Upload
others
View
14
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Peraturan Dirjen Rehabilitasi Sosial Nomor 5 Tahun 2021 (Revisi ke-1)
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya, Pedoman Operasional
Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Lanjut Usia Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan
baik.
ATENSI Lanjut Usia adalah layanan rehabilitasi sosial bagi Lanjut Usia yang menggunakan
pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan
dukungan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak,
dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan
vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial serta dukungan
aksesibilitas.
Pedoman ATENSI Lanjut Usia bertujuan untuk memberikan acuan bagi pelaksanaan
program kegiatan ATENSI dan menguraikan mekanisme serta prosedur kerja rehabilitasi
sosial melalui, Balai/Loka, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Lanjut Usia, Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), keluarga Lanjut Usia dan masyarakat untuk menjamin
mutu/standar pelayanan dalam pemenuhan hak dan kepentingan terbaik bagi Lanjut
Usia.
Kami berharap agar seluruh pihak terkait dapat memahami isi pedoman operasional ini
sehingga pelaksanaan ATENSI Lanjut Usia dapat berjalan dengan baik dan sesuai
ketentuan yang berlaku. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah berkontribusi terhadap penyusunan pedoman operasional ini.
Jakarta, Januari 2021
Direktur Jendral Rehabilitasi Sosial
Harry Hikmat
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. DASAR HUKUM 2
C. DEFINISI OPERASIONAL 4
D. TUJUAN PEDOMAN 8
E. MANFAAT 8
BAB II KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM 9
A. ANALISIS SITUASI 9
B. TUJUAN 15
C. LANDASAN KONSEPTUAL 15
D. KEBIJAKAN REHABILITASI SOSIAL 18
E. STRATEGI 18
F. KOMPONEN PROGRAM 19
G. PRINSIP 19
BAB III PROGRAM REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA 21
A. TUJUAN 21
B. SASARAN 21
C. KOMPONEN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL LAYANAN
TIDAK LANGSUNG 21
D. INDIKATOR KINERJA PROGRAM 23
BAB IV PELAKSANAAN ATENSI LANJUT USIA 24
A. TUJUAN 24
B. SASARAN DAN KRITERIA 24
C. KOMPONEN ATENSI 25
D. PENDEKATAN ATENSI 27
E. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN ATENSI 31
F. PENDAMPING ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL LANSIA 31
G. PENDATAAN 32
H. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 34
I. PEMANTAUAN DAN EVALUASI 35
J. PELAPORAN 37
K. PENDANAAN 38
L. INDIKATOR KINERJA PROGRAM 38
BAB V MEKANISME PELAKSANAAN ATENSI LANJUT USIA 39
A. TAHAPAN UMUM PELAKSANAAN ATENSI 39
1. FASILITASI AKSES LAYANAN 40
2. PENDEKATAN AWAL DAN KESEPAKATAN BERSAMA 40
3. ASESMENT KOMPREHENSIF 41
4. PERENCANAAN 44
5. IMPLEMENTASI 45
6. SUPERVISI 48
7. MONITORING DAN EVALUASI 48
8. PASCA LAYANAN DAN TERMINASI 49
B. MEKANISME PENYALURAN DAN PELAKSANAAN ATENSI 49
1. MEKANISME PENYALURAN 49
2. MEKANISME PELAKSANAAN 51
3. MEKANISME PENYALURAN BANTUAN/LAYANAN DALAM
SITUASI DARURAT 55
4. ADMINISTRASI 56
5. PENENTUAN KUOTA 58
6. PERSYARATAN PENERIMA ATENSI LU 59
7. JENIS BANTUAN ATENSI 59
8. PANDUAN PENYUSUNAN RAB 61
9. MEKANISME PENGGANTIAN 62
10. MEKANISME PERJANJIAN KERJASAMA 65
11. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 66
12. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 66
13. PENYUSUNAN LAPORAN OLEH LKS LU/ PUSAKA 67
BAB VI KELEMBAGAAN 70
A. STRUKTUR KELEMBAGAAN 70
B. PEMBAGIAN KEWENANGAN 71
C. (draft sotk balai yang baru)
BAB VII SERASI LANSIA 79
A. URGENSI 79
B. TUJUAN 80
C. SASARAN 80
D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 80
E. MEKANISME 83
F. INDIKATOR KINERJA 84
G. SENTRA KREASI ATENSI 84
BAB VIII MEKANISME PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH 89
A. DASAR HUKUM 90
B. TUJUAN 90
C. PEMBERI BANTUAN 90
D. PENERIMA BANTUAN 90
E. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN 91
F. BENTUK BANTUAN 91
G. ALOKASI ANGGARAN DAN RINCIAN JUMLAH BANTUAN 91
H. TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN 92
I. PENYALURAN DANA BANTUAN 92
BAB IX PENUTUP 105
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR 1 POPULASI LANJUT USIA DI INDONESIA 1
GAMBAR 2 TREN PERSENTASE LANJUT USIA INDONESIA, 1980-2100 9
GAMBAR 3 DATA LANJUT USIA MENURUT TEMPAT TINGGAL 10
GAMBAR 4 DATA LANJUT USIA MENURUT STATUS TEMPAT TINGGAL 11
GAMBAR 5 JUMLAH LANJUT USIA MENURUT DTKS 12
GAMBAR 6 HARAPAN LANJUT USIA TERKAIT PIHAK YANG MERAWAT 14
GAMBAR 7 PERSENTASE GANGGUAN MOBILITAS DAN KAPABILITAS 14
GAMBAR 8 LOGICAL FRAMEWORK ATENSI LANJUT USIA 35
GAMBAR 9 MEKANISME PELAKSANAAN ATENSI LANJUT USIA 39
GAMBAR 10 RINCIAN MEKANISME ATENSI MELALUI PUSAKA 47
GAMBAR 11 SKEMA PENYALURAN BANTUAN ATENSI 55
GAMBAR 12 SKEMA PENYALURAN BANTUAN DALAM SITUASI DARURAT 56
GAMBAR 13 STRUKTUR ORGANISASI TERKAIT PELAYANAN TIDAK LANGSUNG 70
GAMBAR 14 STRUKTUR ORGANISASI TERKAIT PELAYANAN LANGSUNG DI BALAI 76
GAMBAR 15 STRUKTUR ORGANISASI TERKAIT PELAYANAN LANGSUNG DI LOKA 78
GAMBAR 16 FUNGSI SENTRA LAYANAN SOSIAL (SERASI) 81
GAMBAR 17 SERASI DALAM PENYELENGGARAAN REHSOS KOMPREHENSIF 83
GAMBAR 18 ALUR PROSES ATENSI RESOS LANJUT USIA 91
DAFTAR TABEL
TABEL 1 PERKEMBANGAN PENDUDUK INDONESIA 1980-2045 10
TABEL 2 PERSENTASE KEMISKINAN MENURUT KELOMPOK UMUR 12
TABEL 3 BALAI/LOKA LANJUT USIA DI TIGA WILAYAH REGIONAL 78
LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 INSTRUMEN SELEKSI
LAMPIRAN 2 INSTRUMEN ASESMENT
LAMPIRAN 3 RUJUKAN ATAU TERMINASI
LAMPIRAN 4 INSTRUMEN ASESMENT PENDEKATAN AWAL
LAMPIRAN 5 FACESHEET
LAMPIRAN 6 ASESMENT FUNGSIONAL KOMPREHENSIF
LAMPIRAN 7 KONTRAK
LAMPIRAN 8 RENCANA REHABILITASI SOSIAL
LAMPIRAN 9 REVIEW PERKEMBANGAN KASUS
LAMPIRAN 10 TERMINASI
1 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pada Tahun 2019 jumlah lanjut usia di Indonesia sudah mencapai 25,6 juta
jiwa, angka ini sudah mencapai 9,6 persen dari populasi penduduk di Indonesia
(BPS, Bappenas: 2019). Pertumbuhan populasi lanjut usia yang terjadi di Indonesia
sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan lanjut usia. Apabila lanjut usia
hidup dengan sehat maka lanjut usia dapat berperan aktif, produktif dan
memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat disekitarnya. Sebaliknya apabila
lanjut usia hidup sakit-sakitan, tidak berdaya, dan tidak dapat melakukan aktifitas
apapun, kondisi tersebut dapat membawa dampak negatif bagi lanjut usia maupun
bagi keluarganya.
Gambar 1. Populasi Lanjut Usia di Indonesia
Situasi perkembangan populasi lansia tersebut tidak dapat dibiarkan begitu
saja, atau tidak dilakukan apa-apa. Pemerintah atau Negara harus melihat bahwa
2 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
pertumbuhan populasi penduduk khususnya lanjut usia harus diperhatikan dan
diintervensi. Intervensi ini dapat berupa program langsung atau tidak langsung.
Melihat latar belakang sejarah pelayanan lanjut usia, pada tahun 2006, pemerintah
telah mencanangkan Program Jaminan Sosial Lanjut Usia yang telah menyasar
12.500 lanjut usia. Program tersebut dikembangkan cakupannya pada tahun 2008
hingga berjumlah 26.000 lanjut usia. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2006 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Program Jaminan Sosial Lanjut
Usia berubah menjadi Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) yang khusus
menyasar pada lanjut usia terlantar sebanyak 30.000 lanjut usia pada tahun 2009.
Jumlah lanjut usia yang seharusnya mendapatkan ASLUT adalah 2 (dua) juta lanjut
usia terlantar, namun dengan keterbatasan fiskal, anggaran untuk ASLUT masih
sangat terbatas.
Dalam pengembangan program bagi lanjut usia, pemerintah melalui
Direktorat Jaminan Sosial Keluarga menginisiasi Program Keluarga Harapan (PKH)
komponen lanjut usia. Dengan lahirnya PKH komponen lanjut usia, cakupan jumlah
lanjut usia yang mendapat PKH lanjut usia sebanyak 3 (tiga) juta lanjut usia dalam
keluarga. Disisi lain, jumlah lanjut usia yang terdapat dalam Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS) saat itu mencapai 12,9 juta lanjut usia (Sumber : DTKS,
Januari 2019). Pada saat itu, masih terdapat 1,9 juta lanjut usia diluar keluarga yang
belum mendapat intervensi dari PKH lanjut usia. Sebagai upaya alternatif,
pemerintah melaksanakan Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (PROGRES LU)
yang menyasar 27.460 lanjut usia diluar keluarga melalui Lembaga Kesejahteraan
Sosial (LKS).
Upaya pemerintah dalam memberikan bantuan sosial kepada lanjut usia baik
melalui PKH lanjut usia maupun PROGRES LU masih mengalami banyak kendala,
diantaranya duplikasi penerima program, inclusion error, exclusion error dan moral
hazard dari pelaksana di lapangan. Sebagai upaya untuk meminimalisir kendala
3 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
tersebut, pemerintah menginisiasi lahirnya program Asistensi Rehabilitasi Sosial
Lanjut Usia (ATENSI LU). Melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (ATENSI
LU) diharapkan intervensi kepada lanjut usia dapat diperluas untuk meningkatkan
kualitas lanjut usia di masa depan.
B. Dasar Hukum
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut
Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
4 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6397)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4451);
9. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6584)
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
33);
14. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 288).
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Kementerian/Lembaga
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Anggaran Bantuan Pemerintah pada
Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1745);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1517);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Sosial;
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja
Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial;
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 tahun 2020 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian
Sosial
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi
Rehabilitasi Sosial.
6 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
C. Definisi Operasional
1. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam
puluh) tahun atau lebih.
2. Lanjut Usia Mampu adalah Lanjut usia yang tidak memerlukan
pertolongan orang lain.
3. Lanjut Usia Tidak Mampu adalah Lanjut usia yang memerlukan
pertolongan orang lain.
4. Lanjut Usia Potensial adalah Lanjut Usia yang dapat melakukan
aktifitas sehari-hari tanpa memerlukan pertolongan dari orang lain.
5. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah Lanjut Usia yang dalam melakukan
aktifitas sehari-hari memerlukan pertolongan dari orang lain.
6. Lanjut Usia Kit adalah Paket bantuan yang diperuntukan bagi Lanjut
Usia dengan komposisi bantuan sandang, pangan, tempat tinggal,
perlengkapan, dan vokasional.
7. Pelaku Rawat (Caregiver) adalah individu yang tinggal bersama atau
berada di sekitar lingkungan lanjut usia yang memiliki kemampuan umum
dalam memberikan perawatan kepada lanjut usia secara profesional.
8. Aksesibilitas adalah Pemberian kemudahan yang diberikan oleh
lingkungan untuk menunjang aktifitas lanjut usia.
9. Alat Bantu adalah peralatan yang dapat membantu lanjut usia
mempermudah melakukan aktifitas sehari-hari
10. Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yaitu Layanan rehabilitasi
sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas
dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kehidupan
layak, dukungan keluarga, perawatan sosial, terapi fisik, terapi
psikososial, terapi mental, pelatihan vokasional pembinaan
7 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
kewirausahaan, bantuan sosial, asistensi sosial serta dukungan
aksesibilitas.
11. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan
untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya
secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
12. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada
seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu,
dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
13. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria
bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan,
kelompok masyarakat atau Lembaga pemerintah/ non pemerintah.
14. Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah Bantuan
yang diberikan Pemerintah kepada seseorang, keluarga, kelompok atau
masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial
berupa uang, barang dan atau jasa sebagai stimulus dan intervensi atas
permasalahan sosial PPKS dan juga berfungsi sebagai komplementer atau
pelengkap atas Bantuan Sosial untuk menuju kemandirian PPKS.
15. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat
PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat
yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat
melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun
sosial secara memadai dan wajar.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami
istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan
anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah
sampai dengan derajat ketiga.
8 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
17. Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan
dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
18. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan,
keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan
sertifikat kompetensi.
19. Pendamping Rehabilitasi Sosial adalah seseorang yang ditugaskan
untuk melakukan pendampingan kepada PPKS Rehabilitasi Sosial.
20. Operator Data Lanjut Usia adalah Petugas yang diberi tanggungjawab
untuk mencatat dan mengelola data lanjut usia sesuai unit satuannya.
21. Sentral Layanan Sosial Lanjut Usia adalah layanan sosial yang
terintegrasi bagi lanjut usia untuk dapat memenuhi kebutuhan dan
memperoleh solusi terhadap masalah yang dihadapi secara efektif, efisien
dan berkelanjutan melalui rujukan atau penyelesaian secara langsung.
22. Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang selanjutnya di
singkat dengan LKS LU adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial
yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk
oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak
berbadan hokum untuk memberikan pelayanan kepada lanjut usia.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang sosial.
24. Data Terpadu adalah sistem data elektronik berisi nama dan alamat
yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu
dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
25. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah Sekumpulan
data terdiri atas Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial (PPKS),
Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, dan Potensi Sumber
9 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
Kesejahteraan Sosial yang dikelola dalam Sistem Informasi Kesejahteraan
Sosial Next Generation (SIKS Ng)
26. Balai Dan Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia adalah Unit Kerja
Teknis yang berperan sebagai Pusat Koordinasi Regional Layanan Lanjut
Usia, dan pemberi layanan langsung dalam pelaksanaan Asistensi
Rehabilitasi Sosial
27. Pusat Santunan Keluarga (PUSAKA) adalah Lembaga yang dibentuk
oleh masyarakat untuk memberikan layanan langsung kepada lanjut usia
dan keluarganya
28. Graha Lanjut Usia adalah adalah Lembaga yang dibentuk oleh
pemerintah daerah untuk memberi layanan langsung kepada lanjut usia,
baik lanjut usia mampu, lanjut usia tidak mampu, lanjut usia potensial
dan lanjut usia tidak potensial.
29. Pegiat Lansia adalah individu atau organisasi yang menaruh perhatian
khusus dalam isu-isu kelanjutusiaan
30. Profesional adalah Individu atau kelompok yang memiliki keahlian
khusus dalam melakukan suatu kegiatan dengan cara yang spesifik,
tertentu sesuai dengan bidang yang dilakukan.
31. Keberfungsian Sosial adalah Suatu kondisi yang memungkinkan
individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mampu memenuhi
kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas, dan peranan
sosialnya serta mengatasi masalah dalam kehidupannya
32. Penerima Manfaat adalah PPKS telah mendapat intervensi atau
layanan atau yang mendapat manfaat di bidang pelayanan kesejahteraan
sosial
33. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah Seseorang yang dididik dan
dilatih secara professional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan
10 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja baik di
lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di
bidang kesejahteraan sosial.
34. Penyuluh Sosial adalah Seseorang yang mempunyai ruang lingkup,
tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan
penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial khususnya terkait
program atensi lanjut usia.
35. Relawan Sosial adalah Seseorang dan/atau kelompok masyarakat baik
yang berlatar bnelakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar
belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelengaraan
di bidang sosial bukan diinstansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri
dengan atau tanpa imbalan.
D. Tujuan Pedoman
1. Panduan bagi Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Balai dan Loka
Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota, Grha
Lanjut Usia dan Pusat Santunan Keluarga dalam Pelaksanaan Asistensi
Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia;
2. Panduan masyarakat umum dan pemangku kepentingan untuk membantu
peningkatan dalam pemenuhan hak-hak bagi lanjut usia.
E. Manfaat
1. Sebagai acuan bagi Balai dan Loka Rehabilitasi Sosial lanjut usia dalam
pelaksanaan program ATENSI;
2. Dapat dijadikan dasar bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan ATENSI;
3. Sebagai acuan bagi kementerian/lembaga terkait.
11 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
BAB II
KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM
A. ANALISIS SITUASI
Pada tahun 2020 diperkirakan jumlah lanjut usia (penduduk usia 60 tahun ke
atas) telah mencapai 10%. Persentasenya bahkan semakin meningkat menjadi
16,5% pada tahun 2035, dan pada 100 tahun Indonesia merdeka mencapai
hampir 20%. Pada tahun 2045, penduduk lansia Indonesia mencapai 61,4 juta
orang dan berkontribusi sekitar 3% penduduk lansia dunia. (Sumber:BPS,
Bappenas Proyeksi, 2019).
Perkembangan penduduk lanjut usia di masa depan diprediksi dapat memicu
terjadinya Bonus Demografi Kedua. Tentunya kondisi ini dapat tercapai apabila
disertai dengan kualitas sumberdaya manusia yang unggul.
Gambar 2
Tren Persentase Lanjut Usia Indonesia, 1980-2100
811
1418
22 26 3257
91
5,4 6,3 7,2 7,6 8,5 9,511,1
17,9
29,7
0
5
10
15
20
25
30
35
0
50
100
150
200
250
300
350
1980 1990 2000 2010 2015 2020 2025 2045 2100
Presentase Usia Lanjut Usia
Populasi Usia 60+
Populasi Bawah Usia 60
Persentase Usia Lanjut terhadap total penduduk (%)
12 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
Saat ini Indonesia sudah memasuki periode Bonus Demografi Pertama, yang
secara demografis ditandai dengan rendahnya rasio ketergantungan (lebih kecil
atau sama dengan 50). Pada tahun 2020, rasio ketergantungan sebesar 45,5,
artinya dua orang penduduk usia kerja menanggung satu orang penduduk usia
bukan kerja. Kondisi ini sebenarnya dapat menguntungkan, jika penduduk usia
kerja tersebut benar-benar produktif, sehingga dapat menabung dan
menanggung usia lainnya.
Tabel 1
Perkembangan Penduduk Indonesia 1980-2045
INDONESIA 1980 2015 2020 2035 2045
Jumlah Penduduk (juta orang) 146,8 255,2 269,6 301 311,7
Jumlah Penduduk Usia 60+
(juta orang)
7,9 21,6 28,7 49,6 61,4
Persentase Lanjut Usia (persen) 5,4 8,5 10,6 16,5 19,7
Rasio Penduduk 60+
Perempuan/Laki-laki
1,09 1,12 1,13
Sumber: BPS Sensus Penduduk 1980, dan BPS, Bappenas Proyeksi
Gambar 2
Gambar 3
Data Lanjut Usia Menurut Tempat Tinggal, Kelompok Umur dan Jenis
Kelamin, SUSENAS 2019
13 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
Penduduk lanjut usia juga perlu dilihat menurut rasio jenis kelamin, dengan
jumlah lanjut usia perempuan lebih banyak dibanding lanjut usia laki-laki. Apalagi
jika dilihat dari status sosial ekonominya, lanjut usia perempuan lebih berisiko
dibanding lanjut usia laki-laki, karena statusnya lebih rendah. LANJUT USIA yang
tinggal sendiri, terutama lanjut usia perempuan perlu mendapat perhatian.
Apalagi jika mereka hidup dalam keadaan miskin dan menggantungkan kehidupan
kepada orang lain. Selain itu, lanjut usia yang tinggal bersama keluarga, atau
bersama tiga generasi (lansia tinggal bersama anak dan cucu dalam satu rumah
tangga) perlu membangun hubungan yang harmonis antar generasi tersebut. Hal
ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekerasan, dan penelantaran
terhadap lanjut usia yang dilakukan oleh anggota keluarga lanjut usia.
Gambar 4
Data Lanjut Usia Berdasarkan Status Tempat Tinggal
14 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
Dibandingkan kelompok umur lainnya, lanjut usia mempunyai tingkat kemiskinan
yang tinggi, terutama untuk lanjut usia perempuan. Dari data BPS tahun 2019,
diperoleh Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2019. Data tersebut
diperoleh dari hasil konfirmasi dengan data lanjut usia di lapangan menurut by
name by address.
Pada tahun 2019, terdapat 12,6 juta lanjut usia miskin dan rentan, yang terpilah
menjadi lanjut usia dalam keluarga (10,7 juta), dan di luar keluarga (1,9 juta).
Selain itu, terdapat 1,1 juta lanjut usia usia penerima Program Keluarga Harapan
(PKH).
Tabel 2
Persentase Kemiskinan Menurut Kelompok Umur, SUSENAS 2017
15 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
Gambar 5
Jumlah Lanjut Usia Menurut DTKS, 2019
Kesehatan lanjut usia merupakan salah satu faktor penting untuk diperhatikan,
dengan berbagai masalah yang perlu dikenali, yaitu:
1. Immunosenescence, penurunan sistem imun pada sebagian lanjut usia
terutama yang frail;
2. Multimorbiditas (memiliki banyak penyakit kronik degeneratif): Hipertensi
(Tekanan darah tinggi), Diabetes (Kencing Manis), Artritis, PJK, Stroke, Gagal
ginjal, Kanker;
3. Malnutrisi (kondisi gizi yang tidak seimbang). Lanjut usia cenderung memiliki
penurunan nafsu makan, berkurangan sistem indera perasa, lambatnya
pengosongan lambung;
4. Sarkopenia dan Frailty: penurunan massa, kekuatan, dan performa otot, jatuh
dan patah tulang.
16 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
Data Pusdatin Kemenkes tahun 2019, terdapat 44% lanjut usia Indonesia memiliki
Multimorbiditas. Penyakit yang terbanyak diderita lanjut usia antara lain;
hipertensi (3,5%), gangguan gigi geligi (53,6%), artritis (18%), gangguan oral
(17%), Diabetes Mellitus (5,7%), penyakit Jantung Koroner (4,5%), Stroke
(4,4%), Gagal Ginjal (0,8%), Keganasan (Kanker) sebanyak 0,4%. Selain itu,
penyakit yang perlu diwaspadai yaitu demensia/alzeimer. Meskipun
persentasenya masih kecil, namun meningkat terus. Tahun 2030 menjadi 0,74%,
meningkat dari 0,4% tahun 2015. Lanjut usia yang mengalami penyakit ini
memerlukan pendamping dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
Umumnya setiap individu mengalami kemunduran fisik dan psikis seiring dengan
bertambahnya usia. Pada lanjut usia, ada yang mengalami penurunan kapabilitas
fungsional sehingga membutuhkan Perawatan Jangka Panjang (long-term care).
Lanjut usia yang memerlukan Perawatan Jangka Panjang (PJP) biasanya
memerlukan pendampingan atau perawatan oleh orang lain, misal oleh anggota
keluarganya atau perawat professional atau care giver. Namun biasanya lanjut
usia lebih menginginkan dirawat oleh pasangan dan anaknya (sebagai
pendamping) jika membutuhkan bantuan perawatan. Oleh karena itu, peran dari
keluarga (terutama pasangan dan anak) yang menjadi pendamping atau perawat
lanjut usia perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan dalam perawatan lanjut
usia.
Gambar 6
Harapan Lanjut Usia Terkait Pihak yang Merawat Saat Dibutuhkan,
17 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
Gambar 7
Persentase Gangguan Mobilitas dan Kapabilitas Lanjut Usia Indonesia,
SUSENAS 2017
B. Tujuan
1. Tujuan Umum
Meningkatkan kemampuan individu, keluarga dan masyarakat dalam
memenuhi kebutuhan dasar, melaksanakan tugas dan peranan sosial, serta
mengatasi masalah dalam kehidupannya.
2. Tujuan Khusus
a. Meningkatnya lajut usia yang dapat memenuhi kebutuhan dasar,
meliputi:
1) mampu melakukan perawatan diri (ADL)
2) mampu menghadapi masalah sosial psikologis
3) mampu melakukan aktualisasi diri sesuai potensi yang dimiliki
18 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
4) mampu kembali ke keluarga
b. Meningkatnya keluarga lanjut usia yang mampu melaksanakan
perawatan/pengasuhan/perlindungan sosial
c. Meningkatnya komunitas/LKS yang mampu melaksanakan Asistensi
Rehabilitasi Sosial
d. Meningkatnya SDM yang mampu melaksanakan Asistensi Rehabilitasi
Sosial
C. Landasan Konseptual
1. Lanjut Usia dalam Perspektif Biopsikososial
Dalam the United Nations Principles for Older Persons (United Nations,
1998), terdapat 5 (lima) prinsip utama yaitu bagi kehidupan lanjut usia yaitu:
1) Independence; akses ke kebutuhan dasar, pekerjaan, pelatihan, lingkungan
yang aman, hak untuk tinggal di rumah selama memungkinkan, 2)
Partcipation; berbagi pengetahuan dan keterampilan dalam kegiatan sosial
dan kemasyarakatan, 3) Care; menjaga tingkat kesejahteraan fisik, mental,
dan emosional yang optimal, 4) Self-fulfilment; kesempatan untuk
mengembangkan potensi dengan akses pendidikan dan rekreasi, dan 5)
Dignity; hidup dalam martabat dan keamanan, diperlakukan secara adil dan
dihargai secara mandiri. Dengan demikian, secara lebih luas kehidupan lanjut
usia berada dalam perspektif biopsikososial. Perspektif biopsikososial-religius
merupakan perspektif yang paling banyak dipergunakan dan diterima dalam
berbagai aktivitas profesional pelayanan kemanusiaan termasuk bagi lanjut
usia. Untuk memahami lanjut usia secara utuh; pikiran, perilaku, perasaan,
harapan, aspirasi, keinginan, kebutuhan, penyakit, gangguan, maka harus
memahami lanjut usia itu dalam konteks situasi/lingkungan di mana ia berada
pada masa lalu dan masa kini.
19 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
Proses penuaan secara biologi merupakan perubahan fisik yang
menyebabkan berkurangnya efisiensi sistem organ tubuh manusia, seperti
jantung dan sistem sirkulasi. Beberapa tanda-tanda fisik lanjut usia merupakan
perubahan-perubahan dalam wujud fisik seperti; lambatnya tanggapan,
kehilangan keberfungsiaan motorik dan sensori, kecenderungan pada
keletihan yang lebih cepat, penurunan tenaga dan beberapa atau semua.Hal
ini kadang-kadang digabungkan dengan penyakit-penyakit kronik atau
progresif akibat suatu sifat ketidakmampuan.
Proses penuaan psikologis merujuk kepada perubahan dalam hal
proses sensori, persepsi dan keberfungsian mental (seperti memori,
pembelajaran dan intelegensi), kapasitas penyesuaian, dan kepribadian.
Perilaku orang lanjut usia sering dibandingkan dengan individu yang lebih
muda. Perbedaan yang tampak antara dua kelompok dilihat pada aspek-aspek
psikologis dari lanjut usia dalam aspek-aspek seperti kemampuan intelektual
mereka untuk belajar, pemecahan masalah dan berkreasi. Dalam hal
kepribadian manusia yang berhubungan dengan pertambahan usia, sering
individu muncul dengan citra diri dan konsep diri yang berbeda dari
imaginasinya. Hal ini dapat mempengaruhi sikap mentalnya yang akan
memberi pengaruh terhadap hubungannya dengan orang lain. Sering individu
menjadi menyadari dirinya, mereka dapat menarik diri dari kejadian-kejadian
sosial dan mulai menolak identitas yang menjadi miliknya dan memperkuat
apa yang dia percayai sebagai penyebab penolakan masyarakat pada dirinya,
yaitu melalui penekanan tentang kemudaan dan keindahan fisik.
Proses penuaan sosial (social aging) merupakan perubahan peranan
dan hubungan individu dalam struktur sosial misalnya dengan keluarga dan
kawan-kawan, dalam peranan yang berbayar dan tak berbayar, dan dengan
organisasi termasuklah kumpulan keagamaan dan politik. Seperti halnya
20 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
proses penuaan biologi dan psikologi, dalam proses penuaan sosial ini peranan
sosial mereka dan hubungan mereka juga berkurang. Kebanyakan orang yang
hidup dalam abad lalu sampai dekade keempat dari kehidupan, dan sebab
kehidupan mereka berakar dalam sistem ekonomi yang tergantung pada
keluarga sebagai unit dari kehidupan, di sana selalu ada tempat lanjut usia
dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, termasuk sebagai orang tua dan
kakek-nenek. Akan tetapi, dengan perubahan yang terjadi melalui organisasi
dan industrialisasi, disana telah ada perpecahan keluarga. sebagai suatu unit
produksi. Dengan meningkatnya jumlah orang yang hidup ke dalam dekade
kehidupan selanjutnya, disana telah terjadi perubahan dalam struktur umur
dari sebuah masyarakat.
2. Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
Salah satu fungsi dari Pelayanan Sosial adalah Rehabilitasi Sosial,
bahkan istilah pelayanan sering disatukan dengan istilah rehabilitasi sosial,
karena rehabilitasi sosial itu sendiri sudah merupakan suatu pelayanan. Namun
ada beberapa pelayanan yang bukan merupakan proses refungsionalisasi atau
pengembangan potensi individu, seperti pelayanan akomodasi, kesehatan dan
terapi khusus.
Dalam konteks pelayanan sosial bagi lanjut usia, tugas yang berkaitan
dengan rehabilitasi sosial adalah memperbaiki atau mengembalikan
keberfungsian sosial lanjut usia. Konsep keberfungsian sosial lanjut usia pada
intinya menunjuk pada kapabilitas lanjut usia, keluarga atau masyarakat
dalam menjalankan peran-peran sosial di lingkungannya. Konsepsi ini
mengedepankan nilai bahwa lanjut usia adalah subyek pembangunan, lanjut
usia memiliki kapabilitas dan potensi yang dapat dikembangkan dalam proses
pembangunan, lanjut usia memiliki dan/atau dapat menjangkau,
21 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
memanfaatkan, dan memobilisasi asset dan sumber-sumber yang ada di
sekitar dirinya.
3. Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dilaksanakan dengan berbasis
keluarga, komunitas, dan residensial. Pelayanan sosial yang diberikan kepada
lanjut usia melalui pendekatan continuum of care, yaitu pelayanan secara
berkesinambungan dan komprehensif di sepanjang siklus hidup. Pada
pendekatan tersebut, terdapat tiga hal utama yang dapat dilakukan yaitu:
1. Primer, ditujukan untuk pencegahan
Kegiatan yang dapat dilakukan melalui pemberian pendidikan,
informasi/kampanye sosial, sensitisasi (Webinar, Baliho/Spanduk/ Poster,
Dialog interaktif di media, Kampanye Sosial, dan sebagainya)
2. Sekunder, ditujukan untuk penguatan keluarga
Kegiatan yang dapat dilakukan melalui pemberian dukungan keluarga
(PKH, BPNT/BSP, BST, SEMBAKO), dan intervensi dini (TRC,FDS, RBM).
Selain itu pemberian layanan dukungan/terapi fisik, psikososial, mental
spiritual dan penghidupan
3. Tersier, ditujukan untuk pegasuhan/perawatan, dan perlindungan
Kegiatan yang dapat dilakukan melalui intervensi krisis, terapi fisik,
psikososial, mental spiritual dan penghidupan, dukungan keluarga secara
intensif (family based care), layanan di luar keluarga inti (community based
care: community services organization), layanan residensial (balai/loka,
panti).
22 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
D. Kebijakan Rehabilitasi Sosial
1. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak pemerlu
pelayanan kesejahteraan sosial;
2. Penguatan sistem rehabilitasi sosial yang terintegrasi dengan jaminan
sosial, pemberdayaan sosial & perlindungan sosial penerima manfaat;
3. Perluasan jangkauan rehabilitasi sosial penerima manfaat berbasis
keluarga, komunitas dan/atau residensial;
4. Penguatan kapasitas & kelembagaan Balai Rehabilitasi Sosial dan LKS;
5. Peningkatan kampanye sosial melalui kampanye pencegahan, publikasi,
sosialisasi, edukasi dan penyebarluasan informasi program rehabilitasi
sosial di seluruh sector dan masyarakat;
6. Peningkatan peran masyarakat dan swasta dalam pelayanan rehabilitasi
sosial.
E. Strategi
a. Asistensi rehabilitasi Sosial Lanjut usia (ATENSI), memperkuat
pelaksanaan Rehabilitasi Sosial berbasis keluarga, komunitas dan
residensial
b. Renovasi Balai/Loka untuk Tahun 2021, dengan memperhatikan
prioritas bangunan dan peralatan yang rusak berat dan layanan
langsung kepada Lanjut Usia, serta PPKS lainnya seperti Anak,
Penyandang Disabilitas,
c. Piloting SERASI, Memastikan Lanjut Usia terpenuhi hak dasarnya dan
dalam perlindungan keluarga melalui Layanan ATENSI.
d. Kampanye Nasional Menggunakan Multimedia dan dilaksanakan secara
massif terkait dengan pencegahan masalah sosial.
23 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
e. Standarisasi balai/Loka/LKS/Pusaka/Panti Sosial (Penguatan Lembaga
dan SDM, Akreditas LKS LU dan Sertifikasi Pendamping Rehabilitasi
Sosial)
F. Komponen Program
Program Rehabiliasi Sosial meliputi layanan
a. Tidak langsung; dan
b. Langsung
Layanan Tidak Langsung dilaksanakan melalui:
1) peningkatan kampanye sosial melalui kampanye pencegahan, publikasi,
sosialisasi, edukasi, dan perluasan informasi Rehabilitasi Sosial di
seluruh sector masyarakat;
2) bimbingan teknis kompetensi bagi pengelola dan Pendamping
Rehabilitasi Sosial;
3) refleksi kebijakan;
4) supervisi, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan;
5) perumusan pedoman umum dan pedoman operasional;
6) rapat koordinasi teknis; dan
7) advokasi sosial
Layanan langsung dilakukan melalui ATENSI dalam bentuk:
1) dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak;
2) perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak;
3) dukungan keluarga;
4) terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi mental spiritual;
5) pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan;
6) bantuan sosial dan asistensi sosial; dan
24 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
7) dukungan aksesibilitas
G. Prinsip
Layanan Atensi diberikan berdasarkan prinsip yaitu:
1. Prinsip multifungsi layanan
Pelaksanaan ATENSI merespon ragam masalah sosial yang membutuhkan
penanganan segera atau mendesak untuk dilayani.
2. Holistik.
Untuk memastikan pelaksanaan ATENSI harus memandang individu Lanjut Usia
sebagai bagian dari kesatuan sistem biologis, psikologis, sosiologis, dan spiritual.
3. Sistematik
Untuk memastikan tahapan program ATENSI yang terencana melalui manajemen
kasus sehingga dapat dievaluasi outcome dan impactnya.
4. Terstandar
Untuk memastikan pelaksanaan ATENSI sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
5. Berbasis hak
Untuk memastikan pelaksanaan ATENSI memperhatikan norma dan prinsip hak asasi
manusia.
6. Multiprofesi
Untuk memastikan pelaksanaan ATENSI melibatkan profesi lain guna meningkatkan
efektivitas program bagi penerima manfaat.
7. Multilevel intervensi
Untuk memastikan pelaksanaan ATENSI diberikan kepada individu, keluarga,
komunitas, dan masyarakat.
8. Multiaktor kolaborasi
Untuk memastikan pelaksanaan ATENSI tidak hanya dilaksanakan Pekerja Sosial
namun melibatkan sumber daya manusia kesejahteraan sosial lainnya.
25 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
9. Dinamis
Untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi ATENSI harus
memperhatikan segala sesuatu atau kondisi yang berubah, bergerak secara aktif,
dan berkembang di masyarakat.
10. Integratif
Untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi ATENSI harus
mempertimbangkan seluruh aspek Lanjut Usia secara satu kesatuan dan bukan
terpisah-pisah.
11. Komplementer
Untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi ATENSI harus menyatu
dan bersinergi untuk saling melengkapi dalam pemenuhan kebutuhan PPKS.
12. Berjejaring
Untuk memastikan pelaksanaan ATENSI harus mampu memanfaatkan dan bekerja
sama dengan potensi sumber daya yang tersedia di pemerintah daerah dan
masyarakat.
26 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
BAB III
PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
A. Tujuan
Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial bertujuan untuk mencapai
Keberfungsian Sosial individu, keluarga, dan komunitas dalam:
1. Memenuhi kebutuhan dan hak dasar;
2. Melaksanakan tugas dan peranan sosial; dan
3. Mengatasi masalah dalam kehidupan.
B. Sasaran
1. Lanjut Usia dan Keluarga
2. Balai dan Loka Lanjut Usia
3. UPTD atau PSTW Lanjut Usia
4. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
5. Pusat Santunan Keluarga (PUSAKA)
6. Posyandu Lansia
7. Komunitas Lanjut Usia
8. Pegiat Lanjut Usia
9. Mitra Lanjut Usia
10. Kementerian/Lembaga Terkait
11. Pemerintah Daerah
12. Dunia Usaha
13. Profesional
14. Generasi Muda
15. Lembaga Pendidikan
27 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
C. Komponen Program Rehabilitasi Sosial Layanan Tidak Langsung
Layanan tidak langsung Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia yang
dilaksanakan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dalam bentuk
kegiatan:
1. Peningkata Kampanye Sosial melalui kampanye pencegahan,
publikasi, sosialisasi, edukasi dan perluasan informasi Rehabilitasi
Sosial di seluruh sector masyarakat
Kampanye merupakan suatu proses dirancang secara sadar, bertahap dan
berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan
mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan. Kampanye sosial
didesain sebagai upaya pencegahan masalah sosial dan peningkatan
kesejahteraan sosial lanjut usia. Kampanye sosial dilaksanakan dengan
dengan berbagai metode komunikasi, edukasi dan pemberdayaan dengan
melibatkan berbagai pihak yang mendukung dan berpengaruh dalam
komunikasi publik.
2. Bimbingan Teknis Kompetensi bagi pengelola dan Pendamping
Rehabilitasi Sosial
Bimbingan teknis dilaksanakan untuk peningkatan kapasitas sumber daya
yang terlibat dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial berupa
pemberian materi spesifik untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan teknis.
3. Refleksi Kebijakan
Pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia akan mendapatkan
umpan balik dari berbagai pihak. Oleh karenanya perlu dilakukan feleksi atas
28 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
berbagai masukan yang ada dan kemudian dirumuskan dalam kebijakan yang
lebih baik dimasa yang akan datang.
4. Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Supervisi dilakukan untuk memastikan Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia berjalan sesuai dengan
pedoman umum dan pedoman pelaksanaan yang berlaku. Selain itu perlu
dilakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi untuk memberikan
masukan kepada berbagai pihak dalam rangka meningkatkan layanan dengan
lebih baik. Semua kegiatan yang dilaksanakan dibuatkan laporannya secara
berjenjang.
5. Perumusan Pedoman Umum dan Pedoman Operasional
Pedoman operasional merupakan turunan dari Peraturan Menteri Sosial
Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial yang kemudian
dijabarkan ke dalam Pedoman Umum Asistensi Rehabilitasi Sosial. Pedoman
operasional memuat tentang pedoman pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi
Sosial Lanjut Usia bagi Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Balai dan
Loka serta Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia sebagai mitra dalam
layanan kesejahteraan sosial di masyarakat.
6. Rapat Koordinasi Teknis
Rapat koordinasi teknis merupakan upaya pembahasan bersama dalam
penanganan permasalahan yang merupakan tanggung jawab berbagai
pemangku kepentingan terkait. Kegiatan rapat koordinasi teknis bertujuan
untuk terjalinnya koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan dan
terlaksananya ATENSI yang komprehensif dengan pihak-pihak terkait.
29 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
7. Advokasi Sosial
Advokasi sosial dilakukan secara sistematik dan terorganisir untuk
mempengaruhi, dan meyakinkan pemangku kepentingan dalam
melaksanakan tugas dan peran tanggung jawabnya dalam pemenuhan hak-
hak lanjut usia.
D. Indikator Kinerja Program
4. Meningkatnya kemampuan lanjut usia, keluarga dan masyarakat dalam
memenuhi kebutuhan dasar, melaksanakan tugas peranan sosial,
mengatasi masalah dalam kehidupan.
5. Meningkatnya kapasitas SDM dan Lembaga Pelaksana Penanganan Lanjut
Usia;
6. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan program lanjut usia;
30 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
BAB IV
PELAKSANAAN ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL
A. Tujuan
1. Memberikan pelayanan sosial terpadu dan berkelanjutan bagi lanjut usia,
keluarga, komunitas atau LKS LU;
2. Memberikan perlindungan kepada Lanjut Usia;
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia;
4. Menjangkau Lanjut Usia dan Keluarga Lanjut Usia yang mengalami masalah
sosial;
5. Menjangkau Lanjut Usia dan lingkungan sosialnya.
B. Sasaran dan Kriteria
Sasaran Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) lanjut usia meliputi lanjut
usia, keluarga, dan masyarakat. Adapun kriteria lanjut usia penerima ATENSI
yang utama adalah lanjut usia yang mengalami masalah sosial berupa
kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, keterpencilan, tuna sosial dan
penyimpangan perilaku, korban bencana, dan korban tidak kekerasan,
eksploitasi, dan diskriminasi serta lanjut usia yang mengalami hambatan dalam
fungsi sosialnya. Penerima ATENSI lainnya selain tersebut di atas juga dapat
diberikan kepada Lanjut Usia yang memiliki prestasi dan karya bagi bangsa dan
negara dan layak mendapat penghargaan dan penghormatan.
Sasaran Keluarga adalah keluarga lanjut usia yang merupakan keluarga
kandung lansia, baik anak, cucu, kakak/adik kandung lanjut usia. Apabila lanjut
usia tidak memiliki keluarga kandung lagi, maka orang-orang disekitar lanjut usia
seperti tetangga, ketua lingkungan setempat atau tokoh tokoh masyarakat
setempat bisa menjadi keluarga pengganti. Hal ini berarti sasaran layanan bisa
31 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
ditujukan kepada keluarga kandung atau keluarga pengganti sebagai tempat
lanjut ujsia mendapat perawatan, perhatian dan kasih sayang.
Sasaran Komunitas adalah kelompok khusus yang ada dan tinggal
disekitar lanjut usia. Komunitas diantaranya LKS Lanjut Usia/ Pusat Santunan
Keluarga, Karang Werdha, dan berbagai jenis organisasi yang dibentuk
masyarakat untuk memberi perhatian khusus kepada lanjut usia
Sasaran Residensial adalah pelayanan berbasis residensial merupakan
alternatif terakhir setelah pelayanan berbasis komunitas dan keluarga. Layanan
residensial melalui Balai/Loka Rehsos, Panti Rehsos atau PUSAKA/LKS LU
menjadi kebutuhan bagi lanjut usia yang tidak memiliki keluarga atau
ditelantarkan oleh keluarga atau keluarga yang tidak mampu merawat lanjut
usia karena permasalahan ekonomi dan sosial. Perawatan Residensial di
Balai/Loka/Panti atau LKS dapat menjamin kualitas kesejahteraan sosial lanjut
usia bagi terpenuhinya kebutuhan fisik, psikologis dan sosial lanjut usia yang
dilaksanakan secara temporer. Layanan residensial adalah alternative terakhir
maka UPT Pusat sebagai centerlink/SERASI harus memfokuskan layanannya
dalam mendukung keterbatasan kapasitas UPT Daerah dan LKS.
C. Komponen Atensi
1. Dukungan Pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak.
Dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi lanjut usia merupakan
upaya untuk membantu memenuhi standar kebutuhan PPKS untuk dapat
hidup layak secara fisik, mental, dan psikososial. Dukungan pemenuhan
kebutuhan hidup layak dilakukan dengan cara memberikan bantuan sosial,
bantuan sarana dan prasarana dasar, serta bantuan kebutuhan dasar lainnya.
Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
32 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
a) Kebutuhan sandang/pakaian;
b) Kebutuhan pangan/makanan atau nutrisi;
c) Kebutuhan papan/ tempat tinggal;
d) Kebutuhan Kesehatan;
e) Kebutuhan interaksi dengan orang lain;
f) Kebutuhan kasih sayang;
g) Kebutuhan hukum/rasa aman/perlindungan;
h) Kebutuhan spiritual;
i) kebutuhan hiburan/rekreasi;
j) kebutuhan apresiasi/pengakuan;
k) kebutuhan pendidikan.
2. Perawatan Sosial.
Perawatan sosial merupakan pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang,
kelekatan, keselamatan, kesejahteraan yang permanen dan berkelanjutan
bagi lanjut usia guna meningkatkan kualitas hidup, dan berperan secara aktif
di lingkungan sosialnya. Kegiatan perawatan sosial dilakukan secara individu
maupun berkelompok baik yang dilakukan di lingkungan keluarga maupun di
luar lingkungan keluarga. Perawatan sosial dapat dilakukan oleh keluarga
serumah, tetangga atau pendamping khusus.
Kegiatan yang dilakukan dalam perawatan sosial diantaranya membantu
lanjut usia melakukan aktivitas sehari-hari mulai dari bangun tidur di pagi hari
sampai kembali tidur di malam hari. Jenis kegiatan perawatan sosial
disesuaikan dengan kondisi lanjut usia dan kondisi lingkungannya.
33 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
3. Dukungan Keluarga.
Dukungan keluarga merupakan upaya pemberian bantuan terhadap anggota
keluarga berupa dukungan emosional, pengetahuan, dan keterampilan
perawatan sosial, keterampilan berelasi dalam keluarga, serta dukungan
untuk memahami masalah yang dihadapi. Dukungan keluarga dlakukan
dengan memberikan pendampingan kepada keluarga dan/atau penguatan
kapabilitas dan tanggungjawab sosial keluarga serta memberikan bantuan
perlengkapan bagi keluarga atau anggota keluarga.
Dukungan terhadap keluarga sendiri meliputi mediasi keluarga,
preservasi keluarga, reunifikasi, lingkar dukungan antar keluarga, dukungan
kelompok sebaya dan/atau temu penguatan lansia dan keluarga. Dukungan
terhadap keluarga pengganti meliputi reintegrasi, fasilitasi pengasuhan oleh
keluarga pengganti, Lembaga rujukan berbasis temporary shelter, dan/atau
advokasi sosial.
4. Terapi Fisik, terapi Psikososial, dan Terapi Mental Spiritual
Terapi merupakan upaya untuk mengoptimalkan, memelihara, dan mencegah
kerusakan atau ganguan pada fungsi fisik, mental spritual, psikososial.
a) Terapi yang dapat dilakukan meliputi Terapi fisik, psikososial, dan mental
spiritual. Terapi fisik dilakukan dengan cara Latihan terapeutik, pijat, urut
dan terapi elektronik, dukungan alat bantu, serta pelatihan dan terapi
olahraga.
b) Terapi psikososial merupakan kumpulan terapi untuk mengatasi masalah
yang muncul dalam interaksi PPKS dengan lingkungan sosialnya baik
keluarga, komunitas, maupun masyarakat. Terapi Psikososial dilakukan
dengan cara melakukan berbagai terapi untuk mengatasi masalah yang
34 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
berkaitan dengan aspek kognisi, psikis, dan sosial, serta dukungan alat
bantu.
c) Terapi mental spiritual merupakan terapi yang menggunakan nilai nilai
moral , spiritual, dan agama untuk menyelaraskan pikiran, tubuh, dan jiwa
dalam upaya mengatasi kecemasan dan depresi. Terapi menta spiritual
dilakukan dengan cara meditasi, terapi seni, ibadah keagamaan, dan atau
terapi yang menekankan harmoni dengan alam, serta dukungan alat
bantu.
5. Pelatihan Vokasional dan/atau Pembinaan Kewirausahaan
Pelatihan vokasional merupakan usaha pemberian keterampilan kepada
lanjut usia agar mampu hidup mandiri dan produktif. Pelaksanaan kegiatan
ini dilakukan dengan cara pengembangan dan penyaluran minat, bakat,
potensi, dan menciptakan aktifitas yang produktif, akses modal usaha
ekonomi, bantuan kemandirian, bantuan sarana dan prasarana produksi,
serta mengembangan jejaring pemasaran.
6. Bantuan Sosial dan Asistensi Sosial
Bantuan Sosial merupakan bantuan berupa uang , barang, atau jasa kepada
seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan
atau rentan terhadap risiko sosial. Asistensi Sosial merupakan bantuan berupa
uang, barang, jasa pelayanan, dan/atau jaminan sosial kepada seseorang,
keluarga, kelompok atau masyarakat yang berpendapan rendah sampai
dengan berpendapatan tinggi.
35 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
7. Dukungan Aksesibilitas
Merupakan upaya untuk membantu lanjut usia sehingga memperoleh akses
yang setara terhadap peralatan, pelayanan public, serta lingkungan fisik dan
non fisik. Dukungan aksesibilitas dilakukan dengan cara melaksanakan
sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi sosial kepda pemanu kepentingan serta
penyediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar aksesibilitas.
D. Pendekatan Atensi
Layanan langsung Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dilaksanakan
dalam bentuk Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (ATENSI-LU) oleh Balai dan
Loka lingkup Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia. Dalam melaksanakan
layanan kepada PPKS Balai dan Loka dapat melaksanakan layanan secara
langsung dan tidak langsung dengan bermitra dengan Unit Pelaksana Teknis
Daerah dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU / PUSAKA).
Pemberian layanan ATENSI-LU menggunakan metode manajemen kasus.
Manajemen kasus merupakan suatu langkah sistematis untuk mengatur dan
melakukan layanan dalam rangka mengatasi masalah perlindungan dan/atau
kesejahteraan yang kompleks terkait PPKS secara tepat, sistematis, dan tepat
waktu melalui dukungan langsung dan rujukan sesuai dengan tujuan pelayanan.
Dalam hal terjadi situasi darurat, layanan ATENSI-LU dapat diberikan melalui
respon kasus.
Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dapat dilaksanakan dengan Asistensi
Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (ATENSI-LU) dalam bentuk:
1. Pendekatan Berbasis Keluarga
Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat dan merupakan
lembaga sosialisasi pertama serta utama dalam masyarakat yang mempunyai
36 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya. Keluarga
memiliki peran bagi lanjut usia sebagi tempat untuk memenuhi kebutuhan
fisik dan psikis lanjut usia, memberikan perlindungan yang utama lanjut usia,
membantu lanjut usia menjalankan peran dan mengaktualisasikan diri.
Keluarga yang baik, harmonis dan bahagia dapat meningkatkan kualitas
kesejahteraan sosial lanjut usia melalui perawatan sedangkan keluarga yang
tidak peduli, tidak harmonis, dan penuh konflik akan berisiko bagi kesehatan
fisik dan psikis lanjut usia. Keluarga merupakan tempat terbaik bagi lanjut
usia. Dengan demikian, dukungan keluarga kepada lanjut usia harus
diperkuat agar terwujudnya pemenuhan hak dan kebutuhannya.
ATENSI-LU berbasis keluarga dilakukan dengan 3 (tiga) cara di antaranya sebagai
berikut:
a. Pendampingan Keluarga
Pendampingan keluarga merupakan upaya yang dilakukan oleh pekerja sosial
atau pendamping lanjut usia dalam mengatasi masalah yang terjadi pada lanjut
usia dan keluarga. Adapun upaya tersebut dapat dilakukan melalui konsultasi
keluarga, terapi/konseling keluarga dan pertemuan/ musyawarah keluarga.
b. Penguatan Kapasitas Keluarga
Penguatan kapasitas keluarga merupakan upaya yang dilakukan oleh pekerja
sosial atau pendamping lanjut usia dalam pemberian pengatahuan, pemahaman
dan peningkatan keterampilan keluarga. Adapun upaya tersebut dapat dilakukan
melalui edukasi atau pelatihan bagi keluarga yang memiliki lanjut usia dalam
kondisi sakit menahun, pelatihan keterampilan bagi lanjut usia potensial dan
keluarga dan perawatan jangka panjang bagi lanjut usia yang tinggal sendiri di
dalam rumah tangga.
37 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
c. Dukungan Keluarga Pengganti
Dukungan keluarga pengganti merupakan upaya peningkatan perlindungan
sosial dan pemenuhan hak serta kebutuhan. Adapun upaya tersebut dapat
dilakukan melalui:
(1) Mediasi keluarga (family mediation), yaitu mediasi keluarga dengan lanjut
usia
(2) Pengembalian fungsi keluarga (family preservation), yaitu
mengembalikan fungsi keluarga lanjut usia
(3) Reunifikasi (reunification), yaitu reunifikasi lanjut usia dengan keluarga
(4) Lingkungan pertemanan (circle friends), yaitu pertemanan lanjut usia
dengan sesama lanjut usia, anak dan tetangga lanjut usia
(5) Keluarga asuh (foster family), yaitu keluarga dekat atau tetangga yang
menjadi pengganti keluarga kandung bagi lanjut usia dan berperan dalam
perawatan lanjut usia sepanjang hidup lanjut usia.
(6) Dukungan masyarakat (community support), yaitu dukungan masyarakat
terhadap lanjut usia.
Sebagai penguatan DUkungan Keluarga pemerintah menyalurkan Bantuan
sosial bagi lanjut usia diantaranya disalurkan melalui Program Keluarga
Harapan (PKH) komponen kesejahteraan sosial lanjut usia, Bantuan Pangan
Non Tunai (BPNT). Pemberian bantuan sosial bagi lanjut usia dikhususkan
bagi lanjut usia yang terdaftar dalam DTKS dan telah memenuhi eligibilitas
program tersebut.
Dalam pelaksanaan ATENSI LU, untuk mendukung komplementaritas
program bantuan sosial dan mendorong percepatan lanjut usia keluar dari
status kemiskinan dan ketelantaran serta meningkatkan peran keluarga
dalam perawatan lanjut usia, balai/loka rehabilitasi sosial lanjut usia akan
38 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
menyalurkan bantuan stimulan kepada lanjut usia dan keluarga sesuai hasil
manajemen kasus.
2. Pendekatan Berbasis Komunitas
Setiap komunitas atau Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
mempunyai potensi untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial yang ada
secara mandiri dengan mengorganisisr diri untuk mengelola sumber daya
manusia, alami dan sosialnya. Adapun peran komunitas atau LKS antara lain
sebagai berikut :
a. Komunitas merupakan lingkungan terdekat bagi lanjut usia dalam
pemenuhan kebutuhan fisik dan psikis;
b. Komunitas yang memiliki kesadaran bersama akan melindungi lanjut usia
dari kerentanan dan diskriminasi;
c. LKS-LU / PUSAKA menjadi penggerak utama bagi keluarga dan komunitas
untuk melakukan perawatan sosial bagi lanjut usia ;
d. Komunitas adalah yang terdekat dengan keluarga lanjut usia. Maka,
komunitas harus dikuatkan melalui LKS agar lebih sensitif dan responsif
dalam mencegah dan menyelesaikan permasalahan yang dialami lanjut
usia.
Dalam pelaksanaan ATENSI LU berbasis Komunitas atau LKS,
pemerintah akan bekerja bersama LKS LU/PUSAKA untuk meningkatkan
upaya perlindungan dan kesejahteraan lanjut usia. Kerjasama danupaya
peningkatan tersebut salah satunya pendataan dan pendaftaran Lansia dalam
DTKS agar dapat mengakses bantuan sosial PKH dan BPNT. Dengan
terdaftarnya lanjut usia ke dalam DTKS dan memenuhi eligibilitas yang
ditetapkan, maka setiap lanjut usia dapat menerima Bantuan Sosial PKH dan
BPNT.
39 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
3. Pendekatan Berbasis Residensial
Pelayanan berbasis institusi/ residensial merupakan alternatif terakhir
setelah pelayanan berbasis keluarga dan komunitas. Layanan residential
melalui Balai Rehsos, Panti Rehsos atau LKS menjadi kebutuhan bagi lanjut
usia yang tidak memiliki keluarga atau ditelantarkan oleh keluarga atau
keluarga yang tak mampu merawat lanjut usia karena permasalahan
ekonomi, sosial atau masalah lainnya. Perawatan di Panti atau LKS
diharapkan dapat menjamin kualitas kesejahteraan sosial bagi terpenuhinya
kebutuhan fisik, psikologis dan sosial lanjut usia yang dilaksanakan secara
temporer.
UPT Pusat (Balai/Loka) dapat berperan sebagai centrelink/ SERASI
yang memfokuskan pelayanan kepada peningkatan kapasitas UPT Daerah
dan LKS pada penguatan dukungan keluarga agar lanjut usia terlantar/rentan
dapat sesegera mungkin kembali kepada keluarga. Dalam membantu UPTD
dan LKS untuk memberikan layanan residential, balai/loka juga telah
dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk memberikan layanan
residential yang memadai, namun demikian layanan residential yang
diberikan bersifat terbatas (temporary). Masa tinggal lanjut usia selama
menerima layanan residential di balai/loka ditentukan oleh hasil manajemen
kasus dan pembahasan kasus (case conferences) dari lanjut usia tersebut.
E. Jangka Waktu Pelaksanaan Atensi
Jangka waktu pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial disesuaikan dengan
hasil assessment yang dilakukan oleh Pekerja Sosial bekerja sama dengan
unsur professional lainnya. Masa pelaksanaan Atensi disesuaikan dengan
kontrak layanan antara Lanjut Usia sebagai Penerima Layanan dan Lembaga
Layanan.
40 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
F. Pendamping Rehabilitasi Sosial
Pendamping Rehabilitasi Sosial adalah tenaga kesejahteraan sosial terlatih
terdiri dari Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Caregiver atau Pelaku Rawat baik
yang berbayar maupun sukarela dan pegiat (termasuk relawan)
kelanjutusiaan.
1. Persyaratan
a) Warga Negara Indonesia;
b) Memahami tugas fungsi dan wewenangnya;
c) Memiliki keterampilan dan kemampuan dalam layanan terhadap
lanjut usia;
d) Mematuhi aturan yang berlaku.
2. Tugas Pokok dan Fungsi
a) Tugas Pokok: memberikan pelayanan kepada lanjut usia;
b) Fungsi: memberikan perawatan kepada lanjut usia dan bekerja
sama dengan tenaga profesional di bidang kesehatan, keagamaan,
psikologi, sosial, vokasional, okupasi, mental spiritual, fisioterapi,
kewirausahaan, Pendidikan, kesenian dan kebudayaan.
3. Ruang Lingkup
a) Berbayar adalah kegiatan pendamping yang ditentukan oleh
profesionalitas tertentu tentang lansia tetapi dengan imbalan.
b) Sukarela adalah kegiatan pendamping yang dilakukan dengan
keikhlasan tanpa imbalan apapun dari pihak manapun.
c) Temporary adalah kegiatan pendamping yang dilakukan sewaktu-
waktu/ berbatas waktu.
41 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
d) Rutin adalah kegiatan pendamping yang selalu dilakukan secara
berkesinambungan, terjadwal dan terus menerus.
e) Kerjasama adalah kegiatan pendamping yang dilakukan antar dan
inter pihak yang disepakati Bersama.
4. Peningkatan Kapasitas
a) Sosialisasi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat,
Balai dan Loka untuk memberikan informasi baru, kebijakan baru
atau regulasi baru kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat
khususnya terkait ATENSI. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dapat
dilakukan mellaui pertemuan langsung (offline) ataupun
pertemuan secara daring (Online)
b) Bimbingan Teknis adalah kegiatan yang diberikan kepada
pendamping untuk meningkatkan kapasitas melalui bimbingan
terbatas yang dilaksanakan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial
Lanjut Usia/ Instansi lain yang memiliki kapasitas untuk hal
tersebut.
c) Pelatihan adalah kegiatan yang diberikan kepada pendamping
untuk meningkatkan kapasitas melalui Pendidikan Khusus dengan
jangka waktu tertentu.
d) Kursus adalah kegiatan yang dilakukan oleh para pendamping
untuk meningkatkan kapasitas melalui Pendidikan singkat.
e) Otodidak adalah kegiatan yang dilakukan oleh para pendamping
untuk meningkatkan kapasitas melalui pengalaman dan
pembelajaran secara mandiri.
G. Pendataan
42 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
Sumber data penerima layanan ATENSI berasal dari Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dalam hal penerima layanan ATENSI tidak
terdapat dalam DTKS, layanan tetap dapat diberikan dengan ketentuan
penerima layanan ATENSI harus segera dilaporkan ke dinas sosial daerah
provinsi , dinas sosial daerah kabupaten/kota, atau Kementerian Sosial untuk
diusulkan masuk ke dalam DTKS. Tata cara pendaftaran PPKS dalam DTKS
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
H. Pembinaan dan Pengawasan
Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan ATENSI
di daerah provinsi. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan
pembinaan dan pengawasan penerapan ATENSI di daerah kabupaten/kota.
Dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan, gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat:
a. Belum mampu melakukan pembinaan dan pengawasan teknis, Menteri
berdasarkan permintaan bantuan dari gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota sesuai
dengan kewenangan masing-masing; atau
b. tidak melakukan pembinaan dan pengawasan teknis, Menteri
berdasarkan telaahan hasil pembinaan dan pengawasan melakukan
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota
sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Menteri dalam melakukan pembinaan dan pengawasan teknis sesuai dnegan
kewenangannya berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
43 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
I. Pemantauan dan Evaluasi
Pemantauan dilaksanakan untuk menjamin ketepatan sasaran,
pemanfaatan program, kesinambungan dan efektivitas langkah secara
terpadu, yang dilakukan secara berkala baik langsung maupun tidak langsung
melalui kunjungan dan observasi terhadap pelaksanaan ATENSI lanjut usia.
Pemantauan bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan
dan pelaksanaan ATENSI lanjut usia sebagai bahan untuk melakukan
evaluasi. Pemantauan dilakukan secara berjenjang mulai dari pemerintah
pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Evaluasi pelaksanaan ATENSI dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Gambar 8
Logical Framework Dalam Pelaksanaan ATENSI Lanjut Usia
44 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
Dalam pelaksaan pemantauan dan evaluasi ATENSI Lanjut Usia perlu
mempertimbanhgkan komponen penting dalam pelaksanaan Agtensi yaitu:
komponen (1) Situasi, (2) Input, (3) Aktivitas, (4) Subyek, (5) Output dan (6)
Outcome atau Kinerja.
(1) Situasi
Pelaksanaan pemantauan di awal sangat penting melihat bagaimana situasi
nyata kondisi lanjut usia saat ini, pelayanan saat ini. Proses pemantauan dapat
melihat dan menggambarkan baik secara kuantitatif dan kualitatif
diangtaranya apakah layanan lanjut usia sudah terintegrasi atau masih
fragmentaris, apakah respon diberikan hanya pada saat masalah muncul
(reaktif/kuratif) atau apakah sudah dilakukan upaya upaya pencegahan atau
mitigasi agar lanjut usia tidak berada dalam situasi yang telantar atau
mengalami disfungsi sosial/. Aspek lainnya menyangkut situasi yang perlu
dilakukan pemantauan adalah apakah layanan masih terbatas pada layanan
tunggal atau sudah berada pada layanan komprehensif.
(2) Input
Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perhatikan
input berupa aspek regulasi yang ada apakah regulasi sudah mendukung
terlaksananya ATENSI dengan optimal, apakah anggaran sudah tersedia
dengan optimal baik APBN atau APBD, apakah Sumber Daya Manusia yang
tersedia sudah memiliki kapasitas dalam melaksanakan ATENSI lanjut Usia,
kemudian bagaimana dengan sarana dan prasarana yang tersedia untuk
melaksanakan ATENSI .
(3) Aktivitas
Komponen Aktifitas juga bagian yang sangat penting untuk dilakukan
pemantauan terkait dengan berjalannya ATENSI. Pelaksana atau unsur
pengambil kebijakan harus melihat apakah Aktivitas yang dilakukan dalam
45 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
pelaksanaan ATENSI, diantaranya 7 komponen pelayanan langsung yang
dilakukan oleh Balai/Loka Lanjut Usia sudah dilaksanakan sesuai standar dan
ketentuan yang berlaku, kemudian apakah bimb ingan teknis yang diberikan
kepada pelaksana ATENSI dapat membuat tercapainya tujuan pelaksanaan
ATENSI
(4) Subyek
Komponen pemantauan lainnya adalah subyek ATENSI itu sendiri diantara
Lanjut Usia, keluargaKelompok atau Komunitas pelaksana Atensi seperti LKS
LU (PUSAKA), SDM di Pusat dan Balai/Loka. Setiap subyek perlu dilakukan
monitoring mulai dari awal pelaksanaan, masa pelaksanaan sampai akhir
pelaksanaan.
(5) Output
Komponen pemantauan selanjutnya adalah output dari kegiatan Atensi,
apakah setiap output yang telah direncanakan telah mendapatkan manfaat
dari pelaksanaan ATENSI, dan seberapa besar jumlah output yang dihasilkan
berbanding dengan dana yang telah dikeluarkan, hal ini dapat melihat
efektifitas dan efisiensi program dan anggaran.
(6) Outcome/Kinerja
Komponen yang sangat strategis adalah outcome atau Kinerja dari
pelaksanaan ATENSI Lanjut Usia. Evaluasi Kinerja sangat penting untuk
melihat tingkat keberhasilan Pelaksanaan ATENSI Lanjut Usia khususnya pada
aspek perubahan perilaku atau perubahan status kesejahteraan Lanjut Usia,
keluarga, dan lingkungan disekiutar lanjut usia.
J. Pelaporan
46 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
Pelaporan, pelaksanaan ATENSI LU secara tertulis dilaporkan secara periodik
atau sesuai dengan kebutuhan pada tahun anggaran berjalan, dan berjenjang
sebagai berikut:
1. Laporan dari LKS LU (PUSAKA) disampaikan kepada Balai/Loka
Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia sesuai jangkauan wilayah kerja dan
diketahui oleh Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat.
2. Laporan dari Balai/Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dilaporkan ke
Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dengan tembusan ke Direktorat
Jenderal Rehabilitasi Sosial.
3. Laporan Pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia memuat
capaian keberhasilan pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut
Usia baik terkait capaian output, outcome dan impact pelaksanaan
Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
4. Laporan pelaksanaan ATENSI LU mencakup proses kegiatan ATENSI LU
dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran.
K. Pendanaan
Pendanaan untuk pelaksanaan ATENSI Lanjut Usia yang menjadi tanggung
jawab Menteri dibebankan pada:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pendanaan untuk pelaksanaan ATENSI LU di Grha Lanjut Usia dibebankan
pada:
1. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi.
47 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
2. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
L. Indikator Kinerja Program
1. Meningkatnya Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
a. Meningkatnya lanjut usia yang mampu melakukan perawatan diri
(ADL)
b. Meningkatnya Lanjut usia yang mampu melakukan aktualisasi diri
sesuai potensi yang dimiliki
c. Meningkatnya Lanjut Usia yang kembali ke keluarga
2. Meningkatnya Keluarga Lanjut Usia yang mampu melaksanakan
perawatan, perlindungan sosial bagi lanjut usia;
3. Meningkatnya komunitas / Pusaka / LKS LU yang mampi melaksanakan
ATENSI.
4. Meningkatnya SDM yang mampu melaksanakan ATENSI
48 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL
A. TAHAPAN UMUM PELAKSANAAN ATENSI
Mekanisme Pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dirancang
untuk dapat mengakomodasi kompleksitas kebutuhan pelayanan dalam setiap
area Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia. Untuk itu pelaksanaannya bersifat
dinamis sesuai dengan perkembangan penanganan permasalahan lanjut usia dan
keluarganya di berbagai konteks lingkungannya.
Pada dasarnya proses ini ditujukan sebagai bentuk intervensi dini terhadap
kondisi kerentanan lanjut usia, keluarga dan respon atas krisis (masalah)
perlindungan lanjut usia. Namun demikian, pada akhirnya informasi yang
dihasilkan dari keseluruhan proses harus dapat dimanfaatkan untuk penyiapan
upaya pencegahan tingkat pertama di tataran masyarakat luas dan advokasi
kebijakan yang relevan.
Gambar 9
Mekanisme Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
49 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
1. Identifikasi Akses Layanan
Akses merupakan langkah awal yang menghubungkan antara lanjut usia
yang mengalami masalah sosial dengan sistem sumber pelayanan sosial.
Adapun 3 (tiga) sumber akses yaitu: referal atau rujukan, laporan dan
penjangkauan (outreach). Sumber akses rujukan adalah proses
pelimpahan tanggungjawab penanganan dimana penerima rujukan
diharapkan dapat menindaklanjuti pelayanan sesuai dengan kebutuhan
klien meliputi:
a. Sumber rujukan secara perorangan
b. Sumber rujukan Pihak Ketiga yang berasal dari Kepolisian, Rumah
Sakit, panti sosial, LKS-LU dan/atau PUSAKA (Pusat Santunan
Keluarga), dan diantar oleh warga masyarakat.
c. Sumber akses laporan diantaranya melalui contact centre, hotline,
lanjut usia yang dating sendiri, media online dan LKS-LU dan/atau
PUSAKA.
d. Sumber Penjangkauan (outreach) diantaranya pekerja sosial, Tim
Reaksi Cepat (TRC), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
(TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), pendamping sosial
lansia, dan pendamping sosial lainnya.
e. Respon Kasus Khusus penanganan Lanjut usia pada situasi
darurat diantaranya Bencana dan Darurat Khusus (penelantaran,
kekerasan, berhadapan hukum, dsb).
2. Pendekatan Awal dan Kesepakatan Bersama
Pendekatan Awal dan kesepakatan bersama dalam ATENSI LU terdiri dari
asesmen awal, respon darurat dan kesepakatan awal. Asesmen awal
dilakukan dengan verifikasi kasus melalui home visit, lembaga, ruang publik
50 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
dan lain-lain. Respon darurat dilakukan oleh rescue/safety, tenaga medis
dan psikologis. Serta kesepakatan awal didapatkan melalui pengisian inform
concent, persetujuan keluarga atau wali lanjut usia baik yang dilakukan oleh
balai/loka, dinsos provinsi, dinsos Kab./kota, dan LKS LU dan/atau PUSAKA.
3. Asesmen Komprehensif
Suatu tahap untuk mempelajari masalah-masalah yang dihadapi lanjut usia.
Tahap ini berisi tentang identifikasi atau pernyataan masalah, analisis
masalah berdasarkan aspek medical, legal, fisik, psikososial mental, spiritual,
minat dan bakat dan penelusuran keluarga dan kesimpulan masalah lanjut
usia yang dilakukan oleh balai/loka, dinsos provinsi, dinsos kab./kota, dan
LKS LU atau PUSAKA. Hasil asesmen komprehensif akan menjadi dasar dalam
perencanaan ATENSI yang akan diberikan kepada lanjut usia apakah berbasis
keluarga, komunitas/LKS atau residensial. Hasil asesmen juga akan
digunakan sebagai dasar pelaksanaan supervisi.
Asesmen Komprehensif adalah kegiatan yang dilakukan oleh Petugas (Pekerja
Sosial, Pendamping Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Pendamping
LKSLU/PUSAKA, Case Manager atau petugas lain yang diberi amanah) untuk
melaksanakan pemahaman dan pendalaman masalah, kebutuhan, potensi
dan sumber, jenis bantuan yang telah diterima, dan jenis layanan/bantuan
yang dibutuhkan oleh lansia selaku calon penerima ATENSI LU. Hasil asesmen
komprehensif tersebut dituangkan dalam laporan hasil asesmen
komprehensif dan menjadi dasar pengajuan proposal calon penerima ATENSI
LU oleh LKSLU/PUSAKA.
51 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
Tujuan dari Asesmen Komprehensif adalah mendapatkan data dan informasi
secara komprehensif dari lansia calon Penerima ATENSI LU terkait sebagai
berikut:
1. Identitas Lansia (By Name By Address).
2. Gambaran Umum Kondisi Lansia baik secara Fisik/Medis, Psikologis,
Sosial, Ekonomi, dan Spiritual.
3. Masalah yang dihadapi oleh Lansia.
4. Minat, Bakat, dan Keterampilan.
5. Kebutuhan akan Layanan.
6. Potensi dan Sumber.
7. Bantuan Sosial yang telah dan sedang diterima.
8. Pendekatan yang diperlukan (berbasis Keluarga, Komunitas, dan atau
residensial, serta gabungan).
9. Kesimpulan atau Rekomendasi.
Pelaksanaan Asesmen Komperehensif dapat dilakukan oleh sebagai berikut:
1. Pekerja Sosial atau Petugas dari Balai/Loka RSLU atau dari Direktorat
RSLU.
2. Pendamping Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
3. Pendamping LKSLU/PUSAKA yang telah mendapatkan pembekalan
terkait teknis pelaksanaan asesmen komprehensif ATENSI LU.
Metode yang digunakan dalam rangka mendapatkan informasi sesuai
kebutuhan asesmen komprehensif adalah wawancara, observasi, studi
dokumentasi, diskusi, dan refleksi. Hasil yang didapatkan melalui Asesmen
Komprehensif adalah sebagai berikut;
1) Gambaran Fisik
Terkait kemampuan fungsional yakni mengukur atau mengetahui
tingkat kemandirian lansia terkait kemampuan fungsional rawat
52 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
diri/Activity Daily of Living (ADL) seperti mandi, makan, minum,
berpindah tempat, berganti pakaian, toileting, control Buang Air
Besar (BAB)/Buang Air Kecil (BAK), serta kemampuan seperti
memasak, mengurus rumah, berkomuninasi, dan berbelanja. Selain
itu, gambaran fisik juga terkait riwayat penyakit atau disabilitas yang
dialami. Sebagai kesimpulannya adalah apakah lansia mengalami
masalah maupun kendala secara fisik atau tidak.
2) Gambaran Psikologis
Hal ini terkait gambaran mental dan kognitif lansia apakah normal
atau mengalami kendala kognitif seperti dimensia, alzheimer, atau
kendala komunikasi post stroke. Sebagai kesimpulannya adalah
apakah ada masalah atau kendala yang dialami oleh lansia secara
psikologis atau tidak.
3) Gambaran Sosial
Mengetahui tingkat keterhubungan dan keserasian sosial antara
lansia dengan lingkungan sekitarnya (tetangga, kerabat, dan
keluarga). Apakah harmonis atau ada masalah. Termasuk tingkat
aksesibilitas terhadap layanan publik bahkan partisipasi sosial seperti
keterlibatan dalan kegiatan-kegiatan sosial (pengajian, kerja bakti,
upacara adat, dan organisasi sosial). Sebagai kesimpulan informasi
adalah apakah ada masalah atau kendala yang dialami oleh lansia
secara sosial.
4) Gambaran Ekonomi
Hal ini untuk mengetahui pekerjaan atau sumber penghasilan/
penghidupan lansia (dari bekerja sendiri, transfer dari keluarga,
uluran tangan dari tetangga/kerabat, dan atau mengemis), termasuk
kepemilikan asset (rumah, tanah, dan kendaraan). Hal ini untuk
53 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
mengetahui apakah ada kendala secara ekonomi yang dialami oleh
lansia tersebut.
5) Gambaran Spiritual
Hal ini untuk mengetahui tingkat pemaknaan diri lansia terhadap
kondisinya saat ini dan relevansinya dengan ketenangan jiwa,
kebahagiaan, serta kedekatan dengan Tuhan yang diwujudkan
dengan ibadah ritual.
6) Masalah yang dihadapi
Rumusan masalah diambil dari hambatan-hambatan yang dialami
oleh lansia baik secara fisik, psikologis, sosial, ekonomi, dan spiritual.
Kemudian dibuat prioritas masalah yang akan diberikan intervensi.
7) Kebutuhan
Kebutuhan merupakan jawaban atas kondisi masalah yang dialami
oleh lansia tersebut.
8) Potensi dan Sumber
Hal ini menggambarkan tentang keadaan atau ketersediaan layanan
yang dapat diakses untuk membantu lansia dalam pemecahan
masalahnya. Hal ini dapat berupa potensi dan sumber internal
maupun eksternal atau kemasyarakatan. Penetapan potensi dan
sumber harus dikaitkan dengan masalah yang dirumuskan serta
rencana intervensinya.
9) Pendekatan yang diperlukan
Dalam proses asesmen ini akan menenetukan apakah layanan yang
dibutuhkan oleh lansia tersebut berbasis keluarga, komunitas,
residensial atau gabungan.
10) Jenis Bantuan yang telah dan sedang diterima
54 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
Hal ini perlu diketahui agar bantuan ATENSI LU yang diberikan tidak
duplikasi dengan jenis bantuan sosial yang telah dan sedang diterima.
11) Jenis Layanan yang dibutuhkan
Hal ini dikaitkan dengan masalah yang akan dipecahkan, jika layanan
tersebut membutuhkan anggaran maka hal inilah yang dituangan
dalam bentuk RAB. Jenis layanan ini tentunya mengacu pada 7
(tujuh) layanan ATENSI LU (pemenuhan kebutuhan hidup layak,
perawatan sosial, dukungan keluarga, terapi, pelatihan keterampilan
dan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan
aksesibilitas).
12) Langkah-Langkah
1) Penugasan oleh Lembaga.
2) Kunjungan Lapangan.
3) Pengumpulan Data dan Informasi.
4) Analisa/Pendalaman.
5) Penyusunan RAB.
6) Laporan dan Dokumentasi.
4. Perencanaan
Suatu pemilihan strategi teknik dan metode yang didasarkan pada proses
asesmen masalah. Dalam proses perencanaan ATENSI LU, akan dilakukan
pemetaan sistem sumber yang diperlukan oleh lanjut usia, rencana ATENSI
dan kesepakatan bersama antara pekerja sosial dari balai/loka, LKS LU atau
PUSAKA dengan lansia.
55 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
5. Implementasi
Suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan berencana
pada diri lanjut usia, keluarga dan komunitas. Adapun implementasi ATENSI
LU yang diberikan sebagai berikut:
1. Lansia
Data Lansia yang memerlukan bantuan ATENSI LU berdasarkan by name
by addres yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
2. PUSAKA
a. Membentuk Tim Manajemen Kasus yang dipimpin oleh seorang Case
Manager untuk melakukan tugas manajemen kasus dan
pendampingan;
b. Membuat asesmen masalah, kebutuhan, potensi dan sistem sumber
pemecahan masalah terhadap lanjut usia calon penerima bantuan
ATENSI LU Tahun 2021 yang dituangkan dalam proposal;
c. Melakukan koordinasi dengan Instansi Sosial terkait Lanjut Usia yang
telah memenuhi kriteria sebagai calon penerima Bantuan Sosial;
d. Mengajukan proposal bantuan ATENSI LU bagi lansia;
e. Membantu penyalurkan bantuan ATENSI LU dalam bentuk barang
kepada Lansia sesuai dengan kebutuhannya;
f. Melakukan pemantauan pelaksanaan dan pemanfaatan Bantuan
ATENSI LU;
g. Membuat laporan pelaksanaan ATENSI LU 2021 kepada Balai/Loka
Lanjut Usia, dengan tembusan kepada Instansi Sosial terkait.
3. Dinas Sosial Kabupaten/Kota
56 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
a. Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengarahkan dan mengkoordinasikan
Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia/ Pusaka di wilayahnya
dalam proses pelaksanaan Atensi di wilayahnya;
b. Dinas Sosial membantu Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut
Usia/PUSAKA terkait keperluan administrasi dalam proses permohonan
bantuan ATENSI
c. Menerima laporan pelaksanaan ATENSI LU Tahun 2021 dari PUSAKA
4.Dinas Sosial Provinsi
a. Dinas Sosial Provinsi mengarahkan dan mengkoordinasikan DInas
Sosial Kabupaten/Kota dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia/
Pusaka diwilahnya dalam proses pelaksanaan Atensi di wilayahnya;
b. Dinas Sosial Provinsi membantu Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut
Usia/PUSAKA terkait keperluan administrasi dalam proses permohonan
bantuan ATENSI
c. Menerima laporan pelaksanaan ATENSI LU Tahun 2021 dari PUSAKA
5.Balai/Loka
a. Memeriksa permohonan/ proposal ATENSI LU;
b. Melakukan verifikasi dan koordinasi terhadap pemohon;
c. Menyalurkan Bantuan ATENSI LU sesuai permohonan dan hasil
assessment;
d. Menerima laporan pelaksanaan ATENSI LU Tahun 2021 dari PUSAKA
6. Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
a. Menerima laporan dan memberikan rekomendasi atas rencana
penyaluran bantuan;
57 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
b. Melaksanakan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi terkait pelaksanan
ATENSI LU;
c. Menerima laporan pelaksanaan ATENSI LU 2021 dari balai/loka
6. Supervisi
Supervisi adalah upaya sinkronisasi pelaksanaan pelayanan ATENSI LU
yang dilaksanakan melalui keluarga, komunitas dan residential. Supervisi juga
dilakukan dalam rangka mengarahkan setiap pelaksana ATENSI LU agar
memenuhi kaidah dan standardisasi yang berlaku. Supervisi juga dilakukan
untuk menyelesaikan permasalahan terkait administrasi maupun teknis yang
dilaksanakan oleh Balai/loka. Salah satu inisiasi dalam supervisi adalah
piloting pelaksanaan ATENSI LU berbasis centrelink melalui Sentra Layanan
Sosial (SERASI). Supervisi dilaksanakan oleh balai/loka, Direktorat
Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, dinsos provinsi, dinsos kab./kota. Supervisi
dilaksanakan minimal 1 kali setahun.
7. Monitoring dan Evaluasi
Suatu penilaian terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
pada perencanaan serta melihat kembali kemajuan-kemajuan yang telah
dicapai sesuai dengan tujuan. Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan
terhadap ATENSI LU mencakup komponen proses dan hasil, serta untuk
melihat apakah pelaksanaan telah sesuai dengan standar dan kaidah yang
telah ditetapkan. Pelaksanaan monitoring dilakukan pada triwulan 1, triwulan
2 dan triwulan 3 dalam satu tahun anggaran. Pelaksanaan evaluasi dilakukan
melalui evaluasi pre-test dan evaluasi post-test.
58 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
Hasil dari monitoring dan evaluasi diharapkan dapat mengukur tingkat
keberhasilan program baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Adapun
indikator keberhasilan kinerja ATENSI LU adalah sebagai berikut :
1. Persentase lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.
• Persentase lanjut usia yang mampu melakukan perawatan diri.
• Persentase lanjut usia yang mampu melakukan aktualisasi diri sesuai
potensi yang dimiliki (keterampilan).
• Persentase lanjut usia yang kembali ke keluarga.
2. Persentase Keluarga lanjut usia yang mampu melaksanakan perawatan/
perlindungan sosial bagi lanjut usia
3. Persentase Komunitas/ LKS yang mampu melaksanakan ATENSI LU.
4. Persentase SDM yang mampu melaksanakan ATENSI LU.
8. Pasca Layanan dan Terminasi
Tahap ini dilakukan apabila tujuan-tujuan yang telah disepakati dalam
kesepakatan telah dicapai. Pada tahap ini diharapkan adanya ketahanan
keluarga dalam memberikan perawatan yang berkelanjutan bagi lanjut usia.
Dalam tahap ini pula diharapkan lanjut usia dan keluarga memiliki kelekatan
sosial dalam menjalankan perannya masing-masing, hal tersebut menjadi
indikator bahwa lanjut usia telah selesai mendapatkan layanan ATENSI LU
secara langsung. Sebagai tindak lanjut pasca layanan residensial yang
diberikan oleh balai/loka, lanjut usia potensial yang telah mendapatkan
program ATENSI LU selama di balai/loka dapat menerima dukungan non
operasional untuk peningkatan kesejahteraan lanjut usia.
59 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
B. Tahapan Operasional Atensi
Mekanisme Pelaksanaan dilaksanakan dengan mengikuti langkah-langkah
sebagai berikut:
1. Asesmen Komperehensif
Pelaksana layanan atensi melakukan asesmen komprehensif untuk
menentukan apakah lansia tersebut memerlukan layanan berbasis
keluarga, komunitas, dan atau residensial. Asesmen tersebut juga
menjadi dasar penentuan jenis layanan/bantuan. Asesmen dilakukan
oleh Petugas dari Balai/Loka RSLU dan atau Pendamping dari
LKSLU/PUSAKA yang telah mendapatkan pembekalan.
2. Penyusunan Proposal
Bagi pelaksana LKSLU/PUSAKA kemudian menuangkan hasil asesmen
tersebut dalam bentuk proposal yang memuat data by name by address,
masalah, kebutuhan, jenis bantuan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB),
serta pendekatan layanan (berbasis keluarga, komunitas, dan atau
residensial) yang diperlukan setiap lansia. Proposal dari LKS LU/Pusaka
kemudian disampaikan kepada Balai/Loka. Tim pelaksana dari
Balai/Loka juga membuat telaah terhadap proposal tersebut untuk
rencana layanan yang akan diberikan.
Salah satu komponen dalam proposal yang diajukan oleh
LKSLU/PUSAKA adalah adanya Penyusunan RAB kebutuhan masing-
masing lansia. RAB tersebut disusun berdasarkan sebagai berikut:
a) LKSLU/PUSAKA terlebih dahulu menyusun daftar kebutuhan
yang akan dibelanjakan berdasarkan hasil asesmen
komprehensif.
60 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
b) LKSLU/PUSAKA melakukan pengecekan harga barang dipasaran
yang akan dibelanjakan sebagai referensi dalam pembuatan
RAB.
3. Verifikasi dan Validasi
Balai/Loka RSLU selanjutnya melakukan verifikasi dan validasi serta
analisa terkait Proposal LKSLU/PUSAKA. Aspek-aspek yang diverifikasi
validasi terkait data lansia, masalah, kebutuhan serta jenis bantuan yang
diajukan. Verifikasi validasi memuat kelengkapan dokumen yang
disyaratkan serta bantuan. Verifikasi validasi dapat dilakukan melalui
kajian dokumen, kunjungan lapangan, atau meminta klarifikasi atau
presentasi dari setiap LKSLU/PUSAKA.
4. Verifikasi Data Administrasi PPKS
Petugas Administrasi di Balai/Loka melakukan verifikasi data
administrasi PPKS yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan,
Pengecekan administasi mencakup Nama, NIK, Nomor Rekening PPKS,
serta memastikan tidak ada duplikasi data penerima Bantuan Atensi di
dalam Balai/Loka atau antara Balai/Loka.
5. Penyaluran Bantuan
Penyaluran Bantuan Atensi dilakukan dengan beberapa cara diantaranya
adalah sebagai berikut:
1. Melalui transfer Bank langsung ke rekening PPKS;
2. Penyaluran dengan pemberian uang tunai kepada PPKS;
3. Pemberian bantuan dalam bentuk barang kepada PPKS;
61 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
4. Pemberian barang melalui LKS LU untuk kemudian disalurkan
kepada PPKS
6. Berita Acara Serah Terima (BAST)
Setiap serah terima bantuan wajib dibuatkan BAST serta kelengkapan
administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Laporan
LKSLU/PUSAKA wajib membuat laporan dan melengkapi
administrasi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam proses pembuatan laporan, Balai/Loka dapat melakukan
pendampingan LKS LU/ PUSAKA termasuk memfasilitasi pembiayaan
pembuatan laporan diantaranya:
1. Rental/ Sewa Komputer
2. Pembelian Kertas
3. Pencetakan Laporan
4. Pencetakan Foto-foto kegiatan
5. Penjilidan laporan
6. Penggandaan Laporan
7. Pengiriman Laporan dari LKS LU/PUSAKA ke Balai/Loka Lanjut Usia
dengan tembusan kepada Direktorat Lanjut Usia, Dinas Sosial
Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten Kota dalam Soft copy.
Dalam hal fasilitasi Balai/Loka kepada LKS LU/PUSAKA dalam
proses pembuatan laporan pelaksanaan Atensi harus dilengkapi dengan
kuitansi pengeluaran biaya tersebut diatas yang memuat informasi,
62 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
biaya pengeluaran, nama toko/usaha, alamat toko/usaha, nomor telp,
dan stemple toko.
9. Monitoring dan Evaluasi
Balai/Loka RSLU Bersama dengan Direktorat RSLU akan
melaksanakan monitoring dan evaluasi guna memastikan kegiatan
ATENSI LU Tahun 2021 berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan
guna mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan ATENSI LU Tahun
2021.
C. Mekanisme Pelaksanaan Dalam Situasi Darurat
Kondisi kedaruratan yang terdampak pada lansia memerlukan
penanganan dan intervensi yang bersifat cepat, tetap, dan efektif melalui
respon kasus. Oleh karena itu perlu dibuat suatu mekanisme penyaluran
bantuan/intervensi ATENSI LU dalam situasi kedaruratan yang membedakan
dengan penyaluran bantuan/intervensi dalam situasi normal, sebagaimana
mekanisme yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikut dijelaskan terkait
dengan mekanisme yang mengatur mitra penyalur, bentuk bantuan, dan
skema penyaluran bantuan yaitu sebagai berikut:
1. Mitra penyaluran
a) Penyaluran melalui LKS LU. Penyaluran Bantuan atensi dalam
situasi darurat tetap memprioritaskan melalui LKS LU-Pusaka
sebagai mitra, Balai/Loka menyalurkan bantuan uang tunai
kepada PPKS yang telah diasesment oleh Tim PUSAKA/LKS LU
63 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
yang kemudian dibelanjakan oleh PPKS dengan didampingi oleh
Tim dari Pusaka setempat sesuai kebutuhan lanjut usia;
b) Dinas Sosial. Jika disuatu wilayah tidak atau belum ada LKS LU
yang dapat menjadi mitra, maka penyaluran Bantuan ATENSI
dapat bermitra dengan Dinas Sosial Setempat dalam proses
asesmen PPKS dan Penyaluran Bantuan di dalam situasi darurat
baik dalam bentuk uang tunai atau barang langsung kepada PPKS
dengan didampingi oleh Dinas Sosial atau Pemerintah Daerah
setempat
Penyaluran Bantuan kedaruratan didasarkan pada laporan
masyarakat, berita nasional atau lokal yang terjadi secara insidental
dan instruksi dari Pimpinan di lingkungan Kementerian Sosial.
Penyaluran Bantuan didasarkan pula oleh SK Penetapan Bantuan
Respon Kasus. SK penetapan respon Kasus ditetapkan oleh PPK
Balai/Loka dengan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Bentuk Bantuan
Bentuk Bantuan dalam situasi kedaruratan dapat berupa uang, barang
dan atau jasa. Pengadaan barang dilakukan oleh Balai/Loka RSLU untuk
selanjutnya disalurkan ke LKSLU/PUSAKA atau Dinas Sosial. Kemudian
LKSLU/PUSAKA atau Dinas Sosial menyalurkan kepada PPKS.
3. Persyaratan Penerima
Lansia Calon Penerima Bantuan/Layanan ATENSI LU dapat diusulkan
dengan kriteria atau persyaratan sebagai berikut:
1. Lansia (usia minimal 60 tahun).
64 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
2. PPKS Cluster lain yang mengalami masalah sosial berupa kemiskinan,
ketelantaran, disabilitas, keterpencilan, tuna sosial dan penyimpangan
perilaku, korban bencana, dan korban tidak kekerasan, eksploitasi, dan
diskriminasi serta lanjut usia yang mengalami hambatan dalam fungsi
sosialnya
3. Diprioritaskan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS)
4. Apabila terdapat lansia miskin dan atau tidak mampu belum terdapat
dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat diusulkan ke
dalam ATENSI LU dengan menandatangani kontrak layanan serta
mengikuti salah satu ketentuan sebagai berikut:
a. Lansia tersebut ditetapkan oleh Ketua/Kepala RT/RW/Dusun/Desa
bahwa Lansia tersebut miskin dan tidak mampu.
b. Lansia tersebut telah diajukan ke Dinas Sosial untuk didata dalam
DTKS (melampirkan Surat keterangan dari Dinas Sosial
Kabupaten/Kota).
c. Lansia tersebut oleh LKSLU/PUSAKA telah diinput kedalam aplikasi
Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-New Generation (SIKS-NG)
untuk diusulkan kedalam DTKS (dibuktikan dengan screenshoot).
d. Lansia tersebut telah dilakukan asemen komprehensif baik dari
Balai/Loka RSLU, Direktorat, maupun dari LKSLU/PUSAKA.
