Upload
brotoraharjo
View
130
Download
40
Embed Size (px)
DESCRIPTION
BAKU MUTU AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI CIMANUK, SUNGAI CILAMAYA DAN SUNGAI BEKASI
Citation preview
ZâuxÜÇâÜ ]tãt UtÜtà
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
BAKU MUTU AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI CIMANUK, SUNGAI CILAMAYA DAN
SUNGAI BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pengelolaan kualitas air dan
mengendalikan pencemaran air di Sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya dan Sungai Bekasi, sesuai ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air serta ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Baku Mutu Air dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya dan Sungai Bekasi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
2
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 2 Seri C);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air;
2. Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;
3
3. Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengkajian Teknis untuk Menetapkan Kelas Air;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 38 Tahun 1991 tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air pada Sumber Air di Jawa Barat;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 67 Tahun 1997 tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air pada Sungai Cikarang, Ciherang, Cilamaya, Ciasem dan Cipunagara;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAKU MUTU AIR DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI CIMANUK, SUNGAI CILAMAYA DAN SUNGAI BEKASI.
BAB I
KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu
Definisi Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. 5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa
Barat. 6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat. 7. Badan adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi
Jawa Barat. 8. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah
permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
9. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
10. Mata Air adalah suatu titik dimana air tanah mengalir keluar dari permukaan tanah.
11. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
4
12. Kelas Air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
13. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
14. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
15. Mutu Air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Status Mutu Air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu melalui perbandingan dengan baku mutu air yang ditetapkan.
17. Mutu Air Sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dan/atau upaya lainnya dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
18. Segmentasi Sungai adalah pembagian sungai beserta anak sungainya berdasarkan batas wilayah administratif Kabupaten dan/atau Kota.
19. Titik Pantau adalah lokasi pemantauan kualitas dan kuantitas air pada air sungai.
20. Instansi Teknis adalah Dinas/Badan/Kantor yang berwenang melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten/Kota.
21. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Teknis yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Gubernur/Bupati/Walikota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan Pasal 2
Penetapan baku mutu air dan pengendalian pencemaran air Sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya dan Sungai Bekasi bertujuan untuk mewujudkan kualitas air Sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya dan Sungai Bekasi, sesuai dengan mutu air sasaran yang diinginkan dalam program pengendalian pencemaran air pada setiap segmennya.
BAB II PENETAPAN BAKU MUTU AIR
Bagian Kesatu Segmentasi Sungai
Pasal 3 Dalam rangka pengendalian pencemaran air, Badan melaksanakan segmentasi sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya dan Sungai Bekasi yang melintasi wilayah administrasi Kabupaten dan/atau Kota.
5
Pasal 4 (1) Sungai Cimanuk dibagi dalam 4 (empat) segmen, yang terdiri atas :
a. segmen 1, yaitu Sungai Cimanuk bagian hulu dan anak-anak sungainya di wilayah Kabupaten Garut, meliputi Kecamatan Pakenjeng, Kecamatan Cikajang, Kecamatan Banjarwangi, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Cisurupan, Kecamatan Bayongbong, Kecamatan Cilawu, Kecamatan Garut Kota, Kecamatan Karangpawitan, Kecamatan Tarogong, Kecamatan Samarang, Kecamatan Banyuresmi, Kecamatan Wanaraja, Kecamatan Leles, Kecamatan Leuwigoong, Kecamatan Sukawening, Kecamatan Cibatu, Kecamatan Cibiuk, Kecamatan Kadungora, Kecamatan Malangbong, Kecamatan Selaawi, dan Kecamatan Balubur Limbangan;
b. segmen 2, yaitu Sungai Cimanuk dan anak-anak sungai di wilayah Kabupaten Sumedang, meliputi Kecamatan Tanjung Sari, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Rancakalong, Kecamatan Sumedang Selatan, Kecamatan Sumedang Utara, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Paseh, Kecamatan Ujungjaya, Kecamatan Conggeang, Kecamatan Situraja, Kecamatan Ganeas, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Cisitu, Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Wado, Kecamatan Cibugel, Kecamatan Jatigede, dan Kecamatan Tomo;
c. segmen 3, yaitu Sungai Cimanuk bagian hilir dan anak-anak sungainya di wilayah Kabupaten Majalengka, meliputi Kecamatan Lemahsugih, Kecamatan Bantarujeg, Kecamatan Cikijing, Kecamatan Talaga, Kecamatan Argapura, Kecamatan Maja, Kecamatan Majalengka, Kecamatan Sukahaji, Kecamatan Rajagaluh, Kecamatan Panyingkiran, Kecamatan Kadipaten, Kecamatan Dawuan, Kecamatan Jatiwangi, Kecamatan Palasah, Kecamatan Leuwimunding, Kecamatan Sumber Jaya, Kecamatan Ligung, Kecamatan Jatitujuh, dan Kecamatan Kertajati; dan
d. segmen 4, yaitu Sungai Cimanuk bagian hilir di wilayah Kabupaten Indramayu, meliputi Kecamatan Tukdana, Kecamatan Bangodua, Kecamatan Sukagumiwang, Kecamatan Kertasemaya, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Widasari, Kecamatan Lohbener, Kecamatan Arahan, Kecamatan Cantigi, Kecamatan Sindang, Kecamatan Indramayu, dan Kecamatan Pasekan.
(2) Sungai Cilamaya dibagi dalam 2 (dua) segmen, yang terdiri atas : a. segmen 1A, yaitu Sungai Cilamaya bagian hulu dan anak-anak
sungainya di wilayah Kabupaten Purwakarta yang berbatasan dengan Kabupaten Subang, meliputi Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Campaka, dan Kecamatan Purwakarta;
b. segmen 1B, yaitu Sungai Cilamaya bagian hulu dan anak-anak sungainya di wilayah Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta, meliputi Kecamatan Serangpanjang, Kecamatan Cipeundeuy, dan Kecamatan Pabuaran;
c. segmen 2A, yaitu Sungai Cilamaya bagian hilir di wilayah Kabupaten Karawang yang berbatasan dengan Kabupaten Subang, meliputi Kecamatan Jatisari, Kecamatan Banyusari, dan Kecamatan Cilamaya Wetan; dan
6
d. segmen 2B, yaitu Sungai Cilamaya bagian hilir di wilayah Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Kabupaten Karawang, meliputi Kecamatan Patokbeusi, Kecamatan Ciasem dan Kecamatan Blanakan.
(3) Sungai Bekasi dibagi dalam 4 (empat) segmen, yang terdiri atas : a. segmen 1, yaitu Sungai Bekasi bagian hulu dan anak-anak sungainya
di wilayah Kabupaten Bogor, meliputi Kecamatan Mega Mendung, Kecamatan Kedung Halang, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Gunung Putri;
b. segmen 2, yaitu Sungai Bekasi dan anak-anak sungainya di wilayah Kota Bekasi, meliputi Kecamatan Bantar Gebang, Kecamatan Jatiasih, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Selatan, dan Kecamatan Bekasi Utara;
c. segmen 3, yaitu Sungai Bekasi di wilayah Kabupaten Bekasi (sebelah selatan saluran CBL), meliputi Kecamatan Cibarusah, Kecamatan Serang, Kecamatan Setu, Kecamatan Lemahabang, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Tambun, Kecamatan Babelan, dan Kecamatan Tarumajaya; dan
d. segmen 4, yaitu Sungai Bekasi bagian hilir dan anak-anak sungainya di wilayah Kabupaten Bekasi (sebelah utara saluran CBL), meliputi Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Kedungwaringin, Kecamatan Cikarang, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Tambelang, dan Kecamatan Cabangbungin.
(4) Gambar peta segmentasi masing-masing sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Bagian Kedua
Kelas Air dan Baku Mutu Air Pasal 5
(1) Badan melaksanakan upaya pengendalian terhadap Sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya dan Sungai Bekasi yang telah tercemar.
(2) Baku mutu air tiap segmen pada sungai-sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria kelas air.
(3) Kriteria kelas air tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal 6
(1) Baku mutu air ditetapkan berdasarkan kelas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan ketentuan sebagai berikut: a. baku mutu air Sungai Cimanuk, ditentukan berdasarkan kelas air
sebagai berikut: 1. baku mutu air mata air pada DAS Cimanuk adalah kelas 1; 2. baku mutu air segmen 1 pada DAS Cimanuk adalah kelas 2; 3. baku mutu air segmen 2 pada DAS Cimanuk adalah kelas 2; 4. baku mutu air segmen 3 pada DAS Cimanuk adalah kelas 2;
dan
7
5. baku mutu air segmen 4 pada DAS Cimanuk adalah kelas 3. b. baku mutu air Sungai Cilamaya, ditentukan berdasarkan kelas air
sebagai berikut: 1. baku mutu air mata air pada DAS Cilamaya adalah kelas 1; 2. baku mutu air segmen 1 A pada DAS Cilamaya adalah kelas 2; 3. baku mutu air segmen 1 B pada DAS Cilamaya adalah kelas 2; 4. baku mutu air segmen 2 A pada DAS Cilamaya adalah kelas 3;
dan 5. baku mutu air segmen 2 B pada DAS Cilamaya adalah kelas 3.
c. baku mutu air Sungai Bekasi, ditentukan berdasarkan kelas air sebagai berikut: 1. baku mutu air mata air pada DAS Bekasi adalah kelas 1; 2. baku mutu air segmen 1 pada DAS Bekasi adalah kelas 2; 3. baku mutu air segmen 2 pada DAS Bekasi adalah kelas 2; 4. baku mutu air segmen 3 pada DAS Bekasi adalah kelas 3; dan 5. baku mutu air segmen 4 pada DAS Bekasi adalah kelas 3 dan 4.
(2) Khusus untuk baku mutu air Sungai Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan ketentuan: a. Sungai Bekasi untuk segmen 3 dari perbatasan hilir Kota Bekasi
dengan Kabupaten Bekasi sampai pertemuan Sungai Bekasi dengan Saluran CBL, ditetapkan sebagai kelas 3;
b. Sungai Bekasi untuk segmen 4 dari pertemuan Sungai Bekasi dengan Saluran CBL sampai muara Sungai Bekasi, ditetapkan sebagai kelas 4;
c. Sungai Cikarang sampai dengan ujung hulu Saluran CBL, ditetapkan sebagai kelas 3;
d. Saluran CBL sampai muara, ditetapkan sebagai kelas 4; dan e. Sungai Cikarang dari ujung hulu Saluran CBL sampai muara,
ditetapkan sebagai kelas 4.
Bagian Ketiga Status Mutu Air dan Mutu Air Sasaran
Pasal 7 (1) Dalam hal status mutu air di Sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya, dan
Sungai Bekasi cemar berat, mutu air sasaran ditetapkan sebagai dasar program pengendalian pencemaran air secara bertahap sehingga tercapai kualitas air yang memenuhi baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2) Mutu air sasaran Sungai Cimanuk berlaku untuk sungai dan anak sungai serta mata air pada semua segmen sungai, dengan tahapan sebagai berikut: a. mutu air sasaran tahap 1, berlaku selama periode 5 (lima) tahun
pertama sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini; dan b. mutu air sasaran tahap 2, berlaku selama periode 5 (lima) tahun
kedua sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.
