Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.8 Tahun 2009

PUSAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT, BPN RI SJDI HUKUM

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

TATA NASKAH DINAS DAN TATA KEARSIPAN

DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan dan

untuk kelancaran tugas umum pemerintahan dan pembangunan, ketentuan mengenai tata naskah dinas

dan tata kearsipan yang berlaku sudah tidak sesuai lagi

dan perlu penyempurnaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di

Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2043);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2964);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang

Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3151);

4. Peraturan …


- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang

Lambang Negara, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1877);

5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang

Badan Pertanahan Nasional;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata

Naskah Dinas;

7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organsisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia;

8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

dan Kantor Pertanahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA NASKAH DINAS DAN TATA KEARSIPAN DI

LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK

INDONESIA.

Pasal 1

(1) Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia merupakan pedoman penyelenggaraan

administrasi bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia.

(2) Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan dimaksud pada ayat (1)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

(1) Jenis Naskah Dinas di lingkungan Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia, terdiri dari: a. Naskah Dinas Arahan;

b. Naskah Dinas Korespondensi;

c. Naskah Dinas Khusus; dan

d. Naskah Dinas Lainnya.

(2) Rincian jenis dan format, serta penyusunan Naskah Dinas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran

Peraturan ini.

Pasal 3 ...


- 3 -

Pasal 3

(1) Tata Naskah Dinas di lingkungan Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia meliputi kegiatan: a. pengaturan jenis;

b. pengaturan format;

c. penyiapan;

d. pengamanan; e. pengabsahan;

f. pendistribusian;

g. penyimpanan; dan h. penggunaan media elektronik.

(2) Tata Kearsipan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia, meliputi kegiatan: a. Penataan Arsip;

b. Perawatan/Pemeliharaan Arsip;

c. Peminjaman/Penemuan Kembali Arsip; dan d. Penyusutan Arsip.

(3) Rincian lebih lanjut tentang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

(1) Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diolah

oleh unit kerja satuan organisasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

(2) Penomoran, pemberian kode Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di

lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dilakukan

oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang persuratan dan kearsipan kecuali ditentukan lain oleh ketentuan khusus.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Tata Naskah Dinas dan Tata

Kearsipan di setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia menyesuaikan dengan Peraturan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan ini.

Pasal 6

Dengan mulai berlakunya Peraturan ini, maka :

1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1988

tentang Kop Surat, Stempel Dinas dan Papan Nama di Lingkungan

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

2. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pedoman Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pertanahan

Nasional;

3. Keputusan ...


- 4 -

3. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989 tentang Tata Kearsipan Badan Pertanahan Nasional;

4. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 1993 tentang Pedoman Pengurusan Surat dan

Pengelolaan Arsip;

5. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 9 Tahun 1994 tentang Jadwal Retensi Arsip Badan Pertanahan

Nasional;

6. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1999 tentang Stempel Dinas Bernomor Seri Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kotamadya;

7. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2000

tentang Nama Jabatan, Penggunaan Kop Surat, Stempel Dinas dan Papan Nama di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional; dan

8. Ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Pebruari 2009


JOYO WINOTO, Ph.D

JADWAL RETENSI ARSIP BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

No. MASALAH PERINCIAN MASALAH NILAI GUNA ARSIP RETENSI ARSIP

KETERANGAN

AKTIF INAKTIF

I UMUM 1) Lambang BPN

a. Pembuatan

b. Ketentuan tentang lambang

dan penggunaan lambang

2) Pakaian Dinas

a. Pembuatan

b. Ketentuan tentang lambang

dan penggunaan lambang

3) Ucapan Selamat/Terima Kasih

- Surat penghargaan

Adm/Hukum/Pembuktian




Administrasi

1 th setelah

ditetapkan

1 th setelah

ditetapkan

1 tahun

1 th setelah

ditetapkan

1 tahun

1 th setelah diganti


1 tahun


--

Dinilai Kembali

Dinilai Kembali

Dinilai Kembali

Dinilai Kembali

Musnah

4) Urusan Dalam

a. Pedoman tentang Keamanan

lingkungan kerja


1 th setelah

ditetapkan

1 th setelah ada

ketentuan baru

Dinilai Kembali

- 2 -


KETERANGAN

AKTIF INAKTIF

b. Pedoman Rakyat


1 th setelah

ditetapkan

1 th setelah ada

ketentuan baru

Dinilai Kembali

c. Penyelenggaraan Keamanan Adm/Hukum/Pembuktian 1 tahun 1 tahun Dinilai Kembali

d. Penyelenggaraan Rapat.

Administrasi

1 tahun

1 tahun

Musnah

5) Protokol

a. Pedoman Keprotokolan


1 tahun

1 th setelah ada

ketentuan baru

Dinilai Kembali

b. Laporan Kegiatan

Keprotokolan

c. Daftar alamat Kantor,

Pejabat

Administrasi

Administrasi

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 th setelah ada

ketentuan baru

Musnah

Musnah

d. Kunjungan/acara Pinjaman

dan tamu

Administrasi

1 tahun

1 tahun

Musnah

e. Penyelenggaraan Upacara Administrasi

1 tahun

1 tahun

Musnah

- 3 -


KETERANGAN

AKTIF INAKTIF

dan hari besar

6) Peralatan/Perlengkapan

Administrasi/ Informasi

1 tahun setelah

pelaksanaan

Sampai dengan

barang dihapus

Musnah, kecuali berkas

pertanggung jawaban keuangan

a. Pengadaan Inventaris Barang

(1) Inventarisasi barang

bergerak/tidak bergerak

Administrasi

1 th setelah ada

Inventarisasi baru

Sampai dengan

penghapusan

Musnah

(2) Daftar Inventaris barang

milik Proyek Administrasi

1 th setelah ada

Inventaris baru

Sampai dengan

penghapusan Musnah

(3) Daftar Ulang dan hasil

Stock Opname

Administrasi

1 th setelah ada

Inventaris baru

Sampai dengan

penghapusan Musnah

(4) Peralatan Teknis

Administrasi

1 th setelah ada

Inventaris baru

Sampai dengan

penghapusan Musnah

b. Distribusi

(1) Distribusi barang, habis

pakai

Administrasi 1 tahun Sampai dengan

penghapusan Musnah

(2) Barang bergerak/tidak

bergerak.

Administrasi

1 th setelah

realisasi

1 th setelah

penghapusan

Musnah

- 4 -


KETERANGAN

AKTIF INAKTIF

7) Kepustakaan

a. Pengadaan Buku

Administrasi/Informasi

1 tahun

1 th setelah

pertanggung

jawaban

Musnah, kecuali berkas per-

tanggung jawaban keuangan

b. Daftar Pinjaman

Administrasi

1 tahun

1 th setelah

kembali

Musnah

c. Pengahapusan Inventaris

Buku

Administrasi

1 tahun

1 tahun

Musnah

d. Buku Publikasi

Administrasi

1 tahun

1 tahun

Musnah

8) Kearsipan

a. Pendoman Kearsipan

Administrasi

Selama berlaku

1 tahun

Dinilai kembali

b. Daftar Pemindahan Arsip

Administrasi

1 th setelah

pemindahan

1 tahun

Musnah

c. Penyerahan Arsip

Administrasi

1 tahun

Selama masih

diperlukan

Musnah

d. Pemusnahan Arsip

Administrasi

1 tahun

Selama masih

diperlukan

Musnah

e. Buku Ekspedisi (Bukti

penerimaan dan pengiriman)

Administrasi

1 tahun

Selama masih

diperlukan

Musnah

- 5 -


KETERANGAN

AKTIF INAKTIF

9) Organisasi dan Ketata

Laksanaan

a. Pembakaran Sistem, formulir

dan struktur tata ruang

kantor (lay out)


1 tahun

1 tahun setelah diganti yang baru

Permanen

b. Klasifikasi jabatan,

pelimpahan wewenang dan

analisis jabatan

Administrasi

1 tahun

1 tahun setelah

diganti yang baru

Musnah

c. Pengembangan Organisasi Administrasi 1 tahun 5 tahun Musnah

d. Pengembangan Sistem,

Prosedur, Metode

Administrasi

1 tahun

5 tahun

Musnah

10) Perjalanan Dinas

a. Ketentuan mengenai

pelaksanaan perjalanan dinas


1 tahun setelah

ditetapkan

Sampai ada penggantian baru

Dinilai kembali

b. Perjalanan dinas

pejabat/pegawai

Administrasi/Informasi 1 tahun

1 tahun setelah

pemeriksaan

Musnah, kecuali perjalanan

pejabat yg menyangkut kepentingan Nasional

- 6 -


KETERANGAN

AKTIF INAKTIF

11) Gedung Kantor/Bangunan

a. Bukti-bukti pemilikan

gedung/bangunan meliputi

Sertipikat tanah, ijin

bangunan, gambar berikut

besteksnya, silsilah riwayat

bangunan, cara perolehan,

daftar sarana fasilitasnya


Selama gedung

masih ada

Selama masih

diperlukan

b. Pemeliharaan dan perbaikan

gedung/bangunan meliputi :

perencanaan fisik biaya

perbaikan dan pemeliharaan

gedung/bangunan

penambahan serta perbaikan

sarana fasilitas dan

pelaksanaannya.

Administrasi

2 th setelah

pelaksanaan

5 tahun

Musnah kecuali yang

berhubungan dengan pertanggungjawaban

keuangan.

c. Pembagian/penggunaan

ruangan Administrasi 1 tahun 1 tahun Musnah

d. Standarisasi

ruangan/bangunan/ dan

Administrasi

1 th setelah

ditetapkan

Setelah ada standar

baru Dinilai kembali

- 7 -


KETERANGAN

AKTIF INAKTIF

peralatannya

e. Peminjaman

ruangan/bangunan/

perkarangan untuk sesuatu

kegiatan

Administrasi 1 tahun 1 tahun Musnah

f. Ijin menggunakan bangunan

Kantor dan ijin menghuni

meliputi: permohonan dan

lain-lain

Administrasi/Hukum

Selama ijinnya

masih berlaku

1 tahun

Dinilai kembali

g. Sewa menyewa

gedung/bangunan

Administrasi/Hukum

Selama sewa-menyewa

berlangsung

1 tahun

Musnah kecuali yang

berhubungan dengan

pertanggungjawaban keuangan

h. Penjualan rumah dinas

meliputi: Kelengkapan

persyaratannya

Administrasi

1 tahun

- -

i. Tukar menukar

gedung/bangunan pemindah

tanganan gedung/ bangunan

Administrasi/Hukum 1 th setelah ada

serah terima

Selama masih

diperlukan Dinilai kembali

- 8 -


KETERANGAN

AKTIF INAKTIF

II

SURVEY PENGUKURAN

DAN PEMETAAN

1) Pengukuran dan Pemetaan

fotogrametri.

a. Peta Skala 1 : 1.000 (1) Paper print

(2) Screen Positip

(3) Negatif Screen (4) Fair Drawing

(5) Negatip Rektifikasi

(6) Mosaik

(7) Indeks Sheet b. Foto Udara Skala 1 :

5.000

(1) Negatip roll Film (2) Diapositip

(3) Paper print



2 th setelah peta

dibuat

2 th setelah peta dibuat

Selama diperlukan

Selama diperlukan

Permanen

Permanen

c. Data Hitungan

(1) Buku Ukur

(2) Diskripsi pilar/Photo Point/ premark

(3) Hitungan Koordinat:

- Poligon - Triangulasi

Udara

Administrasi/Informasi 2 th setelah peta

dibuat Selama diperlukan Permanen

2) Pengukuran dan Pemetaan

Terrestris. a. Pengukuran

(1) Daftar Koordinat Titik

Refferensi Ukuran (2) Daftar Koordinat Titik

Dasar Teknis (Kadastre

Punt)


2 th setelah peta

dibuat

Selama diperlukan

Permanen

- 9 -


KETERANGAN

AKTIF INAKTIF

b. Pemetaan

(1) Peta Topografi

(1 : 10.000 atau lebih kecil)

Administrasi/Informasi 2 tahun

Selama diperlukan Permanen

(2) Peta Dasar Teknis

(1 : 5.000 atau 1 : 10.000)

Administrasi/Informasi 2 tahun Selama diperlukan Permanen

(3) Peta Kerja

(1 : 5.000 atau 1 : 10.000)


(4) Peta Gambar Situasi

Khusus

(1 : 10.000 atau lebih kecil)


3) Penatagunaan Tanah

a. Peta monitoring kegiatan

Penatagunaan Tanah


Selama masih

dipakai

Selama diperlukan

Permanen

b. Indek/Daftar Peta dan

koreksi Peta-peta


Selama masih

dipakai Selama diperlukan Dinilai kembali

c. Peta Potret Udara dan

Topografi Ilmiah/Informasi

Selama masih

dipakai Selama diperlukan Permanen

d. Diskripsi Pilar Informasi Selama masih

dipakai Selama diperlukan

Permanen

- 10 -


KETERANGAN

AKTIF INAKTIF

e. Data perhitungan luas,

kemampuan tanah dan

penggunaan tanah

Ilmiah/Informasi Selama masih dipakai

Selama diperlukan Dinilai kembali

f. Peta penggunaan tanah Ilmiah/Informasi Selama masih dipakai

Selama diperlukan

Permanen

g. Peta kemampuan tanah Ilmiah/Informasi

2 th setelah dicetak ulang

Selama diperlukan

Permanen

h. Peta Republik Indonesia Peta

Kota/Kab/Kodya

Ilmiah/Informasi

2 th setelah dicetak

ulang

Selama diperlukan

Permanen

i. Peta-peta Kota Kecamatan

dan Pusat Desa

Ilmiah/Informasi


ulang Selama diperlukan Permanen

j. Peta persediaan tanah dan

penguasaan tanah Ilmiah/Informasi


ulang Selama diperlukan Permanen

k. Mikro Film Peta penggunaan

tanah, kemampuan tanah dan

catatan survey

4) Pengaturan dan Penguasaan

a. Peta Identifikasi

Penguasaan/Pemilikan

Tanah

Ilmiah/Informasi

Ilmiah/Informasi

2 th setelah dibuat

mikro film

2 th setelah direproduksi

Selama diperlukan

Selama diperlukan

Permanen

Permanen

- 11 -


KETERANGAN

AKTIF INAKTIF

b. Peta Identifikasi Tanah

Negara

Ilmiah/Informasi

2 th setelah

direproduksi Selama diperlukan

Permanen

c. Peta Konsolidasi Tanah Ilmiah/Informasi 2 th setelah

direproduksi Selama diperlukan Permanen

III

HAK TANAH DAN

PENDAFTARAN

TANAH

1) Pemberian, Perpanjangan,

Pembaharuan, Penegasan dan

Pembatalan Hak Atas Tanah

Adm/Hukum/Informasi 2 th setelah ditetapkan


2) Perpanjangan jangka waktu uang

pemasukan dan pendaftaran Hak Adm/Hukum/Informasi

2 th setelah

ditetapkan Selama diperlukan Permanen

3) Ijin Pemindahan atau Pelepasan Adm/Hukum/Informasi 2 th setelah


4) Penunjukan Badan Hukum untuk

mempunyai Hak Milik atas

Tanah

Adm/Hukum/Informasi 2 th setelah


(1) Pendaftaran Tanah

a. SK. Penetapan Daerah

Desa Persiapan

Administrasi

Sampai dengan SK

Desa Lengkap

terbit

1 tahun Musnah

b. Daftar Daerah Desa

Persiapan Administrasi

Sampai dengan

Daftar Desa

lengkap terbit

1 tahun Musnah

c. SK. Penetapan Daerah

Desa Lengkap


Selama diperlukan

-

Permanen

- 12 -


KETERANGAN

AKTIF INAKTIF

d. Daftar Daerah Desa

Lengkap Administrasi/Informasi

Selama diperlukan

-

Permanen

(2) Pendaftaran Hak Atas Tanah

a. Warkah Tanah Administrasi/Informasi

1 th setelah diterbitkan

sertipikatnya


b. Daftar Nama Adm/Informasi/Hukum 1 th setelah

diterbitkan sertipikatnya


c. Daftar Buku Tanah Adm/Informasi/Hukum 1 th setelah

diterbitkan sertipikatnya


d. Daftar Surat Ukur Adm/Informasi/Hukum 1 th setelah

diterbitkan

sertipikatnya


(3) Peralihan Hak dan

Pembebasan Hak Administrasi/Informasi

2 th setelah pemrosesan

25 tahun Permanen

(4) Ke-PPAT-an

a. Lamaran Peserta Ujian

PPAT

Administrasi 1 th setelah

diangkat/ditolak - - Musnah

b. SK. Pengangkatan,

penambahan daerah

kerja, penyesuaian

daerah kerja,

pemberhentian

Administrasi 1 th setelah ditetapkan

1 th setelah

bersangkutan

pensiun

Musnah

- 13 -


KETERANGAN

AKTIF INAKTIF

c. Laporan kerja PPAT Administrasi 1 th setelah

dievaluasi - - Musnah

IV

PENGATURAN

DAN PENATAAN

PERTANAHAN

Pengaturan Penguasaan Tanah

1) Redistribusi

a. Surat Izin Menggarap

Hukum/Informasi


Selama masih

berlaku

Dinilai kembali

b. Surat Keputusan Penegasan

sebagai Obyek Landreform

Hukum/Informasi

2 th setelah

diterbitkan

Selama masih

berlaku Permanen

c. Surat Keputusan Penguasaan

Atas Tanah Kelebihan

Maksimum/Tanah Absentee

Hukum/Informasi

2 th setelah

diterbitkan

Selama masih

berlaku Permanen

d. Surat Keputusan Pemberian

Hak/Redistribusi

Hukum/Informasi

2 th setelah

diterbitkan

Selama masih

berlaku Permanen

e. Surat Izin Pemindahan Hak

Atas Tanah Obyek Landreform Hukum/Informasi

2 th setelah

diterbitkan

Selama masih

berlaku Permanen

2) Surat Keputusan pencabutan Hak

Milik dalam rangka pelaksanaan

Landreform

Hukum/Informasi 2 th setelah

diterbitkan

Selama masih

berlaku

Permanen

3) Surat Keputusan Penyelesaian

kasus dalam rangka sengketa

Landreform


diterbitkan

Selama diperlukan

Permanen

- 14 -


KETERANGAN

AKTIF INAKTIF

4) Surat Keputusan Pembayaran

Ganti Rugi Tanah

Kelebihan/Absentee/Bekas Tanah

Partikelir


diterbitkan Selama diperlukan

Permanen

5) Surat Keputusan Bupati/ Walikota

Kepala Daerah tentang penegasan

lokasi konsolidasi Tanah



Permanen

6) Laporan hasil pelaksanaan

Landreform : Triwulan dan

Tahunan

Hukum/Informasi 1 tahun

1 th setelah

dipertanggung

jawabkan

Permanen

7) Surat Keputusan Penegasan

menjadi tanah Negara (kalau tanah

tersebut terkena UU No.1 Tahun

1958)



Musnah, kecuali laporan

tahunan dinilai kembali.

8) Surat Keputusan kesediaan

Pemerintah untuk memberikan

ganti rugi

Hukum/Informasi 2 th setelah diterbitkan


- 15 -


KETERANGAN

AKTIF INAKTIF

9) Surat Keputusan penegasan tanah

Negara untuk objek Landreform

- Pemukiman

- Bagi hasil

- Gadai

Adm/Hukum/Informasi


Selama diperlukan

Permanen

V

PENGENDALIAN

PERTANAHAN

DAN

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

1) Sertifikasi Usaha Mikro dan Kecil

(UKM)

2) Inventarisasi masyarakat marginal

3) Inventarisasi dan Identifikasi

Adm/Hukum/Informasi

Adm/Hukum/Informasi

Adm/Hukum/Informasi

2 th setelah

diterbitkan

2 th setelah

diterbitkan

2 th setelah

diterbitkan

Selama diperlukan

Selama diperlukan

Selama diperlukan

Permanen

Permanen

Permanen

4) Inventarisasi Tanah Negara Bebas

dan Bekas Kawasan, Tanah Negara

Bekas Hak, Tanah Negara Bekas

Tanah Terlantar dan Tanah Kritis

Adm/Hukum/Informasi

2 th setelah

diterbitkan


5) Pembentukan Kelompok Sadar

Tertib Pertanahan

Adm/Hukum/Informasi

2 th setelah

diterbitkan


- 16 -


KETERANGAN

AKTIF INAKTIF

6) Inventarisasi Hak Atas Tanah

Skala Besar

Adm/Hukum/Informasi



7) Penertiban Tanah Terindikasi

Terlantar

Adm/Hukum/Informasi



8) Inventarisasi Pengendalian

Penerapan Pertanahan

Adm/Hukum/Informasi

2 th setelah

diterbitkan


9) Inventarisasi Pengendalian

Kebijakan dan Program Sektoral

Adm/Hukum/Informasi

2 th setelah

diterbitkan


10) Program Larasita

Adm/Hukum/Informasi

2 th setelah

diterbitkan


VI

PENGKAJIAN DAN

PENANGANAN

SENGKETA DAN

KONFLIK

PERTANAHAN

1) Notulen Gelar Perkara

Adm/Hukum/Informasi


Selama diperlukan

Permanen

2) Berkas Panggilan Sidang Adm/Hukum/Informasi 2 th setelah

diterbitkan Selama diperlukan Permanen

- 17 -


KETERANGAN

AKTIF INAKTIF

VII

PERENCANAAN

DAN KERJASAMA

LUAR NEGERI

1) Poyek Perencanaan Umum

a. Buku I : Fakta dan Penjelasan Administrasi/Informasi 2 tahun - - Dinilai kembali

b. Buku II : Rencana Kegiatan Administrasi/Informasi 2 tahun - - Dinilai kembali

c. Buku III : Pemonitoran

Kemajuan Pelaksanaan dan

letak kegiatan

Administrasi/Informasi 2 tahun - - Dinilai kembali

d. Laporan Kegiatan Proyek

(LAKIP) Administrasi/Informasi 2 tahun Selama diperlukan Dinilai kembali

e. Pelaksanaan Kegiatan di

Provinsi dan Kabupaten/Kota Administrasi/Informasi 2 tahun - - Dinilai kembali

2) Program Kerja Tahunan BPN

Buku Program Kerja Tahunan Administrasi/Informasi 2 tahun Selama diperlukan Dinilai kembali

3) Rencana Strategis (RENSTRA) Administrasi/Informasi 2 tahun Selama diperlukan Dinilai kembali

4) Evaluasi

a. Laporan Bulanan dan Triwulan Administrasi/Informasi 1 tahun 5 tahun

Musnah

b. Laporan Kegiatan Tahunan Administrasi/Informasi 1 tahun

5 tahun

Musnah

- 18 -


KETERANGAN

AKTIF INAKTIF

VIII

INSPEKTORAT

UTAMA

1) Pemeriksaan

a. Laporan Hasil pemeriksaan

pengawasan BPK, BPKP,

dijajaran BPN.

Administrasi/Informasi 2 th setelah hasil pemeriksaan

5 th setelah

pemutakhiran data

hasil pemeriksaan.

Dinilai kembali

b. Laporan Hasil pemeriksaan

kasus pengaduan oleh aparat

pengawasan fungsional

pemerintah

Administrasi/Informasi 2 th setelah laporan diterima / diperiksa

5 th setelah masalahnya selesai

Dinilai kembali

2) Laporan Hasil Pemeriksaan

Pengawasan terhadap :

a. Laporan keuangan dari hasil

pengadaan dan penghapusan

barang-barang milik

pemerintah

Administrasi

2 th setelah laporan

diterima / diperiksa

5 tahun

Musnah

b. Laporan hasil pemerik-saan

pengawasan regular meliputi

pembangunan, Kepegawaian,

Administrasi/Informasi 2 th setelah laporan


5 th setelah laporan pemeriksaan

ditindaklanjuti

Dinilai kembali

- 19 -


KETERANGAN

AKTIF INAKTIF

Keuangan, Pengaturan dan

Penataan Pertanahan,

Pengukuran, Hak Tanah dan

Pendaftaran Tanah,

Pengendalian Pertanahan dan

Pemberdayaan Masyarakat,

Pengajian dan Penangganan

Sengketa dan Konflik, Baik

Pusat maupun Daerah.

c. Laporan hasil pemeriksaan

serentak terhadap bidang-

bidang tertentu yang dilakukan

oleh Inspektorat Utama



5 th setelah hasil

pemeriksaan

ditindaklanjuti

Dinilai kembali

d. Laporan monitoring tindak

lanjut hasil pemeriksaan aparat

pengawasan fungsional yang

dilakukan oleh Inspektorat

Utama



5 th setelah hasil

pemeriksaan

ditindaklanjuti

Dinilai kembali

- 20 -


KETERANGAN

AKTIF INAKTIF

e. Pengaduan Kotak Pos 5000

1. yang diproses Administrasi/Informasi

Selama proses

berlangsung - - Dinilai kembali

2. yang tidak diproses Administrasi 2 tahun - - Musnah

IX HUKUM DAN

HUMAS 1) Peraturan Kepala BPN RI Adm/Hukum/Informasi

2 th setelah

ditetapkan

Sampai ada

kebijakan yang baru

permanen

2) Keputusan Kepala BPN RI

Adm/Hukum/Informasi

2 th setelah ditetapkan

Sampai ada

kebijakan yang

baru

Musnah, kecuali yang

merupakan kebijakan umum menjadi Permanen

3) Intruksi Kepala BPN RI

Adm/Hukum/Informasi

2 th setelah

diterbitkan

Sampai ada kebijakan yang

baru

Musnah, kecuali kebijakan

umum menjadi Permanen

4) Keputusan Kepala Kantor Wilayah

BPN Adm/Hukum/Informasi 2 tahun

Sampai ada

kebijakan yang

baru


menyangkut kebijakan umum Daerah yang bersangkutan.

5) Instruksi Kepala Kanwil BPN

Adm/Hukum/Informasi 2 tahun

Sampai ada

kebijakan yang baru

Musnah, kecuali yang menyangkut kebijakan umum

Daerah yang bersangkutan.

6) Keputusan Kepala Kantor

Pertanahan Adm/Hukum/Informasi 1 tahun

Sampai ada

kebijakan yang baru

Musnah, kecuali yang menyangkut kebijakan umum


7) Instruksi Kepala Kantor

Pertanahan Adm/Hukum/Informasi 2 tahun

Sampai ada kebijakan yang

baru


menyangkut kebijakan umum


- 21 -


KETERANGAN

AKTIF INAKTIF

XI

PENDIDIKAN

DAN LATIHAN

1) Pendidikan Formal

a. Perencanaan dan program

pendidikan meliputi:

pembinaan, pengendalian dan

pengamanan

Administrasi/Pembuktian 2 th setelah

pelaksanaan 8 tahun Dinilai kembali

b. Penetapan lokasi pendidikan Administrasi/Pembuktian 2 th setelah

ditetapkan 5 tahun Dinilai kembali

c. Berita acara penyerahan/serah

terima sarana Perguruan

Tinggi

Administrasi/Pembuktian 2 th setelah

ditetapkan 5 tahun Dinilai kembali

d. Penetapan/Keputusan Sekolah:

Sekolah kejuruan/kursus yang

mendapat pengakuan dari

Pemerintah meliputi ijazah,

sertifikat dan status

Administrasi/Pembuktian 2 tahun 5 tahun Dinilai kembali

e. Bantuan prasarana dan sarana

pendidikan


- 22 -


KETERANGAN

AKTIF INAKTIF

f. Kegiatan Kemahasiswaan

meliputi: bidang ilmiah sosial

kemasyarakatan

Administrasi 2 tahun Musnah

g. Hasil seminar/lokakarya Administrasi/

Pembuktian/ilmiah 2 tahun 5 tahun Dinilai kembali

h. Kegiatan-kegiatan Menwa Administrasi 2 tahun - - Musnah

i. Penerimaan mahasiswa

meliputi: testing, laporan hasil

penerimaan


j. Laporan kasus-kasus tindakan

dosen meliputi

penyelewengan, indisipliner


2 tahun 5 tahun Dinilai kembali

k. Laporan mengenai

KKN/Widya Wisata

Administrasi

2 tahun - - Musnah

l. Laporan umum kegiatan

penyelenggaraan pendidikan


2) Pendidikan Non Formal meliputi :

perencanaan dan program hasil-

hasil evaluasi dan pembinaan

kursus-kursus non formal

Administrasi/Informasi 2 tahun 5 tahun Dinilai kembali

- 23 -


KETERANGAN

AKTIF INAKTIF

XII

PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

Hasil Penelitian

a. Pengembangan Pertanahan

Administrasi/Informasi 2 th setelah

penelitian selesai 5 tahun Dinilai kembali

b. Survei, penelitian yang

dilakukan oleh aparat BPN untuk

kepentingan perencanaan

pelaksanaan tugas meliputi

Perintah survei/hasil survei,

laporan hasil survei/ penelitian

Administrasi/Informasi 2 th setelah

penelitian selesai 5 tahun Dinilai kembali

XIII

SEKOLAH TINGGI

PERTANAHAN

NASIONAL

1) Program Kerja Mahasiswa

2) Berkas Penerimaan Mahasiswa

3) Transkip Nilai Mahasiswa



Adm/Hukum/Informasi

2 tahun

2 tahun

2 tahun

Selama diperlukan

Selama diperlukan

5 tahun

Dinilai kembali

Dinilai kembali

Permanen

4) Absensi Administrasi/Informasi 2 tahun Selama diperlukan Dinilai kembali

5) Ijazah Adm/Hukum/Informasi 2 tahun 5 tahun Permanen

6) Legalisasi Ijazah Mahasiswa Administrasi/Informasi 2 tahun Selama diperlukan Dinilai kembali

7) KRS Administrasi/Informasi 2 tahun Selama diperlukan Dinilai kembali

8) Berkas Seminar STPN /

Workshop Modul Administrasi/Informasi 2 tahun Selama diperlukan Dinilai kembali

9) Berkas PKL, KKPPT, KPL Administrasi/Informasi 2 tahun Selama diperlukan Dinilai kembali

10) PMB Administrasi/Informasi 2 tahun Selama diperlukan Dinilai kembali

- 24 -


KETERANGAN

AKTIF INAKTIF

11) UKM (BEM) Administrasi/Informasi 2 tahun Selama diperlukan Dinilai kembali

12) KHS Administrasi/Informasi 2 tahun Selama diperlukan Dinilai kembali

13) Ujian-ujian (Ujian Tengah

Semester, Ujian Akhir Semester) Administrasi/Informasi 2 tahun Selama diperlukan Dinilai kembali

14) Berkas Praktikum Administrasi/Informasi 2 tahun Selama diperlukan Dinilai kembali

15) Daftar Mahasiswa Administrasi/Informasi 2 tahun Selama diperlukan Dinilai kembali

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

JOYO WINOTO, Ph.D

- 25 -

DAFTAR ISI

Halaman

LAMPIRAN I

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ............................................................................... 1

B. Maksud dan Tujuan ....................................................................... 1

C. Sasaran ........................................................................................... 1

D. Asas ............................................................................................... 2

E. Ruang Lingkup .............................................................................. 2

F. Pengertian Umum .......................................................................... 2

BAB II JENIS, FORMAT DAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN

NASKAH DINAS

A. Jenis dan Format Naskah Dinas ...................................................... 4

I Naskah Dinas Arahan ..................................................................... 4

1 Naskah Dinas Pengaturan ........................................................ 4

a Peraturan ............................................................................ 4

b Pedoman ............................................................................ 8

c Petunjuk Pelaksanaan ........................................................ 11

d Instruksi ............................................................................. 14

e Prosedur Tetap (Protap) ..................................................... 16

f Surat Edaran ...................................................................... 18

2 Naskah Dinas Penetapan/Keputusan

a Keputusan Kepala BPN RI ................................................ 20

b Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi dan Keputusan

Kepala Kantah ................................................................... 21

3 Naskah Dinas Penugasan

a Surat Tugas ........................................................................ 30

b Surat Perintah .................................................................... 32

II Naskah Dinas Korespondensi ......................................................... 34

1 Naskah Dinas Korespondensi Intern ....................................... 34

a Nota Dinas 34

b Memorandum 36

2 Naskah Dinas Korespondensi Ekstern (Surat Dinas) .............. 39

3 Surat Undangan ....................................................................... 44

III Naskah Dinas Khusus ..................................................................... 48

1 Surat Perjanjian ........................................................................ 48

2 Surat Kuasa .............................................................................. 59

3 Berita Acara ............................................................................. 61

4 Surat Keterangan ..................................................................... 67

5 Surat Pengantar ........................................................................ 69

6 Pemberitahuan ......................................................................... 71

7 Pengumuman ........................................................................... 73

IV Laporan .......................................................................................... 75

V Telaahan Staf ................................................................................. 82

VI Piagam ........................................................................................... 93

VII Formulir .......................................................................................... 95

VIII Naskah Dinas Elektronik ............................................................... 95

B. Matrik Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas di

Lingkungan BPN RI .......................................................................

95

1 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ..................... 96

2 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional........................... 97

3 Kantor Pertanahan.................................................................... 98

BAB III PENYUSUNAN NASKAH DINAS

A. Persyaratan Penyusunan ................................................................. 99

B. Nama Instansi/Jabatan pada Kepala Naskah Dinas ........................ 99

C. Penomoran Naskah Dinas .............................................................. 103

D. Nomor Halaman ............................................................................. 103

E. Ketentuan Jarak Spasi .................................................................... 103

F. Penggunaan Huruf .......................................................................... 103

G. Kata Penyambung .......................................................................... 103

H. Lampiran ........................................................................................ 104

I. Nomor Salinan Surat ..................................................................... 105

J. Daftar Distribusi ............................................................................ 106

K. Rujukan .......................................................................................... 106

L. Ruang Tanda Tangan ..................................................................... 106

M. Penentuan Batas/Ruang Tepi .......................................................... 108

N. Penggunaan Bahasa ....................................................................... 108

BAB IV TATA SURAT DINAS 109

A. Pengertian ...................................................................................... 109

B. Ketentuan Penyusunan Surat Dinas ............................................... 109

C. Ketentuan Surat Menyurat ............................................................. 110

D. Media/Sarana Surat Menyurat ....................................................... 113

E. Susunan .......................................................................................... 118

F. Penanganan Surat Masuk ............................................................... 122

G. Penanganan Surat Keluar ............................................................... 123

BAB V PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA, LOGO, CAP DINAS DAN

PAPAN NAMA

A. Penggunaan Lambang Negara ....................................................... 125

B. Penggunaan Logo .......................................................................... 125

C. Penggunaan Lambang Negara dan Logo dalam Kerjasama .......... 125

D. Penggunaan Cap Dinas .................................................................. 125

E. Pengadaan ...................................................................................... 129

F. Pengawasan dan Pengendalian ...................................................... 130

G. Papan Nama ................................................................................... 131

BAB VI PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE NASKAH DINAS

A. Penomoran Naskah Dinas ............................................................... 133

1 Naskah Dinas Pengaturan ...................................................... 133

2 Naskah Dinas Penetapan/Keputusan ...................................... 134

3 Naskah Dinas Penugasan ....................................................... 136

4 Naskah Dinas Korespondensi Intern ...................................... 136

5 Naskah Dinas Korespondensi Ekstern (Surat Dinas) ............. 137

6 Surat Undangan ...................................................................... 138

7 Naskah Dinas Khusus ............................................................ 139

8 Piagam .................................................................................... 141

B. Petunjuk Pengarah Surat ................................................................ 141

BAB VII PERUBAHAN, PENCABUTAN, PEMBATALAN DAN RALAT

NASKAH DINAS

A. Pengertian ...................................................................................... 142

B. Tata Cara Perubahan, Pencabutan, Pembatalan dan Ralat ............ 142

BAB VIII TATA KEARSIPAN

A. Pemberkasan Naskah Dinas ........................................................... 144

B. Penataan Berkas ............................................................................. 145

C. Perawatan Arsip ............................................................................. 149

D. Sarana dan Prasarana Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip ....... 150

E. Penemuan Kembali Arsip .............................................................. 155

F. Peminjaman Arsip ......................................................................... 155

G. Penyusutan Arsip ........................................................................... 159

H. Jadwal Retensi Arsip ..................................................................... 168

LAMPIRAN II

Nomor Seri Stempel Dinas Bernomor Seri Kantor Wilayah BPN

LAMPIRAN III

Petunjuk Pengarahan Surat

LAMPIRAN IV

Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi,

Kabupaten/Kota/Kota Administrasi

LAMPIRAN V

Jadwal Retensi Arsip

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan yang seragam di lingkungan Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia, akan sangat mendukung kelancaran administrasi,

komunikasi, informasi, dan pelayanan dalam rangka pelaksanaan tugas umum

pemerintahan dan pembangunan di bidang Pertanahan.

Dalam rangka mencapai tujuan kelancaran administrasi, komunikasi, informasi, dan

pelayanan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan,

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata

Naskah Dinas, untuk digunakan sebagai acuan umum penyelenggaraan administrasi umum

dan acuan penyusunan pedoman tata naskah dinas yang disesuaikan dengan kebutuhan

instansi masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut disusunlah Peraturan Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan

yang dapat digunakan untuk keperluan intern di lingkungan Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia, maupun dalam berkoordinasi dengan instansi ataupun pihak lain

diluar Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Peraturan Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di lingkungan Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia dimaksudkan sebagai pedoman dan keseragaman

pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan di setiap unit kerja di lingkungan

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

2. Tujuan

Peraturan Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di lingkungan Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia bertujuan untuk menciptakan kelancaran komunikasi tulis

dan pengelolaan arsip yang berhasilguna dan berdayaguna dalam penyelenggaraan

pemerintahan antar unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia.

C. Sasaran

1. Tercapainya kesamaan pengertian, bahasa dan penafsiran penyelenggaraan tata naskah

dinas dan tata kearsipan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

2. Terwujudnya keterpaduan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan dengan

unsur lainnya dalam lingkup administrasi umum.

3. Lancarnya komunikasi tulis dan pengelolaan arsip kedinasan akan mempermudah

dalam pengendalian.

4. Tercapainya dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan administrasi umum yang efisien

dan efektif.

5. Berkurangnya tumpang tindih, salah tafsir dan pemborosan penyelenggaraan tata

naskah dinas dan tata kearsipan.

D. Asas ...

- 2 -

D. Asas

1. Asas Efektif dan Efisien

Penyelenggaraan tata naskah dinas dan tata kearsipan perlu dilakukan secara efektif

dan efisien dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi

informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas.

2. Asas Pembakuan

Naskah dinas dan pengelolaan arsip diproses serta disusun menurut tata cara dan

bentuk yang telah dibakukan.

3. Asas Pertanggungjawaban

Penyelenggaraan tata naskah dinas dan tata kearsipan dapat dipertanggungjawabkan

dari segi isi, format, prosedur, kearsipan, kewenangan dan keabsahan.

4. Asas Keterkaitan

Kegiatan penyelenggaraan tata naskah dinas dan tata kearsipan terkait dengan kegiatan

administrasi umum dan unsur administrasi lainnya.

5. Asas Kecepatan dan Ketepatan

Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi unit kerja, tata naskah dinas dan tata

kearsipan harus dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran, antara lain dilihat

dari kejelasan redaksional, kemudahan prosedural, kecepatan penyampaian dan

distribusi.

6. Asas Keamanan

Tata naskah dinas dan tata kearsipan harus aman secara fisik dan substansi/isi mulai

dari penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang berhak, pemberkasan,

kearsipan dan distribusi.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di lingkungan Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia meliputi pengaturan tentang jenis dan format

naskah dinas, penyusunan naskah dinas, kewenangan dalam penandatanganan naskah

dinas, tata persuratan, penggunaan lambang negara, logo, kop surat, dan papan nama,

penomoran dan kodefikasi, cap dinas, cap dinas bernomor seri, perubahan, pencabutan,

pembatalan produk hukum, dan penggunaan media surat menyurat.

F. Pengertian Umum

1. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat

dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dilingkungan Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia dalam rangka penyelenggaraan tugas umum

pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanahan.

2. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan

jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan

naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

3. Arsip adalah naskah dinas yang diterima dan atau dibuat oleh unit kerja di lingkungan

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas.

4. Tata Kearsipan adalah pengelolaan arsip yang meliputi kegiatan penataan,

perawatan/pemeliharaan, Peminjaman/Penemuan Kembali Arsip dan Penyusutan

Arsip.

5. Komunikasi ...

- 3 -

5. Komunikasi Intern adalah tata hubungan dalam penyampaian informasi kedinasan

yang dilakukan antar unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia secara vertikal dan horisontal.

6. Komunikasi Ekstern adalah tata hubungan penyampaian informasi kedinasan yang

dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan pihak lain di

luar lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

7. Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan

redaksional, serta penggunaan lambang negara, logo, dan cap dinas.

8. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan kewajiban yang ada pada

seorang pejabat di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk

menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggungjawab kedinasan pada

jabatannya.

9. Kode Klasifikasi Naskah adalah tanda pengenal isi informasi dalam naskah

berdasarkan sistem tata berkas di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia.

10. Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam gambar burung garuda

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Logo Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah gambar/huruf sebagai

identitas Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia baik pusat maupun daerah.

12. Kop Naskah Dinas adalah bagian atas kepala surat yang terdiri dari logo Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia, nama dan alamat instansi yang meliputi

nama jalan, nomor, kode pos, nomor telepon.

BAB II ...

- 4 -

BAB II

JENIS DAN FORMAT, SERTA KEWENANGAN

PENANDATANGANAN NASKAH DINAS

A. Jenis dan Format Naskah Dinas

I. Naskah Dinas Arahan

Naskah dinas arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau

kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam

penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap instansi pemerintah yang berupa produk

hukum yang bersifat pengaturan, penetapan dan penugasan.

1. Naskah Dinas Pengaturan

Sesuai dengan tingkatannya, naskah dinas yang bersifat pengaturan terdiri atas

Peraturan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Instruksi, Prosedur Tetap dan Surat

Edaran.

a. Peraturan 1) Pengertian

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah

naskah dinas yang bersifat pengaturan yang memuat kebijakan Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan merupakan pelaksanaan

peraturan yang lebih tinggi atau sederajat, yang bersifat mengikat secara

umum, abstrak, dan pada umumnya berlaku terus menerus.

2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani Peraturan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

3) Susunan

a) Judul

(1) Judul Peraturan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun

pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan.

(2) Nama Peraturan dibuat secara singkat dan mencerminkan isi

Peraturan.

(3) Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di

tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

b) Pembukaan

Pembukaan Peraturan terdiri atas :

(1) Frase ”DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” yang

ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakan ditengah

margin;

(2) Jabatan yang menetapkan Peraturan ditulis seluruhnya dengan

huruf kapital yang diletakkan ditengah margin dan diakhiri dengan

tanda baca koma (,).

c) Konsiderans ...

- 5 -

c) Konsiderans

Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.

(1) Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang

menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan.

(2) Pokok-pokok pikiran pada konsiderans Peraturan memuat unsur

filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang

pembuatannya.

(3) Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan

dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak

mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya

peraturan.

(4) Jika Konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap

pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang

merupakan kesatuan pengertian.