D. Jenis Bantuan
1. Dukungan Pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak
Dilakukan dengan cara memberikan sebagai berikut:
a. Bantuan Sarana dan Prasarana Dasar.
b. Bantuan Kebutuhan Dasar lainnya.
65 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi sebagai berikut:
a. Sandang dan Pangan (Lansia KIT).
b. Tempat Tinggal Sementara.
c. Akses Kesehatan, Pendidikan, dan Identitas.
2. Perawatan Sosial
Dilakukan dengan cara memberikan Bantuan Sarana dan Prasarana
Perawatan Sosial (seperti Kebersihan Diri).
3. Dukungan Keluarga
Dilakukan dengan cara memberikan sebagai berikut:
a. Pendampingan kepada Keluarga.
b. Penguatan Kapabilitas dan Tanggung Jawab Sosial Keluarga.
c. Bantuan Perlengkapan bagi Keluarga atau Anggota Keluarga.
4. Terapi
a. Terapi Fisik
Dilakukan dengan cara memberikan sebagai berikut:
1) Latihan Terapeutik.
2) Pijat.
3) Urut dan Terapi Elektronik.
4) Dukungan Alat Bantu.
5) Pelatihan dan Terapi Olahraga.
b. Terapi Psikososial
Dilakukan dengan cara memberikan sebagai berikut:
1) Melakukan berbagai terapi untuk mengatasi masalah yang berkaitan
dengan aspek sebagai berikut:
a) Kognisi.
66 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
b) Psikis dan Sosial.
c) Dukungan Alat Bantu.
c. Terapi Mental Spiritual
Dilakukan dengan cara memberikan sebagai berikut:
1) Meditasi.
2) Terapi Seni.
3) Ibadah Keagamaan.
4) Terapi yang Menekankan Harmoni dengan Alam.
5) Dukungan Alat Bantu.
5. Pelatihan Vokasional dan/atau Pembinaan Kewirausahaan
Dilakukan dengan cara memberikan sebagai berikut:
a. Pengembangan dan Penyaluran Minat, Bakat, dan Potensi.
b. Menciptakan Aktivitas yang Produktif.
c. Akses Modal Usaha Ekonomi.
d. Bantuan Kemandirian.
e. Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi.
f. Mengembangkan Jejaring Pemasaran.
6. Bantuan Sosial dan Asistensi Sosial
Bantuan Sosial merupakan bantuan berupa uang , barang, atau jasa kepada
lansia, keluarga, kelompok/komunitas lansia atau masyarakat miskin, tidak
mampu, dan atau rentan terhadap risiko sosial. Asistensi Sosial merupakan
bantuan berupa uang, barang, jasa pelayanan, dan/atau jaminan sosial
kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat yang berpendapan
rendah sampai dengan berpendapatan tinggi.
7. Dukungan Aksesibilitas
Dilakukan dengan cara memberikan sebagai berikut:
67 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
a. Alat Bantu Jalan/Mobilitas.
b. Alat Bantu Dengar.
c. Alat Bantu Penglihatan.
E. Mekanisme Penggantian
Pelaksanaan ATENSI LU Tahun 2021 terdapat 2 (dua) jenis penggantian, yakni
penggantian target dan penggantian jenis bantuan/layanan. Hal itu dijelaskan
sebagai berikut:
1. Penggantian Target
Penggantian Target dilakukan jika lansia meninggal dunia atau berpindah
tempat dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Dalam kondisi lansia meninggal dunia setelah Surat Keputusan terbit,
akan tetapi bantuan belum disalurkan, maka LKSLU dapat mengajukan
permohonan penggantian.
b. Jika lansia meninggal dunia setelah bantuan disalurkan/ditransfer ke
Rekening PM, maka bantuan tersebut dapat digunakan untuk
kebutuhan pemulasaraan jenasah/pemakaman. Jika terdapat sisa
anggaran dari layanan pemulasaran jenazah maka bantuan tersebut
dapat dialihkan kepada PM baru dengan catatan LKS LU mengajukan
permohonan penambahan PM atau dana tersebut dikembalikan ke
Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Permohonan Penggantian target dengan alasan meninggal dunia atau
pindah domisili, maka LKS LU wajib melampirkan surat keterangan
kematian atau pindah domisili dari Desa/lurah.
2. Penggantian Jenis Bantuan/Layanan
68 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
LKSLU/PUSAKA dapat mengajukan permohonan penggantian jenis
bantuan/layanan jika ada lansia yang mengalami suatu kondisi dimana
secara signifikan terjadi perubahan masalah dan kebutuhannya. Contoh
kasus, lansia potensial yang awalnya akan diberikan bantuan kewirausahaan
tapi kemudian mengalami penyakit/kecelakaan yang mengharuskan dia
bedridden, sehingga dia lebih membutuhkan layanan perawatan,
pengobatan, dan kebersihan diri. Pengajuan penggantian jenis bantuan
/layanan tersebut harus didasarkan atas hasil re-asesmen komprehensif,
kemudian LKSLU/PUSAKA mengajukan permohonan penggantian jenis
bantuan/layanan yang melampirkan hasil re-asesmen komprehensif yang
kemudian terbit Surat Keputusan oleh PPK.
F. Pengendalian dan Pengawasan
1. Setiap penyaluran bantuan ATENSI LU baik berupa Uang, Barang dan Jasa
melalui Balai/Loka Lanjut Usia kepada PPKS harus didasari dengan Surat
Keputusan PPK tentang Penetapan Penerima Bantuan ATENSI LU;
2. Proses perbelanjaan barang sesuai kebutuhan bagi PPKS yang berasal dari
dana Atensi Wajib mendapatkan pendampingan petugas baik dari Direktorat
RSLU, Balai/Loka RSLU, Pendamping Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Dinas
Sosial, atau Case Manager dari PUSAKA;
3. Setiap perbelanjaan barang dari dana atensi didukung dengan bukti kuitansi
yang wajib memuat informasi tempat dan tanggal perbelanjaan, jenis
barang yang dibelanjakan, alamat dan nomor telepon Toko Penyedia
Barang;
4. Seluruh kuitansi perbelanjaan dikompilasi dengan rapih oleh Case Manager
PUSAKA atau Dinas Sosial yang mendampingi PPKS untuk digunakan
sebagai bukti pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Atensi;
69 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
5. Dana Atensi yang sudah ditransfer ke rekening PPKS, apabila tidak dilakukan
penarikan dana dan dibelanjakan sesuai kebutuhan assessment dalam kurun
waktu 3 Bulan oleh PPKS, maka harus diberikan catatan tertulis alasan tidak
dilakukan perbelanjaan, serta diberikan himbauan untuk dicairkan dan
dimanfaatkan oleh PPKS secepat cepatnya, dan apabila tidak ada transaksi
atau penarikan dana dari rekening oleh PPKS, sebelum tanggal 31 Desember
maka Bantuan Atensi harus segera di Tarik dan dikembalikan ke Kas
negara;
6. Dana Atensi yang sudah ditransfer ke Rekening PPKS, kemudian di tarik oleh
PPKS dan dimanfaatkan untuk pengembangan kewirausahaan, yang
kemudian mengalami penambahan nilai akan dianggap rekening aktif dan
tetap dapat digunakan;
7. Case Manager Pusaka membuat pembukuan keuangan terhadap dana yang
tersimpan dalam rekening Atensi PPKS, untuk memantau dana masuk dan
keluar sebagai implementasi pelaksanaan Atensi berbasis Non Tunai.
8. Dalam hal penyaluran Bantuan Atensi dalam bentuk barang yang disalurkan
melalui Pusaka, maka Case Manager Pusaka melakukan pembukuan barang
yang memuat informasi kepada siapa Bantuan barang Atensi telah
tersalurkan dan sudah termanfaatkan.
9. Tim Direktorat, Balai dan Loka Lanjut Usia melakukan pertemuan langsung
(fisik) di Dinas Sosial Provinsi, bersama unsur Dinas Sosial Provinsi, Dinas
Sosial Kabupaten Kota, dan Case Manager dari setiap Pusaka untuk
melakukan koordinasi terkait Pengendalian dan Pengawasan, pelaksanaan
direkomendasikan 30 hari setelah Bantuan Atensi disalurkan baik dalam
bentuk barang ataupun uang.
70 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
10. Tim Direktorat, Balai dan Loka membuat Laporan Pelaksanaan Supervisi,
Monitoring dan Evaluasi dilengkapi dengan Berita Acara Pelaksanaan
Kegiatan mencakup:
a. Bantuan uang atau barang yang sudah tersalurkan dan termanfaatkan
oleh PPKS;
b. Bantuan uang atau barang yang sudah tersalurkan namun yang belum
dicairkan atau dibelanjakan atau dimanfaatkan oleh PPKS;
c. Hambatan dalam Pelaksanaan Atensi di setiap daerah di Indonesia;
d. Hal-hal lain yang dianggap strategis.
11. Pembiayaan Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi sebagai bentuk
pengawasan dan pengendalian atas kegiatan ATENSI bersumber dari DIPA
atau Anggaran Unit Direktorat, Balai dan Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
G. Penyusunan Laporan oleh LKS LU/PUSAKA
1. Isi Laporan
a. Pendahuluan
b. Maksud dan Tujuan
c. Jumlah Lansia yang Ditangani
1) Jumlah dan % PM yang berbasis Keluarga
2) Jumlah dan % PM yang berbasis Komunitas
3) Jumlah dan % PM berbasis Residensial
4) Jumlah total
d. Realisasi Anggaran dan Realisasi Target
1) Realisasi anggaran dan target berbasis Keluarga
2) Realisasi anggaran dan target berbasis komunitas
3) Realisasi anggaran dan target berbasis residensial
e. Pelaksanaan Kegiatan
71 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
f. Jenis Layanan dan Bantuan yang Diberikan
g. Waktu Pelaksanaan
h. Hambatan
i. Mitra Kerja
j. Hasil Kegiatan.
1) Jumlah lansia dan PPKS lainnya yang meningkat kemandiriannya
terkait pelaksanaan ADL/IADL, setelah mendapatkan bantuan
alat bantun dan aksesibilitas.
2) Jumlah lansia dan PPKS lainnya yang memiliki usaha /
keterampilan setelah mendapatkan bantuan pelatihan
keterampilan dan kewirausahaan
3) Jumlah lansia yang meningkat penghasilannya setelah
mendapatkan bantuan pelatihan keterampilan dan
kewirausahaan
4) Jumlah lansia yang meningkat kualitas hidup/Kesehatan setelah
mendapatkan bantuan perawatan sosial
5) Jumlah lansia yang terpenuhi kebutuhan hidup dasarnya setelah
mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan hidup layak.
6) Jumlah keluarga yang meningkat pengetahuan, kompetensi dan
tanggungjawabnya setelah mendapatkan bantuan dukungan
keluarga.
7) Jumlah lansia yang mendapatkan akses terhadap bantuan sosial
(PKH, BPNT dll) dan jaminan sosial (JKN, dll)
8) Jumlah lansia yang diusulkan masuk DTKS dan jumlah lansia yang
berhasil terdata di DTKS
k. Laporan Perbelanjaan Bantuan Atensi
l. Lampiran (Dokumentasi dan SPJ)
2. Bentuk Laporan
72 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
Laporan disampaikan kepada Balai/Loka RSLU dengan tembusan kepada
Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten/Kota dalam bentuk cetak dan
soft file dengan ekstensi PDF.
3. Pengiriman Laporan
Laporan kegiatan ATENSI LU ditujukan kepada Kepala Balai/Loka RSLU
dengan Tembusan Kepada Direktur RSLU, Kepala Dinas Sosial Provinsi, dan
Kabupaten/Kota.
73 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
BAB VI
KELEMBAGAAN
A. Kelembagaan
Pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia memerlukan sinergi antara
Pemerintah, Swasta dan masyarakat. Hal ini disebabkan karena ATENSI Lanjut Usia
merupakan upaya pemulihan dan pengembangan keberfungsian sosial lanjut usia
keluarga dan masyarakat melalui kegiatan promotive, preventif, kuratif dan
rehabilitatif. Rehabilitasi sosial yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan
berkelanjutan oleh Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Pemerintah daerah serta
unsur pendukung dari swasta dan masyarakat.
B. Pembagian Kewenangan
B.1. Menteri memiliki tanggung jawab
1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan ATENSI;
2. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait dengan
pelaksanaan ATENSI;
3. Mengelola Anggaran program yang bersumber dari Anggaran
Pembiayaan dan belanja Negara atau sumber-sumber lain yang tidak
mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan evaluasi terhadap
penyelenggaran ATENSI Lanjut Usia;
5. Memberikan penguatan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut
Usia (PUSAKA) sebagai pelaksana ATENSI Lanjut Usia berbasis
residensial, komunbitas dan keluarga;
6. Mendorong pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelaksanaan
ATENSI Lanjut Usia;
74 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
7. Memberikan bimbingan teknis bagi penyelenggara pelaksanaan
ATENSI Lanjut Usia;
8. Melakukan koordinasi bagi penyelenggara pelaksanaan ATENSI Lanjut
Usia;
9. Melakukan kloordinasi dan membangun system rujukan dengan
kementerian/ Lembaga terkait.
B.2. Gubernur memiliki tanggungjawab
1. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait dengan
pelaksanaan ATENSI Lanjut Usia di daerah;
2. Mengalokasikan anggaran pembiayaan dan belanja daerah (APBD)
Provinsi untuk penyelenggaraan ATENSI Lanjut Usia di daerah;
3. Melakukan SUpervisi Pemantauan, dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI Lanjut Usia di daerah;
4. Mendorong Pemerintah Daerah Kabnupaten/Kota dalam
mennyelenggarakan layanan ATENSI Lanjut Usia di daerah
Kabupaten/Kota;
5. Membuat laporan penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI Lanjut Usia
di daerah sesuai dengan tugas kewenangan yang dimiliki kepada
Menteri urusan sosial dan Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang dalam negeri;
6. Membangun system rujukan antar perangkat daerah terkait;
B.3 Bupati/Walikota memiliki tanggungjawab
1. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait dengan
pelaksanaan ATENSI Lanjut Usia di daerah kabupaten/kota;
75 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
2. Mengalokasikan annggaran pembiayaan dan belanja daerah (APBD)
Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan ATENSI Lanjut Usia di
daerah;
3. Melakukan Supervisi Pemantauan, dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI Lanjut Usia di daerah;
4. Mendorong Pemerintah Daerah Kabnupaten/Kota dalam
mennyelenggarakan layanan ATENSI Lanjut Usia di daerah
Kabupaten/Kota;
5. Membuat laporan penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI Lanjut Usia
di daerah sesuai dengan tugas kewenangan yang dimiliki kepada
Menteri urusan sosial dan Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang dalam negeri;
6. Membangun system rujukan antar perangkat daerah terkait;
B.4. MASYARAKAT
1. Menggerakkan kader dan masyarakat dalam mendukung
pelaksanaan kegiatan ATENSI Lanjut Usia;
2. Memberikan Penyuluhan pelaksanaan ATENSI Lanjut Usia;
3. Memberikan Dukungan Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan
Atensi Lanjut Usia;
4. Membantu melakukan advokasi program kelanjutusiaan kepada
pemangku kepentingan dan mitra kerja terkait;
5. Melakukan koordinasi antar mitra kerja dalam pelaksanaan ATENSI
Lanjut usia
76 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
B.5. PEGIAT
a. Memfasilitasi dan berperan aktif dalam penyelenggaraan ATENSI
Lanjut Usia;
b. Memberikan dukungan sarana dan dana operasional ;
c. Berperan aktif dalam pelaksanaan ATENSI Lanjut Usia;
B.6. PERGURUAN TINGGI
a. Melakukan kajian dan penelitian tentang kelanjutusiaan;
b. Berperan menanamkan karakter dan softskill dalam pemecahan
masalah lanjut usia;
c. Memberi edukasi kepada masyarakat tentang kelanjutusiaan;
d. Melakukan pengembangan kurikulum tentang kelanjutusiaan;
e. Berperan aktif dalam pelaksanaan ATENSI Lanjut Usia.
B.7. PROFESIONAL
a. Berperan dalam melakukan pelayanan terhadap Lanjut usia termasuk
memberikan Penyuluhan
b. Mendukung Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan tentang
kelanjut usiaan;
c. Mendukung pengembangan kegiatan dan Inovasi penanganan Lanjut
Usia;
d. Menemukenali tentang masalah-masalah kelanjutusiaan untuk
diselesaikan secara komprehensif.
77 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
B.8. DUNIA USAHA
a. Bertanggungjawab terhadap aspek maupun proses tentang
kelanjutusiaan melalui tanggung jawab perusahaan atau Corporate
Social Responsibility (CSR);
b. Membangun kemitraan dengan Balai/Loka Lanjut Usia, Pemerintah
Daerah, LKS LU (PUSAKA) dalam pelaksanaan ATENSI Lanjut Usia;
c. Berperan aktif dalam pelaksanaan ATENSI Lanjut Usia.
C. LAYANAN MULTIFUNGSI UPT
UPT melaksanakan layanan utama atau Primary Service kepada lanjut usia.
Selain itu juga melaksanakan UPT melaksanakan Secondary Service atau layanan
bagi PPKS lainnya di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial meliputi
penyandang disabilitas, anak, korban penyalahgunaan NAPZA, Tuna Sosial dan
Korban Perdagangan Orang. Selain layanan di atas, UPT juga melaksanakan
layanan sementara atau Tertiary Service dan kedaruratan dalam upaya
penanganan fungsi lain yang meliputi:
a. perlindungan dan jaminan sosial;
b. penanganan fakir miskin;
c. pemberdayaan sosial; dan
d. pendidikan, pelatihan, penyuluhan sosial, pelaporan masyarakat dan
pengawasan.
Layanan sementara dalam pelaksanaan fungsi lain dapat dilakukan
dalam bentuk respon kasus, layanan kedaruratan dan peningkatan kapasitas
PPKS yang menunjang layanan rehabilitasi sosial yang terintegrasi berdasarkan
hasil assesment petugas. Layanan dukungan terhadap rehabilitasi sosial dalam
fungsi-fungsi pemberdayaan, perlindungan, pelatihan dan penyuluhan bersifat
sementara, untuk selanjutnya dirujuk kepada unit yang mempunyai tugas
utama dalam fungsi tersebut.
78 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
BAB VII
SENTRA LAYANAN REHABILITAS SOSIAL
(SERASI)
A. Urgensi
SERASI atau Sentra Layanan Sosial adalah layanan sosial yang terintegrasi
bagi lanjut usia untuk dapat memenuhi kebutuhan dan memperoleh solusi terhadap
masalah yang dihadapi secara efektif, efisien dan berkelanjutan melalui rujukan atau
penyelesaian masalah secara langsung. SERASI dilaksanakan oleh Balai/ Loka
Lanjut Usia di lingkungan Kementerian Sosial dan menjalankan perannya bekerja
sama dengan dinas/instansi sosial, serta GRAHA dan PUSAKA.
Pelaksanaan SERASI menggunakan sistem teknologi, komunikasi, dan
informasi yang terhubung dengan sistem layanan dan rujukan terpadu di daerah
(GRAHA) dan PUSAKA, serta sistem informasi layanan sosial dasar yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah/unit pelaksana teknis daerah (GRHA) dan atau
PUSAKA. Dalam pelaksanaan SERASI oleh Balai/Loka Lanjut Usia di lingkungan
Kementerian Sosial ditetapkan oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial dalam
Pedoman Operasional SERASI.
SERASI dalam layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi lanjut usia
merupakan:
1. Gambaran layanan komprehensif terhadap lanjut usia di Indonesia;
2. Kantor “juru bayar” sekaligus layanan lapangan pemerintah untuk
“pembayaran” (tunai/non tunai) untuk perlindungan sosial lanjut usia seperti
lanjut usia miskin dan rentan, atau yang mengalami goncangan dan krisis;
3. Penyedia layanan rehabilitasi sosial pemerintah bagi lanjut usia secara langsung
dan/atau melalui LKS LU (PUSAKA)
79 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
B. Tujuan
1) memberikan layanan terintegratif lanjut usia;
2) menjadi layanan sosial rujukan yang responsif;
3) memudahkan akses lanjut usia terhadap layanan ATENSI dan komunitas;
4) meningkatkan kapasitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat GRHA ATENSI
Lanjut Usia, UPT daerah (GRHA) dan LKS LU (PUSAKA) dalam peningkatan
ketahanan keluarga agar lanjut usia dapat segera kembali kepada keluarga.
Jenis layanan terpadu SERASI mengacu pada Layanan terpadu Single
Entry Point, yaitu Layanan terpadu pada level ini masih sudah lebih maju dari
Single Referal Point karena selain menyediakan layanan informasi, melakukan
asesmen, juga memberikan layanan Emergency yang dapat diselesaikan
ditempat. Namun demikian beberapa layanan lain masih berada di luar sistem
sehingga perlu ada rujukan.
C. Sasaran
Sasaran Sentra Layanan Sosial (SERASI) adalah sebagai berikut:
1. Lanjut Usia yang memerlukan Layanan ATENSI
2. Lanjut Usia yang memerlukan dan elijibel untuk mendapatkan program
pemerintah lainnya
3. LKS Lanjut Usia (LKS LU) atau Pusat Santunan Keluarga yang memerlukan
dukungan dalam pelayanan sosial kepada Lanjut Usia
D. Tugas Pokok dan Fungsi
SERASI atau Sentra Layanan Sosial adalah wahana lanjut usia untuk
mendapatkan layanan ATENSI secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. SERASI
dilaksanakan di lingkup nasional dan regional yang memiliki fungsi antara lain:
80 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
a. peningkatan inklusivitas dan penjangkauan;
b. penguatan sumber pendanaan rehabilitasi sosial dari pemerintah
daerah, masyarakat, LKS, dan/atau swasta.
c. penanganan keluhan dan kejadian luar biasa yang cepat dan akurat;
d. penyediaan data tunggal yang aspiratif;
e. penyediaan Program Rehabilitasi Sosial yang integratif dan saling
komplemen dengan program jaminan sosial, perlindungan sosial, dan
pemberdayaan sosial, serta penanganan fakir miskin;
f. kerja sama dan koordinasi program pusat dan daerah yang efektif; dan
g. layanan sosial yang berbasis sistem.
Gambar ...... Skema Fungsi SERASI
Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan Sentra Layanan Sosial
diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperlukan diantaranya adalah:
1. Manajer, bertugas memimpin dan mengambil keputusan;
Gambar 16
Fungsi Sentra Layanan SOSIAL (SERASI) Dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Komprehensif
81 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
2. Petugas Administrasi, bertugas menerima lanjut usia dan masyarakat yang
datang ke kantor SERASI, mengadministrasikan seluruh kegiatan yang
dilaksanakan di Kantor Serasi;
3. Petugas data dan operator, bertugas menerima pengaduan, mencatat dan
mengumpulkan pengaduan.
4. Pekerja sosial, bertugas melakukan assessment lanjut usia dan masyarakat
yang datang melaporkan pengaduan.
5. Petugas Pengamanan, bertugas memberi keamanan dan kenyaman bagi
masyarakat dan petugas pelayanan di Kantor Layanan SERASI.
Adapun sarana Prasarana yang diperlukan untuk menunjang pelayanan Sentra
Layanan Sosial adalah sebagai berikut
1. Ruang tunggu/ resepsionis, ruang yang digunakan untuk menerima
masyarakat yang melakukan pengaduan;
2. Ruang data dan informasi, ruang yang digunakan untuk menyimpan,
mengelola dan menampilkan data dan informasi terkait layanan, kegiatan
dan program bagi lanjut usia;
3. Ruang Asesmen, ruang yang digunakan untuk melakukan assessment bagi
lanjut usia atau keluarga yang membutuhkan pelayanan;
4. Ruang manajemen kasus, ruang yang digunakan oleh manajer, pekerja
sosial, dan tim di Kantor SERASI untuk mengkaji secara mendalam dan
menemukan solusi terkait permasalahan masyarakat yang mengadu di kantor
layanan SERASI.
5. Ruang Istirahat, ruang yang digunakan untuk lanjut usia yang mengalami
disfungsi sosial dan membutuhkan tempat istirahat selama kurang dari 12
jam, sambil dilakukan assessment mendalam oleh petugas dalam mencari
solusi bagi lanjut usia;
82 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
6. Pantry dan Toilet;
7. Meubelair untuk ruang pelayanan;
8. Alat Pengolah Data diantaranya Komputer, Printer, Telepon, Jaringan
Internet;
9. Tempat Tidur, Oksigen, alat tensi, timbangan, alat bantu
10. Air Conditioner
E. Mekanisme
Adapun mekanisme pelaksanaan SERASI adalah sebagai berikut:
Gambar 17 Fungsi Sentra Layanan SOSIAL (SERASI)
Dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Komprehensif
Bagi lanjut usia yang memerlukan layanan rehabilitasi sosial melalui layanan
SERASI, mekanisme yang bisa diberikan dapat diakses secara:
1. Langsung.
83 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
Yang bersangkutan datang sendiri ke kantor layanan SERASI yang ada di
Balai/Loka Lanjut Usia.
2. Tidak Langsung
Yang bersangkutan mengakses melalui media atau pihak lain.
Serasi menjadi penghubung bagi Lanjut Usia yang mengalami
disfungsi sosial untuk memperoleh layanan sesuai kebutuhan lanjut usia yang
tersedia di Balai/Loka Lanjut Usia. Disamping itu Lanjut Usia juga dapat
mengakses bantuan lain yang sesuai dengan kebutuhan melalui Serasi
berupa layanan rujukan, yang selanjutnya diteruskan oleh Layanan Serasi
yang ada di Balai/Loka kepada Unit yang memberikan bantuan atau program
tersebut. Adapun bantuan atau program rujukan yang bisa diakses lanjut usia
melalui serasi diantaranya bantuan perumahan , pangan, air bersih, lapangan
kerja, identitas dan kebutuhan dasar lainnya. Melalui SERASI diharapkan
adanya percepatan layanan kepada lanjut usia yang dapat meningkatkan
kualitas hidup dan kesejahteraan lanjut usia.
F. Indikator Kinerja
1. Meningkatnya kualitas layanan sosial di Sentra;
2. Meningkatnya perspektif positif masyarakat terhadap layanan sosial lanjut
usia;
3. Meningkatnya kualitas kesejahteraan sosial lanjut usia;
G. SENTRA KREASI ATENSI (SKA)
1. Sentra Kreasi ATENSI sebagai pusat pengembangan kewirausahaan dan
vokasional serta media promosi hasil karya penerima manfaat dalam satu
kawasan terpadu.
84 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
2. Sentra Kreasi Atensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari layanan
atensi sebagai wadah/sarana bagi para penerima manfaat untuk praktek
belajar kerja dan/atau magang kerja, yang berbentuk bengkel kerja atau
sentra penjualan dalam mendukung peningkatan kemampuan dan
keterampilan usaha penerima manfaat.
3. Penerima manfaat yang sudah selesai mengikuti pelatihan kerja di UPT dan
siap untuk berwirausaha diberikan kesempatan untuk mematangkan
kemampuan dan keterampilannya di Sentra Kreasi Atensi dengan diberikan
bantuan ATENSI lanjutan berdasarkan hasil asesmen.
4. Penerima Manfaat yang mendapat kesempatan mematangkan
kemampuannya di Sentra Kreasi Atensi, setelah dilakukan Asesmen dan
dinyatakan mandiri, dapat melanjutkan aktifitas usahanya secara mandiri di
luar Sentra Kreasi Atensi dengan diberikan bimbingan lanjut atau
pendampingan.
5. Pengelolaan Sentra Kreasi Atensi dilakukan oleh penerima manfaat dengan
pendampingan petugas UPT.
6. Dalam Pengelolaan Sentra Kreasi Atensi perlu ditunjuk petugas UPT yang
bertugas menjadi supervisor bagi pengelolaan keuangan, pengawasan
layanan konsumen, dan pengawasan mutu produk yang dipasarkan.
7. Sentra Kreasi ATENSI bertujuan:
a) Meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan vokasional penerima
manfaat;
b) Menciptakan/membuka lapangan pekerjaan bagi penerima manfaat;
c) Meningkatkan taraf kemandirian sosial ekonomi penerima manfaat;
d) Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penerima manfaat dari kelompok
termiskin/termarjinal/terlantar; dan
85 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
e) Terciptanya tempat perbelanjaan dan rekreasi dalam satu kawasan yang
inklusif;
f) Tempat untuk aktualisasi diri, pengisian waktu luang, dan dukungan
interaksi antar generasi.
3. Sasaran Penerima manfaat Sentra Kreasi ATENSI meliputi:
a) Penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial;
b) Penerima manfaat program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
c) Penerima manfaat Program Pemberdayaan Sosial; dan/atau
d) Penerima manfaat Program Penanganan Fakir Miskin.
4. Pelaksanaan Sentra Kreasi ATENSI dilakukan oleh balai Sentra
Terpadu/Sentra/Loka, pemerintah, pemerintah daerah, Pusaka, lembaga
pendidikan, dunia usaha (BUMN, swasta), kelompok/organisasi, dan
masyarakat. Pelaksanaan Sentra Kreasi ATENSI dapat dilakukan dengan
supervisi dari Kementerian Sosial.
5. Sentra Kreasi ATENSI dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
a) Agrowisata
Agrowisata adalah pemanfaatan lahan di sekitar sentra dalam bentuk
pertanian, peternakan, perikanan, tanaman hias, tanaman pangan dan
holtikultura untuk menciptakan lingkungan yang asri dan indah, pelestarian
sumber daya alam, pemenuhan pangan mandiri, dan pemberdayaan
ekonomi PPKS.
b) Kuliner
Kuliner adalah aktivitas yang dilakukan oleh PPKS yang menyediakan
jajanan makanan dan minuman.
c) Workshop
Workshop adalah wahana aktivitas penerima manfaat untuk menciptakan
suatu produk barang dan/atau jasa yang memiliki nilai ekonomi yang
86 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
dimulai dari proses pelatihan, magang kerja, produksi, dan penjualan hasil
produksi. Workshop dapat berupa aktivitas perakitan alat bantu seperti
kursi roda, kursi roda listrik, kursi roda adaptif, tongkat pintar dan motor
roda tiga modifikasi, atau bentuk-bentuk keterampilan lainnya seperti
penjahitan, barista, jasa pijat, otomotif, elektronik, pertukangan dan
keterampilan lainnya sesuai dengan hasil asesmen.
d) Perdagangan
Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa berdasarkan
kesepakatan bersama yang menghasilkan nilai manfaat/keuntungan
antara kedua belah pihak. Contohnya jual beli barang-barang kebutuhan
rumah tangga (klontong).
e) Handycraft
Handycraft adalah kegiatan seni yang menitik beratkan pada keterampilan
tangan dan mempunyai fungsi untuk mengolah bahan baku yang sering
ditemukan di sekitar lingkungan dan diolah menjadi benda-benda yang
bernilai dan bermanfaat, contohnya lampu gantung, kerajinan enceng
gondok, kerajinan kayu, dan lain-lain.
f) Karya seni
Karya seni adalah ciptaan artistik atau benda estetik berupa seni rupa, seni
music, seni suara, fotografi, seni murni (lukisan dan patung)
g) Jasa
Jasa adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan
konsumen atau dengan barang-barang milik tapi tidak memiliki transfer
kepemilikan.
h) Tata Boga
Tata boga adalah aktivitas terkait dengan seni dalam menyiapkan,
memasak dan menghidangkan makanan siap saji.