8
(3) Mutu air sasaran Sungai Cilamaya berlaku untuk sungai dan anak sungai serta mata air pada semua segmen sungai, dengan tahapan sebagai berikut: a. mutu air sasaran tahap 1, berlaku selama periode 5 (lima) tahun
pertama sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini; dan b. mutu air sasaran tahap 2, berlaku selama periode 5 (lima) tahun
kedua sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini. (4) Mutu air sasaran Sungai Bekasi berlaku untuk sungai dan anak sungai
serta mata air pada semua segmen sungai, dengan tahapan sebagai berikut: a. mutu air sasaran tahap 1, berlaku selama periode 5 (lima) tahun
pertama sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini; dan b. mutu air sasaran tahap 2, berlaku selama periode 5 (lima) tahun
kedua sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini. (5) Mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4)
tercantum pada Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB III
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR Bagian Kesatu
Program Pengendalian Pencemaran Air Pasal 8
(1) Dalam rangka mencapai mutu air sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan menyusun program pengendalian pencemaran air.
(2) Program pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam suatu program pengendalian pencemaran air Sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya, dan Sungai Bekasi.
(3) Program pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Bupati/Walikota terkait, dalam menyusun dan melaksanakan rencana detail pengendalian pencemaran air sungai di wilayah kerjanya.
(4) Rincian program pengendalian pencemaran air Sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya, dan Sungai Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada Lampiran III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(5) Pelaksanaan program pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Gubernur.
(6) Program pengendalian pencemaran air dievaluasi setiap tahun oleh Badan, dengan melibatkan Instansi teknis dan Instansi terkait.
9
Bagian Kedua Pemantauan Kualitas Air
Pasal 9 (1) Setiap segmen sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki
paling sedikit satu titik pantau di bagian hulu dan satu titik pantau di bagian hilir.
(2) Daftar lokasi titik pantau sungai dan peta lokasi Sungai Cimanuk, tercantum dalam Lampiran IV huruf a dan b, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3) Daftar lokasi titik pantau sungai dan peta lokasi Sungai Cilamaya, tercantum dalam Lampiran IV huruf c dan d, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4) Daftar lokasi titik pantau sungai dan peta lokasi Sungai Bekasi, tercantum dalam Lampiran IV huruf e dan f, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(5) Bupati/Walikota dapat menambahkan dan menetapkan titik pantau tambahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4), dan melaporkannya kepada Gubernur melalui Badan.
Pasal 10
(1) Instansi teknis dan Instansi terkait melakukan pemantauan kualitas air pada titik pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Instansi teknis sebagaimana tercantum pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil pemantauan dan penilaian status mutu air kepada Gubernur melalui Badan setiap akhir tahun, dengan tembusan disampaikan kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Instansi terkait.
(3) Badan melakukan koordinasi dalam pemantauan kualitas air yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
BAB IV
PERAN MASYARAKAT Pasal 11
(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program pengendalian pencemaran air Sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya, dan Sungai Bekasi.
(2) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui: a. pengawasan sosial; b. pemberian saran; c. pemberian pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau d. penyampaian informasi dan/atau laporan.
10
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu
Pembinaan Pasal 12
(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepada masyarakat dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengendalian pencemaran air.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. sosialisasi peraturan perundang-undangan; b. bimbingan teknis yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran
air; dan/atau c. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif.
Bagian Kedua Pengawasan
Pasal 13 (1) Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap sumber pencemar
limbah di wilayahnya untuk memenuhi penaatan kelas air Sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya, dan Sungai Bekasi.
(2) Dalam melakukan pengawasan, Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kepada Instansi teknis di Kabupaten/Kota, yang dalam pelaksanaan teknis operasional, dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten/Kota.
(3) Evaluasi kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI
PEMBIAYAAN Pasal 14
Pembiayaan yang diperlukan untuk penetapan baku mutu air dan pengendalian pencemaran air Sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya, dan Sungai Bekasi, dibebankan pada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
12
LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR :12 TAHUN 2013 TANGGAL : 6 FEBRUARI 2013 TENTANG :BAKU MUTU AIR DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI CIMANUK, SUNGAI CILAMAYA DAN SUNGAI BEKASI.
a. PETA SEGMENTASI DAS CIMANUK
13
b. PETA SEGMENTASI DAS CILAMAYA
14
c. PETA SEGMENTASI DAS BEKASI
GUBERNUR JAWA BARAT, AHMAD HERYAWAN
15
LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR NOMOR : 12 TAHUN 2013 TANGGAL : 6 FEBRUARI 2013 TENTANG : BAKU MUTU AIR DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI CIMANUK, SUNGAI CILAMAYA DAN SUNGAI BEKASI
a. KRITERIA KELAS AIR
No Prameter Unit Kelas 1
Kelas 2
Kelas 3
Kelas 4
Kelas 5
Keterangan
FISIKA
1 Temperatur °C Dev 3 Dev 3 Dev 3 Dev 3 --
2 Residu Terlarut mg/L 1.000 1.000 1.000 2.000 --
3 Residu Suspensi mg/L 50 50 400 400 1000
4 Transparansi m 10 4 2,5 <2,5 -- berlaku untuk danau
5 Warna PtCo Unit 15 50 100 150 --
KIMIA
6 pH 6-9 6-9 6-9 5 - 9 5 – 9
7 BOD mg/L 2 3 6 12 --
8 COD mg/L 10 25 40 80 100
9 DO mg/L 6 4 3 1 --
10 PO4- P mg/L 0,2 0,2 1,0 5,0
11 Total P 0,010 0,030 0,100 >0,100
-- berlaku untuk danau
12 Nitrat (NO3 – N) mg/L 10 10 20 20 --
13 NH3-N mg/L 0,1 0,5 1,0 1,5 --
14 Total N mg/L 0,65 0,75 1,90 > 1,90 -- berlaku untuk danau
15 Khlorida mg/L 300 300 300 600 --
16 Sianida mg/L 0,02 0,02 0,02 0,02 --
17 Fluorida mg/L 0,5 1,5 1,5 1,5 --
18 Nitrit (NO2- N) mg/L 0,06 0,06 0,06 0,06 --
19 Sulfat mg/L 300 300 300 400 --
20 SAR -- 18 18 18 18 --
21 % Na % 60 60 60 60 --
22 Khlorin bebas mg/L 0,03 0,03 0,03 0,03 --
23 Sulfida (H2S) mg/L 0,002 0,002 0,002 0,04 --
24 Minyak dan lemak
ug/L 1000 1000 1000 1000 --
25 MBAS ug/L 200 200 200 500 --
26 Fenol ug/L 2 5 10 20 --
16
No Prameter Unit Kelas 1
Kelas 2
Kelas 3
Kelas 4
Kelas 5
Keterangan
LOGAM terlarut
27 Arsen mg/L 0,05 0,05 0,05 0,10 --
28 Kobalt mg/L 0,05 0,05 0,05 0,2 --
29 Barium mg/L 1,0 1,0 1,0 1,0 --
30 Boron mg/L 1,0 1,0 1,0 1,0 --
31 Selenium mg/L 0,01 0,05 0,05 0,05 --
32 Kadmium mg/L 0,01 0,01 0,01 0,01 --
33 Khrom (VI) mg/L 0,05 0,05 0,05 0,05 --
34 Tembaga mg/L 0,02 0,02 0,02 0,2 --
35 Besi mg/L 0,3 0,5 1,0 1,5 --
36 Timbal mg/L 0,03 0,03 0,03 0,5 --
37 Mangan mg/L 0,1 0,2 0,5 1,0 --
38 Air raksa mg/L 0,001 0,002 0,002 0,005 --
39 Seng mg/L 0,05 0,05 0,05 2,0 --
40 Nikel mg/L 0,05 0,05 0,05 0,10 --
BIOSIDA
41 BHC ug/L 2 2 2 2 --
42 Aldrin/ Dieldrin ug/L 1 1 1 1 --
43 Chlordane ug/L 0,01 0,01 0,01 0,01 --
44 DDT ug/L 0,1 0,1 0,1 0,1 --
45 Heptachlor ug/L 0,2 0,2 0,2 0,2 --
46 Lindane ug/L 4 4 4 4 --
47 Methoxychlor ug/L 35 35 35 35 --
48 Endrin ug/L 0,2 0,2 0,2 0,2 --
49 Toxaphan ug/L 5 5 5 5 --
MIKROBIOLOGI
50 Fecal coliform Jml/100 ml 100 1000 2000 >2000 --
51 Total Coliform Jml/100 ml 1000 5000 10000
>10000
--
BIOLOGI
52 Chlorophyll=@ µg/l 10 50 100 200 -- berlaku untuk danau
Keterangan Kriteria Kelas Air: mg = milligram ug = microgram ml = milliliter L = Liter MBAS = Methylene Blue Active Substance
17
Nilai di atas merupakan batas kadar maksimum, kecuali untuk DO dan transparansi berlaku batas kadar atau nilai minimum Nilai pH merupakan nilai rentang yang tidak boleh kurang atau lebih dari nilai yang tercantum. Arti (-) di atas menyatakan bahwa untuk kelas termaksud, parameter tersebut tidak dipersyaratkan. Tanda < adalah lebih kecil Tanda > adalah lebih besar
18
b. MUTU AIR SASARAN
DAS Segmen Baku Mutu Air