(5) Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan

dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa

dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

d) Dasar Hukum yang diawali dengan kata Mengingat.

(1) Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan

Perundang-undangan.

(2) Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar

hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya

sama atau lebih tinggi.

(3) Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar

hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan

tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya

sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan

atau penetapannya.

e) Diktum, yang terdiri dari :

(1) Kata Memutuskan yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital

tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik

dua (:) serta diletakkan ditengah margin;

(2) Kata Menetapkan yang dicantumkan sesudah kata Memutuskan,

disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat.

Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan

diakhiri dengan tanda baca titik dua (:);

f) Batang Tubuh

(1) Batang tubuh Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik

Indonesia memuat semua substansi/materi peraturan;

(2) Pada umumnya substansi dalam batang tubuh dikelompokkan

ke dalam :

- Ketentuan Umum;

- Materi Pokok yang diatur;

- Ketentuan Sanksi (jika diperlukan);

- Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);

- Ketentuan Penutup.

g) Kaki …

- 6 -

g) Kaki

Bagian kaki Peraturan memuat keterangan tentang :

(1) Tempat (kota sesuai dengan alamat instansi) dan tanggal

penetapan Peraturan;

(2) Jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis dengan huruf kapital dan

diakhiri dengan tanda baca koma (,);

(3) Tanda tangan pejabat yang menetapkan peraturan;

(4) Nama lengkap pejabat yang menandatangani Peraturan, yang

ditulis dengan huruf kapital.

4) Pengabsahan

a) Pengabsahan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum digandakan

dan didistribusikan dengan sah, suatu Peraturan telah dicatat dan diteliti

sehingga dapat diumumkan oleh pejabat yang bertanggungjawab

dibidang hukum atau administrasi umum;

b) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda tangan sebelah kiri

bawah, yang terdiri dari kata Salinan sesuai dengan aslinya, dan

dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang dan cap instansi yang

bersangkutan.

5) Distribusi

Peraturan yang telah ditetapkan didistribusikan kepada yang

berkepentingan.

6) Hal yang Perlu Diperhatikan

Naskah asli dan Salinan Peraturan yang diparaf harus disimpan sebagai

pertinggal.

Format Peraturan, dapat dilihat pada Contoh 1

CONTOH 1 ...

- 7 -

CONTOH 1

FORMAT PERATURAN

b. Pedoman ...

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR … TAHUN ……

TENTANG

……….................……….

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


Menimbang : a. bahwa........................................................................................................... .....................................................................................................................;

b. bahwa........................................................................................................... .....................................................................................................................;

c. dst...........................; Mengingat : 1. ……………………………………………………………………………………...

………………………………………………….........................………………..; 2. ……………………………………………………………………………………..; 3. dst...........................;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG …….. ………………………………………………..……………………………………..

BAB I

………………………..

Pasal 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

BAB II

………………………..

Pasal 2 (1) …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… (2) ………………………………………………………………………………………………...

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal


REPUBLIK INDONESIA,

(Tanda tangan dan cap jabatan)

NAMA LENGKAP

Lambang Negara berwarna

kuning emas dan nama jabatan yang telah dicetak

Penomoran berurutan dalam satu tahun takwin

Judul Peraturan ditulis dengan huruf kapital

Memuat alasan tentang perlunya ditetapkan

peraturan

Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkan

peraturan

Menggunakan huruf kapital

Tanpa frase Republik Indonesia

Memuat substansi tentang kebijakan yang ditetapkan

Kota sesuai dengan alamat Instansi dan tanggal penandatanganan

Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf

kapital

- 8 -

b. Pedoman

1) Pengertian

Pedoman adalah naskah dinas yang memuat acuan yang bersifat umum

yang dijabarkan ke dalam petunjuk operasional/teknis dan penerapannya

disesuaikan dengan karakteristik Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia.


Pedoman dibuat dalam rangka menindaklanjuti kebijakan yang lebih tinggi

dan pengabsahnnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan


3) Susunan

a) Lembar Pemisah

Lembar pemisah terdiri dari:

(1) Lambang Negara dan jabatan pejabat negara (untuk pejabat negara)

atau logo dan nama jabatan pimpinan tertinggi instansi (untuk non

pejabat negara), yang diletakkan secara simetris;

(2) Tulisan lampiran peraturan, nomor, tentang, dan nama pedoman

yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris, dan dicantumkan

di antara Peraturan dan Lampiran Peraturan yang berupa Pedoman.

b) Kepala

(1) Tulisan ”PEDOMAN“ ditulis dengan huruf kapital dicantumkan

di tengah atas margin;

(2) Rumusan judul pedoman ditulis secara simetris di tengah margin

dengan huruf kapital.

c) Batang Tubuh

(1) Pendahuluan berisi latar belakang/dasar pemikiran/maksud,

tujuan/ruang lingkup/tata urut, dan pengertian;

(2) Materi pedoman;

(3) Penutup terdiri atas hal yang harus diperhatikan dan penjabaran

lebih lanjut, yang ditujukan kepada para pembaca/ pengguna.

d) Kaki

(1) Nama jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis dengan huruf

kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);

(2) Tanda tangan pejabat yang menetapkan;

(3) Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf

kapital;

(4) Cap Dinas.

Format Lembar Pemisah dan Pedoman, dapat dilihat pada Contoh 2A – 2B

CONTOH 2A ...

- 9 -

CONTOH 2A

LEMBAR PEMISAH

CONTOH 2B ...


LAMPIRAN


NOMOR TAHUN

TENTANG

PEDOMAN ………………………………………………

………………………

- 10 -

CONTOH 2B

FORMAT PEDOMAN

c. Petunjuk ...

PEDOMAN

…………………………………

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum ...........................................................................................................................

2. Maksud dan Tujuan ...........................................................................................................................

3. Ruang Lingkup

........................................................................................................................... 4. Pengertian

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

BAB II …………………….

1. ........................................................................................................................... 2. dan seterusnya.

BAB III …………………….

………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. dan seterusnya.



NAMA LENGKAP

Judul Pedoman ditulis dengan huruf kapital

Memuat alasan tentang

perlunya ditetapkan Pedoman

Memuat konsepsi dasar/ pokok-pokok


kapital

- 11 -

c. Petunjuk Pelaksanaan

1) Pengertian

Petunjuk Pelaksanaan adalah naskah dinas pengaturan yang memuat cara

pelaksanaan kegiatan, termasuk urutan pelaksanaannya.


Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani petunjuk

pelaksanaan adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

3) Susunan

a) Lembar Pemisah

Lembar pemisah terdiri dari:

(1) Lambang Negara dan jabatan pejabat negara (untuk pejabat negara)

atau logo dan nama jabatan pimpinan tertinggi instansi (untuk non

pejabat negara), yang diletakkan secara simetris;

(2) Tulisan lampiran peraturan, nomor, tentang, dan nama pedoman

yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris, dan dicantumkan

di antara Peraturan dan Lampiran Peraturan yang berupa Petunjuk

Pelaksanaan.

b) Kepala

(1) Tulisan “PETUNJUK PELAKSANAAN” ditulis dengan huruf

kapital dicantumkan di tengah atas margin;

(2) Rumusan judul petunjuk pelaksanaan ditulis dengan huruf kapital

simetris di bawah “PETUNJUK PELAKSANAAN”.

c) Batang Tubuh

(1) “PENDAHULUAN”, memuat penjelasan umum, maksud dan

tujuan petunjuk pelaksanaan, ruang lingkup, dan hal lain yang

dipandang perlu serta “dasar” memuat peraturan/ketentuan yang

dijadikan dasar/landasan petunjuk pelaksanaan;

(2) Batang tubuh materi petunjuk pelaksanaan dengan jelas

menunjukkan urutan tindakan, pengorganisasian, koordinasi,

pengendalian, dan hal lain yang dipandang perlu untuk

dilaksanakan.

d) Kaki





kapital;

(4) Cap Dinas.

4) Distribusi

Petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan, salinannya didistribusikan

kepada yang berkepentingan.

Format Lembar Pemisah dan Petunjuk Pelaksanaan, dapat dilihat pada

Contoh 3

CONTOH 3A ...

- 12 -

CONTOH 3A

LEMBAR PEMISAH

CONTOH 3B ...


LAMPIRAN


NOMOR TAHUN

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ………………………………………………

………………………

- 13 -

CONTOH 3B

FORMAT PETUNJUK PELAKSANAAN

d. Instruksi ...

PETUNJUK PELAKSANAAN

……………………..………………………………………

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum ...........................................................................................................................


3. Ruang Lingkup

........................................................................................................................... 4. Pengertian

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

BAB II PELAKSANAAN

1. ........................................................................................................................... 2. dan seterusnya.



NAMA LENGKAP

Judul Petunjuk Pelaksanaan

ditulis dengan huruf kapital

Memuat alasan tentang perlunya ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan

Memuat urutan tindakan,

pengorganisasian, koordinasi, pengendalian, dan sebagainya.


kapital

- 14 -

d. Instruksi

1) Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

a) Pengertian

Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah

naskah dinas yang memuat arahan atau perintah tentang pelaksanaan kebijakan suatu peraturan perundang-undangan.

b) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani Instruksi adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

c) Susunan

(1) Kepala

Kepala Instruksi terdiri dari :

(a) ”Kop” sama dengan kop yang digunakan pada ”Peraturan

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia”

(b) Tulisan Instruksi dan nama jabatan pejabat yang menetapkan

ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

(c) Nomor Instruksi ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

(d) Kata tentang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

(e) Judul Instruksi ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

(f) Nama jabatan pejabat yang menetapkan Instruksi ditulis

dengan huruf kapital diakhiri dengan tanda baca koma

secara simetris;

(2) Konsiderans

Konsiderans Instuksi terdiri dari:

(a) kata menimbang yang memuat latar belakang penetapan

instuksi;

(b) kata mengingat yang memuat dasar hukum sebagai landasan penetapan instruksi.

(3) Batang tubuh

Bagian batang tubuh instruksi memuat substansi instruksi.

(4) Kaki

Bagian kaki instuksi terdiri dari:

(a) tempat (kota sesuai dengan alamat instansi) dan tanggal

penetapan instruksi;

(b) jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf

kapital dan diakhiri dengan tanda koma;

(c) tanda tangan pejabat yang menetapkan instruksi;

(d) nama lengkap pejabat yang menandatangani yang ditulis

dengan huruf kapital.

d) Distribusi dan Tembusan

Instruksi yang telah ditetapkan, didistribusikan kepada yang

berkepentingan.

e) Hal yang Perlu Diperhatikan

(1) Instruksi merupakan pelaksanaan kebijakan pokok sehingga

instruksi harus merujuk pada suatu peraturan perundang-

undangan;

(2) Wewenang penetapan dan penandatanganan instruksi tidak dapat

dilimpahkan kepada pejabat lain.

Format Instruksi, dapat dilihat pada Contoh 4

CONTOH 4 ...

- 15 -

CONTOH 4

FORMAT INSTRUKSI

e. Prosedur ...


INSTRUKSI KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR … /Ins/.../…

TENTANG

………………...................................................................................


Dalam rangka…………………………………….., dengan ini memberikan instruksi, Kepada : 1. Nama/Jabatan Pegawai; 2. Nama/Jabatan Pegawai; 3. Nama/Jabatan Pegawai; 4. Nama/Jabatan Pegawai Untuk: KESATU : .............................................................................................................................. KEDUA : .............................................................................................................................. KETIGA : .............................................................................................................................. dan seterusnya.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal ................


REPUBLIK INDONESIA,


NAMA LENGKAP

Judul Instruksi ditulis dengan

huruf kapital


perlunya ditetapkan Instruksi

Memuat substansi tentang

arahan yang diinstruksikan.


kapital

Lambang Negara berwarna kuning emas dan nama

jabatan yang telah dicetak

Penomoran berurutan dalam

satu tahun takwin

Nama jabatan yang menerima

Instruksi

Kota sesuai dengan alamat Instansi dan tanggal

penandatanganan

- 16 -

e. Prosedur Tetap (Prosedur Operasional Standar)

1) Pengertian

Prosedur Tetap (Protap) adalah naskah dinas yang memuat serangkaian

manual/petunjuk tentang tata cara dan urutan suatu kegiatan teknis

operasional atau administratif tertentu yang harus diikuti oleh

pejabat/pegawai pada setiap unit organisasi di lingkungan Badan


2) Tujuan Prosedur Tetap

a) Menyederhanakan, memudahkan dan mempercepat penyampaian

perintah;

b) Memudahkan pekerjaan;

c) Memperlancar pelaksanaan kegiatan;

d) Memudahkan kerjasama antara pimpinan, staf dan unsur pelaksana.


Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani prosedur tetap

adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau pejabat

eselon I sesuai dengan kewenangannya.

4) Susunan

a) Kepala

(1) Kop (menyesuaikan);

(2) Tulisan “PROSEDUR TETAP” dicantumkan di bawah kop surat

ditulis dengan huruf kapital, serta nomor prosedur tetap

dibawahnya;

(3) Kata “TENTANG” dicantumkan di bawah “NOMOR

PROSEDUR TETAP” ditulis dengan huruf kapital;

(4) Judul “PROSEDUR TETAP” ditulis simetris dengan huruf

kapital di bawah “TENTANG”.

b) Batang Tubuh

(1) Dasar penetapan prosedur tetap;

(2) Pertimbangan ditetapkan prosedur tetap;

(3) Prosedur dan tata cara pelaksanaan kegiatan.

c) Kaki

(1) Tempat dan tanggal penetapan;




(4) Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan

huruf kapital;

(5) Cap dinas;

Format Prosedur Tetap, dapat dilihat pada Contoh 5

CONTOH 5 ...

- 17 -

CONTOH 5

FORMAT PROSEDUR TETAP

f. Surat ...


PROSEDUR TETAP NOMOR … /Protap/.…/....

TENTANG ………………...................................................................................

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum ...........................................................................................................................


3. Ruang Lingkup

........................................................................................................................... 4. Dasar

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

BAB II

PROSEDUR 1. ........................................................................................................................... 2. ........................................................................................................................... dan seterusnya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ................


REPUBLIK INDONESIA,


NAMA LENGKAP

Judul Protap ditulis dengan

huruf kapital


perlunya ditetapkan Protap

Memuat urutan tindakan, pengorganisasian, koordinasi,

pengendalian, dan sebagainya.


kapital


kuning emas dan nama jabatan yang telah dicetak (Kop menyesuaikan penandatangan Protap)


satu tahun takwin

Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya Protap

Kota sesuai dengan alamat

Instansi dan tanggal

penandatanganan

- 18 -

f. Surat Edaran

1) Pengertian

Surat Edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal

tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

2) Wewenang penetapan dan penandatanganan

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani Surat Edaran

adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dan dapat

dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan substansi Surat

Edaran.

3) Susunan

a) Kepala

(1) “Kop” naskah dinas yang berisi gambar Lambang Negara/Logo

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan nama

jabatan/instansi yang ditulis dengan huruf kapital, diletakkan

secara simetris;

(2) Kata Yth., yang diikuti oleh nama pejabat yang dikirimi Surat

Edaran;

(3) Tulisan Surat Edaran yang dicantumkan di bawah Lambang

Negara/Logo Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,

ditulis dengan huruf kapital serta nomor Surat Edaran di

bawahnya secara simetris;

(4) Kata tentang, yang dicantumkan di bawah kata Surat Edaran

ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

(5) Rumusan judul Surat Edaran, yang ditulis dengan huruf kapital

secara simetris di bawah kata “tentang”.

b) Batang Tubuh

(1) Alasan tentang perlunya dibuat surat edaran;

(2) Memuat peraturan yang menjadi dasar pembuatan surat edaran;

(3) Pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak.

c) Kaki






kapital;

(5) Cap Dinas;

(6) Tembusan apabila diperlukan.

d) Distribusi

Surat Edaran didistribusikan kepada pejabat dan pihak terkait lainnya.

Format Surat Edaran, dapat dilihat pada Contoh 6

CONTOH 6 ...

- 19 -

CONTOH 6

FORMAT SURAT EDARAN

2. Naskah ...


Yth. 1. ………………………….. 2. ………………………….. 3. dan seterusnya.

SURAT EDARAN NOMOR … /SE..../.…/....

TENTANG

……………………………………………………………..

1. Umum ...........................................................................................................................


3. Ruang Lingkup

........................................................................................................................... 4. Dasar

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

5. ........................................................................................................................... ...........................................................................................................................

dan seterusnya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ................


REPUBLIK INDONESIA,


NAMA LENGKAP

Tembusan: 1. ………………………………..; 2. ………………………………..; 3. dan seterusnya.

Judul Surat Edaran ditulis

dengan huruf kapital


perlunya ditetapkan SE

Memuat pemberitahuan

tentang hal tertentu yang dianggap mendesak.


kapital


kuning emas dan nama jabatan yang telah dicetak

(Lambang menyesuaikan)

Daftar pejabat yang

menerima Surat Edaran

Memuat peraturan yang

menjadi dasar ditetapkannya

SE


penandatanganan

Daftar pejabat yang

menerima tembusan SE


satu tahun takwin

- 20 -

2. Naskah Dinas Penetapan/Keputusan

Jenis Naskah Dinas Penetapan hanya ada satu macam, yaitu Keputusan.

a. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

1) Pengertian

Keputusan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat

menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan

yang digunakan untuk

a) menetapkan/mengubah status kepegawaian/personal/keanggotaan/

material/peristiwa;

b) menetapkan/mengubah/membubarkan suatu kepanitiaan/tim;

c) menetapkan pelimpahan wewenang.


Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani Keputusan

adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau Pejabat

lain yang menerima pendelegasian wewenang.

3) Susunan

Susunan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia, Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II mutatis mutandis dengan

kerangka Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,

kecuali:

a) Kepala

Bagian Kepala Keputusan terdiri dari :

(1) kop naskah dinas yang berisi gambar lambang negara dan nama

jabatan (untuk pejabat negara) atau logo instansi dan nama

instansi (untuk nonpejabat negara), yang ditulis dengan huruf

kapital secara simetris;

(2) Tulisan Keputusan dan nama jabatan pejabat yang menetapkan,

yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

(3) nomor Keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital secara

simetris;

(4) kata penghubung tentang yang ditulis dengan huruf kapital;

(5) judul Keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital;

(6) nama jabatan pejabat yang menetapkan Keputusan, yang ditulis

dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma.

b) Konsiderans

Bagian Konsiderans Keputusan terdiri dari :

(1) kata Menimbang, yaitu konsiderans yang memuat alasan/

tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlu ditetapkannya

Keputusan;

(2) kata Mengingat, yaitu konsiderans yang memuat peraturan

perundang-undangan sebagai dasar pengeluaran Keputusan.

(3) apabila diperlukan, dalam kansideran dapat ditambahkan diktum

membaca atau memperhatikan, sesuai dengan keperluan.

c) Diktum

Bagian diktum Keputusan terdiri dari :

(1) Diktum dimulai dengan kata memutuskan yang ditulis dengan

huruf kapital dan diikuti kata menetapkan di tepi dengan huruf

awal kapital;

(2) Substansi ...

- 21 -

(2) Substansi kebijakan yang ditetapkan dicantumkan setelah kata

menetapkan yang ditulis dengan huruf awal kapital;

(3) Untuk keperluan tertentu, Keputussan dapat dilengkapi dengan

Salinan dan Petikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d) Batang Tubuh

Sistematika dan cara penulisan Batang Tubuh Keputusan sama dengan

ketentuan dalam penyusunan Peraturan, tetapi substansi Keputusan

diuraikan bukan dalam pasal-pasal, melainkan diawali dengan bilangan

bertingkat/diktum Kesatu, Kedua, Ketiga, dan seterusnya.

e) Kaki

Bagian Kaki Keputusan terdiri dari :

(1) tempat dan tanggal penetapan Keputusan;

(2) jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf

kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma;

(3) Nama lengkap pejabat yang menandatangani Keputusan, yang

ditulis dengan huruf kapital.

4) Pengabsahan

a) Pengabsahan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum digandakan

dan didistribusikan dengan sah, suatu Keputusan telah dicatat dan

diteliti sehingga dapat diumumkan oleh pejabat yang bertanggungjawab

di bidang hukum atau administrasi umum, atau pejabat yang ditunjuk

sesuai dengan substansi Keputusan;

b) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda tangan sebelah kiri

bawah, terdiri atas kata salinan sesuai dengan aslinya, nama jabatan,

tanda tangan, nama pejabat penandatangan, dan nama jabatan dan nama

lengkap ditulis dengan huruf awal kapital.

5) Distribusi

Keputusan yang telah ditetapkan didistribusikan kepada pejabat yang

berkepentingan.


Naskah asli dan salinan keputusan yang diparaf harus disimpan sebagai

arsip.

b. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Keputusan

Kepala Kantor Pertanahan, menyesuaikan dengan Keputusan Kepala Badan


Format Keputusan, dapat dilihat pada Contoh 7A – 7H

CONTOH 7A ...

- 22 -

CONTOH 7A

FORMAT KEPUTUSAN

CONTOH 7B

CONTOH 7B ...


KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .…/Kep-..../…/......

TENTANG ………………………………………………………………………………….……….



b. bahwa........................................................................................................... .....................................................................................................................;

c. dst...........................; Mengingat : 1. ……………………………………………………………………………………..;

2. …………………………………………………………………………………..; 3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG …….. ………………………………………………..……………………………………..

PERTAMA : ..........................................................................................................................

KEDUA : ..........................................................................................................................

KETIGA : ..........................................................................................................................

KEEMPAT : ..........................................................................................................................

dan seterusnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal



NAMA LENGKAP


satu tahun takwin

Judul Keputusan ditulis



Keputusan


peraturan

Menggunakan huruf kapital Tanpa frase Republik

Indonesia


kebijakan yang ditetapkan


penandatanganan

Lambang Negara berwarna kuning emas dan nama

jabatan yang telah dicetak (Lambang disesuaikan)


kapital

- 23 -

CONTOH 7B

FORMAT KEPUTUSAN

(DITANDATANGANI OLEH NON PEJABAT NEGARA)

FORMAT PERATURAN

CONTOH 1

FORMAT PERATURAN

CONTOH 7C ...

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

JALAN SISINGAMANGARAJA NOMOR 2 JAKARTA SELATAN 12014 KOTAK POS 1403 TELEPON: 7228901, 7393939 WEBSITE: www.bpn.go.id

KEPUTUSAN ....................................................................

NOMOR ……/Kep-....../...../.....

TENTANG .....................................................................................................................

NAMA JABATAN ...............................................,

Menimbang : a. bahwa........................................................................................................... b. bahwa...........................................................................................................

Mengingat : 1. ……………………………………………………………………………………..;

2. ……………………………………………………………………………………..;

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN ...................................... TENTANG....................................

KESATU : ……………………………………………………………………………………..; KEDUA : ……………………………………………………………………………………..; KETIGA : ......................................................................................................................


NAMA JABATAN,


NAMA LENGKAP

Logo dan nama instansi yang telah

dicetak

Penomoran yang

berurutan dalam satu

tahun takwin

Judul Keputusan ditulis dengan huruf kapital

Memuat alasan tentang perlunya ditetapkan Keputusan

Memuat peraturan yang menjadi dasar

ditetapkannya keputusan

Memuat substansi tentang kebijakan

yang ditetapkan

Kota sesuai dengan alamat instansi dan

tanggal penandatanganan

Nama jabatan dan nama lengkap yang

ditulis dengan huruf kapital

http://www.bpn.go.id/

- 24 -

CONTOH 7C

FORMAT SALINAN KEPUTUSAN

FORMAT PERATURAN

CONTOH 1

FORMAT PERATURAN

CONTOH 7D ...



KEPUTUSAN ..............................................................

NOMOR ……/Kep-....../...../.....

TENTANG .....................................................................................................................

NAMA JABATAN ...............................................,


Mengingat : 1. ……………………………………………………………………………………..;

2. ……………………………………………………………………………………..;

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN ...................................... TENTANG....................................

KESATU :……………………………………………………………………………………..; KEDUA :……………………………………………………………………………………..; KETIGA :......................................................................................................................


NAMA JABATAN,

ttd.

NAMA LENGKAP Salinan sesuai dengan aslinya

Nama Jabatan,

Tanda Tangan

Nama Lengkap


dicetak

Penomoran yang berurutan dalam satu

tahun takwin

Judul Keputusan ditulis dengan huruf

kapital

Memuat alasan tentang perlunya ditetapkan Keputusan

Memuat peraturan yang menjadi dasar

ditetapkannya keputusan

Memuat substansi tentang kebijakan yang ditetapkan



Pencantuman ttd. di antara nama jabatan

dan nama lengkap

SALINAN

Ruang Pengabsahan


- 25 -

CONTOH 7D

FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK

CONTOH 7E ...



NOMOR …/…/…/200...

TENTANG

………………………………………………………………………………….……….


Membaca : ………………………………………………………………………………...

Menimbang : a. bahwa......................................................................................................... .................................................................................................................;

b. bahwa......................................................................................................... .................................................................................................................;

c. dst...........................; Mengingat : 1. ………………………………………………………………………................;

2. …………………………………………………………………………………..; 3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG ………………………………………………..……………………………………..

PERTAMA : ........................................................................................................................

KEDUA : ........................................................................................................................

KETIGA : ........................................................................................................................

KEEMPAT : ........................................................................................................................

dan seterusnya.



REPUBLIK INDONESIA,

(Tanda tangan)

NAMA LENGKAP

Tembusan: 1. ………………………………..; 2. ………………………………..;

dan seterusnya


satu tahun takwin




Keputusan

Memuat peraturan yang

menjadi dasar ditetapkan

peraturan


Indonesia




penandatanganan

Lambang Negara berwarna kuning emas dan nama jabatan yang telah dicetak (Lambang disesuaikan)


kapital

Tembusan

- 26 -

CONTOH 7E

FORMAT KEPUTUSAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN

(DITANDATANGANI A.N. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL)

CONTOH 7B

CONTOH 7F ...



NOMOR .…/Kep-..../…/......

TENTANG ………………………………………………………………………………….……….



b. bahwa........................................................................................................... .....................................................................................................................;

c. dst...........................; Mengingat : 1. ……………………………………………………………………………………..;

2. …………………………………………………………………………………..; 3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG …….. ………………………………………………..……………………………………..

PERTAMA : ..........................................................................................................................

KEDUA : ..........................................................................................................................

KETIGA : ..........................................................................................................................

KEEMPAT : ..........................................................................................................................


A.N. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS UTAMA,


NAMA LENGKAP


satu tahun takwin




Keputusan


peraturan


Indonesia





penandatanganan


Nama jabatan dan nama

lengkap ditulis dengan huruf

kapital

- 27 -

CONTOH 7F

FORMAT KEPUTUSAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN

(DITANDATANGANI OLEH NONPEJABAT NEGARA)

CONTOH 7B

CONTOH 7G ...


KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA

NOMOR .…/Kep-..../…/......

TENTANG ………………………………………………………………………………….……….

SEKRETARIS UTAMA,


b. bahwa........................................................................................................... .....................................................................................................................;

c. dst...........................; Mengingat : 1. ……………………………………………………………………………………..;

2. …………………………………………………………………………………..; 3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA TENTANG …….. …………… ……………… …………………..……………………………………..

PERTAMA : ..........................................................................................................................

KEDUA : ..........................................................................................................................

KETIGA : ..........................................................................................................................

KEEMPAT : ..........................................................................................................................


SEKRETARIS UTAMA,


NAMA LENGKAP


satu tahun takwin




Keputusan


peraturan


Indonesia





penandatanganan




kapital

- 28 -

CONTOH 7G

FORMAT SALINAN KEPUTUSAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN

CONTOH 7B

CONTOH 7H ...


KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ……/Kep-....../...../.....

TENTANG

.....................................................................................................................

NAMA JABATAN ...............................................,


Mengingat : 1. ……………………………………………………………………………………..;

2. ……………………………………………………………………………………..;

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG

........................................................... KESATU : ……………………………………………………………………………………..; KEDUA : ……………………………………………………………………………………..; KETIGA : ......................................................................................................................



ttd.

NAMA LENGKAP

Salinan sesuai dengan aslinya

Nama Jabatan,

Tanda Tangan

Nama Lengkap

SALINAN Penomoran berurutan dalam

satu tahun takwin




Keputusan


peraturan


Indonesia




penandatanganan




awal kapital

- 29 -

CONTOH 7H

FORMAT PETIKAN KEPUTUSAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN

CONTOH 7B

3. Naskah ...


PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ……/Kep-....../...../.....

TENTANG

.....................................................................................................................

NAMA JABATAN ...............................................,

Menimbang : a. bahwa........................................................................................................ ; b. bahwa........................................................................................................ ;

Mengingat : 1. ……………………………………………………………..……………...……..;

2. ……………………………………………………………..……………………..;

Memperhatikan : ……………………………………………………………………………………..;

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN ...................................... TENTANG.................................... KESATU : ……………………………………………………………………………………..; KEDUA : ……………………………………………………………………………………..; KETIGA : ......................................................................................................................


An. Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Sekretaris Utama

u.b. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian,

ttd.

Nama Lengkap

Petikan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian,

Tanda Tangan

Nama Lengkap


satu tahun takwin




Keputusan


peraturan


Indonesia




penandatanganan




awal kapital

- 30 -

3. Naskah Dinas Penugasan

a. Surat Tugas

1) Pengertian

Surat Tugas adalah naskah dinas yang dibuat oleh atasan kepada bawahan

dan memuat apa yang harus dilakukan.

2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

Surat Tugas dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan/pejabat yang

berwenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawab.

3) Susunan

a) Kepala


(2) Tulisan “SURAT TUGAS” dicantumkan di bawah kop ditulis

dengan huruf kapital, diikuti nomor surat tugas ditulis dengan

huruf awal kapital simetris dibawahnya;

b) Batang Tubuh

Memuat alasan penugasan, diikuti dengan kata “menugaskan” kepada

para pejabat/pegawai yang mendapat tugas. Dibawahnya ditulis

“untuk” dicantumkan uraian penugasan yang harus dilaksanakan,

diikuti jadwal waktu pelaksanaan.

Penutup yang memuat perintah melaksanakan tugas dan menyampaikan

laporan, dan bila diperlukan diikuti dengan permintaan bantuan pihak-

pihak terkait untuk memudahkan pelaksanaan tugas.

c) Kaki


(2) Nama jabatan pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf


(3) Tanda tangan pejabat yang menugaskan;


kapital;

(5) NIP, kecuali Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia tidak menggunakan NIP;

(6) Stempel dinas;

(7) Tembusan (bila diperlukan).

4) Distribusi

a) Surat Tugas disampaikan kepada yang mendapat tugas;

b) Tembusan disampaikan kepada pejabat/instansi yang terkait.


a) Surat Tugas tidak menggunakan konsiderans;

b) Jika tugas merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang ditugaskan

dimasukkan dalam lampiran yang terdiri atas kolom nomor urut, nama,

pangkat, NIP, jabatan, dan keterangan;

c) Pada dasarnya surat tugas ditetapkan oleh atasan pegawai, kecuali

apabila karena pertimbangan tertentu pejabat tersebut diberi wewenang

tertulis untuk menetapkan surat tugas untuk diri sendiri;

d) Surat tugas tidak berlaku lagi setelah tugas selesai dilaksanakan.

Format Surat Tugas, dapat dilihat pada Contoh 8

CONTOH 8 ...

- 31 -

CONTOH 8

FORMAT SURAT TUGAS

FORMAT PERATURAN

CONTOH 1

FORMAT PERATURAN



SURAT TUGAS

Nomor………/St.-.../……../......


Dasar : 1. ……………………………………………………………………………………..;

2. ……………………………………………………………………………………..;

MEMBERI TUGAS:

Kepada : 1. ……………………………………………………………………………………..; 2. ……………………………………………………………………………………..; 3. .....................................................................................................................; 4. dan seterusnya.

Untuk : 1. ……………………………………………………………………………………..;

2. ……………………………………………………………………………………..; 3. .....................................................................................................................; 4. dan seterusnya.

Nama tempat, tanggal Nama Jabatan,

Tanda tangan dan cap instansi

Nama Lengkap

Logo dan nama

instansi yang telah

dicetak


tahun takwin

Memuat peraturan/dasar ditetapkannya Surat

Perintah/ Surat Tugas

Daftar pejabat yang menerima perintah/tugas

Memuat substansi

arahan yang diperlukan

Kota sesuai alamat instansi dan tanggal penandatanganan

Nama Jabatan dan

nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital


- 32 -

b. Surat Perintah

1) Pengertian

Surat Perintah adalah naskah dinas yang memuat perintah apa yang harus

dilakukan.


Surat Perintah dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan/pejabat yang

berwenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

3) Susunan

a) Kepala


(2) Tulisan “SURAT PERINTAH” dicantumkan di bawah kop ditulis

dengan huruf kapital, diikuti nomor surat perintah ditulis dengan

huruf awal kapital simetris dibawahnya;

b) Konsiderans

(1) Meliputi “pertimbangan ” dan atau ”dasar”, “pertimbangan”

diikuti dengan abjad dan kata “bahwa” dengan huruf awal kecil

memuat alasan/tujuan ditetapkan surat perintah, sedangkan

“dasar” diikuti dengan angka arab memuat ketentuan yang

dijadikan landasan ditetapkan surat perintah tersebut;

(2) Diktum dimulai dengan kata “memerintahkan” ditulis dengan

huruf kapital dicantumkan di tengah margin, diikuti kata “kepada”

di margin kiri serta nama dan jabatan pegawai yang mendapat

perintah. Di bawah “kepada” ditulis “untuk” disertai tugas-tugas

yang harus dilaksanakan.

c) Kaki


(2) Nama jabatan pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf


(3) Tanda tangan pejabat yang memerintahkan;


kapital;

(5) NIP, kecuali Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia tidak menggunakan NIP;

(6) Stempel dinas;

(7) Tembusan (bila diperlukan).

4) Distribusi

a) Surat Perintah disampaikan kepada yang mendapat perintah;

b) Tembusan disampaikan kepada pejabat/instansi yang terkait.


a) Surat Perintah menggunakan konsiderans yang memuat pertimbangan

atau dasar pemberian perintah;

b) Jika perintah merupakan perintah kolektif, daftar pegawai yang

diperintahkan dimasukkan dalam lampiran yang terdiri atas kolom

nomor urut, nama, pangkat, NIP, jabatan, dan keterangan;

c) Pada dasarnya surat perintah ditetapkan oleh atasan pegawai, kecuali

apabila karena pertimbangan tertentu pejabat tersebut diberi wewenang

tertulis untuk menetapkan surat perintah untuk diri sendiri;

d) Surat perintah tidak berlaku lagi setelah perintah selesai dilaksanakan.

Format Surat Perintah, dapat dilihat pada Contoh 9

CONTOH 9 ...

- 33 -

CONTOH 9

FORMAT SURAT PERINTAH

II. Naskah ...

Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal

kapital

Kota sesuai alamat instansi dan tanggal

penandatanganan


JALAN SISINGAMANGARAJA NOMOR 2 JAKARTA SELATAN 12014 KOTAK POS 1403

TELEPON: 7228901, 7393939 WEBSITE: www.bpn.go.id

SURAT PERINTAH

NOMOR ……./SPh……../……./....

Menimbang : a. bahwa...........................................................................................................;

b. bahwa...........................................................................................................; Dasar : 1. ……………………………………………………………………………………...;

2. ……………………………………………………………………………………..;

MEMBERI PERINTAH

Kepada : 1. ……………………………………………………………………………………... ; 2. ...................................................................................................................... ; 3. ...................................................................................................................... ; 4. dan seterusnya.

Untuk : 1. ...................................................................................................................... ;

2. ...................................................................................................................... ; 3. ...................................................................................................................... ; 4. dan seterusnya.

Nama tempat, tanggal Nama Jabatan, Tanda tangan dan cap instansi Nama Lengkap

Logo dan nama Instansi

yang telah dicetak

Substansi arahan yang

diperintahkan


tahun takwin

Memuat Peraturan/ dasar ditetapkannya Surat Perintah/Surat

Tugas

Daftar Pejabat yang menerima

perintah/tugas


- 34 -

II. Naskah Dinas Korespondensi

1. Naskah Dinas Korespondensi Intern

a. Nota Dinas

1) Pengertian Nota Dinas adalah bentuk Naskah Dinas intern yang dibuat oleh seorang

pejabat dalam melaksanakan tugas kedinasan guna menyampaikan petunjuk, pemberitahuan, pernyataan, permintaan, dan lainnya. Nota Dinas memuat hal yang bersifat rutin, berupa catatan ringkas yang tidak

memerlukan penjelasan yang panjang, dan dapat langsung dijawab dengan disposisi oleh pejabat yang dituju.

2) Pembuatan Nota Dinas dibuat oleh dan untuk para pejabat dalam satu unit organisasi

yang bersangkutan sesuai dengan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

Contoh:

a) Nota Dinas antar pejabat di unit kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

b) Nota Dinas antar pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;

c) Nota Dinas antar pejabat di lingkungan Kantor Pertanahan.

3) Susunan a) Kepala

(1) kop surat; (2) tulisan “NOTA DINAS” dicantumkan di bawah kop, ditulis

dengan huruf kapital, tidak perlu digarisbawahi;

(3) kata nomor, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; (4) kata Yth., yang ditulis dengan huruf awal kapital; (5) kata Dari, yang ditulis dengan huruf awal kapital; (6) kata Tanggal, yang ditulis dengan huruf awal kapital;

(7) kata Sifat, yang ditulis dengan huruf awal kapital; (8) kata Lampiran, yang ditulis dengan huruf awal kapital; (9) kata Hal, yang ditulis dengan huruf awal kapital;

(10) Setelah “Hal” diberi garis bawah dari margin kiri ke margin kanan.

b) Batang Tubuh

Terdiri atas kalimat/alinea pembuka, isi, dan penutup yang singkat, padat, dan jelas.

c) Kaki (1) nama jabatan penandatangan ditulis dengan huruf kapital, dan

diakhiri dengan tanda baca koma (,); (2) tanda tangan pejabat; (3) nama lengkap penandatangan, ditulis dengan huruf kapital, tanpa

diberi tanda baca apapun, serta tidak perlu digarisbawahi, dibawahnya ditulis Nomor Induk Pegawai (NIP.) pejabat yang memberikan tanda tangan;

(4) tembusan, ditulis lengkap di margin kiri bawah diikuti tanda baca titik dua (:) dan tidak diberi garis bawah, dan tidak perlu menambahkan kata sebagai laporan, arsip atau istilah sejenisnya.

Contoh:

Tembusan: 1. Direktur .....; 2. dst.

4) Hal ...

- 35 -


a) Nota Dinas tidak dibubuhi cap dinas

b) Tembusan Nota Dinas berlaku di lingkungan intern instansi

c) Penomoran Nota Dinas dilakukan dengan mencantumkan nomor Nota

Dinas, kode jabatan penanda tangan, kode klasifikasi arsip, bulan, dan tahun.

Format Nota Dinas, dapat dilihat pada Contoh 10

CONTOH 10

FORMAT NOTA DINAS

CONTOH 10

FORMAT NOTA DINAS

b. Memorandum ...




NOTA DINAS NOMOR ..../ND/...../..../.......

Yth. : ………………………………………… Dari : ………………………………………… Tanggal : ………………………………………… Sifat : ......................................................... Lampiran : ………………………………………… Hal : …………………………………………

..................................................................................................................... ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ..................................................................................................................... ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ..................................................................................................................... ............................................................................................................................................

Tanda tangan Nama Lengkap

Tembusan: 1. ......................... 2. ......................... 3. .........................

Penomoran yang berurutan dalam

satu tahun takwin

Memuat laporan, pemberitahuan

pernyataan atau permintaan yang sifatnya rutin berupa

catatan ringkas

Nama lengkap ditulis dengan huruf awalkapital, tidak dibubuhi cap dinas

Logo dan nama

Instansi yang telah

dicetak


- 36 -

b. Memorandum

1) Pengertian

Memorandum adalah Naskah Dinas intern yang bersifat mengingatkan

suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, saran, dan pendapat

kedinasan.


Memorandum dibuat oleh/untuk pejabat dalam lingkungan/unit kerja Badan

Pertanahan Nasional sesuai dengan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung

jawab.

3) Susunan a) Kepala

(1) Kop Naskah Dinas, menyesuaikan; (2) Tulisan ”MEMORANDUM” diletakkan di margin tengah

dicantumkan di bawah kop, ditulis dengan huruf kapital;

(3) Kata Nomor ditulis di bawah kata Memorandum dengan huruf kapital;

(4) Kata Yth., ditulis dengan huruf awal kapital;

(5) Kata Dari, ditulis dengan huruf awal kapital; (6) Kata Hal, ditulis dengan huruf awal kapital; (7) Kata Tanggal, ditulis dengan huruf awal kapital;

b) Batang Tubuh

Terdiri atas kalimat/alinea pembuka, isi, dan penutup yang singkat,

padat, dan jelas.

c) Kaki

(1) nama jabatan penandatangan ditulis dengan huruf kapital, dan

diakhiri dengan tanda baca koma (,);

(2) tanda tangan pejabat;

(3) nama lengkap penandatangan, ditulis dengan huruf kapital, tanpa

diberi tanda baca apapun, serta tidak perlu digarisbawahi,

dibawahnya ditulis Nomor Induk Pegawai (NIP.) pejabat yang

memberikan tanda tangan;

(4) Tembusan bila diperlukan.


a) Memorandum tidak dibubuhi cap dinas. b) Tembusan Memorandum berlaku di lingkungan intern Badan

Pertanahan Nasional. c) Penomoran Memorandum dilakukan dengan mencantumkan kode

Memo (singkatan dari Memorandum), nomor Memorandum, kode jabatan penandatangan, bulan, dan tahun.

Format Memorandum, dapat dilihat pada Contoh 11

CONTOH 11A ...

- 37 -

CONTOH 11A

FORMAT MEMORANDUM KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

CONTOH 11A ...



MEMORANDUM

NOMOR ……/Memo-…../…../…….

Yth. : ............................................................................... Dari : ............................................................................... Hal : ............................................................................... Tanggal : ...............................................................................

.................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... ....................................................................................................................

Tanda Tangan

Nama Lengkap

Tembusan:

1. ............... 2. ...............

Lambang negara dan nama jabatan yang

telah dicetak

Penomoran berurutan dalam satu tahun

takwin

Memuat materi yang bersifat mengingatkan

suatu masalah atau menyampaikan arahan, peringatan, saran / pendapat

kedinasan.

Nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, tidak dibubuhi cap dinas

- 38 -

CONTOH 11B

FORMAT MEMORANDUM

CONTOH 10

FORMAT NOTA DINAS

2. Naskah ...




MEMORANDUM NOMOR ..../Memo-.../...../.........

Yth : ……………………………………...... Dari : ………………………………………… Hal : ………………………………………… Tanggal : ......................................................... ..................................................................................................................... ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ..................................................................................................................... ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ..................................................................................................................... ............................................................................................................................................

Tanda Tangan Nama Lengkap

Tembusan : 1. ......................... 2. ......................... 3. .........................