87 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
i) Konfeksi
Konfeksi adalah aktivitas usaha memproduksi baju atau pakaian yang
dibuat secara massal diantaranya pakaian jadi seperti Batik, Polo, Shirt,
kemeja, celana.
j) Pelatihan
Pelatihan adalah kegiatan yang dirancang untuk mengembangkan
kapasitas penerima manfaat melalui rangkaian kegiatan identifikasi,
pengkajian dan proses belajar yang terencana.
k) Rekreasi
Rekreasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali
jasmani dan rohani seseorang
l) Olah raga;
Olah raga adalah aktifitas untuk melatih tubuh seseorang tidak hanya
jasmani tetapi juga rohani
m) Daur ulang sampah
Daur ulang sampah adalah proses untuk menjadikan suatu barang bekas
menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang
sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna dan bernilai ekonomi.
n) Jasa ruang kerja (co-working place).
Jasa ruang kerja adalah sebuah ruang kerja baru dimana kita bekerja
bersamaan dengan orang lain dari perusahaan yang berbeda di tempat
yang sama.
o) Ruang Pameran (Showroom)
Ruang pamer biasa didefinisikan sebagai tempat untuk memamerkan
produk tertentu, seperti produk kerajinan tangan, batik, dan karya hasil
Penerima Manfaat di UPT dan ditujukan meningkatkan pemasaran dan
penjualan produk.
88 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
Uang, barang dan jasa yang dihasilkan dari pelaksanaan Sentra Kreasi
ATENSI menjadi hak sepenuhnya penerima manfaat dan berlaku pengenaan
tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah).
H. Posyandu Lansia
Posyandu Lansia merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan
kesejahteraan sosial bagi lanjut usia yang berbasis masyarakat. Posyandu
Lansia dilaksanakan balai besar/balai/loka Rehabilitasi Sosial. Posyandu
Lansia dilaksanakan balai besar/balai/loka Rehabilitasi Sosial bersama
masyarakat, pemerintah dan swasta. Pelaksanaan Posyandu Lansia dilakukan
di Rukun Warga (RW) yang merupakan wadah kegiatan.
Posyandu Lansia kepengurusannya dipilih secara demokratis oleh
anggotanya yang menyusun dan melaksanakan program untuk
pemberdayaan kesejahteraan sosial Lansia. Keanggotaan Posyandu Lansia
meliputi Lansia dan Pra Lansia.
Tugas Posyandu Lansia meliputi:
a. mendata seluruh Lansia potensial, Lansia tidak potensial dan Lansia
yang terlantar yang berada di lingkungannya;
b. menyusun dan melaksanakan program untuk pemberdayaan
kesejahteraan sosial Lansia;
c. membantu proses pengajuan Lansia tidak potensial dan Lansia terlantar
untuk menjadi penghuni Panti Werdha;
Draft 19 Juli
2021
89 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
BAB VIII
MEKANISME PENYALURAN BANTUAN ATENSI
1. Dasar Hukum Pemberian Bantuan ATENSI
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun
Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Kementerian/Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan
Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 2147);
d. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan
Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 75);
e. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1233);
f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1566);
g. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep/304/04/PB/2019 tentang
Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
h. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep/135/PB/2020 tentang
Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.
90 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
2. Tujuan Penggunaan Bantuan ATENSI
a. Mencapai keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok dan masyarakat
sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan
peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya;
b. Melindungi PPKS, kelompok rentan dan masyarakat miskin/marginal/terlantar dari
kemungkinan terjadinya risiko sosial;
c. Meningkatkan kemandirian ekonomi dan/atau kesejahteraan sosial PPKS, kelompok
rentan dan masyarakat miskin/marginal/terlantar;
d. Meningkatkan aksesibilitas PPKS, kelompok rentan dan masyarakat
miskin/marginal/terlantar dalam menjalankan perannya ditengah keluarga dan
masyarakat.
3. Pemberi Bantuan ATENSI
Pemberi bantuan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal
Rehabilitasi Sosial.
4. Penerima Bantuan ATENSI
a) Penerima manfaat ATENSI merupakan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
(PPKS), yang berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
b) Dalam hal penerima manfaat ATENSI tidak terdapat dalam DTKS, layanan tetap
dapat diberikan dengan ketentuan penerima manfaat ATENSI harus segera
dilaporkan ke Dinas Sosial Daerah Provinsi, Dinas Sosial Daerah Kabupaten/kota,
atau Kementerian Sosial untuk diusulkan masuk ke dalam DTKS.
c) Dalam kondisi tertentu, seperti dalam situasi bencana atau situasi darurat, sebelum
penetapan penerima manfaat ATENSI oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), calon
penerima manfaat ATENSI yang berbasis keluarga, komunitas, dan residensial harus
dilakukan verifikasi dan validasi oleh UPT.
91 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
d) Semua Penerima manfaat ATENSI yang menggunakan anggaran dalam DIPA UPT,
ditetapkan dalam Surat Keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan
disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Penetapan penerima manfaat
ATENSI dibuat dalam SK kolektif dan/atau SK perseorangan.
e) Seorang penerima manfaat dapat menerima bantuan ATENSI lebih dari 1 (satu) kali
sesuai kebutuhan sampai tercapainya peningkatan taraf kesejahteraan sosial dan
kemandirian penerima manfaat.
f) Pemberian bantuan ATENSI lebih dari 1 (satu) kali didasarkan pada perkembangan
hasil asesmen dan/atau konferensi kasus/konferensi keluarga dan hasil monitoring
serta evaluasi.
g) Penerima manfaat ATENSI dapat menerima bantuan lainnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
h) Keluaran dari bantuan ATENSI lebih dari 1 (satu) kali dihitung tetap 1 orang.
5. Persyaratan Penerima Bantuan ATENSI
Individu yang memiliki kriteria kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, keterpencilan, tuna
sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana; dan/atau korban tindak kekerasan,
eksploitasi, dan diskriminasi.
6. Bentuk Bantuan ATENSI
Bantuan ATENSI merupakan bantuan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang
bersumber dari akun 521219, 571112, 526321, 526322.
7. Alokasi Anggaran dan Rincian Jumlah Bantuan ATENSI
Bantuan ATENSI bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
yang dialokasikan pada DIPA UPT Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan sumber
dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
92 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
Besaran nilai bantuan ATENSI berdasarkan pada hasil asesmen yang dituangkan dalam
Surat Keputusan PPK yang disahkan oleh KPA, dengan indeks rata-rata sebesar
Rp.2.400.000/orang. Jumlah bantuan tersebut yaitu:
a. Khusus digunakan untuk kepentingan penerima bantuan (tidak boleh digunakan
untuk operasional petugas).
b. Setiap penerima bantuan dapat menerima lebih dari atau kurang dari Rp. 2.400.000.
c. Besaran bantuan yang layak berdasarkan hasil asesmen.
Adapun rincian penggunaan bantuan tersebut antara lain untuk:
a. dukungan pemenuhan hidup layak;
b. perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak;
c. dukungan keluarga;
d. terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi mental spiritual;
e. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
f. bantuan sosial dan asistensi sosial;dan
g. dukungan aksesibilitas.
8. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan ATENSI
a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan penerima ATENSI baik secara
kolektif maupun perseorangan melalui Surat Keputusan yang disahkan oleh Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA).
b. PPK mengajukan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
c. PPSPM memeriksa dan menguji dokumen pencairan yang diajukan PPK, untuk
selanjutnya dibuatkan SPM dan diajukan ke KPPN.
d. KPPN mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mencairkan
anggaran melalui bank persepsi.
93 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
9. Penyaluran Dana Bantuan ATENSI
a. Bantuan ATENSI dalam bentuk belanja barang non operasional lainnya (akun
521219) dapat disalurkan:
i. Langsung kepada penerima manfaat
Penyaluran langsung kepada penerima manfaat dapat diberikan dalam bentuk:
a. Bantuan uang tunai yang diberikan langsung oleh UPT. Uang tunai ini
diberikan untuk penerima manfaat yang berada dalam kondisi kedaruratan
atau kondisi tertentu lainnya yang membutuhkan bantuan segera.
(1) Mekanisme pembayaran oleh bendahara pengeluaran melalui uang
persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP).
(2) Dokumen pertanggungjawabannya terdiri dari:
(a) Hasil asesmen kebutuhan.
(b) Surat Keputusan Penerima Manfaat yang dikeluarkan oleh PPK dan
disahkan oleh KPA.
(c) Kuitansi penerimaan uang. Jika ada pembelian barang, maka harus
dilengkapi kuitansi dan nota pembelian barang. Jika ada
penggunaan uang untuk jasa, maka harus dilengkapi dengan
kuitansi biaya pemanfaatan jasa.
(d) Berita Acara Serah Terima antara pemberi dan penerima.
(e) Dokumentasi foto yang mendukung kegiatan.
b. Bantuan Uang yang diberikan dengan mekanisme transfer ke rekening
penerima manfaat yang jumlah dan penggunaannya sudah diketahui
sebelumnya berdasarkan hasil asesmen.
(1) Mekanisme pembayarannya melalui:
(a) Transfer ke rekening penerima oleh Bendahara pengeluaran dengan
uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP), atau
(b) SPM-LS ke rekening penerima bantuan.
(2) Dokumen pertanggungjawabannya terdiri dari:
94 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
(a) Hasil asesmen kebutuhan.
(b) Surat Keputusan penerima manfaat yang dikeluarkan oleh PPK dan
disahkan oleh KPA.
(c) Bukti transfer ke penerima manfaat.
(d) Berita Acara Serah Terima antara pemberi dan penerima.
(e) Laporan penggunaan uang yang telah ditransfer disertai kuitansi dan
nota pembelian barang sesuai dengan BAST. Jika ada penggunaan
uang untuk jasa, maka harus dilengkapi dengan kuitansi biaya
pemanfaatan jasa.
(f) Dokumentasi foto yang mendukung kegiatan.
(3) Terkait dengan mekanisme pembayaran transfer dalam bentuk uang,
terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:
(a) Dalam hal penerima manfaat sudah memiliki rekening, bantuan
ATENSI dapat langsung ditransfer ke rekening penerima dari Bank
Persepsi KPPN melalui SPM-LS atau transfer oleh bendahara
pengeluaran yang bersumber dari Uang Persediaan (UP) dan/atau
Tambahan Uang Persediaan (TUP).
(b) Dalam hal penerima belum memiliki rekening, maka PPK
menyerahkan data penerima kepada Bank yang telah melakukan
MoU dengan Ditjen Rehsos untuk dibuatkan rekening.
(c) Dalam hal penyaluran secara transfer melalui Bank Penyalur, dengan
SPM-LS dilakukan mekanisme sebagai berikut:
a. Penyaluran bantuan langsung ke rekening masing-masing
penerima manfaat yang melebihi 100 (seratus) orang penerima
manfaat, dilaksanakan melalui RPL UPT Direktorat Jenderal
Rehabilitasi Sosial.
b. PPK melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak Bank
Penyalur.
c. PPK melalui persetujuan KPPN Membuka Rekening
Penampungan Lainnya (RPL) pada Bank Penyalur untuk
95 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
menampung dana bantuan merujuk pada PMK Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian/Lembaga.
d. PPK menyerahkan data penerima bantuan kepada Pihak Bank
Penyalur dengan Berita Acara Serah Terima.
e. Pihak Bank melakukan pengecekan data penerima layanan
ATENSI yang diterima dari PPK untuk memenuhi syarat
mandatori dalam proses pembukaan rekening. Hasil
pengecekan data disampaikan ke UPT.
f. Pihak Bank membuatkan rekening tabungan penerima manfaat
ATENSI sesuai data yang lolos proses pengecekan.
g. Pihak Bank menyerahkan buku tabungan dan/atau kartu
ATENSI kepada penerima manfaat.
h. Kartu ATM ATENSI dapat digunakan oleh penerima manfaat
untuk menerima bantuan, menampung hasil usaha, dan
tabungan, sekaligus sebagai upaya pelaksanaan inklusi
keuangan.
i. Dalam pencairan dana bantuan pihak Bank berkoordinasi
dengan UPT, pendamping, dan/atau LKS.
c. Bantuan Barang yang diberikan langsung oleh UPT
Pemberian barang secara langsung oleh UPT dilakukan dalam kondisi
penerima manfaat sangat membutuhkan barang tersebut, misalnya dalam
kondisi darurat bencana alam, bencana sosial, dan/atau bencana non-alam.
Termasuk didalamnya bantuan barang untuk mendukung pelaksanaan
Layanan Dukungan Psikososial (LDP).
Mekanisme pengadaan jenis dan jumlah barang oleh UPT melalui swakelola
dan/atau kontraktual sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Mekanisme pembayarannya melalui:
96 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
(a) Tunai atau transfer ke rekening penyedia barang oleh bendahara
pengeluaran dengan uang persediaan (UP) atau tambahan uang
persediaan (TUP); atau
(b) SPM-LS ke rekening penyedia barang.
Dokumen pertanggungjawabannya terdiri dari:
(a) Hasil asesmen cepat kebutuhan.
(b) Surat Keputusan penerima manfaat yang dikeluarkan oleh PPK dan
disahkan oleh KPA, baik SK kolektif maupun perseorangan.
(c) Kuitansi penerimaan uang (jika dibayarkan langsung oleh bendahara
pengeluaran).
(d) Berita Acara Serah Terima uang antara PPK dan penyedia barang (jika
dibayarkan langsung oleh bendahara/SPM - LS).
(e) Kuitansi dan nota pembelian barang.
(f) Bukti transfer pembayaran ke penyedia barang.
(g) Dokumen Kontrak (jika pengadaannya melalui mekanisme kontraktual).
(h) Berita Acara Serah Terima Barang antara PPK dan penerima bantuan.
(i) Dokumentasi foto yang mendukung kegiatan.
2) Pemberian bantuan atas Kerja Sama dengan Lembaga Kesejahteraan
Sosial (LKS)
Pemberian bantuan ATENSI yang dilaksanakan atas kerja sama dengan LKS
melalui tahapan:
a. Balai Besar/Balai/Loka membuat perjanjian kerjasama dengan LKS dalam
pelaksanaan program ATENSI.
b. LKS menyampaikan hasil asesmen untuk data calon penerima manfaat dan
selanjutnya LKS mengajukan proposal ditujukan kepada UPT dengan
melampirkan hasil asesmen calon penerima manfaat disertai rencana
kebutuhan ATENSI dan anggaran.
97 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
c. UPT melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima manfaat,
memeriksa kelengkapan dokumen administrasi dan melakukan survey
kondisi riil lapangan dalam rangka menilai kelayakan proposal yang
dituangkan dalam laporan atau Berita Acara Hasil Verifikasi.
d. PPK membuat surat keputusan tentang penerima bantuan yang memuat
antara lain:
1) Nama calon penerima manfaat.
2) Nomor Induk Kependudukan (jika sudah memiliki KTP).
3) Alamat tempat tinggal/domisili.
4) Jumlah dan jenis bantuan yang diterima setiap penerima manfaat.
5) Nomor rekening penerima bantuan.
6) Nama LKS pendamping.
7) Alamat LKS.
8) Nama Ketua LKS.
e. LKS membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
f. Mekanisme pembayaran melalui:
a. Transfer ke rekening penerima manfaat oleh bendahara pengeluaran
dengan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP);
atau
b. SPM-LS langsung ke rekening penerima manfaat.
Dokumen pertanggungjawabannya terdiri dari:
a. Semua dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan e di
atas.
b. Kuitansi penerimaan uang (jika dibayarkan langsung oleh bendahara
pengeluaran).
c. Berita Acara Serah Terima uang/barang antara PPK dan penerima manfaat
(jika dibayarkan langsung oleh bendahara/SPM-LS).
d. Bukti transfer pembayaran kepada penerima manfaat.
e. Kuitansi dan nota pembelian barang serta pembayaran jasa.
f. Daftar hadir kegiatan.
98 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
g. Daftar tanda terima barang antara LKS dan penerima bantuan (jika
diberikan dalam bentuk barang melalui LKS).
h. Dokumentasi foto yang mendukung kegiatan.
Ketentuan tentang LKS:
a. Diprioritaskan sudah terakreditasi;
b. Jika belum atau masih dalam proses akreditasi, maka diperlukan rekomendasi
dari dinas sosial setempat.
Ketentuan Perpajakan
Pengenaan pajak untuk akun 521219 tetap berpedoman pada ketentuan
perpajakan yang berlaku.
a. Bantuan ATENSI dalam akun 571112 (bantuan sosial dalam bentuk barang)
1. Pengadaan bantuan ATENSI dalam bentuk barang yang dilaksanakan oleh UPT
menggunakan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Jenis barang yang termasuk dalam akun 571112 ini dapat berupa alat bantu
ataupun jenis barang lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan hasil asesmen,
seperti kursi roda dewasa/standar, kursi roda anak, kursi roda elektrik/adaftif,
motor roda tiga sesuai dengan kebutuhan, stroller, kruk/tongkat ketiak/axilary
cruthes, kruk siku, tongkat biasa/cane, tongkat netra/tongkat lipat, tongkat
pintar/tongkat penuntun ATENSI, walker/alat bantu jalan, alat untuk belajar jalan
seperti jemuran, alat penopang kaki/ankle foot orthoses (AFO), alat penopang
lutut dan kaki/knee ankle foot orthose (KAFO), alat penyangga pergelangan
tangan, lengan, dan jari, alat penyangga tulang leher, alat penyangga tulang
belakang/ortosis torako-lumbosakral, alat penyangga kelainan tulang
belakang/skoliosis, alat penyanggah punggung, protesa jari/partial-foot
prosthesis, ankle disarticulation/syme prosthesis, prostesis bawah lutut/transtibial
99 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
(below-knee) prosthesis, prostesis atas lutut/transfemoral (above-knee)
prosthesis, prostesis sebagian tangan, prostesis lengan bawah/transradial (below
elbow) prosthesis, protesis lengan atas/transhumeral (above elbow) prosthesis,
kaca mata low vision, tablet, e-book reader, telepon genggam (dengan
memanfaatkan fasilitas/settingan tambahan untuk pengguna dengan disabilitas
netra), laptop bicara/braille, ABD implan, ABD non implan, pampers, motor
modifikasi roda tiga untuk usaha, omron compressor nebulizer ne-c28 (alat bantu
pernafasan), alat bantu peraga edukatif dan UEP, jam tangan braille/bicara,
matras, sepeda statis, carseat, standing frame, kursi meja terapi, lampu infra red,
backslap tangan/kaki, korset pinggang/punggung, dome magnifier, reglet dan
pen, reading stand, pantule, kaca pembesar genggam, penggaris taktil, papan
catur, baby walker, alat vibrator untuk latihan wicara dan Alat bantu sensor air
minum dalam gelas, dll. Setelah pekerjaan pengadaan barang selesai
dilaksanakan dan telah dilakukan serah terima barang dari penyedia barang
kepada UPT, maka barang akan dicatat sebagai barang persediaan (buffer stock).
Dan jika sampai dengan akhir tahun anggaran masih terdapat material sisa
dan/atau barang belum diserahkan, maka akan tetap tercatat sebagai barang
persediaan. Adapun terkait pengenaan pajak untuk pengadaan alat bantu yang
menggunakan akun 571112 tetap berpedoman pada ketentuan perpajakan yang
berlaku.
Dalam hal bantuan ATENSI dalam bentuk barang khususnya alat bantu, UPT
dapat melakukan pembelian unit barang dan material untuk dilakukan perakitan
oleh penerima manfaat baik yang berada didalam Balai/Loka maupun eks
penerima manfaat seperti motor roda tiga untuk usaha, kursi roda elektrik serta
tongkat pintar/tongkat penuntun ATENSI.
Penggunaan Akun Standar perakitan Alat Bantu Aksesibilitas bagi penerima
manfaat yaitu menggunakan akun Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi
Sosial dalam bentuk Barang (571112) yang dialokasikan ke dalam 3 (tiga) jenis
komponen, yaitu:
100 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
1. Belanja untuk material utama (menggunakan akun 571112) yang digunakan
untuk melakukan pengadaan komponen utama alat bantu yang akan dibuat,
misalnya kursi roda dan motor roda tiga serta tongkat pintar.
2. Belanja untuk material supporting (menggunakan akun 571112) yang
digunakan untuk melakukan pengadaan bahan-bahan pendukung yang
diperlukan untuk membuat barang jadi menjadi alat bantu yang siap dipakai
dan sesuai dengan keperluan penerima manfaat.
3. Belanja untuk jasa perakitan (menggunakan akun 571112) yang digunakan
untuk melakukan perakitan sesuai dengan kebutuhan sehingga semua
komponen dapat tersusun menjadi alat bantu siap pakai. Akun ini
dipergunakan karena outputnya adalah bentuk barang/ alat bantu disabilitas.
Komponen pembiayaan pada kegiatan (1) dan (2) dilakukan dengan mekanisme
pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan yang berlaku, sedangkan komponen
pada kegiatan (3) dilakukan dengan mekanisme SPM – LS ke penerima manfaat
yang merakit.
Jika ada pembelian peralatan dan bahan yang mendukung proses produksi,
misalnya mesin bubut, rompi, dll tidak menggunakan akun 571112, tetapi
menggunakan akun belanja modal (53) dan belanja barang (52), sehingga tidak
termasuk dalam pembentuk belanja sosial di akun 571112.
Dokumen pertanggungjawaban atas proses pengadaan barang meliputi:
1) Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
2) Dokumen kontrak lengkap.
3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
4) Berita Acara Pemeriksaan Barang.
5) Berita Acara Serah Terima Barang
6) Faktur dari Penyedia Barang
7) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Penyedia Barang.
8) Dokumen pembayaran lengkap antara lain permintaan pembayaran dari
penyedia barang, Berita Acara Pembayaran, kuitansi, SPP, SPM, SP2D, SSP.
101 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
2. Penyaluran Bantuan ATENSI dalam bentuk barang yang bersumber dari akun
571112 diberikan berupa:
a. Bantuan barang langsung kepada penerima manfaat.
Penyaluran langsung kepada penerima manfaat ATENSI diberikan langsung
oleh UPT kepada pemohon perseorangan yang berada dalam kondisi darurat
atau tidak darurat. Barang yang telah diberikan dapat diolah sesuai dengan
kebutuhan penerima manfaat. Sebagai contoh: pemanfaatan komponen-
komponen untuk pembuatan atau modifikasi motor roda tiga dan kursi roda
serta tongkat pintar.
Dokumen pertanggungjawaban untuk perseorangan dalam kondisi darurat:
(1) Data calon penerima manfaat yang telah di verifikasi dan validasi oleh
petugas Balai Besar/Balai/Loka Rehabilitasi Sosial.
(2) Surat Keputusan Penerima Manfaat yang dikeluarkan oleh PPK dan
disahkan oleh KPA.
(3) Berita Acara Serah Terima Bantuan ATENSI antara pemberi dan
penerima.
(4) Surat pernyataan telah menerima bantuan dan akan memanfaatkan
sesuai ketentuan dan hasil asesmen kebutuhan.
(5) Dokumentasi foto yang mendukung kegiatan.
(a) Dokumen pertanggungjawaban untuk perseorangan yang tidak dalam kondisi
darurat:
(1) Surat permohonan dari calon penerima
manfaat/wali/LKS/komunitas/instansi pemerintah.
(2) Data calon penerima manfaat yang telah di verifikasi dan validasi oleh
petugas Balai Besar/Balai/Loka Rehabilitasi Sosial.
(3) Surat Keputusan Penerima Manfaat yang dikeluarkan oleh PPK dan
disahkan oleh KPA.
(4) Berita Acara Serah Terima antara pemberi dan penerima.
102 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
(5) Dokumentasi foto yang mendukung kegiatan.
b. Bantuan barang melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
Pemberian bantuan ATENSI dalam bentuk barang dari akun 571112 melalui LKS
dilaksanakan dengan tahapan:
(a) LKS menyampaikan hasil asesmen data calon penerima manfaat ATENSI
yang telah masuk ke dalam DTKS. (Catatan: Tanpa proposal karena DTKS
dipastikan datanya valid).
(b) LKS mengajukan proposal yang ditujukan kepada UPT dengan melampirkan
hasil asesmen calon penerima manfaat yang belum masuk DTKS disertai
rencana kebutuhan dan anggaran.
(c) UPT membuat perjanjian kerjasama dengan LKS dalam pemanfaatan dana
ATENSI.
(d) UPT memastikan kembali akurasi data calon penerima manfaat dan
melakukan asesmen untuk calon penerima manfaat yang belum masuk
DTKS.
(e) UPT memverifikasi administrasi dan lapangan terhadap proposal yang masuk
untuk menilai kelayakannya dalam bentuk laporan atau Berita Acara Hasil
Verifikasi.
(f) PPK membuat surat keputusan tentang penerima bantuan yang memuat
antara lain:
(1) Nama LKS
(2) Alamat LKS
(3) Nama Ketua LKS
(4) Nama penerima bantuan
(5) Jumlah dan jenis bantuan yang diterima setiap penerima bantuan.
(g) LKS membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
Dokumen pertanggungjawabannya terdiri dari:
103 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
a) Semua dokumen sebagaimana tercantum dalam huruf a) sampai dengan g)
diatas.
b) Berita Acara Serah Terima Barang antara PPK dan LKS.
c) Berita Acara Serah Terima Barang antara LKS dan Penerima Manfaat.
d) Dokumentasi foto yang mendukung kegiatan.
e) Dokumen pertanggungjawaban yang dibuat oleh LKS dikirimkan kepada UPT
yang memberikan bantuan dalam bentuk foto copy, sedangkan dokumen
aslinya disimpan oleh LKS.
c. Bantuan ATENSI dalam bentuk uang yang bersumber dari akun
526321 dan bantuan ATENSI dalam bentuk barang yang bersumber
dari akun 526322
Bantuan yang berasal dari akun 526321 dalam bentuk uang kepada penerima manfaat
untuk penanganan Covid-19. Bantuan yang berasal dari akun 526321 diberikan
dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) Bantuan diberikan dalam bentuk uang kepada penerima manfaat untuk
penanganan Covid-19.
(2) Penyaluran bantuan dilakukan oleh UPT kepada penerima
manfaat/wali/penanggungjawab lainnya baik perseorangan maupun kolektif yang
berada di dalam lembaga maupun di masyarakat.
(3) Uang dapat diberikan melalui transfer atau tunai.
Dokumen pertanggungjawaban penyaluran akun 526321:
(1) Data penerima manfaat yang telah diverifikasi dan validasi oleh petugas UPT.
(2) Surat keterangan terpapar Covid-19 dari instansi kesehatan dan/atau data
tentang zona penyebaran Covid-19 dari Satgas Covid-19.
104 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
(3) Surat Keputusan Penerima Manfaat yang dikeluarkan oleh PPK dan disahkan oleh
KPA.
(4) Bukti penerimaan uang berupa kuitansi atau bukti transfer.
(5) Berita Acara Serah Terima Bantuan ATENSI antara pemberi dan
penerima/wali/penanggungjawab lainnya.
(6) Jika terdapat pembelian barang maka disertakan bukti nota dan kwitansi
pembelian.
(7) Surat Pernyataan Telah Menerima Bantuan dan akan memanfaatkan sesuai
ketentuan dan hasil asesmen kebutuhan.
(8) Dokumentasi foto yang mendukung kegiatan.
Bantuan yang berasal dari akun 526322 dalam bentuk barang untuk bantuan lainnya
yang akan diserahkan kepada penerima manfaat ATENSI dalam rangka penanganan
Covid-19. Bantuan yang berasal dari akun 526322 diberikan dengan ketentuan
sebaga berikut:
(1) Bantuan diberikan dalam bentuk barang kepada penerima manfaat ATENSI untuk
penanganan Covid-19.
(2) Penyaluran bantuan dilakukan oleh UPT kepada penerima
manfaat/wali/penanggungjawab lainnya baik perseorangan maupun kolektif yang
berada di dalam lembaga maupun di masyarakat.
(3) Pengenaan pajak untuk akun 526322 tetap berpedoman pada ketentuan
perpajakan yang berlaku.
Dokumen pertanggungjawaban penyaluran akun 526322, berupa:
(1) Data penerima manfaat ATENSI yang telah diverifikasi dan validasi oleh petugas
UPT.
(2) Surat Keterangan terpapar Covid-19 dari instansi kesehatan dan/atau data
tentang zona penyebaran Covid-19 dari Satgas Covid-19.
105 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
(3) Surat Keputusan Penerima Manfaat ATENSI yang dikeluarkan oleh PPK dan
disahkan oleh KPA.
(4) Nota dan kwitansi pembelian barang.
(5) Bukti penerimaan barang.
(6) Berita Acara Serah Terima Bantuan ATENSI antara pemberi dan
penerima/wali/penanggungjawab lainnya.
(7) Surat Pernyataan Telah Menerima Bantuan dan akan memanfaatkan sesuai
ketentuan dan hasil asesmen kebutuhan.
(8) Dokumentasi foto yang mendukung kegiatan.
10. Ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
a) Jenis PNBP yang dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) adalah uang, barang
dan jasa yang merupakan hasil dari layanan UPT Direktorat Jenderal Rehabilitasi
Sosial.
b) Bantuan ATENSI diberikan langsung untuk kepentingan penerima manfaat.
Bahan/benih/bibit/alat/barang yang dibeli oleh UPT dan diserahkan untuk
kepentingan penerima manfaat harus dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima
(BAST). Sebagai contoh: bahan keterampilan yang telah dibeli oleh UPT, setelah
diserahkan kepada penerima manfaat akan sepenuhnya menjadi hak penerima
manfaat, baik penggunaan maupun hasil penjualannya. Karena itu hasil dari
pengolahan dan penjualan barang serta jasa yang diberikan penerima manfaat tidak
menjadi objek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
c) Seluruh penyerahan dan penggunaan bahan/ benih/ bibit/ alat/ barang berpedoman
pada prinsip akuntabilitas.
11. Pelaporan
Seluruh dokumen pertanggungjawaban disampaikan kepada UPT pemberi
bantuan selambat-lambatnya 30 hari sejak bantuan diterima. Penerima
bantuan wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana
106 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
bantuan sesuai peruntukannya dengan didukung bukti-bukti asli transaksi
pembelanjaan dan menyampaikan fotocopy dokumen pertanggungjawaban
bantuan kepada UPT Ditjen Rehabilitasi Sosial. Penerima bantuan dalam
membuat laporan dapat didampingi oleh pendamping dan atau LKS.