MUTU AIR SASARAN
Tahap 1
MUTU AIR SASARAN Tahap 2
Cimanuk Mata air Kelas 1 Kelas 1 Kelas 1
Segmen 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 2
Segmen 2 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 2
Segmen 3 Kelas 3 Kelas 3 Kelas 3
Segmen 4 Kelas 3 Kelas 3 Kelas 3
Cilamaya Mata air Kelas 1 Kelas 1 Kelas 1
Segmen 1 A
Kelas 2 Kelas 3 Kelas 2
Segmen 1 B
Kelas 2 Kelas 3 Kelas 2
Segmen 2 A
Kelas 3 Kelas 3 Kelas 3
Segmen 2 B
Kelas 3 Kelas 3 Kelas 3
Bekasi Mata air Kelas 1 Kelas 1 Kelas 1
Segmen 1 A
Kelas 2 Kelas 3 Kelas 2
Segmen 1 B
Kelas 2 Kelas 3 Kelas 2
Segmen 2 A
Kelas 3 Kelas 3 Kelas 3
Segmen 2 B
Kelas 3 Kelas 3 Kelas 3
GUBERNUR JAWA BARAT, AHMAD HERYAWAN
19
a. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI CIMANUK
No
Kabupaten Kota DAS
CIMANUK
Sumber Pencemar Permasalahan Program Penanggung Jawab
Kurang memadainya sarana sanitasi permukiman penduduk
Sanimas Pembuatan septik tank komunal IPAL terpadu
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Kementerian PU c.q Cipta Karya, Dinas Kimrum Provinsi dan Dinas Kab/Kota yang membidangi limbah penduduk
Pemantauan kualitas air sungai dan air limbah belum optimal
Peningkatan pemantauan kualitas air sungai dan air limbah
Pelatihan pemantauan kualitas air untuk aparatur dan masyarakat terkait
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Dinas PSDA Provinsi, BBWS Cimanuk-Cisanggarung
1 Segmen 1 Kab. Garut
Sumber pencemar : limbah penduduk, limbah industri dan sumber pencemar lainnya
Potensi pencemaran air oleh chrom pada limbah penyamakan kulit IPAL limbah industri kulit telah dibangun oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, akan tetapi tidak beroperasi karena tidak memiliki dana
Revitalisasi IPAL industri di Sukaregang dan pembangunan saluran pengumpul air limbah industri kulit menuju IPAL gabungan
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian Provinsi dan Kab/Kota, Masyarakat industri
LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR NOMOR TANGGAL TENTANG
: 12 TAHUN 2013 : 6 FEBRUARI 2013 : BAKU MUTU DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI CIMANUK, SUNGAI CILAMAYA DAN SUNGAI BEKASI
20
No
Kabupaten Kota DAS
CIMANUK
Sumber Pencemar Permasalahan Program Penanggung Jawab
Kebutuhan air bersih meningkat namun kualitas air sungai memburuk dengan status mutu air : cemar berat oleh parameter TSS, BOD, COD, DO, Detergen, Fenol, Fe, Mn, Cu, Pb, Fecal Coliform, Total coliform
Koordinasi pelaksanaan program PKA dan PPA
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Tingginya sedimentasi di sungai
Pembuatan terasering dan gully plug
Rehabilitasi dan penanaman bantaran sungai
Pembuatan bronjong/tebing/turap Reboisasi/penghijauan
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Kementerian PU c.q BBWS Cimanuk-Cisanggarung
BPDAS Cimanuk dan BBKSDA
SDM laboratorium pemantauan lingkungan yang belum memadai
Pelatihan dan sertifikasi SDM laboratorium
Akreditasi dan registrasi laboratorium
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Pencemaran oleh kegiatan industri kecil menengah ke bawah
Pembangunan IPAL Komunal
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian Prov dan Kab/Kota, Masyarakat industri
2 Segmen 2 Kab. Sumedang
Sumber pencemar : limbah penduduk, limbah industri kecil menengah kebawah, limbah ternak dan pertanian
Pencemaran limbah peternakan Proyek Percontohan Pengelolaan Kementerian Lingkungan
21
No
Kabupaten Kota DAS
CIMANUK
Sumber Pencemar Permasalahan Program Penanggung Jawab
Limbah Peternakan (pengomposan, pembuatan instalasi biogas, IPAL RPH)
Sosialisasi, pembinaan & pengelolaan limbah kepada peternak
Hidup, Instansi teknis Kementerian Pertanian, Dinas Peternakan Provinsi dan Kab/Kota, Masyarakat peternak
Pencemaran pertanian Penggunaan pupuk ramah lingkungan (subsitusi pupuk kimia dengan pupuk organik)
Daur ulang limbah pertanian untuk pembuatan kompos
Pemanfaatan limbah pertanian untuk biogas
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi dan Kab/Kota, Masyarakat
Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov dan Kab/Kota
Status mutu air : cemar berat oleh parameter TSS, BOD, COD, DO, Detergen, Nitrit, CN, Fenol, Fe, Mn, Cu, Zn, Fecal Coliform, Total coliform
Koordinasi pelaksanaan program PKA dan PPA
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis LH di Provinsi dan Kab/Kota
Banyaknya sampah di sungai Sosialisasi pengelolaan sampah 3R di sumber dan TPS
Pengomposan sampah Jaring sampah dan pemilahan sampah sungai
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Kementerian PU c.q Cipta Karya, Dinas Kimrum Provinsi dan Kab/Kota
22
No
Kabupaten Kota DAS
CIMANUK
Sumber Pencemar Permasalahan Program Penanggung Jawab
Permasalahan limbah penduduk Sanimas Pembuatan septik tank komunal IPAL terpadu
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Kementerian PU c.q Cipta Karya, Dinas Kimrum Provinsi dan Dinas Kab/Kota yang membidangi limbah penduduk
Sebagian besar industri belum memiliki IPAL, atau kapasitas IPAL tidak sebanding dengan limbah yang dihasilkan IPAL industri yang ada tidak beroperasi karena masalah biaya
Pembangunan teknologi sederhana/IPAL limbah industri tahu Pemanfaatan limbah padat industri tahu (pakan ternak, biogas)
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian Prov dan Kab/Kota, Masyarakat industri
3
Segmen 3 Kab. Majalengka
Sumber pencemar : penduduk, industri kecil, pertanian
Pencemaran limbah pertanian akibat penggunaan pupuk dan pestisida
Penggunaan pupuk ramah lingkungan (subsitusi pupuk kimia dengan pupuk organik)
Daur ulang limbah pertanian untuk pembuatan kompos
Pemanfaatan limbah pertanian untuk biogas
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi dan Kab/Kota, Masyarakat
Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi dan Kab/Kota
4
Segmen 4 Kab.
Sumber pencemar : limbah penduduk, sampah, limbah
Belum memiliki Perda yang berkaitan dengan lingkungan dan peruntukkan air permukaan
Pembuatan Perda Kabupaten tentang Pengendalian Pencemaran Air
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
23
No
Kabupaten Kota DAS
CIMANUK
Sumber Pencemar Permasalahan Program Penanggung Jawab
Limbah domestik
Sanimas Pembuatan septik tank komunal IPAL terpadu
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Kementerian PU c.q Cipta Karya, Dinas Kimrum Provinsi dan Dinas Kab/Kota yang membidangi limbah penduduk
Sampah Sosialisasi pengelolaan sampah 3R di sumber dan TPS
Pengomposan sampah Jaring sampah dan pemilahan sampah sungai
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Kementerian PU c.q Cipta Karya, Dinas Kimrum Provinsi dan Kab/Kota
Erosi tanggul Sedimentasi
Pembuatan terasering dan gully plug
Rehabilitasi dan penanaman bantaran sungai
Pembuatan bronjong/tebing/turap Reboisasi/penghijauan
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Kementerian PU c.q BBWS Cimanuk-Cisanggarung
BPDAS Cimanuk dan BBKSDA
Indramayu Industri, limbah rumah sakit
pertambangan MIGAS dan limbah galian C
Pengawasan ketaatan industri terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian Provinsi dan Kab/Kota
24
No
Kabupaten Kota DAS
CIMANUK
Sumber Pencemar Permasalahan Program Penanggung Jawab
Industri (sentra) belum memiliki IPAL Air limbah yang tidak memenuhi BML Tugas melakukan UKL/UPL pada sebagian kegiatan usaha belum dilaksanakan atau tidak menyampaikan laporan
Pembangunan IPAL Komunal Pengawasan pelaksanaan UKL/UPL dan pelaporan
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian Prov dan Kab/Kota, Masyarakat industri
Pemanfaatan lahan sempadan
Penertiban lahan sempadan Rehabilitasi dan penanaman bantaran sungai
Pembuatan bronjong/tebing/turap Reboisasi/penghijauan
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Kementerian PU c.q BBWS Cimanuk-Cisanggarung
BPDAS Cimanuk dan BBKSDA
Limbah rumah sakit parameter BOD, COD dan pH tidak memenuhi BM
Pengawaasan kinerja pengelolaan lingkungan di rumah sakit
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota
Status mutu air: cemar berat oleh parameter Residu suspensi, BOD, COD, DO, Detergen, Nitrit, Fe, Mn, Fecal Coliform, Total coliform
Koordinasi pelaksanaan program PKA dan PPA
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
25
b. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI CILAMAYA
No
Kabupaten Kota DAS
CILAMAYA
Sumber Pencemar Permasalahan Program Penanggung Jawab
Permasalahan limbah penduduk Sanimas Pembuatan septik tank komunal IPAL terpadu
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Kementerian PU c.q Cipta Karya, Dinas Kimrum Provinsi dan Dinas Kab/Kota yang membidangi limbah penduduk
