Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KOTA TUALNOMOR aT TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BF-RMOTOR

[)ENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

: a. bahwa berdasarkan Pasa/110 ayat (1) huruf 9 Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakansa/ah satu jenls Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut o/ehPemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasa/ 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a, dan huruf b, per/u dibentuk dan ditetapkanPeraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian KendaraanBermotor;

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958, tentang PenetapanUndang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang PembentukanDaerah Swatantra Tingkat II da/am Daerah-Daerah SwatantraTingkat I Ma/uku (Lembaran Negara Repub/ik Indonesia Tahun1958, Nomor SO, Tambahan Lembaran Negara Repub/ikIndonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960. tentang PanitiaUrusan Piutang Negara (Lernbaran Negara Repub/ik IndonesiaTahun 1960 Nomor 156, Tarnbahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 2104); .

3. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenye/enggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,

2

Kotusl, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999· Nornor75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, TambahanNegara ~lomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor S, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara IndonesiaTahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Neqara RepublikIndonesia Nomor 4319);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerenca:.aan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara "',epublik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan l.embaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undanq-Cndanq Nomor 12 Tahun 2008 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang PembentukanKota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4747);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5049);

14. Peraturan Pemerintah Nornor 27 Tahun 1983 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

- =

3

Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3258);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SistemInformasi Keuangan daerah (Lembaran Negara Tahun 2005Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

~7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran NegaraTahun 2006 Nomor 25, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor4614);

:18. Peraturan Pemerintah I'Jomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86,Tambahan ternbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 1 Tahun 2008 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Daerah danSekretar.rt Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LembaranDaerah Tahun 2008 Nomor 02, Seri D);

20. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 2 Tahun 2008 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan danKelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02, Seri D);

21. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 3 Tahun 2008 tentangPembentukan Oroanisasi dan Tata Kerja Lembaga TeknisDaerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03, seri D);

22. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 4 Tahun 2008 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04, Seri D);

23. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-PokokPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTATUAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TUAL TENTANG RETRIBUSIPENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

4

BAB IKETENTUAN UMUM

PasallDalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kota Tual;

2, Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Walikota adalah Walikota Kota Tual;

4. Dewan Perwakilan Rakya1:Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Tual;

5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan KotaTual;

6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Tual:

7. Kas Daerah edalah Kas Daerah Pemerintah Kota Tual;

8. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidangperRetribusian daerah sesuat denqan peraturan perundang-undangan;

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuanbaik yal1g meiakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputiperseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha MilikNegara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi,koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa,organisasi sosial politik atau orqanisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usahatetap dan bentuk badan lainnya:

10. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan olehPemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;

11. Jasa adalah k.egiatan Pemerintah f)aerah berupa usaha dan pelayanan yangmenyebabkan barang, fasilitas, atzu kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmatioleh orang pribadi atau Badan;

12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerahuntuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikrnati olehorang pribadi atau Badan;

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturanperundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaranretribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktubagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dariPemerintah Daerah yang bersangkutan;

15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnva disingkat SSRD, adalah buktipembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan denganmenggunakan formulir atau telah dilakukan denqan cara lain ke kas daerahmelalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

5

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalahsurat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusiyang terutang;

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disinqkaiSKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihanpembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripadaretribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah suratuntuk melakukan tagihan retribusi can/ atau sanksi administratif berupa bungadan/ atau denda;

19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesionalberdasarkan suatu standar pemeriksaan untu!<. menguji kepatuhan pemenuhankewajiban retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakanketentuan peraturan perundang-ur.dangan retribusi daerah;

20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribun daerah adalah serangkaian tindakanyang dilakukan oleh Penyidik untuk menc:ari serta mengumpulkan bukti yangdengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yangterjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB 11NAMA, OBJEK OAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2Dengan nama Retribusi Pengujian Krndaraan Bermotor dipunqut retribusi ataspelayanan pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal3Objek Retribusi adalah pelavanar pengujian Kendaraan Bermotor, termasukkendaraan di atas air, sesuai dengar xetentuan peraturan perundang-undangan,yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal4(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan

Pengujian Kendaraan Bermotor;(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang telah memanfaatkan

pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB IIIGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal5Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan kedalam Golongan RetribusiJasa Umum.

6

BAB IVCARA MENG'JKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pnsal STingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan jenis kendaraar. bermotor.