12. Sanksi
Sanksi diberikan kepada penerima bantuan ATENSI apabila pemanfaatan tidak sesuai
dan atau tidak melaporkan pertanggungjawaban, maka akan diberikan sanksi berupa:
a) Teguran lisan.
b) Teguran tertulis, dalam hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam
pemberian bantuan berikutnya dan atau bantuan lainnya.
c) Penghentian bantuan.
d) Pengembalian bantuan (penyetoran ke kas negara, jika hasil pemeriksaan
ditemukan terdapat kerugian negara).
e) Diproses secara hukum jika terbukti melakukan pelanggaran pidana terkait dengan
penggunaan bantuan ATENSI.
13. Lain-lain
Hal-hal yang belum tercantum dalam pedoman operasional ini akan diatur lebih lanjut
dalam petunjuk teknis pelaksanaan yang dibuat oleh KPA, dan tetap merujuk pada
pedoman operasional ini.
107 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
BAB IX
PENUTUP
Demikian Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia ini
telah disusun untuk membantu semua pihak dalam pelaksanaan kegiatan baik
melalui Keluarga, Komunitas dan Residensial. Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut
Usia berharap pedoman ini dapat bermanfaat dan digunakan bagi semua pihak
secara umum dan secara khusus.
Diharapkan dengan telah disusunnya pedoman ini dapat dijadikan acuan
untuk menjalankan tugas dalam rangka pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan
kegiatan. Dalam pelaksanaan ATENSI Lanjut Usia dibutuhkan profesionalitas dan
kompetensi pemangku-kepentingan yang dapat diterapkan untuk mewujudkan
lanjut usia Indonesia yang mandiri, sejahtera dan bermartabat.
108 | Pedoman Operasional ATENSI Lanjut Usia 2021
L A M P I R A N
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL
LANJUT USIA
INSTRUMEN SELEKSI
PEKERJA SOSIAL
TANGGAL PENGISIAN
Pada Hari……………..tanggal……………………..tahun……………..Telah dilaksaakan seleksi kepada klien yang
datanya tercantum di bawah ini :
A. Identitas klien
1. Nama :
2. Umur/Tempat tgl lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Agama :
5. Pendidikan Terakhir :
6. Pekerjaan/Keterampilan :
7. Status Perkawinan :
8. Penyakit yang pernah diderita :
9. Permasalahan yang dihadapi :
10. Keterangan lain :
B. Identitas Keluarga/Wali yang bertanggung jawab :
1. Nama :
2. Pekerjaan :
3. Alamat :
4. HUbungan Keluarga :
C. Kesimpulan
D. Saran
……………………………..,………………………………thn………….
Pendamping
(…………………………………….)
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL
LANJUT USIA
INSTRUMEN SELEKSI
PEKERJA SOSIAL
TANGGAL PENGISIAN
INSTRUMEN ASESMEN
(PENELAAHAN DAN PENGUNGKAPAN MASALAH)
A. Identitas klien
Nama klien :
Tempat tgl lahir :
Alamat :
Nomor tlp/Hp :
Catatan Kasus :
Tanggal di rujuk :
Pekerja Sosial :
Laporan dibuat :
B. Dasar Pertimbangan Laporan :
C. Dasar Pertimbangan Keterlibatan Pekerja Sosial :
D. Sumber Daya :
E. Latar Belakang dan Situasi Keluarga :
F. Fungsi Kesehatan :
G. Fungsi Intelektual :
H. Fungsi Emosional :
I. Relasi Interpersonal dan Sosial :
J. Potensi dan Kemampuan Memecahkan Masalah:
K. Kesimpulan Hasil Asesmen :
L. Harapan Klien mendapat pelayanan di Balai/
Loka LU :
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL
LANJUT USIA
INSTRUMEN SELEKSI
PEKERJA SOSIAL
TANGGAL PENGISIAN
SURAT TERMINASI/RUJUKAN
Yang bertanda tangan dibawah ini Pendamping Sosial menerangkan bahwa :
N a m a :………………………………………………………………..
U m u r :………………………………………………………………
Status klien dampingan dari ……………………………………………………………………………………………………………
Berdasarkan hasil ………………………………………………………………………………………………………………………………
Serta didukung oleh data lainnya menunjukkan bahwa klien yang menjadi dampingan saya……………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Seiring dengan hal tersebut, klien dampingan tersebut masih perlu memperoleh………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
lebih lanjut dirujuk ke………………………………………………………………………………………………………………………….
Sesuai dengan permasalahannya.
Demikin agar menjadi maklum dan atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.
…………………………………………..,…………………………………………….tahun
Pendamping
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL
LANJUT USIA
ASESMEN/PENDEKATAN AWAL
PEKERJA SOSIAL
TANGGAL PENGISIAN
Nama PPKS
NDK KTP :
Tanggal lahir BPJS/KIS/asuransi lainnya :
Jenis Kontak Pihak selain klien yang terlibat dalam inisiatif rujukan/kontak
Kunjungan ke BRSLU Anggota keluarga:
Melalui telepon Tetangga/teman :
Kunjungan Rumah Dokter :
Lainnya : Lembaga/Instansi:
Lainnya :
Level keterlibatan klien dalam rujukan/kontak :
Klien hadir dan terlibat Klien tidak mengetahui (jelaskan)
Klien tidak hadir tapi menginginkan rujukan/kontak
Klien tidak hadir, tapi mengetahui ttg rujukan/kontak
Klien hadir tapi tidak terlibat (jelaskan) : Tidak yakin (seperti via telepon) :
Masalah yang muncul :
Tambahan riwayat (durasi/upaya/hasil) :
Ekspektasi orang saat wawancara, termasuk layanan yang diminta : Penting?
Ya
Tidak
Informasi awal dalam domain fungsional
Sosial :
Lingkungan :
Kesehatan Mental :
2
Kesehatan Fisik :
ADL/IADL :
Ekonomi :
DISPOSISI Rehabilitasi Sosial di Balai Teratasi saat Respon Kasus
Bantuan Bertujuan LU
Merujuk ke lembaga lain Tidak dapat dibantu (alasan)
Dukungan Keluarga
Lainnya
Apakah pada saat wawancara ada yang menandakan bawa klien tinggal dalam lingkungan yang membahayakan bagi kunjungan Pekerja Sosial? (Ceklis dan jelaskan). Pastikan untuk mencatat bahaya pada face sheet.
Tetangga berbahaya Senjata dalam rumah Penggunaan/pengedaran
KDRT Hewan peliharaan berbahaya narkoba di rumah
Lainnya
Jelaskan (termasuk sumber informasi dan kesan seriusnya bahaya) :
Tambahan komentar (jika diperlukan) :
Tanda tangan Pekerja Sosial __________________________________________________________
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL
LANJUT USIA
FACE SHEET
PEKERJA SOSIAL
TANGGAL PENGISIAN
Nama PPKS/Usia JK Suku Status Agama Bahasa Pendidikan
BPJS/KIS KTP Pekerjaan
NDK : 004 – TS - 2020 TMT Masuk :
Alamat :
Kel/Desa : Kecamatan : Kota/Kab :
No.Kontak PPKS Propinsi :
Petunjuk Arah/Catatan Kasus :
Respon Kasus
Petugas Respon Kasus :
Petugas dan Tanggal Penjemputan : Penempatan
Kasus :
Nama Keluarga/Wali : Hubungandgn PM Hub.dgn PPKS :
No.Kontak KTP
Alamat :
Alasan merujuk :
Instansi/Lembaga Perujuk
Nama
No.Kontak
Alamat
Alasan merujuk
Catatan (tambahan informasi penting yang tidak tercantum di atas)
Tandatangan Pekerja Sosial _____________________
Foto
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA
ASESMEN FUNGSIONAL KOMPREHENSIF
PEKERJA SOSIAL
NAMA PPKS
NDK
I. SOSIAL
A. Persepsi Lanjut usia/Keluarga terhadap keberfungsian sosial lanjut usia?
B. Ketika lanjut usia memiliki permasalahan, siapa orang yang diandalkan oleh lanjut usia?
C. Dimensi keberfungsian sosial
1. Kemampuan lanjut usia/preferensi/hambatan dalam membuat dan merawat hubungan sosial
(contoh : isolasi sosial, menyukai pertemuan dengan orang, pemalu, memilih untuk menyendiri, sulit untuk
berkomunikasi)
2. Apakah lanjut usia memiliki pengasuh/perawat? ___Tidak___YA (jika ya, gambarkan dinamika, seperti:
kepuasan lanjut usia terhadap pengasuh/perawat, tanggung jawab pengasuh dan hambatannya, bukti
burnout, kasar terhadap lanjut usia, penghargaan hubungan pengasuh/lanjut usia)
3. Dinamika hubungan sosial dengan dan bersama keluarga, teman, dan lainnya (Contoh: tetangga, dapat
menggunakan genogram, social mapping dll)
4. Perubahan/latar belakang signifikan keberfungsian sosial pada keluarga/lanjut usia.
2
II. LINGKUNGAN
A. Persepsi Lanjut usia/Keluarga terhadap lingkungan rumah dan tetangga
B. Tempat tinggal
Jenis Tempat Tinggal Kepemilikan Fasilitas Pelayanan Sosial
Rumah Milik Sendiri Panti Sosial Pemerintah
Rusun Sewa/Disewakan Panti Sosial swasta
Gelandang/di Jalan Menumpang Fasilitas rehab/akut
________________ _________________ Penampungan Sementara
________________ _________________ _____________________
C. Lokasi Tempat Tinggal __ Kota __ Desa __ Lokasi Terisolir
D. Kondisi tidak sehat, tidak aman, tidak memadai pada lingkungan lanjut usia. Jika lanjut usia tinggal di dalam
fasilitas pelayanan sosial, catatan diberikan pada bagian komentar
Aksesibilitas rumah Kebersihan Rumah Tangga
Aksesibilitas luar rumah Hewan/Hama Akses Transportasi
Kamar mandi Tempat Sampah Akses Pasar
Toilet Ventilasi Udara Lainnya
Area Mencuci/ Menjemur Pemanas/ Pendingin Ruangan _______________
Dapur/Peralatan Memasak Sistem kelistrikan rumah _______________
Ruang Makan Lantai _______________
Halaman Kondisi Rumah _______________
Komentar:
E. Hal di sekitar lingkungan lanjut usia yang mengancam atau mengganggu kondisi mental, fisik, keselamatan,
atau menghambat akses lanjut usia menerima pelayanan?
F. Kekuatan lingkungan
3
III. MENTAL/EMOSIONAL
A. Persepsi keluarga/ lanjut usia terhadap kondisi kesehatan mental/ emosi lanjut usia
B. Apakah lanjut usia pernah mendapatkan asesmen kondisi mental/kognitif? __ Tidak __ Ya
Instrumen Dilakukan oleh Hasil/ Simpulan
C. Permasalahan Mental, Emosi dan Kognitif-Penyakit, Gejala, Gangguan
Diagnosa/ Gejala Sumber Catatan
Perilaku Agresif/ Kekerasan
Gelisah/ Cemas/ Serangan Panik
Perubahan tingkat aktivitas (tiba-tiba/ekstrem)
Perubahan suasana hati (tiba-tiba/ekstrem)
Perubahan nafsu makan
Gangguan kognitif/ Gangguan ingatan
Gangguan disabilitas/ Keterbelakangan mental
Halusinasi/ delusi
Perasaan yang tidak wajar (datar/ inkongruen)
Gangguan kemampuan analisa/penilaian
Penyakit mental
Gangguan orientasi
Perasaan sedih yang berkepanjangan
Gangguan tidur
Penggunaan obat terlarang
Pikiran tentang bunuh diri
Perilaku keluyuran
*Sumber : L = Pendapat lanjut usia K = Pendapat keluarga
P = Observasi pekerja sosial M = petugas kesehatan mental profesional O = lainnya__________
D. Riwayat pengobatan/ intervensi untuk masalah emosi/ mental (perawatan RSJ, perawatan rawat jalan, terapi,
penggunaan obat, nama terapis atau profesional terlibat dalam penanganan mental lanjut usia)
E. Riwayat gangguan emosi/ mental atau penggunaan obat pada keluarga lanjut usia
F. Kekuatan status mental/ emosi lanjut usia/keluarga
4
IV. KESEHATAN FISIK
A. Persepsi keluarga/ lanjut usia terhadap kondisi kesehatan fisik lanjut usia
B. Permasalahan kesehatan-penyakit, gangguan, gejala
Diagnosa/ Gejala Sumber Catatan
Arthritis / Ostoeporosis / Gout
Asma / Sesak nafas / lainnya
Kontinensia urin / masalah kandung kemih
Kontinensia feses / masalah pencernaan
Luka lebam
Luka bakar
Kanker
Masalah gigi
Vertigo / Pusing / jatuh
Penyakit / kondisi penglihatan
Sakit kepala
Gangguan pendengaran
Hipertensi
Gangguan hati
Penyakit ginjal / gangguan ginjal
Jantung
Malnutrisi / dehidrasi
Stroke
Nyeri
Parkinson
Gangguan bicara
Parapeglia / quadripeglia / gangguan syaraf
*Sumber : L = Pendapat lanjut usia K = Pendapat keluarga
P = Observasi pekerja sosial M = petugas kesehatan O = lainnya__________
C. Penyedia Layanan Medis Catatan (jenis penyedia, reguler atau sesuai kebutuhan)
D. Pengobatan (resep) dan Perawatan (seperti diet khusus, pijat)
Nama Keterangan (dosis, efek samping, dll)
5
E. Apakah lanjut usia memerlukan bantuan dalam pengobatan atau perawatan? Jika iya, apakah lanjut usia
mendapatkan bantuan?
__ tidak membutuhkan bantuan
__ Membutuhkan bantuan dari _________________
__ Membutuhkan bantuan, tapi tidak mendapatkannya.
F. Riwayat kesehatan lanjut usia/keluarga, termasuk rawat inap (RS) dan rawat jalan
G. Peralatan medis tahan lama/perangkat pembantu/persediaan (tulis U jika lanjut usia menggunakannya saat
ini, N jika lanjut usia membutuhkan tapi tidak memilikinya)
__ Kateter __ Alat bantu dengar __ Lainnya
__ Kruk __ persediaan inkontinensia ______________
__ Gigi palsu __ Kantong penampung feses
__ Persediaan diabetic __ Peralatan oksigen
__ Kacamata __ Kursi roda
__ Palang/pegangan __ alat bantu jalan/walker
Penjelasan :
H. Kekuatan-kekuatan pada kesehatan fisik lanjut usia/keluarga
V. ADL/IADL
A. Persepsi Lanjut usia/keluarga mengenai kemampuan lanjut usia berkativitas sehari-hari
6
B. Review aktivitas sehari-hari
ADL
Memerlukan bantuan? Kebutuhan
terpenuhi? (1-ya,
2-parsial, 3-tidak)
Keterangan (siapa yang membantu, hambatan dll)
Tid
ak
Seb
agia
n
Tota
l
Ambulans
Mandi
Berpakaian
Makan
Kebersihan diri
BAB/BAK
Berpindah
Dari/ke tempat tidur
Dari/ke tempat duduk
Masuk/keluar mobil
IADL
Membersihkan rumah
Mencuci
Memasak
Penggunaan transportasi
C. Apakah lanjut usia bisa membaca? __Ya, __Tidak
Apakah lanjut usia bisa menulis? __Ya, __Tidak
D. Kekuatan lanjut usia/keluarga
VI. FINANSIAL
A. Persepsi lanjut usia/keluarga mengenai situasi finansial dan kemampuan dalam mengatur keuangan
B. Pendapatan per bulan ____________________ Sumber pendapatan :
C. Pengeluaran per bulan ____________________ Jenis pengeluaran :
7
D. Adakah permasalahan dalam mengatur keuangan baik oleh lanjut usia maupun keluarga?
E. Jika pengeluaran lebih besar dari pendapatan, apa yang lanjut usia lakukan?
F. Kekuatan lanjut usia/keluarga
VII. Program Bantuan Pemerintah yang diterima Lanjut usia/Keluarga
CATATAN TAMBAHAN
(jika kolom yang tersedia di atas tidak mencukupi atau terdapat informasi penting yang tidak ada pada pertanyaan)
8
KESIMPULAN
Ditandatangani pada tanggal :
Pekerja Sosial,
_______________________
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA
KONTRAK (INCERN CONFIRM)
PEKERJA SOSIAL
NAMA PPKS
NDK
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN (INCERN CONFIRM)
PELAYANAN SOSIAL LANJUT LANJUT USIA
Yang bertanda tangan di bawah ini:
I. Nama :
Jenis kelamin :
Tempat/tgl.lahir :
Alamat :
Status dalam pelayanan : Penerima Manfaat
II. Nama :
Jenis kelamin :
Alamat :
Status dalam pelayanan : Pekerja Sosial
Mempunyai hubungan sebagai Penerima Manfaat dari Pihak ke-II, telah mendapat penjelasan
mengenai hasil asesmen dan intervensi yang akan dilaksanakan oleh pihak ke-II terhadap
Penerima Manfaat. Memberikan wewenang kepada Pekerja Sosial yang bersangkutan untuk
melaksanakan intervensi dan tindakan lain yang diperlukan.
Persetujuan ini diberikan dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaaan dari pihak manapun.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab.
…………………….., ……………., ………
Yang Menyatakan,
Pihak Ke-II Pihak Ke-I
Pekerja Sosial Penerima Manfaat
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA
Nama PPKS STATUS RRS PPKS
NDK Awal
NIK Update
Tanggal RRS Akhir
NO HAL YG PERLU DIUBAH
(MASALAH/KEBUTUHAN) TARGET
TGL
TARGET AKTIVITAS/PELAYANAN PELAKSANA
TGL TELAH
DILAK. STATUS
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA
REVIEW PERKEMBANGAN KASUS
NAMA PPKS
NDK
TANGGAL REVIEW
1
Adakah perubahan atau peristiwa sejak review terakhir yang memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan
penerima manfaat atau membutuhkan layanan rehabilitasi sosial? Jika ada berikan penjelasan singkat dan jelas.
(Update face sheet jika ada perubahan pada alamat, no.kontak atau susunan anggota keluarga)
Review Keberfungsian Sosial PPKS (masukkan ringkasan dari masalah baru yang muncul, kondisi yang memburuk, kemajuan, pencapaian, dan sistem sumber yang baru sertakan dokumen yang menunjang)
Sosial
Lingkungan
Kesehatan Mental dan Emosional
Kesehatan Fisik
Ekonomi
ADL/IADL
Kemajuan Pencapaian Tujuan
Tujuan # & Deskripsi
Kemajuan ⃝ Tujuan Tercapai/Dihentikan ⃝ Tujuan Hampir Tercapai ⃝ Tujuan Dalam Proses ⃝ Mencoba Strategi Lain ⃝ Revisi Tujuan ⃝ Lainnya:
Tujuan # & Deskripsi
Kemajuan
⃝ Tujuan Tercapai/Dihentikan ⃝ Tujuan Hampir Tercapai ⃝ Tujuan Dalam Proses ⃝ Mencoba Strategi Lain ⃝ Revisi Tujuan ⃝ Lainnya:
Tujuan # & Deskripsi
Kemajuan. ⃝ Tujuan Tercapai/Dihentikan ⃝ Tujuan Hampir Tercapai ⃝ Tujuan Dalam Proses ⃝ Mencoba Strategi Lain ⃝ Revisi Tujuan ⃝ Lainnya:
Tujuan # & Deskripsi
Kemajuan ⃝ Tujuan Tercapai/Dihentikan ⃝ Tujuan Hampir Tercapai ⃝ Tujuan Dalam Proses ⃝ Mencoba Strategi Lain ⃝ Revisi Tujuan ⃝ Lainnya:
Tujuan # & Deskripsi
Kemajuan ⃝ Tujuan Tercapai/Dihentikan ⃝ Tujuan Hampir Tercapai ⃝ Tujuan Dalam Proses ⃝ Mencoba Strategi Lain ⃝ Revisi Tujuan ⃝ Lainnya:
Pekerja Sosial ________________________
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL LANJUT
USIA
TERMINASI
NAMA PPKS
NDK
TANGGAL PENGISIAN
PPKS akan __ dipulangkan ke keluarga __ ditransfer ke ________________________ efektif
__ dimakamkan di Komp.Pemakaman ……………………………………………
Jika dipulangkan ke keluarga, alasannya yaitu : __ PPKS menolak layanan __ PPKS meminta terminasi layanan __ PPKS tidak diketahui keberadaannya __ PPKS meninggal __ BRSLU tidak dapat melanjutkan layanan __ Tujuan layanan telah tercapai __ Lainnya
Jika ditransfer, alasannya yaitu : __ PPKS membutuhkan layanan lembaga lain __ Redistribusi kasus dengan tujuan administratif __ Lainnya
Tanggal review terakhir _______
Perubahan signifikan sejak review terakhir ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Penyelesaian aktivitas pekerjaan sosial yang tertunda atas nama PPKS / keluarga sejak review terakhir
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Masalah yang belum terpecahkan___________ _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Respon PPKS/keluarga atas penutupan atau transfer kasus ______________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Pekerja Sosial _________________________________________
FORM ASESMEN KOMPREHENSIF JARAK JAUH
NAMA PETUGAS ASESMEN
NO. HP
JABATAN/PEKERJAAN
HARI/TGL KEGIATAN
LKS LU/PUSAKA
BLOK A-IDENTITAS LANJUT USIA
Nama Lengkap Lanjut Usia :
NIK* (Wajib, 16 Digit Angka) :
ID DTKS (Jika Sudah Ada) :
Penerima Bantuan Pemerintah : a. Belum Menerima Bantuan Pemerintah
b. Program Keluarga Harapan c. Kartu Sembako/BPNT/BSP
d. Bantuan Sosial Tunai e. Kartu Indonesia Sehat /PBI JK
f. Program APBD Prov/Kab/Kota ………………………….. (Lingkari Satu atau lebih)
Tempat Lahir Lanjut Usia :
Tanggal Lahir Lanjut Usia :
Jenis Kelamin Lanjut Usia : Laki-Laki/ Perempuan
Agama Lanjut Usia :
Alamat Lengkap
Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Kelurahan/Desa :
Dusun/RT/RW, No. Jalan :
Nama Ibu Kandung/Wali (Wajib Diisi) :
BLOK B – KONDISI LINGKUNGAN LANJUT USIA
Kepemilikan Rumah (Tempat Tinggal) : a. Milik Sendiri d. Fasilitas Umum b. Sewa e. Telantar/Gelandangan
c. Menumpang f. Lainnya ………
(lingkari salah satu)
Kondisi Tempat Tinggal Saat ini (Diisi oleh Fasilitator)
: Layak / Tidak Layak (Lingkari Salah Satu)
Tinggal Saat ini : a. Sendiri
b. Bersama Pasangan c. Bersama Keluarga
d. Lainnya ………………………….. (Lingkari Salah Satu)
BLOK C – KONDISI FUNGSIONAL LANJUT USIA
Kategori Lanjut Usia : Mampu / Tidak Mampu (lingkari salah satu)
Disabilitas : a. Tidak Ada b. Disabilitas Mental c. Disabilits Intelektual
d. Disabilitas Fisik e. Disabilitas Sensorik
f. Disabilitas Ganda g. lainnya ……………………………..
(Lingkari Salah satu)
Kemampuan Melakukan Aktifitas Sehari-
hari (Activity Daily Living)
: a. Mandiri
b. Mampu Sebagian c. Bergantung Penuh kepada Orang Lain
d. Lainnya …………………………………………. (lingkari salah satu)
FOTO
LANJUT USIA
Kemampuan Melakukan Aktifitas Instrumental Sehari Hari (Instrumental
Activity Daily Living / IADL)
: a. Mandiri b. Mampu Sebagian
c. Bergantung Penuh kepada Orang Lain d. Lainnya …………………………………………
(lingkari salah satu) Minat/Bakat/Ketrampilan yang
dilakukan/diinginkan oleh Lanjut Usia
:
BLOK D – KONDISI FISIK PSIKOLOGIS, SOSIAL, MENTAL SPIRITUAL, EKONOMI (ORIENTASI PENGAMATAN FASILITATOR TERHADAP LANJUT USIA)
Kondisi Fisik (Penjelasan terkait kondisi Kesehatan, kemampuan mobilitas,
dst)
:
Kondisi Psikologis (Penjelasan terkait kondisi mental, hambatan kognitif, demensia, perilaku, dst)
:
Kondisi Sosial (gambaran terkait kehidupan sosial seperti interaksi dan
komunikasi dengan tetangga, keluarga, aparat setempat, keterlibatan dalam kegiatan, organisasi sosial, harmonis atau tidak atau mungkin kurang bersosialisasi, dll)
:
Kondisi Mental Spiritual (terkait dengan pelaksanaan kegiatan ibadah keagamaan
atau pemaknaan diri terhadap kehidupannya saat ini)
:
Kondisi Ekonomi (gambaran terkait kondisi ekonomi, sumber penghasilan, dan kondisi rumah atau kepemilikan rumah/asset, dll)
:
BLOK E – PERMASALAHAN DAN SOLUSI
Masalah Yang dihadapi oleh Lansia Saat
ini
Kebutuhan Lanjut Usia Saat ini
Potensi dan Sumber (Lembaga/ pihak apa saja yang dapat dijadikan rujukan atau sumber untuk membantu lansia memecahkan masalahnya)
Pendekatan ATENSI a. Berbasis Keluarga b. Berbasis Komunitas
c. Berbasis Residensial d. Lainnya ……………………………………….
(Lingkari Satu atau lebih) Komponen Atensi Yang Dibutuhkan 1. Pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak
2. Perawatan Sosial 3. Dukungan Keluarga 4. Terapi (Fisik, Psikososial, Mental spiritual)
5. Pelatihan Vokasional pembinaan kewirausahaan 6. Bantuan sosial dan Atensi Sosial
7. Dukungan Aksesibilitas (Lingkari Satu atau lebih)
Bentuk Komponen Bantuan Atensi Yang Akan diberikan & Volumenya
Nilai Bantuan Atensi hasil asesmen Rp …………………………………………………………………. Terbilang :
Demikian pelaksanaan Asesmen Jarak Jauh Komprehensif ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku
Lokasi Asesmen, Tanggal
Ttd+Stempel Lembaga
Nama Petugas Asesmen
- 1 -
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja
Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Sosial tentang Penyaluran Belanja Bantuan
Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- 2 -
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang
Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan
Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 86);
9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang
Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada
Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial
- 3 -
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1517);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu
Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENYALURAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
SOSIAL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang,
atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau
masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan
terhadap risiko sosial.
2. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa
transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh
Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu
guna melindungi masyarakat dari kemungkinan
terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan
ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
3. Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga,
kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu,
dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.
4. Penyaluran Bantuan Sosial non tunai adalah penyaluran
Bantuan Sosial yang dilaksanakan oleh pemberi Bantuan
Sosial melalui bank penyalur ke rekening atas nama
PenerimaBantuan Sosial.
5. Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak
Mampu yang selanjutnya disingkat DT PFM dan OTM
adalah basis data berisi nama dan alamat serta informasi
- 4 -
sosial, ekonomi, dan demografi dari rumah tangga dengan
status kesejahteraan terendah di Indonesia dan data
penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang
telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial
yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
6. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan
pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
7. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan
kesahihan data.
8. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari
pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran
pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA
untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
11. Bank Penyalur adalah bank sebagai mitra kerja tempat
dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial
untuk menampung dana belanja Bantuan Sosial yang
akan disalurkan kepada Penerima Bantuan Sosial.
12. Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan
atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada
penerbit di mana nilai uang disimpan dalam suatu media
server atau chip yang dapat digunakan sebagai alat
penyaluran Bantuan Sosial dan bukan merupakan
simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
yang mengatur mengenai perbankan.
13. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi
keuangan yang diproses dengan beberapa
sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen
sumber yang sama.
- 5 -
14. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian,
unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian,
inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini hanya mengatur
penyaluran Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBN
yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial.
Pasal 3
Peraturan Menteri ini bertujuan:
a. sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan penyaluran
BelanjaBantuan Sosial;
b. agar proses penyaluran Belanja Bantuan Sosial dapat
berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran; dan
c. agarBantuan Sosial yang diberikan dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 4
Peraturan Menteri ini ditujukan kepada penyelenggara
Bantuan Sosial dalam pelaksanaan penyaluran Belanja
Bantuan Sosial.
BAB II
BENTUK DAN SIFAT BANTUAN SOSIAL
Pasal 5
(1) Pemberian Bantuan Sosial merupakan semua upaya yang
diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi,
dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan
sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta
memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang,
keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang
mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap
hidup secara wajar.
- 6 -
(2) Bantuan Sosial yang diberikan kepada Penerima Bantuan
Sosial tidak untuk dikembalikan dan diambil hasilnya.
Pasal 6
Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
diberikan dalam bentuk:
a. uang;
b. barang; dan/atau
c. jasa.
Pasal 7
(1) Bantuan Sosial dalam bentuk uang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disalurkan secara
nontunai.
(2) Bantuan Sosial secara nontunai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi:
a. penyandang disabilitas berat;
b. lanjut usia terlantar non potensial;
c. eks penderita penyakit kronis non potensial;
d. Komunitas Adat Terpencil (KAT); dan/atau
e. daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk
mendukung penyaluran Bantuan Sosial secara non
tunai.
(3) Selain Bantuan Sosial yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat juga diberikan secara tunai
kepada:
a. lanjut usia potensial;
b. lanjut usia tidak potensial;
c. anak yang memerlukan/membutuhkan perlindungan
khusus; dan/atau
d. daerah yang telah memiliki infrastruktur namun
tidak dapat digunakan karena akibat bencana.
(4) Bantuan Sosial dalam bentuk barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disalurkan kepada
Penerima Bantuan Sosial yang pengadaan barangnya
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
- 7 -
perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan
jasa pemerintah.
(5) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dikecualikan bagi:
a. penyaluran beras bagi masyarakat berpendapatan
rendah oleh Perusahaan Umum Bulog; dan/atau
b. penunjukan langsung dalam hal keadaan darurat
bencana.
(6) Bantuan Sosial dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf c disalurkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 8
Bantuan Sosial dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) dapat digunakan untuk menghasilkan
barang dan/atau jasa yang dapat dikerjakan secara swakelola
atau melalui pihak ketiga.
Pasal 9
(1) Bantuan Sosial dapat bersifat:
a. sementara; dan
b. berkelanjutan.
(2) Bantuan Sosial yang bersifat sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemberian
bantuan yang tidak harus diberikan setiap tahun
anggaran, serta dapat dihentikan apabila Penerima
Bantuan Sosialtelah lepas dariRisiko Sosial, sehingga
tidak termasuk lagi dalam kriteria Penerima Bantuan
Sosial.
(3) Bantuan Sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bantuan yang
diberikan secara terus-menerus untuk mempertahankan
taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk
mengembangkan kemandirian.
(4) Ketentuan mengenai batasan waktu dari sifat Bantuan
Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- 8 -
BAB III
PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL
Pasal 10
PelaksanaanBantuan Sosial meliputi:
a. pemberdayaan sosial;
b. rehabilitasi sosial;
c. perlindungan dan jaminan sosial; dan
d. penanganan fakir miskin.
Pasal 11
Penerima Bantuan Sosial meliputi:
a. perorangan;
b. keluarga;
c. kelompok; dan/atau
d. masyarakat.