Pencemaran air sungai sehingga air tidak bisa dimanfaatkan untuk aktifitas warga dengan status mutu air: cemar berat oleh parameter BOD, COD, Fenol, Nitrit, Fe, Mn, Zn, Cd, Cu, Pb, Fecal coli, Total coli
Koordinasi pelaksanaan program PKA dan PPA
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Kegiatan Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan belum sempurna dan efektif serta kurangnya pengawasan
Pelatihan dan pengembangan kapasitas PPLH
Peningkatan pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kab/Kota
1
Segmen 1A Kab. Purwakarta
Sumber pencemar : limbah penduduk, sampah, limbah industri
Permasalahan sosial : kurangnya komitmen dan kesadaran masyarakat
Sosialisasi PKA-PPA Fasilitasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan kualitas lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
26
No
Kabupaten Kota DAS
CILAMAYA
Sumber Pencemar Permasalahan Program Penanggung Jawab
Debit air pada musim kemarau kecil Konservasi daerah hulu Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kab/Kota
Besarnya volume sampah di sungai
Sosialisasi pengelolaan sampah 3R di sumber dan TPS
Pengomposan sampah Jaring sampah dan pemilahan sampah sungai
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Kementerian PU c.q Cipta Karya, Dinas Kimrum Provinsi dan Kab/Kota
Beberapa industri Belum memiliki izin pembuangan limbah cair
Pengawasan ketaatan industri terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian Provinsi dan Kab/Kota
2 Segmen 1B dan 2B Kab. Subang
Sumber pencemar : limbah penduduk, sampah, limbah industri dan peternakan
Permasalahan limbah penduduk Sanimas Pembuatan septik tank komunal IPAL terpadu
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Kementerian PU c.q Cipta Karya, Dinas Kimrum Provinsi dan Dinas Kab/Kota yang membidangi limbah penduduk
27
No
Kabupaten Kota DAS
CILAMAYA
Sumber Pencemar Permasalahan Program Penanggung Jawab
Kurangnya kapasitas SDM
Pelatihan peningkatan kapasitas SDM Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Kualitas limbah belum memenuhi BM : penurunan kualitas air
Pengawasan ketaatan industri terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian Provinsi dan Kab/Kota
Pencemaran lingkungan oleh limbah peternakan dan sulitnya melakukan pemantauan
Proyek Percontohan Pengelolaan Limbah Peternakan (pengomposan, pembuatan instalasi biogas, IPAL RPH)
Sosialisasi, pembinaan & pengelolaan limbah kepada peternak
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Kementerian Pertanian, Dinas Peternakan Provinsi dan Kab/Kota, Masyarakat peternak
Keluhan masyarakat dan petani mengenai pencemaran S.Cilamaya , yang mengganggu kesehatan penduduk pemakai air sungai Kerusakan produksi perikanan tambak oleh pencemaran air dengan kondisi status mutu air: cemar berat oleh parameter BOD, COD, Detergen, Ammonia, Nitrit, Fe, Mn, Fecal coli, Total coli
Koordinasi pelaksanaan program PKA dan PPA
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
28
No
Kabupaten Kota DAS
CILAMAYA
Sumber Pencemar Permasalahan Program Penanggung Jawab
Kurangnya koordinasi dalam penegakkan hukum
Meningkatkan kerjasama (MOU) dengan instansi terkait
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Permasalahan limbah penduduk Sanimas Pembuatan septik tank komunal IPAL terpadu
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Kementerian PU c.q Cipta Karya, Dinas Kimrum Provinsi dan Dinas Kab/Kota yang membidangi limbah penduduk
Perusahaan tidak memiliki SIPLC, SIPA dan HO Beberapa industri menghasilkan Limbah di atas BML
Pengawasan ketaatan industri terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian Provinsi dan Kab/Kota
Status mutu air : cemar berat oleh parameter BOD, COD, Detergen, Ammonia, Nitrit, Fe, Mn, Fecal coli, Total coli
Koordinasi pelaksanaan program PKA dan PPA
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
3
Segmen 2A Kab. Karawang
Sumber pencemar : limbah penduduk, pertanian, limbah industri
Pencemaran limbah pertanian akibat penggunaan pupuk dan pestisida
Penggunaan pupuk ramah lingkungan (subsitusi pupuk kimia dengan pupuk organik)
Daur ulang limbah pertanian untuk pembuatan kompos
Pemanfaatan limbah pertanian untuk biogas
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi dan Kab/Kota, Masyarakat
Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi dan Kab/Kota
29
c. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI BEKASI
No
Kabupaten Kota DAS
BEKASI
Sumber Pencemar Permasalahan Program
Penanggung Jawab
Permasalahan limbah penduduk Tingginya penyakit bawaan air (diare)
Sanimas Pembuatan septik tank komunal IPAL terpadu Sosialisasi pola hidup sehat
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Kementerian PU c.q Cipta Karya, Dinas Kimrum Provinsi dan Dinas Kab/Kota yang membidangi limbah penduduk
Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota
Tingginya volume sampah belum terangkut
Sosialisasi pengelolaan sampah 3R di sumber dan TPS
Pengomposan sampah Jaring sampah dan pemilahan sampah sungai
Peningkatan pelayanan pengelolaan sampah
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Kementerian PU c.q Cipta Karya, Dinas Kimrum Provinsi dan Kab/Kota
1
Segmen 1 Kab. Bogor
Sumber pencemar : limbah penduduk sampah, limbah industri
Rendahnya mutu air sungai dengan status mutu air:cemar berat oleh parameter Zat tersuspensi, Detergen, BOD, COD, NH3, Sulfida , Nitrit, Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, Hg, Fecal coli, Total coli
Koordinasi pelaksanaan program PKA dan PPA
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
30
No
Kabupaten Kota DAS
BEKASI
Sumber Pencemar Permasalahan Program
Penanggung Jawab
Pencemaran air sungai dan air tanah oleh air limbah
Pengawasan ketaatan industri terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian Provinsi dan Kab/Kota
2 Segmen 2 Kota Bekasi
Sumber pencemar : limbah penduduk, limbah industri dan limbah rumah sakit
Permasalahan limbah penduduk Sanimas Pembuatan septik tank komunal IPAL terpadu
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Kementerian PU c.q Cipta Karya, Dinas Kimrum Provinsi dan Dinas Kab/Kota yang membidangi limbah penduduk
Industri melebihi BM
Pengawasan ketaatan industri terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian Provinsi dan Kab/Kota
Limbah rumah sakit belum memenuhi BM
Pengawasan ketaatan rumah sakit terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian Provinsi dan Kab/Kota
Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota
31
No
Kabupaten Kota DAS
BEKASI
Sumber Pencemar Permasalahan Program
Penanggung Jawab
Penyempitan sungai Normalisasi sungai Konservasi daerah hulu Pemeliharaan sempadan sungai
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Kementerian PU c.q BBWS Ciliwung-Cisadane
Dinas PSDA Provinsi dan Kab/Kota
Status mutu air:cemar berat oleh parameter BOD, COD, detergen, Sulfida , Nitrit, Pb, Fecal coli, Total coli
Koordinasi pelaksanaan program PKA dan PPA
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Permasalahan limbah penduduk Sanimas Pembuatan septik tank komunal IPAL terpadu
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Kementerian PU c.q Cipta Karya, Dinas Kimrum Provinsi dan Dinas Kab/Kota yang membidangi limbah penduduk
3
Segmen 3 dan 4 Kab. Bekasi
Sumber pencemar : limbah penduduk, sampah, limbah industri, dan limbah rumah sakit
Industri limbahnya melebihi BMAL
Pengawasan ketaatan industri terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian Provinsi dan Kab/Kota
Belum cukupnya pelayanan pengangkutan sampah
Sosialisasi pengelolaan sampah 3R di sumber dan TPS
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
32
No
Kabupaten Kota DAS
BEKASI
Sumber Pencemar Permasalahan Program
Penanggung Jawab
Pengomposan sampah Jaring sampah dan pemilahan sampah sungai
Peningkatan pelayanan pengelolaan sampah
Kementerian PU c.q Cipta Karya, Dinas Kimrum Provinsi dan Kab/Kota
IPAL industri maupun rumah sakit belum optimal
Pengawasan ketaatan rumah sakit terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian Provinsi dan Kab/Kota
Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota
Status mutu air: cemar berat oleh parameter Zat suspensi, BOD, COD, Detergen, Fenol, Sulfida , Ammonia, Nitrit, Fe, Mn,Pb, Fecal coli, Total coli
Koordinasi pelaksanaan program PKA dan PPA
Kementerian Lingkungan Hidup, Instansi teknis
GUBERNUR JAWA BARAT,
AHMAD HERYAWAN
33
a. LOKASI TITIK PANTAU DAS CIMANUK