BABVPRINSIP DAN !)I\SARAN PENETAPAN

STRUKTUR DAN BE::iARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal'J(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan

memperhatikan biaya penyeciiaan jasa yang bersangkutan, kemampuanmasyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanantersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi danpemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

BABVISTRUKTUR DAN BESARAN TARJF RETRIBUSI

Pasal8(1) Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

1) Kendaraan Penumpang:a) Mobil Penumpang

- 1 sjd 4 seat- 5 sfd 8 seat

b) Bus Keeil:- 9 sjd 12 seat- 13 sjd 16 seat

c) Bus Sedang:- 16 sjd 20 seat- 21 sjd 28 seat

d) Bus Besar:- 29 sjd 40 seat- Lebih dari 40 seat

2) Angkutan Barang.a) Daya Angkut sjd 70a Kgb) Daya Angkut sjd 1.000 Kgc) Daya Angkut sjd 2.000 Kgd) Daya Angkut sjd 3.000 Kge) Daya Angkut sjd 4.000 Kgf) Daya Angkut sjd 5.000 Kgg) Daya Angkut sjd Trontonh) Kereta Gandengi) Tengki Minyak

Rp 15.000jkendaracn;Rp 20.000jkendaraan;

Rp 30.000jkendaraan;Rp 3S.000jkendaraan;

Rp SO.OOOjkendaraan;Rp 6S.000jkendaraan;

Rp 7S.000jkendaraan;Rp 100.000jkendaraan;

Rp 30.000jkendaraanRp 40.000jkendaraanRp SO.OOOjkendaraanRp 60.000jkendaraanRp 70.000jkendaraanRp 80.000jkendaraanRp 100.000jkendaraanRp 20.000jkendaraanRp 100.000jkendaraan

7

3) Buku Uji Per Buah4) Tanda Uji5) Uji Penghapusan

a. Kendaraan Roda 2b. Kendaraan Roda 4 Jan di atasnya

Rp 15.000Rp 15.000

Rp 250.000Rp 1.000.000

P:lsal9(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) ditinjau kembali setiap 2

(dua) tahun sekali untuk disesuaikan.(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimanc dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonorntan.(3) Penetapan penyesuaian tarif Retr't'usi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIIWILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal10Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan Pengujian KendaraanBermotor diberikan dengan jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

BAB VIIIPEMUNGUTAN

Pasal 11(1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain

yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Walikota.(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.(3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRDatau dokumen lain yang

dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BABIXTATA CARA PEMBAYARAN

Pasal12(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus;(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-Iambatnya 21 (dua puluh satu) hari

sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yangmerupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya ataukurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%(dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurangdibayar dan ditaqih dengan menggunakan STRD.

8

(4) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yangdl.entukan dapat rnernberikan persetujuan kepada Wajib Retribusr : untukmengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunqasebesar 2% (dua persen) sebulan.

(5) Tatacara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaanpembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal13(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain

yang ditetapkan oleh Walikota.(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

menggunakan .3SRD.(3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan

Peraturan Walikota.

BABXTATA CARA PENAGIHAN

Pasal14(1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Walikota dapat menerbitkan STRD jika

Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi Terutang tepat '"padaI

waktunya atau kurang membayar.' ,(2) Penagihan Retribusi terutang sebaqaimana dimaksud pada avat (1) didahului

dengan Surat Teguran.(3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRDsebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%(dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurangdibayar.

(4) Tatacara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BABXIKEBERATAN

Pasal 15(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang

ditunjuk atas SKRDatau dokumen lain vanqdipersamakan.(2) Keberatan diajukan secara tertuJis daJam bahasa Indonesia dengan disertai

alasan-alasan yang jelas. : , ,(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak

tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika : Wajib Retribusi tertentu dapatmenunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalahsuatu keadaan yang terjadi di Juarkehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi danpelaksanaan penagihan Retribusi.

9

Pasitl1.6(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat

Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukandengan menerbitkan Sural:Keputusan Keberatan,

(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atausebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan. Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut

dianggap dikabulkan.

Pasal17(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Walikota

menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusidengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk palinglama 12 (dua betas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dirmksud pada ayat (1) dihitung sejak bulanpelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIIPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal18(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan

permohonan pengembalian kepada walikota.(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui danWalikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan penqernbalianpembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLBharus diterbitkan dalamjangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihanpembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsungdiperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejakditerbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2(dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

10

BAB XIIIKEDALUWARSA

Pasal 19(1) Hak untuk melakukan penagihcn Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah

melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,kecuali jika W()jib Retribusi rnelaxukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tertangguh jika:a. diterbitkan Surat Teg:....ran;ataub. ada pengakuar. utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun

tidak langsung.(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagoimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Tegurantersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebaqaimana dimaksud pada ayat(2) huruf badalah Wajib Retribus' dengan kesadarannya menyatakan masihmempunyai utang Retribusi dan bel.rrn melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran ataupenundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib RetriiJusi.

Pasal20(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan

penagihan sudah kedaluwarsa dacat dihapuskan.(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah

kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yar;Jgsudah kedaluwarsa dlatur dengan

Peraturan Walikota.

BAB XIVPEMERIKSAAN

Pasal 21(1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturanperundang-undangan Retnbusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buk , atau catatan, dokumen yang

menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objekRetribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yangdianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perneriksaan Retribusi diatur dengan

Peraturan Walikota.

11

~ABXVPEMANFAATAN

Pasal22(1) Hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus

, disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.(2) Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang

berkaitan langsung denqan penvelenqqaraan pelayanan Pengujian Kendaraan, , .