Pasal 12
Penerima Bantuan Sosial memiliki kriteria masalah sosial yang
meliputi:
a. kemiskinan;
b. keterlantaran;
c. kedisabilitasan;
d. keterpencilan;
e. ketunaan sosial atau penyimpangan perilaku;
f. korban bencana; dan/atau
g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi,
korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat
adiktif lainnya.
- 9 -
Pasal 13
Jenis Bantuan Sosial pada pemberdayaan sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi bantuan untuk:
a. pemberdayaan komunitas adat terpencil; dan/atau
b. perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat
yang masuk kategori Risiko Sosial.
Pasal 14
Jenis Bantuan Sosial pada rehabilitasi sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi bantuan untuk:
a. rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
b. rehabilitasi sosial anak;
c. rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
d. rehabilitasi sosial lanjut usia; dan/atau
e. rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan
orang.
Pasal 15
Jenis Bantuan Sosial pada perlindungan dan jaminan sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi
bantuan untuk:
a. program keluarga harapan;
b. korban bencana alam; dan/atau
c. korban bencana sosial.
Pasal 16
Jenis Bantuan Sosial pada penanganan fakir miskin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:
a. Bantuan Sosial pangan;
b. rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana
prasarana lingkungan; dan/atau
c. Bantuan Sosial usaha ekonomi produktif melalui
kelompok usaha bersama.
- 10 -
Pasal 17
(1) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 yang memiliki kategori miskin dan tidak mampu
sumber datanya mengacu kepada DT PFM dan OTM
Kementerian Sosial.
(2) Sebelum ditetapkan menjadi Penerima Bantuan Sosial
Kementerian Sosial dan/atau dinas sosial
kabupaten/kota/provinsi melakukan verifikasi dan/atau
validasi data.
(3) Kementerian Sosial menetapkan surat keputusan
Penerima Bantuan Sosial atas hasil verifikasi dan/atau
validasi data.
(4) Kementerian Sosial menyalurkan Bantuan Sosial kepada
Penerima Bantuan Sosial sesuai surat keputusan yang
ditetapkan.
Pasal 18
(1) Penerima Bantuan Sosialyang sumber datanya mengacu
DT PFM dan OTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1)dapat dikecualikan bagi:
a. korban bencana;
b. tuna sosial atau penyimpangan perilaku, korban
perdagangan orang dan orang dengan HIV/AIDS;
c. korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi,
korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan
zat adiktif lainnya;
d. penyandang disabilitas;
e. anak yang membutuhkan perlindungan khusus; dan
f. Komunitas Adat Terpencil.
(2) Selain penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Menteri Sosial dapat menetapkan Penerima
Bantuan Sosial.
Pasal 19
(1) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18, untuk mendapatkan Bantuan Sosial
berkelanjutan harus diusulkan dalam DT PFM dan OTM.
- 11 -
(2) Proses pengusulan Penerima Bantuan Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 20
Ketentuan mengenai pelaksanaan pengelolaan Bantuan Sosial,
secara teknis diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang
menyelenggarakan Bantuan Sosial.
BAB IV
MEKANISME PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
Pasal 21
(1) Penyaluran Bantuan Sosial dalam bentuk uang dari
pemberi Bantuan Sosial dilakukan melalui Bank Penyalur
ke rekening Penerima Bantuan Sosial.
(2) Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) secara umum meliputi:
a. proses registrasi dan/atau pembukaan rekening;
b. pelaksanaan edukasi dan sosialisasi;
c. proses penyaluran; dan
d. penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa
menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan
Sosial.
(3) Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan sepenuhnya kepada Penerima Bantuan
Sosial, tidak dikenakan biaya oleh Bank Penyalur.
(4) Mekanisme secara khusus penyaluran Bantuan Sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 22
(1) Pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- 12 -
(2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sesuai surat keputusan yang ditetapkan, disertai
dengan berita acara serah terima Bantuan Sosial.
BAB V
REKONSILIASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
Pasal 23
Bantuan Sosial yang penyalurannya melalui Bank Penyalur ke
rekening Penerima Bantuan Sosial harus dilakukan
rekonsiliasi.
Pasal 24
(1) Jenis rekonsiliasi penyaluran Bantuan Sosial terdiri dari:
a. rekonsiliasi eksternal; dan
b. rekonsiliasi internal.
(2) rekonsiliasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi:
a. tingkat pusat; dan
b. tingkat wilayah/daerah.
(3) Rekonsiliasi eksternal tingkat pusatsebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf amerupakan rekonsiliasi
yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dengan Bank
Penyalur Bantuan Sosial.
(4) Rekonsiliasi eksternal tingkat wilayah/daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan
rekonsiliasi yang dilaksanakan oleh cabang Bank Penyalur
dengan dinas sosial setempat.
(5) Rekonsiliasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan rekonsiliasi yang dilaksanakan oleh
Kementerian Sosial dengan dinas sosial daerah provinsi
atau dinas sosial daerah kabupaten/kota.
(6) Mekanisme rekonsiliasi penyaluran Bantuan Sosial
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- 13 -
Pasal 25
(1) Rekonsiliasi penyaluran dilaksanakan paling lambat
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setiap tahapan
penyaluran.
(2) Rekonsiliasi penyaluran tahap akhir dan rekonsiliasi
tahunan pada akhir tahun dilaksanakan paling lambat
tanggal 10 (sepuluh) Januari setiap tahunnya.
(3) Rekonsiliasi penyaluran setiap tahap paling sedikit
memuat informasi:
a. anggaran Bantuan Sosial setiap tahap penyaluran;
b. realisasi Bantuan Sosial yang disalurkan setiap tahap
penyaluran;
c. sisa dana Bantuan Sosial yang tidak tersalur;
d. dana yang disetorkan ke kas negara;
e. dana retur yang belum dan/atau disalurkan;
f. dana sisa Bantuan Sosial yang belum dan/atau
tersalur tahun sebelumnya;
g. dana Bantuan Sosial yang akan disetor ke kas negara;
dan
h. dana Bantuan Sosial yang akan disalurkan kembali
pada tahun berikutnya.
(4) Rekonsiliasi tahunan paling sedikit memuat informasi:
a. anggaran Bantuan Sosial setiap tahap penyaluran;
b. realisasi Bantuan Sosial yang disalurkan setiap tahap
penyaluran;
c. sisa dana Bantuan Sosial yang tidak tersalur;
d. dana yang disetorkan ke kas negara;
e. dana retur yang belum dan/atau disalurkan;
f. dana sisa Bantuan Sosial yang belum dan/atau
tersalur tahun sebelumnya;
g. dana Bantuan Sosial yang akan disetor ke kas negara;
dan
h. dana Bantuan Sosial yang akan disalurkan kembali
pada tahun berikutnya.
- 14 -
Pasal 26
(1) Rekonsiliasi internal dilaksanakan menggunakan sumber
data yang berupa:
a. berita acara serah terima barang dari kantor pusat
Kementerian Sosial ke gudang provinsi/wilayah;
b. berita acara serah terimaBantuan Sosial dalam
bentuk barang dari gudang provinsi/wilayah ke
masyarakat; dan
c. hasil opname fisik terhadap persediaan yang berasal
dari Bantuan Sosial dalam bentuk barang yang
dilaksanakan setiap bulan dan ditandatangani oleh
penanggung jawab barang.
(2) Sumber data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi acuan rekonsiliasi antara aplikator persediaan
tingkat provinsi/wilayah dengan kantor pusat
Kementerian Sosial yang memuat informasi terkait:
a. jumlah Bantuan Sosial yang telah disalurkan; dan
b. jumlah barang Bantuan Sosial yang masih tersisa di
seluruh gudang provinsi/wilayah.
BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL
Pasal 27
Pertanggungjawaban penyaluran Belanja Bantuan Sosial
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 28
(1) APIPKementerian Sosial melaksanakan pengawasan
penyaluran Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengawasan penyaluran Belanja Bantuan Sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pencapaian target kinerja penyaluran Belanja
Bantuan Sosial kepada Penerima Bantuan Sosial;
- 15 -
b. kesesuaian Belanja Bantuan Sosial dengan
peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian
Bantuan Sosial;
c. akuntabilitas pertanggungjawaban penyusunan
laporan penyaluran Belanja Bantuan Sosial;
d. transparansi penyaluran Belanja Bantuan Sosial;
e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran
Belanja Bantuan Sosial oleh KPA; dan
f. pelaksanaan tanggung jawab PPK dalam penyaluran
Belanja Bantuan Sosial.
(3) APIP Kementerian Sosial melaporkan hasil pengawasan
kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 29
APIP Kementerian Sosialdapat melakukan koordinasi dengan
KPA dalam pengawasan penyaluran Belanja Bantuan Sosial.
Pasal 30
(1) Penanggungjawab program wajib melaporkan hasil
penyaluran Belanja Bantuan Sosial kepada Menteri Sosial
setiap semester.
(2) Penanggungjawab program sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib menyampaikan hasil rekonsiliasi kepada
Direktur Jenderal terkait dan Sekretaris Jenderal c.q
Kepala Biro Keuangan per bulan dan/atau per tahapan
penyaluran Belanja Bantuan Sosial.
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. anggaran Bantuan Sosial setiap tahap penyaluran;
b. realisasi Bantuan Sosial yang disalurkan setiap tahap
penyaluran;
c. sisa dana Bantuan Sosial yang tidak tersalur;
d. dana yang disetorkan ke kas negara;
e. dana retur yang belum dan/atau disalurkan;
f. dana sisa Bantuan Sosial yang belum dan/atau
tersalur tahun sebelumnya;
g. dana Bantuan Sosial yang akan disetor ke kas negara;
- 16 -
h. dana Bantuan Sosial yang akan disalurkan kembali
pada tahun berikutnya;
i. laporan persediaan barang didukung dengan hasil
opname fisik per triwulan yang ditandatangani
penanggungjawab barang persediaan;
j. hambatan dan permasalahan yang dihadapi; dan
k. solusi dan rencana tindak atas hambatan dan
permasalahan yang dihadapi.
BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 31
(1) Menteri Sosial, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak
terkait melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan
dan kegiatan Bantuan Sosial.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk mengetahui dan memastikan
pelaksanaan Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
atau sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 32
(1) Menteri Sosial, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak
terkait melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan
kegiatan Bantuan Sosial.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan Bantuan Sosial.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
pada setiap akhir tahun anggaran.
(4) Menteri Sosial, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan
kebijakan dan kegiatan Bantuan Sosial yang dilakukan
secara berkala.
- 17 -
(5) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan
Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya untuk
perbaikan program.
(6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Sosial yang mengatur mengenai Bantuan Sosial, masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Menteri ini.
Pasal 34
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 18 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2019
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 75
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Sosial tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian
Sosial;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 86);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
- 2 -
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1745);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor
20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1517);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG MEKANISME
PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak
memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh
Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat,
atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran
yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam
melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai
- 3 -
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah Menteri Sosial yang bertanggung jawab atas
pengelolaan anggaran pada Kementerian Sosial.
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA
untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian
Sosial.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA
untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah
uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan
kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai
kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai
pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak
mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran
langsung.
7. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang
selanjutnya disebut PP-SPM adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas
Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat
Perintah Membayar.
8. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya
disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh
PP-SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari
DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada
penerima hak/Bendahara Pengeluaran.
9. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai
tempat dibuka rekening atas nama satuan kerja untuk
menampung dana Bantuan Pemerintah yang akan
disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah.
- 4 -
10. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku
bendahara umum negara untuk menampung seluruh
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran
negara.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sosial.
Pasal 2
(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman
bagi seluruh unit kerja eselon I di lingkungan
Kementerian Sosial dalam pelaksanaan anggaran
Bantuan Pemerintah.
(2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan
anggaran Bantuan Pemerintah di lingkungan
Kementerian Sosial dapat berjalan secara efektif dan
efisien.
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a. bentuk Bantuan Pemerintah;
b. pelaksanaan;
c. alokasi anggaran Bantuan Pemerintah;
d. mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban
Bantuan Pemerintah;
e. pengawasan; dan
f. pemantauan dan evaluasi.
Pasal 4
Bantuan Pemerintah meliputi:
a. tunjangan kehormatan;
b. bantuan pemakaman/penguburan;
c. bantuan sarana/prasarana;
d. bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/
bangunan;
e. bantuan buku braille dan buku bicara;
f. bantuan alat pengolah data;
- 5 -
g. pemberian bantuan kepada masyarakat;
h. bantuan operasional potensi dan sumber kesejahteraan
sosial perorangan dan lembaga;
i. beasiswa;
j. pemberian bantuan kepada sumber daya manusia
penyelenggara kesejahteraan sosial; dan
k. pemberian penghargaan.
BAB II
PELAKSANAAN
Pasal 5
(1) Pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan
sesuai dengan peruntukan.
(2) Bantuan Pemerintah dalam bentuk pemberian tunjangan
kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
a dan bantuan pemakaman/penguburan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dialokasikan pada
kelompok akun belanja barang nonoperasional.
(3) Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan sarana/
prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c
dialokasikan pada kelompok akun belanja peralatan dan
mesin untuk diserahkan kepada masyarakat dan/atau
pemerintah daerah atau belanja barang lainnya untuk
diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah.
(4) Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan rehabilitasi
dan/atau pembangunan gedung/bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dialokasikan pada
kelompok akun belanja gedung dan bangunan untuk
diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah.
(5) Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan buku braille
dan buku bicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf e dan bantuan alat pengolah data sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dialokasikan pada
kelompok akun belanja barang lainnya untuk diserahkan
kepada masyarakat/pemerintah daerah.
- 6 -
(6) Bantuan Pemerintah dalam bentuk pemberian bantuan
kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 huruf g, bantuan operasional potensi dan sumber
kesejahteraan sosial perorangan dan lembaga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, beasiswa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, pemberian
bantuan kepada sumber daya manusia penyelenggaraan
kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 huruf j, dan pemberian penghargaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, dialokasikan pada
kelompok akun belanja barang nonoperasional.
(7) Pemberian Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) merupakan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
dialokasikan melalui DIPA Kementerian Sosial.
Pasal 6
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Bantuan
Pemerintah berupa petunjuk teknis ditetapkan oleh
pejabat tinggi madya terkait.
(2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
paling sedikit memuat:
a. dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;
b. tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
c. pemberi Bantuan Pemerintah;
d. persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
e. bentuk Bantuan Pemerintah;
f. alokasi anggaran dan rincian jumlah Bantuan
Pemerintah;
g. tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;
h. penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
i. pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
j. ketentuan perpajakan; dan
k. sanksi.
- 7 -
BAB III
MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN PEMERINTAH
Bagian Kesatu
Tunjangan Kehormatan
Pasal 7
(1) Bantuan Pemerintah berupa tunjangan kehormatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan
kepada janda/duda/salah satu anak kandung dari
pahlawan nasional serta perintis kemerdekaan dan
janda/duda perintis kemerdekaan.
(2) Bantuan Pemerintah berupa tunjangan kehormatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam
bentuk uang.
Pasal 8
Mekanisme pemberian tunjangan kehormatan kepada
janda/duda/salah satu anak kandung dari pahlawan nasional
serta perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis
kemerdekaan dilaksanakan dengan ketentuan:
a. KPA melakukan verifikasi dan validasi data janda/duda/
salah satu anak kandung dari pahlawan nasional serta
perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis
kemerdekaan;
b. PPK menetapkan daftar nama penerima tunjangan
kehormatan dan disahkan oleh KPA; dan
c. PPK melakukan transfer ke rekening penerima tunjangan
kehormatan melalui Bank/Pos Penyalur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8 -
agian Kedua
Bantuan Pemakaman/Penguburan
Pasal 9
(1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan pemakaman/
penguburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
b diberikan kepada janda/duda/salah satu anak
kandung dari pahlawan nasional dan perintis
kemerdekaan, serta janda/duda perintis kemerdekaan.
(2) Bantuan Pemerintah berupa bantuan pemakaman/
penguburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan berdasarkan pengajuan ahli waris.
(3) Pemberian bantuan pemakaman/penguburan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK
dan disahkan oleh KPA.
(4) Bantuan pemakaman/penguburan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa uang biaya
pemakaman/penguburan.
Pasal 10
Mekanisme pemberian bantuan pemakaman/penguburan
kepada janda/duda/salah satu anak kandung dari pahlawan
nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
dilaksanakan dengan ketentuan:
a. ahli waris pahlawan nasional membuat surat kuasa
penerima bantuan pemakaman/penguburan yang
ditandatangani oleh seluruh ahli waris dilengkapi
dengan:
1. fotokopi nomor rekening ahli waris yang ditunjuk;
2. kartu tanda penduduk semua ahli waris;
3. surat kematian janda/duda/salah satu anak
kandung dari pahlawan nasional; dan
4. fotokopi Keputusan Presiden tentang penetapan
sebagai pahlawan nasional.
b. PPK menetapkan daftar nama penerima bantuan
pemakaman/penguburan dan disahkan oleh KPA dan
selanjutnya melakukan transfer ke rekening penerima
- 9 -
bantuan pemakaman/penguburan melalui Bank/Pos
Penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 11
Mekanisme pemberian bantuan pemakaman/penguburan
kepada perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis
kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
dilaksanakan dengan ketentuan:
a. keluarga perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis
kemerdekaan mengajukan permohonan bantuan
pemakaman/penguburan yang ditandatangani dilengkapi
dengan:
1. fotokopi nomor rekening salah satu anggota keluarga
yang ditunjuk;
2. kartu tanda penduduk salah satu anggota keluarga
yang ditunjuk;
3. surat kematian perintis kemerdekaan dan
janda/duda perintis kemerdekaan; dan
4. fotokopi Keputusan Menteri Sosial tentang
Penetapan sebagai Perintis Kemerdekaan dan
Janda/Duda Perintis Kemerdekaan.
b. PPK menetapkan daftar nama penerima bantuan
pemakaman/penguburan dan disahkan oleh KPA dan
selanjutnya melakukan transfer ke rekening penerima
bantuan pemakaman/penguburan melalui Bank/Pos
Penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Bagian Ketiga
Bantuan Sarana/Prasarana
Pasal 12
(1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c
merupakan sarana/prasarana untuk mendukung:
a. operasionalisasi sistem layanan dan rujukan terpadu
- 10 -
di daerah kabupaten/kota setempat;
b. sistem pelayanan pemberian izin undian gratis
berhadiah serta pengumpulan uang/barang secara
dalam jaringan;
c. operasionalisasi lembaga kesejahteraan sosial; dan
d. operasionalisasi unit pelayanan program rehabilitasi
sosial.
(2) Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam
bentuk barang.
Pasal 13
Mekanisme pemberian bantuan sarana/prasarana untuk
mendukung operasionalisasi sistem layanan dan rujukan
terpadu di daerah kabupaten/kota setempat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilaksanakan
dengan ketentuan:
a. KPA menetapkan daerah kabupaten/kota sebagai lokasi
sistem layanan dan rujukan terpadu;
b. PPK melakukan pengadaan sarana/prasarana sistem
layanan dan rujukan terpadu melalui mekanisme
pengadaan; dan
c. PPK mengirimkan dan menyerahkan sarana/prasarana
ke daerah kabupaten/kota sebagai lokasi sistem layanan
dan rujukan terpadu.
Pasal 14
Mekanisme pemberian bantuan sarana/prasarana untuk
mendukung sistem pelayanan pemberian izin undian gratis
berhadiah serta pengumpulan uang/barang secara dalam
jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf
b dilaksanakan dengan ketentuan:
a. KPA menetapkan daerah provinsi sebagai lokasi
pelaksanaan sistem pelayanan pemberian izin undian
gratis berhadiah serta pengumpulan uang/barang secara
dalam jaringan;
- 11 -
b. PPK melakukan pengadaan sarana/prasarana sistem
pelayanan pemberian izin undian gratis berhadiah serta
pengumpulan uang/barang secara dalam jaringan; dan
c. PPK mengirimkan dan menyerahkan sarana/prasarana
ke daerah provinsi sebagai lokasi sistem pelayanan
pemberian izin undian gratis berhadiah serta
pengumpulan uang/barang secara dalam jaringan.
Pasal 15
Mekanisme pemberian bantuan sarana/prasarana untuk
mendukung operasionalisasi lembaga kesejahteraan sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c
dilaksanakan dengan ketentuan:
a. KPA menetapkan lembaga kesejahteraan sosial penerima;
b. PPK melakukan pengadaan sarana/prasarana lembaga
kesejahteraan sosial; dan
c. PPK mengirimkan dan menyerahkan sarana/prasarana
ke lokasi lembaga kesejahteraan sosial.
Pasal 16
Mekanisme pemberian bantuan sarana/prasarana untuk
mendukung operasionalisasi unit pelayanan program
rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(1) huruf d dilaksanakan dengan ketentuan:
a. KPA menetapkan lokasi pelaksanaan program rehabilitasi
sosial;
b. PPK melakukan pengadaan sarana/prasarana program
rehabilitasi sosial; dan
c. PPK mengirimkan dan menyerahkan sarana/prasarana
ke lokasi program rehabilitasi sosial.
- 12 -
Bagian Keempat
Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan
Gedung/Bangunan
Pasal 17
(1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan rehabilitasi
dan/atau pembangunan gedung/bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada:
a. lembaga kesejahteraan sosial yang
menyelenggarakan rehabilitasi sosial; dan
b. makam pahlawan nasional.
(2) Pemberian bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan
gedung/bangunan kepada penerima Bantuan Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan
dalam bentuk barang dan/atau uang.
Pasal 18
(1) Mekanisme pencairan bantuan rehabilitasi dan/atau
pembangunan gedung/bangunan dalam bentuk barang
untuk lembaga kesejahteraan sosial yang
menyelenggarakan rehabilitasi sosial dilaksanakan
dengan ketentuan:
a. KPA melakukan verifikasi dan validasi berkas
permohonan rehabilitasi dan/atau pembangunan
gedung/bangunan sesuai dengan persyaratan; dan
b. PPK menetapkan daftar nama lembaga yang akan
diberikan bantuan rehabilitasi dan/atau
pembangunan gedung/bangunan dan disahkan oleh
KPA.
(2) Mekanisme penyaluran bantuan rehabilitasi dan/atau
pembangunan gedung/bangunan dengan melakukan
pengadaan barang/jasa bantuan rehabilitasi dan/atau
pembangunan gedung/bangunan dilaksanakan melalui
mekanisme pengadaan barang/jasa.
- 13 -
(3) Berdasarkan hasil mekanisme pengadaan barang/jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemenang
melaksanakan rehabilitasi dan/atau pembangunan
gedung/bangunan.
Pasal 19
(1) Mekanisme pencairan bantuan rehabilitasi dan/atau
pembangunan gedung/bangunan dalam bentuk barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) untuk
makam pahlawan nasional dilaksanakan dengan
ketentuan:
a. KPA melakukan verifikasi dan validasi berkas
permohonan rehabilitasi dan/atau pembangunan
gedung/bangunan sesuai dengan persyaratan; dan
b. PPK menetapkan daftar makam yang akan diberikan
bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan
gedung/bangunan dan disahkan oleh KPA.
(2) Mekanisme penyaluran bantuan rehabilitasi dan/atau
pembangunan gedung/bangunan dengan melakukan
pengadaan barang/jasa bantuan rehabilitasi dan/atau
pembangunan gedung/bangunan dilaksanakan melalui
mekanisme pengadaan.
(3) Berdasarkan hasil mekanisme pengadaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), pemenang melaksanakan
rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan.
Pasal 20
(1) Mekanisme penyaluran bantuan pemerintah berupa
bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/
bangunan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
a. KPA melakukan verifikasi dan validasi penerima
bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan
gedung/bangunan lembaga kesejahteraan sosial
yang menyelenggarakan rehabilitasi sosial dan
makam pahlawan nasional;
- 14 -
b. PPK menetapkan daftar penerima bantuan
rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/
bangunan lembaga kesejahteraan sosial yang
menyelenggarakan rehabilitasi sosial dan daftar
makam pahlawan nasional serta disahkan oleh KPA;
dan
c. PPK melakukan transfer ke rekening penerima
bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan
gedung/bangunan lembaga kesejahteraan sosial
yang menyelenggarakan rehabilitasi sosial dan
makam pahlawan nasional melalui Bank/Pos
Penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Kelima
Bantuan Buku Braille dan Buku Bicara
Pasal 21
(1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan buku braille dan
buku bicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
e diberikan kepada perseorangan dan lembaga.
(2) Bantuan buku braille dan buku bicara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disalurkan dalam bentuk barang.
Pasal 22
Mekanisme penyaluran bantuan buku braille dan buku bicara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilaksanakan
dengan ketentuan:
a. KPA melakukan verifikasi dan validasi berkas
permohonan bantuan buku braille dan buku bicara;
b. PPK menetapkan daftar nama penerima bantuan buku
braille dan buku bicara dan disahkan oleh KPA; dan
c. PPK mengirimkan dan menyerahkan buku braille dan
buku bicara ke penerima bantuan.
- 15 -
Bagian Keenam
Bantuan Alat Pengolah Data
Pasal 23
Bantuan Pemerintah berupa bantuan alat pengolah data
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f diberikan
kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk
mendukung pelaksanaan program penyelenggaraan
kesejahteraan sosial.
Pasal 24
Mekanisme pemberian bantuan alat pengolah data
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan dengan
ketentuan:
a. KPA menetapkan pemerintah daerah kabupaten/kota
sebagai lokasi pelaksanaan program penyelenggaraan
kesejahteraan sosial;
b. PPK melakukan pengadaan alat pengolah data secara
dalam jaringan; dan
c. PPK mengirimkan dan menyerahkan bantuan alat
pengolah data ke daerah kabupaten/kota sebagai lokasi
program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Bagian Ketujuh
Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat
Pasal 25
(1) Bantuan Pemerintah berupa pemberian bantuan kepada
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
g meliputi:
a. penerima asistensi rehabilitasi sosial; dan
b. dalam kondisi kedaruratan.
(2) Bantuan Pemerintah berupa pemberian bantuan kepada
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa.
- 16 -
(3) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diberikan melalui lembaga kesejahteraan sosial
dan/atau lembaga pemerintah.
Pasal 26
Mekanisme pemberian Bantuan Pemerintah kepada
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
dilaksanakan dengan ketentuan:
a. KPA melakukan verifikasi dan validasi berkas
permohonan calon penerima bantuan kepada
masyarakat; dan
b. PPK menetapkan daftar nama penerima bantuan kepada
masyarakat dan disahkan oleh KPA.
Bagian Kedelapan
Bantuan Operasional Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial Perorangan dan Lembaga
Pasal 27
Bantuan Pemerintah berupa bantuan operasional potensi dan
sumber kesejahteraan sosial perorangan dan lembaga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h diberikan
dalam bentuk uang dan/atau barang.
Pasal 28
Mekanisme penyaluran bantuan operasional potensi dan
sumber kesejahteraan sosial perorangan dan lembaga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan dengan
ketentuan:
a. KPA melakukan verifikasi dan validasi berkas
permohonan bantuan operasional potensi dan sumber
kesejahteraan sosial perorangan dan lembaga; dan
b. PPK menetapkan daftar nama lembaga penerima bantuan
operasional potensi dan sumber kesejahteraan sosial
perorangan dan lembaga dan disahkan oleh KPA.
- 17 -
Bagian Kesembilan
Beasiswa
Pasal 29
(1) Bantuan Pemerintah berupa pemberian beasiswa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i diberikan
kepada penerima beasiswa yang bukan Pegawai Negeri
Sipil untuk pendidikan ilmu kesejahteraan sosial di
dalam dan di luar negeri.
(2) Mekanisme pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat keputusan
yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
(3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa:
a. uang pendidikan/kuliah;
b. biaya hidup;
c. biaya buku/diklat;
d. biaya penelitian;
e. sarana dan prasarana Pendidikan dan pelatihan;
dan/atau
f. biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan
pendidikan/kuliah.
Pasal 30
(1) Pembayaran uang pendidikan/kuliah dan biaya lain yang
dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan/kuliah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a
dan huruf f diberikan dalam bentuk uang yang
disalurkan secara langsung dari rekening Kas Negara ke
rekening penyelenggara pendidikan/perkuliahan.
(2) Pembayaran biaya hidup, biaya buku/diklat, dan biaya
penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3)
huruf b sampai dengan huruf d, diberikan dalam bentuk
uang yang disalurkan secara langsung dari rekening Kas
Negara ke rekening penerima beasiswa melalui
mekanisme SPM-LS.
- 18 -
(3) Dalam hal pembayaran secara langsung kepada
penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dapat dilakukan, pembayaran uang
pendidikan/kuliah dan biaya lainnya dapat dibayarkan
ke rekening penerima beasiswa.
(4) Dalam hal tidak dapat dilakukan mekanisme SPM-LS,
pembayaran dapat menggunakan mekanisme UP.
Bagian Kesepuluh
Pemberian Bantuan Kepada Sumber Daya Manusia
Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
Pasal 31
(1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan kepada sumber
daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j diberikan
kepada:
a. pekerja sosial;
b. tenaga kesejahteraan sosial;
c. penyuluh sosial; dan/atau
d. relawan sosial.
(2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan dengan ketentuan:
a. berprestasi; dan/atau
b. dalam kondisi kedaruratan.
(3) Bantuan Pemerintah kepada sumber daya manusia
penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk
barang dan/atau uang.
Pasal 32
Mekanisme pemberian Bantuan Pemerintah kepada sumber
daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan ketentuan:
a. KPA melakukan seleksi secara berjenjang terhadap
sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan
sosial; dan
- 19 -
b. PPK menetapkan daftar nama yang akan diberikan
bantuan sumber daya manusia penyelenggara
kesejahteraan sosial dan disahkan oleh KPA.
Bagian Kesebelas
Pemberian Penghargaan
Pasal 33
(1) Bantuan Pemerintah berupa pemberian penghargaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k diberikan
kepada individu, masyarakat atau lembaga yang telah
melakukan kegiatan yang berguna bagi lingkungan
sekitarnya dan/atau berprestasi.
(2) Bantuan Pemerintah berupa pemberian penghargaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam
bentuk barang dan/atau uang.
Pasal 34
Mekanisme pemberian penghargaan bagi individu, masyarakat
atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)
dilaksanakan dengan ketentuan:
a. pemberian penghargaan dilaksanakan berdasarkan
daftar individu, masyarakat, atau lembaga yang
ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA;
b. pemberian penghargaan berupa barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) PPK mengirimkan atau
menyerahkan barang ke penerima penghargaan; dan
c. pemberian penghargaan berupa uang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) PPK melakukan
transfer ke rekening penerima melalui Bank/Pos
Penyalur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
- 20 -
BAB IV
PENGAWASAN
Pasal 35
(1) Menteri melakukan pengawasan pengelolaan Bantuan
Pemerintah.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
pengelolaan Bantuan Pemerintah.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 36
KPA bertanggung jawab atas:
a. pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran
Bantuan Pemerintah;
b. transparansi pelaksanaan dan penyaluran Bantuan
Pemerintah; dan
c. akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan
Pemerintah.
Pasal 37
(1) Untuk pencapaian target kinerja, transparansi, dan
akuntabilitas pelaksanaan serta penyaluran Bantuan
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, KPA
melaksanakan pemantauan dan evaluasi.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan melakukan pengawasan terhadap:
a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan
Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk
teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan
peraturan terkait lainnya; dan
- 21 -
b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.