KOORDINAT NO DINAS/INSTANSI KODE LOKASI
S/E 0 ‘ “
ALAMAT
DESA
WILAYAH
KEC/KAB/KOTA SUNGAI KETERANGAN
S 07 15 56.1
E 107 49 33.6
1 BPLHD
Provinsi Jawa Barat
Bayongbong
Elevasi ± 979 m
Kp. Narongtong
Ds. Mekarsari
Kec. Bayongbong
Kab. Garut
Cimanuk Pemantauan : Juni, Agustus dan Oktober
S 07 11 39.4
E 107 54 33.3
2 BPLHD
Provinsi Jawa Barat
Setelah Sukaregang
Elevasi ± 720 m
Kp. Copong
Ds. Sukamantri
Kec. Garut
Kab. Garut
Cimanuk Pemantauan : Juni, Agustus dan Oktober
S 06 56 27.2
E 108 05 27.4
3 BPLHD
Provinsi Jawa Barat
Wado
Elevasi ± 276 m
Jl. Raya Wado Perbatasan
Kp. Cisurat dan Kp. Nusa, Ds. Cisurat
Kec. Wado
Kab. Sumedang
Cimanuk Pemantauan : Juni, Agustus dan Oktober
S 06 45 43.1
E 108 08 03.1
4 BPLHD
Provinsi Jawa Barat
Tomo
Elevasi ± 64 m
Jl. Raya Tomo
Ds. Tomo
Kec. Tomo
Kab. Sumedang
Cimanuk Pemantauan : Juni, Agustus dan Oktober
LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR NOMOR TANGGAL TENTANG
: 12 TAHUN 2013 : 6 FEBRUARI 2013 : BAKU MUTU DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI CIMANUK, SUNGAI CILAMAYA DAN SUNGAI BEKASI
34
KOORDINAT NO DINAS/INSTANSI KODE LOKASI
S/E 0 ‘ “
ALAMAT
DESA
WILAYAH
KEC/KAB/KOTA SUNGAI KETERANGAN
S 06 28 07.0
E 108 17 45.6
5 BPLHD Provinsi Jawa Barat
Jatibarang
Elevasi ± 26 m
Jl. Widasari
Ds. Jatibarang
Kec. Widasari
Kab. Indramayu
Cimanuk Pemantauan : Juni, Agustus dan Oktober
S 07 15 933
E 107 49 542
6 BLH Kab. Garut Bayongbong (Hulu)
Ds. Mulyasari Kec. Bayongbong
Kab. Garut
Cimanuk Usulan 2012 : Pemantauan (Maret s/d Desember)
S 07 11 657
E 107 54 543
7 BLH Kab. Garut Sukaregang (Tengah)
Ds. Sukamantri Kec. Garut Kota
Kab. Garut
Cimanuk Usulan 2012 : Pemantauan (Maret s/d Desember)
S 07 02 574
E 107 59 246
8 BLH Kab. Garut Limbangan (Hilir)
Ds. Limbangan Timur
Kec. Balubur Limbangan
Kab. Garut
Cimanuk Usulan 2012 : Pemantauan (Maret s/d Desember)
S 06 23 09.6
E 108 11 21.5
9 KLH Kab. Indramayu
Bendung Bangkir (Sebelum Bendung)
Ds. Rambatan Wetan
Kec. Sindang
Kab. Indramayu
Cimanuk Frekuensi Pemantauan 2012 : 1 kali dalam 1 tahun
35
KOORDINAT NO DINAS/INSTANSI KODE LOKASI
S/E 0 ‘ “
ALAMAT
DESA
WILAYAH
KEC/KAB/KOTA SUNGAI KETERANGAN
S 06 22 59.0
E 108 17 00.0
10 KLH Kab. Indramayu
Bendung Bangkir (Setelah Bendung)
Ds. Rambatan Wetan
Kec. Sindang
Kab. Indramayu
Cimanuk Frekuensi Pemantauan 2012 : 1 kali dalam 1 tahun
S 06 21 28.3
E 108 18 54.1
11 KLH Kab. Indramayu
Sekitar Sentra Pabrik Kerupuk Kananga (UpStream)
Ds. Kenanga Kec. Sindang
Kab. Indramayu
Cimanuk Frekuensi Pemantauan 2012 : 1 kali dalam 1 tahun
S 06 21 16.8
E 108 18 56.9
12 KLH Kab. Indramayu
Sekitar Sentra Pabrik Kerupuk Kananga (DownStream)
Ds. Kenanga Kec. Sindang
Kab. Indramayu
Cimanuk Frekuensi Pemantauan 2012 : 1 kali dalam 1 tahun
S 06 19 23.3
E 108 16 21.8
13 KLH Kab. Indramayu
Sekitar Sentra Pengrajin Batik (UpStream)
Kel. Paoman Kec. Indramayu
Keb. Indramayu
Cimanuk Frekuensi Pemantauan 2012 : 1 kali dalam 1 tahun
S 06 19 18.6
E 108 18 10.2
14 KLH Kab. Indramayu
Sekitar Sentra Pengrajin Batik (DownStream)
Kel. Paoman Kec. Indramayu
Keb. Indramayu
Cimanuk Frekuensi Pemantauan 2012 : 1 kali dalam 1 tahun
36
KOORDINAT NO DINAS/INSTANSI KODE LOKASI
S/E 0 ‘ “
ALAMAT
DESA
WILAYAH
KEC/KAB/KOTA SUNGAI KETERANGAN
S 06 20 44.1
E 108 19 14.6
15 KLH Kab. Indramayu
Waduk Bojongsari
Kel. Bojongsari Kec. Indramayu
Keb. Indramayu
Cimanuk Frekuensi Pemantauan 2012 : 1 kali dalam 1 tahun
S 06 43 53.2
E 108 10 03.1
16 KLH Kab. Majalengka
CMN-6
Jembatan Monjot
Elevasi ± 55 m
Kp. Pangumbahan
Ds. Pakubeureum
Kec. Kertajati
Kab. Majalengka
S. Cimanuk - Ada AWLR - Hulu Bendung
Rentang - Pemantauan 2 kali
dalam 1 tahun (April & November)
S 06 46 47.0
E 108 10 05.5
17 KLH Kab. Majalengka
CMN-6.1.1
Dam Kamun
Elevasi ± 66 m
Kp. Kamun
Ds. Liangjulang
Kec. Kadipaten
Kab. Majalengka
S. Cilutung - Ada AWLR
- Saluran Irigasi
- Pemantauan 2 kali dalam 1 tahun (April & November)
S 06 45 58.3
E 108 09 49.1
18 KLH Kab. Majalengka
CMN-6.1.2
Jembatan Cilutung
Elevasi ± 61 m
Kp. Babakan Cikempar
Ds. Kadipaten
Kec. Kadipaten
Kab. Majalengka
S. Cimanuk
(Hilir Sungai)
Pemantauan 2 kali dalam 1 tahun (April & November)
S 06 39 754
E 108 13 259
19 KLH Kab. Majalengka
Bendung Rentang
Ds. Jatitujuh Kec. Jatitujuh
Kab. Majalengka
S. Cimanuk Pemantauan 2 kali dalam 1 tahun (April & November)
37
KOORDINAT NO DINAS/INSTANSI KODE LOKASI
S/E 0 ‘ “
ALAMAT
DESA
WILAYAH
KEC/KAB/KOTA SUNGAI KETERANGAN
S 06 50 730
E 108 15 244
20 KLH Kab. Majalengka
Dam Cigasong
Kel. Cigasong Kec. Cigasong
Kab. Majalengka
S. Cideres Pemantauan 2 kali dalam 1 tahun (April & November)
S 06 56 27.3
E 108 05 27.4
21 BLH Kab. Sumedang Jembatan Wado
Elevasi ± 276 m
Kp. Cisurat
Ds. Cisurat
Kec. Wado
Kab. Sumedang
Km. 75.2 Bandung
S. Cimanuk Pemantauan : Triwulan II & III
S 06 46 59.5
E 108 05 49.4
22 BLH Kab. Sumedang Jembatan Warung Peti
Elevasi ± 73 m
Kp. Caricangkas
Ds. Karyamukti
Kec. Tomo
Kab. Sumedang
S. Cipeles Pemantauan : Triwulan II & III
S 06 45 43.1
E 108 08 03.1
23 BLH Kab. Sumedang Jembatan Tomo
Elevasi ± 64 m
Jembatan Cimanuk
Kp. Tomo
Ds. Tomo
Kec. Tomo
Kab. Sumedang
S. Cimanuk Pemantauan : Triwulan II & III
Gabungan Cipeles dan Cimanuk
S 06 45 58.3
E 108 09 49.1
24 BLH Kab. Sumedang Jembatan Cilutung
Elevasi ± 61 m
Kp. Tolengas
Ds. Tomo
Kec. Tomo
Kab. Sumedang
S. Cimanuk Pemantauan : Triwulan II & III
38
KOORDINAT NO DINAS/INSTANSI KODE LOKASI
S/E 0 ‘ “
ALAMAT
DESA
WILAYAH
KEC/KAB/KOTA SUNGAI KETERANGAN
S 07 20.99
E 107 47.70
25 BPSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung
CMK 1
Jembatan Sukatani
Ds. Sukatani Kec. Cisurupan
Kab. Garut
Cimanuk Pemantauan :
2 kali (Juni & November/Desember). Sumber Pencemar : Pertanian dan Desa
S 07 16.31
E 107 48.87
26 BPSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung
CMK 2
Jembatan Bayongbong
Ds. Mulyasari Kec. Bayongbong
Kab. Garut
Cimanuk Pemantauan :
2 kali (Juni & November/Desember)
Sumber Pencemar : Pertanian dan Desa
S 07 11.96
E 107 54.39
27 BPSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung
CMK 3
Jembatan Sukamantri
Ds. Sukamantri Kec. Garut Kota
Kab. Garut
Cimanuk Pemantauan :
2 kali (Juni & November/Desember)
Sumber Pencemar : Industri, Perkotaan
S 06 45.86
E 108 07.76
28 BPSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung
CMK 4
Jembatan Tomo
Ds. Tomo Kec. Tomo
Kab. Sumedang
Cimanuk Pemantauan : 2 kali (Juni & November/Desember) Sumber Pencemar : Pertanian, Perkotaan
39
KOORDINAT NO DINAS/INSTANSI KODE LOKASI
S/E 0 ‘ “
ALAMAT
DESA
WILAYAH
KEC/KAB/KOTA SUNGAI KETERANGAN
S 06 43.90
E 108 09.99
29 BPSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung
CMK 5
Jembatan Monjot
Ds. Pakubeureum
Kec. Kadipaten
Kab. Majalengka
Cimanuk Pemantauan :
2 kali (Juni & November/Desember)
Sumber Pencemar : Industri, Perkotaan
S 06 31.55
E 108 21.00
30 BPSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung
CMK 6
Kertasemaya
Ds. Pilangsari Kec. Kertasemaya
Kab. Indramayu
Cimanuk Pemantauan :
2 kali (Juni & November/Desember)
Sumber Pencemar : Industri, Perkotaan
S 06 51.18
E 107 55.90
31 BPSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung
CPL 1 Bendung Cipeles
Ds. Pesanggarahan
Kec. Sumedang Selatan
Kab. Sumedang
Cipeles Pemantauan :
2 kali (Juni & November/Desember)
Sumber Pencemar : Pertanian
S 06 50.71
E 107 56.62
32 BPSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung
CPL 2 Bendung Sentig
Ds. Rancamulya Kec. Sumedang Utara
Kab. Sumedang
Cipeles Pemantauan :
2 kali (Juni & November/Desember)
Sumber Pencemar : Pertanian, Industri
40
KOORDINAT NO DINAS/INSTANSI KODE LOKASI
S/E 0 ‘ “
ALAMAT
DESA
WILAYAH
KEC/KAB/KOTA SUNGAI KETERANGAN
S 07 00.08
E 108 21.13
33 BPSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung
CLT 1 Mata Air Cisarongge
Ds. Bagjasari Kec. Cikijing
Kab. Majalengka
Cilutung Pemantauan :
2 kali (Juni & November/Desember)
S 06 59.44
E 108 18.52
34 BPSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung
CLT 2 Jembatan Campaga
Ds. Campaga Kec. Talaga
Kab. Majalengka
Cilutung Pemantauan :
2 kali (Juni & November/Desember)
Sumber Pencemar : Pertanian, Desa
S 06 46.81
E 108 10.03
35 BPSDA WS. Cimanuk - Cisanggarung
CLT 3 Bendung Kamun
Ds. Leuwi Seeng Kec. Kadipaten
Kab. Majalengka
Cilutung Pemantauan :
2 kali (Juni & November/Desember)
Sumber Pencemar : Perkotaan
41
b. PETA LOKASI TITIK PANTAU DAS CIMANUK
42
c. LOKASI TITIK PANTAU DAS CILAMAYA
KOORDINAT NO DINAS/INSTANSI KODE LOKASI
S/E 0 ‘ “
ALAMAT
DESA
WILAYAH
KEC/KAB/KOTA SUNGAI KETERANGAN
S 06 40 09.3
E 107 35 48.4
1 BPLHD
Provinsi Jawa Barat
Wanayasa
Elevasi ± 630 m
Jl. Raya Wanayasa-Sagalaherang
