Peraturan Kepala Badan POM Nomor 16 Tahun 2016phariyadi.staff.ipb.ac.id/files/2018/08/BPOM-2018-PHA-latest.pdf · Tahapan Evaluasi Kebijakan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 16 Tahun

Tahapan Evaluasi Kebijakan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 16 Tahun 2016 dalam rangka

Analisis Dampak Regulasi, ADR (Regulatory Impact Analysis, RIA)

Purwiyatno Hariyadiphariyadi.staff.ipb.ac.id

• Guru Besar , Rekayasa Proses Pangan, Departemen Ilmu dan Teknologi

Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB-Bogor

• Senior Scientist, Southeast Asian Food & Agricultural Science & Technology

(SEAFAST) center, IPB-Bogor

*) Disajikan pada acara "Evaluasi Implementasi PerKa BPOM RI No.16 Tahun 2016 tentang Kriteria Mikrobiologi

dalam Pangan Olahan dalam Rangka Regulatory Impact Assessment Untuk Revisi Perka No.16/2016“, 9 Maret

2018

BPOM RI/ 9 Maret 2017 phariyadi.staff.itp.ac.id

… RIA : Pendahuluan

Proposal untuk Menyusun Regulasi (Baru/Revisi)


Analysis




These will be the

impacts

Analysis

If you

Implement

The

proposal




If you make these

changes

These will be the gains

Recommendations

These will be the

impacts

If you

Implement

The

proposal


Analysis



These will be the

impacts

If you make these

changes


Recommendations

If you

Implement

The

proposal


Analysis

These will be the

impacts

If you make these

changes


Recommendations

If you

Implement

The

proposal

RIA Report



These will be the

impacts

If you make these

changes


Recommendations

If you

Implement

The

proposal


Analysis

RIA Report

GONO GO



… RIA : Sejarah di Indonesia - 2009


• Setiap kebijakan pasti menimbulkan konsekuensi.

• Begitu pula dengan proses reformasi di Indonesia, meski

awalnya diidam-idamkan, namun dalam perjalanannya

reformasi dianggap kebablasan akibat kontrol yang lemah

dan arah yang kurang jelas.

• Pemekaran wilayah, sebagai buah dari reformasi, ternyata

menimbulkan persoalan baru.

• Harapan akan meningkatnya kesejahteraan rakyat, tidak

tercapai.

• Cukup banyak daerah yang malah menerbitkan peraturan

dan kebijakan yang kontra produktif.

• Untuk meminimalisir lahirnya kebijakan yang kontraproduktif

tersebut, Bappenas meluncurkan Regulatory Impact

Assessment (RIA) atau Pedoman Analisis Dampak Peraturan

Perundang-undangan.





____________*) Dalam beberapa dokumen, RIA juga disebut sebagai Regulatory Impact Assessment (bukan Analysis).

GAMBARAN UMUM METODE RIA (Bappenas, 2011)

Regulatory Impact Analysis*) (RIA) merupakan proses analisis dan pengkomunikasian secara sistematis terhadap kebijakan, baik kebijakanbaru maupun kebijakan yang sudah ada.

Dari pengertian singkat ini perlu digarisbawahi beberapa butir penting, yaitu:• Metode RIA mencakup kegiatan analisis dan pengkomunikasian;• Obyek metode RIA adalah kebijakan, baik berbentuk peraturan ataupun

non-peraturan



____________*) Dalam beberapa dokumen, RIA juga disebut sebagai Regulatory Impact Assessment (bukan Analysis).

GAMBARAN UMUM METODE RIA (Bappenas, 2011)

Regulatory Impact Analysis*) (RIA) merupakan proses analisis dan pengkomunikasian secara sistematis terhadap kebijakan, baik kebijakanbaru maupun kebijakan yang sudah ada.

Dari pengertian singkat ini perlu digarisbawahi beberapa butir penting, yaitu:• Metode RIA mencakup kegiatan analisis dan pengkomunikasian;• Obyek metode RIA adalah kebijakan, baik berbentuk peraturan ataupun

non-peraturan• Metode RIA dapat diterapkan untuk kebijakan baru maupun untuk

kebijakan yang sudah ada.



… RIA KERANGKA UMUM

• Apa masalah yang

ingin ditangani?

• Apa tujuan khusus

(spesifik) yang ingin

dicapai dari kebijakan

ini?

• Apa cara lain (yang

berbeda) untuk

mencapai tujuan tsb?


Langkah Metode RIA (Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2009)

• Apa masalah yang

ingin ditangani?

• Apa tujuan khusus

(spesifik) yang ingin

dicapai dari kebijakan

ini?

• Apa cara lain (yang

berbeda) untuk

mencapai tujuan tsb?

… RIA KERANGKA UMUM TAHAPAN


1. Apakah masalah didefinisikan dengan baik?

2. Apakah keterlibatan pemerintah memang diperlukan?

3. Apakah regulasi merupakan bentuk terbaik dari keterlibatan

pemerintah?