(3) KPA mengambil langkah tindak lanjut berdasarkan hasil
pemantauan dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran
Bantuan Pemerintah.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Sosial Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1305), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Pasal 39
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
- 22 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2020
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd
JULIARI P BATUBARA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2020
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1233
- 1 -
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan rehabilitasi sosial terarah,
terpadu, dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh
pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, perlu
mengatur mengenai pelaksanaan asistensi rehabilitasi
sosial;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Sosial tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
- 2 -
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5062);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3 -
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182
Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6397);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 86);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor
20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1517);
- 4 -
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ASISTENSI
REHABILITASI SOSIAL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan
pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu
melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam
kehidupan masyarakat.
2. Asistensi Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut
ATENSI adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang
menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas,
dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan
pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial
dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi
fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan
vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial
dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.
3. Keberfungsian Sosial adalah suatu kondisi yang
memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan
masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak
dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya,
serta mengatasi masalah dalam kehidupannya.
4. Program Rehabilitasi Sosial adalah program yang bersifat
holistik, sistematik, dan terstandar untuk mencapai
Keberfungsian Sosial individu, keluarga, kelompok,
dan/atau masyarakat.
5. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang
selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan,
keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena
suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat
melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan
- 5 -
pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai
dan wajar.
6. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki
pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan
sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
7. Pendamping Rehabilitasi Sosial adalah sumber daya
manusia kesejahteraan sosial yang meliputi pekerja
sosial, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, dan
penyuluh sosial yang bekerja di bidang ATENSI.
8. Sentra Layanan Sosial yang selanjutnya disebut Serasi
adalah layanan sosial yang terintegrasi bagi PPKS untuk
dapat memenuhi kebutuhan dan memperoleh solusi
terhadap masalah yang dihadapi secara efektif, efisien,
dan berkelanjutan melalui rujukan atau penyelesaian
secara langsung.
9. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat
LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial
yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan
sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sosial.
BAB II
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Pasal 2
(1) Program Rehabilitasi Sosial meliputi layanan:
a. tidak langsung; dan
b. langsung.
(2) Layanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
a. peningkatan kampanye sosial melalui kampanye
pencegahan, publikasi, sosialisasi, edukasi, dan
- 6 -
perluasan informasi Rehabilitas Sosial di seluruh
sektor masyarakat;
b. bimbingan teknis kompetensi bagi pengelola dan
Pendamping Rehabilitasi Sosial;
c. refleksi kebijakan;
d. supervisi, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan;
e. perumusan pedoman umum dan pedoman
operasional;
f. rapat koordinasi teknis; dan
g. advokasi sosial.
(3) Layanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilaksanakan melalui ATENSI.
Pasal 3
(1) Sasaran Program Rehabilitasi Sosial terdiri atas 5 (lima)
kluster.
(2) Kluster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. anak;
b. penyandang disabilitas;
c. tuna sosial dan korban perdagangan orang;
d. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika,
dan zat adiktif lainnya; dan
e. lanjut usia.
BAB III
PELAKSANAAN ATENSI
Pasal 4
Pelaksanaan ATENSI bertujuan untuk mencapai
Keberfungsian Sosial individu, keluarga, dan komunitas
dalam:
a. memenuhi kebutuhan dan hak dasar;
b. melaksanakan tugas dan peranan sosial; dan
c. mengatasi masalah dalam kehidupan.
- 7 -
Pasal 5
(1) Pelaksanaan ATENSI sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 dilakukan oleh balai besar/balai/loka
Rehabilitasi Sosial.
(2) Dalam melaksanakan ATENSI sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), balai besar/balai/loka dapat bermitra
dengan unit pelaksana teknis daerah dan LKS.
(3) Selain bermitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
unit pelaksana teknis daerah dapat melaksanakan
ATENSI secara mandiri.
(4) Pelaksanaan ATENSI secara mandiri sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan supervisi dari
Kementerian Sosial.
Pasal 6
ATENSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan
dengan berbasis:
a. keluarga;
b. komunitas; dan/atau
c. residensial.
Pasal 7
Sasaran ATENSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
meliputi:
a. individu;
b. keluarga;
c. kelompok; dan/atau
d. komunitas.
Pasal 8
Sasaran ATENSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
memiliki kriteria:
a. kemiskinan;
b. ketelantaran;
c. disabilitas;
d. keterpencilan;
- 8 -
e. tuna sosial dan penyimpangan perilaku;
f. korban bencana; dan/atau
g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
Pasal 9
(1) Layanan ATENSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
diberikan berdasarkan prinsip:
a. holistik;
b. sistematik;
c. terstandar;
d. berbasis hak;
e. multiprofesi;
f. multilevel intervensi;
g. multiaktor kolaborasi;
h. dinamis;
i. integratif;
j. komplementer; dan
k. berjejaring.
(2) Prinsip holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a untuk memastikan pelaksanaan ATENSI harus
memandang individu PPKS sebagai bagian dari kesatuan
sistem biologis, psikologis, sosiologis, dan spiritual.
(3) Prinsip sistematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b untuk memastikan tahapan program ATENSI
yang terencana melalui manajemen kasus sehingga dapat
dievaluasi outcome dan impactnya.
(4) Prinsip terstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c untuk memastikan pelaksanaan ATENSI sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Prinsip berbasis hak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d untuk memastikan pelaksanaan ATENSI
memperhatikan norma dan prinsip hak asasi manusia.
(6) Prinsip multiprofesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e untuk memastikan pelaksanaan ATENSI
melibatkan profesi lain guna meningkatkan efektivitas
program bagi penerima manfaat.
- 9 -
(7) Prinsip multilevel intervensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f untuk memastikan pelaksanaan ATENSI
diberikan kepada individu, keluarga, komunitas, dan
masyarakat.
(8) Prinsip multiaktor kolaborasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g untuk memastikan pelaksanaan
ATENSI tidak hanya dilaksanakan Pekerja Sosial namun
melibatkan sumber daya manusia kesejahteraan sosial
lainnya.
(9) Prinsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan
dan evaluasi ATENSI harus memperhatikan segala
sesuatu atau kondisi yang berubah, bergerak secara
aktif, dan berkembang di masyarakat.
(10) Prinsip integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf i untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi ATENSI harus mempertimbangkan seluruh
aspek PPKS secara satu kesatuan dan bukan terpisah-
pisah.
(11) Prinsip komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf j untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi ATENSI harus menyatu dan bersinergi
untuk saling melengkapi dalam pemenuhan kebutuhan
PPKS.
(12) Prinsip berjejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf k untuk memastikan pelaksanaan ATENSI harus
mampu memanfaatkan dan bekerja sama dengan potensi
sumber daya yang tersedia di pemerintah daerah dan
masyarakat.
Pasal 10
(1) ATENSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dilaksanakan dalam bentuk:
a. dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak;
b. perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak;
c. dukungan keluarga;
- 10 -
d. terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi mental
spiritual;
e. pelatihan vokasional dan/atau pembinaan
kewirausahaan;
f. bantuan sosial dan asistensi sosial; dan
g. dukungan aksesibilitas.
(2) Pemberian layanan ATENSI sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan menggunakan metode manajemen kasus.
(3) Manajemen kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan suatu langkah sistematis untuk mengatur
dan melakukan layanan dalam rangka mengatasi
masalah perlindungan dan/atau kesejahteraan yang
kompleks terkait PPKS secara tepat, sistematis, dan tepat
waktu melalui dukungan langsung dan rujukan sesuai
dengan tujuan pelayanan.
(4) Proses manajemen kasus sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan supervisi pekerjaan sosial oleh Pekerja
Sosial.
(5) Dalam hal terjadi situasi darurat, layanan ATENSI dapat
diberikan melalui respon kasus.
Pasal 11
(1) Dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a
merupakan upaya untuk membantu memenuhi standar
kebutuhan PPKS untuk dapat hidup layak secara fisik,
mental, dan psikososial.
(2) Dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
cara memberikan bantuan sosial, bantuan sarana, dan
prasarana dasar, serta bantuan kebutuhan dasar
lainnya.
(3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputi:
a. sandang dan pangan;
b. tempat tinggal sementara; dan
- 11 -
c. akses kesehatan, pendidikan, dan identitas.
Pasal 12
(1) Perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b
merupakan layanan pemenuhan kasih sayang,
keselamatan, kelekatan, dan kesejahteraan.
(2) Layanan perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
cara merawat, mengasuh dan memberikan perhatian
yang berkelanjutan, serta memberikan bantuan sarana
dan prasarana perawatan sosial dan/atau pengasuhan
anak.
Pasal 13
(1) Dukungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (1) huruf c merupakan upaya pemberian bantuan
terhadap anggota keluarga berupa dukungan emosional,
pengetahuan, dan keterampilan pengasuhan anak
dan/atau perawatan sosial, keterampilan berelasi dalam
keluarga, serta dukungan untuk memahami masalah
yang dihadapi.
(2) Dukungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memberikan pendampingan kepada
keluarga dan/atau penguatan kapabilitas dan tanggung
jawab sosial keluarga serta memberikan bantuan
perlengkapan bagi keluarga atau anggota keluarga.
(3) Dukungan kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdiri atas:
a. keluarga sendiri; dan/atau
b. keluarga pengganti.
(4) Dukungan terhadap keluarga sendiri sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
a. mediasi keluarga;
b. preservasi keluarga;
c. reunifikasi;
- 12 -
d. lingkar dukungan antarkeluarga;
e. dukungan kelompok sebaya; dan/atau
f. temu penguatan anak dan keluarga.
(5) Dukungan terhadap keluarga pengganti sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
a. reintegrasi;
b. fasilitasi pengasuhan oleh keluarga pengganti;
c. lembaga rujukan berbasis temporary shelter;
dan/atau
d. advokasi sosial.
Pasal 14
(1) Terapi fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1) huruf d dimaksudkan untuk mengoptimalkan,
memelihara, dan mencegah kerusakan atau gangguan
fungsi fisik.
(2) Terapi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara latihan terapeutik, pijat, urut dan
terapi elektronik, dukungan alat bantu, serta pelatihan
dan terapi olahraga.
(3) Terapi psikososial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) huruf d merupakan kumpulan terapi
untuk mengatasi masalah yang muncul dalam interaksi
PPKS dengan lingkungan sosialnya baik keluarga,
kelompok, komunitas, maupun masyarakat.
(4) Terapi psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dengan cara melakukan berbagai terapi untuk
mengatasi masalah yang berkaitan dengan aspek kognisi,
psikis, dan sosial, serta dukungan alat bantu.
(5) Terapi mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) huruf d merupakan terapi yang
menggunakan nilai-nilai moral, spiritual, dan agama
untuk menyelaraskan pikiran, tubuh, dan jiwa dalam
upaya mengatasi kecemasan dan depresi.
(6) Terapi mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dilakukan dengan cara meditasi, terapi seni, ibadah
- 13 -
keagamaan, dan/atau terapi yang menekankan harmoni
dengan alam, serta dukungan alat bantu.
Pasal 15
(1) Pelatihan vokasional dan/atau pembinaan
kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) huruf e merupakan usaha pemberian
keterampilan kepada PPKS agar mampu hidup mandiri
dan/atau produktif.
(2) Pelatihan vokasional dan/atau pembinaan
kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara pengembangan dan penyaluran
minat, bakat, potensi, dan menciptakan aktivitas yang
produktif, akses modal usaha ekonomi, bantuan
kemandirian, bantuan sarana dan prasarana produksi,
serta mengembangkan jejaring pemasaran.
Pasal 16
(1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) huruf f merupakan bantuan berupa uang,
barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok
atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan
terhadap risiko sosial.
(2) Asistensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) huruf f merupakan bantuan berupa uang,
barang, jasa pelayanan, dan/atau jaminan sosial kepada
seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat yang
berpendapatan rendah sampai dengan berpendapatan
tinggi.
Pasal 17
(1) Dukungan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) huruf g merupakan upaya untuk
membantu PPKS memperoleh akses yang setara terhadap
peralatan, pelayanan publik, serta lingkungan fisik dan
nonfisik.
- 14 -
(2) Dukungan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara melaksanakan sosialisasi,
fasilitasi, dan advokasi sosial kepada pemangku
kepentingan serta penyediaan sarana dan prasarana
yang memenuhi standar aksesibilitas.
Pasal 18
(1) Mekanisme pelaksanaan ATENSI terdiri atas tahapan:
a. fasilitasi akses;
b. pendekatan awal dan kesepakatan bersama;
c. asesmen komprehensif dan berkelanjutan;
d. perencanaan layanan sosial;
e. implementasi;
f. monitoring dan evaluasi; dan
g. pascalayanan dan terminasi.
(2) Dalam setiap tahapan ATENSI sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus melalui supervisi pekerjaan sosial.
(3) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan oleh Pekerja Sosial yang memiliki
kompetensi supervisi pekerjaan sosial.
Pasal 19
Fasilitasi akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (1) huruf a dapat berasal dari:
a. rujukan;
b. laporan pengaduan; dan/atau
c. penjangkauan kasus.
Pasal 20
Pendekatan awal dan kesepakatan bersama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b meliputi:
a. asesmen awal;
b. respon kasus; dan/atau
c. kesepakatan awal.
- 15 -
Pasal 21
Asesmen komprehensif dan berkelanjutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c meliputi:
a. medis;
b. legal;
c. fisik;
d. psikososial;
e. mental;
f. spiritual;
g. minat dan bakat;
h. penelusuran keluarga; dan/atau
i. aspek lainnya yang dibutuhkan untuk penanganan
masalah.
Pasal 22
Perencanaan layanan sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:
a. pemetaan sistem sumber;
b. penyusunan rencana layanan sosial; dan
c. penetapan bersama.
Pasal 23
Implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
huruf e dilakukan dengan berbasis keluarga, komunitas,
dan/atau residensial.
Pasal 24
(1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(1) huruf f merupakan proses untuk memantau
perkembangan aktivitas penyelenggaraan ATENSI.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
huruf f merupakan aktivitas penilaian secara
keseluruhan pelaksanaan ATENSI yang telah
dilaksanakan baik meliputi proses maupun indikator
ketercapaian layanan program.
- 16 -
(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan indikator
kinerja yang meliputi masukan, proses, keluaran,
manfaat, dan dampak.
Pasal 25
(1) Pascalayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (1) huruf g merupakan layanan lanjutan yang
diberikan kepada PPKS setelah PPKS selesai mendapat
layanan ATENSI.
(2) Layanan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan PPKS
dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di
lingkungan sosialnya dan/atau mendukung lembaga
rujukan agar lebih sesuai dengan kebutuhan mantan
PPKS.
(3) Pascalayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan berdasarkan hasil asesmen Pekerja Sosial.
(4) Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(1) huruf g merupakan proses pengakhiran rangkaian
program ATENSI dimana terjadi pemutusan layanan
antara penyedia layanan dan PPKS.
Pasal 26
(1) Jangka waktu pelaksanaan ATENSI diberikan
berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh Pekerja
Sosial.
(2) Selain berdasarkan hasil asesmen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), jangka waktu pelaksanaan
ATENSI dapat diberikan berdasarkan hasil:
a. konferensi kasus bekerja sama dengan tenaga
profesional lainnya; dan/atau
b. konferensi keluarga yang melibatkan keluarga.
- 17 -
Pasal 27
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme ATENSI untuk
setiap klaster ditetapkan oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi
Sosial dalam pedoman operasional ATENSI.
BAB IV
SERASI
Pasal 28
(1) Serasi dimaksudkan sebagai wahana bagi PPKS untuk
mendapatkan layanan ATENSI secara efektif, efisien, dan
berkelanjutan.
(2) Serasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan di lingkup nasional dan regional.
Pasal 29
Serasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berfungsi:
a. peningkatan inklusivitas dan penjangkauan;
b. penguatan sumber pendanaan rehabilitasi sosial dari
pemerintah daerah, masyarakat, LKS, dan/atau swasta.
c. penanganan keluhan dan kejadian luar biasa yang cepat
dan akurat;
d. penyediaan data tunggal yang aspiratif;
e. penyediaan Program Rehabilitasi Sosial yang integratif
dan saling komplemen dengan program jaminan sosial,
perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial, serta
penanganan fakir miskin;
f. kerja sama dan koordinasi program pusat dan daerah
yang efektif; dan
g. layanan sosial yang berbasis sistem.
Pasal 30
Serasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bertujuan:
a. memudahkan akses PPKS terhadap layanan ATENSI dan
komunitas;
b. menjadi layanan sosial lanjutan rujukan;
- 18 -
c. menjadi layanan sosial responsif;
d. meningkatkan kapasitas personal dan ketahanan
keluarga agar PPKS terpenuhi hak dasarnya dan dalam
keluarga; dan
e. meningkatkan kapasitas unit pelaksana teknis daerah
dan LKS dalam peningkatan ketahanan keluarga agar
PPKS dapat segera kembali kepada keluarga.
Pasal 31
(1) Serasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
dilaksanakan oleh balai besar/balai/loka di lingkungan
Kementerian Sosial.
(2) Dalam menjalankan perannya balai besar/balai/loka
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama
dengan dinas/instansi terkait.
Pasal 32
Pelaksanaan Serasi menggunakan sistem teknologi,
komunikasi, dan informasi yang terhubung dengan sistem
layanan dan rujukan terpadu di daerah serta sistem informasi
layanan sosial dasar yang dilaksanakan oleh perangkat
daerah/unit pelaksana teknis daerah.
Pasal 33
Pelaksanaan Serasi oleh balai besar/balai/loka di lingkungan
Kementerian Sosial ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Rehabilitasi Sosial dalam pedoman operasional Serasi.
BAB V
PENDAMPING REHABILITASI SOSIAL
Pasal 34
(1) ATENSI dilaksanakan oleh Pendamping Rehabilitasi
Sosial.
(2) Pendamping Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pekerja Sosial.
- 19 -
(3) Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dalam melaksanakan tugasnya bekerja sama dengan:
a. tenaga kesejahteraan sosial;
b. dokter;
c. terapis;
d. instruktur;
e. perawat;
f. psikolog;
g. relawan sosial;
h. penyuluh sosial; dan/atau
i. tenaga profesional lainnya.
(4) Pendamping Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disediakan oleh pemerintah pusat,
pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah
kabupaten/kota, dan masyarakat.
BAB VI
PENDATAAN
Pasal 35
(1) Sumber data penerima layanan ATENSI berasal dari data
terpadu kesejahteraan sosial.
(2) Dalam hal penerima layanan ATENSI tidak terdapat
dalam data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), layanan tetap dapat diberikan
dengan ketentuan penerima layanan ATENSI harus
segera dilaporkan ke dinas sosial daerah provinsi, dinas
sosial daerah kabupaten/kota, atau Kementerian Sosial
untuk diusulkan masuk ke dalam data terpadu
kesejahteraan sosial.
Pasal 36
Tata cara pendaftaran PPKS dalam data terpadu
kesejahteraan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
- 20 -
BAB VII
TANGGUNG JAWAB
Pasal 37
Menteri memiliki tanggung jawab:
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan
ATENSI;
b. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait
dengan pelaksanaan ATENSI;
c. mengelola anggaran program yang bersumber dari
Anggaran Pembiayaan dan Belanja Negara atau sumber-
sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. melakukan supervisi, pemantauan, dan evaluasi
terhadap penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI;
e. memberikan penguatan kepada lembaga penyelenggara
pelaksanaan ATENSI;
f. mendorong pemerintah daerah dalam menyelenggarakan
pelaksanaan ATENSI;
g. memberikan bimbingan teknis bagi penyelenggara
pelaksanaan ATENSI;
h. melakukan koordinasi bagi penyelenggara pelaksanaan
ATENSI; dan
i. melakukan koordinasi dan membangun sistem rujukan
dengan kementerian/lembaga terkait.
Pasal 38
Gubernur memiliki tanggung jawab:
a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria
terkait dengan pelaksanaan ATENSI di daerah;
b. mengalokasikan anggaran pembiayaan dan belanja
daerah provinsi untuk penyelenggaraan pelaksanaan
ATENSI di daerah;
c. melakukan supervisi, pemantauan, dan evaluasi
terhadap penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI
di daerah;
- 21 -
d. mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota dalam
menyelenggarakan layanan ATENSI di daerah
kabupaten/kota;
e. membuat laporan penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI
di daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan yang
dimiliki kepada Menteri dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam
negeri; dan
f. membangun sistem rujukan antarperangkat daerah
terkait.
Pasal 39
Bupati/wali kota memiliki tanggung jawab:
a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria
terkait dengan pelaksanaan ATENSI di daerah
kabupaten/kota;
b. mengalokasikan anggaran pembiayaan dan belanja
daerah kabupaten/kota untuk penyelenggaraan
pelaksanaan ATENSI di daerah kabupaten/kota;
c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI di daerah
kabupaten/kota;
d. membuat laporan penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI
di daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan
kewenangan yang dimiliki kepada Menteri dan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
dalam negeri; dan
e. membangun sistem rujukan antarperangkat daerah
terkait.
BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 40
(1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan
teknis penerapan ATENSI di daerah provinsi.
- 22 -
(2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan
pembinaan dan pengawasan penerapan ATENSI
di daerah kabupaten/kota.
(3) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat:
a. belum mampu melakukan pembinaan dan
pengawasan teknis, Menteri berdasarkan
permintaan bantuan dari gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat melakukan pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-
masing; atau
b. tidak melakukan pembinaan dan pengawasan
teknis, Menteri berdasarkan telaahan hasil
pembinaan dan pengawasan melakukan
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-
masing.
(4) Menteri dalam melakukan pembinaan dan pengawasan
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)
sesuai dengan kewenangannya berkoordinasi dengan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang dalam negeri.
BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pemantauan
Pasal 41
(1) Pemantauan dilaksanakan untuk menjamin
kesinambungan dan efektivitas langkah secara terpadu
dalam pelaksanaan ATENSI.
- 23 -
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara berkala baik langsung maupun tidak
langsung melalui kunjungan dan observasi terhadap
pelaksanaan ATENSI.
Pasal 42
(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara
pelaksanaan dengan ATENSI dan sebagai bahan untuk
melakukan evaluasi.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara berjenjang mulai dari pemerintah
pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah
daerah kabupaten/kota.
Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 43
(1) Evaluasi pelaksanaan ATENSI dilakukan oleh pemerintah
pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah
daerah kabupaten/kota.
(2) Hasil evaluasi pelaksanaan ATENSI sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan:
a. penyempurnaan ATENSI;
b. perencanaan program dan anggaran;
c. peningkatan mutu layanan Rehabilitasi Sosial; dan
d. pelaporan akuntabilitas kinerja dan keuangan.
BAB X
PELAPORAN
Pasal 44
Gubernur dan bupati/wali kota wajib membuat laporan
tertulis secara berjenjang mengenai pelaksanaan ATENSI
sesuai dengan kewenangannya.
- 24 -
BAB XI
PENDANAAN
Pasal 45
(1) Pendanaan untuk pelaksanaan ATENSI yang menjadi
tanggung jawab Menteri dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Pendanaan untuk pelaksanaan ATENSI di panti sosial
daerah provinsi dibebankan pada:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
dan
b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/1996 tentang
Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
Sosial;
b. Keputusan Menteri Sosial Nomor 20/HUK/1999 tentang
Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna
Susila;
c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 862);
d. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh
Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1217);
- 25 -
e. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1212);
f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Asistensi Sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial
Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 411);
g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2014 tentang
Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan
Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Berhadapan
dengan Hukum di dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
899);
h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Pelayanan Sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1410);
i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan
Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat
Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 923);
j. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Standar Nasional Rehabilitas Sosial Lanjut Usia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 780);
k. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Orang dengan
Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno
Deficiency Syndrome (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 781); dan
l. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019 tentang
Program Rehabilitasi Sosial Anak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1677),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 26 -
Pasal 47
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2020
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JULIARI P BATUBARA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2020
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1566
BRANDING IDENTITYASISTENSI REHABILITASI SOSIAL (ATENSI)
1. Dasar Hukum
Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial
2. Tujuan
❑Menjadi Brand Identity Program Asistensi Rehabilitasi Sosial.
❑Mewujudkan standardisasi penggunaan logo sebagai identitas program.
❑Mensemaikan nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas keluarga besar Ditjen Rehabilitasi
Sosial dalam setiap gerak langkah program dan kegiatan.
3. Brand Logo ATENSI
Filosofi Lambang/ Logo
Huruf “A” merupakan punggawa dalam
deret huruf alfabet yang berarti
pertama/utama. Selain itu juga merupakan
manifestasi dari salah satu huruf vokal yang
senantiasa hadir dalam setiap padanan kata
untuk menegaskan sebuah makna.
B. Keterangan Lambang/ Logo
1. Bentuk huruf “A” yang digambarkan sebagai wujud segitiga sama sisi dengan
sisi utama mengarah keatas mengandung makna bahwa Ditjen Rehabilitasi
Sosial memiliki tujuan/ cita-cita luhur yang senantiasa ditunaikan dengan
menghadirkan berbagai inovasi dan progresifitas perubahan sesuai dengan
perkembangan zaman.
2. Bentuk Orbit Lingkaran menegaskan makna bahwa layanan Rehabilitasi Sosial
dilaksanakan secara dinamis, integrative dan komplementari untuk terwujudnya
keberfungsian sosial bagi PPKS.
3. Lima padanan warna pada huruf “A” menggambarkan 5 kluster Direktorat pada
Ditjen Rehabilitasi Sosial.
Anak PD TS KPO KP NAPZA LU
Typografi
Typografi menggunakan jenis huruf Geometr415 Blk BT dan Bree Serif yang
memberikan kesan elegan dan tegas dalam menghadirkan estetika gambar maupun
makna dalam sebuah kata.
Konfigurasi Warna
Merah C : 0; M : 100; Y : 100; K : 0
Hijau #1 C : 78; M : 40; Y : 40; K : 22
Hijau #2 C : 65; M : 4; Y : 48, K : 0
Kuning C : 0; M : 11; Y : 47; K : 0
Biru #2 C : 23; M : 20; Y : 0; K : 0
Biru #1 C : 84; M : 51; Y : 15; K : 0
Biru C : 100; M : 100; Y : 0; K : 0
E. Arti Warna
Merah menegaskan makna kekuatan, dan perjuangan, energi positif, spirit
mandiri dan berdikari.
Hijau #1 mengandung arti bahagia, aman dan nyaman.
Hijau #2 mengandung arti sejuk, jernih dan percaya diri.
Kuning mengandung arti harapan dan wawasan kedepan secara menyeluruh,
dinamis dan dapat dipercaya.
Biru #2 mengandung arti ketenangan, kreatifitas dan pembaharuan.
Biru #1 mengandung arti wawasan luas, bijak dan bahagia.
Biru mengandung arti sifat kepercayaan, mengayomi, kehandalan, dan
bertanggung jawab.
4. Yel-yel ATENSI
Instruktur:
ATENSI ……… (sesuaikan dengan lokus)
Audience:
Kita Bisa… Harus Bisa…Pasti Bisa… ATENSI (diikuti dengan gerakan tangan symbol ATENSI)Yes !!! (dua tangan mengepal diturunkan)
5. MARS ATENSI
Matahari masih bersinar
Harapan selalu ada
Kuatkan jiwa jiwa yang lemah
Asistensi Rehabilitasi Sosial
Membawa sejuta harapan
Layanan sosial berbasis keluarga, komunitas dan residensial
Reff
Bersama ATENSI wujudkan mimpi mimpi
Bersama ATENSI kembalikan senyuman
Bersama untuk negeri:
Bersama ATENSI wujudkan mimpi mimpi
Bersama ATENSI kembalikan senyuman
Bersama untuk negeri
Sorus:
Bersama ATENSI tuk anak, bersama ATENSI tuk tuna sosial, bersama ATENSI tuk
korban NAPZA, bersama ATENSI tuk lanjut usia, bersama ATENSI tuk penyandang
disabilitas
Back to reff
Cipt : Choky Suhendra
6. Implementasi Branding Identity pada Media Kemeja
Spesifikasi:
o Kemaja Putih merupakan baju/
seragam kebesaran korps Ditjen
Rehsos.
o Digunakan dalam kegiatan formal
kedinasan (menyesuaikan).
o Penempatan logo sesuai pada
contoh gambar dengan
perbandingan dimensi sama
besar antarlogo.
o Ukuran besar logo dibuat dengan
memperhatikan dimensi dan
komposisi baju/ kemeja.
Contoh perbandingan ukuran logo:
Ukuran Sama Besar
7. Implementasi Branding Identity pada Media Kaos
Spesifikasi:
o Warna kaos dapat dibuat
menyesuaikan warna kluster atau
kebutuhan.
o Model kaos dapat menggunakan
jenis kaos berkerah atau oblong
(menyesuaikan kebutuhan).
o Penempatan logo sesuai pada
contoh gambar dengan
perbandingan dimensi sama
besar antarlogo.
o Ukuran besar logo dibuat dengan memperhatikan dimensi dan komposisi kaos.
o Desain gambar atau ilustrasi dapat dikembangkan/ disesuaikan dengan kebutuhan.
o Jenis kain yang digunakan dalam kaos tersebut dapat disesuaikan dengan
keperuntukan kebutuhan.
8. Implementasi Branding Identity pada Media Rompi
KEMENTERIAN SOSIAL
KEMENTERIAN SOSIAL
KEMENTER IA N SOSIA L KEMENTER IA N SOSIA L K EMEN TER IA N SO SIA L
KEMENTER IA N SOSIA LKEMENTER IA N SOSIA L KEMENTER IA N SOSIA L
KEMENTER IA N SOSIA LKEMENTER IA N SOSIA L
KEMENTER IA N SOSIA L KEMENTER IA N SOSIA L
Spesifikasi:
o Warna rompi dapat dibuat menyesuaikan warna kluster atau kebutuhan.
o Penempatan logo sesuai pada contoh gambar dengan perbandingan dimensi sama
besar antarlogo.
o Ukuran besar logo dibuat dengan memperhatikan dimensi dan komposisi rompi.
o Desain gambar atau ilustrasi dapat dikembangkan/ disesuaikan dengan kebutuhan.
o Jenis kain yang digunakan dalam rompi tersebut dapat disesuaikan dengan
keperuntukan kebutuhan.
9. Implementasi Branding Identity pada Media Topi
Spesifikasi:
o Warna rompi dapat dibuat menyesuaikan warna kluster atau kebutuhan.
o Ukuran besar logo dibuat dengan memperhatikan dimensi dan komposisi topi.
o Desain gambar atau ilustrasi dapat dikembangkan/ disesuaikan dengan kebutuhan.
o Jenis bahan yang digunakan dapat disesuaikan dengan keperuntukan kebutuhan.
Contoh: Topi Ripcurl.
10.Implementasi Branding Identity pada Media Kendaraan
Spesifikasi:
o Model dan jenis kendaraan dapat menyesuaikan dengan keperuntukan kebutuhan,
dengan tetap memperhatikan aksesibilitas dan fungsi.
o Media logo yang digunakan dapat berupa cutting sticker, paint maupun media lainnya.