Kp. Gardu Cilamaya Ds. Ponggong,
Kec. Sagalaherang Kab. Subang
Cilamaya Pemantauan : Juni, Agustus dan Oktober 2011
S 06 23 55.5
E 107 31 44.0
2 BPLHD
Provinsi Jawa Barat
Bendung Barugbug
Elevasi ± 57 m
Kp. Barugbug
Ds. Barugbug
Kec. Jatisari
Kab. Karawang
Cilamaya Pemantauan : Juni, Agustus dan Oktober 2011
S 06 21 16.3
E 107 33 45.1
3 BPLHD
Provinsi Jawa Barat
Setelah BMP
Jembatan Bamburaki
Kp. Bambu H. Amin
Ds. Jatiwangi
Perbatasan Kec. Jatisari, Kab. Karawang dan Kec. Patokbeusi, Kab. Subang
Cilamaya Pemantauan : Juni, Agustus dan Oktober 2011
S 06 14 58.3
E 107 36 03.6
4 BPLHD
Provinsi Jawa Barat
Cilamaya-Blanakan
Elevasi ± 37 m
Jl. Raya Cilamaya-Blanakan
Perbatasan Ds. Cilamaya, Kab. Karawang dan Ds. Blanakan,
Cilamaya Pemantauan : Juni, Agustus dan Oktober 2011
43
KOORDINAT NO DINAS/INSTANSI KODE LOKASI
S/E 0 ‘ “
ALAMAT
DESA
WILAYAH
KEC/KAB/KOTA SUNGAI KETERANGAN
Kab. Subang
S 06 22 11.5
E 107 32 56.9
5 BLH Kab. Karawang
Sebelum PT. ABB
Jl. Cikalongsari
(Jl. Pantura)
Jbt. Negara
Ds. Cikalongsari
Kec. Jatisari
Kab. Karawang
Cilamaya Pemantauan 3 kali
S 06 21 16.3
E 107 33 45.1
6 BLH Kab. Karawang
Setelah PT. ABB
Jbt. Bamburaki
Kp. Bambu Haji Amin
Ds. Jatiwangi
Kec. Jatisari
Kab. Karawang
Cilamaya Pemantauan 3 kali
S 06 13 34.50
E 107 37 13.38
7 BLH Kab. Karawang
Sebelum Tambak
Belakang Balai
Ds. Muara
Kec. Cilamaya Wetan
Kab. Karawang
Cilamaya Pemantauan 3 kali
S 06 30 17.7
E 107 33 38.4
8 BLH Kab. Purwakarta
Sebelum PT. Gede Karang
Ds. Cipinang
Kec. Cibatu
Kab. Purwakarta
Cilamaya Pemantauan 2 kali (April dan November)
S 06 30 07.1 9 BLH Kab. Purwakarta
Setelah PT. Gede E 107 33 38.0
Ds. Cipinang
Kec. Cibatu
Kab. Purwakarta
Cilamaya Pemantauan 2 kali (April dan November)
44
KOORDINAT NO DINAS/INSTANSI KODE LOKASI
S/E 0 ‘ “
ALAMAT
DESA
WILAYAH
KEC/KAB/KOTA SUNGAI KETERANGAN
Karang
S 06 30 47.4
E 107 28 31.9
10 BLH Kab. Purwakarta
Jembatan Sungai Ciherang (Sebelum PT. Warna Unggul)
Jalan Raya Purwakarta-Subang
Ds. Campakasari
Kec. Campaka
Kab. Purwakarta
Ciherang (Anak Sungai Cilamaya)
Pemantauan 2 kali (April dan November)
S 06 40 40.8
E 107 35 54.6
11 BLH Kab. Subang Cilamaya
Ds. Cipancar Kec. Sagalaherang
Kab. Subang
Cijalu Pemantauan 3 kali (April, Agustus, Desember)
S 06 30 04.6
E 107 33 37.9
12 BLH Kab. Subang Jembatan Setelah PT. Papertech
Ds. Cipeundeuy Kec. Cipeundeuy
Kab. Subang
Cilamaya Pemantauan 3 kali (April, Agustus, Desember)
S 06 21 21.58
E 107 33 13.20
13 BLH Kab. Subang Setelah Outlet PT. BMP
Ds. Tanjungrasa Kec. Patokbeusi
Kab. Subang
Cilamaya
Pemantauan 3 kali (April, Agustus, Desember)
S 06 28 55 14 PJT II Sesudah PT. Sanfu E 107 33 31
Ds. Cipeundeuy Kec. Cipeundeuy Kab. Subang
Cilamaya
Pemantauan Setiap Bulan
45
KOORDINAT NO DINAS/INSTANSI KODE LOKASI
S/E 0 ‘ “
ALAMAT
DESA
WILAYAH
KEC/KAB/KOTA SUNGAI KETERANGAN
S 06 22 05
E 107 33 06
15 PJT II Setelah PT. ABB (Associated British Budi)
Ds. Cilamaya Hilir
Kec. Patokbeusi
Kab. Subang
Cilamaya
Pemantauan Setiap Bulan
S 06 28 09
E 107 29 31
17 PJT II Ciherang
Ds. Cibungur Kec. Cibungur
Kab. Purwakarta
Ciherang
Pemantauan Setiap Bulan
S 06 24 12
E 107 26 35
18 PJT II Sebelum PT. Pupuk Kujang
Ds. Dawuan Kec. Cikampek
Kab. Karawang
Cikaranggelam Pemantauan Setiap Bulan
S 06 23 23
E 107 25 59
19 PJT II Setelah PT. Pupuk Kujang
Ds. Dawuan Kec. Cikampek
Kab. Karawang
Cikaranggelam Pemantauan Setiap Bulan
46
d. PETA LOKASI TITIK PANTAU DAS CILAMAYA
47
e. LOKASI TITIK PANTAU DAS BEKASI
KOORDINAT NO DINAS/INSTANSI KODE LOKASI
S/E 0 ‘ “
ALAMAT
DESA
WILAYAH
KEC/KAB/KOTA SUNGAI KETERANGAN
S 06 31 19.9
E 106 55 14.1
1 BPLHD
Provinsi Jawa Barat
Pekapuran
Elevasi ± 125 m
Jl. Raya Tajur
Kp. Pekapuran, Ds. Tajur
Kec. Citeureup
Kab. Bogor
Cileungsi Pemantauan : Juni, Agustus dan Oktober
S 06 24 15.9
E 106 57 19.9
2 BPLHD
Provinsi Jawa Barat
Wanaherang
Elevasi ± 49 m
Jl. Cileungsi-Wanaherang
Kp. Lebak Kongsi
Kec. Cileungsi
Kab. Bogor
Cileungsi Pemantauan : Juni, Agustus dan Oktober
S 06 28 50.8
E 106 52 04.2
3 BPLHD
Provinsi Jawa Barat
Citeureup
Elevasi ± 125 m
Jl. Mayor Oking
Ds. Puspasari
Kec. Cibinong
Kab. Bogor
Cikeas Pemantauan : Juni, Agustus dan Oktober
S 06 18 08.4
E 106 58 12.7
4 BPLHD
Provinsi Jawa Barat
Bojongkulur
Elevasi ± 40 m
Jl. Nusa Indah Raya
Ds. Bojongkulur
Kec. Gunung Putri
Kab. Bogor
Cikeas Pemantauan : Juni, Agustus dan Oktober
48
KOORDINAT NO DINAS/INSTANSI KODE LOKASI
S/E 0 ‘ “
ALAMAT
DESA
WILAYAH
KEC/KAB/KOTA SUNGAI KETERANGAN
S 06 26 21.1
E 107 03 04.4
5 BPLHD Provinsi Jawa Barat
Jonggol
Elevasi ± 65 m
Jl. Raya Cileungsi
Ds. Sukamaju
Kec. Jonggol
Kab. Bogor
Cikarang Pemantauan : Juni, Agustus dan Oktober
S 06 15 21.1
E 107 08 29.6
6 BPLHD
Provinsi Jawa Barat
Cikarang
Elevasi ± 39 m
Jl. HOS Cokroaminoto
Ds. Kalijaga
Kec. Cikarang
Kab. Bekasi
Cikarang Pemantauan : Juni, Agustus dan Oktober
S 06 14 19.8
E 107 00 07.3
7 BPLHD
Provinsi Jawa Barat
Marga Jaya
Elevasi ± 41 m
Jl. Ir. H. Juanda
Kec. Bekasi Selatan
Kota Bekasi
Kali Bekasi Pemantauan : Juni, Agustus dan Oktober
S 06 10 16.7
E 107 02 48.4
8 BPLHD
Provinsi Jawa Barat
Babelan
Elevasi ± 21 m
Jl. Pahlawan
Ds. Siamur
Kec. Babelan
Kab. Bekasi
Kali Bekasi Pemantauan : Juni, Agustus dan Oktober
S 06 20 43.8
E 107 08 11.0
9 BPLH Kab. Bekasi Sungai Cilemah Abang - Hulu
Ds. Sukaresmi
Kec. Cikarang Selatan
Sungai Cilemahabang
1 kali pemantauan dalam 1 tahun
PP. 82/2001
49
KOORDINAT NO DINAS/INSTANSI KODE LOKASI
S/E 0 ‘ “
ALAMAT
DESA
WILAYAH
KEC/KAB/KOTA SUNGAI KETERANGAN
S 06 16 34.5
E 107 10 39.1
10 BPLH Kab. Bekasi Sungai Cilemah Abang - Hilir
Ds. Simpangan
Kec. Cikarang Timur
Sungai Cilemahabang
1 kali pemantauan dalam 1 tahun
PP. 82/2001
S 06 17 54.1
E 107 15 44.5
11 BPLH Kab. Bekasi Sungai Cikedokan - Hulu
Kec. Cikarang Barat
Sungai Cikedokan
1 kali pemantauan dalam 1 tahun PP. 82/2001
S 06 16 31.5
E 107 05 39.5
12 BPLH Kab. Bekasi Sungai Cikedokan - Hilir
Kec. Cikarang Barat
Sungai Cikedokan
1 kali pemantauan dalam 1 tahun
PP. 82/2001
S 06 18 52.7
E 107 04 03.4
13 BPLH Kab. Bekasi Sungai Sadang - Hulu
Kec. Setu Sungai Sadang 1 kali pemantauan dalam 1 tahun
PP. 82/2001
S 06 16 31.8
E 107 05 52.7
14 BPLH Kab. Bekasi Sungai Sadang - Hilir
Kec. Cikarang Barat
Sungai Sadang 1 kali pemantauan dalam 1 tahun
PP. 82/2001
50
KOORDINAT NO DINAS/INSTANSI KODE LOKASI
S/E 0 ‘ “
ALAMAT
DESA
WILAYAH
KEC/KAB/KOTA SUNGAI KETERANGAN
S 06 16 42.2
E 107 04 22.9
15 BPLH Kab. Bekasi Sungai Jaeran/Srengseng - Hulu
Kec. Tambun Selatan
Sungai Jaeran 1 kali pemantauan dalam 1 tahun
PP. 82/2001
S 06 15 55.1
E 107 04 24.3
16 BPLH Kab. Bekasi Sungai Jaeran/Srengseng - Hilir
Kec. Cibitung Sungai Jaeran 1 kali pemantauan dalam 1 tahun
PP. 82/2001
S 06 16 03.2
E 107 02 12.0
17 BPLH Kab. Bekasi Sungai Jambe - Hulu
Kec. Tambun Selatan
Sungai Jambe 1 kali pemantauan dalam 1 tahun
PP. 82/2001
S 06 15 32.6
E 107 03 04.4
18 BPLH Kab. Bekasi Sungai Jambe - Hilir
Kec. Tambun Selatan
Sungai Jambe 1 kali pemantauan dalam 1 tahun
PP. 82/2001
S 06 16 47.8
E 107 01 30.5
19 BPLH Kab. Bekasi Sungai Menir - Hulu
Kec. Tambun Selatan
Sungai Menir 1 kali pemantauan dalam 1 tahun
PP. 82/2001
51
KOORDINAT NO DINAS/INSTANSI KODE LOKASI
S/E 0 ‘ “
ALAMAT
DESA
WILAYAH
KEC/KAB/KOTA SUNGAI KETERANGAN
S 06 15 14.1
E 107 02 01.4
20 BPLH Kab. Bekasi Sungai Menir – Hilir
Kec. Tambun Selatan
Sungai Menir 1 kali pemantauan dalam 1 tahun
PP. 82/2001
S 06 18 44.2
E 107 08 00.7
21 BPLH Kab. Bekasi Sungai Ulu - Hulu
Ds. Serang Kec. Cikarang Selatan
Sungai Ulu 1 kali pemantauan dalam 1 tahun
PP. 82/2001
S 06 16 34.5
E 107 10 39.1
22 BPLH Kab. Bekasi Sungai Ulu - Hilir
Kec. Karang Bahagia
Sungai Ulu 1 kali pemantauan dalam 1 tahun
PP. 82/2001
S 06 15 42.1
E 107 01 15.9
23 BPLH Kab. Bekasi Sungai Sasak Jarang - Hulu
Kec. Tambun Selatan
Sungai Sasak Jarang
1 kali pemantauan dalam 1 tahun
PP. 82/2001
S 06 15 55.1
E 107 04 24.3
24 BPLH Kab. Bekasi Sungai Sasak Jarang - Hilir
Kec. Cibitung Sungai Sasak Jarang
1 kali pemantauan dalam 1 tahun
PP. 82/2001
52
KOORDINAT NO DINAS/INSTANSI KODE LOKASI
S/E 0 ‘ “
ALAMAT
DESA
WILAYAH
KEC/KAB/KOTA SUNGAI KETERANGAN
S 06 16 80.5
E 107 02 79.6
25 BPLH Kab. Bekasi Sungai Ciberem - Hulu
Kec. Tambun Selatan
Sungai Ciberem
1 kali pemantauan dalam 1 tahun PP. 82/2001
S 06 11 38.8
E 107 04 12.3
26 BPLH Kab. Bekasi Sungai Ciberem - Hilir
Kec. Babelan Sungai Ciberem
1 kali pemantauan dalam 1 tahun PP. 82/2001
S 06 12 77.5
E 107 02 01.0
27 BPLH Kab. Bekasi DAS Bekasi-Hulu
Jl. Kaliabang-Bekasi
(perbatasan Kota & Kab. Bekasi di Jembatan Teluk Pucung Kp. Kandang, Ds. Satria Jaya, Kec. Tambun Utara)
DAS Bekasi-Hulu
Pemantauan 1 kali/tahun PP. 82/2001 Terdapat pusat perbelanjaan & pemukiman penduduk