4. Apakah regulasi memiliki dasar hukum?

5. Seberapa jauh keterlibatan pemerintah diperlukan?

6. Apakah manfaat lebih besar daripada biayanya?

7. Apakah ada transparansi distribusi dampak?

8. Apakah regulasi jelas, konsisten, komprehensif dan mudah

diakses?

9. Apakah semua pihak terkait punya kesempatan untuk

mengemukakan pandangannya?

10. Bagaimana pelaksanaan regulasi tersebut?

Unsur2 Analisis (OECD checklist)

… RIA KERANGKA UMUM TAHAPAN


Kriteria Mikrobiologi adalah ukuran manajemen risiko yang menunjukkan keberterimaan suatu pangan atau kinerja proses atau sistem keamanan pangan yang merupakan hasil dari pengambilan sampel dan pengujian mikroba, toksin atau metabolitnya atau penanda yang berhubungan dengan patogenisitas atau sifat lainnya pada titik tertentu dalam suatu rantai pangan.

Peraturan Kriteria Mikrobiologi?


Peraturan Kriteria Mikrobiologi?

1. Purpose (what is intended to be achieved)

2. Who should establish and who should apply

3. Food or food process Point in food chain where the MC is applied

4. Organisms of concern

5. Sampling plan

6. Method(s) of analysis

7. Interpretation of results

8. (Nature of) actions in case of non-compliance



Peraturan Kriteria Mikrobiologi? Evaluasi (Tahapan)



x

xTERCAPAI (Manfaat/

Dampak positif)

BIAYA (Dampak Negatif)

?

?x




x

xTERCAPAI (Manfaat/

Dampak positif)

BIAYA (Dampak Negatif)

?

?


Revisi RegulasiRevisi Implementasi

Revisi lain


RIAADR

(RIA)

Regulatory Impact Analysis

Peraturan Kriteria Mikrobiologi? Fokus Evaluasi


RIAADR

(RIA)




RIAADR

(RIA)




• Dampak : positif vs. negatif (manfaat vs. biaya)*)

Tidak ada resep umum untuk ADR (RIA)

f=(konteks)

INGAT: Peraturan/regulasi yang baik, umumnya, akan memberikan dampak-dampaklangsung dan tidak langsung, tetapi padaakhirnya akan memberikan dampak akhir(“ultimate impacts”) yang diinginkan.

__________

*) “costs and benefits are terms used to describe the positive and negative effects of

a proposal”. (Australian Government, Best Practice Regulation Handbook, 2010)

Evaluasi Dampak Peraturan ?



DAMPAK ?

BIAYA MANFAAT

Direct

Impacts

Indirect

Impacts



DAMPAK ?

BIAYA

Direct

Impacts

BIAYA LANGSUNG

Direct Compliance costs include:• Regulatory charges.• Substantive compliance costs; and• Administrative burdens

• Hasle cost



DAMPAK ?

BIAYA

Direct

Impacts

Enforcement Costs:- Costs at central government

and local goverments?



DAMPAK ?

BIAYA

Indirect

Impacts

BIAYA TIDAK LANGSUNG :

• “Indirect Compliance Costs”

• Cost related to the fact that other stakeholders have to comply with legislation) and



DAMPAK ?

BIAYA

Indirect

Impacts

BIAYA TIDAK LANGSUNG :

• Note - Substitution effects

• Regulation often cause people to change their behaviour anticipate these changes.

• If regulation results in an increase in the price of a product people will usually respond by buying less of that product and switching instead to other substitute goods

Reducing the risks in one area may create higher risks in another . ?



DAMPAK ?

BIAYA

Indirect

Impacts

Notes: Substitution example Example: Increasing the stringency of airline safety regulation. • Objective: Reduce # deaths due to plane

crashes. It will also increase the cost of flights. It will cause some people to to drive to

their destination instead. Car travel is much less safe than

air travel, the increase in the number of road crash victims may well be greater than the reduction in air crash victims.



DAMPAK ?

BIAYA

Indirect

Impacts

Notes: Reduced competition and inefficient resource allocation

Effect of regulation on competition in markets affecting the efficiency of resource allocation Important cost impact.

Regulation may affect the competition by:• Making it more difficult for

new competitors to enter the market, ???



DAMPAK ?

MANFAAT

Direct

Impacts

MANFAAT LANGSUNG.

• The improvement of the well-being of individuals

• Efficiency improvements


DAMPAK ?

BIAYA MANFAAT


Ultimate Impacts

~ overlap with the ultimate goals of regulatory intervention:• Well-being, happiness and life

satisfaction, environmental quality, and more economic goals (GDP growth and employment).


RIARIA



?


TERIMAKASIHphariyadi.staff.ipb.ac.id

Documents

Peraturan Kepala Badan POM Nomor 16 Tahun 2016phariyadi.staff.ipb.ac.id/files/2018/08/BPOM-2018-PHA-latest.pdf · Tahapan Evaluasi Kebijakan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 16 Tahun