Penomoran yang berurutan dalam

satu tahun takwin

Memuat laporan,

pemberitahuan pernyataan atau permintaan yang sifatnya

rutin berupa catatan ringkas

Nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital,

tidak dibubuhi cap

dinas

Logo dan nama Instansi yang telah

dicetak


- 39 -

Yth. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan

Yth. Luki Ambarwinarti, S.E. Biro Umum Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan

Yth. Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

u.p Kepala Biro Umum Jalan Sisingamangaraja Nomor 2

Jakarta Selatan

2. Naskah Dinas Korespondensi Ekstern (Surat Dinas)

Jenis naskah dinas korespondensi ekstern hanya ada satu macam, yaitu Surat

Dinas.

a. Pengertian

Surat Dinas adalah naskah dinas pelaksanaan tugas pejabat dalam

menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan,

permintaan atau penyampaian naskah dinas atau barang, atau hal kedinasan

lainnya kepada pihak lain baik di lingkungan maupun di luar lingkungan Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia, antara lain :

1) antar pejabat eselon I di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia.

2) Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kepada pejabat

negara di luar lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

3) Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian kepada Sekretaris Utama.

b. Wewenang Penandatanganan

Surat Dinas dibuat oleh pejabat sesuai dengan lingkup tugas, fungsi,

wewenang, dan tanggung jawabnya.

c. Susunan

1) Kepala

Bagian Kepala Surat Dinas terdiri dari :

a) kop naskah dinas, yang berisi lambang negara dan nama jabatan (untuk

pejabat negara) atau logo dan nama instansi (untuk non pejabat negara)

secara simetris;

b) nomor, sifat, lampiran dan hal, yang diketik dengan huruf awal kapital

di sebelah kiri di bawah kop naskah dinas;

c) tempat dan tanggal pembuatan surat, yang diketik disebelah kanan atas

sejajar/sebaris dengan nomor;

d) kata Yth., yang ditulis di bawah Hal, diikuti dengan nama jabatan yang

dikirimi surat;

e) alamat surat, yang ditulis di bawah Yth.

Contoh:

`

2) Batang ...

- 40 -

2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Surat Dinas terdiri dari alinea pembuka, isi dan

penutup.

3) Kaki

Bagian kaki Surat Dinas terdiri dari

a) nama jabatan, yang ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri tanda

baca koma;

b) tanda tangan pejabat;

c) nama lengkap pejabat/penandatangan, yang ditulis dengan huruf awal

kapital;

d) cap dinas digunakan sesuai dengan ketentuan;

e) tembusan yang memuat nama jabatan pejabat penerima (jika ada).

ditulis lengkap di margin kiri bawah diikuti tanda baca titik dua (:) dan

tidak diberi garis bawah dan tidak perlu menambahkan kata sebagai

laporan, arsip atau istilah sejenisnya.

d. Distribusi

surat dinas disampaikan kepada pejabat sesuai dengan alamat yang dituju

dengan menggunakan buku ekspedisi atau lembar pengantar.

e. Hal yang Perlu Diperhatikan

1) kop surat hanya digunakan pada halaman pertama.

2) dalam hal surat dinas lebih dari 1 (satu) halaman dicantumkan nomor

halaman pada margin tengah atas, kecuali pada halaman pertama tidak

dicantumkan nomor halaman.

3) dalam hal surat dinas lebih dari 1 (satu) halaman dicantumkan awal kalimat

pada halaman berikutnya disertai tanda baca titik (...) pada margin kanan

bawah

Format Surat Dinas, dapat dilihat pada Contoh 12A – 12C

CONTOH 12A ...

- 41 -

CONTOH 12A

FORMAT SURAT DINAS KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

CONTOH 12B ...


REPUBLIK INDONESIA

Nomor : ….(tempat)….. , ….(tgl., bln., thn)… Sifat : Lampiran : Hal :

Yth. ……………………………….. ……………………………………… ………………………………………

................................................................( Alinea Pembuka )......................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

............................................................... .....( Alinea Isi )............................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

................................................................( Alinea Penutup ).......................................................... ............................................................................................................................................................

Nama Jabatan,

(Tanda Tangan dan Cap Jabatan )

Nama Lengkap

Tembusan: 1. ......................... 2. ......................... 3. .........................

JALAN SISINGAMANGARAJA NO. 2 JAKARTA SELATAN TELP 7228901, 7393939 WEBSITE: www.bpn.go.id

Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan

huruf awal kapital

Kop surat berupa lambang negara dan nama jabatan

yang telah dicetak

Tempat dan tanggal

pembuatan surat

Alamat tujuan yang ditulis di

bagian kiri


- 42 -

CONTOH 12B

FORMAT SURAT DINAS ESELON I A.N. KEPALA BPN RI

CONTOH 12C ...


huruf awal kapital

Kop surat berupa lambang

negara dan nama jabatan

yang telah dicetak


bagian kiri

Tempat dan tanggal

pembuatan surat


Nomor : ….(tempat)….. , ….(tgl., bln., thn)…

Sifat : Lampiran : Hal :

Yth. ……………………………….. ……………………………………… ………………………………………

................................................................( Alinea Pembuka )......................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

............................................................... .....( Alinea Isi )............................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

................................................................( Alinea Penutup ).......................................................... ............................................................................................................................................................

Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan ) Nama Lengkap

Tembusan: 1. ..................... 2. ..................... 3. .....................

JALAN SISINGAMANGARAJA NO. 2 JAKARTA SELATAN TELP 7228901, 7393939 WEBSITE: www.bpn.go.id


http://images.google.co.id/imgres?imgurl=http://www.nttpep.web.id/Gambar/19.09.06/Logo GARUDA-1.gif&imgrefurl=http://www.nttpep.web.id/&h=530&w=523&sz=125&tbnid=npkg_1SDBCDtxM:&tbnh=132&tbnw=130&prev=/images?q=logo+garuda&um=1&start=2&sa=X&oi=images&ct=image&cd=2

- 43 -

CONTOH 12C

FORMAT SURAT DINAS NON PEJABAT NEGARA

3. Surat ...


huruf awal kapital


yang telah dicetak


bagian kiri

Tempat dan tanggal

pembuatan surat





Yth. ……………………………….. ……………………………………… ………………………………………

................................................................( Alinea Pembuka )......................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

............................................................... .....( Alinea Isi )............................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

................................................................( Alinea Penutup ).......................................................... ............................................................................................................................................................


Tembusan : Disampaikan Kepada Yth. 1. ......................... 2. ......................... 3. .........................


- 44 -

3. Surat Undangan

a. Pengertian

Surat Undangan adalah Naskah Dinas yang memuat undangan kepada

pejabat/pegawai pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan

tertentu, misalnya rapat, upacara, pertemuan, dan sebagainya.

b. Kewenangan

Surat Undangan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi,

wewenang, dan tanggungjawabnya.

Kewenangan untuk mengundang pejabat/pegawai di luar lingkungan unit

organisasi atau di luar lingkungan Badan Pertanahan Nasional dilimpahkan

kepada pejabat yang berwenang.

Kewenangan untuk mengundang pejabat di lingkungan internal unit organisasi

berada pada pimpinan unit organisasi yang mengundang dan dapat dilimpahkan

kepada pejabat yang ditunjuk pada masing-masing unit organisasi.

c. Susunan

1) Kepala

a) Kop naskah dinas, yang berisi lambang negara dan nama jabatan (untuk

pejabat negara) atau logo dan nama instansi (untuk non pejabat negara);

b) Nomor, sifat, lampiran, dan hal yang diketik disebelah kiri di bawah

kop naskah dinas;

c) Tempat dan tanggal, pembuatan surat, yang diketik di sebelah kanan

atas sejajar/sebaris dengan nomor;

d) Kata Yth., yang ditulis dibawah hal, yang diikuti dengan nama jabatan,

dan alamat yang dikirimi surat (jika diperlukan);

2) Batang Tubuh

a) Alinea pembuka;

b) Isi undangan, yang meliputi hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara;

c) Alinea penutup.

3) Kaki

Bagian kaki surat undangan terdiri dari nama jabatan yang ditulis dengan

huruf awal kapital, tandatangan, dan nama pejabat yang ditulis dengan

huruf awal kapital.

4) Hal yang perlu diperhatikan

a) format surat undangan sama dengan format surat dinas; bedanya adalah

pihak yang dikirimi surat pada surat undangan dapat ditulis pada

lampiran;

b) surat undangan untuk keperluan tertentu dapat berbentuk kartu.

Format Surat Undangan, dapat dilihat pada Contoh 13A – 13C

CONTOH 13A ...

- 45 -

CONTOH 13A

FORMAT SURAT UNDANGAN

CONTOH 13B ...




Yth. ……………………………….. ……………………………………… ………………………………………

(alenia pembuka dan alenia isi) ...................................................................................................... ................................................................................................................................................................. Hari/tanggal : ....................................... Pukul : ....................................... Tempat : ....................................... Acara : ....................................... (alenia penutup) ............................................................................................................................ .................................................................................................................................................................

Nama Jabatan,

(Tanda tangan dan cap instansi)

Nama Lengkap

Tembusan :

1. ............... 2. ............... 3. ...............

Nama dan alamat instansi yang telah

dicetak

Tempat dan tanggal

pembuatan surat

Alamat tujuan yang dapat ditulis di bagian kiri, dan jumlahnya cukup banyak, dapat

dibuat pada daftar lampiran

Nama Jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital


- 46 -

CONTOH 13B

FORMAT LAMPIRAN SURAT UNDANGAN

CONTOH 13C ...

Lampiran Surat .................................. Nomor : Tanggal :

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG

1. ............................................................................................................................ 2. ............................................................................................................................ 3. ............................................................................................................................ 4. ............................................................................................................................ 5. ............................................................................................................................ 6. ............................................................................................................................ 7. ............................................................................................................................ 8. ............................................................................................................................ 9. ............................................................................................................................ 10. ............................................................................................................................

Nama Jabatan,

(Tanda tangan dan cap instansi)

Nama Lengkap

- 47 -

CONTOH 13C

FORMAT KARTU UNDANGAN

III. Naskah ...


Mengharapkan dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara

pada acara

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Hari ...................../ (tanggal) ..................., pukul ......................................... WIB

Bertempat di ......................................................

Harap hadir 30 menit sebelum acara

dimulai dan undangan dibawa

Konfirmasi:..........................

Pakaian : .............................

Laki-laki : .............................

Peremputan : .............................

TNI/Polri : .............................

- 48 -

III. Naskah Dinas Khusus

1. Surat Perjanjian

a. Pengertian Surat Perjanjian adalah naskah dinas berisi kesepakatan bersama tentang obyek yang mengikat antar kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu

tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.

b. Lingkup Perjanjian

Lingkup perjanjian meliputi perjanjian dalam negeri dan perjanjian

internasional (bilateral, regional, dan multilateral).

1) Perjanjian Dalam Negeri

Kerjasama antar instansi baik di pusat maupun daerah di dalam negeri

dibuat dalam bentuk Kesepahaman Bersama atau Perjanjian Kerjasama.

2) Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional (bilateral, regional, dan multilateral) dapat dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan hubungan dan kerjasama

antarnegara. Hubungan dan kerja sama luar negeri dapat dilakukan atas prakarsa dari instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

a) Pemerintah Daerah yang berminat mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Kota/Provinsi di luar negeri memberi tahu Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, dan instansi terkait untuk mendapatkan pertimbangan.

b) Pemerintah Daerah bersama dengan Departemen Luar Negeri melalui Perwakilan RI di luar negeri mengadakan penjajakan untuk mengetahui apakah minatnya tersebut mendapatkan tanggapan positif dari

pemerintah Kota/Provinsi di luar negeri.

c) Dalam hal terdapat tanggapan positif dari kedua Pemerintah Daerah mengenai rencana kerjasama, kedua Pemerintah Daerah, jika diperlukan

dapat menyiapkan penandatanganan kesepakatan awal dalam bentuk Surat Minat/Surat Kehendak (Letter of Intent), Surat Minat/Surat Kehendak (Letter of Intent) ini dapat disiapkan oleh Pemerintah Daerah, Departemen Luar Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia di luar

negeri untuk disampaikan dan dimintakan tanggapan kepada mitra asing di luar negeri.

d) Surat Minat/Surat Kehendak yang disepakati dapat ditandatangani oleh

pimpinan atau pejabat setingkat dari kedua Pemerintah Daerah.

e) Sebagai tindak lanjut dari Surat Minat/Surat Kehendak (Letter of Intent), kedua pihak dapat bersepakat untuk melembagakan kerjasama

dengan menyiapkan Memorandum of Understanding (MoU).

f) Tindak lanjut MoU dilakukan dalam bentuk pengaturan teknis lebih lanjut antar pihak yang berkepentingan (Agreement and Treaty) atau Surat Perjanjian Kerjasama.

g) Setiap kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pihak Asing harus menghormati kedaulatan NKRI, persamaan kedudukan, tidak memaksakan kehendak, memberi manfaat dan saling menguntungkan,

tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri.

h) Dalam ...

- 49 -

h) Dalam naskah kerjasama pemerintah pusat dan daerah yang dilakukan pihak departemen, kementerian, lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota dengan pihak asing, kedua belah pihak menggunakan dua naskah asli yang masing-masing pihak menandatangani naskah perjanjian

kerjasama sebagai berikut:

(1) naskah yang menyebutkan pihak Indonesia sebagai pihak yang disebutkan terlebih dahulu, pembubuhan tandatangan wakil

Indonesia diletakkan di sebelah kiri bawah;

(2) naskah yang menyebutkan pihak asing sebagai pihak yang disebutkan terlebih dahulu, pembubuhan tandatangan wakil asing

diletakan di sebelah kiri bawah.

i) Masing-masing naskah perjanjian kerjasama dimaksud diletakkan di dalam map dan dipertukarkan antar kedua belah pihak.

j) Naskah asli milik pemerintah/wakil Indonesia disimpan di ruang

perjanjian (treaty room) Departemen Luar Negeri. Untuk kepentingan daerah yang bersangkutan, Departemen Luar Negeri membuat salinan naskah resmi (certified true copy).

k) Pembuatan perjanjian internasional dilakukan di atas lembar kertas yang dicetak oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri.

c. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan


Perjanjian yang dilakukan antar instansi pemerintah di dalam negeri, baik di pusat maupun di daerah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai

dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.


a) Perjanjian Internasional dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai

tugas, wewenang dan tanggungjawabnya, setelah mendapat Surat Kuasa dari Menteri Luar Negeri.

b) Lembaga Negara dan instansi pemerintah pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional terlebih

dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri Luar Negeri.

d. Susunan


a) Kepala

Bagian Kepala terdiri dari

(1) lambang negara (untuk pejabat negara) diletakkan secara simetris, atau logo (untuk non pejabat negara) yang diletakkan di sebelah kanan dan kiri atas disesuaikan dengan penyebutan nama instansi;

(2) nama instansi;

(3) judul perjanjian;

(4) nomor.

b) Batang ...

- 50 -

b) Batang tubuh

Bagian batang tubuh Perjanjian kerjasama memuat materi perjanjian, yang dituangkan dalam bentuk pasal-pasal.

c) Kaki

Bagian kaki Perjanjian kerjasama terdiri dari nama penandatangan para pihak yang mengadakan perjanjian dan para saksi (jika dipandang perlu), dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


a) Kepala

Bagian Kepala terdiri dari

(1) Nama pihak yang mengadakan perjanjian/MoU;

(2) judul perjanjian;

b) Batang tubuh

Bagian batang tubuh terdiri dari

(1) penjelasan para pihak sebagai pihak yang terikat oleh perjanjian/MoU;

(2) keinginan para pihak;

(3) pengakuan para pihak terhadap perjanjian tersebut;

(4) rujukan terhadap Surat Minat/Surat Kehendak;

(5) acuan terhadap ketentuan yang berlaku;

(6) kesepakatan kedua belah pihak terhadap ketentuan yang tertuang

dalam pasal-pasal.

c) Kaki

Bagian kaki terdiri dari

(1) nama jabatan pejabat penandatangan selaku wakil pemerintah masing-masing, tandatangan, dan nama pejabat penandatangan, yang letaknya disesuaikan dengan penyebutan dalam judul

perjanjian;

(2) tempat dan tanggal penandatanganan perjanjian;

(3) penjelasan teks bahasa yang digunakan dalam perjanjian;

(4) segel asli.

Format Perjanjian Kerjasama (Lingkup Nasional dan Internasional), dapat dilihat pada contoh 15A-15D

Format map dalam praktik Perjanjian Internasional, dapat dilihat pada contoh 15E

CONTOH 15A ...

- 51 -

CONTOH 15A

FORMAT SURAT PERJANJIAN ANTAR INSTANSI DALAM NEGERI

Pasal 5 ...

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA


DAN ……………………………………………..

TENTANG

…………………………………………………………….

…… /SKB- /………/……….. NOMOR: ----------------------------------------------------

………………………..

Pada hari ini, ……….. tanggal ……….., bulan ……….., tahun ………. bertempat di………………….., Yang bertanda tangan di bawah ini

1. ……………………. : ……………, selanjutnya disebut sebagai Pihak I 2. ……………………. : ……………, selanjutnya disebut sebagai Pihak II

bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang……………………………………………, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

Pasal 4

PEMBIAYAAN

.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

Tembusan : 4. ......................... 5. ......................... 6. .........................

Judul perjanjian (nama naskah dinas, para pihak,

objek

Penomoran yang berurutan

dalam satu tahun takwin

Memuat identitas pihak yang mengadakan dan

menandatangani perjanjian

Memuat materi perjanjian, yang ditulis dalam bentuk

pasal-pasal

- 52 -

CONTOH 15B ...

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... Pasal 6

LAIN-LAIN

(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat

dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

(2) Yang termasuk force majeure adalah

a. bencana alam; b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama

kemudian oleh pihak pertama dan pihak kedua.

Pasal 7

PENUTUP

.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

NAMA INSTITUSI NAMA INSTITUSI NAMA JABATAN, NAMA JABATAN, Tanda Tangan Tanda Tangan

NAMA LENGKAP NAMA LENGKAP

- 53 -

CONTOH 15B

FORMAT KESEPAKATAN AWAL/LETTER OF INTENT

CONTOH 15C ...

LETTER OF INTENT BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE/CITY OF ............................................... OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND THE ............................................. CONCERNING PROVINCE CITY

The Government of the Province City of .........................................................................the Republic of Indonesia And the .........................................hereinafter referred to as “the Parties”; Desiring to promote goodwill and understanding as well as favourable cooperation between the people of the two cities/provincies; Recognizing the importance of the principles of the equality and mutual benefits; Do hereby declare our intention to establish Sister City/Province Cooperation as a basis for cooperation, in accordance with our prevailing laws and regulations, in the following fields : a. Exchange of experts on order to improve the management of the cities/provincies; b. Trade and promotion; c. Administration and information; d. Culture and arts; e. Youth and sport.

The implementation of such cooperation shall be concluded in appropriate measures in due course. DONE in duplicate at ....................., on this ........................, day of .............................., in the year........................, in Indonesian, ......................................and English languages, all text being equally authentic. For the Government of the Province/City of For .................................. .......................of the Republic of Indonesia

.................................................. .......................................

- 54 -

CONTOH 15C

FORMAT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Article 4 ...

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN

THE ........................................................................ REPUBLIC OF INDONESIA

AND THE ..................................................................

CONCERNING SISTER PROVINCE (CITY) COOPERATION

The .................................., Republic of Indonesia and the ......................................., hereinafter referred to as the Parties;

Desiring to promote favourable relations of partnershipm and cooperation between the people of the two provinces and;

Recognizing the importance of the principles of equality and mutual benefits; Referring to the Letter of Intent between ......................................., the Republic of Indonesia and ......................... concerning Sister Province (City) Cooperation, signed in .....................................on............................

Pursuant to the prevailing laws and regulations in the respective countries; Heve agreed as follows:

Article 1

Objective and Scope of Cooperation .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................: a. ........................... b. ........................... c. ........................... d. ........................... e. ........................... Other areas agreed upon by the Parties.

Article 2

Funding ..................................................................................................................................................................................................................

Article 3

Technical Arrangement

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- 55 -

CONTOH 15D ...

Article 4

Working Group

a. .................................................................................................................................................................................................. b. .................................................................................................................................................................................................. c. ..................................................................................................................................................................................................

Article 5

Settlement of Disputes .......................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... ......................................................................

Article 6

Amendment .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Article 7

Entry Into Force, Duration and Termination a. .................................................................................................................................................................................................. b. ................................................................................................................................................................................................... in witness whereof, the undersigned being duly authorized thereof by their respective Government, have signed this Memorandum of Understanding. done in duplicated in ................................... on this ................................................day of ............................................ In the year of ........................ and one in indonesia, ........................................................... and English language, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text shall prevail. FOR...................................... FOR .................................... REPUBLIC OF INDONESIA ............................................ .............................................

- 56 -

CONTOH 15D

FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA PEMERINTAH

LINGKUP NASIONAL

Pasal 5 ...

KERJA SAMA ANTARA


DAN

(Lembaga Pemerintah/Provinsi/Kabupaten/Kota)

TENTANG

(Program).................................................................

Nomor:....................................... Nomor:.......................................

(Kementrian/LPND/Komisi/Provinsi/Kabupaten/Kota) dan (Lembaga Pemerintah/Provinsi/Kabupaten/Kota) ......................................................................................... Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka (Program)........... dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN KERJA SAMA

............................................................................................................................. .....................................................................................................................

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

............................................................................................................................. .....................................................................................................................

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN ............................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pasal 4

PEMBIAYAAN ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................

- 57 -

CONTOH 15E ...

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN ............................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................

Pasal 6

LAIN-LAIN (4) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat

dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

(5) Yang termasuk force majeure adalah

d. bencana alam; e. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; f. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(6) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama

kemudian oleh pihak pertama dan pihak kedua.

Pasal 7

PENUTUP

............................................................................................................................. .....................................................................................................................

NAMA INSTITUSI NAMA INSTITUSI NAMA JABATAN, NAMA JABATAN, Tanda Tangan Tanda Tangan

NAMA LENGKAP NAMA LENGKAP

- 58 -

CONTOH 15 E

FORMAT MAP

2. Surat ...

- 59 -

2. Surat Kuasa

a. Pengertian

Surat Kuasa adalah naskah dinas yang berisi pemberian wewenang kepada badan

hukum/kelompok orang/perseorangan atau pihak lain dengan atas namanya untuk

melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.

b. Susunan

1) Kepala

Bagian kepala terdiri dari

a) Kop (menyesuaikan);

b) Judul Surat Kuasa;

c) Nomor Surat Kuasa.

2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Surat Kuasa memuat materi yang dikuasakan.

3) Kaki

Bagian Surat Kuasa memuat keterangan tempat, tanggal, bulan dan tahun

pembuatan serta nama dan tanda tangan para pihak yang berkepentingan, dan

dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khusus untuk

Surat Kuasa dalam bahasa Inggris tidak menggunakan materai.

Format Surat Kuasa, dapat dilihat pada Contoh 16

CONTOH 16 ...

- 60 -

CONTOH 16

FORMAT SURAT KUASA

3. Berita ...



SURAT KUASA Nomor ……/Sk-.../……/.......

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ............................................................

Jabatan : ............................................................

Alamat : ............................................................

Memberi kuasa kepada

Nama : ............................................................

Jabatan : ............................................................

Alamat : ............................................................

Untuk .......................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa, Nama Jabatan, Tanda Tangan Nama Lengkap NIP

Jakarta, ......................... Pemberi Kuasa, Nama Jabatan, Meterai dan Tanda Tangan Nama Lengkap NIP

Nama dan alamat instansi yang telah

dicetak


tahun takwin

Memuat identitas yang memberikan kuasa

Nama Jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal

kapital

Memuat pernyataan tentang pemberian wewenang kepada pihak lain untuk

melakukan suatu

tindakan tertentu


- 61 -

3. Berita Acara

a. Pengertian

Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi uraian tentang proses pelaksanaan

suatu kegiatan yang harus ditandatangani oleh para pihak dan para saksi.

b. Susunan

1) Kepala



b) Judul Berita Acara;

c) Nomor Berita Acara.

2) Batang Tubuh


a) Tulisan hari, tanggal, dan tahun serta nama dan jabatan para pihak yang

membuat Berita Acara;

b) Substansi Berita Acara.

3) Kaki

Bagian kaki memuat tempat pelaksanaan penandatanganan nama

jabatan/pejabat dan tanda tangan para pihak dan para saksi.

c. Hal-hal yang perlu diperhatikan

Pembubuhan meterai pada naskah dinas Berita Acara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Format Berita Acara, dapat dilihat pada Contoh 17A – 17B

CONTOH 17A ...

- 62 -

CONTOH 17A

FORMAT BERITA ACARA

CONTOH 17B ...



BERITA ACARA Nomor ……/BA-……./……./……/……

Pada hari ini, ………, tanggal ………, bulan …….., tahun …....., kami masing-masing :

1. …..(nama pejabat),……. (NIP dan jabatan), selanjutnya disebut Pihak Pertama,

dan

2. …..(pihak lain),…………………………………….., selanjutnya disebut Pihak Kedua, telah

melaksanakan

1. …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

2. dan seterusnya.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan …………………………………………………

Dibuat di …………………………………

Pihak Kedua,

Nama Jabatan

Tanda Tangan

Nama Lengkap,

NIP

Pihak Pertama,

Nama Jabatan,

Meterai dan Tanda Tangan

Nama Lengkap NIP

Mengetahui/Mengesahkan Nama Jabatan,

Tanda Tangan

Nama Lengkap

NIP


dicetak


tahun takwin

Memuat identitas para pihak yang melaksanakan kegiatan

Tanda tangan para pihak dan para saksi

Memuat kegiatan

yang dilaksanakan

Kota sesuai dengan

alamat instansi


- 63 -

CONTOH 17B

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

N a m a :

NIP. :

Tempat/Tgl. lahir :

Agama :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit kerja :

Alamat :

- Kantor :

- Rumah :

Riwayat Pekerjaan :

Tanggungan Keluarga : Isteri :

Anak : 1.

2.

3.

------------------- Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sesungguhnya.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan yang tidak benar saya bersedia dituntut di muka

hakim.

……………,…………………

NIP.

RAHASIA ...

- 64 -

R A H A S I A

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

----------------------Pada hari......................................................... tanggal.........................................

bulan............................................................tahun...............................................................kami:

1. Nama :

NIP. :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

2. Nama :

NIP. :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

3. Nama :

NIP. :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Nomor :....................................................tanggal...............................

telah mengadakan pemeriksaan terhadap : -------------------------------------------------------------------

---------------------------------- N a m a :............................................---------------------------------

--------------------------------- NIP :...........................................----------------------------------

--------------------------------- Pangkat :...........................................----------------------------------

--------------------------------- Jabatan :...........................................----------------------------------

--------------------------------- Unit Organisasi :...........................................------------------------------------

karena ia disangka melakukan pelanggaran terhadap Pasal...........................................................

ayat..................................huruf.........................Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

Pertanyaan ...

- 65 -

PERTANYAAN

1. Pertanyaan :

Apakah Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ?

Jawaban :

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

2. Pertanyaan :

Apakah Saudara bersedia untuk dimintai keterangan sehubungan dengan

adanya………………………………………………………………………………..?

Jawaban :

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

3. Pertanyaan :

Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya ?

Jawaban :

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

4. Pertanyaan :

....................................................................(Sesuai dengan substansi yang diperiksa)

Dan seterusnya.

XX. Pertanyaan ...

- 66 -

XX. Pertanyaan : Apakah masih ada keterangan lain yang akan Saudara berikan kepada Tim Pemeriksa? Jawaban:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

VV. Pertanyaan : Apakah Saudara merasa dipaksa dalam memberikan keterangan tersebut di atas?

Jawaban: ……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

ZZ. Pertanyaan : Apakah Saudara bersedia dimintai keterangan kembali dikemudian hari apabila diperlukan?

Jawaban: ……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

--------------------------------------- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. ----------------------------------------------

......................., .................................

Yang diperiksa Pejabat Pemeriksa

N a m a : 1. N a m a :

NIP : NIP :

Tanda Tangan : Tanda Tangan :

2. N a m a :

NIP :

Tanda Tangan :

3. N a m a :

NIP :

Tanda Tangan :

4. Surat ...

- 67 -

4. Surat Keterangan

a. Pengertian

Surat Keterangan adalah surat yang berisi informasi dari pejabat mengenai sesuatu

hal atau kebenaran sesuatu terhadap seorang pejabat/pegawai agar pejabat/pegawai

tersebut memperoleh kelancaran dan kemudahan dalam kegiatannya.

b. Susunan

1) Kepala



b) Judul Surat Keterangan;

c) Nomor Surat Keterangan.

2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh memuat pejabat yang menerangkan dan nama pegawai

yang diterangkan serta maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Keterangan;

3) Kaki

Bagian kaki memuat keterangan tempat, tanggal, bulan, tahun, nama jabatan,

tanda tangan, dan nama pejabat yang membuat Surat Keterangan tersebut.

Posisi bagian kaki terletak pada bagian kanan bawah.

Format Surat Keterangan, dapat dilihat pada Contoh 18

CONTOH 18 ...

- 68 -

CONTOH 18

FORMAT SURAT KETERANGAN

5. Surat ...



SURAT KETERANGAN Nomor ……/Ket-……./……/.......

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ..............................................................................................................

NIP : ..............................................................................................................

Jabatan : ..............................................................................................................

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : ..............................................................................................................

NIP : ..............................................................................................................

Pangkat/golongan : ..............................................................................................................

Jabatan : ..............................................................................................................

dan seterusnya

................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................... ............................................................................................................... ..................................................................................................................................... ................................................................................................................................

Jakarta, .................................

Pejabat Pembuat Keterangan,

Tanda Tangan dan Cap Instansi

Nama Lengkap


dicetak


tahun takwin

Memuat identitas yang memberikan

keterangan



Memuat identitas

yang diberi

keterangan

Memuat informasi

mengenai suatu hal atau seseorang untuk kepentingan kedinasan


- 69 -

5. Surat Pengantar

a. Pengertian

Surat Pengantar adalah Naskah Dinas yang digunakan untuk mengantar/

menyampaikan naskah atau barang.

b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

Surat Pengantar dibuat oleh pejabat pada unit tata usaha atau pejabat sesuai dengan

tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

c. Susunan

1) Kepala


a) Kop Naskah Dinas;

b) Nomor;

c) Tanggal;

d) Nama jabatan/alamat yang dituju;

e) Tulisan Surat Pengantar yang diletakkan secara simetris.

2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh dalam bentuk kolom terdiri dari

a) Nomor urut;

b) Jenis naskah/barang yang dikirim;

c) Banyaknya naskah/barang;

d) Keterangan.

3) Kaki

a) Pengirim yang berada disebelah kanan, yang meliputi

(1) nama jabatan pembuat surat pengantar;

(2) tanda tangan;

(3) nama lengkap penandatangan, ditulis dengan huruf kapital, tanpa diberi

tanda baca apapun, serta tidak perlu digarisbawahi, dibawahnya ditulis

Nomor Induk Pegawai (NIP.) pejabat yang memberikan tanda tangan;

(4) Cap Dinas.

b) Penerima yang berada disebelah kiri, yang meliputi

(1) nama jabatan penerima surat pengantar;

(2) tanda tangan;

(3) nama lengkap penandatangan, ditulis dengan huruf kapital, tanpa diberi



(4) Cap Dinas jika diperlukan;

(5) nomor telepon/faksimili;

(6) tanggal penerimaan


Surat pengantar dikirim dalam dua rangkap, lembar pertama untuk penerima

dan lembar kedua untuk pengirim.

Format Surat Pengantar, dapat dilihat pada Contoh 19

CONTOH 19 ...

- 70 -

CONTOH 19

FORMAT SURAT PENGANTAR

6. Pemberitahuan



……Tanggal……….

Yth. .............................. ..................................... .....................................

SURAT PENGANTAR N omor ……/P/…/…/

No Naskah Dinas yang Dikirimkan Banyaknya Keterangan

Diterima tanggal …………….. Penerima Nama Jabatan, Tanda tangan Nama Lengkap NIP …………………….. No. Telepon ……………….

Pengirim Nama Jabatan, Tanda tangan dan Cap Instansi Nama Lengkap NIP ……………………..


dicetak

Tempat dan tanggal

pembuatan surat

Alamat tujuan yang dapat ditulis di bagian

kiri

Nama jabatan dan

nama lengkap yang ditulis dalam huruf

awal kapital


- 71 -

6. Pemberitahuan

a. Pengertian

Pemberitahuan adalah Naskah Dinas yang isinya mengenai masalah/kegiatan

tertentu yang disampaikan kepada pejabat/pegawai dengan maksud agar

pejabat/pegawai tersebut mengetahui terhadap masalah/kegiatan tersebut.


Pemberitahuan dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai kewenangannya.

c. Susunan

1) Kepala

a) Kop naskah dinas;

b) nomor, sifat, lampiran, Hal diletakkan di margin kiri;

c) tempat, tanggal, bulan, tahun diletakkan di margin kanan;

d) nama jabatan atau alamat yang dituju diletakkan di margin kiri di bawah

tulisan Hal.

2) Batang Tubuh

Terdiri atas kalimat/alinea pembuka, isi, dan penutup yang singkat, padat, dan

jelas.

3) Kaki

a) nama jabatan penandatangan ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri

dengan tanda baca koma (,);

b) tanda tangan pejabat;

c) nama lengkap penandatangan, ditulis dengan huruf kapital, tanpa diberi



d) Stempel Dinas;

e) Tembusan bila diperlukan.

Format Pemberitahuan, dapat dilihat pada Contoh 20

CONTOH 20 ...

- 72 -

CONTOH 20

FORMAT PEMBERITAHUAN

7. Pengumuman ...


huruf kapital


yang telah dicetak


bagian kiri

Tempat dan tanggal

pembuatan surat





Yth. ……………………………….. ……………………………………… ………………………………………

................................................................( Alinea Pembuka )......................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

............................................................... .....( Alinea Isi )............................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

................................................................( Alinea Penutup ).......................................................... ............................................................................................................................................................


Tembusan: 1. ……………………………….; 2 ………………………………..;

dan seterusnya.


- 73 -

7. Pengumuman

a. Pengertian

Pengumuman adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan yang ditujukan

kepada semua pejabat/pegawai dalam lingkungan Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia atau perseorangan dan golongan di dalam atau di luar Badan



Pengumuman dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang mengumumkan atau

pejabat lain yang ditunjuk.

c. Susunan

1) Kepala



b) Tulisan ”PENGUMUMAN” dicantumkan di bawah kop, ditulis dengan

huruf kapital secara simetris dan nomor pengumuman dicantumkan

dibawahnya;

c) Kata “TENTANG” dicantumkan di bawah nomor pengumuman, ditulis

dengan huruf kapital secara simetris;

d) Rumusan judul pengumuman ditulis dengan huruf kapital, simetris di

bawah “TENTANG”.

2) Batang Tubuh

Batang tubuh hendaknya memuat

a) Alasan tentang perlunya dibuat pengumuman;

b) Peraturan yang menjadi dasar pembuatan pengumuman;

c) Pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak.

3) Kaki


a) Tempat dan tanggal penetapan;

b) Nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf awal

kapital, diakhiri dengan tanda baca koma (,);

c) Tanda tangan pejabat yang menetapkan;

d) Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf awal

kapital;

e) Cap Dinas.

d. Hal yang Perlu Diperhatikan

1) Pengumuman tidak memuat alamat kecuali yang ditujukan kepada kelompok/

golongan tertentu;

2) Pengumuman bersifat menyampaikan informasi, tidak memuat cara

pelaksanaan teknis suatu peraturan;

Format Pengumuman, dapat dilihat pada Contoh 21

CONTOH 21 ...

- 74 -

CONTOH 21

FORMAT PENGUMUMAN

IV. Laporan ...



PENGUMUMAN

NOMOR ……/Peng-……./……/2008

TENTANG

………………………………………………………………..

............................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................

Dikeluarkan di ............................................ pada tanggal ............................................. Nama Jabatan, Tanda Tangan dan Cap Instansi Nama Lengkap


dicetak


tahun takwin

Judul Pengumuman yang ditulis dengan

huruf kapital


penandatangan

Memuat alasan, peraturan yang

menjadi dasar, dan pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap

mendesak


- 75 -

IV. Laporan

1. Pengertian

Laporan adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang pelaksanaan

suatu kegiatan/kejadian.

2. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

Laporan ditandatangani oleh pejabat yang diserahi tugas.

3. Susunan

a. Kepala

Bagian kepala laporan memuat judul laporan yang ditulis dalam huruf kapital

dan diletakkan secara simetris.

b. Batang Tubuh


1) Pendahuluan, yang memuat penjelasan umum, maksud dan tujuan serta

ruang lingkup dan sistematika laporan;

2) Materi laporan yang terdiri atas kegiatan yang dilaksanakan, faktor yang

mempengaruhi, hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi, dan

hal lain yang perlu dilaporkan;

3) Simpulan dan Saran sebagai bahan pertimbangan;

4) Penutup yang merupakan akhir laporan memuat harapan/permintaan

arahan/ucapan terima kasih.

c. Kaki

Bagian kaki laporan terdiri dari

1) Tempat dan tanggal pembuatan laporan;

2) Nama jabatan pejabat pembuat laporan, yang ditulis dengan huruf awal

kapital;

3) Tanda tangan;

4) Nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital;

Format Laporan secara umum, dapat dilihat pada Contoh 22A

Format Laporan secara khusus (Laporan Hasil Pemeriksaan), dapat dilihat pada

Contoh 22B – 22C

CONTOH 22A ...

- 76 -

CONTOH 22A

FORMAT LAPORAN

CONTOH 22B ...



LAPORAN

TENTANG

.........................................................................

A. Pendahuluan 1. Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Ruang Lingkup 4. Dasar

B. Kegiatan yang dilaksanakan

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ dan seterusnya.

C. Hasil yang dicapai

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ dan seterusnya.

D. Simpulan dan Saran

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ dan seterusnya.

E. Penutup

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ dan seterusnya.

Dibuat di ............................................. pada tanggal ......................................... Nama Jabatan Pembuat Laporan,

Tanda tangan dan cap instansi

Nama Lengkap


dicetak

Judul Laporan yang ditulis dengan huruf

kapital.

Memuat laporan tentang

pelaksanaan tugas

kedinasan

Kota sesuai dengan alamat instansi, tanggal

penandatanganan, nama jabatan, tanda tangan dan nama lengkap ditulis dengan

huruf awal kapital.


- 77 -

CONTOH 22B

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

BAGIAN ...



LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA PELAYANAN PERTANAHAN PADA

............................................................................... TAHUN ANGGARAN .............................

Nomor : Tanggal :

BAGIAN PERTAMA RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN

Hasil pemeriksaan kinerja pelayanan pada .......................................................... tahun anggaran ......................... sampai dengan tanggal ..........................., berdasarkan Surat Tugas Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Inspektur Utama Nomor ...../700/...../20…., tanggal ………………….., disamping ditemukan hal-hal yang positif ditemukan pula hal-hal yang perlu mendapat perhatian, perbaikan dan tindak lanjut sebagai berikut: I. Temuan Hasil Pemeriksaan

1. Kerugian Keuangan Negara (Kode: 01) …………………………………………………………………………………………………..

2. Kewajiban penyetoran kepada Negara (Kode: 02)

…………………………………………………………………………………………………..

3. Penyelesaian Pelayanan (SPOPP) …………………………………………………………………………………………………..

4. Temuan teknis/administrasi pelayanan

…………………………………………………………………………………………………..

II. Rekomendasi ………………………………………………………………………………………………………..


- 78 -

Demikian ...

BAGIAN KEDUA URIAN HASIL PEMERIKSAAN

BAB I. DATA UMUM

1. Dasar Pemeriksaan 2. Tujuan Pemeriksaan 3. Jenis Pemeriksaan 4. Ruang Lingkup Pemeriksaan 5. Periode yang diperiksa 6. Lama/waktu pelaksaann Pemeriksaan 7. Susunan Tim Pemeriksa 8. Pemeriksaan APFP sebelumnya 9. Data Auditan (Nama Kantor dan Susunan Pejabat)

BAB II. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

DALAM URAIAN HASIL PEMERIKSAAN INI HARUS MEMENUHI UNSUR SEBAGAI BERIKUT: 1. Judul temuan (bisa menggambarkan kondisi ataupun akibat) 2. Kondisi (diuraikan sejelas dan sedetil mungkin) 3. Kriteria 4. Sebab dan akibat 5. Rekomendasi/saran

A. EVALUASI SPM B. KINERJA PELAYANAN

1. Realisasi Pelayanan 2. Temuan

C. PENDANAAN

1. Penerimaan Anggaran

2. Pengeluaran Anggaran

3. Temuan

D. PERSONIL E. SARANA DAN PRASARANA

- 79 -

CONTOH 22C ...

Demikian laporan hasil pemeriksaan kinerja pelayanan pertanahan pada

.......................…………………… tahun anggaran …………………… sampai dengan tanggal

……………………….. untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Jakarta, ………………………….

Mengetahui: Inspektur Wilayah

………………. Pengendali Teknis Ketua Tim,

Selaku Pengawas

(…………………………) (…………………………) (…………………………) NIP. NIP. NIP.

Anggota Tim (…………………………) NIP. (…………………………) NIP.

- 80 -

CONTOH 22C

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS

Demikian ...



LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS ..................................................................................................

Nomor : Tanggal :

I. DATA UMUM

1. Sumber Informasi dan Pokok Masalah

Dari .............................................................................................................................. Pokok Masalah ............................................................................................................ 2. Dasar Pemeriksaan dan Tim Pemeriksa

a. Surat Tugas Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Inpektorat Utama Nomor ............... tanggal .......................... tahun ....................

b. Susunan Tim Pemeriksa

II. HASIL PEMERIKSAAN

1. Pemeriksaan Berkas/Dokumen Pendukung

2. B.A.P. Pejabat/Auditee

3. Pernyataan/Keterangan Pejabat/Petugas terkait

4. Keterangan dari pihak lain.

III. ANALISA

IV. KESIMPULAN

V. SARAN


- 81 -

V. Telaahan ...

Demikian laporan hasil pemeriksaan khusus atas pengaduan ..................................

pada …………………… untuk ditindaklanjuti.

Jakarta, ……………………………….

Mengetahui:

Inspektur Wilayah ………… Pengendali Teknis Ketua Tim,

(………………………) (………………………) (………………………) NIP. NIP. NIP.

Anggota Tim (………………………) NIP. (………………………) NIP.

- 82 -

V. Telaahan Staf

1. Pengertian

Telaahan staf adalah bentuk uraian yang disampaikan oleh pejabat atau staf yang

memuat analisis singkat dan jelas, mengenai suatu persoalan dengan memberikan

jalan keluar/pemecahan yang disarankan.