S 06 10 28.3
E 107 02 80.5
28 BPLH Kab. Bekasi Sub DAS Bekasi-Hilir
Kp. Blendung
Ds. Muara Bakti
Kec. Babelan DAS Bekasi-Hilir
Pemantauan 1 kali/tahun PP. 82/2001 Terdapat pemukiman, areal pertanian Sungai dipergunakan untuk pembuangan limbah domestik & pengairan pertanian
53
KOORDINAT NO DINAS/INSTANSI KODE LOKASI
S/E 0 ‘ “
ALAMAT
DESA
WILAYAH
KEC/KAB/KOTA SUNGAI KETERANGAN
S 06 12 07.6
E 107 02 38.6
29 BPLH Kab. Bekasi Sub DAS Pisangan-Hulu
Jl. Kebalen Indah, Pisangan
Kec. Tambun Utara
Kab. Bekasi
Sub DAS Pisangan-Hulu
Pemantauan 1 kali/tahun
PP. 82/2001
Terdapat perumahan
Sungai diperuntukkan untuk pembuangan limbah domestik & pertanian
S 06 12 02.5
E 107 02 30.1
30 BPLH Kab. Bekasi Sub DAS Pisangan-Hilir
Kp. Kopa
Ds. Karang Satria
Kec. Tambun Utara
Kab. Bekasi
Sub DAS Pisangan-Hilir
Pemantauan 1 kali/tahun
PP. 82/2001
S 06 12 23.3
E 107 02 23.1
31 BPLH Kab. Bekasi Sub DAS Babakan-Hulu
Kec. Tambun Utara
Kab. Bekasi
Sub DAS Babakan-Hulu
Pemantauan 1 kali/tahun PP. 82/2001. Terdapat pemukiman enduduk, areal pertanian Sungai diperuntukkan sebagai tempat pembuangan limbah domestik dan pengairan pada pertanian
54
KOORDINAT NO DINAS/INSTANSI KODE LOKASI
S/E 0 ‘ “
ALAMAT
DESA
WILAYAH
KEC/KAB/KOTA SUNGAI KETERANGAN
S 06 12 38.9
E 107 02 38.3
32 BPLH Kab. Bekasi Sub DAS Babakan-Hilir
Jl. Raya Karang Satria
Ds. Satria Jaya
Kec. Tambun Utara
Kab. Bekasi
Sub DAS Babakan-Hilir
Pemantauan 1 kali/tahun
PP. 82/2001
S 06 14 97.0
E 107 08 75.9
33 BPLH Kab. Bekasi Sungai Ciherang-Hulu
Kec. Cikarang Utara
Kab. Bekasi
Sungai Ciherang-Hulu
Pemantauan 1 kali/tahun
PP. 82/2001
S 06 10 24.8
E 107 10 63.3
34 BPLH Kab. Bekasi Sungai Ciherang-Hilir
Kec. Sukatani
Kab. Bekasi
Sub DAS Kopeng-Hilir
Pemantauan 1 kali/tahun
PP. 82/2001
S 06 07 31.5
E 107 03 24.2
35 BPLH Kab. Bekasi Sungai CBL-Hulu
Kec. Babelan Sungai CBL-Hulu
Pemantauan 1 kali/tahun
PP. 82/2001
S 06 09 46.6
E 106 02 36.7
36 BPLH Kab. Bekasi Sungai CBL-Hilir
Kec. Tarumajaya Sungai CBL-Hilir
Pemantauan 1 kali/tahun
PP. 82/2001
55
KOORDINAT NO DINAS/INSTANSI KODE LOKASI
S/E 0 ‘ “
ALAMAT
DESA
WILAYAH
KEC/KAB/KOTA SUNGAI KETERANGAN
S 06 20 43.8
E 107 08 11.0
37 BPLH Kab. Bekasi Sungai Cikarang-Hulu
Kec. Cikarang Barat
Sungai Cikarang-Hulu
Pemantauan 1 kali/tahun
PP. 82/2001
S 06 15 00.3
E 107 08 42.7
38 BPLH Kab. Bekasi Sungai Cikarang-Hilir
Kec. Cikarang Utara
Sungai Cikarang-Hilir
Pemantauan 1 kali/tahun
PP. 82/2001
S 06 06 35.4
E 106 58 33.3
39 BPLH Kab. Bekasi Sungai Blencong-Hulu
Kec. Tarumajaya Sungai Blencong-Hulu
Pemantauan 1 kali/tahun
PP. 82/2001
S 06 06 30.5
E 106 58 12.1
40 BPLH Kab. Bekasi Sungai Blencong-Hilir
Kec. Tarumajaya
Kab. Bekasi
Sungai Blencong-Hilir
Pemantauan 1 kali/tahun
PP. 82/2001
S 6 27 13.5
E 106 55 27.4
41 BLH Kab. Bogor Jembatan PT. Wika Kelapanunggal
Kec. Klapanunggal
Kab. Bogor
Cileungsi Pemantauan 2 kali (Maret & September)
2012 : diusulkan 3 kali (Februari, Juni, September)
56
KOORDINAT NO DINAS/INSTANSI KODE LOKASI
S/E 0 ‘ “
ALAMAT
DESA
WILAYAH
KEC/KAB/KOTA SUNGAI KETERANGAN
S 6 28 26.6
E 106 54 06.6
42 BLH Kab. Bogor Jembatan (Kawasan CCIE)
Kec. Citeureup
Kab. Bogor
Cileungsi Pemantauan 2 kali (Maret & September)
2012 : diusulkan 3 kali (Februari, Juni, September)
S 6 29 28.1
E 106 53 19.0
43 BLH Kab. Bogor Jembatan (Ds. Tarikolot)
Ds. Tarik Kolot
Kec. Citeureup
Kab. Bogor
Cileungsi Pemantauan 2 kali (Maret & September)
2012 : diusulkan 3 kali (Februari, Juni, September)
S 6 32 12.6
E 106 56 00.2
44 BLH Kab. Bogor Jembatan (Kp. Leuwibilik, Ds. Tajur)
Ds. Tajur Kec. Citeureup
Kab. Bogor
Cileungsi Pemantauan 2 kali (Maret & September)
2012 : diusulkan 3 kali (Februari, Juni, September)
S 6 21 54.9
E 106 57 50.4
45 BLH Kab. Bogor Perum Kota Wisata
Kec. Cileungsi
Kab. Bogor
Cileungsi Pemantauan 2 kali (Maret & September)
2012 : diusulkan 3 kali (Februari, Juni, September)
57
KOORDINAT NO DINAS/INSTANSI KODE LOKASI
S/E 0 ‘ “
ALAMAT
DESA
WILAYAH
KEC/KAB/KOTA SUNGAI KETERANGAN
S 6 19 20.2
E 106 57 50.4
46 BLH Kab. Bogor Jembatan Perbatasan Bekasi-Cileungsi
Ds. Bojongkulur Hilir
Kec. Cileungsi
Kab. Bogor
Cileungsi Pemantauan 2 kali (Maret & September)
2012 : diusulkan 3 kali (Februari, Juni, September)
S 6 23 28.9
E 106 57 05.8
47 BLH Kab. Bogor Jembatan Alternatif Cibubur
Kec. Cileungsi
Kab. Bogor
Cileungsi Pemantauan 2 kali (Maret & September)
2012 : diusulkan 3 kali (Februari, Juni, September)
S 06 21 55.4
E 106 57 44.6
48 BLH Kota Bekasi Perbatasan Kab. Bogor
Perumahan Kota Wisata (Jembatan)
Kec. Cileungsi
Kab. Bogor
Cileungsi - Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)
- Parameter : PP. 82 Tahun 2001
S 06 19 56.3
E 106 58 16.1
49 BLH Kota Bekasi Belakang PT. KIM
Jl. Raya Narogong,
Pangkalan III
Kec. Bantargebang
Kota Bekasi
Cileungsi - Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)
- Parameter : PP. 82 Tahun 2001
58
KOORDINAT NO DINAS/INSTANSI KODE LOKASI
S/E 0 ‘ “
ALAMAT
DESA
WILAYAH
KEC/KAB/KOTA SUNGAI KETERANGAN
S 06 19 20.3
E 106 58 32.8
50 BLH Kota Bekasi Belakang PT. Rahayu Indah Kulit
Jl. Raya Narogong,
Jembatan Pangkalan I-A
Kec. Bantargebang
Kota Bekasi
Cileungsi - Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)
- Parameter : PP. 82 Tahun 2001
S 06 18 51.1
E 106 58 43.9
51 BLH Kota Bekasi Belakang PT. Asmar Nakama Partogi (Pangkalan 1)
Jl. Raya Narogong,
Pangkalan I-B
Kec. Bantargebang
Kota Bekasi
Cileungsi - Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)
- Parameter : PP. 82 Tahun 2001
S 06 15 29.8
E 106 59 30.1
52 BLH Kota Bekasi Samping Makro
Jl. Jenderal Ahmad Yani
(Jembatan samping Makro)
Kel. Margajaya
Kec. Bekasi Selatan
Kota Bekasi
Kali Bekasi - Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)
- Parameter : PP. 82 Tahun 2001
S 06 17 42.1
E 106 58 19.3
53 BLH Kota Bekasi Belakang PT. Sari Sedap
Jl. Raya Narogong,
kel. Bojong Menteng
Kec. Rawalumbu
Kota Bekasi
Kali Bekasi - Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)
- Parameter : PP. 82 Tahun 2001
59
KOORDINAT NO DINAS/INSTANSI KODE LOKASI
S/E 0 ‘ “
ALAMAT
DESA
WILAYAH
KEC/KAB/KOTA SUNGAI KETERANGAN
S 06 19 35.6
E 106 58 33.6
54 BLH Kota Bekasi Depan PT. Howsanindo
Jl. Raya Narogong,
Pangkalan I-B
Kec. Bantargebang
Kota Bekasi
Kali Bekasi - Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)
- Parameter : PP. 82 Tahun 2001
S 06 20 08.2
E 106 57 28.8
55 BLH Kota Bekasi Jembatan Jatisari
Kel. Jatisari (jembatan)
Kec. Jati Asih
Kota Bekasi
Cikeas - Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)
- Parameter : PP. 82 Tahun 2001
S 06 18 14.8
E 106 58 14.9
56 BLH Kota Bekasi Pertemuan Cikeas-Cileungsi di Jembatan Villa Nusa Indah
Perumahan Pondok Gede Permai,
Kel. Jati Rasa
Kec. Jati Asih
Kota Bekasi
Cikeas - Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)
- Parameter : PP. 82 Tahun 2001
S 06 15 59.9
E 106 59 02.1
57 BLH Kota Bekasi Perumahan Kemang Pratama I
Jl. Raya Pekayon Jaya
(Jembatan Perum Kemang Pratama)
Kel. Pekayon Jaya
Kec. Bekasi Selatan
Kota Bekasi
Kali Bekasi - Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)
- Parameter : PP. 82 Tahun 2001
60
KOORDINAT NO DINAS/INSTANSI KODE LOKASI
S/E 0 ‘ “
ALAMAT
DESA
WILAYAH
KEC/KAB/KOTA SUNGAI KETERANGAN
S 06 15 23.9
E 107 00 14.8
58 BLH Kota Bekasi Depan YPI 45
Jl. Raya Cut Meutia (jembatan)
Kel. Sepanjang Jaya
Kec. Rawalumbu
Kota Bekasi
Saluran Induk Tarum Barat
- Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)
- Parameter : PP. 82 Tahun 2001
S 06 15 09.0
E 106 59 44.3
59 BLH Kota Bekasi Samping PDAM Poncol
Jl. Raya RA. Kartini
(jembatan)
Kel. Sepanjang Jaya
Kec. Rawalumbu
Kota Bekasi
Kali Bekasi - Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)
- Parameter : PP. 82 Tahun 2001
S 06 13 21.6
E 107 01 40.1
60 BLH Kota Bekasi 1 km Sesudah PT. Kertas Bekasi Tangguh
Jl. Raya Perjuangan
Kel. Teluk Pucung
Kec. Bekasi Utara
Kota Bekasi
Kali Bekasi - Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)
- Parameter : PP. 82 Tahun 2001
S 06 14 20.0
E 107 00 01.9
61 BLH Kota Bekasi Jembatan Pasar Proyek
Jl. Raya Ir. Juanda
(jembatan)
Kel. Margajaya
Kec. Bekasi Selatan
Kota Bekasi
Kali Bekasi - Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)
- Parameter : PP. 82 Tahun 2001
61
KOORDINAT NO DINAS/INSTANSI KODE LOKASI
S/E 0 ‘ “
ALAMAT
DESA
WILAYAH
KEC/KAB/KOTA SUNGAI KETERANGAN
S 06 14 54.1
E 106 58 46.4
62 BLH Kota Bekasi Depan RS. Budi Lestari
Jl. Raya KH. Noer Ali
(jembatan)
Kel. Kayuringin Jaya
Kec. Bekasi Selatan
Kota Bekasi
Saluran Induk Tarum Barat
- Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)
- Parameter : PP. 82 Tahun 2001
S 06 14 58.6
E 106 59 56.3
