surat

pemberitahuan kepada Kepala Desa yang dibuktikan

dengan tanda terima pemberitahuan.

Pasal 136

(1) Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang

ketidakbenaran ijazah/STTB Bakal Calon di salah satu

atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan

penetapan calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau

KPU/KIP Kabupaten/Kota, ditindaklanjuti oleh pihak

yang berwenang, sampai adanya kekuatan hukum

tetap.

(2) Dalam hal adanya putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana

-79-

dimaksud pada ayat (1), menyatakan ijazah/STTB

Bakal Calon tidak sah, maka ijazah/STTB yang

digunakan Bakal Calon dinyatakan tidak memenuhi

syarat dan calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Pasal 137

(1) Dalam hal sampai batas akhir pendaftaran Bakal

Calon, ternyata hanya terdapat satu calon atau tidak

ada calon yang mendaftar, KPU Provinsi/KIP Aceh atau

KPU/KIP Kabupaten/Kota membuka kembali

pendaftaran Bakal Calon Gubernur atau Bupati atau

Walikota berdasarkan Peraturan ini.

(2) Dalam hal hasil pemeriksaan syarat pengajuan calon

dan syarat calon, tidak ada Bakal Calon yang

memenuhi syarat atau hanya satu Bakal Calon yang

memenuhi syarat, KPU Provinsi/KIP Aceh atau

KPU/KIP Kabupaten/Kota membuka kembali

pendaftaran Calon Gubernur atau Bupati atau

Walikota berdasarkan Peraturan ini, kecuali terhadap

Bakal Calon yang dinyatakan ditolak.


dalam membuka kembali pendaftaran Bakal Calon


terlebih dahulu menetapkan penundaan tahapan

pencalonan.

Pasal 138

Penetapan penundaan tahapan pencalonan oleh KPU


sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3),

diberitahukan kepada:

a. Pimpinan DPRD Provinsi untuk selanjutnya

disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam

Negeri, dengan dilampiri Keputusan KPU Provinsi/KIP

Aceh tentang perubahan tahapan, program, dan jadwal

Pemilihan Gubernur;

b. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota untuk diteruskan

melalui Bupati atau Walikota dan selanjutnya

disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam

-80-

Negeri, dengan dilampiri Keputusan KPU/KIP

Kabupaten/Kota tentang perubahan tahapan,

program, dan jadwal Pemilihan Bupati atau Walikota.

Pasal 139

Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati atau

Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/KPU Kota menetapkan keputusan tentang

teknis pencalonan sebagai panduan teknis bagi

Penyelenggara dan peserta Pemilihan dalam melaksanakan

proses pencalonan, dengan berpedoman kepada peraturan

KPU.

Pasal 140

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan laporan

tahapan pencalonan Pemilihan Gubernur kepada KPU

yang tembusannya disampaikan kepada Bawaslu

melalui Bawaslu Provinsi.

(2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan laporan

tahapan pencalonan Pemilihan Bupati atau Pemilihan

Walikota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh yang

tembusannya kepada Panwas Kabupaten/Kota

Pasal 141

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPU

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat

membentuk kelompok kerja yang terdiri atas unsur KPU

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta

instansi yang tugas dan fungsinya terkait dengan

penyelenggaraan Pemilihan.

Pasal 142

(1) Pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota pada

daerah khusus dan/atau istimewa atau dengan

sebutan lain berlaku ketentuan dalam peraturan ini

kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-

undangan tersendiri.

-81-

(2) Daerah khusus dan/atau daerah istimewa yang

dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah yang diatur

berdasarkan kekhususan atau keistimewaan yang

diatur dengan Undang- Undang tersendiri.

Pasal 143

(1) Dalam Pemilihan di provinsi berstatus khusus atau

istimewa, berlaku peraturan ini kecuali ditentukan lain

dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

(2) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan

Pemilihan pada daerah yang berstatus khusus atau

istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

penggunaan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III

peraturan ini dapat disesuaikan.

(3) Pengadaan formulir pencalonan Pemilihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan

oleh Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh atau

Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 144


Kabupaten/Kota yang sedang melaksanakan tahapan

pencalonan pada saat peraturan ini mulai berlaku,

tetap berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 9

Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan

Pemilihan Umum Kepala Daerah danWakil Kepala

Daerah.


Kabupaten/Kota yang sedang melaksanakan proses

pengadaan berkenaan dengan pencalonan, dan telah

menetapkan pemenangnya berdasarkan Peraturan

KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis

Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah danWakil

Kepala Daerah dinyatakan sah.

-82-

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 145

Dengan berlakunya Peraturan ini Peraturan KPU Nomor 9

Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan

Umum Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah, dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 146

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam

Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR

Documents

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PENCALONAN … Peraturan KPU... · beberapa kali diubah, ... 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja ... yaitu sesi pemaparan dan sesi pendalaman