Bermotor.(3) Pengalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah. '

BAB XVIINSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal23(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi inser.tif atas

dasar pencapaian kinerja tertentu.(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.(3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIIPENYIDIKAN

Pasal24(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan ttndak pidanadi bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangHukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negerisipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yangberwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana di bidanq Retribusi Daerah agar keteranqanatau laporan tersebut menjadi lebih lenqkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadiatau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubunqandengan tindak pidana Retribusi Daerah:

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badansehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

12

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak nidanadi bidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahanbukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikantindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti den/ atau melarang seseoranq meninggalkan ruanganatau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksaidentitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa; I I

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebaqai

tersangka atau saksi;j. menghentikan penyidikan; dan/atauk. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana di bidang Retribusi Daerah sesual dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainyapenyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umummelalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai denganketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETF.NTUAN PIDANA

Pasal25(1) Wajib Retnbusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan

keuangan Daerah diancam pidano kurungan paling lama 3 (tiga) bulan ataupidana denda paling banyak 3 (ti~a) kali jumlah Retribusi terutang yang tidakatau kurang dibayar.

(2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIXKETF.NTUAN PENUTUP

Pasal 26(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Walikota Tual

Nomor 11 Tahun 2009 tentang Retribusi Uji Kenderaan Bermotor dicabut dandinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenaipelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

13

Pasal27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu rar.Daerah ini dengan penempatannva dalam Lembaran Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di TualPada tanggal September 2011

Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER

Diundangkan di TualPada tanggal 16 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

111LEMBARAN DAERAH KOTA T AL TAHUN 2u11 NOMOR 'fOr

14

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TUALNOMOR 01- TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENGUlIA,~ KENDERAAN BERMOTOR

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tehun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendanaanyang sangat potensial guna meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan OtonomiDaerah. Atas dasar landasan yuridis dimaksud dan sesuai dengan harapan untukmemberikan daya ungkit terhadap penerimaan daerah yang berasal dari RetribusiDaerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkanagar peranan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah, khususnya dalam halpenyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meninqkat.

Salah satu jenis retribusi yang dipungut oleh daerah sesuai Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalahPelayanan Kepelabuhanan. Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemungutan Retribusi Daerah harus ditetapkandengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan PeraturanDaerah ini adalah dimaksudkan agar Per.ierintah Daerah Kota Tual dapatmemungut Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu dalam Peraturan Daerah ini telah diatur dengan jelas dan tegasmengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif Retribusi PengujianKendaraan Bermotor Selain itu juga telah diatur hal - hal yang berkaitan denganadministrasi pemungutan. -

Dalam pembentukan Peraturan Daerah ini selain berpedoman pada peraturanperundangan dibidang Retribusi Daerah, juga memperhatikan dan dikaitkandengan Peraturan Perundangan lain seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

11. PENJELASAN PASAL DEMI PASALPasal 1 s / d Pasal3 : Cukup Jelas.Pasal 4 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan Badan adalah suatu

bentuk badan usaha yang meliputi PerseroanTerbatas, Perseroan Komanditer, PerseroanLainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerahdengan nama dan dalam bentuk ap;:;:;''':~,persekutuan, perkumpulan, Firma, konqsi,

Ayat (2)Pasal 5 5 j d Pasal 18Pasal 19 Ayat (1)

AyCJt(2) huruf a

huruf b

Ayat (3)

20 5 j d Pasal 22Pasal 23 Ayat (1)

Ayat (2)Ayat (3)

Pasal 24 5 j d Pasal 27

15

Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis,Lembaga, dana pensiun, bentuk usaha -tetapserta bentuk badan usaha lainnya.

: Cukup jelas.: Cukup Jelas.: Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ini per!u

ditetapkan untuk memberikan kepastian hukumkapan utang Retribusi tidak dapat ditagih lagi.Dalam hal diterbitkan SUI-at Teguran dan -SuratPaksa, kedaluwarsa penagihan dihitung sejaktarggal penyampaian surat paksa tersebut.

Yang dimaksudkan dengan pengakuan utangRetribusi secara langsung adalah Wajib Retribusidengan kesadarannya menyatakan .rnasihmempunyai utang Retribusi dan belummelunasinya kepada Pemerintah Daerah.

: Yang dimaksudkan dengan pengakuan secaratidak langsung adalah Wajib Retribusi tidaksecara nyata langsung menyatakan bahwa iamempunyai utang Retribusi kepada PemerintahDaerah.Contoh:- Wajib Retribusi mengajukan permohonan

angsuranjpenundaan pembayaran;- Wajib Retribusi mengajukan permohonan

keberatan.: Cukup Jelas.: Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui

pembahasan oleh pemerintah daerah denganalat kelenqkapan Dewan Perwakilan RakyatDaerah yang mernbidangi masalah keuangan.

: Cukup Jelas.: Cukup Jelas.: Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL NOMOR 'lOft