63 BLH Kota Bekasi Jembatan Jl. Raya Kartini
Jl. Raya RA. Kartini
(jembatan)
Kel. Margahayu
Kec. Bekasi Timur
Kota Bekasi
Saluran Kali Rawa Lumbu
- Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)
- Parameter : PP. 82 Tahun 2001
S 06 14 26.4
E 106 59 34.0
64 BLH Kota Bekasi Depan RS. Hermina
Jl. Raya Kemakmuran
(jembatan)
Kel. Margajaya
Kec. Bekasi Selatan
Kota Bekasi
Saluran Kemakmuran
- Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)
- Parameter : PP. 82 Tahun 2001
S 06 13 51.8
E 107 00 03.4
65 BLH Kota Bekasi 200 m Sebelum Intake PDAM Kota Bekasi
Jl. Perjuangan
Kel. Marga Mulya
Kec. Bekasi utara
Kota Bekasi
Saluran Sekunder SITB
- Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)
- Parameter : PP. 82 Tahun 2001
62
KOORDINAT NO DINAS/INSTANSI KODE LOKASI
S/E 0 ‘ “
ALAMAT
DESA
WILAYAH
KEC/KAB/KOTA SUNGAI KETERANGAN
S 06 12 40.2
E 106 58 46.6
66 BLH Kota Bekasi Depan PT. Alexindo
Jl. Alexindo (jembatan)
Kel. Harapan Jaya
Kec. Bekasi Utara
Kota Bekasi
Saluran Sekunder
- Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)
- Parameter : PP. 82 Tahun 2001
S 06 13 01.8
E 106 58 53.9
67 BLH Kota Bekasi Dekat Perumahan Titian Indah
Jl. Alexindo (jembatan)
Kel. Harapan Jaya
Kec. Bekasi Utara
Kota Bekasi
Saluran Bekasi Tengah
- Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)
- Parameter : PP. 82 Tahun 2001
S 06 14 37.5
E 107 00 44.1
68 BLH Kota Bekasi Uderpass Pasar Baru Bekasi
Jl. Baru Raya
Kel. Duren Jaya
Kec. Bekasi Timur
Kota Bekasi
Saluran Sekunder
- Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)
- Parameter : PP. 82 Tahun 2001
S 06 17 41.7
E 106 57 49.2
69 BLH Kota Bekasi Pertigaan Jati Asih
Jl. Raya Wibawa Mukti
(jembatan)
Kel. Jati Asih
Kec. Jati Asih
Kota Bekasi
Kali Baru - Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)
- Parameter : PP. 82 Tahun 2001
63
KOORDINAT NO DINAS/INSTANSI KODE LOKASI
S/E 0 ‘ “
ALAMAT
DESA
WILAYAH
KEC/KAB/KOTA SUNGAI KETERANGAN
S 06 14 56.3
E 107 01 15.0
70 BLH Kota Bekasi Jl. Hankam Raya, Komplek AURI
Kel. Jati Rahayu
Kec. Pondok Melati
Kota Bekasi
Kali Sunter - Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)
- Parameter : PP. 82 Tahun 2001
S 06 15 09.0
E 106 54 13.9
71 BLH Kota Bekasi Belakang Unkris, Jatiwaringin
Kel. Jati Waringin
Kec. Pondok Gede
Kota Bekasi
Kali Sunter - Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)
- Parameter : PP. 82 Tahun 2001
S 06 15 27.7
E 107 01 16.3
72 BLH Kota Bekasi Belakang Bekasi Trade Center
Kel. Margahayu
Kec. Bekasi Timur
Kota Bekasi
Kali Sasak - Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)
- Parameter : PP. 82 Tahun 2001
S 06 15 07.2
E 107 01 43.1
73 BLH Kota Bekasi Bekasi Timur
Jl. Raya Ir. H. Juanda
Kel. Aren Jaya
Kec. Bekasi Timur
Kota Bekasi
Kali Sasak Jarang
- Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)
- Parameter : PP. 82 Tahun 2001
S 06 20 44.2
E 106 59 28.8
74 BLH Kota Bekasi Saluran Sebelum TPA Bantar Gebang
Kel. Sumur Batu
Kec. Bantargebang
Kota Bekasi
- Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)
- Parameter : PP. 82 Tahun 2001
64
KOORDINAT NO DINAS/INSTANSI KODE LOKASI
S/E 0 ‘ “
ALAMAT
DESA
WILAYAH
KEC/KAB/KOTA SUNGAI KETERANGAN
S 06 20 34.2
E 107 00 04.5
75 BLH Kota Bekasi Setelah TPA Bantar Gebang
Kel. Sumur Batu
Kec. Bantargebang
Kota Bekasi
Kali Ciasem - Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)
- Parameter : PP. 82 Tahun 2001
S 06 16 51.9
E 106 59 47.9
76 BLH Kota Bekasi Setelah RS. Rawa Lumbu
Jl. Trisatya Dasa Darma
Kel. Bojong Rawalumbu
Kec. Rawalumbu
Kota Bekasi
Kali Rawa Lumbu
- Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)
- Parameter : PP. 82 Tahun 2001
S 06 17 52.9
E 107 01 29.1
77 BLH Kota Bekasi Jl. Asem Raya
Jl. Asem Raya
Kel. Mustika Jaya
Kec. Mustika Jaya
Kota Bekasi
Kali Mustika Jaya
- Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)
- Parameter : PP. 82 Tahun 2001
S 06 17 41.5
E 106 54 39.5
78 BLH Kota Bekasi Kali Margahayu
Perum. Margahayu Jaya
Jl. Beringin
Kel. Margahayu
Kec. Bekasi Timur
Kota Bekasi
Kali Margahayu
- Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)
- Parameter : PP. 82 Tahun 2001
65
KOORDINAT NO DINAS/INSTANSI KODE LOKASI
S/E 0 ‘ “
ALAMAT
DESA
WILAYAH
KEC/KAB/KOTA SUNGAI KETERANGAN
S 06 11 56.7
E 106 59 29.7
79 BLH Kota Bekasi Depan PT. Bina Karya Prima
Jl. Raya Pejuang
Kel. Pejuang
Kec. Medan Satria
Kota Bekasi
Kali Baru - Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)
- Parameter : PP. 82 Tahun 2001
S 06 11 38.3
E 106 59 09.1
80 BLH Kota Bekasi Belakang PT. Prakarsa Alam Segar
Jl. Raya Pejuang
Kel. Pejuang
Kec. Medan Satria
Kota Bekasi
Kali Bancong - Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)
- Parameter : PP. 82 Tahun 2001
S 06 11 00.2
E 106 58 55.4
81 BLH Kota Bekasi Intake PDAM Pondok Ungu
Perum. Taman Harapan Baru
Kel. Pejuang
Kec. Medan Satria
Kota Bekasi
Saluran Sekunder
- Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)
- Parameter : PP. 82 Tahun 2001
S 06 14 38.1
E 106 59 20.6
82 BLH Kota Bekasi Belakang BCP
Perumnas 2
Kel. Kayuringin Jaya
Kec. Bekasi Selatan
Kota Bekasi
Saluran Katuringin
- Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)
- Parameter : PP. 82 Tahun 2001
S 06 14 05.2
E 107 01 48.0
83 BLH Kota Bekasi Dekat Kelurahan
Jl. Kusuma Barat
Kel. Duren Jaya
Kec. Bekasi Timur
Kota Bekasi
Kali Are Jaya - Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)
- Parameter : PP. 82 Tahun 2001
66
KOORDINAT NO DINAS/INSTANSI KODE LOKASI
S/E 0 ‘ “
ALAMAT
DESA
WILAYAH
KEC/KAB/KOTA SUNGAI KETERANGAN
S 06 12 33.6
E 106 58 05.6
84 BLH Kota Bekasi Samping PT. Arnotts
Jl. Wahab Affan
(jembatan)
Kel. Medan Satria
Kec. Medan Satria
Kota Bekasi
Kali Baru - Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)
- Parameter : PP. 82 Tahun 2001
S 06 11 59.7
E 106 58 07.9
85 BLH Kota Bekasi Belakang PT. Indopack
Jl. Raya Sultan Agung
Kel. Medan Satria
Kec. Medan Satria
Kota Bekasi
Kali Baru - Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)
- Parameter : PP. 82 Tahun 2001
S 06 11 30.1
E 106 58 05.5
86 BLH Kota Bekasi Samping PT. Sosro
Jl. Raya Bekasi
Kel. Medan Satria
Kec. Medan Satria
Kota Bekasi
Kali Bendungan Merah
- Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)
- Parameter : PP. 82 Tahun 2001
S 06 11 55.3
E 106 58 26.9
87 BLH Kota Bekasi Depan PT. General Motor
Jl. Raya Sultan Agung
(jembatan)
Kel. Medan Satria
Kec. Medan Satria
Kota Bekasi
Kali Sasak Gane
- Pemantauan 2 kali (Juli & Oktober)
- Parameter : PP. 82 Tahun 2001
67
KOORDINAT NO DINAS/INSTANSI KODE LOKASI
S/E 0 ‘ “
ALAMAT
DESA
WILAYAH
KEC/KAB/KOTA SUNGAI KETERANGAN
S 06 30 58
E 106 52 03
88 PJT II Leuwi Nutug
Leuwi Nutug Kec. Citeureup
Kab. Bogor
Citeureup Pemantauan Setiap Bulan
S 06 23 29
E 106 57 06
89 PJT II Cileungsi
Cileungsi Kec. Cileungsi
Kab. Bogor
Cileungsi Pemantauan Setiap Bulan
S 06 28 51
E 106 52 04
90
PJT II Cibinong
Ciriungkar Kec. Cibinong
Kab. Bogor
Cikeas Pemantauan Setiap Bulan
S 06 19 20
E 106 58 38
91 PJT II Bantar Gebang
Jatirasa Kec. Jatiasih
Kota Bekasi
Cileungsi
Pemantauan Setiap Bulan
S 06 23 00
E 106 56 01
92 PJT II Bojong Kulur
Nagrak Kec. Gunung Putri Kab. Bogor
Cikeas Pemantauan Setiap Bulan
S 06 15 30 93 PJT II Bekasi Makro
E 106 59 35
Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kt. Bekasi
Bekasi Pemantauan Setiap Bulan
68
KOORDINAT NO DINAS/INSTANSI KODE LOKASI
S/E 0 ‘ “
ALAMAT
DESA
WILAYAH
KEC/KAB/KOTA SUNGAI KETERANGAN
S 06 14 19
E 107 00 07
94 PJT II Bekasi PJKA
Margamulya Kec. Bekasi Utara
Kota Bekasi
Bekasi Pemantauan Setiap Bulan
S 06 12 46
E 107 02 00
95 PJT II Kampung Muara
Babelan Kota Kec. Babelan
Kab. Bekasi
Bekasi Pemantauan Setiap Bulan
S 06 07 30
E 107 03 38
96 PJT II Kampung Muara
Muara Bakti Kec. Babelan
Kab. Bekasi
CBL Pemantauan Setiap Bulan
S 06 15 21
E 107 08 29
97 PJT II Warung Pojok
Sukaraya Kec. Cikarang Utara
Kab. Bekasi
Warung Pojok Pemantauan Setiap Bulan
S 06 16 33
E 107 05 40
98 PJT II Cibitung Coca Cola
Sukadanau Kec. Cikarang Barat
Kab. Bekasi
Cibitung Coca Cola
Pemantauan Setiap Bulan
69
KOORDINAT NO DINAS/INSTANSI KODE LOKASI
S/E 0 ‘ “
ALAMAT
DESA
WILAYAH
KEC/KAB/KOTA SUNGAI KETERANGAN
S 06 16 33
E 107 05 35
99 PJT II Cibitung
Sukadanau Kec. Cikarang Barat
Kab. Bekasi
Cibitung Pemantauan Setiap Bulan
S 06 16 22
E 107 05 43
100 PJT II Setelah Muara Sadang
Sukadanau Kec. Cikarang Barat
Kab. Bekasi
Setelah Muara Sadang
Pemantauan Setiap Bulan
S 06 16 13
E 107 10 59
101 PJT II Cilemahabang
Waluya Kec. Cikarang Utara
Kab. Bekasi
Cilemahabang Pemantauan Setiap Bulan
70
f. PETA LOKASI TITIK PANTAU DAS BEKASI
GUBERNUR JAWA BARAT,
AHMAD HERYAWAN