2. Susunan

a. Kepala


1) Judul TELAAHAN STAF dan diletakkan secara simetris di tengah atas;

2) Urian singkat tentang permasalahan.

b. Batang Tubuh


1) Persoalan yang memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang

akan dipecahkan;

2) Praanggapan yang memuat dugaan yang beralasan, berdasarkan data yang

ada, saling berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi, dan

merupakan kemungkinan kejadian di masa yang akan datang;

3) Fakta yang mempengaruhi yang memuat fakta yang merupakan landasan

analisis dan pemecahan persoalan;

4) Analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan dan akibatnya,

hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, pemecahan atau cara bertindak

yang mungkin atau dapat dilakukan;

5) Simpulan yang memuat intisari hasil diskusi, yang merupakan pilihan cara

bertindak atau jalan keluar;

6) Tindakan yang disarankan, yang memuat secara ringkas dan jelas saran atau

usul tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi.

c. Kaki


1) Nama jabatan pembuat telaahan staf, yang ditulis dengan huruf awal

kapital;

2) Tanda tangan;

3) Nama lengkap;

4) Daftar lampiran.

Format Telaahan Staf secara umum, dapat dilihat pada Contoh 23A

Format Telaahan Staf secara khusus (RPD dan Auditor), dapat dilihat pada

Contoh 23B – 23I

CONTOH 23A ...

- 83 -

CONTOH 23A

FORMAT TELAAHAN STAF

CONTOH 23B ...

TELAAHAN STAF

TENTANG

.........................................................................

Masalah Uraian ringkas permasalahan, sebagai sarana penunjukan arsip dan merupakan kelompok persoalan sehingga lebih umum atau lebih luas dari persoalan pada persoalan. I. Persoalan

Bagian persoalan memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan.

II. Praanggapan

Praanggapan memuat dugaan yang beralasan, berdasarkan data dan saling berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi, dan merupakan kemungkinan kejadian dimasa mendatang.

III. Fakta-fakta yang mempengaruhi

Bagian fakta yang mempengaruhi memuat fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan persoalan. IV. Analisis

Bagian diskusi memuat analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan serta akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, serta pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan.

V. Simpulan

Bagian simpulan memuat intisari hasil diskusi, dan pilihan dan satu cara bertindak atau jalan keluar sebagai pemecahan persoalan yang dihadapi.

VI. Saran

Bagian saran memuat secara ringkas dan jelas tentang saran tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi.

Nama Jabatan Pembuat Telaahan Staf,

Tanda tangan

Nama Lengkap

- 84 -

CONTOH 23B


CONTOH 23C ...

TELAAHAN STAF

TENTANG

RISALAH PENGOLAHAN DATA (RPD)

…………………………………………

(UNTUK BIDANG KERJA KEDEPUTIAN SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN) I. RISALAH PENGOLAHAN DATA (RPD) SEBAGAI DOKUMEN RESMI YANG DIPERTANGGUNGJAWABKAN

Risalah Pengolahan Data (RPD) ini merupakan risalah telaah akhir yang disajikan oleh jajaran staf Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Staf Pengolah Data, Kasi, Kasubdit, Direktur dan Deputi) yang menjadi dasar bagi Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mengambil keputusan atau persetujuan. Risalah Pengolahan Data (RPD) ini adalah dokumen resmi yang menyertai dokumen resmi pertanahan. Risalah Pengolahan Data (RPD) ini dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh seluruh jajaran staf Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia baik secara hukum, administrasi, maupun secara fisik. Disamping itu, seluruh jajaran staf telah pula mempertimbangkan segala aspek pertanahan sehingga produk yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia terhindar dari masalah, sengketa, dan konflik pertanahan di kemudian hari.

II. INFORMASI PERTANAHAN YANG DILAYANI ............................................................................................................................. ............................................................................................

III. DATA PENDUKUNG (TERLAMPIR : contoh data, sket peta, surat permohonan, dll)

............................................................................................................................. ............................................................. ...............................

IV. DASAR HUKUM ............................................................................................................................. ............................................................................................

V. URAIAN DAN TELAAH ATAS SUBYEK PEMOHON ............................................................................................................................. .................................................................................... ........

VI. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT ............................................................................................................................. .........................................................................…………….

VII. URAIAN UMUM ISI INFORMASI PERTANAHAN ............................................................................................................................. .........................................................................…………….

VIII. PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB (LEGAL STATEMENT) Berdasarkan Risalah Pengolahan Data (RPD) ini, sebagai staf menjamin bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah dapat menandatangani konsep Surat Keputusan (SK),..................................., .............................., ............................., RPD ini telah kami kaji secara baik, mendalam, hati-hati, dan sesuai hukum pertanahan yang berlaku. Disamping itu, kami juga telah mempertimbangkan segala aspek pertanahan yang diperlukan. Atas dasar ini, yang bertanda tangan di bawah ini bertanggung jawab atas isi, analisis, dan rekomendasi yang disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Kepala). Tanggung jawab ini didasarkan atas kesadaran bahwa kami adalah unsur staf kepala yang mempunyai tugas untuk menyiapkan dan memastikan Surat Keputusan..................................., .............................., ............................., yang ditandatangani Kepala telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Tanggung jawab ini juga lahir dari kesadaran staf atas pentingnya dalam pelaksanaan tugas untuk menghindari adanya masalah, sengketa, dan konflik pertanahan yang lahir dari proses penetapan hak atas tanah.

*) Pilih salah satu Jakarta, ..............................................

Yang Membuat Risalah Pengolahan Data

Staf Pengolah Data

.................................................... NIP.

Kepala Seksi

.................................................... NIP.

Kepala Subdirektorat

.................................................... NIP.

Direktur

.................................................... NIP.

MENYETUJUI,

Deputi Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan

.................................................... NIP.

- 85 -

CONTOH 23C


VIII. Kesimpulan ...

TELAAHAN STAF

TENTANG


PEMBERIAN HAK

I. RISALAH PENGOLAHAN DATA (RPD) SEBAGAI DOKUMEN RESMI YANG DIPERTANGGUNGJAWABKAN

Risalah Pengolahan Data (RPD) ini merupakan risalah telaah akhir yang disajikan oleh jajaran staf Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Staf Pengolah Data, Kasi, Kasubdit, Direktur dan Deputi yang bertanggungjawab atas hak tanah) yang menjadi dasar

bagi Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam menetapkan hak tertentu atas tanah bagi suatu subyek hak yang memenuhi syarat dan aturan hukum. Risalah Pengolahan Data (RPD) ini adalah dokumen resmi yang menyertai dokumen resmi pertanahan lainnya dan yang disimpan bersama dokumen hak atas tanah lainnya. Risalah Pengolahan Data (RPD) ini dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh seluruh jajaran staf Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia baik secara hukum,

administrasi, maupun secara fisik. Disamping itu, seluruh jajaran staf telah pula mempertimbangkan segala aspek pertanahan lainnya yang diperlukan dalam penetapan hak atas tanah sehingga hak yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia terhindar dari masalah, sengketa, dan konflik pertanahan di kemudian hari.

II. HAK YANG DITETAPKAN

1. Jenis Hak : ............................................................................................................................. .............................……………. 2. Jangka Waktu : ............................................................................................................................. .............................……………. 3. Subyek Hak : ..........................................................................................................................................................……………. 4. Obyek Hak : ............................................................................................................................. .............................…………….

III. DATA PENDUKUNG (TERLAMPIR)

............................................................................................................................. .........................................................................………………...

IV. DASAR HUKUM

................................................................................................................................... ...................................................................………………...

V. URAIAN DAN TELAAH ATAS SUBYEK HAK ............................................................................................................................................... .......................................................………………...

VI. URAIAN DAN TELAAH ATAS OBYEK HAK (TANAH)

1. Alas Hak

a. Riwayat Tanah ............................................................................................................................. .............................................................……………... b. Riwayat Perolehan Tanah ............................................................................................................................. .........................................................………………...

c. Riwayat Hak Atas Tanah ..................................................................................................................................................................... ....................……………….

2. Data Fisik Tanah ..................................................................................... ........................................................................................................ ……………….

3. Data Administrasi ............................................................................................................................. ................................................................……………….

VII. ANALISIS HAK ATAS TANAH YANG AKAN DITETAPKAN ............................................................................................................................. .........................................................................………………...

- 86 -

CONTOH 23D ...

VIII. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT ............................................................................................................................. .........................................................................………………...

IX. URAIAN UMUM ISI DRAFT SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN HAK

............................................................................................................................. .........................................................................………………...

X. PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB (LEGAL STATEMENT)

Berdasarkan Risalah Pengolahan Data (RPD) ini, sebagai staf menjamin bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah dapat menandatangani konsep Surat Keputusan (SK) Penetapan Hak Atas Tanah. RPD ini telah kami kaji secara baik, mendalam, hati-hati, dan sesuai hukum pertanahan yang berlaku. Disamping itu, kami juga telah mempertimbangkan segala aspek pertanahan yang diperlukan untuk penetapan hak atas tanah tersebut, Atas dasar ini, yang bertanda tangan di bawah ini bertanggung jawab atas isi, analisis,

dan rekomendasi yang disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Kepala). Tanggung jawab ini didasarkan atas kesadaran bahwa kami adalah unsur staf kepala yang mempunyai tugas untuk menyiapkan dan memastikan Surat Keputusan Hak Atas Tanah yang ditandatangani Kepala telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Tanggung jawab ini juga lahir dari kesadaran staf atas pentingnya dalam pelaksanaan tugas untuk menghindari adanya masalah, sengketa, dan konflik pertanahan yang lahir

dari proses penetapan hak atas tanah.

Jakarta, .............................................. Yang Membuat Risalah Pengolahan Data

Staf Pengolah Data ....................................................

NIP.

Kepala Seksi ....................................................

NIP.

Kepala Subdirektorat ....................................................

NIP.

Direktur ....................................................

NIP.

MENYETUJUI,

Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

.................................................... NIP.

- 87 -

CONTOH 23D


CONTOH 23E ...

TELAAHAN STAF

TENTANG


PENEGASAN TANAH NEGARA SEBAGAI OBYEK LANDREFORM



II. URAIAN DATA OBYEK DAN SUBYEK

1. OBYEK : ……………………………………………………………………………………………………

2. SUBYEK : ……………………………………………………………………………………………………

III. DATA ADMINISTRASI (TERLAMPIR) ............................................................................................................................. .........................................................................

IV. DASAR HUKUM

......................................................................................................................................................................... ............................. V. URAIAN DAN TELAAH ATAS OBYEK

.................................................................................................................................................................................................... .. VI. URAIAN DAN TELAAH ATAS SUBYEK

................................................................................................. .....................................................................................................

VII. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT ..................................................................................................................... .................................................................................

VIII. PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB (LEGAL STATEMENT)

Berdasarkan Risalah Pengolahan Data (RPD) ini, sebagai staf menjamin bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah dapat menandatangani konsep Surat Keputusan (SK),..................................., .............................., .... ........................., RPD ini telah kami kaji secara baik, mendalam, hati-hati, dan sesuai hukum pertanahan yang berlaku. Disamping itu, kami juga telah mempertimbangkan segala aspek pertanahan yang diperlukan. Atas dasar ini, yang bertanda tangan di bawah ini bertanggung jawab atas isi, analisis, dan rekomendasi yang disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Kepala). Tanggung jawab ini didasarkan atas kesadaran bahwa kami adalah unsur staf kepala yang mempunyai tugas untuk menyiapkan dan memastikan Surat Keputusan..................................., .............................., ................... .........., yang ditandatangani Kepala telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Tanggung jawab ini juga lahir dari kesadaran staf atas pentingnya dalam pelaksanaan tugas untuk menghindari adanya masalah, sengketa, dan konflik pertanahan yang lahir dari proses penetapan hak atas tanah.

Jakarta, ..............................................

Staf Pengolah

.................................................... NIP.

Kepala Seksi

.................................................... NIP.


.................................................... NIP.

Direktur

.................................................... NIP.

MENYETUJUI,

Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan

.................................................... NIP.

- 88 -

CONTOH 23E


CONTOH 23F ...

TELAAHAN STAF

TENTANG


GANTI KERUGIAN TANAH NEGARA OBYEK LANDREFORM I. RISALAH PENGOLAHAN DATA (RPD) SEBAGAI DOKUMEN RESMI YANG DIPERTANGGUNGJAWABKAN



1. OBYEK : ……………………………………………………………………………………………………

2. SUBYEK : ……………………………………………………………………………………………………


IV. DASAR HUKUM

............................................................................................................................................................. ......................................... V. URAIAN DAN TELAAH ATAS OBYEK

........................................................... ............................................................................................................................. .............. VI. URAIAN DAN TELAAH ATAS SUBYEK

..................................................................................... .................................................................................................................

VII. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT ............................................................................................................................. .........................................................................


Berdasarkan Risalah Pengolahan Data (RPD) ini, sebagai staf menjamin bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah dapat menandatangani konsep Surat Keputusan (SK),..................................., .............................., . ............................, RPD ini telah kami kaji secara baik, mendalam, hati-hati, dan sesuai hukum pertanahan yang berlaku. Disamping itu, kami juga telah mempertimbangkan segala aspek pertanahan yang diperlukan. Atas dasar ini, yang bertanda tangan di bawah ini bertanggung jawab atas isi, analisis, dan rekomendasi yang disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Kepala). Tanggung jawab ini didasarkan atas kesadaran bahwa kami adalah unsur staf kepala yang mempunyai tugas untuk menyiapkan dan memastikan Surat Keputusan..................................., .............................., ............................., yang ditandatangani Kepala telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Tanggung jawab ini juga lahir dari kesadaran staf atas pentingnya dalam pelaksanaan tugas untuk menghindari adanya masalah, sengketa, dan konflik pertanahan yang lahir dari proses penetapan hak atas tanah.

Jakarta, ..............................................

Staf Pengolah

.................................................... NIP.

Kepala Seksi

.................................................... NIP.


.................................................... NIP.

Direktur

.................................................... NIP.

MENYETUJUI,


.................................................... NIP.

- 89 -

CONTOH 23F


CONTOH 23G ...

TELAAHAN STAF

TENTANG


PENGELUARAN OBYEK LANDREFORM I. RISALAH PENGOLAHAN DATA (RPD) SEBAGAI DOKUMEN RESMI YANG DIPERTANGGUNGJAWABKAN



1. OBYEK : ……………………………………………………………………………………………………

2. SUBYEK : ……………………………………………………………………………………………………


IV. DASAR HUKUM

......................................................................................................................................................................... ............................. V. URAIAN DAN TELAAH ATAS OBYEK

.................................................................................................................................................................................................... .. VI. URAIAN DAN TELAAH ATAS SUBYEK

................................................................................................. .....................................................................................................

VII. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT ..................................................................................................................... .................................................................................


Berdasarkan Risalah Pengolahan Data (RPD) ini, sebagai staf menjamin bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah dapat menandatangani konsep Surat Keputusan (SK),..................................., .............................., .... ........................., RPD ini telah kami kaji secara baik, mendalam, hati-hati, dan sesuai hukum pertanahan yang berlaku. Disamping itu, kami juga telah mempertimbangkan segala aspek pertanahan yang diperlukan. Atas dasar ini, yang bertanda tangan di bawah ini bertanggung jawab atas isi, analisis, dan rekomendasi yang disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Kepala). Tanggung jawab ini didasarkan atas kesadaran bahwa kami adalah unsur staf kepala yang mempunyai tugas untuk menyiapkan dan memastikan Surat Keputusan..................................., .............................., ................... .........., yang ditandatangani Kepala telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Tanggung jawab ini juga lahir dari kesadaran staf atas pentingnya dalam pelaksanaan tugas untuk menghindari adanya masalah, sengketa, dan konflik pertanahan yang lahir dari proses penetapan hak atas tanah.

Jakarta, ..............................................

Staf Pengolah

.................................................... NIP.

Kepala Seksi

.................................................... NIP.


....................................................

NIP.

Direktur

.................................................... NIP.

MENYETUJUI,


.................................................... NIP.

- 90 -

CONTOH 23G


CONTOH 23H ...

TELAAHAN STAF

TENTANG


PENETAPAN TANAH TERLANTAR DAN PEMBATALAN HAK ATAS TANAH



II. DASAR HUKUM ............................................................................................................................. .........................................................................

III. DATA SUBYEK DAN OBYEK

............................................................................................................................. ......................................................................... IV. DATA PENDUKUNG (TERLAMPIR)

.......................................................................................................................................................... ............................................

V. IDENTIFIKASI DAN PENELITIAN TANAH TERINDIKASI TERLANTAR

.......................................................................................................................................................... ............................................

VI. PENERTIBAN TANAH TERLANTAR ...................................................................................................................................................................................... ................

VII. ANALISA PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

.............................................................................................................................................................................. ........................ VIII. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT ..................................................................... ............................................................................................................................. ....

IX. URAIAN UMUM ISI DRAFT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG

PENETAPAN TANAH TERLANTAR DAN PEMBATALAN HAK ............................................................................................................................. .........................................................................

X. PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB (LEGAL STATEMENT)

Berdasarkan Risalah Pengolahan Data (RPD) ini, sebagai staf menjamin bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah dapat menandatangani konsep Surat Keputusan (SK),..................................., .............................., . ............................, RPD ini telah kami kaji secara baik, mendalam, hati-hati, dan sesuai hukum pertanahan yang berlaku. Disamping itu, kami juga telah mempertimbangkan segala aspek pertanahan yang diperlukan. Atas dasar ini, yang bertanda tangan di bawah ini bertanggung jawab atas isi, analisis, dan rekomendasi yang disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Kepala). Tanggung jawab ini didasarkan atas kesadaran bahwa kami adalah unsur staf kepala yang mempunyai tugas untuk menyiapkan dan memastikan Surat Keputusan..................................., .............................., ............................., yang ditandatangani Kepala telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Tanggung jawab ini juga lahir dari kesadaran staf atas pentingnya dalam pelaksanaan tugas untuk menghindari adanya masalah, sengketa, dan konflik pertanahan yang lahir dari proses penetapan hak atas tanah.

Jakarta, .............................................. Yang Membuat Risalah Pengolahan Data

Staf Pengolah Data

.................................................... NIP.

Kepala Seksi

.................................................... NIP.


.................................................... NIP.

Direktur

.................................................... NIP.

MENYETUJUI,

Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat

....................................................

NIP.

- 91 -

CONTOH 23H


CONTOH 23I ...

TELAAHAN STAF

TENTANG


PENYELESAIAN MASALAH/SENGKETA/KONFLIK I. RISALAH PENGOLAHAN DATA (RPD) SEBAGAI DOKUMEN RESMI YANG DIPERTANGGUNGJAWABKAN

Risalah Pengolahan Data (RPD) ini merupakan risalah telaah akhir yang disajikan oleh jajaran staf Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Jajaran Staf Kepala Kantor Pertanahan (Staf Pengolah Data, Kasi, Kasubsi, Kabid, yang bertanggungjawab atas penanganan dan penyelesaian masalah dan sengketa pertanahan) yang menjadi dasar bagi Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kepala Kantor Pertanahan dalam menetapkan penyelesaian masalah dan sengketa yang memenuhi syarat dan aturan hukum. Risalah Pengolahan Data (RPD) ini adalah dokumen resmi yang menyertai dokumen resmi pertanahan lainnya. Risalah Pengolahan Data (RPD) ini dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh seluruh jajaran staf telah pula mempertimbangkan segala aspek pertanahan lainnya yang diperlukan dalam penetapan penyelesaian masalah dan sengketa sehingga ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kepala Kantor Pertanahan terhindar dari masalah, sengketa, dan konflik pertanahan di kemudian hari.

II. POKOK MASALAH/SENGKETA/KONFLIK ............................................................................................................................. .........................................................................

III. DATA PENDUKUNG (TERLAMPIR)

............................................................................................................................. ......................................................................... IV. URAIAN MASALAH/SENGKETA/KONFLIK

..................................................................................................................................................... .................................................

V. DASAR HUKUM

................................................................... ............................................................................................................................. ......

VI. ANALISIS ................................................................................................................. .....................................................................................

VII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

............................................................................................................................. ......................................................................... VIII. URAIAN UMUM ISI DRAFT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

................................................................................................................ ......................................................................................

IX. PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB (LEGAL STATEMENT) Berdasarkan Risalah Pengolahan Data (RPD) ini, kami menjamin bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kepala Kantor Pertanahan telah dapat menandatangani konsep Surat Keputusan (SK) Penetapan penyelesaian sengketa/konflik/perkara yang telah kami siapkan menjadi Surat Keputusan maupun usulan permohonan pembatalan . RPD ini telah kami kaji secara baik, mendalam, hati-hati, dan

sesuai hukum pertanahan yang berlaku. Disamping itu, kami juga telah mempertimbangkan segala aspek yang diperlukan untuk penetapan surat keputusan tersebut. Atas dasar ini, kami yang bertanda tangan di bawah ini bertanggung jawab atas isi, analisis, dan rekomendasi yang kami sampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kepala Kantor Pertanahan. Tanggung jawab ini didasarkan atas kesadaran bahwa kami adalah unsur staf kepala yang mempunyai tugas untuk menyiapkan dan memastikan Surat

Keputusan maupun usulan permohonan pembatalan yang ditandatangani Kepala telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Tanggung jawab ini juga lahir dari kesadaran kami atas pentingnya untuk menghindari adanya sengketa, konflik atau perkara yang lahir dari proses penyelesaian sengketa, konflik dan perkara.

Jakarta, ..............................................

Staf Pengolah

.................................................... NIP.

Kepala Seksi

.................................................... NIP.


.................................................... NIP.

Direktur

.................................................... NIP.

MENYETUJUI,

Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

....................................................

NIP.

- 92 -

CONTOH 23I

FORMAT TELAAHAN STAF/AUDITOR

VI. Piagam ...

TELAAHAN STAF/AUDITOR

TENTANG

.........................................................................

Masalah Uraian ringkas permasalahan, sebagai sarana penunjukan arsip dan merupakan kelompok persoalan sehingga lebih umum atau lebih luas dari persoalan pada persoalan. I. PERMASALAHAN

Bagian permasalahan memuat pernyataan singkat dan jelas tentang permasalahan yang akan dipecahkan.

II. ANALISIS

Bagian Analisis memuat analisa pengaruh pra-anggapan dan fakta terhadap persoalan serta akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, serta pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan.

III. SIMPULAN

Bagian simpulan memuat intisari hasil analisis, dan pilihan cara bertindak atau jalan keluar sebagai pemecahan persoalan yang dihadapi.

IV. SARAN

Bagian saran memuat secara ringkas dan jelas tentang saran tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi.

Menyetujui,

Inspektur Wilayah Nama Jabatan Pembuat

Telaahan Staf,

Tanda tangan

Tanda tangan

Nama Lengkap

Nama Lengkap

- 93 -

VI. Piagam

1. Pengertian Piagam adalah naskah dinas yang berisi uraian tentang penghargaan terhadap prestasi/kinerja seseorang ataupun instansi.

2. Susunan a. Kepala

1) Kop (menyesuikan); 2) Kata “PIAGAM” ditulis dengan huruf kapital, diikuti dengan nomor

piagam ditulis simetris dibawahnya. b. Batang Tubuh

1) Hari/tanggal/bulan/tahun, tempat pelaksanaan, nama lengkap, NIP, dan jabatan pihak atau nama instansi/lembaga yang menerima piagam;

2) Uraian materi jenis penghargaan; 3) Kalimat penutup.

c. Kaki Memuat tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan. Nama jabatan, tanda tangan, nama lengkap, NIP, pejabat yang mengesahkan.

Format Piagam, dapat dilihat pada Contoh 24

CONTOH 24 ...

- 94 -

CONTOH 24

FORMAT PIAGAM

VII. Formulir ...


Memberikan

PIAGAM PENGHARGAAN Nomor …/Pgm-. .../…./......

Kepada

……………………………………………………………………….

Sebagai

……………………………………………………………………….

DALAM RANGKA …………………………………………………………………………….............

Tahun ...... …………………………………………………………………….

Jakarta, .........................................


....................................................

- 95 -

VII. Formulir

Formulir adalah bentuk pengaturan alokasi ruang atau lembar naskah untuk mencatat

berbagai data dan informasi. Formulir dibuat dalam bentuk kartu atau lembaran

tercetak dengan judul tertentu berisi keterangan yang diperlukan.

VIII. Naskah Dinas Elektronis

1. Pengertian

Naskah Dinas Elektronis adalah naskah dinas berupa komunikasi dan informasi

yang dilakukan secara elektronis atau yang terekam dalam multimedia elektronis.

2. Lingkup Kegiatan

Naskah Dinas Elektronis mencakupi surat menyurat elektronis, arsip dan

dokumentasi elektronis, transaksi elektronis serta Naskah Dinas Elektronis

lainnya.

Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Naskah Dinas Elektronis akan diatur tersendiri.

B. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas

1. Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani naskah dinas antar/ke luar

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang bersifat kebijakan/keputusan/

arahan berada pada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

2. Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani naskah dinas yang tidak

bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat diserahkan/dilimpahkan kepada pimpinan

unit organisasi di setiap tingkat eselon atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk

menandatangani di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

dilaksanakan sebagai berikut:

a. Sekretaris Utama, Inspektur Utama, Deputi, dapat memperoleh pelimpahan

kewenangan penandatanganan surat menyurat tentang pelaksanaan tugas dan

fungsi sesuai dengan bidang masing-masing;

b. Pimpinan unit eselon II yaitu para Kepala Biro, Inspektur, Direktur, Kepala Pusat,

dan Kepala Kanwil, dapat memperoleh pelimpahan kewenangan penandatanganan

surat menyurat tentang pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing;

c. Pimpinan unit eselon III dan IV yaitu para Kepala Kantor yang karena sifat

tugasnya otonom, dapat memperoleh pelimpahan kewenangan penandatanganan

surat menyurat tentang pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-

masing.

Matriks ...

- 96 -

Matriks Kewenangan dalam Penandatanganan Naskah Dinas di Lingkungan Badan


1. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

No. Naskah Dinas Kepala Eselon I

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Keterangan

Sestama Irtama Deputi

A. Naskah Dinas Arahan

1. Peraturan

2. Pedoman

3. Petunjuk Pelaksanaan

4. Instruksi

5. Prosedur Tetap (Protap)

6. Surat Edaran

7. Keputusan

Eselon II dan III khusus mengenai

kepegawaian

8. Surat Tugas

9. Surat Perintah

B. Naskah Dinas Korespondensi

1. Nota Dinas

2. Memorandum

3. Surat Dinas

Eselon III khusus

Inspektorat Utama

4. Surat Undangan

Eselon III khusus

Inspektorat Utama

C. Naskah Dinas Khusus

1. Surat Perjanjian/MoU

2. Surat Kuasa

3. Berita Acara

4. Surat Keterangan

5. Surat Pengantar

6. Pemberitahuan

7. Pengumuman

D. Naskah Dinas Lainnya

1. Laporan

2. Telaahan Staf

3. Piagam

2. Kantor ...

- 97 -

2. Kantor Wilayah BPN

No. Naskah Dinas Kepala

Kantor Eselon III Eselon IV Keterangan


1. Peraturan

2. Pedoman


4. Instruksi


6. Surat Edaran

7. Keputusan

Eselon III khusus

mengenai disiplin pegawai

8. Surat Tugas

9. Surat Perintah

B. Naskah Dinas

Korespondensi

1. Nota Dinas

2. Memorandum

3. Surat Dinas

4. Surat Undangan

C. Naskah Dinas Khusus

1. Surat Perjanjian Kerjasama

2. Surat Kuasa

3. Berita Acara

4. Surat Keterangan

5. Surat Pengantar

6. Pemberitahuan

7. Pengumuman

D. Naskah Dinas Lainnya

1. Laporan

2. Telaahan Staf

3. Piagam

3. Kantor ...

- 98 -

3. Kantor Pertanahan

BAB III ...

No. Naskah Dinas Kepala

Kantor

Eselon

IV Keterangan


1. Peraturan

2. Pedoman


4. Instruksi


6. Surat Edaran

7. Keputusan

8. Surat Tugas

9. Surat Perintah

B. Naskah Dinas

Korespondensi

1. Nota Dinas

2. Memorandum

3. Surat Dinas

4. Surat Undangan C. Naskah Dinas Khusus

1. Surat Perjanjian

Kerjasama

2. Surat Kuasa

3. Berita Acara

4. Surat Keterangan

5. Surat Pengantar

6. Pemberitahuan

7. Pengumuman D. Naskah Dinas Lainnya

1. Laporan

2. Telaahan Staf

3. Piagam

- 99 -

BAB III

PENYUSUNAN NASKAH DINAS

A. Persyaratan Penyusunan

Setiap naskah dinas harus merupakan kebulatan pikiran yang jelas, padat, dan meyakinkan dalam susunan yang sistematis. Dalam penyusunannya perlu memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Ketelitian Dalam menyusun naskah dinas harus tercermin ketelitian dan kecermatan, dilihat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan. Kecermatan dan ketelitian sangat membantu pimpinan dalam mengurangi kesalahan pengambilan keputusan/kebijakan.

2. Kejelasan Naskah harus memperlihatkan kejelasan, aspek fisik dan materi.

3. Singkat dan Padat Naskah harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar (bahasa formal, efektif, singkat, padat, dan lengkap).

4. Logis dan meyakinkan Naskah yang disusun harus runtut dan logis yang berarti bahwa penuangan gagasan ke dalam naskah dinas dilakukan menurut urutan yang logis dan meyakinkan. Struktur kalimat harus lengkap dan efektif sehingga memudahkan pemahaman penalaran bagi penerima naskah dinas.

5. Pembakuan Naskah yang disusun harus taat mengikuti aturan baku yang berlaku sesuai dengan tujuan pembuatan dilihat dari sudut formal dan dari segi penggunaan bahasanya agar memudahkan dan memperlancar pemahaman isi naskah dinas.

B. Nama Instansi/Jabatan pada Kepala Naskah Dinas

Untuk memberikan identifikasi pada naskah dinas Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, pada halaman pertama naskah dinas dicantumkan kepala naskah dinas, yaitu nama jabatan atau nama instansi. Kepala nama jabatan digunakan untuk mengidentifikasikan bahwa Naskah Dinas ditetapkan oleh Pejabat Negara, sedangkan kepala nama instansi digunakan untuk mengidentifikasikan bahwa Naskah Dinas ditetapkan oleh Pejabat yang bukan Pejabat Negara. Pencantuman kepala Naskah Dinas adalah sebagai berikut:

1. Nama ...

- 100 -

1. Nama Jabatan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kertas dengan lambang negara dan tulisan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Menggunakan kertas kop ukuran F4 dengan gambar lambang negara warna emas dan dibawahnya tulisan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ditulis dua baris dengan huruf kapital di tengah margin. Perbandingan ukuran lambang negara dengan huruf yang digunakan hendaknya serasi dan sesuai ukuran kertas.

Contoh:

2. Nama Instansi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kertas dengan lambang negara dan tulisan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk yang menangani Bidang Kepegawaian. Menggunakan kertas kop ukuran F4 dengan gambar lambang negara warna emas dan dibawahnya tulisan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ditulis dua baris dengan huruf kapital di tengah margin. Perbandingan ukuran lambang negara dengan huruf yang digunakan hendaknya serasi dan sesuai ukuran kertas.

Contoh:

3. Nama ...



- 101 -

3. Nama Instansi/Unit Organisasi.

Kertas kop nama instansi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat eselon I, II,

III, sesuai dengan kewenangannya, dicetak menggunakan jenis dan ukuran huruf

sebagai berikut:

a. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

1) Eselon I (Atas Nama Kepala Badan Pertanahan Nasional)

Menggunakan kertas kop ukuran F4 dengan gambar lambang negara warna

hitam dan dibawahnya tulisan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

ditulis dua baris dengan huruf kapital di tengah margin. Perbandingan ukuran

lambang dengan huruf yang digunakan hendaknya serasi dan sesuai ukuran

kertas, tulisan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Arial 13.

Contoh:

2) Eselon I dan Eselon II

Menggunakan kertas kop ukuran F4 dengan gambar lambang Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia terletak di margin kiri dan tulisan

”BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA” ditulis

dua baris dengan huruf kapital di tengah margin, dan dibawahnya ditulis alamat

Kantor, nomor telepon, faksimile, dan website (apabila ada). Perbandingan

ukuran lambang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan huruf

yang digunakan hendaknya serasi dan sesuai ukuran kertas.

Contoh:

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA



b. Kantor ...




- 102 -

b. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Menggunakan kertas kop ukuran F4 dengan gambar lambang Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia terletak di margin kiri dan tulisan ”BADAN

PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA”, dan dibawahnya ditulis

”KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI.....”

ditulis dua baris dengan huruf kapital di tengah margin, dan dibawahnya ditulis

alamat Kantor, nomor telepon, faksimile, dan website (apabila ada). Perbandingan

ukuran lambang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan huruf

yang digunakan hendaknya serasi dan sesuai ukuran kertas.

Contoh:


KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROVINSI JAWA TIMUR

JALAN GAYUNG KEBONSARI NOMOR 60 SURABAYA TELP: 031-8290985, 8290974

c. Kantor Pertanahan

Menggunakan kertas kop ukuran F4 dengan gambar lambang Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia terletak di margin kiri dan tulisan ”BADAN

PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA”, dibawahnya ditulis

”KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA/KOTA ADMINISTRASI.....”

dan dibawahnya ditulis ”PROVINSI.....” ditulis satu baris dengan huruf kapital di

tengah margin, dan dibawahnya ditulis alamat Kantor, nomor telepon, faksimile,

dan website (apabila ada). Perbandingan ukuran lambang Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia dengan huruf yang digunakan hendaknya serasi dan

sesuai ukuran kertas.

Contoh:


KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONOROGO

PROVINSI JAWA TIMUR

JALAN H. IR. JUANDA NOMOR 1/18 PONOROGO TELEPON: 0352-481172

C. Penomoran ...

- 103 -

C. Penomoran Naskah Dinas

Penomoran Naskah Dinas diatur dalam Bab VI.

D. Nomor Halaman

Nomor halaman naskah ditulis dengan menggunakan nomor urut angka Arab dan

dicantumkan secara simetris di tengah atas dengan membubuhkan tanda hubung (-)

sebelum dan setelah nomor, kecuali halaman pertama naskah dinas yang menggunakan

kop naskah dinas tidak perlu mencantumkan nomor halaman.

E. Ketentuan Jarak Spasi

1. Jarak antara bab dengan judul, dua spasi;

2. Jika judul lebih dari satu baris, maka jarak antara baris pertama dan kedua satu spasi;

3. Jarak antara judul dengan sub judul, 4 (empat) spasi;

4. Jarak antara sub judul dengan uraian, 2 (dua) spasi; dan

5. Jarak masing-masing baris disesuaikan dengan keperluan.

F. Penggunaan Huruf

Naskah dinas menggunakan jenis huruf Arial, dengan ukuran 11 atau 12.

G. Kata Penyambung

Kata penyambung adalah kata yang digunakan sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut

pada halaman berikutnya jika naskah lebih dari satu halaman. Kata penyambung itu ditulis

pada akhir setiap halaman pada baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman dengan

urutan berikut: kata penyambung dan tiga buah titik. Kata penyambung itu diambil persis

sama dari kata pertama halaman berikutnya. Jika kata pertama dari halaman berikutnya itu

menunjuk pasal atau diberi garis bawah atau dicetak miring, kata penyambung juga harus

dituliskan sama. Kata penyambung tidak digunakan untuk pergantian bagian.

Contoh: Penulisan kata penyambung pada halaman 4 baris paling bawah adalah /media…

kata penyambung

kata pertama pada halaman 5 baris paling atas kiri adalah media elektronik………..dst.

nomor halaman

di tengah atas

H. Lampiran ...

Media…

- 5 -

Media elektronik ……………………………. …………………………………………………

- 104 -

H. Lampiran

Jika Naskah memiliki beberapa lampiran, setiap halaman lampiran harus diberi nomor urut

dengan angka Arab. Nomor halaman lampiran merupakan nomor lanjutan dari halaman

sebelumnya.

1. Diantara naskah dan lampiran di batasi dengan lembar pemisah.

Contoh:

2. Jika ...


LAMPIRAN


NOMOR TAHUN

TENTANG

………………………………………………

………………………

- 105 -

2. Jika naskah memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran harus diberi nomor urut yang

dicatumkan pada lembar pemisah.

Contoh:

I. Nomor Salinan Surat

Penomoran salinan surat dilakukan untuk menunjukkan bahwa surat tersebut dibuat dalam

jumlah terbatas dan distribusinya tertentu/diawasi.

Penyebutan nomor salinan disusun sebagai berikut:

1. Semua naskah dinas yang mempunyai tingkat keamanan sangat rahasia/rahasia harus

diberi nomor salinan pada halaman pertama margin kanan atas;

2. Jumlah salinan harus dicantumkan meskipun hanya satu salinan (salinantunggal);

3. Pendistribusian naskah yang bernomor salinan harus sama dengan daftar distribusinya.

Daftar distribusi harus dicantumkan sebagai lampiran.

4. Cara penulisan nomor dan jumlah salinan dapat diketik atau menggunakan stempel

sebagaimana contoh berikut:


REPUBLIK INDONESIA

J. Daftar ...

Salinan Kesatu

Jumlah Salinan: Lima


LAMPIRAN I (dan seterusnya)


NOMOR TAHUN

TENTANG

………………………………………………

………………………

- 106 -

J. Daftar Distribusi

Daftar Distribusi adalah susunan pejabat yang dibuat oleh pejabat sekretariat dan

digunakan sebagai pedoman pendistribusian naskah. Hal yang perlu diperhatikan dalam

pembuatan Daftar Distribusi, adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Pertama, yaitu pejabat yang langsung berada di bawah Kepala Badan


2. Kelompok Kedua, yaitu pejabat pada Kelompok Pertama ditambah dengan pejabat

pada urutan eselon berikutnya.

3. Kelompok Ketiga, yaitu pejabat pada Kelompok Pertama dan Kelompok Kedua

ditambah pejabat lain sesuai dengan keperluan.

Cara penggunaan daftar distribusi adalah sebagai berikut:

1. Setiap distribusi menunjukkan batas pejabat yang berhak menerima naskah. Dengan

demikian, jika naskah dimaksudkan sampai ke tingkat/eselon tertentu, pada alamat

yang dituju tidak perlu ditambahkan Daftar Distribusi untuk tingkat/eselon

dibawahnya.

2. Daftar Distribusi tidak digunakan jika naskah didistribusikan untuk pejabat tertentu.

Untuk itu, pada naskah langsung dicantumkan pejabat yang dituju.

K. Rujukan

Rujukan adalah naskah atau dokumen lain yang digunakan sebagai dasar acuan atau dasar

penyusunan naskah. Penulisan Rujukan dilakukan sebagai berikut :

1. Naskah yang berbentuk Keputusan dan Instruksi Rujukannya ditulis didalam

konsiderant mengingat.

2. Naskah yang berbentuk Surat Perintah, Surat Tugas, Petunjuk Pelaksaaan, Surat

Edaran, dan Pengumuman Rujukannya ditulis dalam konsiderant dasar.

3. Surat Dinas memerlukan rujukan; naskah yang menjadi rujukan ditulis pada alinea

pembuka diikuti substansi materi surat yang bersangkutan. Dalam hal lebih dari satu

naskah, rujukan harus ditulis secara kronologis.

4. Kata rujukan ditulis pada bagian akhir naskah berikut acuan yang digunakan, jika

rujukan yang digunakan cukup banyak, daftar rujukan dicantumkan pada bagian akhir

sebagai lampiran dan ditulis rujukan terlampir.

5. Rujukan yang digunakan lebih dari satu harus dinyatakan secara jelas dengan

menggunakan nomor urut, diikuti dengan penulisan judulnya.

6. Naskah rujukan tidak harus disertakan pada naskah yang bersangkutan.

L. Ruang Tanda Tangan

1. Pengertian

Ruang tanda tangan adalah tempat tulisan pada bagian kaki naskah dinas yang memuat

nama jabatan (misalnya: Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,

Sekretaris Utama, Inspektur Utama, Deputi, Direktur, Kepala Biro, dan sebagainya).

2. Cara Penulisan

a. Ruang tanda tangan ditempatkan di sebelah kanan bawah setelah baris kalimat

terakhir;

b. Nama jabatan yang diletakkan pada baris pertama tidak boleh disingkat, kecuali

pada formulir ukuran kecil; misalnya kartu dan identitas instansi;

c. Nama jabatan yang diletakkan pada baris kedua dan ketiga (setelah a.n. dan u.b.)

boleh disingkat, misalnya Sestama, Karo Umum;

d. Nama ...

- 107 -

d. Nama jabatan pada naskah dinas yang bersifat mengatur ditulis dengan huruf

kapital dan nama jabatan pada naskah dinas yang bersifat tidak mengatur ditulis

dengan huruf awal kapital;

e. Ruang tanda tangan sekurang-kurangnya empat spasi;

f. Nama pejabat yang menandatangani naskah dinas yang bersifat mengatur ditulis

dengan huruf kapital dan nama pejabat yang menandatangani naskah dinas yang

bersifat tidak mengatur ditulis dengan huruf awal kapital;

g. Jarak ruang antara tanda tangan dan tepi kertas adalah 3 cm, sedangkan untuk

tepi kiri disesuaikan dengan baris terpanjang.

Contoh:

1) Ruang tanda tangan pada naskah dinas pengaturan ditulis dengan huruf kapital.


REPUBLIK INDONESIA,

Tanda tangan

NAMA JELAS

2) Ruang tanda tangan pada naskah dinas lainnya yang tidak bersifat mengatur.

Sekretaris Utama,

Tanda tangan

Nama Jelas

NIP…...........

3) Ruang tanda tangan pada naskah dinas yang ditandatangani atas nama.

a.n. Sekretaris Utama

Karo Umum,

Tanda tangan

Nama Jelas

NIP…

4) Ruang tanda tangan pada naskah dinas yang ditandatangani untuk beliau.

Deputi Bidang…

u.b.

Direktur…

Tanda tangan

Nama Jelas

NIP…

5) Ruang ...

- 108 -

5) Ruang tanda tangan pada naskah dinas yang ditandatangani atas nama dan

untuk beliau.

a.n. Deputi Bidang…

Direktur…

u.b.

Kasubdit…

Tanda tangan

Nama Jelas

NIP…

M. Penentuan Batas/Ruang Tepi

Demi keserasian dan kerapian (estetika) dalam penyusunan naskah dinas, diatur supaya

tidak seluruh permukaan kertas digunakan secara penuh. Oleh karena itu, perlu ditetapkan

batas antara tepi kertas dan naskah, baik pada tepi atas, kanan, bawah, maupun pada tepi

kiri sehingga terdapat ruang yang dibiarkan kosong. Penentuan ruang tepi dilakukan

berdasarkan ukuran yang terdapat pada peralatan yang digunakan untuk membuat naskah

dinas, yaitu :

1. ruang tepi atas : apabila menggunakan kop naskah dinas, 2 spasi dibawah kop, dan

apabila tanpa kop naskah dinas, sekurang-kurangnya 2 cm dari

tepi atas kertas;

2. ruang tepi bawah : sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi bawah kertas;

3. ruang tepi kiri : sekurang-kurangnya 3 cm dari tepi kertas; batas ruang tepi kiri

tersebut diatur cukup lebar agar pada waktu dilubangi untuk

kepentingan penyimpanan dalam ordner/shelhecter tidak berakibat

hilangnya salah satu huruf/kata/angka pada naskah dinas tersebut.

4. ruang tepi kanan : sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi kanan kertas.

Catatan :

Dalam pelaksanaannya, penentuan ruang tepi seperti tersebut diatas bersifat fleksibel,

disesuaikan dengan banyak atau tidaknya isi suatu naskah dinas. Penentuan ruang tepi

(termaksud juga spasi dalam paragraf) hendaknya memperhatikan aspek keserasian dan

estetika.

N. Penggunaan Bahasa

1. Bahasa yang digunakan di dalam naskah harus jelas, tepat dan menguraikan maksud,

tujuan dan isi naskah. Untuk itu perlu diperhatikan pemakaian kata dan kalimat dalam

susunan yang baku, baik dan benar, sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia.

2. Ejaan yang digunakan di dalam naskah adalah Ejaan Bahasa Indonesia yang

Disempurnakan (EYD) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 0196/U/1975 tanggal 27 Agustus 1975.

BAB IV…

- 109 -

BAB IV

TATA SURAT DINAS

A. Pengertian

Tata Surat Dinas adalah pengaturan ketatalaksanaan penyelenggaraan surat-menyurat

dinas dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam rangka

tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

B. Ketentuan Penyusunan Surat Dinas

1. Penyelengaraan urusan kedinasan melalui surat-menyurat harus dilaksanakan secara

cermat dan teliti agar tidak menimbulkan salah penafsiran.

2. Koordinasi antar pejabat di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

sebaiknya dilakukan dengan mengutamakan metode yang paling cepat dan tepat

misalnya diskusi, kunjungan pribadi, dan jaringan telepon lokal. Jika dalam

penyusunan surat dinas diperlukan koordinasi, pejabat yang bersangkutan

melakukannya bersama mulai tahap penyusunan konsep, sehingga perbaikan pada

konsep akhir dapat dihindari.

3. Urusan kedinasan yang dilakukan dengan menggunakan tata cara dan prosedur surat-

menyurat harus menggunakan sarana komunikasi administrasi resmi.

4. Jawaban terhadap surat yang masuk

a. Instansi pengirim harus segera mengkonfirmasikan kepada penerima surat atas

keterlambatan jawaban dalam suatu proses komunikasi tanpa keterangan yang

jelas;

b. Instansi penerima harus segera memberikan jawaban terhadap konfirmasi yang

dilakukan oleh instansi pengirim.

5. Batas waktu jawaban surat

Jawaban surat disesuaikan dengan sifat pengiriman surat yang bersangkutan:

a. Sangat segera/kilat, dengan batas waktu 1 X 24 jam setelah surat diterima;

b. Segera, dengan batas waktu 2 X 24 jam setelah surat diterima;

c. Biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja.

6. Waktu penandatanganan surat

Waktu penandatanganan surat harus memperhatikan sifat surat dan jadwal pengiriman

surat yang berlaku di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan

segera dikirim setelah ditandatangani.

7. Penggandaan/Kopi surat

Kopi surat hanya diberikan kepada yang berhak dan memerlukan, dinyatakan dengan

memberikan alamat yang dimaksud dalam “tembusan”.

Kopi surat dibuat terbatas hanya untuk kebutuhan sebagai berikut:

a. Kopi tembusan

Kopi surat yang disampaikan kepada pejabat yang secara fungsional terkait;

b. Kopi laporan

Kopi surat yang disampaikan sebagai laporan kepada pejabat yang berwenang;

c. Kopi untuk arsip

Kopi surat yang disimpan untuk kepentingan pemberkasan arsip.

8. Lampiran ...

- 110 -

8. Lampiran

Tembusan surat disampaikan kepada unit kerja terkait, sedangkan lampiran hanya

disampaikan kepada unit yang bertanggung jawab, dengan menyebutkan:

Tembusan: tanpa lampiran.

9. Tingkat Keamanan (Kualifikasi)

a. Sangat Rahasia disingkat (SR), tingkat keamanan isi surat dinas yang tertinggi,

sangat erat hubungannya dengan keamanan dan keselamatan negara. Jika disiarkan

secara tidak sah atau jatuh ke tangan yang tidak berhak, akan membahayakan

keamanan dan keselamatan negara;

b. Rahasia disingkat (R), tingkat keamanan isi surat dinas yang berhubungan erat

dengan keamanan dan keselamatan negara. Jika disiarkan secara tidak sah atau

jatuh ke tangan yang tidak berhak akan merugikan negara;

c. Konfidensial disingkat (K), tingkat keamanan isi suatu surat dinas yang

berhubungan dengan keamanan dan keselamatan negara. Jika disiarkan secara tidak

sah atau jatuh ke tangan yang tidak berhak akan merugikan negara. Termasuk

dalam tingkat konfidensial adalah Rahasia Jabatan dan Terbatas;

d. Biasa disingkat (B), tingkat keamanan isi suatu surat dinas yang tidak termasuk

dalam butir a sampai dengan c, namun tidak berarti bahwa isi surat dinas tersebut

dapat disampaikan kepada yang tidak berhak mengetahuinya.

Kecepatan Penyampaian

a. Sangat Segera/Kilat, surat harus diselesaikan/dikirim/disampaikan pada hari yang

sama dengan batas waktu 1 X 24 jam;

b. Segera, surat dinas harus diselesaikan/dikirim/disampaikan dalam waktu 2 X 24

jam;

c. Biasa, surat dinas harus diselesaikan/dikirim/disampaikan menurut urutan yang

diterima oleh bagian pengiriman, sesuai dengan jadwal perjalanan caraka/kurir,

batas waktu 5 hari.

C. Ketentuan Surat menyurat

1. Komunikasi Langsung

Surat dinas dikirim langsung kepada pejabat sesuai dengan alamat yang dituju. Untuk

mempercepat penyampaian surat kepada pejabat yang dituju, surat tetap dialamatkan

kepada pejabat sesuai alamat yang dituju, tetapi dicantumkan ungkapan u.p. (untuk

perhatian) kepada pejabat yang akan memproses. Misalnya, surat di bidang

kepegawaian, ditujukan kepada Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Organisasi dan

Kepegawaian.

Contoh penulisan alamat:

2. Alur Surat menyurat

Alur surat menyurat yang bermuatan kebijakan/keputusan/arahan pimpinan harus

melalui jenjang hierarki dari tingkat pimpinan tertinggi di lingkungan Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang

sehingga dapat dilakukan pengendalian proses penyelesaiannya.

3. Rujukan ...

Yth. Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian

di –

Jakarta

- 111 -

3. Rujukan

a. Dalam hal Surat Dinas memerlukan rujukan, rujukan ditulis pada alinea pembuka,

diikuti substansi materi surat yang bersangkutan. Apabila rujukan lebih dari satu

naskah, rujukan itu harus ditulis secara kronologis.

b. Cara menulis rujukan adalah sebagai berikut :

(1) Rujukan Berupa Naskah

Penulisan rujukan berupa naskah mencakupi informasi singkat tentang naskah

yang menjadi rujukan, dengan urutan sebagai berikut : jenis naskah dinas,

jabatan penandatangan naskah dinas, nomor naskah dinas, tanggal penetapan,

dan subyek naskah dinas.

(2) Rujukan Berupa Surat Dinas

Penulisan rujukan berupa Surat Dinas mencakupi informasi singkat tentang

surat dinas yang menjadi rujukan, dengan urutan sebagai berikut : jenis surat,

jabatan penandatangan, nomor surat, tanggal penandatanganan surat, dan hal.

(3) Rujukan Berupa Surat Dinas Elektronis

Penulisan rujukan berupa Surat Dinas Elektronis (surat yang dikirimkan melalui

sarana elektronis) diatur tersendiri.

c. Rujukan Surat kepada Instansi Non Pemerintah

Rujukan tidak harus dicantumkan pada Surat Dinas yang ditujukan kepada instansi

non pemerintah.

4. Disposisi

Disposisi adalah petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut penyelesaian surat, ditulis

secara jelas pada Lembar Disposisi, tidak pada naskah asli. Lembar Disposisi

merupakan satu kesatuan dengan naskah surat yang bersangkutan dan tidak boleh

dipisahkan. Pada Lembar Disposisi dicantumkan kalimat: Dilarang memisahkan sehelai

suratpun yang tergabung dalam berkas ini.

Format ...

- 112 -

FORMAT LEMBAR DISPOSISI


SEKRETARIS UTAMA

Jl. Sisingamangaraja No. 2 Jakarta Selatan Telp. ...../Fax. .....

LEMBAR DISPOSISI

No. Agenda/Registrasi : Tingkat Keamanan : SR/R/B

Tgl. Penerimaan : Tgl. Penyelesaian :

Tgl dan No. Surat : ..........................................................................................

Dari : ..........................................................................................

Ringkasan Isi : ..........................................................................................

..........................................................................................

Lampiran : ..........................................................................................

Disposisi Diteruskan kepada: Paraf

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

Catatan : Dilarang memisahkan sehelai suratpun yang tergabung dalam berkas ini

5. Penanganan Surat dengan Tingkat Keamanan Tertentu

Surat menyurat dengan tingkat keamanan tertentu (Sangat Rahasia, Rahasia,

Konfidensial/Terbatas) harus dijaga keamanannya dalam rangka keselamatan negara.

Tanda tingkat keamanan ditulis dengan cap (tidak diketik), dengan tinta berwarna

merah pada margin kanan atas pada setiap halaman surat dinas dan sampul. Jika surat

dinas tersebut difotokopi/digandakan, cap tingkat keamanan pada fotokopi/hasil

penggandaan harus dengan warna yang sama dengan warna cap pada surat asli.

Pemberian tanda tingkat keamanan dimulai pada saat konsep surat dibuat.

D. Media ...

- 113 -

D. Media/Sarana Surat menyurat

Media/sarana surat menyurat adalah alat untuk merekam informasi yang dikomunikasikan

dalam bentuk media konvensional (kertas).

1. Kertas Surat

a. Penggunaan kertas

1) Kertas yang digunakan untuk kegiatan dinas adalah HVS paling tinggi 80 gram,

antara lain untuk kegiatan surat menyurat, penggandaan dan dokumen

pelaporan;

2) Penggunaan kertas HVS di atas 80 gram atau jenis lain yang mempunyai nilai

keasaman tertentu, digunakan hanya terbatas untuk jenis naskah dinas yang

mempunyai nilai kegunaan dalam waktu lama;

3) Penyediaan surat berlambang negara dan/atau logo instansi, dicetak di atas

kertas 80 gram;

4) Kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah A4 yang berukuran 297 X

210 mm (8 1/4 X 11 3/4 inci).

Disamping kertas A4 untuk kepentingan tertentu korespondensi dapat

menggunakan kertas dengan ukuran berikut:

a) A3 Kuarto ganda (297 X 420 mm);

b) A5 Setengah kuarto (210 X 148 mm);

c) Folio (210 X 330 mm);

d) Folio ganda (420 X 330 mm).

Dalam pencetakan surat dinas tidak menggunakan lembar continuous form,

kecuali digunakan untuk kepentingan lain, misalnya untuk pembuatan laporan

dan dokumen teknis.

STANDAR UKURAN KERTAS DAN PENJELASANNYA

Standar Ukuran Kertas

Seri Milimeter Inci Seri Milimeter Inci

A0 841 x 1189 33⅛ x 46¾ C0 917 x 1297 36¾ x 51⅞

A1 594 x 841 23⅜ x 33⅛ C1 648 x 917 25⅞ x 36¾

A2 420 x 594 16½ x 23⅜ C2 458 x 648 18¼ x 25⅞

A3 297 x 420 11¾ x 16½ C3 324 x 458 12¾ x 18¼

A4 210 x 297 8¼ x 11¾ C4 229 x 324 9⅛ x 12¾

A5 148 x 210 5⅞ x 8¼ C5 162 x 229 6⅜ x 9⅛

A6 105 x 148 4⅛ x 5⅞ C6 114 x 162 4½ x 6⅜

A7 74 x 105 2⅞ x 4⅛ C7 81 x 114 3¼ x 4½

A8 52 x 74 2 x 2⅞ C8 57 x 81 2¼ x 3¼

B0 1000 x 1414 40 x 56½ D0 771 x 1090 30¾ x 3¼

B1 707 x 1000 28¼ x 40 D1 545 x 771 21¾ x 30¾

B2 500 x 707 20 x 28¼ D2 385 x 545 15¼ x 21¾

B3 353 x 500 14¼ x 20 D3 272 x 385 10⅞ x 15¼

B4 250 x 353 9⅞ x 14¼ D4 192 x 272 7¾ x 10⅞

B5 176 x 250 7 x 9⅞ D5 136 x 192 5⅜ x 7¾

B6 125 x 176 4⅞ x 7 D6 96 x 136 3⅞ x 5⅜

B7 88 x 125 3½ x 4⅞ D7 68 x 96 2¾ x 3⅞

B8 62 x 88 2½ x 3½ D8 48 x 68 1⅞ x 2¾

Penjelasan ...

- 114 -

Penjelasan:

b. Warna dan Kualitas

1) Kertas untuk naskah dinas asli menggunakan kertas berwarna putih dengan

kualitas terbaik (white bond) digunakan untuk surat dinas yang asli, sedangkan

yang berkualitas biasa digunakan untuk kopi surat dinas;

2) Kertas untuk tembusan :

a) menggunakan kertas karbon apabila diketik dengan mesin ketik manual,;

b) di fotokopi apabila diketik dengan mesin ketik elektronik atau komputer.

3) Naskah dinas dengan jangka waktu simpan 10 tahun atau lebih atau bernilai

guna permanen harus menggunakan kertas serendah-rendahnya dengan nilai

keasaman (PH) 7.

2. Sampul ...

A1

A3 A2

A5 A4

A6

A7

SERI A Seri A digunakan untuk umumnya kertas

cetak, termasuk alat tulis kantor dan

publikasi. Ukuran yang menjadi standar dasar adalah A0, yaitu ukuran 841x1189

mm yang luasnya sama dengan 1 (satu)

meter persegi. Setiap angka setelah huruf

A menunjukkan luas setengah dari angka sebelumnya. Jadi luas kertas ukuran A1

adalah setengah dari kertas ukuran A0, A2

seperempat dari A0, A3 seperdelapan dari A0, dan demikian seterusnya. Lembaran

dengan ukuran lebih besar dari A0

dituliskan dengan angka sebelum huruf A0. Jadi, 2A0 berarti suatu lembaran yang

ukurannya 2 (dua) kali A0.

SERI B Ukuran Seri B kira-kira di tengah-tengah

antara ukuran Seri A, merupakan alternatif

dari Seri A, tetapi utamanya digunakan untuk poster, peta atau bagan di dinding,

apabila menggunakan kertas Seri A akan

tampak terlalu besar.

SERI C

Seri C digunakan untuk map, kartu pos,

dan sampul. Sampul dengan ukuran Seri C sesuai untuk kertas ukuran Seri A, baik

dalam keadaan utuh maupun dilipat.

Sampul C6 dapat mewadahi lembaran kertas A6 atau A5 yang dilipat 1 (satu) kali

atau A4 yang dilipat 2 (dua) kali.

- 115 -

2. Sampul Surat

Sampul surat adalah sarana kelengkapan penyampaian surat, terutama untuk surat

keluar. Ukuran, bentuk dan warna sampul yang digunakan untuk surat menyurat di

lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, disesuaikan dengan

kebutuhan.

a. Ukuran

Ukuran sampul yang digunakan menurut Keputusan Direktur Jenderal Pos dan

Telekomunikasi Nomor 43/DIRJEN/1987 tentang penetapan standar kertas sampul

surat dan bentuk sampul surat adalah:

UKURAN SAMPUL

Nomor Lebar (mm) Panjang (mm)

(1) (2) (3)

1. 90 152

2. 100 160

3. 110 220

4. 114 162

5. 125 176

6. 105 227

7. 115 245

8. 120 270

9. 176 250

10. 229 324

11. 250 353

12. 270 400

Pada umumnya untuk surat dinas yang menggunakan kertas ukuran A4 (kuarto)

atau folio dan ukuran A5 atau setengah folio digunakan sampul nomor 6 (105mm

X 227mm).

Surat dinas yang mempunyai lampiran cukup tebal, atau surat pengantar yang

disertai naskah dinas tebal misalnya Keputusan atau Pedoman yang berupa buku

dan tidak dapat dilipat, digunakan sampul yang ukurannya sedemikian rupa

sehingga setelah dimasukkan ke dalam sampul pada setiap sisinya terdapat ruang

maksimal ½ inci.

Untuk menentukan ukuran minimum sampul yang tepat bagi surat dinas yang

cukup tebal dan tidak dapat dilipat, dapat digunakan rumus sebagai berikut:

Panjang sampul = panjang surat/naskah + ½ “ + tebal surat/naskah

Lebar sampul = lebar surat/naskah + ¼ “ + tebal surat/naskah

Sampul surat berjendela tidak digunakan dalam tata naskah dinas Badan


b. Warna ...

- 116 -

b. Warna dan kualitas

Sampul surat dinas menggunakan kertas tahan lama (bond) berwarna putih atau

coklat muda dengan kualitas baik, disesuaikan dengan ukuran dan berat naskah

dinas yang dikirimkan.

c. Penulisan Alamat Pengirim dan Tujuan

Pada sampul surat selalu harus dicantumkan alamat pengirim dan alamat tujuan,

alamat pengirim dicetak atau dituliskan pada bagian kanan atas sampul dengan

susunan dan bentuk huruf yang sama dengan yang tertulis atau tercetak pada kepala

surat. Alamat tujuan ditulis sama seperti alamat yang tercantum pada kepala surat,

alinea pertama alamat tujuan yang dimulai pada baris dibawah tengah sampul.

d. Cara melipat dan memasukkan surat ke dalam sampul

1) Sebelum kertas surat dilipat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan ukuran

sampul yang akan digunakan.

2) Surat yang sudah dilipat sudut-sudutnya harus bertemu dan lipatannya harus

lurus dan tidak kusut.

3) Cara melipat surat yang akan dimasukkan ke dalam sampul surat dinas adalah:

- Pertama, sepertiga bagian bawah lembaran surat dilipat ke belakang.

- Selanjutnya surat dimasukkan ke dalam sampul dengan bagian kepala surat

menghadap ke depan.

- Pada sampul yang mempunyai jendela kertas kaca, kedudukan alamat tujuan

pada kepala surat harus tepat pada jendela sampul.

FORMAT ...

- 117 -

FORMAT MELIPAT KERTAS SURAT

E. Susunan


REPUBLIK INDONESIA


Nomor : mmmmmm Jakarta, ………………. Sifat : mmm Lampiran : - Hal : Undangan. Yth.

mmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Hari/Tanggal : ......................................................... Jam : ......................................................... Tempat : ......................................................... Acara : .........................................................


mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

NAMA JABATAN,

NAMA TERANG

Tembusan : disampaikan kepada Yth. 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmm. 2. Mmmmmmmmmmmmmmmmm.

Pertama, sepertiga bagian bawah

lembaran kertas surat dilipat ke

depan.


REPUBLIK INDONESIA








mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Nama Jabatan,

Nama Lengkap

Tembusan: 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmm.

2. Mmmmmmmmmmmmmmmmm.

Lembar kertas surat


REPUBLIK INDONESIA





mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.




Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

NAMA JABATAN,

NAMA TERANG Tembusan : disampaikan kepada Yth. 3. Mmmmmmmmmmmmmmmmm. 4. Mmmmmmmmmmmmmmmmm.

Kedua, sepertiga bagian atas

lembaran kertas surat dilipat ke

belakang.


REPUBLIK INDONESIA


Mmmmmm, ……………….

Nomor : Kep: Sifat : Yth. Mm Lampiran : mm

Perihal : Undangan. di - MM


mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.


mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm.


Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

NAMA JABATAN,

NAMA TERANG Tembusan : disampaikan kepada Yth. 5. Mmmmmmmmmmmmmmmmm. 6. Mmmmmmmmmmmmmmmmm.




Jakarta, ………………. Kepada: Yth. Mmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmm di - MMMMMMMM

Ketiga, surat dimasukkan ke dalam

sampul dengan bagian Kepala Surat

menghadap ke depan ke arah

pembaca penerima surat.




Jakarta, ……………….

Kepada: Yth. Mmmmmmmmm mmmmmmmm

Pada sampul yang menggunakan jendela

kertas kaca, alamat tujuan pada Kepala

Surat harus tepat dibalik jendela kertas

kaca.







- 118 -

E. Susunan

1. Kop Surat

Kop surat mengidentifikasikan nama jabatan atau nama instansi Badan Pertanahan

Nasional dan alamat dengan ketentuan sebagaimana diatur pada Bab III.

2. Tanggal Surat

Tanggal surat ditulis dengan tata urut sebagai berikut:

a. Tanggal ditulis dengan angka Arab;

b. Bulan ditulis lengkap dengan huruf yang diawali dengan huruf kapital;

c. Tahun ditulis lengkap empat digit dengan angka Arab.

Contoh:

3. Nomor Surat

Penomoran naskah dinas sesuai dengan ketentuan dapat dilihat penjelasannya pada Bab

VI tentang Penomoran dan Pemberian Kode Naskah Dinas.

4. Sifat Surat

Dalam kolom sifat dicantumkan klasifikasi surat berdasarkan kecepatan

penyampaiannya, yaitu:

a. Sangatsegera;

b. Segera; atau

c. Biasa.

5. Lampiran Surat

Disebutkan berapa banyak jumlah dan nama barang yang dilampirkan dengan

menggunakan angka arab dan diikuti penulisan dengan huruf yang disertai dengan

tanda kurung ( ), misalnya:

Lampiran: 1 (satu) lembar

6. Perihal Surat

Perihal adalah materi pokok surat yang dinyatakan dengan kalimat singkat tetapi jelas,

Perihal perlu dicantumkan dengan alasan berikut:

a. Menyampaikan penjelasan singkat tentang materi yang dikomunikasikan dan

menjadi rujukan dalam komunikasi;

b. Memudahkan identifikasi dalam penyusunan halaman pada surat yang terdiri lebih

dari satu halaman;

c. Mempermudah penentuan alur pengiriman surat atau pemberkasan dan

penyimpanan surat.

7. Alamat Surat Dinas

a. Surat dinas ditujukan kepada nama jabatan pada unit organisasi yang dituju. Surat

dinas tidak dapat ditujukan kepada nama unit organisasi, misalnya kantor,

departemen, kementerian, instansi, dan sebagainya;

b. Surat ...

Tanggal 21 April 2009

- 119 -

b. Surat dinas yang ditujukan kepada Pejabat Pemerintah/Pejabat Negara ditulis

dengan urutan sebagai berikut :

1) Nama jabatan;

2) Alamat;

3) Kota diikuti Kode Pos.

Contoh:

8. Penggunaan Untuk Perhatian (u.p.)

Alamat surat dengan menggunakan istilah u.p. (untuk perhatian) digunakan untuk

keperluan berikut:

a. Untuk mempercepat penyelesaian surat karena tidak harus menunggu kebijakan

langsung pimpinan unit organisasi sesuai dengan maksud;

b. Untuk mempermudah pendistribusian oleh unit tata usaha penerima surat kepada

pejabat yang dituju.

Contoh:

9. Paragraf Surat

Paragraf adalah sekelompok kalimat yang berisi pernyataan yang berkaitan satu sama

lain yang merupakan satu kesatuan. Fungsi paragraf untuk mempermudah pemahaman

penerima mengenai isi surat, memisahkan atau menghubungkan pemikiran dalam

komunikasi tertulis.

10. Penggunaan Spasi

Isi surat dinas diketik 1, 1,5 spasi atau sesuai dengan kebutuhan dan diantara paragraf

diberi jarak 1,5 – 2 spasi.

11. Pernyataan Penghormatan

Hanya digunakan pada surat keluar instansi Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia yang ditujukan kepada pejabat negara/pejabat setingkat menteri.

“Dengan hormat”, diketik pada awal isi surat.

12. Garis Kewenangan dan Penandatanganan

a. Garis Kewenangan

Pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan di lingkungan unit

kerjanya.

Tanggung jawab tersebut tidak dapat dilimpahkan atau diserahkan kepada

seseorang yang bukan pejabat yang berwenang. Garis kewenangan digunakan jika

surat dinas ditandatangani oleh pejabat yang mendapat pelimpahan dari pejabat

yang berwenang.

b. Pernyataan ...

Yth. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan 12101

Yth. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia u.p. Sekretaris Utama Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan 12101

- 120 -

b. Pernyataan Penutup

Disampaikan dengan maksud untuk memberikan penekanan akhir pada isi surat

dengan cara yang sopan dan dengan harapan agar penerima surat merasa dihargai

dan bersedia menanggapi isi surat dengan lebih baik.

Contoh: - Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

- Atas kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

c. Penandatanganan

Penandatanganan surat dinas yang menggunakan garis kewenangan dapat

dilaksanakan dengan menggunakan cara:

1. Atas nama (a.n.).

Atas nama dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat/dokumen

melimpahkan kepada pejabat dibawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi

adalah sebagai berikut:

a. Pelimpahan wewenang tersebut dalam bentuk tertulis.

b. Materi wewenang yang dilimpahkan benar-benar menjadi tugas dan

tanggung jawab pejabat yang melimpahkan.

c. Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan naskah dinas berada pada

pejabat yang diatasnamakan.

Contoh: penggunaan atas nama (a.n.) dalam penandatanganan surat

a.n. Kepala Badan Pertanahan Nasionl

Republik Indonesia

Sekretaris Utama,

Nama Pejabat

NIP ...

a.n. Sekretaris Utama

Karo Umum

Nama Pejabat

NIP ...

2. Untuk beliau (u.b.).

Untuk beliau digunakan jika yang diberi kuasa memberi mandat kepada

pejabat satu tingkat dibawahnya. Untuk beliau (u.b.) digunakan setelah ada

atas nama (a.n.). Pelimpahan kewenangan penandatanganan naskah dinas

dengan bentuk untuk beliau (u.b.) hanya sampai pada pejabat dua tingkat

eselon dibawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain sebagai

berikut:

a. Pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai dua tingkat struktural

dibawahnya.

b. Materi yang ditangani merupakan tugas dan tanggung jawabnya.

c. Dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pemangku jabatan

sementara (Pjs.) atau yang mewakili.

d. Tanggung jawab berada pada pejabat yang telah diberi kuasa.

Contoh: penggunaan atas nama (a.n.) dan untuk beliau (u.b.) dalam

penandatanganan surat.

a.n. Kepala BPN RI

Deputi Bidang

u.b.

Direktur ...

Nama Pejabat

NIP ...

a.n. Deputi Bidang ...

Direktur ...

u.b.

Kepala Subdirektorat ...

Nama Pejabat

NIP ...

Untuk ...

- 121 -

Untuk beliau (u.b.) juga digunakan untuk penandatanganan naskah dinas yang

materinya memang menjadi kewenangan dan tugas pejabat yang menandatangani

sesuai dengan batas kewenangan yang telah diatur secara umum dalam organisasi

yang bersangkutan. Penggunaan (u.b.) disini hanya untuk menghormati asas

kesatuan komando.

Misalnya surat keluar dari Deputi Bidang ditujukan kepada pejabat lainnya di

lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dapat ditandatangani

oleh Eselon II atau Eselon III dengan menggunakan untuk beliau (u.b.).

Contoh penggunaan untuk beliau (u.b.) adalah sebagai berikut:

Eselon I ... Eselon II ...

u.b. u.b.

Eselon II ... Eselon III ...

Nama Pejabat Nama Pejabat

NIP ... NIP ..

13. Pelaksana Tugas (Plt)

Ketentuan penandatanganan pelaksana tugas yang disingkat Plt adalah sebagai berikut :

a. Pelaksana tugas (Plt) dilaksanakan digunakan apabila pejabat yang berwenang

menandatangai naskah dinas belum ditetapkan karena menunggu ketentuan bidang

kepegawaian lebih lanjut.

b. Pelimpahan wewenang bersifat sementara sampai pejabat yang difinitif ditetapkan;

Contoh:

Plt. Kepala Biro Umum,

Tanda Tangan

Nama Pejabat

14. Pelaksana Harian (Plh)

Ketentuan penandatangan pelaksana harian yang disingkat Plh adalah sebagai berikut :

a. Pelaksana harian (Plh) dipergunakan apabila pejabat yang berwenang

menandatangani naskah dinas tidak berada di tempat sehingga untuk kelancaran

pelaksanaan pekerjaan sehari-hari perlu ada pejabat sementara yang

menggantikannya;

b. Pelimpahan wewenang bersifat sementara sampai pejabat yang difinitif kembali di

tempat.

Contoh:

Plh. Kepala Biro Umum,

Tanda Tangan

Nama Pejabat

15. Warna ...

- 122 -

15. Warna tinta

a. Untuk penulisan surat digunakan tinta berwarna hitam;

b. Untuk penandatanganan surat digunakan tinta berwarna hitam atau biru tua;

c. Untuk penulisan tingkat kerahasian surat Rahasia atau Sangat Rahasia digunakan

tinta berwarna merah;

d. Untuk cap dinas digunakan tinta berwarna ungu.

F. Penanganan Surat Masuk

1. Surat Masuk adalah semua surat dinas yang diterima. Untuk memudahkan pengawasan

dan pengendalian, penerimaan surat masuk dipusatkan di unit tata usaha.

2. Penanganan surat masuk dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Penerimaan Surat

Surat masuk yang diterima dikelompokkan berdasarkan tingkat keamanan (Sangat

Rahasia, Rahasia, Konfidensial, Biasa) dan tingkat kecepatan penyampaiannya

(Kilat, Sangat Segera, Segera, Biasa). Untuk Surat masuk yang bersifat Sangat

Rahasia, dan Rahasia, yang berhak untuk membuka adalah pejabat/pegawai yang

diberi kewenangan.

b. Pencatatan

1) Surat masuk yang diterima, dicatat dan ditandatangani oleh petugas penerima

pada lembar kontrol atau tanda terima;

2) Catatan ditulis pada :

a) Kartu Kendali, Lembar Pengantar, Buku Ekspedisi;

b) Buku Agenda;

c) Lembar Disposisi dengan mencatat nomor agenda dan tanggal penerimaan.

3) Pencatatan surat dinas yang mempunyai tingkat keamanan :

a) Sangat Rahasia dan Rahasia dilakukan oleh pejabat/pegawai yang

mendapatkan kewenangan dari pimpinan instansi.

b) Konfidensial dan Biasa dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk oleh pejabat

tata usaha;

4) Pencatatan surat masuk dimulai dari nomor 1, 2, 3, dst pada bulan Januari dan

berakhir pada bulan Desember dalam satu tahun. Pencatatan dilakukan dengan

pemberian kode tertentu sehingga semua surat masuk dapat dicatat dengan

cepat.

c. Penilaian atau Pengarahan Surat

1) Kegiatan penilaian atau pengarahan surat masuk sudah mulai dilaksanakan

pada tahap pencatatan dan untuk memudahkan penanganan surat;

2) Pada tahap penilaian atau pengarahan, tujuan surat sudah dapat diarahkan

kepada :

a) Pimpinan atau dapat disampaikan langsung kepada pejabat yang

menangani;

b) Alamat pribadi (nama orang) langsung disampaikan kepada yang

bersangkutan;

3) Penilaian atau pengarahan surat dilakukan dengan berpedoman kepada tingkat

keamanan dan tingkat kecepatan penyampaian surat.

d. Pengolahan

1) Pada tahap pengolahan, pejabat yang menangani memutuskan tindakan yang

akan diambil sehubungan dengan surat masuk tersebut;

2) Dari hasil pengolahan, dapat diputuskan tindak lanjutnya yaitu langsung

disimpan atau dibuat naskah dinas sebagai jawaban, misalnya berupa surat

dinas, keputusan, atau instruksi;

3) Pengolahan ...

- 123 -

3) Pengolahan surat masuk dapat menggunakan proses pemberkasan naskah atau

proses administrasi biasa sesuai dengan kebutuhan;

4) Selama masa pengolahan surat masuk sudah mulai mengalami proses

penyimpanan.

e. Sarana penanganan surat masuk

1) Buku Agenda

Buku Agenda adalah sarana utama pengendalian dan pengawasan surat masuk.

Semua surat masuk pertama kali dicatat pada Buku Agenda, yang disusun

dalam kolom catatan sebagai berikut:

a) Tanggal;

b) Nomor agenda;

c) Nomor dan tanggal surat masuk;

d) Lampiran;

e) Alamat pengirim;

f) Hal/isi surat;

g) Isi disposisi;

h) Keterangan.

Sesuai dengan kebutuhan, kolom catatan dapat ditambah.

2) Kartu Kendali (KK), Lembar Pengantar dan Buku Ekspedisi.

Selain Buku Agenda, penanganan surat masuk dapat menggunakan sarana lain

sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit organisasi, berupa Kartu Kendali

(KK), Lembar Pengantar dan Buku Ekspedisi.

G. Penanganan Surat Keluar

1. Surat Keluar adalah semua surat dinas yang akan dikirim kepada subyek

(instansi/lembaga/perorangan/badan hukum) yang tercantum pada alamat surat dinas

dan sampul surat dinas. Seperti penanganan surat masuk, pencatatan, pemberian nomor

dan cap dinas, dan pengiriman surat keluar dipusatkan di Unit Tata Usaha untuk

memudahkan pengawasan dan pengendalian.

2. Penanganan Surat Keluar melalui tahapan sebagai berikut:

a. Pengolahan

1) Kegiatan pengolahan dimulai dari penyiapan hingga ke penandatanganan surat

dinas.

2) Penyiapan/penyusunan konsep surat keluar

a) Penyiapan/penyusunan konsep dilakukan oleh pegawai/pejabat yang

berwenang di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

b) Setiap konsep yang akan diajukan kepada pimpinan terlebih dahulu harus

diteliti oleh pejabat unit tata usaha atau pejabat yang ditunjuk.

c) Setiap pejabat yang terlibat dalam penyusunan surat dinas harus

membubuhkan parafnya pada konsep surat sebagai bukti bahwa surat dinas

telah diteliti dan dikoordinasikan.

d) Setelah surat dinas diparaf oleh pejabat yang bersangkutan, proses

selanjutnya adalah surat ditandatangani oleh pejabat yang berwenang,

pemberian nomor, tanggal surat, dan pembubuhan cap dinas.

b. Pencatatan

Semua surat keluar dicatat dalam Buku Pencatatan Surat Keluar yang bentuk,

susunan dan tata cara pencatatannya sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan


c. Penggandaan ...

- 124 -

c. Penggandaan

1) Penggandaan adalah kegiatan memperbanyak surat dinas sesuai dengan banyak

alamat yang dituju;

2) Cap dinas yang dibubuhkan pada hasil penggandaan harus asli (bukan salinan);

3) Penggandaan surat keluar yang tingkat keamanannya sangat rahasia/rahasia

harus diawasi dengan ketat.

d. Pengiriman

1) Semua surat keluar yang akan dikirim dimasukkan ke dalam sampul dicatat

dalam Buku Ekspedisi sebagai bukti pengiriman atau dibuatkan tanda bukti

pengiriman tersendiri;

2) Pada sampul surat keluar dicantumkan alamat lengkap, nomor surat dinas, dan

cap yang sesuai dengan tingkat kecepatan (Kilat/Segera/Sangat Segera/Biasa)

dan keamanan (Sangat Rahasia/Rahasia);

3) Untuk kepentingan keamanan, pejabat unit tata usaha melaksanakan

pengawasan terhadap pengiriman semua surat keluar.

e. Penyimpanan

1) Semua arsip surat keluar (pertinggal) harus disimpan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku tentang kearsipan;

2) Naskah asli surat dinas keluar yang diparaf harus disimpan di unit pengolah.

BAB V …

- 125 -

BAB V

PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA, LOGO, CAP DINAS DAN PAPAN NAMA


Lambang negara, logo, cap dinas dan papan nama yang digunakan dalam Tata Naskah

Dinas di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia merupakan tanda

pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi. Untuk memperoleh keseragaman

dalam penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di lingkungan Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia, perlu ditentukan penggunaan lambang negara, logo, dan cap dinas pada

kertas surat, sampul, map, dan dokumen lainnya dan papan nama.

A. Penggunaan Lambang Negara

Ketentuan penggunaan lambang negara untuk tata naskah dinas adalah sebagai berikut:

1. Lambang Negara Burung Garuda digunakan dalam tata naskah dinas Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

2. Lambang Negara Burung Garuda berwarna kuning emas digunakan pada naskah dinas

yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau

pejabat yang ditunjuk;

3. Lambang Negara Burung Garuda berwarna hitam digunakan oleh Pejabat Eselon I di

lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan untuk kepentingan

yang lain diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. Penggunaan Logo

Ketentuan penggunaan logo untuk tata naskah dinas adalah sebagai berikut:

1. Logo Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah tanda pengenal atau

identitas berupa simbol atau huruf yang digunakan dalam tata naskah dinas Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia agar publik lebih mudah mengenal;

2. Setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

menggunakan logo Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada seluruh

naskah kedinasan;

3. Logo diletakkan di margin kiri atas kop surat dan kop sampul surat;

4. Penulisan nama instansi dan logo pada sampul surat sama dengan pada kop surat.

C. Penggunaan Lambang Negara dan Logo dalam Kerjasama

1. Dalam hal dilakukan kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

dengan pihak luar negeri, lambang negara diletakkan diatas map naskah dinas;

2. Dalam hal dilakukan kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

dengan departemen/instansi lain yang setingkat, digunakan logo departemen/instansi

masing-masing.

D. Penggunaan Cap Dinas

1. Cap Dinas adalah tanda pengenal yang sah dan berlaku di lingkungan Badan


2. Cap ...

- 126 -

2. Cap Dinas terdiri atas:

a. Cap jabatan yaitu cap yang bunyi tulisannya menyebut nama jabatan, digunakan untuk menyertai

tanda tangan pejabat yang bersangkutan.

b. Cap Dinas yaitu cap yang bunyi tulisannya menyebut nama unit organisasi,

digunakan untuk menyertai tanda tangan pejabat yang mempunyai wewenang

menggunakannya.

c. Cap Dinas Bernomor Seri

1) Cap Dinas Burung Garuda Bernomor Seri Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional yaitu cap yang bunyi tulisannya menyebut nama unit organisasi

digunakan atau dibubuhkan pada Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah yang

ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

2) Cap Dinas Burung Garuda Bernomor Seri Kantor Pertanahan yaitu cap yang

bunyi tulisannya menyebut nama unit organisasi digunakan atau dibubuhkan

pada Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, Sertipikat Hak Atas Tanah, dan

Sertipikat Hak Tanggungan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor

Pertanahan.

3) Nomor Seri Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor

Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

3. Bentuk dan Wewenang Penggunaan

Cap Jabatan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Cap Instansi

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Contoh:

No Macam Cap Dinas Keterangan

1.

Cap Jabatan Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik

Indonesia

Digunakan untuk menyertai tandatangan

Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia

2. Cap Dinas Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia

Digunakan oleh pejabat yang diberi

wewenang menandatangani untuk dan

atas nama (a.n.) Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia, sampai

dengan eselon III.

3. Cap ...



- 127 -

3. Cap Dinas Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia

Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia


Pejabat Eselon I sampai dengan Eselon III

di lingkungan Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia.

4. Cap Dinas Kantor Wilayah BPN

Kantor Wilayah BPN Prov. Jawa Barat


Kepala Kantor Wilayah BPN

5. Cap Dinas Kantor Pertanahan

Kantor Pertanahan Kota Bekasi

Digunakan untuk menyertai

tandatangan Kepala Kantor

Pertanahan

Contoh ...

- 128 -

Contoh: Bentuk dan isi tulisan Cap Dinas Bernomor Seri Kantor Wilayah BPN dan Cap

Dinas Bernomor Seri Kantor Pertanahan.

No Macam Cap Dinas Keterangan

1.

Cap Dinas Bernomor Seri Kantor

Wilayah BPN

Provinsi Lampung


Kepala Kantor Wilayah BPN pada Keputusan

Pemberian Hak Atas Tanah.

2.

Cap Dinas Bernomor Seri Kantor

Pertanahan

Kota Metro, Provinsi Lampung


Kepala Kantor Pertanahan pada Keputusan

Pemberian Hak Atas Tanah dan Sertipikat Hak Atas Tanah.

3. Cap Dinas Bernomor Seri Kantor

Pertanahan dilengkapi dengan kode

TA (Tim Ajudikasi)

T A

Panitia Ajudikasi

Kota Metro, Provinsi Lampung

Digunakan untuk menyertai tandatangan Ketua

Tim Ajudikasi pada Sertipikat Hak Atas Tanah

Pendaftaran Tanah Sistematik.

4. Ukuran ...




- 129 -

4. Ukuran dan Warna Tinta Cap Dinas

a. Ukuran Cap Dinas

40 mm

39 mm

30 mm

b. Dalam tata naskah dinas di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia berlaku ketentuan mengenai penggunaan warna tinta pada cap dinas

yaitu berwarna ungu, hal ini dilakukan untuk membedakan antara naskah asli

dengan salinan/petikan atau naskah dinas hasil fotokopi;

c. Cap Dinas tingkat keamanan (Sangat Rahasia, Rahasia, dan Konfidensial) dan

kecepatan penyampaian (Sangat Segera, Segera, Kilat, dan Biasa) menggunakan

tinta cap warna merah.

5. Penempatan Cap Dinas

a. Cap dinas dibubuhkan di samping kiri tanda tangan, tetapi tidak menutupi tanda

tangan.

b. Dalam penandatanganan kerjasama atau perjanjian, bila letak tanda tangan di

margin kiri maka cap diletakkan di samping kanan tanda tangan.

c. Cap dinas tidak perlu dipergunakan pada memo.

6. Kekhususan Penggunaan

Panitia Ajudikasi

1) Untuk kepentingan Panitia Ajudikasi dalam rangka pendaftaran tanah

sistematik, dibuatkan juga Cap Dinas Bernomor Seri yang sama dengan Cap

Dinas Bernomor Seri Kantor Pertanahan setempat.

2) Cap Dinas Bernomor Seri yang digunakan oleh Panitia Ajudikasi, lambang

burung garuda bagian ujung pita sebelah kiri diberi kode T dan disebelah

kanan kode A.

3) Apabila tugas Panitia Ajudikasi telah berakhir, Ketua Panitia Ajudikasi wajib

menyerahkan kembali Cap Dinas Bernomor Seri tersebut kepada Kepala

Kantor Pertanahan setempat dengan disertai Berita Acara Penyerahan

4) Dalam hal Cap Dinas Bernomor Seri yang sudah tidak dipergunakan lagi, oleh

Kepala Kantor Pertanahan diserahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional untuk dimusnahkan dengan Berita Acara.

E. Pengadaan

1. Pengadaan Cap Dinas dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia pada Sekretaris Utama u.p. Biro Umum.

2. Pengadaan Cap Dinas Bernomor Seri dilaksanakan setelah adanya permohonan dari

Kepala Kantor Wilayah BPN kepada Sekretaris Utama u.p. Biro Umum.

3. Pengadaan Cap Dinas Bernomor Seri untuk kepentingan Panitia Ajudikasi, diajukan

oleh Kepala Kantor Pertanahan yang daerahnya terdapat kegiatan pendaftaran tanah

sistematik kepada Sekretaris Utama u.p. Biro Umum melalui Kepala Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional.

F. Pengawasan ...

- 130 -

F. Pengawasan dan Pengendalian

1. Cap dinas yang digunakan dapat digandakan untuk mempercepat pelayanan dan

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Penggandaan cap dinas diusulkan oleh

pimpinan unit organisasi eselon I masing-masing kepada Sekretaris Utama untuk

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

2. Kepala Bagian Persuratan dan Kearsipan Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia pada Biro Umum, Sekretaris Utama, karena jabatannya diserahi penguasaan

dan bertanggungjawab atas penggunaan cap jabatan dan cap dinas Badan Pertanahan


3. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, karena

jabatannya diserahi penguasaan dan bertanggungjawab atas penggunaan cap dinas dan

cap dinas bernomor seri Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang

bersangkutan.

4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan karena jabatannya diserahi

penguasaan dan bertanggungjawab atas penggunaan cap dinas dan cap dinas bernomor

seri Kantor Pertanahan yang bersangkutan.

5. Ketua Panitia Ajudikasi diserahi penguasaan dan bertanggung jawab atas penggunaan

cap dinas bernomor seri yang dibubuhkan pada Sertipikat Hak Atas Tanah dalam

pendaftaran tanah sistematik.

6. Cap Dinas Bernomor Seri.

a. Dalam hal Cap Dinas Bernomor Seri hilang atau rusak yang tidak dapat

dipergunakan lagi, maka Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor

Pertanahan mengajukan permohonan penggantian kepada Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia u.p. Sekretaris Utama;

b. Cap Dinas Bernomor Seri yang hilang wajib dituangkan dalam Berita Acara

Laporan Kehilangan, tembusan disampaikan kepada Biro Umum;

c. Cap Dinas Bernomor Seri yang rusak wajib diserahkan kepada Kepala Kantor

Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk dimusnahkan dituangkan dalam Berita

Acara Laporan Pemusnahan, tembusan disampaikan kepada Biro Umum;

d. Dalam hal hilangnya Cap Dinas yang disebabkan kelalaian dan kealpaannya, maka

Pejabat yang bertanggung jawab atas cap dinas dapat dikenakan sanksi

administratif.

G. Papan ...

- 131 -

G. Papan Nama

1. Papan Nama adalah benda yang berbentuk serta berukuran tertentu memuat tulisan

nama suatu satuan organisasi dan dipergunakan sebagai tanda pengenal suatu instansi.

2. Ukuran dan Bentuk :

a. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, adalah sebagai berikut :

Ukuran Papan : 78,5 x 580 cm

Warna : Dasar Putih, Tulisan Hitam

Bagian Tengah Tulisan : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Ukuran Huruf : Tinggi Huruf : 30 cm

Lebar Huruf : 21 cm

Jarak Antara : Bagian atas dan bawah : 24 cm

Jarak Tepi : Bagian samping kanan/kiri sama.

Contoh:


JALAN SISINGAMANGARAJA NOMOR 2 JAKARTA SELATAN 12014 TELEPON: 7393939

Papan Nama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

b. Kantor Wilayah BPN, adalah sebagai berikut :

Ukuran papan : 100 x 200 cm

Warna : Dasar putih, tulisan hitam

Bagian atas tertulis : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Ukuran Huruf : Tinggi huruf : 12 cm

Lebar huruf : 7 cm

Bagian tengah tertulis : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Ukuran huruf : Tinggi huruf : 25 cm

Lebar huruf : 15 cm

Bagian bawah tertulis : Provinsi diikuti nama provinsi yang bersangkutan


Lebar huruf : 9 cm

Contoh:


KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT

JALAN BRAWIJAYA NOMOR 24 MANOKWARI TELP. 0986-212919 FAX. 0968-212610

Papan Nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat

c. Kantor ...

- 132 -

c. Kantor Pertanahan, adalah sebagai berikut :

Ukuran papan : 90 x 180 cm

Warna : Dasar putih, tulisan hitam

Bagian atas tertulis : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia


Lebar huruf : 7 cm

Bagian tengah tertulis : Kantor Pertanahan diikuti nama Kabupaten/Kota/

Kota Administrasi

Ukuran huruf : Tinggi huruf : 25 cm

Lebar huruf : 15 cm

Bagian bawah tertulis : Nama Provinsi yang bersangkutan


Lebar huruf : 9 cm

Contoh:


KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN FAK-FAK PROVINSI PAPUA

JALAN A. YANI FAK-FAK TELP. 0956-22510 FAX. 0956-22365

Papan Nama Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura

3. Bagi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan atau Kantor Pertanahan yang

tidak menempati gedung tersendiri atau masih menjadi satu dengan gedung kantor lain

pemasangan papan nama baik ukuran maupun penempatannya agar disesuaikan

dengan situasi setempat.

BAB VI ...

- 133 -

BAB VI

PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE NASKAH DINAS

Nomor dan kode naskah dinas yang digunakan dalam tata naskah dinas di lingkungan Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah tanda atau simbol tertentu berupa angka dan

huruf sebagai identitas terhadap unit organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Dalam rangka komunikasi administrasi surat menyurat dan untuk tertib dalam

penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia perlu diatur penomoran dan pemberian kode naskah dinas dalam Peraturan Kepala


A. Penomoran Naskah Dinas

Penomoran naskah dinas di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dilaksanakan

Unit Kerja yang menangani Persuratan dan Kearsipan, dengan pengecualian untuk

pernomoran naskah dinas di lingkungan Inspektorat Utama dilaksanakan oleh Unit Tata

Usaha Inspektorat Utama dan yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian yaitu

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh

Unit kerja yang menangani Kepegawaian termasuk pengelolaannya.

Nomor pada naskah dinas merupakan segmen penting dalam kearsipan agar dapat

memberikan kemudahan penyimpanan, temu balik, dan penilaian arsip. Penomoran naskah

dinas, terdiri dari :

1. Naskah Dinas Pengaturan

a. Peraturan

Susunan nomor Peraturan mencakup hal-hal sebagai berikut :

1) nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim); dan

2) tahun terbit.

Format dan contoh penomoran Peraturan

NOMOR … TAHUN …

Nomor Naskah

Tahun Penetapan

Contoh :

Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang ......

b. Instruksi

Susunan nomor Instruksi mencakup hal-hal sebagai berikut :

1) nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim);

2) kode klasifikasi + unit eselon;

3) bulan terbit (angka romawi); dan

4) tahun terbit.

Format dan contoh penomoran Instruksi

NOMOR .../Ins-.../.../...

Nomor Urut Agenda

Ins + Unit Eselon/Kode Wilayah

Bulan (Angka Romawi)

Tahun Penetapan

Contoh ...

- 134 -

Contoh:

Nomor 1/Ins/XII/2008 Instruksi Kepala BPN RI

Nomor 1/Ins-100/XII/2008 Instruksi Sekretaris Utama

Nomor 1/Ins-33/XII/2008 Instruksi Kakanwil BPN Provinsi Jateng

Nomor 1/Ins-33.01/XII/2008 Instruksi Kakantah Kabupaten Cilacap

c. Prosedur Tetap (Protap)

Susunan nomor Prosedur Tetap mencakup hal-hal sebagai berikut :




4) tahun terbit.

Format dan contoh penomoran Prosedur Tetap (Protap)

NOMOR .../Protap-...../.../...

Nomor Urut Agenda

Protap + Unit Eselon


Tahun berjalan

Contoh :

Nomor 1/Protap/XII/2008 Prosedur Tetap Kepala BPN RI

Nomor 1/Protap-100/XII/2008 Prosedur Tetap Sekretaris Utama

d. Surat Edaran

Susunan nomor Surat Edaran mencakup hal-hal sebagai berikut :




4) tahun terbit.

Format dan contoh penomoran Surat Edaran

NOMOR .../SE-.../.../...

Nomor Urut Agenda

SE + Unit Eselon


Tahun berjalan

Contoh :

Nomor 1/SE/XII/2008 Surat Edaran Kepala BPN RI

Nomor 1/SE-100/XII/2008 Surat Edaran Sekretaris Utama

2. Naskah Dinas Penetapan/Keputusan

Keputusan yang bersifat umum

Susunan nomor Keputusan mencakup hal-hal sebagai berikut :

a. nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim);

b. kode klasifikasi masalah;

c. bulan terbit (angka romawi); dan

d. tahun terbit.

Format ...

- 135 -

Format dan contoh penomoran Keputusan

a. Umum

1) Pejabat Pimpinan Instansi

NOMOR .../KEP-.../.../...

Nomor Urut Agenda

Kode Klasifikasi (Jenis + Unit Eselon)


Tahun berjalan

Contoh :

Nomor: 1/KEP-17.3/XII/2008 Keputusan Kepala BPN RI (PPAT)

Nomor: 1/KEP-3.212/XII/2008 Keputusan Kepala BPNRI (jabatan fungsional)

2) Pejabat di bawah Kepala BPN RI

NOMOR .../KEP-.../.../...

Nomor Urut Agenda

Kode Klasifikasi (Unit Eselon + Jenis)


Tahun terbit

Contoh :

Nomor 1/KEP-100.3.11/XII/2008 Sestama (Biro Orpeg + Disiplin)

Nomor 1/KEP-100.3.33/XII/2008 Sestama (Biro Orpeg + Mutasi)

Nomor 1/KEP-300.17.3/XII/2008 Deputi II (Dit.PHTGR + PPAT)

3) Pejabat di Daerah

NOMOR .../KEP-.../.../...

Nomor Urut Agenda

Kode Klasifikasi (Kode Wilayah+Jenis)


Tahun terbit

Contoh :

Nomor 1/KEP-33.2/XII/2008 Kakanwil BPN Provinsi Jateng (Kepeg)

Nomor 1/KEP-12.01.3/XII/2008 Kakantah Kab.Tapanuli Tengah

(pengukuran)

b. Keputusan Pemberian dan Pembatalan Hak

NOMOR …/…/…/…

Nomor Urut Hak

Jenis Hak atau Kode Klasifikasi

Nama Kantor/Kode Wilayah Kantor

Tahun terbit

Contoh:

Keputusan Pemberian dan Pembatalan Hak, berdasarkan unit kerja yang

menerbitkan :

Nomor 1/HM/BPN RI/2008 Kepala BPN RI

Nomor 1/HM/BPN.33/2008 Kakanwil BPN Prov Jateng

Nomor 1/HM/BPN.33.74/2008 Kakantah Kota Semarang

Contoh Pembatalan:

Nomor 1/Pbt/BPN RI/2008 Kepala BPN RI

Nomor 1/Pbt/BPN.33/2008 Kakanwil BPN Prov Jateng

3. Naskah ...

- 136 -

3. Naskah Dinas Penugasan

a. Surat Tugas

Susunan nomor Surat Tugas mencakup hal-hal sebagai berikut :


2) kode klasifikasi + unit pengolah/KodeWilayah;

3) bulan (angka romawi); dan

4) tahun terbit.

Format dan contoh penomoran Surat Tugas

NOMOR .../St-.../.../...

Nomor Urut Agenda

Kode Klasifikasi (Unit/Kode Wilayah)


Tahun berjalan

Contoh :

Nomor 1/St-100/XII/2008 Surat Tugas yang ditandatangani Sestama

Nomor 1/St-33/XII/2008 Surat Tugas yang ditandatangani Kakanwil BPN

Prov Jateng

b. Surat Perintah

Susunan nomor Surat Perintah mencakup hal-hal sebagai berikut :


2) kode klasifikasi;


4) tahun terbit.

Format dan contoh penomoran Surat Perintah

NOMOR .../SPh-.../.../...

Nomor Urut Agenda



Tahun berjalan

Contoh :

Nomor 1/SPh-200.11/XII/2008 Surat Perintah yang ditandatangani Direktur

Pemetaan Dasar

Nomor 1/SPh-12/XII/2008 Surat Perintah yang ditandatangani Kakanwil

BPN Prov Sumatera Utara

4. Naskah Dinas Korespondensi Intern

a. Nota Dinas

Susunan nomor Nota Dinas mencakup hal-hal sebagai berikut :

a. nomor naskah di masing-masing unit kerja (nomor urut dalam satu tahun takwim);

b. kode klasifikasi;

c. bulan terbit (angka romawi); dan

d. tahun terbit.

Format dan contoh penomoran Nota Dinas

NOMOR ../ND-.../.../...

Nomor Urut Agenda

Kode Klasifikasi (Disesuaikan Unit Kerja)


Tahun berjalan

Contoh ...

- 137 -

Contoh :

1) Nomor 1/ND-...../XI/2008 Nota Dinas BPN RI

2) Nomor 1/ND-...../XI/2008 Nota Dinas Kantor Wilayah BPN

3) Nomor 1/ND-...../XI/2008 Nota Dinas Kantor Pertanahan

b. Memorandum

Susunan nomor Memorandum mencakup hal-hal sebagai berikut :

1) nomor naskah dimasing-masing unit kerja (nomor urut dalam satu tahun takwim);

2) kode klasifikasi;


4) tahun terbit.

Format dan contoh penomoran Memorandum

NOMOR .../Memo-.../.../...

Nomor Urut Agenda

Kode Klasifikasi


Tahun terbit

Contoh :

1) Nomor: 1/Memo-100/I/2008 Memorandum Sekretaris Utama

2) Nomor: 1/Memo-81/XI/2008 Memorandum di Kanwil BPN Prov Maluku

5. Naskah Dinas Korespondensi Ekstern (Surat Dinas)

a. Surat Dinas yang ditandatangani oleh pimpinan instansi

Susunan nomor Surat Dinas mencakup hal-hal sebagai berikut :

1) kode derajat pengamanan surat dinas (jika diperlukan);


3) kode klasifikasi masalah;


5) tahun terbit

b. Surat Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat di bawah pimpinan instansi, memuat :

1) kode derajat pengamanan surat dinas (jika diperlukan);



4) singkatan/akronim satuan organisasi/unit kerja pemrakarsa;


6) tahun terbit.

Format dan contoh penomoran Surat Dinas

a. ditandatangani oleh Pejabat pimpinan instansi

NOMOR …/…/…/…

Nomor Urut Agenda

Kode Klasifikasi


Tahun berjalan

Contoh:

Surat Keluar Rahasia KBPN RI Nomor: X.1/007/XI/2008

Surat Keluar tentang HGU Nomor: 1/14.3/XI/2008

b. ditandatangani …

- 138 -

b. ditandatangani oleh Pejabat di bawah pimpinan instansi

NOMOR .../...-.../.../...

Nomor Urut Agenda

Kode Klasifikasi (Jenis + Unit Eselon)


Tahun berjalan

Contoh:

Surat Keluar Pengangkatan CPNS TTD Biro Orpeg Nomor: 1/3.21-

100.3/XI/2008

Surat Keluar tentang HGU TTD Deputi II Nomor: 1/14.3-300/XI/2008

c. ditandatangani oleh Pejabat di daerah

NOMOR .../...-.../.../...

Nomor Urut Agenda

Kode Klasifikasi (Jenis + Kode Wilayah)


Tahun berjalan

Contoh:

1) Surat Keluar Kanwil Jateng tentang Anggaran

Nomor: 1/1–33/XI/2008

2) Surat Keluar Kanwil Jateng TTD Kabag TU tentang kepegawaian

Nomor: 1/2–33.100/XI/2008

3) Surat Keluar Kantah Kota Semarang tentang Anggaran dan Keuangan

Nomor: 1/1–33.74/XI/2008

6. Surat Undangan

Susunan nomor Surat Undangan mencakup hal-hal sebagai berikut :

a. nomor naskah dimasing-masing unit kerja (nomor urut dalam satu tahun takwim);

b. kode klasifikasi masalah;

c. bulan (angka romawi); dan

d. tahun terbit.

Format dan contoh Surat Undangan

NOMOR …/…/…/…

Nomor Urut Agenda

Kode Klasifikasi + unit Eselon


Tahun berjalan

Contoh :

Nomor: 1/002-600/XI/2008 Surat undangan ditandatangani Deputi V

7. Naskah ...

- 139 -

7. Naskah Dinas Khusus

a. Surat Perjanjian

Susunan nomor Surat Perjanjian mencakup hal-hal sebagai berikut:




4) tahun terbit.

Format dan contoh Surat Perjanjian NOMOR …/SKB-…/…/…

Nomor Urut Agenda

Kode Klasifikasi + unit Eselon

Bulan (Angka Romawi) Tahun berjalan

Contoh :

Surat Perjanjian KBPN Nomor 1/SKB/XI/2008

Surat Perjanjian Deputi I Nomor 1/SKB-200/XI/2008

b. Surat Kuasa

Susunan nomor Surat Kuasa mencakup hal-hal sebagai berikut :




4) tahun terbit.

Format dan contoh Surat Kuasa NOMOR .../Sk-.../.../...

Nomor Urut Agenda



Tahun berjalan

Contoh :

Nomor: 1/Sk-100/XII/2008 Surat Kuasa Sestama

Nomor: 1/Sk-35/XII/2008 Surat Kuasa Kakanwil Jawa Timur

Nomor: 1/Sk-35.01/XII/2008 Surat Kuasa Kakantah Kab. Pacitan

c. Berita Acara

Susunan nomor Berita Acara mencakup hal-hal sebagai berikut :




4) tahun terbit.

Format dan contoh Berita Acara NOMOR .../BA-.../.../...

Nomor Urut Agenda



Tahun berjalan

Contoh :

Nomor: 1/BA-400/XII/2008 Berita Acara Deputi III

Nomor: 1/BA-34/XII/2008 Berita Acara Kakanwil D.I.Y

Nomor: 1/BA-61.71/XII/2008 Berita Acara Kakantah Kota Pontianak

d. Surat ...

- 140 -

d. Surat Keterangan

Susunan nomor Surat Keterangan mencakup hal-hal sebagai berikut :




4) tahun terbit.

Format dan contoh Surat Keterangan NOMOR .../Ket-.../.../...

Nomor Urut Agenda



Tahun berjalan

Contoh :

Nomor: 1/Ket-100/XII/2008 Surat Keterangan Settama

Nomor: 1/Ket-75/XII/2008 Surat Keterangan Kakanwil Gorontalo

Nomor: 1/Ket-75.01/XII/2008 Surat Keterangan Kakantah Kab. Gorontalo

e. Surat Pengantar

Susunan nomor Surat Pengantar mencakup hal-hal sebagai berikut :




4) tahun terbit.

Format dan contoh Surat Pengantar NOMOR .../P-../.../...

Nomor Urut Agenda

Kode Klasifikasi


Tahun berjalan

Contoh :

Nomor: 1/P-700/XII/2008 Surat Pengantar Irtama

Nomor: 1/P-52/XII/2008 Surat Pengantar Kakanwil NTB

Nomor: 1/P-52.04/XII/2008 Surat Pengantar Kakantah Kab. Sumbawa

f. Pemberitahuan

Susunan nomor Pemberitahuan mencakup hal-hal sebagai berikut :




4) tahun terbit.

Format dan contoh Surat Pemberitahuan NOMOR .../019-../.../...

Nomor Urut Agenda



Tahun berjalan

Contoh :

Nomor: 1/019/XII/2008 Surat Pemberitahuan Kepala BPN RI

Nomor: 1/019-71/XII/2008 Surat Pemberitahuan Kakanwil BPN Sulut

Nomor: 1/019-71.04/XII/2008 Surat Pemberitahuan Kakantah Kab. Kep.Talaud

g. Pengumuman ...

- 141 -

g. Pengumuman

Susunan nomor Pengumuman mencakup hal-hal sebagai berikut :




4) tahun terbit.

Format dan contoh penomoran Pengumuman

NOMOR .../Peng-.../.../...

Nomor Urut Agenda

Unit Eselon/Kode Wilayah


Tahun berjalan

Contoh :

Nomor: 1/Peng/XII/2008 Pengumuman Kepala BPN RI

Nomor: 1/Peng-300/XII/2008 Pengumuman Deputi II

Nomor: 1/Peng-33/XII/2008 Pengumuman Kakanwil BPN Prov Jateng

8. Piagam

Susunan nomor Piagam mencakup hal-hal sebagai berikut :




4) tahun terbit.

Format dan contoh Piagam

NOMOR ../Pgm-.../..../...

Nomor Urut Agenda



Tahun berjalan

Contoh :

Nomor: 1/Pgm/XII/2008 Piagam yang ditandatangani Kepala BPN RI

Nomor: 1/Pgm-500/XII/2008 Piagam yang ditandatangani Deputi IV

B. Petunjuk Pengarah Surat

Petunjuk pengarah surat merupakan arahan berupa singkatan/klasifikasi arahan surat serta

penomoran sebagai pedoman untuk penomoran naskah dinas.

Petunjuk pengarah surat diatur dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB VII ...

- 142 -

BAB VII

PERUBAHAN, PENCABUTAN, PEMBATALAN,

DAN RALAT NASKAH DINAS

Perubahan, pencabutan, pembatalan dan ralat naskah dinas harus jelas dan dapat menunjukkan

naskah dinas mana yang diadakan perubahan, pencabutan, pembatalan dan atau ralat.

A. Pengertian

1. Perubahan

Perubahan berarti bagian tertentu dari naskah dinas diubah. Perubahan dinyatakan

dengan naskah perubahan.

2. Pencabutan

Pencabutan berarti bahwa naskah dinas itu tidak berlaku sejak pencabutan ditetapkan.

Pencabutan naskah dinas dinyatakan dengan penetapan naskah dinas baru.

3. Pembatalan

Pembatalan berarti bahwa seluruh materi naskah dinas tidak berlaku mulai saat naskah

dinas itu ditetapkan. Pembatalan naskah dinas dinyatakan dengan penetapan naskah

dinas yang baru.

4. Ralat

Ralat adalah perubahan yang bersifat pembetulan atas kesalahan yang sifatnya tidak

substansial, seperti urutan angka atau huruf, penulisan huruf nama orang. Di luar

tersebut harus dengan perubahan.

B. Tata Cara Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat.

1. Naskah dinas, apabila diubah, dicabut atau dibatalkan harus dengan naskah dinas yang

sama jenisnya, misalnya Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia harus dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia.

2. Pejabat yang berhak menentukan perubahan, pencabutan dan pembatalan adalah

pejabat yang semula menandatangani naskah dinas tersebut, atau oleh pejabat yang

lebih tinggi kedudukannya.

3. Ralat yang bersifat kekeliruan kecil, misalnya salah ketik dilaksanakan oleh pejabat

yang menandatangani naskah dinas atau dapat oleh pejabat setingkat lebih rendah.

a. Ralat suatu Peraturan/Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional, pada

dasarnya dilakukan oleh pejabat yang menerbitkan atau menetapkan

peraturan/keputusan dimaksud atau pejabat eselon setingkat dibawahnya, dan dilakukan dengan peraturan/keputusan yang setaraf sebagai berikut:

1) Ralat atas Peraturan/Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia sendiri dilakukan oleh Sekretaris Utama atas nama Kepala

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

2) Ralat …

- 143 -

2) Ralat atas Peraturan/Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia yang ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi eselon I atau

eselon dibawahnya atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia dilakukan oleh pimpinan unit organisasi eselon I yang bersangkutan

atau eselon dibawahnya atas nama Kepala;

3) Ralat atas keputusan yang ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi

eselon I sendiri dilakukan oleh pimpinan unit organisasi eselon I sendiri.

b. Ralat Peraturan/Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

dan ralat peraturan/keputusan pimpinan unit organisasi eselon I atau eselon dibawahnya tidak menerbitkan nomor keputusan baru.

c. Ralat Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan ralat

peraturan pimpinan unit organisasi eselon I atau eselon dibawahnya dimuat ke

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB VIII ...

- 144 -

BAB VIII

TATA KEARSIPAN

PENGERTIAN

Yang dimaksud dengan Arsip adalah Naskah Dinas yang diterima dan atau dibuat oleh Kantor

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor-kantor Wilayah BPN dan Kantor-

Kantor Pertanahan, dalam rangka pelaksanaan tugas.

PENGELOLAAN KEARSIPAN MELIPUTI KEGIATAN :

A. Pemberkasan Naskah Dinas

1. Selama masa pengolahan naskah dinas sudah mulai mengalami proses penyimpanan.

Karena naskah dinas yang sudah disimpan itu sering diminta kembali untuk diolah,

maka naskah dinas harus disimpan sedemikian rupa sehingga mudah ditemukan

kembali jika diperlukan;

2. Naskah dinas yang melalui proses pemberkasan, disimpan dalam berkas naskah dinas

menurut bidang permasalahan.

3. Naskah dinas yang diproses tidak melalui proses pemberkasan, disimpan dalam

himpunan sesuai dengan kebutuhan.

4. Tata cara menghimpun/pemberkasan naskah dinas :

a. Seri, yaitu himpunan satu jenis naskah dinas berdasarkan materi surat atau jenis

naskah dinas lain yang menyertai naskah dinas yang bersangkutan. Misalnya

Keputusan, Instruksi, Petunjuk Pelaksanaan, Surat Edaran dan sebagainya, disusun

secara kronologis. Himpunan menurut Seri dibatasi tahun naskah dinas;

Contoh :

- Himpunan Surat-surat Keputusan.

- Surat Edaran.

- Nota Dinas, dan lain-lain yang sejenis.

b. Rubrik, yaitu himpunan dari kesamaan masalah. Misalnya dalam pemberian hak

atas tanah, dan sebagainya.

Contoh :

Berkas Surat Keputusan pemberian Hak Milik terdiri dari kumpulan/himpunan

surat-surat/naskah yang berkaitan dengan kesamaan masalah tanah yang dimohon,

antara lain :

- Surat permohonan.

- Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa.

- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.

- Gambar Situasi.

- Risalah Pemeriksaan Tanah.

- Ikhtisar permohonan hak tanah.

- Dan lainnya yang diperlukan.

c. Dosir, yaitu himpunan kesamaan urusan/kegiatan yang disusun secara kronologis,

dari awal sampai akhir.

Contoh :

Semua naskah dinas/surat yang mengenai kegiatan/urusan Prona tahun 2007 di

himpun menjadi satu himpunan/berkas.

5. Tata ...

- 145 -

5. Tata cara menyimpan naskah dinas/himpunan terdiri atas beberapa cara berikut:

a. Lateral, yaitu penyimpanan naskah dinas/himpunan yang diletakkan sedemikian

rupa sehingga yang terlihat hanya bagian sisi. Misalnya penyimpanan dalam

ordner, kotak arsip, atau buku perpustakaan;

b. Vertikal, yaitu penyimpanan naskah dinas/himpunan yang diletakkan sedemikian

rupa sehingga yang terlihat hanya bagian muka. Misalnya penyimpanan surat/map

pada filling cabinet;

c. Horisontal, yaitu penyimpanan naskah dinas/himpunan yang diletakkan

sedemikian rupa sehingga muka naskah dinas/himpunan terlihat di sebelah atas.

Misalnya penyimpanan sementara naskah dinas/himpunan yang diletakkan di meja

pejabat pada waktu naskah dinas masih dipelajari/diolah.

6. Selama naskah dinas masih aktif, naskah dinas tetap disimpan di sekretariat/tata usaha.

Jika setelah dinilai menjadi arsip inaktif, penyimpanan harus sudah dialihkan ke bagian

kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

7. Penyimpanan

a. Semua arsip naskah dinas keluar (pertinggal) harus disimpan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku tentang kearsipan;

b. Naskah dinas keluar asli yang diparaf harus disimpan di unit pengolah.

B. Penataan Berkas

Setelah dilakukan kegiatan pemberkasan naskah dinas, kemudian dilakukan penataan

berkas. Cara/sistem penataan berkas ada beberapa sistem antara lain dengan Buku Agenda,

Kartu Arsip, Komputer, Kombinasi antara Buku Agenda dan Komputer serta Kombinasi

antara Kartu Arsip dan Komputer. Tiap-tiap cara/sistem terdapat kebaikan dan

keburukan/kelemahan.

1. Penataan Berkas dengan Buku Agenda.

Dengan cara/sistem ini berkas-berkas arsip dicatat dalam suatu Buku Agenda secara

berurutan. Kemudian berkas arsip disimpan menurut urutan sesuai dengan nomor urut

dalam bukunya, atau dalam penataan berkas arsipnya diletakkan berdasarkan

kelompok masalah. Ini sudah bisa menunjukkan pula Unit Pengolahnya.

Kebaikan Penataan dengan Buku Agenda:

1) Berkas arsip dicatat dalam buku agenda, catatannya tak mudah dihapus/hilang.

2) Mudah menemukan nomor urut letak berkas arsipnya apabila catatan nomor urut

dalam Buku Agenda diketahui.

Kelemahan Penataan dengan Buku Agenda:

1) Kalau mencari harus lebih dahulu membuka buku agendanya

2) Memerlukan waktu lama.

3) Buku agenda sering dibuka sehingga menjadi kotor dan bisa robek/rusak.

4) Apabila tiap masalah atau tiap tahun dicatat dalam buku agenda tersendiri akan

memerlukan banyak buku.

Contoh ...

- 146 -

Contoh :

Buku Agenda Arsip :

NOMOR

URUT

NAMA BERKAS

ARSIP

U N I T

PENGOLAH

T E M P A T

PENYIMPANAN

KETERANGAN

1 2 3 4 5

1.

2.

SK HM An.

RITAHELENA

FIENKUSUMA

AMBARWINATI

No. 11/HM/BPN

RI/2008 tanggal 8

Januari 2008 atas

tanah di Kelurahan

Setiabudi,

Kecamatan Menteng,

Kota Administrasi

Jakarta Pusat,

Provinsi DKI Jakarta

seluas 37.930 M2).

Deputi II

Blok A, lemari

no. 2, sap c

10 Eksemplar

KOLOM-KOLOM DALAM BUKU AGENDA

KOLOM 1 : Nomor Urut

KOLOM 2 : Nama Berkas Arsip

KOLOM 3 : Unit Pengolah

KOLOM 4 : Tempat Penyimpanan

KOLOM 5 : Keterangan

2. Penataan Berkas dengan Kartu Arsip.

Arsip dicatat dalam Kartu Arsip yang telah ditentukan. Keterangan-keterangan yang

dicatat antara lain :

Nama Arsip/Nama Berkas/Nomor Surat, Pembuatan Arsip, Indeks dan Letak

(penyimpanan) serta retensi (lamanya penyimpanan).

Pencatatan dalam kartu dibuat dua rangkap :

- Satu Kartu disimpan pada almari katalog sesuai alfabetis kotak dan indeksnya.

- Satu Kartu dilekatkan pada berkas (bagian depan).

Kebaikan Penataan dengan Kartu Arsip

1) Apabila diketahui indeksnya/abjad arsipnya petugas arsip dengan mudah dapat

menemukan kembali.

2) Kalau mencari tidak perlu membuka seluruh kartu, sehingga kartunya tidak cepat

rusak dan waktunya tidak memerlukan waktu lama.

Contoh ...

- 147 -

Contoh :

KARTU ARSIP FORMULIR :

INDEKS RITAHELENA FIENKUSUMA AMBARWINATI R

JUDUL/NAMA

B E R K A S

Pemberian SK. HM a.n. RITAHELENA FIENKUSUMA

AMBARWINARTI, DKI Jakarta

DIKELUARKAN

O L E H

TANGGAL N O M O R

8 – 1 – 2008 11/HM/BPN RI/2008

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI

DISIMPAN RUANG BLOK ALMARI/RAK SAP

II D 4/14 d

CATATAN : berkas tsb sedang dipinjam oleh unit pengolah Hak-hak Tanah.

Keterangan Pengisian:

KOLOM I : Indeks diisi nama pemohon/Badan Hukum (abjad).

KOLOM II : Judul/nama berkas diisi nama jenis hak, nama pemohon/Badan

Hukum dan lokasi tanah.

KOLOM III : Dikeluarkan diisi tanggal dan nomor pembuatan SK Hak oleh Nama

Instansi yang mengeluarkan.

KOLOM IV : Simpan diisi ruang, blok, almari/rak dan sap.

KOLOM V : Catatan diisi catatan-catatan penting.

3. Penataan Berkas dengan Komputer

a. Cara Penyimpanan berkas Arsip

Setiap jenis data informasi yang tercatat dalam kartu arsip di atas disimpan dalam

komputer sebagai data file.

b. Cara Menemukan

Dalam pelayanan informasi, untuk menemukan data arsip yang diperlukan dengan

cara :

- Memanggil nama file yang telah disimpan dalam komputer, maka akan terbaca

pada layar Monitor.

Misalnya : Nama, Alamat, Area, Wilayah/Nomor Surat dan tempat

penyimpanannya.

- Mencari berkas sesuai petunjuk yang tertulis di layar monitor.

Kelemahan penataan dengan Komputer :

- Apabila listrik mati petugas tidak bisa melihat arsipnya.

- Disket rusak, terhapus, kena virus tidak bisa lagi menemukan catatan yang telah

tersimpan dalam komputer.

- Apabila demikian untuk mencari berkas arsipnya terpaksa harus membongkar

seluruh tumpukan-tumpukan yang ada.

Contoh ...

- 148 -

Contoh :

KARTU ARSIP FORMULIR :

INDEKS NUNUNG WAHYUNI ISMINARTI N

JUDUL/NAMA

B E R K A S

Pemberian SK. HGB A.n. NUNUNG WAHYUNI ISMINARTI,

Jawa Barat

DIKELUARKAN

O L E H

TANGGAL N O M O R

2 – 2 – 2002 2/HGB/BPN RI/2002

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI

DISIMPAN RUANG BLOK ALMARI/RAK SAP

II B 1/1 c

CATATAN :

Keterangan Pengisian :

KOLOM I : Indeks diisi nama pemohon/Badan Hukum (abjad).

KOLOM II : Judul/nama berkas diisi nama jenis hak, nama pemohon/Badan

Hukum dan lokasi tanah.

KOLOM III : Dikeluarkan diisi tanggal dan nomor pembuatan SK Hak oleh Nama

Instansi yang mengeluarkan.

KOLOM IV : Simpan diisi ruang, blok, almari/rak dan sap.

KOLOM V : Catatan diisi catatan-catatan penting.

4. Penataan Berkas dengan menggunakan Daftar Pertelaan

DAFTAR PERTELAAN ARSIP


TAHUN 2007 : LEMARI - : HGB

NO JENIS HAK

THN TEMPAT PENYIMPANAN ISI DOS

KET. NO. LEMARI

NO. RAK

NO. DOS

JUMLAH BERKAS

NO. BERKAS

1 HGB 2007 - - - 4 1 S/D 4 LENGKAP

2 HGB 2007 - - - 3 5 S/D 7

LENGKAP

3 HGB 2007 - - - 7 8 S/D 14 LENGKAP

4 HGB 2007 - - - 1 15

LENGKAP

5 HGB 2007 - - - 4 16 S/D 19 LENGKAP

6 HGB 2007 - - - 3 20 S/D 22

LENGKAP

C. Perawatan ...

- 149 -

C. Perawatan Arsip

Arsip-arsip pada umumnya belum tersimpan dalam almari/rak pada ruang tersendiri,

sebagian besar berada di ruang kerja, sehingga kerahasiaan dan keamanan kurang terjamin

sehingga mempercepat kerusakan.

Pemeliharaan dan perawatan arsip, meliputi kegiatan :

- Termite Control

- Pest Control

- Fumigasi

- Menghilangkan asam pada kertas arsip

- Laminasi

- Penjilidan

- Penyampulan

- Digitalisasi arsip (scanning arsip).

1. Maksud dan Tujuan Pemeliharaan

b. Menjaga agar isi informasi yang terkandung di dalam arsip dapat dijamin

kerahasiaannya atau tidak diketahui oleh pihak yang berkepentingan maupun yang

tidak berkepentingan.

c. Menghindarkan gangguan fisik arsip dari pengaruh lingkungan antara lain bahaya

kebakaran, bahaya kebanjiran, serta gangguan fisik arsip itu sendiri/oleh manusia

itu sendiri.

d. Menjamin daya tahan atau keawetan fisik arsip berupa : lembaran-lembaran,

formulir-formulir, naskah-naskah dari gangguan kerusakan sehingga arsip tersebut

dapat dibaca isi informasinya.

2. Sebab-Sebab Kerusakan Arsip

a. Faktor intern

Secara langsung adalah kerusakan pada kertas itu sendiri, antara lain

mempergunakan kertas, tinta, mesin tik maupun alat-alat tulis lainnya yang kurang

baik menimbulkan reaksi kimia dan naskah arsipnya cepat rusak.

1) Kertas yang digunakan untuk arsip harus kertas yang mempunyai kualitas

tinggi agar daya tahan terhadap reaksi kimia dan arsip itu tahan lama.

2) Penggunaan tinta/karbonik yang merupakan alat tulis pokok pada setiap

lembaran arsip mempunyai _ystem penyerap yang kekal tidak mudah luntur

kena udara yang lembab.

3) Lem yang dipergunakan untuk perekat yang tahan dan tidak menimbulkan

kerusakan kertas yaitu perekat sintetis yang mengandung acetate.

b. Faktor extern

Penyebab kerusakan arsip karena gangguan yang secara tidak langsung dari _ystem

lingkungan seperti : tempat penyimpanan, udara ruangan, sinar matahari, debu,

sedangkan yang langsung antara lain jamur, rayap, ngengat, kecoak, tikus dan

sebagainya serta _ystem lain seperti banjir, kebakaran dan kerusakan lain akibat

ulah manusia itu sendiri baik yang sengaja maupun tidak.

1) Tempat penyimpanan arsip, peralatan yang dipergunakan harus tahan terhadap

udara dingin tidak cepat berkarat seperti rak baja atau rak kayu. Jarak antara rak

dan lantai minimal 6 inci, agar mudah membersihkan kotoran di lantai dan

terhindar dari genangan air hujan.

2) kondisi …

- 150 -

2) Kondisi arsip terhadap kelembaban udara maupun panas udara dalam ruangan

yang tidak konstan akan menyebabkan kerusakan arsip. Penggunaan AC (Air

Conditioner) dalam ruang arsip sangatlah penting dan mutlak. Karena AC dapat

memungkinkan pengontrolan udara secara baik.

Penggunaan AC ini juga memungkinkan pencegahan terhadap hama-hama

kertas, baik yang disebabkan oleh faktor-faktor biologis, fisik kimiawi.

Penggunaan AC disamping untuk mengontrol suhu udara juga berfungsi untuk

mengontrol kelembaban dan kebersihan udara.

Temperatur udara bagi daerah tropis yang paling ideal ialah antara 22 sampai

25 Celcius (C) ; (65 sampai 75 Fahrenheit (F) dan kelembaban antara 45

sampai 55% R.H. (Relative Humidity = kelembaban relative) untuk

membersihkan udara yaitu dengan menghalau gas-gas penghisap debu yang

terkandung di udara AC harus dipasang terus menerus 24 jam, karena

pemasangan-pemasangan yang tidak tetap hanya akan merusak kertas saja.

Perlu dipasang alat untuk mengetahui atau mengukur kelembaban ialah

termohigrometer. Hal ini perlu pendingin kamar dengan AC yang tetap

continue, serta tidak menggunakan penerangan listrik yang terlalu panas,

hingga panasnya akan mempengaruhi penyimpanan arsip di file penyimpanan.

Sinar matahari dengan sinar ultra violet yang terlalu banyak di ruangan arsip

maka warna arsip akan cepat coklat dan tintanya luntur ini akibat dari axidetic,

di dalam kertas.

3) Debu yang terbawa angin melalui pintu maupun melalui lubang-lubang angin

juga akan merusak kertas-kertas arsip itu.

4) Karena temperatur udara yang lembab, maka akan tumbuh jamur pada tempat

penyimpanan bahkan merusak langsung arsip itu.

5) Rayap, ngengat (silverfish), kutubuku (bookwarm) dan procids (semacam

kutubuku), merupakan serangga yang dapat merusak fisik arsip secara langsung

dan yang paling rakus terhadap berkas ialah kutu buku.

6) Ngengat yang sering merusakkan kertas, biasanya terdapat pada dinding-

dinding yang basah. Jika kertas arsip selalu bersentuhan dengan dinding yang

lembab akan mudah dirusak dengan ngengat. Sebaiknya tidak bersentuhan

dengan dinding kalau menyimpan arsip.

7) Tikus adalah binatang yang langsung merusak dan bersarang di gudang-gudang

kertas, sehingga diusahakan gedung arsip tidak diliputi tumbuh-

tumbuhan/rumput-rumputan yang menarik kehidupan tikus.

D. Sarana dan Prasarana Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip

1. Penyediaan sarana dan prasarana.

a. Letak gedung (gudang) tempat penyimpanan arsip diatur pintu jendelanya tidak

langsung menghadap ke Timur atau ke Barat, menghindarkan langsung dari sinar

matahari hingga keadaan udara, tidak terlalu panas dalam ruangan, cukup ventilasi

untuk itu sebaiknya dipasang filter yang fungsinya menyaring udara mencegah

debu.

Memelihara kebersihan dalam ruangan arsip adalah penting, karena debu, kotoran-

kotoran sampah akan menarik binatang atau serangga yang merusak arsip; apalagi

kalau ada sisa makanan, ini lebih berbahaya karena binatang tikus, kecoak, senang

sekali; disini diperlukan alat penyedot debu/kotoran (vacuum cleaner).

b. Kondisi …

- 151 -

b. Kondisi dalam ruangan harus stabil artinya penggunaan pendingin ruangan AC

harus tetap suhunya dan tidak memakai lampu penerang yang kelewat terang

cahayanya sebab akan mudah merusak arsip itu.

c. Gedung penyimpanan tidak berada pada lingkungan pemukiman untuk

menghindarkan dari bahaya kebakaran, maka tiap-tiap penjuru gedung-

gedung/gudang arsip disiapkan alat pemadam kebakaran dan petugas arsip _yst

menggunakan alat tersebut dan setiap saat diperiksa isi alat pemadam kebakaran.

d. untuk mencegah terjadinya kebakaran, sebaiknya di ruangan arsip ditulis larangan

“DILARANG MEROKOK” disamping diadakan alat pemadam kebakaran seperti

tersebut pada butir “d” di atas.

e. Untuk mencegah pencurian arsip sebaiknya di ruangan Arsip ditulis larangan

“BAGI YANG TIDAK BERKEPENTINGAN DILARANG MASUK” dan di

tempat titik lemah diberi Alarm anti pencuri, file ditector/alarm system smoke

ditector adalah suatu alat untuk mencegah adanya kebakaran dan asap api.

2. Pemeliharaan dan Perawatan

a. Arsip yang sudah terbakar tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, tetapi apabila ada

yang sedikit hangus atau terbakar serahkanlah arsip-arsip tersebut kepada orang

yang ahli. Akan tetapi untuk pertolongan yang pertama yang dilakukan ialah

dengan membungkus arsip-arsip tersebut dengan kertas tissue dan kemudian

dimasukkan ke dalam box, kotak atau peti untuk selanjutnya diserahkan kepada

orang yang ahli untuk diperbaiki (Arsip Nasional atau Arsip Daerah).

b. Apabila kertas kena air atau basah akibatnya menjadi kotor, mudah sobek,

berkerut-kerut, tinta luntur, perekat rusak dan sebagainya. Setelah kertas itu kering,

pastilah satu sama lainnya akan saling melekat sehingga sukar dipisahkan, untuk

mengatasi hal ini diperlukan seorang ahli. Akan tetapi sebelumnya kita dapat

memberikan pertolongan sekedarnya.

1) Membersihkan lumpur yang berada dipermukaan kulit kertas dengan jalan

menempel-nempelkan kapas yang lembab pada kotoran tersebut. Dengan jalan

ini maka kotoran akan terserap oleh kapas.

2) Membuka ikatan bundel dan mengeluarkan air yang terkandung dalam bundel

tersebut dengan jalan menekan pelan-pelan. Jika perlu arsip-arsip tersebut

dicuci dan dihilangkan asamnya sekalian.

3) Mengeringkan arsip-arsip tersebut dengan jalan menaruhnya di atas kertas

blotting (blotting paper) atau dengan meletakkan arsip tersebut diatas 3 buah

tali yang halus dan kuat. Tali ini terutama diperuntukan untuk arsip-arsip yang

dijilid. Jagalah agar arsip tersebut dapat bergantung pada ketiga tali tersebut.

Harap diingat jangan sampai menggunakan tali kawat karena pada hakekatnya

tali kawat itu berkarat. Usahakan agar arsip tersebut tidak terkena sinar

matahari, Ruangan pengeringan harus mendapat angin yang cukup, kalau

kurang cukup perlu ditambah dengan kipas angin.

4) Menyetrika apabila diperlukan. Dalam menyetrika arsip atau kertas tidak boleh

sekali-kali langsung kena setrika. Maka dalam menyetrika arsip harus ditaruh

diantara kertas blotting . Apabila kertasnya satu sama lain melekat, gunakanlah

pisau sampul untuk memisahkannya.

c. Restorasi ...

- 152 -

c. Restorasi Arsip (Memperbaiki arsip)

Secara umum merestorasi arsip dibagi menjadi 2 (dua):

1) Cara pertama dengan cara _ystem__nal.

Cara _ystem__nal adalah perbaikan arsip setelah dihilangkan asamnya

selanjutnya dilapisi dengan kertas handmade dan chiffon baru diberi rangka.

2) Cara kedua dengan cara laminasi

Cara laminasi adalah perbaikan arsip memberikan lapisan pada selembar kertas

diantara dua lembar plastik khusus untuk laminasi arsip dan Tulisan/gambar

yang ada pada arsip tetap terbaca tulisan yang ada pada kertas tersebut.

Merestorasi Arsip dengan cara apapun terlebih dahulu harus menghilangkan kadar

keasaman pada arsip, dengan dicuci (direndam) air kapur (calsium hydrocide)

kemudian dicuci (direndam) dalam air soda (calsium bicorbanate).

Apabila diketahui atau diketemukan arsip-arsip yang rusak atau sobek sebaiknya

jangan ditambal dengan perekat (cellose-tape), karena alat perekat tersebut dapat

merusakkan kertas dan tulisannya.

Untuk memperbaikinya gunakanlah kertas yang sama dengan menggunakan

pelekat dan kanji. Bagi arsip-arsip yang rusaknya sangat berat mintalah petunjuk

kepada yang lebih ahli untuk itu.

Apabila arsip kerena kelembaban atau karena kekeringan timbul cendawan sapulah

segera dengan thymol dan spiritus, bisa juga dengan ace tone. Disamping itu dapat

juga dipergunakan campuran formalin dengan air dan campuran ini harus

mengandung formalin 40%. Apabila itu berupa buku-buku dan di dalam buku-buku

tersebut timbul berkas “foxing”, maka sebaiknya di dalam buku tersebut dalam

setiap ketebalan 5 mm, diselipkan kertas lembut racun cendawan yang disebut

“fungicidial tissue”.

d. Cara menghilangkan asam atau menetralisir asam yang terkandung dalam arsip :

1) Buatlah larutan campuran antara air, kalsium karbonat, magnesium karbonat

dan karbon dioksid. Ukuran yang dipergunakan dalam membuat larutan adalah

sebagai berikut :

- Air sebanyak 27 liter;

- Kalsium karbonat 54 gram;

- Magnesium karbonat 540 gram.

Diaduk sampai hancur kemudian hasil campuran tersebut dimasukkan ke dalam

botol besar (Carbodys) selanjutnya alirkan karbondioksid itu selama 2 jam

sesudah itu hentikan aliran tersebut dan tutuplah botol besar (Carbodys) itu

rapat-rapat, untuk menghasilkan campuran yang sempurna tunggulah sampai

24 jam.

Setelah 24 jam campuran yang tadinya keruh akan berubah menjadi bening.

Untuk menghilangkan asam dengan cara ini ialah larutan campuran yang telah

digarap seperti tersebut di atas yang sudah menjadi larutan bening dituangkan

ke dalam bak yang besar artinya lebih besar lembaran-lembaran arsip yang

akan dimasukkan dalam bak tersebut. Setelah itu lembaran-lembaran arsip yang

akan dihilangkan asamnya dimasukkan ke dalam bak yang sudah diberi

campuran larutan yang sudah menjadi bening tersebut dan masing-masing

lembaran arsip diberi pembatas _ystem_ agar supaya tidak saling melekat dan

juga untuk memudahkan pengambilan kembali dan direndam selama 24 jam

setelah itu boleh diangkat.

2) Kertas arsip yang akan dihilangkan asamnya direndam dalam air kapur

(_ystem_ hidroksid) dan kemudian dalam air soda (kalsium bikarbonat),

waktunya diperkirakan 24 jam.

3) Kertas …

- 153 -

3) Kertas arsip yang dihilangkan asamnya direndam dalam magnesium

bikarbonat, setelah menghilangkan asamnya juga meninggalkan lapisan

penahan yang melindungi kertas dari serangan asam.

4) Kertas arsip yang dihilangkan asamnya disapu-sapu (seperti mengecat ,

menggambar dengan kuas) dengan menggunakan larutan campuran “al caline

earth alcoxide”.

5) Kertas arsip yang akan dihilangkan asamnya diberi bungkusan yang berisi

cyclohemxylamine pada dos tempat arsip atau di atas lembaran arsip tersebut.

6) Arsip-arsip yang dihilangkan asamnya dimasukkan ke dalam kamar hampa

udara di bawah temperature yang cukup tinggi yang diberi gas morfolin.

e. Upaya menghilangkan hama :

1) Fumigasi (pencegah hama kertas/arsip).

Prinsip pekerjaan Fumigasi ialah memusnahkan bakteri-bakteri dan serangga-

serangga dengan bahan kimia.

Pekerjaan Fumigasi pelepasan pestisida (racun serangga) yang berupa gas pada

sasaran tertentu pada suatu ruangan/tempat tertutup. Jika sasaran pada ruangan

terbuka, maka diusahakan ruangan itu ditutup rapat-rapat.

Pestisida untuk Fumigasi disebut Fumigant. Macam-macam jenis Fumigant

yang beredar di Indonesia:

Bentuk Fumigant berupa tablet/belerang, jadi gas yang sudah dipadatkan.

Merek dagangnya bernama Phostoxin/nalstagas.

Bahan aktif dari gas toxin adalah Aluminium Phosphida.

Sedangkan bahan pencampurnya Ammonium Carbonat dan Paraffin. Gas

baunya menusuk hidung. Ini disengaja. Dengan maksud, jika ada orang lewat

atau mau masuk ruangan tidak jadi, dan segera mengetahui bahwa ruangan

sedang di Fumigasi. Lamanya Fumigasi minimum 36 jam; lebih lama makin

baik.

2) Pest Control (usaha pembasmian hama serangga).

Usahakan pembasmian hama ini dilakukan terhadap serangga-serangga buta

yang juga sering disebut rayap atau “semut putih”.

Jenis sarangnya ada 2 (dua) :

Di atas tanah, berupa gundukan yang kadang-kadang dapat mencapai tinggi 4

meter, atau berupa jaringan terowongan (labyrinth) di dalam tanah.

Dalam pengembaraannya mencari makan, serangga ini selalu membawa

sejumput tanah sebagai selimut pelindung dirinya. Dia dapat menyusup sampai

celah-celah sesempit 0,3 mm, _ystem terowongan ditembok, beton ringan,

celah lantai tegel dan tentu saja kayu.

Senang pada tempat yang lembab, umpamanya kawanan serangga itu membuat

gudang atau sarang tambahan di atas plafon kamar mandi. Serangga ini masih

dapat hidup tanpa air antara 1 sampai 5 minggu.

Radius pengembaraannya sampai 200 meter dari sarangnya, tapi siklus yang

pergi dan yang pulang tersebut tak pernah dibiarkan terputus.

3) Termite Control (pencegahan hama rayap).

Cara melindungi bangunan dari rayap melalui cara spraying (penyemprotan).

Semua _yste bangunan dari jenis kayu, baik sebelum atau sesudah dipasang

dengan konsetrasi 2% (210 CC Chlordane)/10 liter minyak tanah, guna

melindungi kayu-kayu bangunan dari serangan rayap. Semua kayu yang akan

diletakkan di atas tembok dan sebagainya seperti halnya balok/blandar sebelum

terpasang semua kayu dan tembok itu sendiri juga harus disemprot chlordane

960 EC. Semua kegiatan Termite Control mengacu kepada pekerjaan sipil,

seperti halnya atap, usuk, rangka _ystem, kuda-kuda semuanya harus

disemprot, bila terpasang.

Untuk …

- 154 -

Untuk menjaga serangan rayap pada bangunan yang telah terpasang/bangunan

yang telah jadi maka cara memasukan obat dengan cara disuntik (dibor) atau

sejenisnya guna memasukan obat disekitar fondasi, sloof, partisipasi dan

sebagainya. Jarak lubang itu antara 15-20 cm setiap lubang dengan kedalaman

10-15 cm. Dengan cara yang demikian maka obat/_yste kimia secara kimiawi

akan merata di sekitar fondasi, sloof dan sebagainya sehingga mencegah rayap

merambat pada bangunan.

f. Komputerisasi File Sistem.

Guna menjamin kebutuhan berkas arsip selain disimpan pada tempat yang

memenuhi syarat baik gedung arsip maupun lemarinya juga harus terjaga pula dari

gangguan manusia, alam dan serangga. Terutama bagi berkas arsip inaktif yang

disimpan di gedung arsip. Gangguan manusia misalnya dari seringnya berkas arsip

dimaksud diambil dari letaknya guna keperluan unit pengolah dalam penyelesaian

masalah yang terkait. Keadaan demikian ini tidak saja dalam waktu sebentar tetapi

juga mondar-mandirnya alur arsip pindah dari unit pengolah lainnya sesuai dengan

prosedur penanganannya. Bukan tidak mungkin lembar-lembar surat yang

merupakan kesatuan berkas arsip tersebut tercecer sehingga informasi yang

terkandung dalam berkas arsip tidak utuh lagi.

Pada _ystem ini menggunakan mesin Komputer sebagai penghimpun data. Semua

berkas arsip dimasukkan dalam hardisknya disimpan sesuai _ystem penyimpanan

Komputer menurut masalah.

3. Penyimpanan Arsip

a. Arsip aktif disimpan dan dipelihara pada Unit Pengolah masing-masing.

Cara penyimpanan arsip aktif dilakukan sebagai berikut :

1) Tata Usaha Pengolah menyimpan arsip aktif menurut urutan kode klasifikasi.

2) Arsip disusun dalam folder atau map gantung menurut urutan kode klasifikasi.

b. Penyimpanan arsip inaktif dipusatkan pada Unit Kearsipan.

1) Cara penyimpanan arsip inaktif dilakukan sebagai berikut :

a) Penyimpanan menyusun arsip di dalam folder menurut urutan kode

klasifikasi.

b) Memasukkan folder ke dalam kotak arsip inaktif dan disusun secara

vertikal.

c) Kotak arsip inaktif ditempatkan di dalam rak arsip.

2) Penyimpanan kartu kendali arsip inaktif dilakukan :

a) Tata Usaha Pengolah menyampaikan arsip inaktif kepada penyimpan

berikut kartu kendali berwarna merah.

b) Penyimpan menyampaikan kartu kendali berwarna kuning kepada Tata

Usaha Pengolah sebagai bukti bahwa arsip-arsip inaktif beserta kartu

kendali berwarna merah telah diterima.

c. Penyimpanan arsip biasa dipisahkan dari arsip penting dan arsip yang bersifat

rahasia.

E. Penemuan ...

- 155 -

E. Penemuan Kembali Arsip

Cara penemuan kembali arsip dapat dilakukan :

1. Dalam hal diketahui masalahnya, melalui kartu kendali berwarna putih.

2. Dalam hal diketahui kode klasifikasinya, melalui kartu kendali berwarna putih.

3. Dalam hal diketahui indeks suratnya, melalui kartu kendali berwarna putih.

4. Dalam hal diketahui tanggal dan nomor serta asal naskah dinas, melalui kartu kendali

berwarna hijau.

5. Dalam hal diketahui nomor urut, melalui daftar pengendali.

F. Peminjaman Arsip

1. Peminjaman arsip dilakukan dengan menggunakan tanda bukti pinjaman.

2. Peminjam mengisi tanda bukti pinjaman rangkap 3 (tiga):

a. Lembar I : disimpan dalam file sebagai pengganti arsip yang dipinjam.

b. Lembar II : disertakan pada arsip yang disimpan.

c. Lembar III : disimpan sebagai sarana penagihan.

3. Tanda bukti peminjaman ditandatangani oleh unit peminjam (pejabat eselon III),

petugas yang melayani, dan Penanggungjawab Unit Kearsipan.

4. Peminjam wajib mengembalikan arsip selambat-lambatnya pada batas waktu yang

ditentukan.

5. Penyimpan wajib menagih arsip yang dipinjam.

6. Prosedur Peminjaman Kantor Wilayah BPN/Kantor Pertanahan:

a. Pemohon mengajukan blanko permohonan secara resmi kepada Kepala Kantor

Wilayah BPN/Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan;

b. Dalam pengajuan blanko permohonan disebutkan keperluan peminjaman tersebut;

c. Permohonan disampaikan kepada Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Sub

Bagian Tata Usaha;

d. Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyerahkan

blanko peminjaman ke petugas arsip yang bersangkutan;

e. Petugas arsip mencari arsip yang akan dipinjamkan dengan sepengetahuan Kepala

Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha di

Kantor Pertanahan;

f. Setelah arsip yang akan dipinjam ditemukan, diproses;

g. Maksud dari pemberian fotocopy arsip, agar arsip yang ada tidak hilang ataupun

rusak;

h. Setelah blanko peminjaman diisi dan ditandatangani oleh petugas, pejabat yang

bersangkutan dan peminjam, maka fotocopy arsip atau asli arsip dapat

dipinjamkan dengan tanda terima;

i. Dalam proses peminjaman diberi jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, apabila

masih diperlukan agar mengajukan proses peminjaman lagi, hal ini diperlukan agar

petugas arsip mengetahui keberadaan arsip;

j. Penagihan peminjaman arsip dilakukan tiap bulan dan direkam arsip yang sudah

dikembalikan atau arsip mana yang masih dipinjam.

Contoh ...

- 156 -

Contoh Tanda Bukti Peminjaman Berkas Arsip Badan Pertanahan Nasional

KOP BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

Tanda Bukti Peminjaman Berkas Arsip

Nomor: /ARS/BPN RI/ /20 ...

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a *) : .......................................................................

N I P : .......................................................................

Jabatan : .......................................................................

Nomor Telepon : .......................................................................

Telah meminjam berkas arsip,

Nomor Surat / SK **) : .......................................................................

Perihal : .......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

Untuk keperluan : .......................................................................

.......................................................................

Dan akan mengembalikan kepada Sub Bagian Arsip setelah 1 (satu) bulan dipergunakan

***)

Jakarta, ..................................

Petugas yang melayani, Yang meminjam,

( ..................................) ( ........................ )

NIP. NIP.

Mengetahui/menyetujui :

Kepala Sub Bagian Arsip, Kepala Bagian

Persuratan dan Kearsipan

( ..................................) ( ........................ )

NIP. NIP.

Yang Menerima,

( ........................... )

Keterangan :

*) Peminjam/penanggung jawab, minimal eselon III.

**) Hanya untuk peminjaman 1 (satu) SK.

***) Harap memberitahukan ke Bagian Persuratan dan Kearsipan, apabila ada

perubahan/penggabungan nomor SK dan perpanjangan waktu peminjaman.

Contoh ...

- 157 -

Contoh Tanda Bukti Peminjaman Berkas Arsip Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

KOP KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROVINSI .....................................................


Nomor: /ARS/KANWIL BPN/ /20...


N a m a *) : .......................................................................

N I P : .......................................................................

Jabatan : .......................................................................

Nomor Telepon : .......................................................................


Nomor Surat / SK **) : .......................................................................

Perihal : .......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

Untuk keperluan : .......................................................................

.......................................................................

Dan akan mengembalikan kepada Bagian Tata Usaha setelah 1 (satu) bulan dipergunakan

***)

Jakarta, ..................................


( ..................................) ( ........................ )

NIP. NIP.


Kepala Sub Bagian Kepala Bagian

Umum dan Informasi Tata Usaha

( ..................................) ( ........................ )

NIP. NIP.

Keterangan :

*) Peminjam/penanggung jawab, minimal eselon IV.


***) Harap memberitahukan ke Bagian Tata Usaha, apabila ada perubahan/penggabungan

nomor SK dan perpanjangan waktu peminjaman.

Contoh ...

- 158 -

Contoh Tanda Bukti Peminjaman Berkas Arsip Kantor Pertanahan

KOP KANTOR PERTANAHAN

Kab/Kota...................................................


Nomor: /ARS/KANTAH/ /20...


N a m a *) : .......................................................................

N I P : .......................................................................

Jabatan : .......................................................................

Nomor Telepon : .......................................................................


Nomor Surat / SK **) : .......................................................................

Perihal : .......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

Untuk keperluan : .......................................................................

.......................................................................

Dan akan mengembalikan kepada Sub Bagian Tata Usaha setelah 1 (satu) bulan

dipergunakan ***)

Jakarta, ..................................


( ..................................) ( ........................ )

NIP. NIP.


Kepala Urusan Umum Kepala Sub Bagian

dan Kepegawaian Tata Usaha

( ..................................) ( ........................ )

NIP. NIP.

Keterangan :

*) Peminjaman/penanggung jawab, minimal eselon V.


***) Harap memberitahukan Sub Bagian Tata Usaha, apabila ada perubahan/ penggabungan

nomor SK dan perpanjangan waktu peminjaman.

G. Penyusutan ...

- 159 -

G. Penyusutan Arsip

Sebagaimana dimaklumi bahwa Arsip yang dibuat di lingkungan Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia masih sering dipakai untuk pelaksanaan tugas sehari-hari

yang disebut arsip aktif, sebaliknya arsip yang jarang dipakai dalam pelaksanaan tugas

sehari-hari disebut arsip inaktif.

Setiap hari di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia selalu menerima

dan atau membuat Naskah Dinas yang sebagian besar merupakan arsip. Dengan demikian

keadaan kantor-kantor makin dipenuhi dengan arsip, sehingga pelaksanaan tugas dapat

terganggu, karena ruang kerja menjadi sempit dan kurang nyaman.

Untuk mengatasi masalah tersebut perlu diadakan usaha-usaha penyusutan arsip.

1. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan arsip dengan jalan :

1) Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan;

2) Memusnahkan arsip;

3) Menyerahkan arsip statis untuk disimpan permanen kepada Arsip Nasional RI.

2. Tujuan penyusutan arsip adalah untuk :

a. Mendayagunakan arsip dinamis sebagai berkas kerja maupun sebagai referensi;

b. Menghemat keuangan, peralatan dan perlengkapan;

c. Menyelamatkan bahan bukti pertanggungjawaban pemerintah;

d. Pedoman penyusutan.

3. Pelaksanaan penyusutan arsip berpedoman pada :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tanggal 4 Oktober 1979 tentang

Penyusutan Arsip;

b. Surat Edaran Keputusan ARNAS RI Nomor : SE/01/1981 tanggal 5 Agustus 1981

tentang Arsip Inaktif sebagai Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Peraturan

Pemerintah tentang Penyusutan Arsip;

c. Surat Edaran Keputusan ARNAS RI Nomor: SE/02/1983 tanggal 16 Mei 1983

tentang Pedoman untuk menentukan nilai guna Arsip.

4. Prosedur Penyusutan

Penyusutan Arsip meliputi kegiatan :

a. Pemindahan

i. Di Kantor Badan Pertanahan Nasional RI

Pemindahan dilakukan oleh Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Utama, Deputi I,

II, III, IV, V dan Inspektorat Utama, menyerahkan kepada Kepala Sub Bagian

Arsip.

ii. Di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Pemindahan dilakukan oleh Unit Pengolah (Bidang Pengukuran, HTPT, PPT,

Pemberdayaan dan Sengketa dan Konflik Pertanahan) pada bagian Tata Usaha

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan menyerahkan kepada Sub

Bagian Umum dan Informasi.

iii. Di Kantor Pertanahan

Pemindahan dilakukan oleh Unit Pengolah (seksi-seksi Pengukuran dan

Pemetaan, Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Pengaturan Penataan

Pertanahan, Pengendalian dan Pemberdayaan, Konflik Sengketa dan Perkara)

menyerahkan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Contoh ...

- 160 -

Contoh Daftar Pertelaan Arsip yang Dipindahkan

DAFTAR PERTELAAN ARSIP YANG DIPINDAHKAN

UNIT PENGOLAH :

INSTANSI :

ALAMAT :

TELEPON :

NO JUDUL

BERKAS

URAIAN ISI

KET.

WAKTU

JENIS

PISIK

JML KONDISI

PHISIK

RETENSI KET.

1

2 3 4 5 6 7 8

.…………tanggal………….

KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI

KANTOR WILAYAH BPN

KANTOR PERTANAHAN

……………………………………………………….

KEPALA .........................

(Tanda tangan dan nama jelas)

Contoh ...

- 161 -

Contoh Berita Acara Pemindahan Arsip Inaktif

BERITA ACARA PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF

NOMOR :

Pada hari ini tanggal …. Bulan …. Tahun ….. kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA :

JABATAN :

NIP :

dalam hal ini bertindak atas nama Unit Pengolah ….. yang selanjutnya disebut Pihak

Kesatu;

NAMA :

JABATAN :

NIP :

dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk Pusat Penyimpanan Arsip, yang selanjutnya

disebut Pihak Kedua.

Menyatakan telah mengadakan serah terima arsip yang dipindahkan seperti tercantum

dalam daftar terlampir untuk disimpan di Pusat Penyimpanan Arsip.

Diterima tanggal………..

Pihak Kedua

Kepala Pusat Penyimpanan

Arsip Kantor BPN RI

Kanwil BPN

Kantor Pertanahan

(……………….)

…………….........20..…..

Pihak Kesatu

Kepala Unit Pengolah

Kantor BPN RI

Kanwil BPN

Kantor Pertanahan

(……………….)

b. Pemusnahan ...

- 162 -

b. Pemusnahan

1) Bahan dihancurkan dengan mesin/dibakar sehingga tidak dapat dikenal lagi

baik isi maupun bentuknya dan disaksikan oleh dua orang pejabat dari Pusat

Hukum dan Humas atau Inspektorat Utama di lingkungan BPN RI;

2) Untuk pelaksanaan pemusnahan dibuat daftar Pertelaan Arsip dan dibuatkan

Berita Acara Pemusnahan Arsip;

3) Prosedur Pemusnahan

a) Di Kantor Badan Pertanahan Nasional RI

(1) Bagian Persuratan dan Kearsipan menyediakan daftar berkas arsip yang

akan dimusnahkan oleh Tim Pemusnahan Arsip Badan Pertanahan

Nasional RI;

(2) Mengajukan usul pemusnahan arsip kepada Kepala Badan Pertanahan

Nasional RI;

(3) Diteliti oleh Tim Pemusnahan Arsip Badan Pertanahan Nasional RI;

(4) Kepala Badan Pertanahan Nasional RI mengajukan usul pemusnahan

arsip kepada Kepala Arsip Nasional;

(5) Diteliti oleh Arsip Nasional;

(6) Diadakan pemusnahan dengan dibuatkan Berita Acara Pemusnahan

Arsip.

b) Di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

(1) Bagian Tata Usaha menyiapkan daftar berkas arsip yang akan

dimusnahkan;

(2) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional mengajukan usul

kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI;

(3) Diteliti oleh Tim Pemusnahan Arsip Pusat dan Tingkat Kanwil BPN;



(5) Diteliti oleh Arsip Nasional;

(6) Diadakan pemusnahan dengan dibuatkan Berita Acara Pemusnahan

Arsip;

(7) Pemusnahan dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Informasi

dengan persetujuan/sepengetahuan Kepala Kantor Wilayah BPN dengan

disaksikan Pejabat Kepala Bagian Persuratan dan Kearsipan, dan

perwakilan dari Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat BPN RI.

c) Di Kantor Pertanahan

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyiapkan daftar berkas arsip yang

akan dimusnahkan;

(2) Kepala Kantor Pertanahan mengajukan usul kepada Kepala Kantor

Wilayah BPN;

(3) Diteliti oleh Tim Pemusnahan Arsip Tingkat Kanwil BPN;

(4) Kepala Kantor Wilayah BPN mengajukan usul kepada Kepala Badan

Pertanahan Nasional RI;



(6) Diadakan pemusnahan dengan dibuatkan Berita Acara;

(7) Pemusnahan dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan

sepengetahuan Kepala Kantor Pertanahan u.p. Kepala Kantor Wilayah

dan disaksikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Bagian

Umum dan Informasi.

Contoh ...

- 163 -

Contoh Daftar Pertelaan Arsip yang Dimusnahkan

DAFTAR PERTELAAN ARSIP YANG DIMUSNAHKAN

UNIT PENGOLAH :

INSTANSI :

ALAMAT :

TELEPON :

NO JUDUL

BERKAS

URAIAN ISI

KET.

WAKTU

JENIS

PISIK

JML KONDISI

PHISIK

RETENSI KET.

1 2 3 4 5 6 7 8



KANTOR WILAYAH BPN

KANTOR PERTANAHAN

……………………………………………………….

KEPALA .........................


Contoh ...

- 164 -

Contoh Berita Acara Pemusnahan Arsip

BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP

NOMOR :

Pada hari ini ................. tanggal ……...... bulan......…... tahun.......... yang bertanda

tangan di bawah ini, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

RI No. ...............…….. tanggal ...........…… dan Surat Tugas No……................. tanggal

…............…… telah melakukan pemusnahan arsip-arsip yang tercantum dalam daftar

terlampir dengan cara *) :

a. Penghancuran;

b. Pembakaran; dan

c. Peleburan secara kimia.

Saksi-saksi :

1. ………………………………

NIP.

2. ………………………………

NIP.

3. ………………………………

NIP.

*) coret yang tidak perlu

c. Penyerahan …

- 165 -

c. Penyerahan kepada Arsip Nasional R.I.

1) Berkas arsip yang akan diserahkan ke Arsip Nasional R.I. berupa : berkas arsip

yang perlu disimpan permanent (abadi/statis).

2) Prosedur Penyerahan

a) Kantor Badan Pertanahan Nasional RI

(1) Kepala Sub Bagian Arsip mendaftar dan melaporkan arsip yang perlu

diserahkan kepada Arsip Nasional R.I.;

(2) Kepala Badan Pertanahan Nasional RI mengusulkan kepada Kepala

Arsip Nasional R.I.;

(3) Diteliti oleh Tim Arsip Nasional;

(4) Persetujuan dari Arsip Nasional R.I. terhadap arsip yang akan

diserahkan;

(5) Membuat Berita Acara Penyerahan Arsip.

b) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

(1) Kepala Bagian Tata Usaha mendaftar dan melaporkan arsip yang perlu

diserahkan ke Arsip Nasional;

(2) Kepala Kantor Wilayah mengusulkan kepada Kepala Badan

Pertanahan Nasional RI;

(3) Kepala Badan Pertanahan Nasional mengusulkan kepada Kepala Arsip

Nasional;

(4) Disetujui oleh Arsip Nasional;

(5) Kepala Badan Pertanahan Nasional RI memerintahkan kepada Kepala

Kantor Wilayah BPN untuk diadakan penyerahan;

(6) Penyerahan arsip dilaksanakan dengan membuat Berita Acara

Penyerahan Arsip.

c) Kantor Pertanahan

(1) Kepala Kantor Pertanahan mengusulkan kepada Kepala Kantor

Wilayah BPN;

(2) Kepala Kanwil BPN mengusulkan ke Kepala Badan Pertanahan

Nasional RI;

(3) Kepala Badan Pertanahan Nasional mengusulkan kepada Kepala Arsip

Nasional;

(4) Disetujui oleh Arsip Nasional;

(5) Kepala Badan Pertanahan Nasional RI memerintahkan kepada Kepala

Kantor Wilayah BPN untuk diadakan penyerahan;

(6) Penyerahan arsip dilaksanakan dengan membuat Daftar Pertelaan

Arsip yang akan diserahkan dan Berita Acara Penyerahan Arsip.

Contoh ...

- 166 -

Contoh Daftar Pertelaan Arsip yang Diserahkan

DAFTAR PERTELAAN ARSIP YANG DISERAHKAN

UNIT PENGOLAH :

INSTANSI :

ALAMAT :

TELEPON :

NO JUDUL

BERKAS

URAIAN ISI

KET.

WAKTU

JENIS

FISIK

JML KONDISI

FHISIK

RETENSI KET.

1 2 3 4 5 6 7 8



KANTOR WILAYAH BPN

KANTOR PERTANAHAN

……………………………………………………….

KEPALA .........................


Contoh ...

- 167 -

Contoh Berita Acara Penyerahan Arsip Statis

BERITA ACARA PENYERAHAN ARSIP STATIS

NOMOR :

Pada hari ini tanggal ………. Bulan …….. tahun …… kami yang bertanda tangan di

bawah ini :

NAMA :

JABATAN :

NIP :

dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk Instansi …….. yang selanjutnya disebut Pihak

Kesatu :

NAMA :

JABATAN :

NIP :

dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk Arsip Nasional Republik Indonesia, yang

diselanjutnya disebut Pihak Kedua.

Menyatakan telah mengadakan serah terima arsip-arsip yang tercantum dalam daftar

terlampir untuk disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia.

Yang menerima :

Pihak Kedua,

AN. KEPALA ARSIP NASIONAL RI.

(……………….)

Yang menyerahkan :

Pihak Kesatu

BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI.

Kepala Bagian Persuratan dan Kearsipan

(……………….)

Lampiran :

1. Daftar Pertelaan Arsip

2. Jadwal Retensi Arsip

H. Jadwal ...

- 168 -

H. Jadwal Retensi Arsip

Penyusutan Arsip berpedoman pada jadwal retensi arsip yaitu suatu daftar yang berisi

tentang Jangka Simpan (retensi) arsip beserta penetapan musnah atau simpan permanen.

1. Jadwal retensi arsip berfungsi sebagai pedoman dasar untuk menetapkan jangka waktu

penyimpanan arsip dan penyusutan arsip.

2. Bentuk jadwal retensi arsip.

Bentuk jadwal retensi arsip terdiri dari kolom-kolom: Nomor urut, Nama/Jenis

Dokumen, Retensi, dan Keterangan.

Dalam pengelompokannya, susunan jadwal retensi arsip terdiri atas kolom-kolom :

a. No urut

b. Masalah

c. Perincian masalah

d. Nilai guna

e. Retensi : aktif dan inaktif

f. Keterangan : permanen, musnah

3. Proses pembuatan/penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA)

a. Membentuk panitia;

b. Panitia menyusun konsep jadwal retensi arsip melalui pendaftaran arsip, analisa

dengan menggunakan nilai guna melalui daya nalar/pemikiran yang intensif;

c. Konsultasi/konfirmasi ke BPK untuk arsip keuangan dan BKN untuk arsip

kepegawaian;

d. Konsultasi ke Arsip Nasional RI ;

e. Persetujuan Arsip Nasional RI;

f. Uji coba;

g. Pengesahan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional RI

Sementara menunggu penyusunan, pengesahan dan berlakunya JRA (Jadwal

Retensi Arsip) maka penyusutan arsip dilaksanakan dengan berpedoman kepada :

Ketentuan Pasal 17 PP nomor : 34 Tahun 1979 dan Surat Edaran Kepala ARNAS

Nomor SE/01/1981.

4. Sebelum dilakukan penyusutan agar diusahakan dan dilaksanakan Penataan Arsip.

a. Penataan Arsip Kacau :

Terhadap arsip-arsip inaktif yang dalam keadaan kacau, yaitu arsip yang

belum/tidak tercatat dalam bentuk berkas, masalah tertentu, perlu ditata dalam

berkas, sehingga menjadi berkas sesuatu masalah, misalnya : berkas pemberian hak

atas tanah, berkas Konsolidasi Tanah dan Warkah Tanah.

1) Penataan arsip kacau di Kantor Badan Pertanahan Nasional RI dilaksanakan

oleh Sub Bagian Arsip;

2) Penataan arsip kacau di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Informasi;

3) Penataan arsip kacau di Kantor Pertanahan dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata

Usaha/Urusan Umum dan Kepegawaian.

Proses …

- 169 -

Proses penataan arsip kacau dilakukan dengan langkah-langkah penanganan

sebagai berikut:

1) Mengelompokkan dan diatur kembali dengan menerapkan azas asal usul,

sehingga arsip-arsip itu merupakan suatu kesatuan kelompok yang diatur tanpa

melepaskan ikatan dari sumber asalnya, yakni unit yang

membuat/menciptakannya;

2) Memilih arsip dari non arsip dan duplikasi yang berkaitan yang termasuk non

arsip, antara lain amplop, map, blanko-blanko formulir dan sebagainya,

kemudian yang non arsip dan duplikasi yang berlebihan dapat dimusnahkan

dengan dibuatkan berita acara;

3) Setelah arsip dikelompokkan menurut Unit Pengolahnya dapat dibungkus dan

dicatat pada kartu;

4) Kartu catatan tersebut disusun dan diberi nomor urut;

5) Berkas arsip dimasukan ke dalam boks arsip yang diberi label/etiket yang

memuat keterangan tentang berkas di dalamnya atas dasar keterangan tentang

berkas yang termuat pada kartu catatan;

6) Dibuat daftar pertelaan sementara;

7) Mengadakan identifikasi arsip-arsip yang telah terkelompok sehingga bisa

ditentukan penggolongan berdasarkan jenis dan/atau masalah;

8) Memberkaskan arsip berdasarkan jenis dan/atau masalah sehingga dapat

menghasilkan seri dan/atau rubrik dalam urutan yang kronologis; Tiap Berkas

Arsip Seri, Rubrik ataupun Dosir bila ada, dibungkus dan dicatat pada kartu

dengan diberi nomor urut;

9) Kartu-kartu catatan disusun atas dasar tahun berkas;

10) Berkas-berkas arsip dimasukan ke dalam boks arsip yang diberi label/etiket

yang memuat keterangan tentang berkas-berkas di dalamnya;

11) Dibuat daftar pertelaan bagi arsip-arsip yang akan dimusnahkan atau

diserahkan kepada Arsip Nasional;

12) Dibuat daftar waktu penyimpanan arsip bagi arsip yang belum dan akan

diserahkan kepada Arsip Nasional;

13) Dapat menentukan jangka waktu penyimpanan arsip yang sesuai dengan

kebutuhan masing-masing;

14) Dapat memusnahkan arsipnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

15) Dapat menyerahkan arsipnya kepada Arsip Nasional sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

Selain dengan cara penanganan tersebut di atas, arsip kacau dapat pula ditangani

dengan cara yang langsung menghasilkan Daftar Pertelaan Arsip sebagai berikut :

1) Mengelompokkan arsip dan mengaturnya kembali tanpa melepaskan ikatan dari

sumber asalnya, yakni Instansi/Unit yang menciptakannya (azas asal usul);

2) Memilih arsip dari non arsip dan duplikasi yang berlebihan;

3) Bahan-bahan yang non arsip dan duplikasi yang berlebihan dapat dimusnahkan.

b. Penataan …

- 170 -

b. Penataan Arsip Teratur:

Penataan Arsip sesuai Surat Edaran Kepala Arsip Nasional No. SE/01/1981 bahwa

terhadap berkas Arsip Inaktif yang teratur semasa aktifnya ditata berdasarkan suatu

sistem tertentu dan yang masih utuh penataannya ditangani sebagai berikut :

1) Diperiksa kembali penataannya atas dasar sistem yang dipergunakan, misalnya:

sistem buku agenda, sistem kartu;

2) Ditertibkan pengaturan fisiknya, sehingga penemuan kembalinya dapat lancar;

3) Arsip yang tidak diperlukan lagi oleh Badan Pertanahan Nasional RI maupun

sebagai bahan bukti pertanggung jawaban dalam pelaksanaan tugas dipilahkan

dan disiapkan daftar pertelaannya untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

4) Arsip yang masih diperlukan akan disimpan oleh Unit Kearsipan dan

ditentukan jangka waktu penyimpanannya;

5) Apabila waktu penyimpanannya berakhir, dibuat daftar pertelaan arsip baik

untuk keperluan pemusnahan ataupun penyerahannya pada Arsip Nasional RI.


REPUBLIK INDONESIA,

JOYO WINOTO, Ph.D

NOMOR SERI CAP DINAS BERNOMOR SERI


NO. NAMA KANTOR NOMOR SERI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Kantor Wilayah BPN Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara

Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat

Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan

Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau

Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi

Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu

Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung

Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta

Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat

Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah

Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur

Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat

Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah

Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur

Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan

Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara

Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah

Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan

Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara

Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali

Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku

Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua

Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara

Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten

Kantor Wilayah BPN Provinsi Bangka Belitung

Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo

Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Barat

Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau

Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat

0 – 1

0 – 2

0 – 3

0 – 4

0 – 5

0 – 6

0 – 7

0 – 8

0 – 9

1 – 0

1 – 1

1 – 2

1 – 3

1 – 4

1 – 5

1 – 6

1 – 7

1 – 8

1 – 9

2 – 0

2 – 1

2 – 2

2 – 3

2 – 4

2 – 5

2 – 6

2 – 7

2 – 8

2 – 9

3 – 0

3 – 1

3 – 2

3 – 3

NOMOR ...

- 2 -

NOMOR SERI CAP DINAS BERNOMOR SERI KANTOR PERTANAHAN

DI LINGKUNGAN KANWIL BPN PROVINSI NAD

NO. NAMA KANTOR NOMOR SERI KETERANGAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh

Kantor Pertanahan Kota Sabang

Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar

Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat

Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan

Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie

Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara

Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur

Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah

Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara

Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen

Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil

Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue

Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya

Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang

Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe

Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya

01 – 01

01 – 02

01 – 03

01 – 04

01 – 05

01 – 06

01 – 07

01 – 08

01 – 09

01 – 10

01 – 11

01 – 12

01 – 13

01 – 14

01 – 15

01 – 16

01 – 17

NOMOR ...

- 3 -


DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI SUMATERA UTARA


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Kantor Pertanahan Kota Medan

Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat

Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar

Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang

Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi

Kantor Pertanahan Kabupaten Karo

Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan

Kantor Pertanahan Kota Tanjung Balai

Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun

Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan

Kantor Pertanahan Kabupaten Nias

Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu

Kantor Pertanahan Kota Sibolga

Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah

Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara

Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi

Kantor Pertanahan Kota Binjai

Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal

Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir

Kantor Pertanahan Kota Padang Sidempuan

Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai

Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan

Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan

Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir

Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat

02 – 01

02 – 02

02 – 03

02 – 04

02 – 05

02 – 06

02 – 07

02 – 08

02 – 09

02 – 10

02 – 11

02 – 12

02 – 13

02 – 14

02 – 15

02 – 16

02 – 17

02 – 18

02 – 19

02 – 20

02 – 21

02 – 22

02 – 23

02 – 24

02 – 25

NOMOR ...

- 4 -


DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI SUMATERA BARAT


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Kantor Pertanahan Kota Padang

Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi

Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang

Kantor Pertanahan Kabupaten Agam

Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Koto

Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh

Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman

Kantor Pertanahan Kabupaten Solok

Kantor Pertanahan Kota Solok

Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar

Kantor Pertanahan Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung

Kantor Pertanahan Kota Sawah Lunto

Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman

Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan

Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai

Kantor Pertanahan Kabupaten Pariaman

Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat

Kantor Pertanahan Kabupaten Damasraya

Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan

03 – 01

03– 02

03– 03

03– 04

03– 05

03– 06

03– 07

03– 08

03 – 09

03 – 10

03– 11

03 – 12

03 – 13

03 – 14

03 – 15

03 – 16

03 – 17

03 – 18

03 – 19

NOMOR ...

- 5 -


DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI SUMATERA SELATAN


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Kantor Pertanahan Kota Palembang

Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat

Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim

Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu

Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyu Asin

Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas

Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam

Kantor Pertanahan Kota Prabumulih

Kantor Pertanahan Kabupaten Lubuk Linggau

Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin

Kantor Pertanahan Kab. Ogan Komering Ulu Timur

Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir

Kantor Pertanahan Kab. Ogan Komering Ulu Selatan

04 – 01

04 – 05

04 – 06

04 – 07

04 – 08

04 – 09

04 – 10

04 – 11

04 – 12

04 – 13

04 – 14

04 – 15

04 – 16

04 – 17

NOMOR ...

- 6 -


DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI RIAU


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru

Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis

Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu

Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir

Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar

Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau

Kantor Pertanahan Kota Dumai

Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu

Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir

Kantor Pertanahan Kabupaten Siak

Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Sangingi

Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan

05 – 01

05 – 02

05 – 03

05 – 04

05 – 05

05 – 06

05 – 08

05 – 09

05 – 10

05 – 11

05 – 14

05 – 16

NOMOR ...

- 7 -


DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI JAMBI


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Kantor Pertanahan Kota Jambi

Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari

Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo

Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin

Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci

Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun

Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo

Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi

Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

06 –01

06 – 02

06 – 03

06 – 04

06 – 05

06 – 07

06 – 08

06 – 09

06 – 10

06 – 11

NOMOR ...

- 8 -


DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI BENGKULU


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong

Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara

Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan

Kantor Pertanahan Kota Bengkulu

Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur

Kantor Pertanahan Kabupaten Seluna

Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahyang

Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko

Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong

07 – 01

07 – 02

07 – 03

07 – 04

07 – 05

07 – 06

07 – 07

07 – 08

07 – 09

NOMOR ...

- 9 -


DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI LAMPUNG


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung

Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan

Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah

Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara

Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat

Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang

Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus

Kantor Pertanahan Kota Metro

Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan

Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur

08 – 01

08 – 02

08 – 03

08 – 04

08 – 05

08 – 06

08 – 07

08 – 08

08 – 09

08 – 10

NOMOR ...

- 10 -


DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA


1.

2.

3.

4.

5.

Kantor Pertanahan Kota Jakarta Pusat

Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan

Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat

Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur

Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara

09 – 01

09 – 02

09 – 03

09 – 04

09 – 05

NOMOR ...

- 11 -


DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI JAWA BARAT


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18

19

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi

Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang

Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta

Kantor Pertanahan Kabupaten Subang

Kantor Pertanahan Kota Bogor

Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor

Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi

Kantor Pertanahan Kota Sukabumi

Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur

Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung

Kantor Pertanahan Kota Bandung

Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang

Kantor Pertanahan Kabupaten Garut

Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya

Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis

Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon

Kantor Pertanahan Kota Cirebon

Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan

Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka

Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu

Kantor Pertanahan Kota Bekasi

Kantor Pertanahan Kota Depok

Kantor Pertanahan Kota Cimahi

Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya

Kantor Pertanahan Kota Banjar

10 – 05

10 – 06

10 – 07

10 – 08

10 – 09

10 – 10

10 – 11

10 – 12

10 – 13

10 – 14

10 – 15

10 – 16

10 – 17

10 – 18

10 – 19

10 – 20

10 – 21

10 – 22

10 – 23

10 – 24

10 – 26

10 – 27

10 – 28

10 – 29

10 – 30

NOMOR ...

- 12 -


DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI JAWA TENGAH


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18

19

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Kantor Pertanahan Kota Semarang

Kantor Pertanahan Kota Surakarta

Kantor Pertanahan Kota Salatiga

Kantor Pertanahan Kota Magelang

Kantor Pertanahan Kota Pekalongan

Kantor Pertanahan Kota Tegal

Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang

Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal

Kantor Pertanahan Kabupaten Demak

Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati

Kantor Pertanahan Kabupaten Blora

Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara

Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang

Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus

Kantor Pertanahan Kabupaten Sukuharjo

Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten

Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen

Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri

Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang

Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen

Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung

Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo

Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo

Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas

Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara

Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga

Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap

Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan

Kantor Pertanahan Kabupaten Batang

Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes

Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang

Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal

11 – 01

11 – 02

11 – 03

11 – 04

11 – 05

11 – 06

11 – 07

11 – 08

11 – 09

11 – 10

11 – 11

11 – 12

11 – 13

11 – 14

11 – 15

11 – 16

11 – 17

11 – 18

11 – 19

11 – 20

11 – 21

11– 22

11 – 23

11 – 24

11 – 25

11 – 26

11 – 27

11 – 28

11 – 29

11 – 30

11 – 31

11 – 32

11 – 33

11 – 34

11 – 35

NOMOR ...

- 13 -


DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI JAWA TIMUR


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18

19

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37

38.

Kantor Pertanahan Kota Surabaya

Kantor Pertanahan Kota Mojokerto

Kantor Pertanahan Kota Madiun

Kantor Pertanahan Kota Kediri

Kantor Pertanahan Kota Blitar

Kantor Pertanahan Kota Malang

Kantor Pertanahan Kota Pasuruan

Kantor Pertanahan Kota Probolinggo

Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik

Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo

Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto

Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang

Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan

Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang

Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep

Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan

Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro

Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban

Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan

Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi

Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan

Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo

Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan

Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri

Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk

Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung

Kantor Pertanahan Kabupaten Tranggalek

Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar

Kantor Pertanahan Kabupaten Malang

Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo

Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan

Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo

Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso

Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi

Kantor Pertanahan Kota Batu

12 – 01

12 – 02

12 – 03

12 – 04

12 – 05

12 – 06

12 – 07

12 – 08

12 – 09

12 – 10

12 – 11

12 – 12

12 – 13

12 – 14

12 – 15

12 – 16

12 – 17

12 – 18

12 – 19

12 – 20

12 – 21

12 – 22

12 – 23

12 – 24

12 – 25

12 – 26

12 – 27

12 – 28

12 – 29

12 – 30

12 – 31

12 – 32

12 – 33

12 – 34

12 – 35

12 – 36

12 – 37

12 – 38

NOMOR ...

- 14 -


DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI D. I. YOGYAKARTA


1.

2.

3.

4.

5.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul

Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Kidul

Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta

13 – 01

13 – 02

13 – 03

13 – 04

13 – 05

NOMOR ...

- 15 -


DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI KALIMANTAN BARAT


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak

Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas

Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau

Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang

Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu

Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang

Kantor Pertanahan Kabupaten Landak

Kantor Pertanahan Kota Singkawang

Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang

Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau

Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi

14 – 01

14 – 02

14 – 03

14– 04

14 – 05

14 – 06

14 – 07

14 – 08

14 – 09

14 – 10

14 – 11

14 – 12

NOMOR ...

- 16 -


DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya

Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas

Kantor Pertanahan Kabupaten Barito

Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara

Kantor Pertanahan Kota Kotawaringin Timur

Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat

Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas

Kantor Pertanahan Kabupaten Murung Raya

Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau

Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan

Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan

Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau

Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur

15 – 01

15 – 02

15 – 03

15 – 04

15 – 05

15 – 06

15 – 07

15 – 08

15 – 09

15 – 10

15 – 11

15 – 12

15 – 13

NOMOR ...

- 17 -


DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Kantor Pertanahan Kota Samarinda

Kantor Pertanahan Kota Balikpapan

Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kertanegara

Kantor Pertanahan Kabupaten Pasir

Kantor Pertanahan Kabupaten Berau

Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan

Kantor Pertanahan Kabupaten Tarakan

Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan

Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur

Kantor Pertanahan Kota Bontang

Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat

Kantor Pertanahan Kabupaten Panajam Paser Utara

Kantor Pertanahan Kabupaten Malinau

16 – 01

16 – 02

16 – 03

16 – 04

16 – 05

16 – 06

16 – 07

16 – 08

16 – 09

16 – 10

16 – 11

16 – 12

16 – 13

NOMOR ...

- 18 -


DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin

Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar

Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin

Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong

Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala

Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru

Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Baru

Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu

Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan

17 – 01

17 – 02

17 – 03

17 – 04

17 – 05

17 –06

17 – 07

17 – 08

17 – 09

17 –10

17 – 11

17 – 12

17 – 13

NOMOR ...

- 19 -


DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI SULAWESI UTARA


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kantor Pertanahan Kota Manado

Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa

Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow

Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe

Kantor Pertanahan Kota Bitung

Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud

Kantor Pertanahan Kota Tomohon

Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara

Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan

18 – 01

18 – 03

18 – 05

18 – 06

18 – 07

18 – 08

18 – 09

18 – 10

18 – 11

NOMOR ...

- 20 -


DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI SULAWESI TENGAH


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala

Kantor Pertanahan Kabupaten Buol Toli - Toli

Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai

Kantor Pertanahan Kabupaten Poso

Kantor Pertanahan Kota Palu

Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali

Kantor Pertanahan Kabupaten Buol

Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong

Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan

Kantor Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una

19 – 01

19 – 02

19 – 03

19 – 04

19 – 05

19 – 06

19 – 07

19 – 08

19 – 09

19 – 10

NOMOR ...

- 21 -


DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI SULAWESI SELATAN


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Kantor Pertanahan Kota Makassar

Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa

Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar

Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto

Kantor Pertanahan Kabupaten Maros

Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep

Kantor Pertanahan Kabupaten Barru

Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu

Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja

Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng

Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai

Kantor Pertanahan Kabupaten Selayar

Kantor Pertanahan Kabupaten Bone

Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo

Kantor Pertanahan Kabupaten Pare-Pare

Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang

Kantor Pertanahan Kabupaten Sidrap

Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang

Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng

Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba

Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara

Kantor Pertanahan Kabupaten Palopo

Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur

20 – 01

20 – 02

20 – 03

20 – 04

20 – 05

20 – 06

20 – 07

20 – 08

20 – 09

20 – 11

20 – 12

20 – 15

20 – 16

20 – 17

20 – 18

20 – 19

20 – 20

20 – 21

20 – 22

20 – 23

20 – 24

20 – 25

20 – 26

NOMOR ...

- 22 -


DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI SULAWESI TENGGARA


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe

Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka

Kantor Pertanahan Kabupaten Buton

Kantor Pertanahan Kabupaten Muna

Kantor Pertanahan Kota Kendari

Kantor Pertanahan Kota Bau - Bau

Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan

Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara

Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana

Kantor Pertanahan Kabupaten Wakatobi

21– 01

21– 02

21– 03

21– 04

21 – 05

21– 06

21 – 07

21 – 08

21 – 09

21 – 10

NOMOR ...

- 23 -


DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI BALI


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana

Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan

Kantor Pertanahan Kabupaten Badung

Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar

Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung

Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli

Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem

Kantor Pertanahan Kota Denpasar

22 – 01

22 – 02

22 – 03

22 – 04

22 – 05

22 – 06

22 – 07

22 – 08

22 – 09

NOMOR ...

- 24 -


DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat

Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah

Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur

Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa

Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu

Kantor Pertanahan Kabupaten Bima

Kantor Pertanahan Kota Mataram

Kantor Pertanahan Kota Bima

Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat

23– 01

23– 02

23– 03

23– 04

23– 05

23– 06

23 – 07

23 – 08

23 – 09

NOMOR ...

- 25 -


DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang

Kantor Pertanahan Kabupaten Timur Tengah Selatan

Kantor Pertanahan Kabupaten Timur Tengah Utara

Kantor Pertanahan Kabupaten Belu

Kantor Pertanahan Kabupaten Alor

Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur

Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka

Kantor Pertanahan Kabupaten Ende

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada

Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai

Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur

Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat

Kantor Pertanahan Kota Kupang

Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata

Kantor Pertanahan Kabupaten Rote Ndao

Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat

24 – 01

24 – 02

24 – 03

24 – 04

24 – 05

24 – 06

24 – 07

24 – 08

24 – 09

24 – 10

24 – 11

24 – 12

24 – 13

24 – 14

24 – 15

24 – 16

NOMOR ...

- 26 -


DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI MALUKU


1.

2.

3.

4.

5.

Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah

Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara

Kantor Pertanahan Kota Ambon

Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Kantor Pertanahan Kabupaten Buru

25 – 01

25 – 02

25 – 05

25 – 06

25 – 07

NOMOR ...

- 27 -


DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI PAPUA


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura

Kantor Pertanahan Kabupaten Paniai

Kantor Pertanahan Kabupaten Jaya Wijaya

Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke

Kantor Pertanahan Kabupaten Yapen Waropen

Kantor Pertanahan Kabupaten Biak Numfor

Kantor Pertanahan Kota Jayapura

Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika

Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire

Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya

26 – 01

26 – 02

26 – 03

26 – 05

26 – 07

26 – 09

26 – 10

26 – 11

26 – 13

26 – 14

NOMOR ...

- 28 -


DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI MALUKU UTARA


1.

2.

3.

Kantor Pertanahan Kota Ternate

Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat

Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah

27 – 01

27 – 02

27 – 03

NOMOR ...

- 29 -


DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI BANTEN


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kantor Pertanahan Kabupaten Serang

Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang

Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak

Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang

Kantor Pertanahan Kota Tangerang

Kantor Pertanahan Kota Cilegon

28 – 01

28 – 02

28 – 03

28 – 04

28 – 05

28 – 06

NOMOR ...

- 30 -


DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI BANGKA BELITUNG


1.

2.

3.

4.

Kantor Pertanahan Kota Pangkal Pinang

Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka

Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung

Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah

29 – 01

29 – 02

29 – 03

29 – 04

NOMOR ...

- 31 -


DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI GORONTALO


1.

2.

3.

4.

5.

Kantor Pertanahan Kota Gorontalo

Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo

Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo

Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato

Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango

30 – 01

30 – 02

30 – 03

30 – 04

30 – 05

NOMOR ...

- 32 -


DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI SULAWESI BARAT


1.

2.

3.

4.

5.

Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa

Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara

Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mamasa

Kantor Pertanahan Kabupaten Majene

Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju

31 – 01

31 – 02

31 – 03

31 – 04

31 – 05

NOMOR ...

- 33 -


DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI KEPULAUAN RIAU


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan

Kantor Pertanahan Kota Batam

Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun

Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna

Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang

Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga

32 - 01

32 - 02

32 - 03

32 - 04

32 - 05

32 - 06

NOMOR ...

- 34 -


DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI PAPUA BARAT


1.

2.

3.

4.

Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari

Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong

Kantor Pertanahan Kota Sorong

Kantor Pertanahan Kabupaten Fak-Fak

33 – 01

33 – 02

33 – 03

33 – 04


REPUBLIK INDONESIA,

JOYO WINOTO, Ph.D

JOYO WINOTO, P KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

PETUNJUK PENGARAH SURAT

TENTANG SINGKATAN ARAHAN SURAT SERTA PENOMORAN

KEPUTUSAN YANG DITANDA TANGANI UNIT PENGOLAH A.N. KBPN

KLASIFIKASI ESELON I

100 SEKRETARIAT UTAMA

200 DEPUTI BIDANG SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN

300 DEPUTI BIDANG HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH

400 DEPUTI BIDANG PENGATURAN DAN PENATAAN PERTANAHAN

500 DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PERTANAHAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

600 DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN PENANGANAN SENGKETA DAN

KONFLIK PERTANAHAN

700 INSPEKTORAT UTAMA

800 SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL (STPN)

KLASIFIKASI ...

- 2 -

KLASIFIKASI ESELON II

100 SEKRETARIAT UTAMA (SETTAMA) 1 Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri 2 Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran

3 Biro Organisasi dan Kepegawaian

4 Biro Tata Usaha Pimpinan dan Protokol 5 Biro Umum

6 Pusat Data dan Informasi Pertanahan

7 Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat 8 Pusat Penelitian dan Pengembangan

9 Pusat Pendidikan dan Pelatihan

200 DEPUTI BIDANG SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN (DEPUTI I) 10 Direktorat Pengukuran Dasar

11 Direktorat Pemetaan Dasar 12 Direktorat Pemetaan Tematik

13 Direktorat Survei Potensi Tanah

300 DEPUTI BIDANG HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH (DEPUTI II)

14 Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah

15 Direktorat Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah

16 Direktorat Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang

17 Direktorat Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang

400 DEPUTI BIDANG PENGATURAN DAN PENATAAN PERTANAHAN

(DEPUTI III) 18 Direktorat Penatagunaan Tanah

19 Direktorat Landreform

20 Direktorat Konsolidasi Tanah

21 Direktorat Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu

500 DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PERTANAHAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DEPUTI IV)

22 Direktorat Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program

23 Direktorat Pengelolaan Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Tanah Kritis

24 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan

600 DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN PENANGANAN SENGKETA DAN

KONFLIK PERTANAHAN (DEPUTI V) 25 Direktorat Konflik Pertanahan

26 Direktorat Sengketa Pertanahan 27 Direktorat Perkara Pertanahan

700 INSPEKTORAT UTAMA (ITTAMA) 28 Bagian Tata Usaha

29 Inspektorat Wilayah I

30 Inspektorat Wilayah II 31 Inspektorat Wilayah III

32 Inspektorat Wilayah IV

33 Inspektorat Wilayah V

800 SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL (STPN)

KLASIFIKASI ...

- 3 -

KLASIFIKASI ESELON III

100 SEKRETARIAT UTAMA

1 Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri

1.1 Bagian Perencanaan Progran dan Anggaran Pusat

1.2 Bagian Perencanaan dan Progran Anggaran Wilayah

1.3 Bagian Kerjasama Luar Negeri

1.4 Bagian Pemantauan dan Evaluasi

2 Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran

2.1 Bagian Anggaran dan Penerimaan

2.2 Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan

2.3 Bagian Akuntansi dan Pelaporan

3 Biro Organisasi dan Kepegawaian

3.1 Bagian Umum dan Kepegawaian

Masing-masing ditambah Nomor Kode Pembantu:

1 Disiplin

2 DUK

3 Karpeg

4 Daftar Keluarga (Karis, Karsu, Laporan Kelahiran)

5 Perceraian

6 DP3

7 Taspen

8 Daftar Riwayat Pekerjaan (Perubahan NIP, Nama, Tempat Tanggal

Lahir)

9 Satya Lencana

10 Askes

11 Tanda Pengenal/Seragam

12 Korps Pegawai

13 Kepartaian Politik/Legislatif

3.2 Bagian Pengembangan Kepegawaian


1 Pengangkatan CPNS

2 LPJ (Latihan Pra Jabatan)

3 Pendidikan Reguler/Kursus-kursus

4 Pendidikan Non Reguler/Penjenjangan

5 Pendidikan Dalam Negeri

6 Pendidikan Luar Negeri

7 Tenaga Pengajar/Widyaiswara

8 Pencantuman Gelar/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)

9 Ujian Dinas

10 Pemberhentian dan Penempatan Kembali Pegawai Tugas Belajar

11 Jabatan Struktural

12 Jabatan Fungsional

13 Honorer

3.3 Bagian ...

- 4 -

3.3 Bagian Mutasi Kepegawaian

1 Mutasi Wilayah I hanya digunakan untuk masalah

2 Mutasi Wilayah II kenaikan pangkat

3 Mutasi Wilayah III


1 Pengangkatan CPNS menjadi PNS

2 Kenaikan Pangkat

3 Mutasi Kerja

4 Pemberhentian dan Pensiun

5 Pengambilan Sumpah /Janji

6 Kenaikan Gaji Berkala

7 Cuti

8 Pengangkatan dalam Jabatan dan Mutasi

9 Lolos butuh (Mutasi ke Instansi lain)

3.4 Bagian Organisasi dan Tata Laksana

1 Kelembagaan

2 Tatalaksana

3 Analisis Jabatan

4 Biro Tata Usaha Pimpinan dan Protokol

4.1 Bagian Tata Usaha Pimpinan

4.2 Bagian Keamanan

4.3 Bagian Protokol

5 Biro Umum

5.1 Bagian Persuratan dan Kearsipan

1 Persuratan

2 Penggandaan

3 Kearsipan

5.2 Bagian Rumah Tangga

1 Kendaraan dan Perjalanan Dinas

2 Urusan dalam

3 Urusan Gaji

5.3 Bagian Perlengkapan

1 Pengadaan Barang dan Jasa

2 Sarana dan Prasarana

5.4 Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara

1 Inventarisasi dan Pelaporan

2 Penertiban dan Penggunaan Aset

6 Pusat Data dan Informasi Pertanahan

6.1 Bidang Pengembangan Sistem, Data, dan Informasi Pertanahan

6.2 Bidang Bimbingan dan Penerapan Komputerisasi Simtanas

7 Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat

7.1 Bidang Perundang-undangan

7.2 Bidang Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi (SJDI) Hukum

7.3 Bidang Hubungan Masyarakat

8 Pusat ...

- 5 -

8 Pusat Penelitian dan Pengembangan

8.1 Bidang Kajian Kebijakan

8.2 Bidang Kajian Pelayanan

9 Pusat Pendidikan dan Pelatihan

9.1 Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

9.2 Bidang Penyelenggaraan

200

DEPUTI BIDANG SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN

(DEPUTI I)

10 Direktorat Pengukuran Dasar

10.1 Sub Direktorat Program dan Kendali Mutu

10.2 Sub Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kerangka Dasar

10.3 Sub Direktorat Pengukuran Kawasan dan Wilayah

11 Direktorat Pemetaan Dasar

11.1 Sub Direktorat Terestris dan Citra Penginderaan Jauh

11.2 Sub Direktorat Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Perairan

11.3 Sub Direktorat Wilayah Administrasi, Perbatasan, dan Wilayah Tertentu

12 Direktorat Pemetaan Tematik

12.1 Sub Direktorat Tematik Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

12.2 Sub Direktorat Tematik Kawasan

12.3 Sub Direktorat Tematik Wilayah Khusus

13 Direktorat Survei Potensi Tanah

13.1 Sub Direktorat Penilaian Bidang Tanah

13.2 Sub Direktorat Penilaian Tanah Kawasan

13.3 Sub Direktorat Pengembangan Penilaian Tanah

300 Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (Deputi II)

14 Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah

14.1 Sub Direktorat Pengaturan dan Evaluasi Hak Tanah

14.2 Sub Direktorat Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai

1 Hak Milik

2 Hak Guna Bangunan

3 Hak Pakai

4 P3MB (Penertiban, Pengurusan, Peninggalan Milik Belanda)

5 Kedutaan

14.3 Hak Guna Usaha

15 Direktorat Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah

15.1 Sub Direktorat Pengaturan Pengadaan Tanah

15.2 Sub Direktorat Pengelolaan Tanah

15.3 Sub Direktorat Penetapan Hak Tanah

16 Direktorat ...

- 6 -

16 Direktorat Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang

16.1 Sub Direktorat Batas Bidang Tanah

16.2 Sub Direktorat Batas Ruang dan Perairan

16.3 Sub Direktorat Sistem Informasi Bidang Tanah

17 Direktorat Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang

17.1 Sub Direktorat Pendaftaran Hak

17.2 Sub Direktorat Pendaftaran Hak Guna Ruang dan Perairan

17.3 Sub Direktorat Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT

400 Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan (Deputi III)

18 Direktorat Penatagunaan Tanah

18.1 Sub Direktorat Perencanaan Penatagunaan Tanah

18.2 Sub Direktorat Pengelolaan Ketersediaan Tanah

18.3 Sub Direktorat Pemeliharaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

19 Direktorat Landreform

19.1 Sub Direktorat Penguasaan Tanah Objek Landreform dan Ganti Kerugian

19.2 Sub Direktorat Redistribusi dan Pemanfaatan Bersama

19.3 Sub Direktorat Inventarisasi dan Basis Data Landreform

20 Direktorat Konsolidasi Tanah

20.1 Sub Direktorat Penyediaan Tanah

20.2 Sub Direktorat Penataan Tanah Bersama

20.3 Sub Direktorat Promosi, Pengembangan dan Kerjasama

21

Direktorat Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah

Tertentu

21.1 Sub Direktorat Penyiapan Program dan Zonasi

21.2 Sub Direktorat Penataan Kawasan

21.3 Sub Direktorat Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan

500

Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat

(Deputi IV)

22 Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program

22.1 Sub Direktorat Pengendalian Penerapan Kebijakan Pertanahan

22.2 Sub Direktorat Pengendalian Penerapan Program Pertanahan

22.3 Sub Direktorat Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Sektoral

23 Direktorat Pengelolaan Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Tanah Kritis

23.1 Sub Direktorat Pengelolaan Tanah Negara Bebas dan Bekas Kawasan

23.2 Sub Direktorat Pengelolaan Tanah Negara Bekas Hak

23.3 Sub Direktorat Pengelolaan Tanah Terlantar

23.4 Sub Direktorat Pengelolaan Tanah Kritis

24 Direktorat ...

- 7 -

24 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan

24.1 Sub Direktorat Fasilitasi

24.2 Sub Direktorat Kerjasama Pemberdayaan

24.3 Sub Direktorat Bina Partisipasi

600

Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik

Pertanahan (Deputi V)

25 Direktorat Konflik Pertanahan

25.1 Sub Direktorat Konflik Lembaga

25.2 Sub Direktorat Konflik Kelompok Masyarakat

25.3 Sub Direktorat Konflik Masyarakat dengan Badan Hukum

26 Direktorat Sengketa Pertanahan

26.1 Sub Direktorat Sengketa Yuridis

26.2 Sub Direktorat Sengketa Fisik

26.3 Sub Direktorat Sengketa Landreform

27 Direktorat Perkara Pertanahan

27.1 Sub Direktorat Perkara Wilayah I

27.2 Sub Direktorat Perkara Wilayah II

27.3 Sub Direktorat Perkara Wilayah III

700 Inspektorat Utama

28 Bagian Tata Usaha

29 Wilayah I

30 Wilayah II

31 Wilayah III

32 Wilayah IV

33 Wilayah V

RINCIAN ...

- 8 -

RINCIAN KEGIATAN MASING-MASING MASALAH

000 UMUM

001 Hari Besar

002 Undangan

003 Narasumber/Pembicara

004 Staf Khusus

005 Komite

006 Audience

007 Rahasia Kepala BPN

008 Tim/Panitia/Kelompok Kerja

009 Alamat Kantor

010 Perjalanan Dinas Kepala BPN ke luar negeri

011 Perjalanan Dinas Pegawai ke luar negeri

012 Studi Banding

013 Kunjungan

014 Riset/Penelitian/Survey

015 Seminar/Workshop/Lokakarya/Rapat Kerja

016 Pengaduan

017 Laporan

018 Bencana Alam

019 Pemberitahuan

020 Hubungan Antara Lembaga/Instansi

021 SPOPP

022 Saksi

023 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

024 Lain-lain

KODE ...

- 9 -

KODE WILAYAH PROVINSI

KANTOR ...

10 PUSAT

11 PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM

12 PROVINSI SUMATERA UTARA

13 PROVINSI SUMATERA BARAT

14 PROVINSI RIAU

15 PROVINSI JAMBI

16 PROVINSI SUMATERA SELATAN

17 PROVINSI BENGKULU

18 PROVINSI LAMPUNG

19 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

21 PROVINSI KEPULAUAN RIAU

31 D.K.I. JAKARTA

32 PROVINSI JAWA BARAT

33 PROVINSI JAWA TENGAH

34 PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

35 PROVINSI JAWA TIMUR

36 PROVINSI BANTEN

51 PROVINSI BALI

52 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

53 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

61 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

62 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

63 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

64 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

71 PROVINSI SULAWESI UTARA

72 PROVINSI SULAWESI TENGAH

73 PROVINSI SULAWESI SELATAN

74 PROVINSI SULAWESI TENGGARA

75 PROVINSI GORONTALO

76 PROVINSI SULAWESI BARAT

81 PROVINSI MALUKU

82 PROVINSI MALUKU UTARA

91 PROVINSI PAPUA

92 PROVINSI PAPUA BARAT

- 10 -


100 Bagian Tata Usaha

1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

2 Sub Bagian Kepegawaian

3 Sub Bagian Umum dan Informasi

200 Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan

4 Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar

5 Seksi Pemetaan Tematik

6 Seksi Pengukuran Bidang

7 Seksi Survei Potensi Tanah

300 Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

8 Seksi Penetapan Hak Tanah Perorangan

9 Seksi Penetapan Hak Tanah Badan Hukum

10 Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah

11 Seksi Pendaftaran, Peralihan, Pembebanan Hak, dan Pejabat Pembuat Akta

Tanah (PPAT)

400 Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan

12 Seksi Penatagunaan Tanah

13 Seksi Penataan Kawasan tertentu

14 Seksi Landreform

15 Seksi Konsolidasi tanah

500 Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat

16 Seksi Pengendalian Pertanahan

17 Seksi Pemberdayaan Masyarakat

600 Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik pertanahan

18 Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

19 Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan

KANTOR ...

- 11 -

KANTOR PERTANAHAN

100 Sub Bagian Tata Usaha

1 Urusan Perencanaan dan Keuangan

2 Urusan Umum dan Kepegawaian

200 Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

3 Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan

4 Sub Seksi Tematik dan Potensi Tanah

300 Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

5 Sub Seksi Penetapan Hak Tanah Perorangan

6 Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah

7 Sub Seksi Pendaftaran Hak

8 Sub Seksi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT

400 Seksi Pengaturan Penataan Pertanahan

9 Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu

10 Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah

500 Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan

11 Sub Seksi Pengendalian Pertanahan

12 Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat

600 Seksi Konflik, Sengketa, dan Perkara

13 Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan

14 Sub Seksi Perkara Pertanahan


REPUBLIK INDONESIA,

JOYO WINOTO, Ph.D

JOYO WINOTO, P KEPALA BADAN

PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

PROVINSI KABUPATEN KOTA

1 2 3 4 5

1 11 NANGGROE ACEH DARUSSALAM

11.01 ACEH SELATAN

11.02 ACEH TENGGGARA

11.03 ACEH TIMUR

11.04 ACEH TENGAH

11.05 ACEH BARAT

11.06 ACEH BESAR

11.07 PIDIE

11.08 ACEH UTARA

11.09 SIMEULUE

11.10 ACEH SINGKIL

11.11 BIREUN

11.12 ACEH BARAT DAYA

11.13 GAYO LUES

11.14 ACEH JAYA

11.15 NAGAN RAYA

11.16 ACEH TAMIANG

11.17 BENER MERIAH

11.71 BANDA ACEH

11.72 SABANG

11.73 LHOKSEUMAWE

11.74 LANGSA

2 12.00 SUMATERA UTARA

12.01 TAPANULI TENGAH

12.02 TAPANULI UTARA

12.03 TAPANULI SELATAN

12.04 NIAS

12.05 LANGKAT

12.06 KARO

12.07 DELI SERDANG

12.08 SIMALUNGUN

12.09 ASAHAN

12.10 LABUHAN BATU

12.11 DAIRI

12.12 TOBA SAMOSIR

12.13 MANDAILING NATAL

12.14 NIAS SELATAN

12.15 PAKPAK BARAT

12.16 HUMBANG HASUNDUTAN

12.17 SAMOSIR

12.18 SERDANG BEDAGAI

12.71 MEDAN

12.72 PEMATANG SIANTAR

12.73 SIBOLGA

12.74 TANJUNG BALAI

12.75 BINJAI

12.76 TEBING TINGGI

12.77 PADANG SIDEMPUAN

3 13.00 SUMATERA BARAT

13.01 PESISIR SELATAN

13.02 SOLOK

13.03 SW.LUNTO/SIJUNJUNG

13.04 TANAH DATAR

NAMANO KODE

PER PROVINSI, KABUPATEN / KOTA

KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

13.05 PADANG PARIAMAN …

- 2 -


1 2 3 4 5

NAMANO KODE

13.05 PADANG PARIAMAN

13.06 AGAM

13.07 LIMA PULUH KOTA

13.08 PASAMAN

13.09 KEPULAUAN MENTAWAI

13.10 DHARMASRAYA

13.11 SOLOK SELATAN

13.12 PASAMAN BARAT

13.71 PADANG

13.72 SOLOK

13.73 SAWAHLUNTO

13.74 PADANG PANJANG

13.75 BUKIT TINGGI

13.76 PAYAKUMBU

13.77 PARIAMAN

4 14.00 RIAU

14.01 KAMPAR

14.02 INDRAGIRI HULU

14.03 BENGKALIS

14.04 INDRAGIRI HILIR

14.05 PELALAWAN

14.06 ROKAN HULU

14.07 ROKAN HILIR

14.08 SIAK

14.09 KUANTAN SINGINGI

14.71 PEKAN BARU

14.72 DUMAI

5 15.00 JAMBI

15.01 KERINCI

15.02 MERANGIN

15.03 SAROLANGUN

15.04 BATANGHARI

15.05 MUARO JAMBI

15.06 TANJUNG JABUNG BARAT

15.07 TANJUNG JABUNG TIMUR

15.08 BUNGO

15.09 TEBO

15.71 JAMBI

6 16.00 SUMATERA SELATAN

16.01 OGAN KOMERING ULU

16.02 OGAN KOMERING ILIR

16.03 MUARA ENIM

16.04 LAHAT

16.05 MUSI RAWAS

16.06 MUSI BANYUASIN

16.07 BANYUASIN

16.08 OKU TIMUR

16.09 OKU SELATAN

16.10 OGAN ILIR

16.71 PALEMBANG

16.72 PAGAR ALAM

16.73 LUBUK LINGGAU

16.74 PRABUMULIH

7 17.00 BENGKULU

17.01 BENGKULU SELATAN

17.02 REJANG LEBONG

17.03 BENGKULU UTARA

17.04 KAUR …

- 3 -


1 2 3 4 5

NAMANO KODE

17.04 KAUR

17.05 SELUMA

17.06 MUKO MUKO

17.07 LEBONG

17.08 KEPAHIANG

17.71 BENGKULU

8 18.00 LAMPUNG

18.01 LAMPUNG SELATAN

18.02 LAMPUNG TENGAH

18.03 LAMPUNG UTARA

18.04 LAMPUNG BARAT

18.05 TULANG BAWANG

18.06 TANGGAMUS

18.07 LAMPUNG TIMUR

18.08 WAY KANAN

18.71 BANDAR LAMPUNG

18.72 METRO

9 19.00 KEP. BANGKA BELITUNG

19.01 BANGKA

19.02 BELITUNG

19.03 BANGKA SELATAN

19.04 BANGKA TENGAH

19.05 BANGKA BARAT

19.06 BANGKA TIMUR

19.71 PANGKAL PINANG

10 21.00 KEPULAUAN RIAU

21.01 KEPULAUAN RIAU

21.02 KARIMUN

21.03 NATUNA

21.04 LINGGA

21.71 BATAM

21.72 TANJUNG PINANG

11 31.00 DKI JAKARTA

31.01 ADM. KEP. SERIBU

31.71 JAKARTA PUSAT

31.72 JAKARTA UTARA

31.73 JAKARTA BARAT

31.74 JAKARTA SELATAN

31.75 JAKARTA TIMUR

12 32.00 JAWA BARAT

32.01 BOGOR

32.02 SUKABUMI

32.03 CIANJUR

32.04 BANDUNG

32.05 GARUT

32.06 TASIKMALAYA

32.07 CIAMIS

32.08 KUNINGAN

32.09 CIREBON

32.10 MAJALENGKA

32.11 SUMEDANG

32.12 INDRAMAYU

32.13 SUBANG

32.14 PURWAKARTA

32.15 KARAWANG

32.16 BEKASI

32.71 BOGOR …

- 4 -


1 2 3 4 5

NAMANO KODE

32.71 BOGOR

32.72 SUKABUMI

32.73 BANDUNG

32.74 CIREBON

32.75 BEKASI

32.76 DEPOK

32.77 CIMAHI

32.78 TASIKMALAYA

32.79 BANJAR

13 33.00 JAWA TENGAH

33.01 CILACAP

33.02 BANYUMAS

33.03 PURBALINGGA

33.04 BANJARNEGARA

33.05 KEBUMEN

33.06 PURWOREJO

33.07 WONOSOBO

33.08 MAGELANG

33.09 BOYOLALI

33.10 KLATEN

33.11 SUKOHARJO

33.12 WONOGIRI

33.13 KARANGANYAR

33.14 SRAGEN

33.15 GROBOGAN

33.16 BLORA

33.17 REMBANG

33.18 PATI

33.19 KUDUS

33.20 JEPARA

33.21 DEMAK

33.22 SEMARANG

33.23 TEMANGGUNG

33.24 KENDAL

33.25 BATANG

33.26 PEKALONGAN

33.27 PEMALANG

33.28 TEGAL

33.29 BREBES

33.71 MAGELANG

33.72 SURAKARTA

33.73 SALATIGA

33.74 SEMARANG

33.75 PEKALONGAN

33.76 TEGAL

14 34.00 DAISTA YOGYAKARTA

34.01 KULON PROGO

34.02 BANTUL

34.03 GUNUNG KIDUL

34.04 SLEMAN

34.71 YOGYAKARTA

15 35.00 JAWA TIMUR

35.01 PACITAN

35.02 PONOROGO

35.03 TRENGGALEK

35.04 TULUNGAGUNG

35.05 BLITAR

35.06 KEDIRI …

- 5 -


1 2 3 4 5

NAMANO KODE

35.06 KEDIRI

35.07 MALANG

35.08 LUMAJANG

35.09 JEMBER

35.10 BANYUWANGI

35.11 BONDOWOSO

35.12 SITUBONDO

35.13 PROBOLINGGO

35.14 PASURUAN

35.15 SIDOARJO

35.16 MOJOKERTO

35.17 JOMBANG

35.18 NGANJUK

35.19 MADIUN

35.20 MAGETAN

35.21 NGAWI

35.22 BOJONEGORO

35.23 TUBAN

35.24 LAMONGAN

35.25 GRESIK

35.26 BANGKALAN

35.27 SAMPANG

35.28 PAMEKASAN

35.29 SUMENEP

35.71 KEDIRI

35.72 BLITAR

35.73 MALANG

35.74 PROBOLINGGO

35.75 PASURUAN

35.76 MOJOKERTO

35.77 MADIUN

35.78 SURABAYA

35.79 BATU

16 36.00 BANTEN

36.01 PANDEGLANG

36.02 LEBAK

36.03 TANGERANG

36.04 SERANG

36.71 TANGERANG

36.72 CILEGON

17 51.00 BALI

51.01 JEMBARANA

51.02 TABANAN

51.03 BADUNG

51.04 GIANYAR

51.05 KLUNGKUNG

51.06 BANGLI

51.07 KARANGASEM

51.08 BULELENG

51.71 DENPASAR

18 52.00 NUSA TENGGARA BARAT

52.01 LOMBOK BARAT

52.02 LOMBOK TENGAH

52.03 LOMBOK TIMUR

52.04 SUMBAWA

52.05 DOMPU

52.06 BIMA …

- 6 -


1 2 3 4 5

NAMANO KODE

52.06 BIMA

52.07 SUMBAWA BARAT

52.71 MATARAM

52.72 BIMA

19 53.00 NUSA TENGGARA TIMUR

53.01 KUPANG

53.02 TIMOR TENGAH SELATAN

53.03 TIMOR TENGAH UTARA

53.04 BELU

53.05 ALOR

53.06 FLORES TIMUR

53.07 SIKKA

53.08 ENDE

53.09 NGADA

53.10 MANGGARAI

53.11 SUMBA TIMUR

53.12 SUMBA BARAT

53.13 LEMBATA

53.14 ROTE NDAO

53.15 MANGGARAI BARAT

53.71 KUPANG

20 61.00 KALIMANTAN BARAT

61.01 SAMBAS

61.02 PONTIANAK

61.03 SANGGAU

61.04 KETAPANG

61.05 SINTANG

61.06 KAPUAS HULU

61.07 BENGKAYANG

61.08 LANDAK

61.09 MELAWI

61.10 SEKADAU

61.71 PONTIANAK

61.72 SINGKAWANG

21 62.00 KALIMANTAN TENGAH

62.01 KOTAWARINGIN BARAT

62.02 KOTAWARINGIN TIMUR

62.03 KAPUAS

62.04 BARITO SELATAN

62.05 BARITO UTARA

62.06 KATINGAN

62.07 SERUYAN

62.08 SUKAMARA

62.09 LAMANDAU

62.10 GUNUNG MAS

62.11 PULANG PISAU

62.12 MURUNG RAYA

62.13 BARITO TIMOR

62.71 PALANGKARAYA

22 63.00 KALIMANTAN SELATAN

63.01 TANAH LAUT

63.02 KOTA BARU

63.03 BANJAR

63.04 BARITO KUALA

63.05 TAPIN

63.06 HULU SUNGAI SELATAM

63.07 HULU SUNGAI TENGAH …

- 7 -


1 2 3 4 5

NAMANO KODE

63.07 HULU SUNGAI TENGAH

63.08 HULU SUNGAI UTARA

63.09 TABALONG

63.10 TANAH BUMBU

63.11 BALANGAN

63.71 BANJARMASIN

63.72 BANJARBARU

23 64.00 KALIMANTAN TIMUR

64.01 PASIR

64.02 KUTAI KERTANEGARA

64.03 BERAU

64.04 BULUNGAN

64.05 NUNUKAN

64.06 MALINAU

64.07 KUTAI BARAT

64.08 KUTAI TIMUR

64.09 PENAJAM PASER UTARA

64.71 BALIKPAPAN

64.72 SAMARINDA

64.73 TARAKAN

64.74 BONTANG

24 71.00 SULAWESI UTARA

71.01 BOLAANG MONGONDOW

71.02 MINAHASA

71.03 KEPULAUAN SANGIHE

71.04 KEPULAUAN TALAUT

71.05 MINAHASA SELATAN

71.06 MINAHASA UTARA

71.71 MANADO

71.72 BITUNG

71.73 TOMOHON

25 72.00 SULAWESI TENGAH

72.01 BANGGAI

72.02 POSO

72.03 DONGGALA

72.04 TOLI TOLI

72.05 BUOL

72.06 MOROWALI

72.07 BANGGAI KEPULAUAN

72.08 PARIGI MOUTONG

72.09 TOJO UNA UNA

72.71 PALU

26 73.00 SULAWESI SELATAN

73.01 SELAYAR

73.02 BULUKUMBA

73.03 BANTAENG

73.04 JENEPONTO

73.05 TAKALAR

73.06 GOWA

73.07 SINJAI

73.08 BONE

73.09 MAROS

73.10 PANGKAJENE KEP.

73.11 BARRU

73.12 SOPPENG

73.13 WAJO

73.14 SIDENRENG RAPANG

73.15 PINRANG

73.16 ENREKANG

73.17 LUWU

73.18 TANA TORAJA …

- 8 -


1 2 3 4 5

NAMANO KODE

73.18 TANA TORAJA

73.19 POLEWALI MAMASA

73.20 MAJENE

73.21 MAMUJU

73.22 LUWU UTARA

73.23 MAMASA

73.24 LUWU TIMUR

73.25 MAMUJU UTARA

73.71 MAKASSAR

73.72 PARE PARE

73.73 PALOPO

27 74.00 SULAWESI TENGGARA

74.01 KOLAKA

74.02 KONAWE

74.03 MUNA

74.04 BUTON

74.05 KONAWE SELATAN

74.06 BOMBANA

74.07 WAKATOBI

74.08 KOLAKA UTARA

74.71 KENDARI

74.72 BAU BAU

28 75.00 GORONTALO

75.01 GORONTALO

75.02 BOALEMO

75.03 BONE BOLANGO

75.04 PAHUWATO

75.71 GORONTALO

29 76.00 SULAWESI BARAT

76.01 MAMUJU UTARA

76.02 MAMUJU

76.03 MAMASA

76.04 POLEWALI MAMASA

76.05 MAJENE

30 81.00 MALUKU

81.01 MALUKU TENGAH

81.02 MALUKU TENGGARA

81.03 MALUKU TENGGARA BARAT

81.04 BURU

81.05 SERAM BAGIAN TIMUR

81.06 SERAM BAGIAN BARAT

81.07 KEPULAUAN ARU

81.71 AMBON

31 82.00 MALUKU UTARA

82.01 HALMAHERA BARAT

82.02 HALMAHERA TENGAH

82.03 HALMAHERA UTARA

82.04 HALMAHERA SELATAN

82.05 KEPULAUAN SULA

82.06 HALMAHERA TIMUR

82.71 TERNATE

82.72 TIDORE KEPULAUAN

32 91.00 PAPUA

91.01 MERAUKE

91.02 JAYAWIJAYA

91.03 JAYAPURA

91.04 NABIRE

91.05 YAPEN WAROPEN

91.06 BIAK NUMFOR

91.07 PUNCAK JAYA …

- 9 -


1 2 3 4 5

NAMANO KODE

91.07 PUNCAK JAYA

91.08 PANIAI

91.09 MIMIKA

91.10 SARMI

91.11 KEEROM

91.12 PEGUNUNGAN BINTANG

91.13 YAHUKIMO

91.14 TOLIKARA

91.15 WAROPEN

91.16 BOVEN DIGOEL

91.17 MAPPI

91.18 ASMAT

91.19 SUPIORI

91.71 JAYAPURA

33 92.00 PAPUA BARAT

92.01 SORONG

92.02 MANOKWARI

92.03 FAK FAK

92.04 SORONG SELATAN

92.05 TELUK BENTUNI

92.06 TELUK WONDAMA

92.07 KAIMANA

92.71 SORONG

`


REPUBLIK INDONESIA,

JOYO WINOTO, Ph.D

Documents

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.8 Tahun 2009